Jokowi Mau Resmikan MRT, Tapi Sertifikasi dan Tarif Belum Tuntas

Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan transportasi moda raya terpadu (MRT) Jakarta bakal diresmikan pada 24 Maret 2019 mendatang. Berbarengan dengan peresmian operasional MRT Jakarta fase I, Jokowi juga akan melakukan pencanangan pembangunan MRT fase II rute Bundaran HI-Kota.

Tapi di tengah euforia beroperasinya MRT, masih ada beberapa hal teknis yang belum dirampungkan menuju pengoperasian. Salah satunya adalah sarana (kereta) dan pra sarana (stasiun, rel dan lainnya) MRT Jakarta belum mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan.

“Kita akan melakukan evaluasi dan akan keluarkan sertifikasi. Secara umum MRT ini sudah difungsikan secara baik, tapi ada satu dua item sedang kita lakukan perbaikan. Makanya kita kasih izin sementara, operasional resminya 1 April,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Belum rampungnya sertifikasi sarana dan prasarana lantaran ada perbedaan standarisasi antara PT MRT Jakarta dan Kementerian Perhubungan. Sehingga masih ada beberapa fasilitas yang sedang diperbaiki.

Namun Budi mengatakan pihaknya akan berusaha segera mensinkronkan hal tersebut. Pasalnya masyarakat sudah tidak sabar menunggu moda ini bisa digunakan.

“Antusiasme masyarakat terhadap MRT tinggi sekali. Nah ini harus kita manage dengan baik karena kepercayaan masyarakat menjadi legitimasi angkutan massal, angkutan massal dicintai,” ucapnya.

Selain itu tarif MRT Jakarta sendiri belum ditentukan hingga saat ini. Pembahasan masih terus berlangsung di DPRD DKI Jakarta.

DPRD mengklaim Pemerintah Provinsi DKI belum memberikan kajian lengkap terkait besaran subsidi MRT. Adapun besaran subsidi yang diusulkan untuk digelontorkan Pemprov DKI buat tarif Rp 8.500/10 km sebesar Rp 365 miliar/tahun, sedangkan tarif Rp 10.000/10 km butuh biaya subsidi sebesar Rp 338 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri optimistis pembahasan tarif MRT Jakarta bakal tuntas sebelum pengoperasian 24 Maret 2019 nanti.

“Sedang finalisasi di dewan, yang mana arahnya berbasis kilometer. Jadi tarifnya bukan satu tarif tapi berbeda,” katanya.

Sedangkan Dirut MRT Jakarta William Sabandar mengaku belum menentukan kapan pihaknya akan mulai memberlakukan tarif MRT. Jika tarif telah ditetapkan sebelum peresmian, maka kemungkinan operasi akan langsung dibuka secara komersial alias berbayar. Namun jika tarif belum ditetapkan, dia belum bisa bicara banyak.

“Kita masih fokus untuk penetapan tarif sekarang. Kalau sudah ada tarif ya langsung komersil. Tapi kalau belum, ya kita lihatlah. Nanti akan ada keputusan sebelum peresmian,” ungkapnya.

(fdl/fdl)

Punya Sertifikasi, Pekerja Konstruksi Bisa Dapat Gaji 1,5 Kali UMR

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terus mendorong agar pekerja konstruksi mau mengikuti pelatihan demi memperoleh sertifikat.

Sebab, dia menyebut, gaji pekerja konstruksi yang telah bersertifikat bisa naik hingga 1,5 kali lebih besar dari Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah kerjanya.

“Seperti di DKI (Jakarta), UMR-nya sekitar Rp 3,9 juta. Kalau dia punya sertifikasi dia bisa dapet 1,5 kali UMR. Dia diakui kompetensinya dan mendapatkan income lebih besar,” ujar Basuki di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Menurut laporannya, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat saat ini baru mencapai 7,4 persen, atau sekitar 616 ribu orang dari total 8,3 juta orang di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 49 ribu diantaranya merupakan tenaga kerja konstruksi yang telah meraih sertifikat pada kurun waktu Oktober 2018 sampai Maret 2019.

Hingga akhir 2019 ini, Menteri Basuki menargetkan 512 ribu pekerja konstruksi bisa mendapatkan sertifikasi pada tahun ini. Jumlah itu naik 10 kali lipat dibanding rata-rata pencapaian periode 2015-2018.

“Pada tahun 2019 ini ditargetkan 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, yang sebanyak 50.000 sebagai hasil kolaborasi Pemerintah Pusat–Pemerintah Daerah–LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi),” jelas dia.

Untuk mengejar target 10 kali lipat tersebut, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian BUMN untuk melaksanakan revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi dengan program link and match.

Dia mengatakan, program sertifikasi ini juga dilakukan terhadap warga binaan yang memenuhi syarat. “Sampai saat ini sudah berjumlah 3.267 orang di 53 Lembaga Pemasyarakatan,” sambungnya.

Adapun jumlah pekerja konstruksi bersertifikat saat ini baru mencapai 7,4 persen, atau sekitar 616 ribu orang dari total 8,3 juta orang di seluruh Indonesia.

Sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019 ini, telah ada peningkatan sebanyak 49 ribu tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Basuki pun memproyeksikan, target sertifikasi tenaga kerja konstruksi akan semakin ditingkatkan pada 2020 mendatang, meski secara angka masih dibawah 1 juta orang.

“Kira-kira tahun depan naik jadi 750 ribu orang. Enggak mungkin sampai 1 juta tapi, itu pasti hoax,” ucapnya.

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Anies Baswedan Sebut Masih Banyak Aset Pemprov DKI Belum Miliki Sertifikat Tanah

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sejumlah aset milik Pemprov DKI Jakarta belum memiliki sertifikat tanah. Salah satunya yakni GOR Ciracas, Jakarta Timur.

“GOR Ciracas ini juga perlu disertifikatkan. Tanah sudah aset kita, tapi belum bersertifikat,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis, 28 Februari 2019.

Anies menjelaskan rencananya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Jaya berencana melakuan pengukuran untuk GOR Ciracas. Akan tetapi, dikarenakan hujan, pengukuran pun urung dilakukan.

“Sudah aset kita tapi belum disertifikatkan, tapi karena kondisi hujan jadi tidak usah kita lakukan hari ini,” ucap Anies Baswedan.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya juga menerima sejumlah sertifikat tanah dari Jaya untuk beberapa aset milik Pemprov. Sebab, setahun yang lalu proses pengukuran pun telah dilakukan.

“Tahun lalu kita pencanangan PTSL di sana dan tahun ini sertifikatnya diserahkan. Jadi sekarang kami tenang, tanah itu benar-benar milik Pemprov,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Pemasangan Tanda Batas

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai mengebut pemasangan tanda batas aset-aset tanah milik DKI dan milik warga. Kegiatan bernama Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini adalah momen yang sebenarnya punya implikasi besar karena masalah tanah paling mendasar bagi kehidupan kita apalagi di perkotaan. Gerakan ini akan punya implikasi panjang sekali,” ujar Anies di Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (4/9/2018).

Anies menambahkan, pemasangan tanda batas adalah upaya menuju sertifikasi aset. Nantinya, tim dari Pemprov DKI dan Badan Pertanahan Nasional DKI akan melakukan pengukuran terhadap aset, menyusun peta dan mendaftarkan tanahnya.

Ia menyebut masih banyak serangkaian proses lain untuk mencatat aset-aset itu. “Jadi ini prosesnya panjang,” ujar Anies.

Sementara itu, untuk aset milik warga, Anies menyebut pemasangan tanda batas untuk mendukung upaya sertifikasi lahan warga yang gencar dilakukan pemerintah.

Mantan Mendikbud itu menyebut warga yang memiliki tanah bersertifikat di Jakarta bisa terangkat derajat kesejahteraannya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beroperasi Maret, LRT Mulai Uji Coba di Stasiun Velodrome Rawamangun

Fokus, Jakarta – PT Light Rapid Transit (LRT Jakarta melakukan proses uji coba yang dimulai dari stasiun velodrome Rawamangun. Secara fisik, stasiun ini sudah terlihat siap beroperasi, baik lalu lintas penumpang, rambu dan petunjuk, serta sistem tiketing.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Selasa (26/2/2019), dalam uji coba ini, perjalanan ke Stasiun Kelapa Gading membutuhkan waktu sekitar 19 menit.

Direktur Utama LRT, Allan Tandiono, menyatakan pembangunan fisik stasiun dan jalur sudah mencapai 99 persen. Saat ini, tengah menunggu proses pengujian sistem perkeretaapian dari Kemenhub, sertifikasi SDM, finalisasi dokumen SOP pengoperasisn dan perawatan.

Proses pengujian sertifikasi dan perizinan, ditargetkan selesai di bulan Maret.

Seluruh proses yang tengah ditempuh untuk memastikan dan menjamin keselamatan dan kehandalan sistem operasi berjalan baik. Pihak LRT juga masih menunggu keputusan dari Pemprov DKI untuk penentuan tarif dan tanggal resmi pengoperasian LRT Jakarta ini.

“Semua proses pengujian dimantapkan dalam satu sampai dua minggu, dengan target akhir bulan depan selesai. Dan kita menunggu penetapan tanggal dimulainya tanggal operasional oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono.

Proses sosialisasi penggunaan LRT, PT LRT bekerja sama dengan PT Transjakarta mulai tanggal 4 sampai 17 Maret 2019.

Warga yang menaiki jak24 rute Pulo Gadung-Pasar Senen, diperbolehkan naik LRT secara gratis dari pukul 14.00 WIB – 16.00 WIB melalui stasiun Kelapa Gading. (Rio Audhitama Sihombing) 

Bela Jokowi yang ‘Dikerdilkan’, TKN: Rizal Ramli Tinggalkan Netralitas

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin membela Jokowi karena dikritik oleh ekonom Rizal Ramli (RR). TKN menyebut Rizal mulai meninggalkan netralitasnya dalam membuat analisa.

“Pak RR tidak mendalami secara utuh kebijakan Pak Jokowi secara menyeluruh dan sayang sekali dapat terkesan terjebak dalam kepentingan pragmatis salah satu kelompok, dan karenanya bisa saja dianggap meninggalkan netralitasnya dalam membuat analisa yang biasanya tajam sebagai seorang intelektual,” kata Wakil Ketua TKN Johnny G Plate kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

Menurut Johnny, tidak tepat jika Rizal menyarankan pemerintah untuk merampas konsesi yang telah diberikan kepada korporasi. Johnny mempertanyakan saran Rizal tersebut.
“Tidak juga tepat jika Pak RR menyarankan pemerintah untuk membatalkan atau merampas kembali konsesi yang telah diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintahan sebelumnya, kepada korporasi. Apakah langkah tersebut itu layak dan benar?” tanya Johnny.

Menurut Johnny, Jokowi melakukan moratorium konsesi baru dengan tetap menghormati konsesi lama milik korporasi. Jokowi disebutnya juga melakukan percepatan secara masif untuk menyerahkan sertifikat tanah agar rakyat mendapatkan manfaat ekonomi.

“Pak Jokowi melakukan moratorium konsesi baru dan dengan tetap menghormati konsesi lama yang telah diberikan kepada korporasi (kecuali ada yang ingin mengembalikannya) dan berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan perhutanan sosial, yakni redistribusi aset (konsesi lama yang telah berakhir atau lahan hutan yang masih mungkin dikelola) pada rakyat kecil melalui koperasi dan kelompok tani,” ujar Johnny.

“Pak Jokowi juga melakukan percepatan dan secara masif melakukan sertifikasi tanah milik rakyat agar mendapatkan legal status dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, seperti jaminan atas pembiayaan kredit atau pinjaman,” lanjutnya.

Politikus NasDem ini menilai kebijakan Jokowi tersebut lah yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak dijadikan bahan nyinyir para elite politik.

“Kebijakan seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Dan tentu bukan untuk dinyinyir oleh elite politik, apa lagi elite yang telah terkontaminasi dengan lebih mengutamakan kepentingan pragmatis di atas kepentingan bersama sebagai bangsa,” ucap Johnny.

Sebelumnya, Rizal Ramli mengkritik pidato capres Joko Widodo (Jokowi) soal konsesi tanah untuk dikembalikan ke negara. Rizal menyebut pemilik lahan terbesar justru berada di sekeliling Jokowi.

“Saya mohon maaf dari pidato itu menunjukkan bahwa (pemikiran) Presiden Jokowi kerdil karena pemilik tanah yang paling besar ada di sekitarnya,” ujar Rizal Ramli dalam jumpa pers di Jalan Tebet Barat Dalam IV No 7, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Rizal menyarankan Jokowi untuk mengambil semua lahan dengan konsesi yang besar itu secara adil. Karena menurutnya, kebanyakan pemilik lahan tersebut merupakan pendukung Jokowi.

“Ambil aja semua tanah yang dimiliki, kebanyakan itu pemiliknya pendukung Jokowi, dibagi sama rakyat, itu baru hebat. Di Amerika (Selatan) banyak yang kaya gitu, tanah orang kaya diambil semua dibagiin ke rakyat,” sambung dia.

“Makanya saya sudah mulai kesel, harusnya presiden tuh man of honor, kebijakannya berlaku untuk semua. Bukan orang perorang ditargetin,” lanjur Rizal.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(azr/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penampakan LRT Jakarta yang Siap Beroperasi Maret 2019

Liputan6.com, Jakarta – Selain Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta, warga DKI Jakarta dipastikan akan menikmat moda transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta pada bulan depan.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, kondisi LRT Jakarta memang sudah cukup laik untuk disinggahi oleh para penumpang. Selain cepat dan nyaman, LRT Jakarta sudah dilengkapi dengan AC agar pengguna merasa nyaman didalamnya.

Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono menjelaskan, progres pembangunan LRT Jakarta telah mencapai 99,9 persen. Pihaknya mengaku siap mengoperasikan LRT pada bulan Maret 2019.

“Sekarang ini kami sedang mengejar proses pengujian sistem perkeretaapian dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan sertifikasi SDM juga sedang berlangsung serta tim merapat dengan tim kementerian untuk finalisasi SOP perawatan,” ujarnya di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019).

Dia melanjutkan, untuk saat ini pihaknya tengah menantikan penetapan tarif LRT Jakarta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Kita belum bisa sampaikan kisaran harganya, karena semua kita tunggu dari Pemprov,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama TransJakarta Agung Wicaksono menerangkan, keberadaan LRT Jakarta ini nantinya ialah upaya pemerintah untuk mengintegrasikan moda transportasi umum.

“LRT ini hadir untuk integrasi. Oleh karena itu kami siap untuk menggandeng MRT dan LRT,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

Penampakan LRT Jakarta

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BPN Cek Ibu-ibu Kampanye Hitam ke Jokowi Bagian dari PEPES

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akan mengecek tiga ibu-ibu yang diamankan polisi di Karawang adalah relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi (PEPES). Ibu-ibu itu diduga melakukan kampanye hitam terhadap Capres Jokowi.

“Jadi bagi kami, kami harus verifikasi ulang, nggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, di Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Pipin menegaskan relawan BPN Prabowo-Sandi diminta tidak menyebarkan hoax. Konsekuensi hukum akan menanti para pelanggar.

“Kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum, tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil,”
Meski belum bisa memastikan status 3 ibu-ibu itu, Pipin meminta kepolisian berlaku adil. Sebab, katanya, pendukung capres 01 melakukan sejumlah fitnah di media sosial.

“Bagi kami yang paling penting hukum harus tegak bagi siapapun. Kalau itu misalnya memang ada semacam hoax, fitnah yang disampaikan, maka hal yang sama bagi pendukung 01 yang melakukan sama sebagaimana mereka ada oknum di media sosial mengatakan bahwa kalau Prabowo-Sandi memimpin maka radikalis, fundamentalis akan memimpin di Indonesia, wahabi akan memimpin di Indonesia, itu adalah fitnah yang sungguh kejam. Kami sudah laporkan itu tetapi kenapa tidak diproses?”

Pipin menyebut misalnya sewaktu pihaknya melaporkan Jubir PSI Guntur Romli yang diduga menghina reuni Alumni 212. Laporan itu disebutnya tidak berjalan hingga saat ini.

“Kenapa ketika yang melakukan potensi dugaan hoax itu adalah dari para pihak pendukung 02 kemudian langsung diproses? Jadi keadilan. Kalau penegak hukum, penyelenggara adil bagi semua saya yakin negara, pemilu akan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dia meminta pendukung capres 01 yang melakukan black campaign pada capres 02 juga diproses hukum. Pipin menegaskan tidak ada arahan dari internalnya menyebarkan kampanye hitam. BPN Prabowo-Sandi ingin menang dengan cara benar.

“Tentu tidak. Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoax,” katanya.

Seperti diketahui, Polda Jawa Barat mengamankan tiga wanita terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketiganya diduga berada dalam video kampanye yang viral itu.

Ketiganya yaitu inisial ES, IP dan CV, yang semuanya warga Kabupaten Karawang itu kini sedang dalam tahap awal pemeriksaan. Polisi tengah mendalami seluruh rangkaian perbuatan yang mereka lakukan.

Dilansir dari cnnindonesia.com, BPN Prabowo-Sandiaga menyatakan sejumlah emak-emak di Karawang, Jawa Barat, yang berkampanye tentang ‘azan dilarang dan diperbolehkannya nikah sejenis jika Jokowi menang’ merupakan relawan Prabowo-Sandi. Juru bicara BPN, Ferdinand Hutahaean mengatakan para emak-emak itu tergabung dalam relawan Pepes.

“Mereka itu dari relawan Pepes. Saya tidak tahu kepanjangannya apa. Tapi mereka memang dari Pepes. Mereka sudah dapat sertifikasi dari BPN,” kata Ferdinand saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/2).

Pepes sendiri adalah akronim dari Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi. Namun Ferdinand mengaku tidak tahu siapa dalam tubuh BPN yang mensertifikasi Pepes sebagai bagian dari relawan Prabowo-Sandi.

“Prabowo tidak menandatangani langsung. Relawan itu disertifikasi bisa oleh Ketua (BPN), Wakil Ketua, Direktur Relawan,” ujar Ferdinand.
(yld/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Beroperasi Maret, Tarif LRT Jakarta Tunggu Penetapan Pemprov DKI

Liputan6.com, Jakarta Proses pembangunan moda transportasi kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta telah mencapai 99 persen. LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading-Velodrome itu kini tengah dalam proses penentuan tarif yang akan  dikenakan ke masyarakat.

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono menjelaskan, pada dasarnya LRT Jakarta telah siap untuk beroperasi. Saat ini pihaknya masih menanti penentuan besaran tarif LRT Jakarta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Untuk kisaran tarifnya, kita masih menunggu dari Pemprov ya. Tetapi konstruksi fisik kita sampaikan sudah mencapai 99 persen,” ungkap dia di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019).

Dia pun menegaskan jika kabar yang menyebutkan besaran tarif LRT Jakarta  ditetapkan sebesar Rp 12 ribu tidak benar. Besaran tarif tersebut dikatakan untuk LRT Jabodebek bukan tarif LRT Jakarta.

“Jangan salah diartikan. Yang Rp 12 ribu itu LRT Jabodebek bukan LRT Jakarta,” ungkap dia.

Dia melanjutkan, pada pekan ini pihaknya akan terus mematangkan kesiapan LRT Jakarta terutama dari segi keselamatan penumpang.

“Ada hal-hal yang harus kita tekankan bahwa pengoperasian LRT butuh banyak proses pengujian sekaligus untuk memastikan bahwa kehandalan sistem dapat terjamin oleh semua penumpang,” pungkas dia.

2 dari 2 halaman

LRT Jakarta Targetkan Sertifikasi Pekan Ini

Moda transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta kini tinggal menghitung waktu untuk beroperasi secara komersial pada Maret 2019.

Pekan ini, manajemen perusahaan menargetkan untuk merampungkan proses sertifikasi. Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono menuturkan, saat ini perkembangan LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Kelapa Gading telah mencapai 99 persen. Pihaknya mengaku akan merampungkan proses sertifikasi pada satu hingga dua pekan ini.

“Seperti yang disampaikan Pak Menhub, konstruksi fisik sudah 99 persen ya. Saat ini kami sedang kejar proses pengujian sistem perkeretaapian dengan Kemenhub dan sertifikasi,” ujarnya di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019).

Dia mengungkapkan, untuk mengejar target pengoperasian LRT Jakarta secara komersial pada bulan depan, kini perusahaan fokus untuk menguji kelaikan moda serta aspek keselamatan bagi para penumpang.

“Ada hal-hal yang harus kita tekankan bahwa pengoperasian LRT butuh banyak proses pengujian sekaligus untuk memastikan bahwa kehandalan sistem dapat terjamin oleh semua penumpang,” ujar dia.

Sementara itu, untuk kisaran tarif yang akan dikenakan, hingga kini, dia mengaku masih menunggu ketetapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Penetapan tarif masih menunggu dari Pemprov ya,” tegas dia.

LRT Jakarta Targetkan Sertifikasi Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Moda transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta kini tinggal menghitung waktu untuk beroperasi secara komersial pada Maret 2019.

Pekan ini, manajemen perusahaan menargetkan untuk merampungkan proses sertifikasi. Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono menuturkan, saat ini perkembangan LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Kelapa Gading telah mencapai 99 persen. Pihaknya mengaku akan merampungkan proses sertifikasi pada satu hingga dua pekan ini.

“Seperti yang disampaikan Pak Menhub, konstruksi fisik sudah 99 persen ya. Saat ini kami sedang kejar proses pengujian sistem perkeretaapian dengan Kemenhub dan sertifikasi,” ujarnya di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019).

Dia mengungkapkan, untuk mengejar target pengoperasian LRT Jakarta secara komersial pada bulan depan, kini perusahaan fokus untuk menguji kelaikan moda serta aspek keselamatan bagi para penumpang.

“Ada hal-hal yang harus kita tekankan bahwa pengoperasian LRT butuh banyak proses pengujian sekaligus untuk memastikan bahwa kehandalan sistem dapat terjamin oleh semua penumpang,” ujar dia.

Sementara itu, untuk kisaran tarif yang akan dikenakan, hingga kini, dia mengaku masih menunggu ketetapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Penetapan tarif masih menunggu dari Pemprov ya,” tegas dia.

2 dari 2 halaman

Tarif LRT Jabodebek Dipatok Rp 12 Ribu

Sebelumnya, perkembangan Proyek LRT Jabodebek sudah mencapai 58 persen. Bahkan untuk lintas Cibubur-Cawang uji coba perdana pada Juni 2019.

Lalu seberapa besar harga tiket LRT saat nanti beroperasi?

Kepala Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero) John Roberto mengatakan tarif LRT masih akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

“Jadi kalau dari hitung-hitungan kita tarif keekonomian itu kan Rp 30 ribu. Namun kemampuan beli masyarakat itu Rp 12 ribu. Sekali jalan flat segitu,” kata John di Hotel Grandhika, Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.

Kemudian untuk kemudahan pembayaran,  dia mengatakan, akan diterapkan sistem ticketing yang berintegrasi dengan penggunaan metode pembayaran KRL.

Menurutnya, PT KAI sudah berkoordinasi dengan PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) untuk mengintegrasikan operasional pembayaran dengan metode KRL. Bahkan nantinya bakal bersinergi dengan MRT.

“Karena ini nanti semua akan terintegrasi, LRT, MRT, KRL di Dukuh Atas,” tegas dia.

LRT Jabodebek nantinya berkapasitas 750 sampai 1.200 penumpang dalam sekali angkut. Pada jam normal, diprediksi sekali jalan angkutan tersebut mampu melayani sekitar 200 orang.

LRT Jabodebek beroperasi dengan 31 train set. Setiap train set, menggunakan enam gerbong.

Dalam sehari, direncanakan ada 430 perjalanan dari Cibubur menuju Dukuh Atas pulang-pergi dan 430 perjalanan dari Bekasi menuju Dukuh Atas pulang-pergi.

“Sehingga nanti setiap hari LRT Jabodebek ini mampu mengangkut sekitar 500 ribu penumpang,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini: