Anies Diklaim Dukung 02, TKN: Kan Memang Sudah Terang-terangan?

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sinyal kuat mendukung paslon 02 karena memberikan masukan debat ke sang cawapres. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, sudah sejak lama Anies terlihat mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Anies kan memang sudah terang-terangan dukung 02 dan itu dia tunjukkan di Sentul bukan?” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Inas menyinggung pose ‘salam dua jari’ Anies saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor, Senin (17/12/2018). Sempat bergulir di Bawaslu, tetapi akhirnya kasus itu dihentikan.
Berbeda dengan Inas, anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Daniel Johan tak mau menduga-duga soal dukungan Anies ke paslon 02. Menurut Daniel, tugas gubernur adalah mengayomi rakyat dan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil.

“Bagi TKN dukungan utama itu langsung dari rakyat, itu yang akan dilakukan seluruh koalisi dengan menyapa langsung rakyat sampai ke rumah-rumah. Persoalan Pak Anies dukung ke siapa hanya beliau yang paham, tapi kita meyakini Pak Anies sebagai Gubernur DKI akan mengayomi segenap warga, yang lebih utama adalah ikut memastikan pemilu berjalan demokratis, jujur, dan adil,” tutur Daniel.

Ia pun memandang masukan dari Anies ke Sandiaga terkait materi debat ketiga sangat wajar. Sebab, Sandiaga pernah mendampingi Anies memimpin DKI Jakarta.

“Namanya juga mantan wakilnya dulu di DKI, mungkin Bang Sandi butuh banyak masukan agar debatnya nanti bisa imbang, apalagi yang didebat adalah gurunya sendiri. Dan kami meyakini Kiai Ma’ruf akan menyampaikan visi pendidikan yang mampu menjawab peningkatan sumber daya manusia Indonesia secara holistik, baik ilmu, karakter, dan kecerdasan secara konkrit, yang tidak mengawang-awang,” tegas Daniel.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengakui memberikan masukan kepada cawapres Sandiaga Uno untuk persiapan debat ketiga pada 17 Maret mendatang. Sandiaga, kata Anies, menanyakan soal kebijakan pendidikan.

“Mengobrol saja, ya pendidikanlah, dia mau debat, dia tanya soal kebijakan-kebijakan pendidikan, apa yang perlu menjadi perhatian,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman mengatakan masukan Anies merupakan sinyal dukungan untuk jagoan mereka. “Masukan Pak Anies juga secara psikologis menunjukkan adanya dukungan kepada paslon 02,” kata Habiburokhman.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dua Hal Ini Bisa Jadi Pemicu Lahan Konsesi Dipersoalkan

Jakarta – Lahan konsesi menjadi salah satu topik hangat belakangan ini pasca Presiden Joko Widodo menyatakan dia menanti lahan-lahan konsesi besar dikembalikan ke negara untuk rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat pidato kebangsaan Minggu (24/2/2019) di Sentul, Bogor.

Ketua Dewan Komisioner Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menerangkan, lahan konsesi sendiri merupakan istilah yang ditujukan untuk lahan negara yang disewakan ke badan usaha atau perorangan. Istilah ini merupakan istilah yang akrab di bidang ekonomi.

“Itu istilah untuk memudahkan, sebenarnya konsesi itu istilah untuk lahan negara yang disewakan ke badan usaha atau orang. Dalam istilah hukum nggak dikenal konsesi. Istilah ekonomi itu,” kata Iwan kepada detikFinance, Rabu (27/2/2019).

Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang membuat lahan konsesi dipersoalkan. Pertama, masalah transparansi pemberian konsesinya.
Kedua, seberapa luas yang didapatkan dan kepada siapa konsesi itu diberikan.

“Kenapa cuma dia dapat, kenapa bukan rakyat, itu kan pertanyaan-pertanyaan substansinya,” ujar Iwan.

Dia mengatakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kemudian dianggap mencederai rasa keadilan. Sebab, pengelolaan lahan sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Kecuali, ujarnya, konsesi terhadap pertambangan.

“Kenapa rasa keadilan tercederai, rakyat Indonesia bisa semua mengelola tanah, kalau cuma tanam sawit masa sih rakyat Indonesia nggak bisa. Migas mungkin mikir-mikir, tapi kalau tebang kayu, tanam sawit, karet, kayu jati kenapa harus perusahaan-perusahaan besar itu yang menyebabkan masyarakat sekarang itu resah,” jelasnya.

“Kenapa konsesi kepada besar-besar, sejak zaman Orde Baru sampai hari ini terus diberikan, sementara masyarakat bukannya dilindungi malah diusir-usir juga, malah nggak diberikan konsesi-konsesi padahal rakyat kan punya prioritas atau hak untuk mendapatkan konsesi-konsesi itu,” sambungnya. (fdl/fdl)

Soal Kartu Baru Jokowi, Ma’ruf Amin Yakin Anggaran Tak Jadi Masalah

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menyebut anggaran bukan masalah demi mewujudkan tiga kartu sakti baru capres Joko Widodo atau Jokowi. 

“Saya kira anggarannya bisa. Nyatanya kemarin bisa. Dan kita misalnya Kartu Indonesia Sehat,” kata Ma’ruf di kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Masalah defisit yang terjadi dalam BPJS, menurut Ma’ruf, bukan menjadi penghalang Jokowi meluncurkan program kartu sakti. Karena, kata Ketum MUI itu, sudah kewajiban negara memberikan santunan kesehatan kepada masyarakat.

Hanya saja dia menyarankan untuk mencari jalan keluar bersifat preventif terhadap kesehatan masyarakat. “Supaya makin sedikit, makin sedikit biaya yang ditanggung itu,” imbuh Ma’ruf Amin.

Mustasyar PBNU itu pun menjawab mengapa momentum keluar kartu sakti Jokowi saat Pilpres. Menurut Ma’ruf, tiga kartu baru itu melengkapi yang sudah ada.

“Nah kenapa itu tidak disekaliguskan, tentu karena kan harus bertahap. Pelaksanaannya tidak mudah untuk bagaimana mengaplikasikan program-program itu secara lebih tepat,” jelas dia.

Capres Jokowi saat pidato di acara konvensi rakyat, mengeluarkan program berupa kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

“Saya tingkatkan keterampilan untuk pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu saya luncurkan kartu pra kerja,” ujar Jokowi dalam pidatonya di konvensi rakyat di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019.

Program Kartu Pra Kerja bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing dalam dan luar negeri.

Jokowi menargetkan 500 ribu orang ikut program ini pada tahun 2019. Tahun berikutnya ditargetkan menjadi 2 juta orang peserta.

“Akan kita luncurkan untuk program vokasi, re-skilling dan up skilling bagi pekerja, yang berganti pekerjaan,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

2 dari 3 halaman

Ketahanan Pangan

Selain itu, Ma’ruf Amin juga berjanji bakal mengupayakan pengadaan pangan lebih baik.

“Soal pangan di negara kita ke depan bisa diupayakan lebih baik, karena jenisnya banyak tidak hanya nasi saja yang jadi makanan pokok,” kata Ma’ruf.

Ketum MUI itu menyebut Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam. Dia menyoroti masyarakat sangat bergantung kepada beras sebagai panganan pokok. Padahal masih banyak sumber lain seperti padi, singkong, dan sagu.

“Yang makan sagu paling hanya di Indonesia timur. Mayoritas cuma makan nasi, sayang sekali loh dengan limpahan pangan kita,” katanya.

Ma’ruf ingin ada perbaikan di sektor-sektor pertanian. Dia berharap akan pembinaan terhadap petani supaya kualitas pangan meningkat.

“Walau ada singkong, tapi kadang kualitasnya kurang bagus, petani kita perlu dibina supaya hasil pertaniannya juga bagus,” ucapnya.

Pertemuan ulama ini mengawali hari kedua safari politik Ma’ruf di Jawa Barat. Terlihat Ma’ruf didampingi dewan pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Agung Laksono. Serta para ulama dari berbagai wilayah di Kuningan, Jawa Barat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polemik Pidato Jokowi dan Prabowo di Hari Minggu

Jakarta – Dua kandidat capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subainto melakukan kampanye pada hari Minggu 24 Februari 2019. Pidato keduanya menuai polemik.

Jokowi yang berpidato di acara Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat, memamerkan sejumlah program kerja. Dia menjelaskan 3 program teranyar yakni Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.

“Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat. Nanti akan ada Kartu Sembako Murah yang seperti ini,” kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (24/2/2019).

Jokowi lalu beranjak mengenalkan kartu baru yang disebutnya KIP Kuliah. Kartu ini merupakan program lebih lanjut dari KIP. “Artinya Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah ini, akan dapat membantu biaya pendidikan hingga tingkat kuliah. Membantu biaya pendidikan dari anak usia dini hingga sampai kuliah, sampai kuliah… dengan kartu ini,” katanya.

Setelah itu, Jokowi mengenalkan satu kartu lainnya, yaitu Kartu Pra-Kerja. Kartu Pra-Kerja ini dijanjikan berfungsi menfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Tiga program itulah yang kemudian menuai kritik dari kubu penantang.

Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief memberi nilai C pada pidato Jokowi tersebut. Bagi Andi, pidato Jokowi masih kurang. “Saya tidak mendengar proses penguatan dan konsolidasi demokrasi serta menjawab jalan keluar situasi yang mengarah pada injustice. Pidato Jokowi malam ini saya beri nilai C,” jelasnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali menyoroti akses lapangan pekerjaan yang menurutnya tidak tersedia. Karena itu dia memandang program Kartu Pra-kerja hanya seperti obat pereda nyeri.

“Makanya, program darurat yang seperti panadol cuma menghilangkan rasa nyerinya dikasih Prakerja, Kartu Prakerja. Yang diperlukan bukan Kartu Prakerja, yang dibutuhkan pekerjaan yang itu gagal untuk disediakan,” sebut Mardani.

Juru bicara BPN, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebut kartu-kartu tersebut tak diperlukan andai negara sudah sepenuhnya hadir untuk kepentingan rakyat. Rahayu atau akrab disapa Sara mengatakan pelaksanaan dari program-program dalam bentuk kartu itu harus jelas. Dia meminta transparansi dari pemerintah.

Pidato Jokowi yang menyinggung soal konsesi tanah juga dikritik. Ekonom Rizal Ramli bahkan ‘mengkerdilkan’ pidato capres petahana itu.
“Saya mohon maaf dari pidato itu menunjukkan bahwa (pemikiran) Presiden Jokowi kerdil karena pemilik tanah yang paling besar ada di sekitarnya,” ujar Rizal Ramli.

Rizal menyarankan Jokowi untuk mengambil semua lahan dengan konsesi yang besar itu secara adil. Karena menurutnya, kebanyakan pemilik lahan tersebut merupakan pendukung Jokowi.

Pada hari yang sama, Capres Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato di Mojokerto, Jawa Timur. Pidato Prabowo pun menuai polemik. Ketika, Eks Danjen Kopassus itu menyebut para elite di Jakarta akan membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 17 April 2019.

“Saya selalu katakan elite yang ada di Jakarta itu sudah kehilangan akal sehat. Yang ada di mereka adalah keinginan mengakal-akali rakyatnya sendiri. Mereka memandang rakyat Indonesia bodoh, bisa dibohongi. Nanti menjelang tanggal 17, mereka sudah punya niat bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Saudara-saudara sekalian, itu uang rakyat Indonedia sendiri,” kata Prabowo dalam pidatonya di GOR Kesenian Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, bagi-bagi uang itu hanya akan membuat senang rakyat Indonesia selama 1-3 hari. Dia menilai, bagi-bagi uang itu justru akan menghancurkan masa depan generasi Bangsa Indonesia.

Timses pasangan nomor urut 02, menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. “Praktik money politics itu merupakan fakta hukum tersendiri. Itu kan merupakan bagian dari fakta, Pak Prabowo khawatir hal itu akan terjadi karena merusak demokrasi dan merusak pilpres, jangan seperti itu. Oleh karena itu, BPN punya rencana khusus dalam hal monitoring dan pengawasan agar tak terjadi money politics,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Viva Yoga Mauladi.

Pernyataan Prabowo itu disambut oleh Timses Jokowi-Ma’ruf. Wakil Direktur Kampanye TKN Daniel Johan mempertanyakan elite yang dimaksud Prabowo. Dia meminta Prabowo sebut nama siapa elite di Jakarta yang mau bagi-bagi duit di hari pencoblosan. “Elite siapa yang akan bagi-bagi duit?” kata Daniel.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Arsul Sani tak merasa tersindir dengan pernyataan Prabowo tersebut. Dia justru menyebut Prabowo selalu berprasangka buruk. “Kami juga yang tidak bisa memahami dari Pak Prabowo, statement itu selalu mulai dari prasangka, suuzan. Seringkali karena yang berstatement Pak Prabowo kemudian mengalir ke bawah. Kemudian kalau sudah ke bawah pasti ditambah-tambahi, dikreasi sendiri, narasi lebih seram daripada itu. Kalau seperti ini terus memang pemilu kita tidak jadi kondusif,” ujar Arsul.

Bawaslu juga ikut bersuara terkait pernyataan Prabowo yang menduga akan ada money politik di Pilpres 2019. Bawaslu berharap capres Prabowo melaporkan dugaan ada elite bakal bagi-bagi duit jelang Pilpres 17 April. Pelaporan diminta disertai bukti pendukung.

“Ya kan kalau memang itu ada, maksudnya memiliki data akurat kemudian bisa jadi petunjuk bahwa apa yang disampaikan itu berpotensi terjadi, ya kami berharap ada informasi ke Bawaslu,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.
(idn/aan)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rizal Ramli Sentil Jokowi Overclaim Soal Dana Desa

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan capaian program dana desa selama di bawah pemerintahannya. Banyak dampak positif yang telah dihasilkan dari program tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01 itu saat pidato ‘Optimisme Indonesia Maju’ Konvensi Rakyat, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Klaim Jokowi soal dana desa pun mendapat sorotan dari ekonom senior Rizal Ramli. Seperti apa kritik Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu? Baca di halaman selanjutnya. (ang/ang)

Prabowo Siap Kembalikan Konsesi Tanah, BPN: Beliau Gentle, Ksatria

Jakarta – Capres Prabowo Subianto mengaku siap mengembalikan konsesi tanah yang ia kuasai jika negara meminta. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut capres nomor 02 itu sebagai seorang ksatria.

“Pak Prabowo orangnya gentle, beliau kesatria. Kalau memang diminta dan kemudian yang lain juga diminta, perusahaan-perusahaan besar milik etnis tertentu juga dibuka, diminta, maka saya kira Pak Prabowo bukan orang yang ketika mengucap kemudian beliau tidak melaksanakan. Beliau itu commit. Apa yang disampaikannya selalu dilaksanakan,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

BPN, kata Pipin, juga menunggu orang-orang ‘di lingkaran’ capres petahana Jokowi mengembalikan konsesi tanah ke negara.

“Kita juga menunggu para pendukung Pak Jokowi yang juga punya lahan yang begitu luas mungkin, bukan punya, mungkin HGU, untuk juga melakukan pengembalian jika memang ditujukan bagi siapa pun,” ujar Pipin.

Pipin lalu mengulang kembali pernyataan Prabowo di debat capres kedua soal konsesi tanah itu. Politikus PKS itu menekankan pernyataan Prabowo yang menyatakan siap mengembalikan tanah tersebut jika negara meminta.

“Jadi Pak Prabowo kalimatnya waktu debat adalah, jika negara memintanya, maka siap sebagai nasionalis siap daripada itu ke tangan asing,” jelasnya.

Terkait kesiapan Prabowo mengembalikan tanah konsesi yang ia kuasai kembali menjadi perbincangan setelah Jokowi berpidato dalam Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, kemarin. Dalam pidato politiknya, Jokowi menyinggung penerima konsesi besar tanah dan menunggu si pemilik mengembalikannya ke negara.

Pipin menilai apa yang disampaikan Jokowi itu bukan untuk Prabowo. Menurut Pipin, pernyataan capres nomor urut 01 itu di Konvensi Rakyat dialamatkan untuk para pendukungnya.

“Seharusnya suara jadi ketika menunjukkan ini satu tangan ke depan satu telunjuk, maka sebetulnya ada jari-jari lain menunjuk kepada dirinya dan kepada para pendukungnya,” sebut Pipin.
(yld/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Sudah Siapkan Anggaran untuk Program Baru Jika Terpilih Lagi

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, calon presiden petahana Jokowi telah menyiapkan anggaran untuk program barunya jika kembali terpilih di Pilpres 2019.

Program baru yang dimaksud di antaranya Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja dan KIP Kuliah.

“Misalnya KIP untuk mahasiswa ini kan baru, selama ini sampai SMA. Anggarannya ada? sudah ada,” kata Pramono di kantornya, Senin (25/2/2019).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, Jokowi fokus membangun infrastruktur selama empat tahun lebih. Jika kembali terpilih, Jokowi beralih membangun sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Melalui KIP Kuliah, Pramono optimis SDM generasi muda Indonesia akan semakin baik.

“Ini prioritas Presiden kalau terpilih lagi untuk bangun SDM,” ucapnya.

Selain itu, Pramono yakin Jokowi akan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Kartu Sembako Murah. Jokowi disebut tidak ingin rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan sembako murah.

“Bagi kelompok masyarakat tak mampu ada kartu khusus subsidi harga (sembako). Kalau dilihat dari awal pidato, beliau (Jokowi) tunjukkan bahwa beliau bagian masyarakat susah dan beliau tahu persis apa yang harus dilakukan,” tuturnya.

2 dari 2 halaman

Anggaran Pembangunan Desa

Pramono juga menegaskan Jokowi sudah memiliki anggaran untuk pembangunan desa lima tahun ke depan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 400 triliun.

“Anggaran sudah ada, dana desa sampai Rp 400 triliun akan dialokasikan mulai 2020 sampai 2024. Pasti akan terpenuhi. Lima tahun ini saja sudah Rp 257 triliun, sekarang sudah terbagi Rp 187 triliun,” pungkas dia.

Saat berpidato dalam acara Konvensi Rakyat di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (24/2), Jokowi pamer sejumlah program baru. Selain Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja dan KIP Kuliah, Jokowi juga berjanji akan mengembangkan program penitipan anak.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Tak Paksa Konsesi Besar Kembalikan Lahan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Capres petahana Jokowi menjelaskan pernyataannya yang bakal menanti pemilik konsesi mengembalikan tanahnya ke negara. Jokowi menegaskan bahwa pernyataannya tersebut tidak bersifat memaksa.

“Bukan memaksa, karena kita juga tahu kepastian hukum harus ada,” kata Jokowi di PLTU Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019).

Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, tak mungkin lahan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) langsung diambil, karena sudah menjadi hak dari penerima, termasuk tanah milik capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Setiap hak yang diberikan pada investor, pada pengusaha, pada rakyat, itu kepastian hukum harus jelas. Sehingga kalau sudah diberi HGU ya itu hak guna usaha kalau diberikan HGB ya itu hak guna bangunan yang ada jangka waktunya. Jangan dilarikam kemana-mana,” jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu mengungkapkan alasan kembali menyinggung kepemilikan lahan saat pidato politik berjudul ‘Optimis Indonesia Maju’. Hal itu, kata dia, lantaran ada pihak yang siap untuk mengembalikan lahannya.

Jokowi mengaku sangat senang apabila ada pemilik konsesi yang ingin mengembalikan lahannya ke negara. Dengan begitu, dia akan membagikan tanah tersebut kepada rakyat kecil.

“Tadi malam saya ulang karena kan ada yang menyampaikan kalau tanahnya diperlukan negara akan diberikan, kalau diperlukan negara akan diberikan. Ya saya dengan senang hati akan saya terima kalau memang mau diberikan. Hingga saya bisa membagi bagikan kepada rakyat,” tutur Jokowi.

2 dari 2 halaman

Bagi-Bagi Sertifikat Tanah

Sebelumnya, Jokowi membanggakan program bagi-bagi sertifikat kepada rakyat Indonesia. Bagi-bagi sertifikat adalah salah satu program unggulan Jokowi-JK selama memimpin RI.

Dalam konteks ini, Jokowi kembali menyinggung ratusan ribu lahan milik Prabowo di Aceh dan Kalimantan. Dia mengatakan, bakal menanti pemilik konsesi yang berkomitmen untuk mengembalikan tanahnya ke negara.

“Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara,” jelas Jokowi dipotong oleh riuh hadirin di acara pidato politik berjudul ‘Optimis Indonesia Maju’ di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Jokowi menghentikan pidatonya beberapa detik. Setelah melihat kondisi pendukungnya mulai tenang, dia kembali melanjutkan.

“Saya ulang, jadi kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara,” jelas Jokowi kembali disambut riuh pendukungnya. Jokowi terpaksa kembali menunda pidatonya.

Jokowi pun kembali melanjutkan pidatonya. Dia menantikan orang-orang yang ingin mengembalikan tanahnya kepada negara.

“Saya ulang, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu,” jelas Jokowi disambut riuh sorak sorai pendukungnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sri Mulyani Sebut Kartu Sakti Jokowi Tak akan Membuat Ledakan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat suara terkait kartu sakti yang akan dikeluarkan Calon Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Keberadaan kartu baru tersebut dikatakan bisa membuat penanganan kemiskinan di Indonesia menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

“Jadi beliau (Jokowi) menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non tunai maka itu akan bisa diubah menjadi suatu kartu baru yang bisa meng-cover khusus untuk kebutuhan masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani di Gedung BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Saat ini, ada beberapa jenis kartu yang sudah dikeluarkan. Misal untuk pendidikan ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), bidik misi, bea siswa Kementerian Agama hingga LPDP.

“Maka ini bisa dijadikan suatu program yang lebih terintegrasi dari mulai awal hingga sampai pada pendidikan tinggi. Sehingga masyarakat kita bisa tercover,” ujarnya.

Hal tersebut juga dapat dilakukan di bidang kesehatan. Di mana semua program dan kartu diintegrasikan menjadi satu.

“Maka ini juga bisa untuk didesain dan diintegrasikan lagi. Jadi yang disampaikan adalah merupakan suatu keberlanjutan atau perbaikan dari program – program yang selama ini sudah mulai membangun pondasi bagi Indonesia yang maju, yaitu Indonesia yang setiap masyarakatnya terlindungi kebutuhan pangan, kebutuhan dari sisi kesehatan dan kebutuhan dari sisi pendidikan,” ujar dia.

Sementara dari sisi anggaran, Sri Mulyani menyebut bahwa program tersebut tidak akan menimbulkan ledakan anggaran. Bahkan bisa menjadi lebih efisien, sebab selama ini anggaran yang digunakan itu terpragmentasi di berbagai macam program.

“Maka dengan insiatif ini akan bisa memberikan peluang untuk program – program ini bisa dievaluasi secara menyeluruh dan anggaran yang selama ini terpragmentasi bisa dikonsolidasikan. Jadi menurut saya ini adalah suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dari sisi dampaknya dari sisi anggaran mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntable karena dana dana yang selama ini mungkin terpragmentasi bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik,” dia menandaskan.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Dua Kartu

Sebelumnya, Calon Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memperkenalkan kartu sakti barunya dalam Pilpres 2019. Dia berjanji akan mengeluarkan dua kartu baru untuk membantu rakyat kurang mampu.

Jokowi mengatakan, akan memperkuat program yang sudah ada. Seperti Program Keluarga Harapan yang jumlahnya akan ditambah. Saat ini penerima PKH sudah 10 juta orang.

“Akan saya perkuat dengan program kartu Sembako Murah, kartunya seperti ini, nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini,” jelas Jokowi dalam pidato politik berjudul ‘Optimis Indonesia Maju’ di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (24/2).

Tidak cuma itu saja, Jokowi juga punya kartu sakti baru. Dia memperkuat program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Nantinya, KIP akan mengcover pendidikan hingga tingkat kuliah.

“Kemudian Kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang hanya sampai di SMA atau SMK, juga jadikan KIP kuliah, seperti ini, artinya Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah akan dapat membantu biaya pendidikan, membantu biaya pendidikan mulai dari anak usia dini, hingga kuliah dengan kartu ini,” tegas Jokowi.

Jokowi juga mengenalkan satu kartu lainnya, yaitu Kartu Pra-Kerja. Kartu ini berfungsi untuk menfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja.

Jokowi: Penerima KIP Kuliah Bisa Belajar hingga ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah nantinya bisa melanjutkan pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Menurut dia, program KIP ini diperluas dengan tujuan agar pelajar di Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik.

“Nanti terangkut kuliah. Kuliah itu bisa di universitas, politeknik, bisa dalam negeri, bisa di luar negeri,” kata Jokowi di PLTU Cilacap Jawa Tengah, Senin (25/2/2019).

Jokowi menuturkan, KIP kuliah sengaja digagas untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, saat ini pemerintah baru memiliki program KIP untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA saja.

“Ya ini akan kita perluas dan kita perluas lagi sehingga anak-anak dari keluarga sejahtera yang dari tidak mampu bisa kuliah. Sehingga, KIP itu diperluas lagi menjadi KIP kuliah,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa saat ini sudah ada program beasiswa untuk pelajar Strata 1, salah satunya bidik misi. Untuk itu, Jokowi menjelaskan KIP kuliah ini akan melengkapi program pendidikan beasiswa afirmasi dan bidik misi di tingkat perguruan tinggi.

“Ini jumlah yang sangat besar. Kita bicara jumlah yang besar. Sekarang ada yang namannya beasiswa afirmasi ada, beasiswa bidik misi ada. Tapi ini kita perluas dengan jumlah yang besar,” jelas dia.

Jokowi memastikan anggaran untuk KIP kuliah telah disiapkan. Kendati begitu, dia masih enggan menyebut total uang yang dianggarkan.

“Jumlahnya akan sangat besar anggarannya. Kita siapkan besar,” ucap Jokowi.

2 dari 2 halaman

3 Kartu Jokowi

Sebelumnya, capres petahana Joko Widodo atau Jokowi memamerkan beberapa program baru saat pidato politik bertajuk ‘Optimis Indonesia Maju’ dalam Konvensi Rakyat di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Jokowi memperlihatkan tiga kartu baru di hadapan pendukung.

Untuk memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH), Jokowi menyebut pihaknya akan memberikan kartu sembako murah.

“Nanti akan ada kartu sembako murah,” kata Jokowi, Minggu (24/2/2019).

Selanjutnya, dia mengenalkan mengenai penambahan manfaat dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selama ini KIP hanya dimanfaatkan hingga jenjang SMA dan SMK saja.

Akan tetapi, dia menyebut nantinya dapat dilanjutkan hingga perguruan tinggi. Hingga saat ini, Jokowi menyebut ada 18,7 juta anak telah menerima KIP yang dimanfatkan untuk membeli seragam, sepatu hingga buku.

“Artinya KIP kuliah ini dapat membantu biaya pendidikan, membantu biaya pendidikan usia dini sampai kuliah dengan kartu ini,” ucapnya.

Selain kedua kartu itu, mantan Wali Kota Surakarta juga memperkenalkan Kartu Pra Kerja. Dia menyebut kartu itu dapat membantu para pencari kerja maupun yang ingin berganti pekerjaan.


Saksikan video pilihan di bawah ini: