Impor Minyak Mentah Jadi Penyebab Utama Defisit Neraca Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar USD 8,57 miliar. Angka defisit tersebut terbesar sejak tahun 1975.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia kali ini disebabkan oleh tingginya impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan BBM dalam negeri dan semakin turunnya produksi minyak mentah.

“Nilai impor minyak Indonesia meningkat dari USD 24,3 miliar pada 2017 menjadi USD 29,8 miliar pada 2018. Meningkatnya impor minyak mentah dan BBM menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan yang terburuk sepanjang berdirinya republik,” kata Andang dalam diskusi publik Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Pemerintah perlu dengan serius mengatasi defisit neraca perdagangan, terutama menekan laju impor. Sebab dia menilai, impor minyak Indonesia pada 2025 diproyeksikan dapat meningkat tiga kali lipat dibandingkan saat ini.

“Jadi ini pekerjaan rumah besar karena impor minyak kita 2025 dalam rencana energi nasional tiga kali lipat dari yang sekarang impor kita,” imbuhnya.

Dia berharap dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini, termasuk impementasi penerapan biodisel atau B20 dapat menekan impor. “Tapi harus terus menerus kita kawal kita teriakkan ini bagian yang mencederai dari makro ekonomi kita,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Transaksi Nonmigas Anjlok Jadi Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengatakan, penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari lonjakan bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Meski tercatat defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari USD 14,6 miliar pada 2017 menjadi USD 20,0 miliar di 2018, namun itu bukan faktor penyebab utama defisit.

Sementara, jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi yaitu sebesar 44,2 persen. Dari USD 8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD 12,4 miliar di 2018. 


“Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (Suhariyanto) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas,” kata Faisal Basri dikutip dari halaman resminya, Rabu (16/1/2019).

Faisal menekankan, penyebab utama defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari defisit migas. Menurutnya, jika ditelusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit tersebut karena kemerosotan tajam pada transaksi perdagangan nonmigas.

Bahkan tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas, kata dia anjok sebesar 81,4 persen. Dari USD 20,4 miliar tahun 2017 menjadi hanya USD 3,8 miliar tahun 2018.

“Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” sebut Faisal.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Strikernya Diincar Real Madrid, Presiden Genoa: Harganya Tak Murah

Liputan6.com, Genoa – Rencana beberapa klub besar mendapatkan Krzysztof Piatek dari Genoa tampaknya takkan mudah. Pasalnya, Presiden Genoa, Enrico Preziosi hanya mau menjual strikernya itu dengan harga yang mahal.

Nama Piatek tidak begitu terdengar saat Genoa mendatangkannya dari Cracovia pada bursa transfer musim panas lalu. Begitu kompetisi dimulai, ia langsung menarik perhatian dengan enam gol dari lima partai perdananya di Serie A.

Secara konsisten, pemain asal Polandia tersebut terus memberikan pundi-pundi gol kepada Genoa. Total, 19 gol yang ia cetak dari 21 laga di semua kompetisi tak ayal membuat banyak klub-klub besar saling sikut untuk mendapatkan tanda tangannya.

Piatek tidak hanya mengundang ketertarikan dari klub Serie A lainnya. Beberapa klub besar seperti Chelsea, Barcelona, hingga sang juara bertahan Liga Champions, Real Madrid, dikabarkan tertarik dengan pemain berjuluk ‘New Lewandowski’ tersebut.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, penyerang berumur 23 tahun itu kerap dikaitkan dengan tim raksasa Italia lainnya, AC Milan. Bahkan Direktur Genoa, Giorgio Perinetti, telah mengkonfirmasi ketertarikan Rossoneri terhadap bintang klubnya itu.

Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa Piatek akan mengisi slot penyerang yang diyakini bakal ditinggal oleh Gonzalo Higuain pada bulan Januari ini. Kabarnya, penyerang asal Argentina itu ingin bereuni dengan Maurizio Sarri di Chelsea.

Namun, jika Milan dan klub-klub lainnya tertarik untuk mendapatkan Piatek, mereka wajib menyediakan uang yang besar. Sebab Preziosi selaku presiden Genoa menyatakan bahwa dirinya hanya akan melirik proposal dengan jumlah uang yang besar.

2 dari 2 halaman

Komentar Presiden Genoa

“Masih belum ada tawaran, dan tak ada yang serius. Bila tawaran yang besar tiba, maka kami akan mempertimbangkan,” ujar Preziosi kepada Il Secolo XIX.

“Namun, untuk sekarang, saya ulangi bahwa belum ada tawaran yang datang untuk Piatek, juga kami tidak harus menjualnya,” tandas pria berumur 70 tahun itu.

Belum lama ini, Sky Sports melaporkan bahwa Il Grifone mematok harga sebesar 50 juta euro untuk bintangnya. Selain itu, Genoa juga diyakini hanya tertarik melepasnya dengan status permanen, bukan pemain pinjaman.

Sumber: Bola.net

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat Penyembelihan Hewan dan Sunat Satukan Yahudi dan Muslim Eropa

Berlin – Komunitas Muslim dan Yahudi di Eropa mungkin tidak selalu sepakat tetapi baru-baru ini mereka bersama-sama menentang hukum yang mereka pandang akan mempengaruhi kebebasan berkeyakinan.

Kontroversi terbaru terpicu undang-undang yang berlaku di Belgia pada tanggal 1 Januari terkait dengan penyembelihan hewan, yang merupakan persyaratan bagi daging halal dan kosher.

Rancangan Undang Undang itu didukung pegiat hak hewan, tetapi para pemimpin Yahudi dan Muslim memandangnya sebagai anti-Yahudi dan anti-Islam dengan berpura-pura menggunakan agenda liberal.

Adolf Hitler memunculkan perdebatan yang sama pada tahun 1933 setelah melarang penyembelihan binatang tanpa disetrum sebelumnya saat Nazi berkuasa di Jerman.

Hak binatang vs kebebasan agama

Undang-undang Eropa mewajibkan binatang disetrum sebelum dibunuh untuk mendapatkan dagingnya, agar binatang tidak kesakitan.

Penyetruman adalah proses membuat binatang tidak bisa bergerak atau pingsan seketika sebelum penyembelihan.

Hukum Eropa mewajibkan penyetruman sebelum penyembelihan tetapi negara dapat memberikan pengecualian untuk penyembelihan ritual. Hukum Eropa mewajibkan penyetruman sebelum penyembelihan tetapi negara dapat memberikan pengecualian untuk penyembelihan ritual. (Getty Images)

Tetapi negara dapat memberikan pengecualian bagi penyembelihan keagamaan, yang mewajibkan binatang dibunuh lewat irisan tunggal, tepat pada leher mereka.

Pegiat kesejahteraan binatang mengatakan praktek ini menyiksa binatang, padahal ini sebenarnya tidak perlu, saat mereka mati, tetapi pemimpin agama menegaskan ritual tersebut tidak menyakitkan.

Mereka mengatakan kematiannya seketika dan teknik yang sudah dikembangkan selama berabad-abad tersebut justru untuk mencegah binatang kesakitan.

Penyembelihan halal dan kosher mewajibkan binatang dibunuh lewat sayatan tepat di leher. Penyembelihan halal dan kosher mewajibkan binatang dibunuh lewat sayatan tepat di leher. (Getty Images)

Guna menyeimbangkan kedua pandangan itu, sejumlah negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Spanyol dan Siprus menerapkan standar ketat bagi rumah jagal keagamaan.

Yang lainnya, seperti Austria dan Yunani, mewajibkan binatang disetrum segera setelah disembelih.

Dua dari tiga daerah Belgia – Flanders dan Wallonia – bergabung dengan Denmark, Swedia, Slovenia, Norwegia dan Eslandia yang melakukan pengecualian terkait dengan penyetruman sebelum sembelih.

Cara binatang dibunuh untuk dimakan manusia bukanlah satu-satunya ritual keagamaan yang menyatukan umat Yahudi dan Muslim Eropa, tetapi hal ini memicu kritik dari sejumlah kelompok.

Di Eslandia dan Jerman terdapat langkah hukum menentang ritual khitan. Di Eslandia dan Jerman terdapat langkah hukum menentang ritual khitan. (Getty Images)


Sunat vs hak anak

Tahun lalu, sebuah rancangan undang-undang melarang khitan yang dilakukan bukan karena alasan kesehatan di Islandia diusulkan dan kemudian dicabut di parlemen Islandia karena peraturan itu menimbulkan masalah.

Tetapi hal ini belum mereda.

Baik Muslim maupun Yahudi melakukan penyunatan.

Pada tahun 2012, khitan sempat dilarang di Jerman karena sebuah pengadilan memutuskan mengubah badan anak laki-laki Muslim berumur empat tahun secara tetap adalah suatu pelanggaran hak anak dalam menentukan keyakinannya sendiri.

Pengadilan menyatakan hak orang tua dan kebebasan keagamaan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran “campur tangan serius dan tetap terhadap kehormatan tubuh.”

Keputusan tersebut diubah enam bulan kemudian, tetapi hal ini menyadarkan masyarakat Muslim dan Yahudi yang mengatakan undang-undang tersebut dapat berarti pelarangan menjalankan keyakinan mereka.

‘Agenda politik’

Kenyataan bahwa tindakan seperti ini pada umumnya didukung partai nasionalis sayap kanan semakin menambah nuansa politik pada masalah ini.

Dengan menghitung dukungan para pegiat kesejahteraan binatang dan hak anak, para politikus dapat diuntungkan disamping juga memenuhi agenda anti-imigrasinya.

Di Belgia, pelarangan adalah hasil kerja menteri kesejahteraan binatang nasionalis di daerah Flanders, Ben Weyts.

Ketika RUU diloloskan parlemen setempat di tahun 2017, Weyts mencuit: “Menteri binatang yang bangga. Bangga menjadi orang Flemish.”

Pada tahun 2014, dia dikecam keras karena menghadiri peringatan 90 tahun pendukung Nazi di Belgia.

Pemimpin Muslim dan Yahudi mengatakan langkah ini merupakan kedok aksi anti-Yahudi dan anti-Islam. Pemimpin Muslim dan Yahudi mengatakan langkah ini merupakan kedok aksi anti-Yahudi dan anti-Islam. (Getty Images)

Berbicara lewat New York Times, Rabbi Yaakov David Schmahl dari Antwerp mengatakan, “Ini sudah pasti mengingatkan pada peristiwa sejenis sebelum Perang Dunia Kedia, ketika hukum sejenis diterapkan di Jerman.”

Stigmatisasi?

Joos Roets, pengacara yang mewakili sejumlah lembaga berhaluan Islam, juga mengatakan kepada the Times bahwa larangan ini adalah usaha diam-diam untuk menstigmatisasi sejumlah kelompok keagamaan – bukannya untuk melindungi binatang.

Tetapi Global Action in the Interest of Animals, kelompok hak binatang Belgia, menolak tuduhan tersebut lewat Twitter.

Kelompok itu menulis: “Di #Wallonia, hukum bahkan didukung partai kiri-tengah, jadi SUDAH PASTI bukan suara kanan-jauh!”

Mereka juga menolak pandangan bahwa hukum Belgia tersebut sama dengan larangan penyembelihan binatang.

Pegiat kesejahteraan binatang mengatakan persyaratan hukum terkait penyembelihan tidak menghambat kebebasan keagamaan. Pegiat kesejahteraan binatang mengatakan persyaratan hukum terkait penyembelihan tidak menghambat kebebasan keagamaan. (Getty Images)

Terdapat beberapa kasus di mana penyembelihan ritual dipandang dapat diterima jika binatang dibuat tidak sadar – tetapi tidak dibunuh – saat lehernya disayat.

Tetapi interpretasi ini tidak selalu diterima pemimpin keagamaan Muslim dan Yahudi.

Perdebatan sepertinya tidak mereda.

Para pegiat merasa telah menang, sementara para politikus mendesak pelarangan yang lebih luas terkait ritual keagamaan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Eropa.

(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gelandang Persib Tak Sabar Menanti Dukungan Bobotoh

Liputan6.com, Jakarta Persib Bandung akan menghadapi Persiwa Wamena pada babak 32 besar Piala Indonesia 2019, Minggu (27/1/2019) di Stadion Wijaya Kusuma, Cilacap.

Untuk menghadapi pertandingan tersebut, pemain Persib sudah berlatih secara intensif. Gelandang Persib, Kim Jeffrey Kurniawan, mengaku sangat menantikan laga itu.

Kim pun mengaku sangat termotivasi untuk bisa mengalahkan skuat berjuluk Kasuari Hijau tersebut demi dapat melaju ke babak selanjutnya.

“Saya siap, dan kitanya juga Persib harus menang lawan Persiwa Wamena,” kata Kim, seperti dilansir situs resmi Persib.

Berdasarkan jadwal yang dirilis PSSI, skuat Maung Bandung akan menghadapi Persiwa dalam dua kali pertandingan. Laga pertama akan diselenggarakan di Stadion Wijayakusuma, Cilacap pada 27 Januari 2019 mendatang. Sedangkan laga kedua digelar pada Senin 4 Februari 2018, dan Persib akan bertindak sebagai tuan rumah.

2 dari 3 halaman

Dukungan Total

Menyoal jadwal pertandingan, Kim mengaku sangat senang. Pasalnya, dukungan total dari bobotoh akan segera kembali tersaji di Bandung.

“Saya tahu, awalnya kan cuma bilang hanya satu pertandingan, tapi sekarang home and away, jadi dua pertandingan. Yang pastinya saya senang dan itu satu alasan kami menunggu laga ini karena sekian lama pastinya stadion akan penuh lagi,” tandas pemilik nomor punggung 23 itu.

3 dari 3 halaman

Tetap Fokus

Sebelumnya, pelatih fiisk Persib, Yaya Sunarya, menjelaskan seharusnya saat ini tim sedang memersiapkan latihan pramusim. Namun dengan adanya laga di Piala Indonesia, tim pelatih tetap akan fokus untuk laga nanti.

“Tentunya kita tetap akan mempersiapkan tim ini dengan baik dan kita akan serius melakukan persiapan di Piala Indonesia,” ujarnya.

Emak-Emak Banyumas Ubah Sampah Jadi Berkah dengan Bank Sampah Inyong

Liputan6.com, Banyumas – Belakangan, sampah menjadi masalah pelik Banyumas yang tak jelas solusinya, terutama di kota Purwokerto. Karut marut sampah seolah tak berujung.

Jumlah sampah harian tak sebanding dengan shelter alias tempat pembuangan sementara. Pun dengan armada yang mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Konsep pengelolaan sampah yang berkonsep ‘kumpul angkut buang’ terbukti tak efektif saat produksi melebihi daya angkut harian. Hanggar pun menjadi tak berfungsi optimal lantaran keterbatasan daya angkut.

Nun di utara Purwokerto, ada model pengelolaan sampah yang meski tak baru, namun, mungkin bisa menjadi solusi sampah sejak hulu. Namanya, Bank Sampah Inyong.

Lokasinya berada di Jalan Mocc Besar Gang Remaja RT 01/02 Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Menariknya, bank sampah ini dikelola oleh emak-emak.

Kaum ibu, barangkali adalah pihak yang paling rewel soal sampah. Mereka tak mau melihat sampah di lingkungannya.

Kadang-kadang ada yang nekat membuangnya di sembarang tempat, asal tak kelihatan mata. Dan itu bakal menciptakan masalah baru di lingkungan lainnya.

Karenanya, dibutuhkan pengelolaan sampah yang mendatangkan manfaat. Diyakini, warga bakal mendukung penuh jika sampah bisa mendatangkan manfaat, apalagi keuntungan.

Di Jalan Mocc, Sampah tak lagi menjadi ‘sampah’ yang dibuang. Akan tetapi, sampah berubah menjadi aset yang bernilai jual. Bank Sampah Inyong semula diprakarsai oleh orang yang peduli lingkungan. Lingkupnya pun kecil. Setingkat RT.

2 dari 3 halaman

Suka Duka Pendirian Bank Sampah

Tetapi, perlahan, dengan semakin tingginya jumlah sampah, kini, bank sampah ini telah bergerak hingga lingkup RW dan dusun. Masih kecil memang.

Ketua Pengelola Bank Sampah, Nurhayatni, menuturkan, pada mulnya ia resah lantaran lingkungannya banyak sampah. Melihat sampah yang setiap saat berserakan membuat dia tak nyaman.

Lantas, ia pun meminta dukungan suami yang saat itu menjadi ketua RT untuk mendirikan bank sampah. Awalnya, bank sampah ini disepelekan. Berjalan hingga berbulan-bulan, tak ada warga yang mau menabung sampah.

“Sifatnya masih sukarela, belum ada kewajiban karena baru dikelola kelompok di tingkat RT. Namun karena ketekunan dan lingkungan semakin terlihat lebih bersih, akhirnya warga satu RW ikut menabung di Bank Sampah yang saya beri nama Inyong,” ucapnya, Selasa, 15 Januari 2019.

Nurhayatni sadar betul, banyak yang belum mempercayai konsep bank sampah. Sebab itu, pada masa awal, banyak warga yang minta langsung dibayar.

Dia pun mengalah dan langsung membayarnya. Meski bertajuk bank sampah, pada awal berdiri, ia mesti menyiapkan uang tunai dalam jumlah tertentu.

Ia pun mesti siap tiap hari selama 24 jam menerima warga yang menabung atau menjual sampah yang dikumpulkan. Bahkan beberapa di antaranya, minta barter dengan beras.

“Masyarakat di sini macam-macam ada yang memang ditabung, ada yang langsung minta dibayar, bahkan ada yang minta barter dengan beras dan jajanan. Semua saya layani karena kebetulan saya juga berjualan,” dia menjelaskan.

Keseriusan Nurhayatni mengelola sampah secara mandiri rupanya memang benar-benar serius. Di gudang bank sampah, terlihat sebuah mesin pencacah sampah organik berukuran sedang, terlihat pula satu unit komposter.

Perlahan, kepercayaan masyarakat tumbuh. Tumbuhnya kesadaran warga itu juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kepedulian warga terhadap sampah yang ada disekitarnya.

3 dari 3 halaman

Cara Kreatif Pemanfaatan Sampah

Salah satunya, Ibu Aris, warga RT 02/2. Dia adalah warga yang rutin menabung sampah di Bank Sampah Inyong. Kadang, ia bahkan memungut sampah yang bukan berada di sekitar rumahnya.

“Selain untuk keindahan dan kebersihan tetapi juga memberi berkah buat saya, karena mempunyai tabungan dari sampah,” jelasnya.

Dengan sabar, Nurhayatni menerima dan menimbang sampah dengan rekan sesama pengelola, Ningrum. Saat senggang, dia rela menjemput sampah sampai ke rumah anggota.

Kini tempat pengelolaan sampah (TPS) Dusun 1 telah ditutup. Pengumpulan sampah pun total berpindah ke Bank Sampah Inyong. Pemdes Kutasari menetapkan Bank Sampah Inyong sebagai pengelola sampah tingkat dusun. Masih kecil memang.

Tetapi, jika bank sampah model ini diadopsi wilayah lain, bukan tak mungkin, sampah bukan lagi menjadi masalah. Sebaliknya, sampah menjadi berkah.

Bank sampah Inyong membagi sampah menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik, dibuah menjadi kompos dengan memanfaatkan mesin pencacah.

“Setelah itu, sampah tersebut difermentasi dan ditambahkan zat aktivator, sehingga seterusnya bisa dihasilkan kompos,” ucapnya.

Cukup banyak yang membeli kompos produksi Bank Sampah Inyong. Kalau pun tak ada pesanan, anggota kelompok nmenggunakan kompos untuk keperluan kebun pekarangan dan apotek hidup.

“Untuk sampah anorganik, sebagian besar dijual lagi dan sebagian lainya digunakan menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual,” dia mengungkapkan.

Nurhayatni optimis, jika bank sampah didirikan di daerah lain, maka lambat laun sampah di Banyumas bakal menjadi berkah.

Satu Dari Tiga Pekerja PBB Klaim Alami Pelecehan Seksual

Jakarta

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sepertiga dari staf dan kontraktor-nya mengalami pelecehan seksual dalam dua tahun terakhir.

Poin UtamaPelecehanPoin utama:

• Lebih dari separuh yang mengalami pelecehan seksual mengatakan hal itu terjadi di kantor

• Hanya sepertiga dari mereka yang dilecehkan mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan sesudahnya

• Dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki

Survei daring, yang dilakukan oleh Deloitte pada bulan November, ini diikuti oleh 30.364 staf dari PBB dan agen-agennya -hanya 17 persen dari mereka yang memenuhi syarat.

Dalam sebuah surat kepada para stafnya, sekretaris jenderal PBB, Antonio Guterres menggambarkan tingkat respon itu “cukup rendah”.

“Ini memberi tahu saya dua hal: pertama, bahwa kita masih memiliki jalan panjang sebelum kita bisa membahas pelecehan seksual secara penuh dan terbuka; dan kedua, bahwa mungkin juga ada rasa ketidakpercayaan yang terus-menerus, persepsi tak ada aksi dan kurangnya akuntabilitas,” tulisnya.

Survei ini dilakukan di tengah gerakan #MeToo yang lebih luas di seluruh dunia melawan pelecehan dan kekerasan seksual.

Menurut laporan itu, 21,7 persen responden mengatakan mereka menjadi korban seksual atau lelucon ofensif; 14,2 persen menerima komentar ofensif tentang penampilan, tubuh atau kegiatan seksual mereka; dan 13 persen menjadi target dari perbuatan tak menyenangkan untuk menarik mereka ke dalam diskusi tentang masalah seksual.

Sekitar 10,9 persen dari responden disuguhi gerakan atau penggunaan bahasa tubuh yang bersifat seksual, yang membuat mereka malu atau tersinggung; dan 10,1 persen disentuh dengan cara yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

Antonio Guterres mengakui secara publik perlunya PBB untuk menangani isu pelecehan.AntonioGuterres mengakui secara publik perlunya PBB untuk menangani isu pelecehan.

Reuters: Pierre Albouy, file photo

Lebih dari setengah dari mereka yang mengalami pelecehan seksual mengatakan hal itu terjadi di lingkungan kantor, sementara 17,1 persen mengatakan hal itu terjadi di sebuah acara sosial terkait pekerjaan.

Menurut survey itu, dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki.

Hanya satu dari tiga orang yang mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan setelah mengalami pelecehan seksual tersebut.

Guterres mengatakan laporan itu berisi, “beberapa statistik dan bukti serius tentang apa yang perlu diubah untuk menjadikan tempat kerja yang bebas pelecehan menjadi nyata bagi kita semua”.

“Sebagai organisasi yang didirikan atas dasar kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia, kita harus memimpin dengan memberi contoh dan menetapkan standar,” katanya.

PBB telah berusaha meningkatkan transparansi dan memperbaiki cara organisasinya dalam menangani dengan tuduhan seperti itu selama beberapa tahun terakhir setelah muncul serangkaian eksploitasi seksual dan tuduhan pelecehan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Afrika.

Kepala badan PBB untuk HIV dan AIDS juga mengundurkan diri pada bulan Juni, 6 bulan sebelum masa tugasnya berakhir, setelah sebuah panel independen mengatakan “kepemimpinannya yang buruk” menoleransi “sebuah budaya pelecehan, termasuk pelecehan seksual, intimidasi, perundungan, dan penyalahgunaan kekuasaan”.

Reuters

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.


(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polda Metro Jaya: Polisi Serius Ungkap Kasus Novel Baswedan

Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menyatakan, pihaknya sangat serius mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pada 11 April 2017. Untuk mengungkap kasus ini bukan hanya internal polisi saja, tapi juga melibatkan instansi lain.

“Dari instansi eksternal ada Ombudsman RI, Kompolnas, Komnas HAM dan masyarakat. Kemudian dari internal, ada Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, dan Profesi dan Pengamanan (Propam). Semuanya sudah bekerja. Polisi serius untuk mengungkap siapa pelakunya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan ini, Komnas HAM memberikan rekomendasi terhadap Polri. Rekomendasi itu pun diterima Polri, dan akhirnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membentuk tim satuan tugas dalam penyidikan kasus Novel.

“Tim itu terdiri dari KPK, pakar dan penyidik,” jelas Argo.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi pertama kalinya pada Senin 14 Januari 2019. Rapat itu dihadiri seluruh orang yang tergabung dalam tim. 

“Penyidik memaparkan apa yang sudah dilakukan mulai dari metode induktif, olah TKP, mendapatkan saksi, mendapat petunjuk itu sudah dipaparkan tim penyidik Polda Metro Jaya,” ungkap Argo.

Ia berharap, masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Dia berharap, masyarakat bisa memberikan informasi jika mengetahui hal tersebut.

“Kita sudah ada call center yang sudah kita buat di nomor 081398844474. Itu bagian transparasi pihak kepolisan untuk kasus Novel Baswedan. Masyarakat tahu silakan laporkan, jadi kita serius mengungkap pelaku,” pungkas Argo.

2 dari 3 halaman

Tim Gabungan

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat 11 Januari 2019.

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

“Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima,” jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.



Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Belasan LGBT di Chechnya Ditahan, Dua Tewas

CechnyaRamzan KadyrovGettyImages PemimpinChechnyaRamzanKadyrov sebelumnya mengklaim laporan itu “dibuat-buat.”

Kalangan pegiat di Rusia mengatakan telah terjadi lagi apa yang digambarkan sebagai pemberangusan terhadap orang-orang LGBT di Chechnya.

Kelompok LGBT Network di Rusia meyakini, sekitar 40 orang “telah dipenjara sejak Desember, dua di antara mereka katakan tewas akibat mengalami penyiksaan”.

Kelompok ini memantau dugaan pelanggaran HAM di republik bagian dari Rusia itu sejak tahun 2017, ketika puluhan kaum gay dilaporkan ditahan.

Chechnya adalah republik negara bagian di Rusia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim.

Seorang juru bicara pemerintah menyanggah laporan terbaru itu dan menyebut laporan itu merupakan “kebohongan sepenuhnya”.

Chechnya, dan pemimpinnya yang otoriter, Ramzan Kadyrov, selalu membantah berbagai tuduhan penangkapan dan penahanan ilegal serta pelanggaran HAM.

Dalam wawancara dengan BBC tahun lalu, Kadyrov mengatakan tuduhan itu adalah ‘rekayasa agen-agen asing,’ atau diciptakan oleh para pegiat yang mencari uang.

Banyak pihak mengatakan homofobia menyebar luas di Chechnya. Kadyrov dan berbagai pejabat pemerintah bawahannya berulang kali mengklaim bahwa di Chechnya tidak ada orang gay.

Dan nyatanya, kendati pemerintah dan para pemimpinnya terus menyangkal keberadaan mereka, puluhan orang maju menyatakan diri dan mengungkapkan tuduhan bahwa di Chechnya kaum gay ditahan dan disiksa oleh pihak berwenang karena orientasi seksual mereka.

Berbagai laporan tentang penyiksaan itu mendapat kecaman dari seluruh dunia.

Bagaiamana kejadian terbaru itu?

LGBT Network Rusia telah memantau situasi di Chechnya dan mengevakuasi orang-orang dari wilayah tersebut sejak laporan pemberangusan muncul pada 2017.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin (14/01), kelompok itu menuduh bahwa dalam beberapa pekan terakhir aparat melakukan gelombang penyiksaan dan pelanggaran.

Mereka yakin gelombang terbaru itu dipicu oleh penangkapan administrator grup LGBT di jaringan media sosial, VKontakte.

Beberapa unggahan baru yang ditampilkan dalam laman itu menyerukan kaum LGBT untuk “melarikan diri dari republik itu sesegera mungkin”, lapor sejumlah media Rusia.

Para pegiat yakin, dalam beberapa pekan terakhir, puluhan kaum gay dibawa ke pusat penahanan di dekat kota Argun, yang lokasinya berjarak 20 km dari kota Grozny.

Kedutaan Rusia di LondonGettyImages Berbagai tudingan penyiksaanteradap kaum gay dan minoritas menuai protes di seluruh dunia, seperti aksi damai di kedutaan Rusia diLondon pada tahun 2017.

Igor Kochetkov, kepala kelompok itu mengatakan kepada Moscow Times, bahwa polisi juga menyita dokumen-dokumen perjalanan mereka.

“Semuanya sedang dilakukan sehingga mereka tidak bisa lari dari negara itu,” katanya kepada Moscow Times. “Dan ini sangat buruk bagi kami karena itu membuat kami jadi jauh lebih sulit untuk melakukan evakuasi.”

LGBT Network mengatakan mereka telah menolong 150 orang untuk melarikan diri dari kawasan itu sejak pertama kali terjadi persekusi.

Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan, mereka memiliki bukti, termasuk pernyataan dua saksi bahwa dua orang LGBT tewas ketika setelah mengalami siksaan ketika ditahan, salah satunya akibat luka tusukan.

Namun laporan tersebut belum bisa diverifikasi secara independen oleh BBC.

Bulan lalu sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) menyimpulkan bahwa “pelanggaran HAM yang sangat serius” telah terjadi di republik ini.

Laporan tersebut disusun berdasarkan berbagai bukti termasuk kesaksian orang-orang yang selamat dan menyebut bahwa terjadi pelecehan, penganiayaan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar hukum terhadap kaum minoritas, termasuk orang-orang LGBT.

Mereka menyebutkan terjadinya ‘iklim impunitas’ dan meminta Rusia untuk menyelidiki pelecehan tersebut.

Pada hari Senin, juru bicara pemerintah Chechnya mengatakan kepada situs RT yang didukung Kremlin bahwa tuduhan itu tidak benar.

“Bahkan jika ada satu orang saja yang ditangkap, seluruh publik di Chechnya akan tahu, apalagi 40 orang. Tuduhan bahwa ada dua orang terbunuh, bahkan lebih konyol lagi,” kata Alvi Kraimov.

Salah satu korban dari aksi pemberangusan tahun 2017 yang namanya dirahasiakan mengemukakan kepada BBC tentang pengalamannya selama ditahan.

Ia mengatakan mengalami penyiksaan – seperti pemukulan dan disengat dengan aliran listrik.

“Mereka memiliki kotak hitam khusus dan mereka menempelkan kabel ke tangan atau telinga saya. Rasa sakitnya mengerikan. Sungguh siksaan yang tak keji,” kata Ruslan (bukan nama sebenarnya).

Mantan tahanan itu juga mengatakan, saat itu sambil terus dipukuli, ia dipaksa untuk memberikan nama-nama kaum gay lainnya.


(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Minati Batshuayi, Monaco: Chelsea Mau Transfer Permanen

JakartaAS Monaco serius meminati Michy Batshuayi. Sejauh ini kesepakatan masih terhalang soal tipe transfernya. Chelsea ingin transfer permanen.

Batshuayi dipulangkan Valencia ke Chelsea pada bursa transfer Januari ini. Dia gagal bersinar setelah hanya mencetak satu gol dalam 15 penampilan di La Liga.

Di semua kompetisi, penyerang 25 tahun itu cuma membuat tiga gol dalam 23 laga.

Meski demikian, itu tak mengurangi minat Monaco untuk mendatangkannya. Kesepakatan sebelumnya telah terjalin dengan si pemain dan Valencia, namun belum dengan Chelsea.

Monaco menginginkan peminjaman, tapi Chelsea mau Batshuayi ditransfer secara permanen.

“Batshuayi? Kami punya kesepakatan dengan pemain dan Valencia, tapi tidak dengan Chelsea. Mereka menginginkan transfer permanen,” kata Wakil Presiden Monaco Vadim Vasilyev.

“Segalanya bisa berjalan sangat cepat di sepakbola, jadi kita lihat saja. Kami senang dengan bursa transfer kami sejauh ini.”

“Benar bahwa seorang penyerang bisa membantu tim. Kami cuma melihat ke peluang-peluang bagus di bursa,” katanya dilansir Standard.
(raw/ran)


HEADLINE: Kubu Jokowi dan Prabowo Siapkan Amunisi, Debat Capres Bakal Panas?

Liputan6.com, Jakarta – Panggung ‘perang’ debat capres cawapres sudah berdiri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Simulasi pun sudah dilakukan pasangan capres dan cawapres.

Dua kubu peserta Pilpres 2019 juga sibuk mempersiapkan amunisi untuk menciptakan kejutan-kejutan pada Kamis 17 Januari 2019 malam sejak beberapa hari lalu. Mulai dari rapat antara tim sukses dengan para calon, meminta wejangan politikus senior, hingga berlatih retorika, sudah dilakukan.

Semua demi meraih hati pemilih pemula dan swing voters di pemilu nanti. 

Pembina Klub English Debate Society Universitas Indonesia, Anna Amalyah Agus mengatakan, debat capres cawapres menjadi penting untuk mengubah persepsi publik.

“Debat menjadi penting mengingat saat ini publik sudah mengalami “framing” dari media massa/media sosial (baik petahana maupun penantang) yang belum menggali kontenstan secara menyeluruh,” ujar Anna, kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Terlebih, Dosen Fakultas Ekonomi UI ini mengatakan, debat dapat menggali pribadi seseorang secara mendalam. Baik dari sisi intelektualitas maupun kepribadian.

“Aktivitas debat dapat menggali seseorang secara mendalam dari sisi intelektualitas (kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir cepat dan kemampuan mempresentasikan ide secara menarik) maupun dari sisi kepribadian (kesantunan pilihan kata, mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku dan pengelolaan emosi),” kata Anna.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani menilai, debat menjadi penting untuk membuat kampanye menjadi lebih dialogis. Debat capres cawapres menjadi ajang penyediaan informasi bagi warga agar bisa memilih dengan lebih rasional.

“Rasional dengan tanda kutip ya, tidak hanya didorong semata-mata karena emosional. Walau ada juga sedikit-sedikit, setidaknya bisa lebih kritis dalam menentukan pilihannya. Lebih tahu dengan risiko-risikonya ketika memilih pasangan A atau B,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Sementara, baik kubu Jokowi-Maruf Amin maupun penantangnya, Prabowo-Sandiaga menyatakan siap tempur dengan amunisi penuh.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan nomor satu ingin membuat debat bukan sekedar retorika. Jokowi-Ma’ruf juga akan memanfaatkan debat capres cawapres ini sebagai sarana untuk menampilkan karakter dasar mereka.

“Langkah-langkah persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Dan debat bukan sekedar retorika, debat itu justru mencerminkan kemurnian jiwa dari pemimpin itu dan karakter dasar dari pemimpin itu,” ucap Hasto di Posko Cemara, Rabu 16 Januari 2019.

Mereka juga sudah mengunci peluru debat capres cawapres untuk menyerang kubu lawan. Salah satunya, peluru yang berasal dari pidato kebangsaan Prabowo.

Kubu Prabowo-Sandiaga Uno pun sama. “Siap lahir batin, aman. Beliau dua hari ini, kemarin dan hari ini mematangkan di Hambalang bersama tim yang dipimpin Sudirman Said sebagai direktur konten dan debat, juga Pak Ferry Mursyidan Baldan, dan karena besok temanya hukum, korupsi, HAM, terorisme, juga dibantu sama Direktorat Hukum BPN Sufmi Dasco,” kata Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, kepada Liputan6.com.

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun memprediksi debat kali ini tidak akan sepanas yang dibayangkan masyarakat. Meski ada hal-hal yang akan menarik perhatian.

“Saya kira begini, tidaklah sefrontal itu. Tetap saja ada titik-titik yang barangkali akan cukup menarik terutama tentu yang kita nantikan serangan kubu Prabwo terhadap Jokowi karena kan biasa namanya penentang menyerang incumbent,” kata Refli saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Namun, akankah pertanyaan yang disiapkan baik oleh panelis maupun dua kubu, setajam yang dijanjikan?

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, sekecil apapun kejutan di debat capres cawapres, ada kemungkinan dapat menimbulkan antusiasme masyarakat. Terutama untuk swing voters.

“Sekecil apapun debat capres-cawapres menarik dan tak menutup kemungkinan akan menimbulkan simpati dam antusiasme masyarakat. Apalagi untuk swing voters yang posisinya wait and see. Presentasi secara utuh paslon dengan menunjukkan mimik, gestur, gerakan tubuh, pernyataan-pernyataan dan atau argumen-argumennya akan dilihat dan diamati secara seksama,” ujar Siti Zuhro kepada Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditanyakan pada debat capres cawapres malam ini. Terutama isu penegakan hukum dan HAM.

Menurut dia, dua isu ini sangat krusial bagi Indonesia. Dia sendiri menyoroti dua hal di kedua isu tersebut.

Pertama, hukum yang dianggap masih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. “Harus dibenahi serius Lemahnya hukum membuat penegakan keadilan sulit diwujudkan. Bahkan perlakuan tebang pilih acapkali terjadi karena kentalnya praktik politik hukum yang ada,” tutur Siti Zuhro.

Sementara, pada isu HAM, dia menyoroti kasus persekusi dan penganiayaan. Terlebih, lanjut dia, kasus HAM sering disepelekan.

“Masalah HAM acapkali disepelekan sehingga tak sedikit, baik individu maupun komunitas dan masyarakat merasa dirugikan oleh tak tegaknya HAM di Indonesia. Masalah persekusi dan penganiayaan merupakan pengabaian terhadap HAM,” Siti Zuhro menjelaskan.


Saksikan video terkait debat capres dan cawapres ini:

2 dari 3 halaman

Ubah Format Agar Hadirkan Lebih Banyak Kejutan

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani pesimistis, debat capres cawapres efektif untuk merebut hati swing voters. Ketika, sambung dia, format debat masih seperti saat ini.

Menurut dia, debat itu seharusnya lebih menyasar ke segmen-segmen masyarakat. Misalnya, untuk buruh, pedagang, atau perempuan. 

“Dalam lima kali debat yang diselenggarakan, tidak ada debat yang bentuknya lebih menyasar buruh misalkan atau segmen perempuan. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditentukan, ada kisi-kisi. Jadinya cuma formalitas dan show saja yang dibumbui dengan infografis-infografis, meme, dan polling yang sifatnya entertain dari media,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar debat capres cawapres selanjutnya digelar di tempat yang lebih merakyat dan tidak terfokus di Jakarta. KPU juga harus mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang bukan bayaran atau berasal dari pendukung dua kubu, seperti asosiasi pedagang pasar.

Debat juga akan efektif ketika moderator atau panelis menyuguhkan pertanyaan dengan contoh kasus nyata sehingga lebih spesifik.

“Misalkan soal HAM, terkait isu minoritas dan mayoritas. Bagaimana cara mengatasi agar kasus seperti pemotongan salib pada makam di Yogyakarta tidak terulang? Jangan bertanya bagaimana penegakan hukum terkait HAM nantinya. Pertanyaan harus menjurus, lebih spesifik,” kata Sri Budi.

Menurut dia, memungkinkan bagi KPU untuk mengubah format untuk debat selanjutnya. Terlebih, sambung dia, tidak ada aturan yang menyebut secara spesifik bentuk debat.

“Jadi debat bakal lebih hidup, ada solusi, dan lebih banyak kejutan. Jika tidak, jadinya cuma packaging saja yang diperhatikan, cara bicaranya, cara berpakaian, cara berbicara dan bumbu-bumbunya, bahasa tubuh. Jadinya show saja substansinya yang lebih banyak karena debat ini formatnya seperti ini,” ucap Sri Budi.

3 dari 3 halaman

Mengintip Peluru Kedua Kubu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada empat isu yang diangkat pada debat capres cawapres perdana, Kamis (17/1/2019). Keempat tema itu yakni hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Tema ini diputuskan berdasarkan hasil finalisasi rapat internal.

Nah, kedua kubu telah menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan ke lawan pada debat malam ini. Berikut ini amunisi yang disiapkan kedua kubu dalam catatan Liputan6.com:

1. Isu HAM

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata terkait isu HAM. 

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin dalam debat.

Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Sementara, kasus penyelesaian HAM masa lalu, dipandang bisa menjadi senjata oleh Prabowo-Sandiaga. Menurut juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM, di mana belum ditindaklanjuti. Ini yang menjadi konsen pihak Prabowo-Sandiaga.

“Sekarang kan sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung diberikan kepada komnas HAM. Tapi kan belum ditindak lanjuti,” kata Nasir.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan salah satu referensi Prabowo-Sandi menyelesaikan HAM kedepan yaitu lewat pengadilan HAM Ad Hoc.

“Ya kita lihat nanti apakah kemudian ada pengadilan pengadilan Ad hoc HAM soal ini,” ucapnya.

2. Penegakan Hukum

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

Untuk masalah hukum, Politikus PKS Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum. Ini menjadi fokus pihaknya.

Menurut dia, penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

“Kalau penguasa punya sikap yang tegas, ya insyaallah (hukum akan adil),” tegasnya.

Juga soal kasus dugaan penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sandiaga Uno pun mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut, terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga di Jakarta.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

“Secara kontekstual pasti akan lebih mudah untuk mengangkat topik-topik atau kasus-kasus yang sedang berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Mana yang sudah adil, mana yang belum dirasakan keadilannya nah ini yang menjadi tugas kita bersama-sama tim menyiapkan,” ucap Sandiaga.

3. Korupsi

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, akan mengangkat soal kasus yang sempat menyeret nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding, tim debat pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4. Terorisme

Selain itu, untuk teroris, Prabowo-Sandiaga akan melihat paham radikalisme dalam membangun teroris. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Ketua KPK Busyro Muqqodas, yang diminta masukannya.

Dia mengungkapkan, Prabowo meminta masukannya dalam bidang korupsi, terorisme dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

“Itu bidang bidang yang selama ini ada kaitannya juga, terorisme itu kan tidak lepas dari radikalisme, radikalisme bisa muncul dari ketidakadilan sosial maupun kesenjangan ekonomi akibat dari tata kelola pemerintahan,” paparnya.

Busyro menekankan, dirinya sekadar akademisi dan bukan timses Prabowo-Sandi bidang materi debat.

“Yang penting saya beri masukan dipakai atau enggak saya kan enggak ikut berperan lagi (sebagai pejabat). Tidak termasuk dalam timses atau struktural, jadi lebih saya sebagai akademisi dan praktisi,” ucapnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf menitikberatkan pada penindakan hukum untuk mengatasi terorisme. Selain itu, dalam visi-misi yang dikumpulkan ke KPU, mereka juga berjanji akan mengurangi radikalisme.

Berikut kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf terkait penanggulangan terorisme:

“Meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.”