3 Hal yang Terungkap dalam Sidang Perdana Steve Emmanuel

Dalam surat dakwaan juga terungkap, sebagian barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari tangan artis peran Steve Emmanuel ternyata telah dimusnahkan.

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti tanggal 29 Desember 2018 barang bukti pastik klip berisikan narkotika jenis kokain seberat 90.4 gram dimusnahkan,” ucap Reynaldi.

Reynaldi menerangkan, barang bukti yang tersisa saat ini hanya 1.55 gram hal itu sesuai hasil berita acara pemusnahan bernomor 004/NF/2019 yang ditandatangani Eva Reni.

Selain sisa narkoba tersebut, jaksa menuturkan, barang bukti lain yang disita antara lain satu buah alat hisap, sisa kokain yang tertempel di satu botol kaca.

Atas kepemilikan kokain, Jaksa mendakwa Steve dengan Pasal 114 ayat (2) dan Sub 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

“Kokain terdaftar dalam Narkotika Golongan satu seperti yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,” tutur jaksa Reynaldi.

Asam Urat Kambuh, Ahmad Dhani Terpincang-pincang Saat Sidang ‘Idiot’

Surabaya – Ahmad Dhani menjalani sidang lanjutan kasus ‘idiot’ dengan terpincang-pincang. Caleg Partai Gerindra itu mengaku asam uratnya kambuh.

Ahmad Dhani tiba di Pengadilan Negeri Surabaya pukul 13.05 WIB. Sama seperti beberapa sidang sebelumnya, Dhani tampil dengan menggunakan kemeja putih dan kopiah hitam. Namun ketika keluar dari mobil tahanan, pentolan band Dewa 19 tampak terpincang-pincang saat menuju ruang jaksa.

Saat ditanya mengenai kondisinya, Dhani mengaku baik-baik saja. “Sehat-sehat saja,” kata Dhani yang dikawal petugas polisi di PN Surabaya, Jalan Arjuna, Kamis (21/3/2019).


Sekitar 25 menit berselang, sidang lanjutan kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik dimulai. Suami Mulan Jameela itu memasuki Ruang Cakra dengan terpincang-pincang kemudian angkat bicara soal kesehatannya.

“Lagi kambuh mas asam uratnya,” ujar Dhani.

Kemudian, suami Mulan Jameela itu mengakui jika kadar keasaman dalam darahnya terbilang tinggi. Mengenai hal itu, Dhani mengetahuinya setelah pihak Rutan Klas 1 Surabaya melakukan pemeriksaan.

“Sudah dilakukan cek up di Rutan Medaeng, kadarnya tinggi,” ujar Dhani.

Hari ini Dhani menjalani sidang lanjutan kasus ‘idiot’ dengan agenda mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yakni Ahli Bahasa Endang Sulihatin dari UPN Surabaya.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Perkara Bahar bin Smith Masuk Babak Baru

Liputan6.com, Bandung Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan menolak eksepsi yang diajukan Bahar bin Smith, terdakwa kasus penganiayaan dua remaja. Dengan begitu, sidang perkara ini akan dilanjutkan.

“Mengadili, menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa tersebut,” ujar ketua majelis hakim Edison Muhamad dalam sidang putusan sela di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).

Dalam amar putusan sela, hakim menerima surat dakwaan yang dibuat tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cibinong. Dakwaan jaksa dinilai memenuhi syarat untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan saksi.

“Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa,” kata hakim Edison.

Dalam putusannya, hakim tidak sepakat dengan nota keberatan yang disampaikan pemimpin Majelis Pembela Rasulullah itu. Menurutnya, seluruh isi dakwaan JPU telah sesuai serta disusun dengan cermat dan teliti. D

Dengan adanya keputusan itu, sidang perkara penganiayaan terhadap dua remaja akan dilanjutkan dengan materi pemeriksaan saksi. Rencananya, sidang akan kembali digelar pada Kamis (28/3/2019).

“Sidang akan kita lanjutkan sesuai dengan urutan undang-undang. Meminta jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi,” kata hakim.

Bahar bin Smith didakwa JPU, yakni dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat 2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Lalu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kemudian dakwaan kedua primair sesuai Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana, dakwaan subsidair Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana, dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dakwaan lebih subsidair lagi Pasal 351 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan dakwaan ketiga Pasal 80 ayat 2 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus penganiayaan 2 remaja yang dilakukan Bahar bin Smith alias Habib Bahar mulai disidangkan. Bahar didakwa pasal berlapis, salah satunya pasal Perlindungan Anak.

Kesaksian Aher dan Demiz di Sidang Kasus Suap Proyek Meikarta

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus suap proyek Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu siang.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (21/3/2019), sidang menghadirkan 12 saksi. Dua di antaranya mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Deddy Mizwar (Demiz).

Dalam keterangannya, Aher mengaku sempat bertemu dengan Neneng di Moskow, Rusia, antara lain membahas proyek Meikarta. Aher mengaku telah memberikan surat rekomendasi izin Meikarta kepada Dinas DPMPTSP untuk ditandatangani. Namun, Aher menyanggah telah menerima uang dari Meikarta.

Sementara, Demiz menuturkan sempat meminta agar pembangunan proyek Meikarta dihentikan. Selain belum ada izin dari provinsi, luas lahan proyek Meikarta tidak sesuai dengan yang direkomendasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya seluas 84,6 hektare.

“Yang penting bagaimana kesimpulannya, kita sudah selesaikan tugas masing-masing, kira-kira perbincangannya seperti itu,” jelas mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Fakta Baru yang Terungkap di Sidang Dakwaan Taufik Kurniawan

Semarang – Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan sudah menjalani sidang dakwaan kasus dugaan suap yang menjeratnya. Dalam dakwaan yang dibaca jaksa dari KPK, terungkap berbagai hal mulai dari modus hingga keterlibatan dua kepala daerah dan petinggi partai. Berikut uraiannya.

Taufik Terima Suap dari 2 Bupati

Total uang suap yang diterima terdakwa yaitu Rp 4,85 miliar. Ternyata uang tidak hanya dari Bupati Kebumen, Yahya Fuad tapi juga dari Bupati Purbalingga, Tasdi. Taufik menerima suap dari Yahya sebesar Rp 3,65 miliar dan dari Tasdi sebesar Rp 1,2 miliar.

Jaksa menyebut Taufik meminta fee 5 persen kepada dua bupati itu dengan janji akan memperjuangkan kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di Kebumen, DAK 2016 yang diajukan Rp 100 miliar, cair Rp 93,3 miliar. Kemudian di Purbalingga, DAK tahun 2017 yang diajukan sebesar Rp 40 miliar.
“Dari perkembangan sebelumnya, yang Kebumen ditemukan fakta pemberian dari Purbalingga, nanti jadi saksi,” ujar Jaksa KPK Yustisiana kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/3).

Sedangkan dalam pembacaan dakwaan, Jaksa KPK, Eva Yustisiana menyebut Taufik melanggar pasal 12 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanan korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan kedua yaitu pasal 11 dengan dakwaan yang sama.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perubahan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji,” urai Eva.

Taufik Sewa 3 Kamar Hotel Saat Terima Suap

Hal yang terungkap lainnya yaitu modus penyerahan uang suap dengan menyewa dua kamar terkoneksi pintu dan satu kamar di depannya untuk Taufik bisa melihat situasi. Modus itu dijalankan saat pemberian uang dari Yahya Fuad ke Taufik pada 26 Juli 2016.

Awalnya, pada bulan Juni 2016 Yahya setuju dengan syarat memberikan fee 5 persen ke Taufik. Kemudian bulan Juli 2016 Yahya bertemu dengan pihak swasta yaitu Adi Pandoyo, Khayub Muhamad di sebuah hotel di Yogyakarta.

Dalam pertemuan itu Yahya menyampaikan Kebumen mendapatkan DAK pada APBN Perubahan 2016 Rp 100 miliar. Ia juga mengatakan agar pelaksana paket pekerjaan harus membayar 7 persen fee dari nilai proyek.

Kemudian pada 26 Juli 2016 terdakwa minta fee diserahkan di Hotel Gumaya Semarang melalui Rachmad Sugiyanto. Taufik memerintah Rachmad memesan tiga kamar hotel.

“Dua kamar bersebelahan, connecting door untuk menerima uang dan satu kamar di depannya yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengawasi penerimaan fee tersebut,” tandas jaksa Eva.

Yahya meminta pihak swasta Hojin Ansori menyiapkan uang Rp 1,65 miliar dan menyerahkan pada Rachmad pada 26 Juli 2016 di Hotel Gumaya kamar nomor 1211. Kemudian Rachmad menyerahkan uang kepada Taufik di kamar di depannya.

“Selanjutnya uang diserahkan kepada terdakwa yang terletak di depan kamar Rachmad dengan mengatakan ‘Ini Pak titipannya’. Terdakwa menjawab ‘ya sini cepet, udah tinggal aja’. Selanjutnya terdakwa menghubungi Yahya Fuad dan menyampaikan bahwa uang sudah diterima,” pungkas Eva.

Penyerahan kedua terjadi 15 Agustus 2016. Adi Pandoyo yang diperintah Yahya menyerahkan Rp 2 miliar kepada Taufik lewat Rachmad dengan modus yang sama, tapi kali ini ada di kamar 815.

Jaksa Sebut Ketua PAN Jateng Terlibat Suap

Kemudian modus penyerahan uang dari Bupati Purbalingga yaitu menitipkan kepada swasta Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut untuk diberikan kepada Wahyu Kristianto yang menjabat Ketua PAN Jateng. Penyerahan uang sebanyak Rp 1,2 miliar ini dilakukan di rumah Wahyu di Jalan Mandiraja Wetan, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.

Uang itu diteruskan oleh Wahyu kepada Taufik pada pertengahan Agustus 2017 di Hotel Asrilia Bandung. Kemudian Wahyu disebut juga menerima Rp 600 juta dari uang tersebut.

“Sebagai tindak lanjut atas perintah Tasdi, pada sekira pertengahan bulan Agustus 2017, Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut menyerahkannya kepada terdakwa melalui Wahyu Kristianto di rumah Wahyu di Jalan Mandiraja Wetan, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara,” lanjut Eva.

Selain mengantar uang, ketua PAN Jateng itu juga tercatat menemani Taufik saat menggelar pertemuan dengan Tasdi.

Diduga Ada yang Minta Saksi Ubah Keterangan

Kuasa hukum meminta kepada hakim agar Taufik dipindah tahanan ke ke Lapas Kedungpane, Semarang. Selama ini, Taufik ditahan di Mapolda Jateng.

Hakim Antonius kemudian meminta pendapat jaksa dan langsung ditolak oleh jaksa.

“Kami keberatan jika dipindah ke Lapas Kedungpane karena saksi perkara ini sebagian ada di Lapas Kedungpane. Dalam BAP salah satu saksi, ada suruhan terdakwa yang meminta mengubah keterangan saksi. Alasan kedua untuk berobat di rumah sakit Polri dekat dan dekat Rumah Sakit Telogorejo,” kata Eva.

Eva menyebut saat ini ada lima sampai tujuh orang saksi kasus suap Taufik yang ditahan di Lapas Kedungpane Semarang. Namun menurut Eva baru satu orang yang melaporkan adanya upaya mengubah BAP.

Kuasa Hukum Taufik, Deni Bakri kemudian menjelaskan bahwa permintaan pemindahan tempat tahanan terdakwa penting mengingat di Lapas ada dokter standby. Kemudian terkait upaya pengubahan BAP, Deni mengaku kliennya tidak melakukan.

“Kita dari bapak tidak ada. Pas baca turunan BAP kaget juga, nanti lihat pembuktiannya. Bapak ada beberapa yang butuh penanganan intensif,” jelas Deni.
(alg/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Idrus Marham Jalani Sidang Tuntutan Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1 Hari Ini

Jakarta – Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham akan menjalani sidang tuntutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini. Kuasa hukum Idrus berharap jaksa KPK menuntut ringan kliennya.

“Iya (sidang tuntutan). Harapan saya, saudara Idrus Marham dituntut seringan-ringannya,” ujar kuasa hukun Idrus, Samsul Huda saat dihubungi detikcom, Kamis (21/3/2019).

Samsul menyebut kliennya sudah bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. Bahkan Idrus Marham sudah mengundurkan diri sebagai Mensos sebelum menjadi tersangka perkara itu.
“Idrus Marham sudah bersikap kooperatif dengan mengikuti semua proses penyidikan dan persidangan dengan baik. Bahkan saudara Idrus dengan besar hati mengundurkan diri sebagai menteri sebelum diumumkan sebagai tersangka,” tuturnya.

“Idrus Marhan tidak mengajukan upaya hukum praperadilan maupun mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, sehingga sidang berjalan sangat lancar,” lanjut Samsul.

Saat persidangan, menurut Samsul para saksi pun menyebut Idrus tidak tahu soal proyek PLTU Riau-1. Fakta sidang juga menunjukkan ada pihak lain yang sudah merancang dan bagi-bagi keuntungan proyek tersebut.

“Idrus benar-benar tidak tahu menahu. Idrus Marham ada dalam pusaran kasus Riau, karena ‘ditarik-tarik’ dan ‘dicatut namanya’ oleh Eny Saragih, sebagaimana pengakuan Eny Saragih di depan sidang. Tindakan Eny Saragih semua untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk membiayai Pilkada Suaminya di Temanggung,” kata Samsul.

Samsul mengatakan, mantan Sekjen Golkar itu juga tidak menerima uang dan tidak tahu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih menerima uang terkait proyek PLTU Riau-1.

“Idrus Marham sama sekali tidak menerima uang dan tidak tahu kalau Eni Saragih menerima uang terkait proyek Riau. Bahkan Idrus Marham kaget ketika tahu kalau Eni menerima uang dari Samin Tan dan kawan-kawan untuk Pilkada Suaminya, sehingga terkena pasal Gratifikasi,” paparnya.

Dalam perkara ini, Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR, yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, menggarap proyek itu.

Sekjen Golkar itu ingin menggantikan Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Idrus pun disebut jaksa mengarahkan pemberian suap untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu, Novanto terjerat perkara korupsi proyek e-KTP, sehingga posisi Ketua Umum Partai Golkar pun goyang.
(fai/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aher-Demiz Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Sidang Kasus Meikarta

Bandung – Dua mantan petinggi Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan jaksa KPK sebagai saksi di sidang kasus suap proyek Meikarta. Mereka mengaku siap diperiksa di persidangan.

Aher dan Demiz datang bersamaan ke Pengadilan Tipikor Bandung di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/3/2019) sekitar pukul 08.53 WIB. Aher yang mengenakan kemeja batik cokelat dan Demiz yang menggunakan kemeja putih langsung masuk ke dalam untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu.

Aher lantas menuju ruang tunggu. Di sana dia bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono alias Soni yang lebih dulu tiba.


Aher mengatakan dirinya siap untuk memberikan keterangan terkait proyek Meikarta.

“Insya Allah yang jelas kan saya dengan kang Demiz pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Sekarang didalami oleh jaksa penuntut umum,” kata Aher.

Sementara Demiz juga demikian. Meski irit bicara, dia menyatakan siap menjadi saksi. “Ya siap,” kata Demiz singkat.

Aher, Deddy, dan Sumarsono juga pernah diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan ketiganya dilakukan saat masih proses penyidikan di KPK.

Mereka dimaksudkan bersaksi untuk persidangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung pada hari ini. Sedangkan terdakwa dalam perkara ini adalah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), serta Neneng Rahmi Nurlaili (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).

(dnu/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eks Panglima GAM Bersaksi di Sidang Irwandi, Cerita Soal ‘Pajak Nanggroe’

Jakarta – Angga yang mengaku sebagai mantan Panglima GAM IV wilayah Aceh Timur membenarkan adanya permintaan jatah proyek. Angga menyebut jatah proyek dengan sebutan ‘Pajak Nanggroe’.

“Secara ekonomi kami meminta. Misalnya kebun, kami datangi, kami minta kepada mereka (kontraktor). Dulu kami namakan itu Pajak Nanggroe,” sebut Angga saat bersaksi dalam persidangan perkara korupsi dengan terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

“Itu untuk kebutuhan kami selama peperangan untuk beli senjata logistik apa aja. Dari situ kami ambil,” imbuh Angga.

Angga dihadirkan dalam sidang itu sebagai saksi meringankan atau a de charge untuk Irwandi. Dia kemudian menceritakan bila ‘Pajak Nanggroe’ masih dilakukan sejumlah orang dengan cara yang sopan.

“Saya datangi dengan cara baik, pertama minta pekerjaan. Misalnya minta subkon, tapi kadang nggak dikasih, cuma dikasih uangnya, tidak ada secara kekerasan, tidak ada kita bilang fee-fee itu,” kata Angga.

Menurut Angga, permintaan semacam itu adalah hal yang wajar dan tidak diharuskan melaporkan ke komandannya. Salah seorang pengacara Irwandi kemudian menanyakan apakah kliennya pernah mengarahkannya untuk meminta ‘Pajak Nanggroe’.

“Pernah nggak saudara diarahkan terdakwa, ‘Ya sudah minta aja sendiri’?” tanya pengacara itu.

“Beliau ini selalu arahkan kami jangan. Hentikan bentuk yang ganggu perdamaian. Mari kita bangun Aceh dengan baik, apapun kekurangan sabar. Kami kan kebutuhan lapangan kaya mana. Kami ngerti dan paham,” jawab Angga.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa memberi suap ke Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Selain itu Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 41,7 miliar.

Gratifikasi itu disebut diberikan mantan Panglima GAM kawasan Sabang, Izil Azhar. Gratifikasi itu diterimanya selama lima tahun terkait proyek pembangunan Dermaga Sabang.

(zap/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Minta Keringanan Jadwal Sidang, Dhani: Kasihani Saya Majelis Hakim

SurabayaAhmad Dhani meminta sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang tengah dijalani digelar siang. Menurutnya, jika sidang tersebut digelar pagi, dia kehilangan jam besuk di Rutan Medaeng.

“Kalau sidang digelar sejak pagi, maka Selasa dan Kamis saya tidak dibesuk. Saya punya jam besuk hanya Senin dan Rabu, Jumat libur. Kasihani saya majelis hakim,” kata Dhani di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno, Selasa (12/3/2019).

Usai mendengar alasan yang disampaikan Dhani, Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriono mengabulkan permintaan Caleg Partai Gerindra itu. Ia hanya meminta sidang jangan sampai molor.
“Saya bisa memahami. Kalau gitu sidang kita mulai jam 1 siang. Tolong Jaksa diatur teknisnya, tapi jangan molor ya,” ujar Anton.

Hingga saat ini, suami Mulan Jameela itutelah menjalani tujuh sidang perkara pencemaran nama baik atau kasus ‘idiot’. Semua sidang digelar pagi hari. Kamis (14/3), Dhani akan kembali menjalani sidang dengan agenda sama yakni mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kasus pencemaran nama baik tersebut, Dhani dijerat Pasal 45 ayat 1 jo 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Yakni tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejak 7 Februari lalu, Dhani ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya yang berada di Medaeng, Sidoarjo. Yakni dengan jam besuk pagi hari setiap Senin hingga Kamis.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dicurigai Ada Kampanye Terselubung, Bawaslu Awasi Sidang ‘Idiot’ Dhani

Surabaya – Ada pemandangan lain jelang sidang lanjutan Ahmad Dhani terkait kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik hari ini. Sidang kasus itu akan diawasi 5 anggota Bawaslu Surabaya yang disebar di PN Surabaya.

“Hari ini kita diperintahkan oleh ketua Bawaslu Kota Surabaya untuk memantau persidangan Ahmad Dhani agar tidak terjadi pelanggaran. sebanyak 5 anggota dari Panwascam Asemrowo,” kata Ketua Panwascam Asemrowo, Shoddiq Mahfudz saat di Pengadilan Negeri (PN) Jalan Arjuno Surabaya, Selasa (12/3/2019) .

Sidang Ahmad Dhani dianggap berpotensi menjadi ajang kampanye mendukung salah satu capres cawapres. Bawaslu Surabaya pun mengirim beberapa anggota ke pengadilan.
“Potensi dijadikan kampanye oleh salah satu pasangan capres. Kalau tidak ada kampanye ya sudah itu kan ranah kepolisian dan kehakiman. Tapi itu kan pake yel-yel dan segala macem. Dikhawatirkan jadi kampanye,” kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Sumargo saat dihubungi detikcom.
Shoddiq menambahkan, pelanggaran yang dimaksud yakni soal kampaye atau ajakan untuk mendukung salah satu pasangan capres cawapres. Seperti dengan yel-yel dan lain-lain.

“Misalnya untuk meningkatkan elektabilitas. Nanti itu jelas pasti pelanggaran, karena ada surat perintah pemberitahuan kampanye (SPK), kita diperintahkan dari Bawaslu kota ada 5 orang yang disebar di Pengadilan Negeri. Ini baru pertama kali,” pungkas Shoddiq.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>