Heboh Video Siswa di Yogya Tantang dan Dorong Guru Gegara HP Disita

Yogyakarta – Viral di media sosial dan Whatsapp grup, video yang merekam ulah seorang siswa kelas X SMK N 3 Yogyakarta mendorong dan menantang gurunya di dalam kelas. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (20/2) saat para siswa akan mengikuti ulangan harian.

“Iya di sekolah kami peristiwa yang videonya viral itu. Kejadiannya Rabu kemarin sekitar pukul 11.00,” kata Kepala SMK N 3 Yogya, Bujang Sabri ditemui wartawan di kantornya, Kamis (21/2/2019).

Peristiwa itu ternyata dipicu reaksi siswa yang tidak terima ponselnya diambil guru saat ulangan akan dimulai.

Guru yang ada di dalam video, Sujianto (55) mengaku awalnya dia akan memulai kegiatan ulangan harian bagi siswanya. Saat itu para siswa baru masuk ruang kelas setelah usai jam istirahat.

Ketika mengecek para siswa, dia melihat dua siswa mengaktifkan ponsel. Padahal sesuai aturan ponsel harus diserahkan dulu kepada guru atau menonaktifkannya hingga jam pelajaran selesai.

“Kemarin itu mau ulangan untuk persiapan MID semester, ulangan pelajaran pemeliharaan dasar otomotif,” kata Sujianto saat ditemui wartawan di SMK N 3 Yogya, Kamis (21/2/2019).

“Aturannya HP siswa harus dikumpulkan, ada 2 siswa yang nggak mau kumpulin HP, saya minta karena dia mainan HP, padahal teman lainnya tidak,” lanjutnya.

Saat itu siswa tersebut berniat meminta kembali HP yang telah dibawa Sujianto. Siswa lantas menghampiri Sujianto dan memaksa gurunya itu mengembalikan HP miliknya.

“Tidak ada pemukulan, siswa hanya mau meminta HP, siswa mendorong karena minta HP,” aku Sujianto.

Sujianto mengaku sempat terbawa emosi. Namun dia mencoba sabar meski siswanya juga sempat mengambil tas miliknya yang dia taruh di atas meja guru.

“Saya nggak tahu, dia ambil aja tas di meja itu, saya tak tahu dia mau ambil tas saya,” ungkapnya.

“Saya berusaha menyabarkan diri tapi masih ada emosi juga, situasi di kelas kan baru mau menata tempat duduk, siswa baru selesai jam istirahat. Saya minta siswa kembali duduk, tenangkan siswa, tas saya dikembalikan, HP saya kembalikan karena ada laptop di dalam tas, saya khawatir tas nanti dibanting. Yaudahlah saya kembalikan HP, tapi yang satu masih saya bawa sampai selesai ulangan,” terangnya.

“Karena anaknya sudah duduk, manut dan nggak akan mengulangi, ya sudah seperti itu,” tuturnya.

Bersama ibunya, siswa itu akhirnya menemui Sujianto di sekolah dan menyampaikan permintaan maaf.

“Saya menyesal telah melakukan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, saya minta maaf Pak. Janji tidak akan mengulangi lagi,” ujar siswa, Kamis (21/2).

Siswa itu lalu bersalaman dan memeluk Sujianto dan kepala sekolah. “Lagi pelajaran biasa, HP saya diminta karena mau ulangan. Saya masih balas WA teman-teman, nanti malah ganggu ujian,” akunya.

“Nggak ada contekan, itu mau ulangan harian, boleh bawa HP ke kelas tapi saat pelajaran tidak boleh bermain HP,” lanjutnya.

Sang guru, Sujianto disebutnya sudah mengambil HP yang dia bawa. “Lalu saya minta, saya biasa guyon sama Pak Suji, jadi yang divideo seperti berantem, selesai dan ujian seperti biasa,” ujarnya.

Dia mengakui memang sempat mendorong tubuh gurunya. “Saya dorong minta HP, biasa bercanda, saya disuruh duduk, saya ambil tas milik Pak Suji buat barter kayak gitu. Saya duduk, HP dikembalikan, tidak ada pukulan tidak ada mengancam,” lanjutnya.

Sementara itu, Sujianto menerima permintaan maaf siswanya. Dia pun tidak akan memperpanjang persoalan ini.

“Iya saya maafkan, saya minta siswa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemarin sebetulnya juga sudah tenang, tapi kemudian viral videonya itu,” ujar Sujianto.
(sip/sip)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Puan Sebut Jokowi sebagai Pekerja Keras

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan Joko Widodo atau Jokowi merupakan sosok pekerja keras. Bahkan, pada hari libur pun, Jokowi masih menjalankan tugasnya sebagai Presiden.

“Faktanya, Pak Jokowi itu senang berkerja dan tidak pernah istirahat, bahkan hari libur beliau diisi dengan kerja,” kata Puan saat berbicara di depan sukarelawan milenial yang tergabung dalam #inikerjaku di Jakarta, Kamis 21 Februari 2019 malam.

Bahkan, lanjut dia, Jokowi menolak ketika ada usulan tentang family gathering bersama menteri Kabinet Kerja jelang akhir pemerintahannya.

“Pak Jokowi bilang tidak mau, rakyat belum sejahtera, kerja belum selesai,” kata Puan seperti dilansir Antara.

Puan melihat seluruh dedikasi Jokowi disumbangkan bagi masyarakat dan negara.

Kerja keras Jokowi juga terlihat ketika meninjau gempa di Poso dan Palu Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, beliau tidak segan-segan berjalan ke lokasi reruntuhan Hotel Roa Roa tanpa menggunakan masker. Padahal, ketika itu masih banyak jenazah yang belum berhasil dievakuasi.

Jokowijuga berjalan langsung ke lokasi perumahan yang tenggelam akibat likueaksi untuk memberikan arahan meskipun saat itu kondisi tanahnya masih labil. “Beliau itu tidak bisa lama-lama berdiam diri. Misalnya, setelah kegiatan dan beristirahat 1 jam, pasti akan bertanya setelah ini ke mana, mau apa, dan lain sebagainya,” jelas Puan.

2 dari 3 halaman

Soal Ini Kerjaku

Puan menjelaskan hal itu dalam diskusi bertajuk, Human Development: Empowering Women in Today’s Society menghadirkan pembicara perempuan, di antaranya pengusaha muda Helga Angelina, ahli kecantikan Anggie Rasly, pilot pesawat udara Athira Farina, dan pembalap speed off road Liana Jhonlin.

Puan juga mengungkapkan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, wanita banyak memegang peranan penting. Tidak saja di dalam kabinet kerja, tetapi juga di politik, BUMN, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rosan Roeslani yang juga pendiri #inikerjaku mengatakan, hadirnya lima pembicara wanita untuk memberikan inspirasi bagi tim sukarelawan, terutama dari kalangan perempuan.

“Wadah ini sudah tujuh kali menggelar kegiatan yang diselenggarakan setiap hari Kamis malam dengan menghadirkan tokoh-tokoh terkenal, ditujukan untuk menggaet pemilih yang masih ragu (swing voter),” kata Rosan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Sudah 19 Jam, Joko Driyono Masih Diperiksa Satgas Antimafia Bola

JakartaSatgas Antimafia Bola Polri masih memeriksa Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka pengrusakan barang bukti. Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, hingga 19 jam Joko Driyono masih diperiksa polisi.

Joko Driyono alias Jokdri tiba di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (21/2/2019) pukul 09.45 WIB. Hingga Jumat (22/2) pukul 05.00 WIB Jokdri belum juga selesai diperiksa penyidik.

Pemeriksaan ini merupakam lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya pada Senin (18/2). Ada 15 pertanyaan sisa dari total 32 pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan kali ini.

“Hari ini, Kamis jam 10.00 WIB karena ada waktu pemeriksaan pertama kita belum selesai semua dengan pemeriksaanya yang rencana penyidik ada 32 pertanyaan kemarin baru 17 (pertanyaan) dan sekarang kita lanjutkan untuk hari ini,” kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (21/2/2019).

Argo mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan penyidik seputar barang bukti yang dirusak oleh Jokdri hingga soal aliran dana. Barang bukti kasus pengaturan skor sepakbola yang tidak dirusak juga akan ditanyakan ke Jokdri.

“Pertanyaan berkaitan dengan perusakan, menyuruh merusak dan ada soal beberapa aliran dana dan dari barang bukti yang disitia itu juga akan ditanyakan satu persatu yang bararti yang sudah disita itu akan kita kaitkan sebagai pertanyaan Pak JD,” ungkap Argo.

Diketahui, Jokdri ditetapkan sebagai tersangka setelah tiga tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor lain tertangkap. Mereka adalah Muhammad Mardani Mogot (sopir Jokdri), Musmuliadi (OB di PT Persija), dan Abdul Gofur (OB di PSSI). Kepolisian menyebut Jokdri sebagai aktor intelektual perusakan bukti kasus dugaan pengaturan skor.
(abw/abw)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keunggulan-Keunggulan MRT yang Akan Mulai Beroperasi Maret 2019

Liputan6.com, Jakarta – Mass Rapid Transit (MRT) merupakan moda transportasi baru yang akan mulai beroperasi awal Maret 2019. Transportasi berdaya angkut besar ini ditargetkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga mengurangi angka kemacetan.

Selain itu, sistem pembayaran MRT nantinya juga akan terintegrasi dengan angkutan lainnya, misalnya Transjakarta dan Commuterline.

Lantas apa saja keunggulan MRT yang akan bisa segera dinikmati dalam waktu dekat ini: 

2 dari 5 halaman

1. Kecepatan

MRT Jakarta fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus dapat ditempuh dalam waktu singkat. Penumpang hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menempuh jarak sepanjang 16 kilometer. 

Pada saat uji coba, kereta melaju dengan kisaran kecepatan 100 kilometer per jam saat berada di bawah permukaan tanah, dan 80 kilometer per jam di atas permukaan tanah.

Tak hanya didukung dengan kecepatan laju kereta, rangkaian kereta MRT pun muncul setiap 10 menit sekali, dan rencananya dijadwalkan berangkat setiap lima menit sekali saat jam sibuk. Hal ini bisa menghindari pengguna layanan MRT dari keterlambatan.

Fase pertama ini nantinya akan melewati 13 stasiun. Di antaranya Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Sisingamangaraja, Blok M, Blok A, Haji Nawi, Cipete Raya, Fatmawati, hingga stasiun akhir Lebak Bulus.

3 dari 5 halaman

2. Tarif MRT ditetapkan Pekan Depan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penetapan tarif Mass Rapid Transit (MRT) akan dilakukan pada pekan depan. Penetapan tarif ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selaku pemilik PT MRT Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar. Menurut dia, penetapan tarif akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum MRT beroperasi.‎‎

“Nanti Pemprov yang akan menentukan, sedang digodok oleh Pemprov. Jadi nanti biar saja yang mengumumkan.‎ Sebelum pengoperasian sudah harus diumumkan,” ungkap dia.

Uji coba transportasi ini akan dilakukan awal Maret dan akan mulai beroperasi pada bulan Maret pula. Diperkirakan harga tiketnya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 13.000 untuk rute terjauhnya.


4 dari 5 halaman

3. Rute Baru Akan Mulai dikerjakan

Setelah MRT fase I yang menghubungkan Bundaran HI-Lebak Bulus selesai dibangun dan segera beroperasi,  pembangunan MRT fase II, III dan IV akan segera dikerjakan.

MRT fase II nantinya akan menghubungkan Bundaran HI-Kampung Bandan. MRT fase III akan menghubungkan Cikarang-Balareja, sedangkan MRT fase IV masih belum diketahui rutenya.

Pembangunan fase II akan dimulai pada Maret 2019, menyusul pengoperasian MRT fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus. Kemudian pembangunan MRT fase selanjutnya akan menyusul dalam dua tahun mendatang.

Jadi buat kamu yang butuh mobilisasi dalam waktu cepat tidak perlu khawatir karena bisa segera menggunakan kereta MRT Maret mendatang. (Dewi Larasati)

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Munajat 212 di Monas Selesai, Massa Bubarkan Diri

Jakarta – Acara zikir dan doa Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat, selesai. Bersamaan dengan berakhirnya acara, massa membubarkan diri.

Pantauan detikcom, Jumat (22/2/2019), massa mulai meninggalkan Monas setelah acara selesai sekitar pukul 00.00 WIB. Sebelumnya massa tersebut memadati area depan panggung utama zikir dan doa Munajat 212.

Massa meninggalkan Monas melalui sejumlah pintu yang telah disediakan. Meski demikian, masih ada beberapa massa yang bertahan di kawasan Monas.

Massa yang masih bertahan itu diminta untuk segera meninggalkan Monas. Imbauan itu terdengar melalui pengeras suara.

“Bagi seluruh jemaah mohon kerja samanya untuk segera meninggalkan kawasan Monas. Karena kawasan Monas akan kami tutup dan kami dibersihkan,” demikian imbauan yang terdengar dari pengeras suara.

Acara zikir dan doa Munajat 212 dimulai sejak pukul 18.00 WIB hingga dini hari. Acara tersebut ditutup dengan doa dari Iman Besar FPI Habib Rizieq Syihab.

Habib Rizieq mengajak peserta bermunajat bersama. Habib Rizieq, dalam doanya, berbicara mengenai kondisi bangsa dan penegakan hukum suka-suka.

“Banyak santri sekedar mengirim pesan mengkritik penguasa. Seorang perwira di depan media menghardik, santri diadili dan dipenjara tak ada belas kasih dari pemerintah. Sedangkan seorang anak cukong naga mengancam membunuh kepala negara, tapi dengan gagah perwira berkata ‘itu hanya lucu-lucuan saja’. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah,” ujar Habib Rizieq melalui audio yang diputar di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019). Habib Rizieq membacakan doa dari kediamannya di Mekkah, Arab Saudi.
(ibh/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Serangan Sudirman Said ‘Terganggu’ Wawancara Masa Lalu

Jakarta – Serangan mantan Menteri ESDM Sudirman Said dipertanyakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. TKN menyebut cerita Sudirman Said soal Freeport berbeda dengan penuturan di tahun 2015.

Sudirman Said sebelumnya mengungkap adanya pertemuan antara Jokowi dan James Robert Moffett–saat itu menjabat Executive Chairman Freeport-McMoRan pada Oktober 2015.

“Saya paham itu bukan pertemuan normal,” ujar Sudirman dalam acara bedah buku bertajuk ‘Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan’ di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2).

Sudirman mengaku diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham. Padahal menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.

“Namun kini, saat menjadi pembela Pak Prabowo, Pak Sudirman lupa bahwa dia pernah menyatakan Pak Jokowi ketika bertemu Jim Moffet di majalah Tambang dengan mengatakan ‘Presiden menjalankan tugas negara, dan itu bukan operasi rahasia. Itulah cara beliau mengurangi kegaduhan. Akan salah kalau Presiden dan Moffet membuat kesepakatan sendiri, baru kemudian mengundang saya’. Pernyataan itu jelas terdokumentasi dalam majalah Tambang, November 2015,” ujar Jubir TKN Ace Hasan Syadzily menanggapi Sudirman Said, Kamis (21/2/2019).

Sudirman lantas menegaskan tidak ada yang berubah dari ceritanya. Pernyataan ini disampaikan Sudirman Said lewat akun Twitter saat menanggapi komentar pengamat ekonomi Yustinus Prastowo yang saat itu mengomentari cuitan Rocky Gerung.

Sudirman mengatakan tak ada yang berubah dari ceritanya. Apa yang disampaikannya di acara bedah buku bertajuk ‘Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan’ di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2) kemarin hanyalah menceritakan perihal kronologis terbitnya surat Menteri ESDM 7 Oktober 2015.

“Tidak ada yang berubah Mas Pras. Saya bercerita kronologis terbitnya surat Menteri ESDM 7 Oktober 2015. Tak pernah menyebut ada ‘pertemuan rahasia’. Saya hanya menjelaskan ada staf Pak Presiden yang memberi tahu: ‘Pak Menteri, pertemuan ini tidak ada’. Clear ya Mas Pras,” tulis Sudirman.

Sementara, dalam wawancara bersama Majalah Tambang, saat menjawab pertanyaan ‘mengapa ketika anda ketemu Presiden, di situ sudah ada Moffet? Kesannya ada yang dirahasiakan’, Sudirman menjawab ‘Presiden menjalankan tugas negara, dan itu bukan merupakan operasi rahasia. Itulah cara beliau mengurangi kegaduhan. Akan salah kalau Presiden dan Moffet membuat kesepakatan sendiri, baru kemudian mengundang saya. Presiden ketika beliau bertemu Moffet selalu mengajak menteri teknisnya. Saya sebagai menteri teknis berkewajiban menindaklanjuti.’

Dalam wawancara itu, Sudirman yang menjawab pertanyaan ‘Jim Moffet seperti luar biasa, karena diundang khusus oleh Presiden’ juga menjelaskan bahwa pertemuan Jokowi dengan Moffet merupakan pertemuan biasa. Usai draft selesai, Sudirman juga mengungkap bahwa Jokowi mempertanyakan soal posisi kesepakatan itu di mata hukum.
(fdn/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Beri Kompensasi Tarif Tol Trans Jawa, Pemerintah Tunggu Perhitungan BPJT

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa pemerintah telah membahas terkait kompensasi tarif untuk tol Trans Jawa.

Hal ini menyusul adanya permintaan dari pengusaha logistik agar ada kompensasi tarif tol trans Jawa. Sebab tarif tol dirasakan masih mahal.

“Kemarin dibahas dalam rapat internal di istana,” kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Meskipun demikian, Basuki mengaku bahwa besaran kompensasi tarif belum diputuskan dalam rapat yang berlangsung di istana negara tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu hitung-hitungan yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama pengelola jalan tol atau BUJT (Badan Usaha Jalan Tol).

“Tapi belum diputuskan kita lagi dihitung-hitung lagi oleh BPTJ dan BUJT. Kita tunggu selesai dia hitung. Karena banyak sekali BUJT-nya,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Pangkas Tarif Tol Trans Jawa, Subsidi Silang Jadi Pilihan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, subsidi silang antara pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menjadi salah satu opsi yang bisa diterapkan untuk menurunkan tarif Tol Trans Jawa.

Dia mengatakan, perbedaan tarif antar ruas tol yang menjadi bagian Tol Trans Jawa saat ini masih terhitung tak sepadan dan mencolok.

“Misalnya, Jakarta-Cikampek berapa per km? Itu Rp 200 per km. Coba deh begitu masuk ke ruas tol yang baru, tarifnya jadi Rp 1.000 per km. Jomplang,” sebut dia di Jakarta, Selasa (12/2/2019). 


Dia mengatakan, perbedaan tarif antar ruas tol itu disebabkan oleh masa pembangunan beberapa jalan tol lawas, seperti Tol Jagorawi dan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang pengenaan tarifnya lebih rendah dibanding Tol Batang-Semarang yang baru rampung konstruksinya. 

“Kalau dibandingkannya dengan tahun investasi yang sama, kita lebih murah. Misalnya Rp 110 per km untuk Tol Jagorawi dan Tol Jakarta-Cikampek yang berkisar Rp 200 per km,” sebutnya.

“Tapi kalau dibandingkan dengan Tol Batang Semarang yang Rp 1500 per km ya dia lebih mahal. Jadi tergantung melihatnya, bagaimana memanfaatkan datanya,” dia menambahkan.

Oleh karena itu, Basuki menyimpulkan, subsidi silang jadi salah satu opsi untuk memangkas harga tarif Tol Trans Jawa.

“Ya, itu salah satu opsi, tapi bagaimana nanti reaksi masyarakat. Kami harus lihat reaksi masyarakat juga,” ucap dia. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

24 Provinsi Tengah Susun Rencana Umum Energi Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar sidang anggota yang ke-27. Salah satu agenda yang dibahas dalam sidang ini adalah Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Sekretaris Jenderal DEN Sales Abdurrahman mengatakan,‎ sidang DEN ke-27 telah selesai dengan dihadiri anggota DEN dan pemangku kepentingan terkait penyediaan dan penggunaan energi.

“Ini tadi kami melakukan sidang anggota yang ke-27, hadir anggota DEN dari AUPK unsur pemangku kepentingan, juga dari anggota unsur pemerintah,” kata Saleh, usai sidang DEN, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (21/2/2019).

Pembahasan dalam‎ sidang DEN ke-27 diantaranya penyusunan RUED oleh pemerintah daerah (pemda), dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dalam pasal 17 ayat 1.

Penyusunan RUED didampingi tim penyusunan RUED‎ Pusat yang terdiri dari DEN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan BPPT.

Dalam perkembangannya, sudah ada dua Provinsi yang telah menyelesaikan RUED, kemudian dilanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dengan menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2018 dan Jawa Barat dengan menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2018.

2 dari 3 halaman

24 Provinsi

Saat ini ada 24 Provinsi yang sedang melakukan Program Pembentukan Perda (Propemperda). Pembuatan perda tersebut dibahas bersama DPRD Provinsi masing-masing. ‎

Terdapat dua provinsi yang menganggarkan naskah akademis dan Rancangan Perda, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat.

Berikutnya ada enam Provinsi yang tidak menganggarkan naskah akademis dan Rancangan ‎Peraturan Daerah RUED Provinsi pada 2019, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Papua.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Potret Peserta Munajat 212 Salat Magrib Berjemaah

Kamis 21 Februari 2019, 19:18 WIB

Foto News

Agung Pambudhy – detikNews

Jakarta detikNews – Munajat dan Zikir 212 sudah dimulai di Monas, Jakpus, Kamis (21/2). Acara diawali dengan salat Magrib berjemaah dan diisi ceramah dari para ulama.

Peserta munajat dan zikir 212 menunaikan salat magrib berjemaah di Monas. 

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com