Di Balik Kontroversi Kampanye Budaya Beberes Restoran Cepat Saji

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye budaya beberes sendiri yang dicanangkan KFC Indonesia belum lama ini ramai dibahas di media sosial. Sementara sebagian orang mendukung gagasan tersebut, sisanya tak segan mencibir dengan kata-kata cukup pedas.

Menanggapi kontroversi tersebut, Hendra Yuniarto GM Marketing PT. Fast Food Indonesia menjelaskan, kendati baru riuh belakangan, kampanye Budaya Beberes sebenarnya dimulai sejak Februari 2018.

“Sama seperti kampanye #NoStrawMovement yang lebih dulu berjalan di seluruh store KFC, kampanye #BudayaBeberes merupakan wujud kepedulian KFC Indonesia terhadap kelestarian lingkungan dengan cara mengajak konsumen peduli pentingnya upaya pemilahan sampah,” terangnya lewat pesan singkat pada Liputan6.comSenin, 21 November 2019.

Ia menyatakan, kampanye ini bermaksud mengajak dan mengedukasi konsumen akan pentingnya pemilahan sampah, yakni membereskan sendiri setelah bersantap, juga sama-sama membangun kesadaran bahwa setelah mereka selesai makan, konsumen lain yang akan duduk di tempat tersebut.

Hendra menambahkan, tata cara makan di restoran cepat saji sebenarnya konsumen bisa memesan langsung di counter kasir, membayar, dan mengambil pesanannya. Setelah itu, konsumen bisa bersantap langsung di areal ruang makan.

“Kami berterima kasih apabila setelah bersantap, konsumen dapat membereskan sendiri sisa makanan dan minumannya demi kenyamanan bersama,” ujarnya.

“Adanya kampanye #BudayaBeberes ini merupakan ajakan yang diharapkan mampu membangun kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga agar konsumen mampu mengaplikasikannya sendiri di rumah,” tambah Hendra.

Kendati demikian, ditegaskan sebenarnya tak ada aturan tertulis mengenai budaya beberes setelah makan. “Tapi, sebenarnya budaya restoran fast food adalah self-service, dan KFC di sini posisinya mengajak konsumen untuk memilah sampah bagi kelestarian lingkungan,” tutur Retno, PR KFC Indonesia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

HEADLINE: Edy Rahmayadi Mundur, Perang Pengaturan Skor Terus Berlanjut

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi akhirnya membuat keputusan. Minggu (20/1/2019), di Bali, ajang sambutan dalam Kongres Tahunan PSSI, justru dia gunakan untuk mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PSSI.

Terhitung saat itu, Edy Rahmayadi yang menjabat sejak 2016 resmi berhenti dari posisinya sebagai ketua umum PSSI. Jabatan itu pun beralih ke tangan Joko Driyono, sang wakil ketua umum, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 6 statuta PSSI.

Sebenarnya, bisa saja PSSI langsung menggelar pemilihan ketua umum baru dalam Kongres Luar Biasa. Syaratnya harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 jumlah voters.

Namun, hingga kongres di Bali itu selesai, ternyata tidak ada permintaan itu. Artinya, kini Joko Driyono harus siap memimpin PSSI sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga 2020, sesuai masa akhir jabatan Edy Rahmayadi. Sedangkan posisi terdahulu Joko diisi Iwan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI.

Jelas ini bukan tugas ringan bagi Joko. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, kini jadi sorotan dan diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu PSSI, terutama soal kasus pengaturan skor alias match fixing yang belakangn mulai terungkap.

Sebab, bukan rahasia lagi, belakangan pamor PSSI di bawah Edy Rahmayadi terus menurun, terutama lantaran kasus pengaturan skor yang belakangan terus menggerogoti.

Satu-persatu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dijadikan tersangka oleh Satgas Anti-Mafia Bola, badan khusus yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro untuk memberantas praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Badan ini diketahui oleh Hendro Pandowo.

Tak heran, begitu “prosesi” perpindahan kekuasan di pucuk pimpinan PSSI terjadi, seruan inilah yang dilontarkan banyak pihak.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahkan langsung melepas rilis, yang menegaskan mundurnya Edy Rahmayadi tidak akan menghentikan perang terhadap pengaturan skor. Ia justru mendesak PSSI untuk semakin gencar dan serius dalam membenahi permasalahan sepakbola nasional.

“PSSI harus segera melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan sepakbola Indonesia agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan sepakbola di Indonesia,” tutur Menpora.

2 dari 4 halaman

Berantas Hingga ke Akarnya

Joko memang tak punya pilihan selain mendukung pemberantasan praktik pengaturan skor sampai ke akar-akarnya. Maka itu, setelah serah terima jabatan dari Edy, dia pun langsung menegaskan, dirinya dan PSSI menghormati proses yang sedang berlangsung, termasuk juga investigasi yang tengah dijalankan Satgas Anti-Mafia Bola.

Joko menjelaskan, PSSI sebenarnya sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.

“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun,” kata Joko seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Maka itu, dalam Kongres Bali, PSSI pun membentuk Komite Ad Hoc Integritas. Komite yang diketuai Ahmad Riyadh ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Dalam bertugas, tim ini nantinya akan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.

3 dari 4 halaman

Joko Diperiksa

Joko sendiri siap membuktikan komitmennya. Salah satunya dia siap menghadiri panggilan Satgas Anti-Mafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia ini. Rencananya, dia akan menemui Satgas Anti-Mafia Bola, Kamis (24/1).

Sebelumnya, Joko lewat pengacaranya sempat meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab, ketika itu, Joko masih harus fokus kepada pelaksanaan kongres tahunan PSSI di Bali ini.

Sebelumnya, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Rabu (16/1). Ketika itu Tisha diperiksa tak kurang dari 13 jam lamanya.

Satgas Anti-Mafia Bola memang tak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karavian, mereka siap membabat habis siapa pun sosok-sosok yang ikut terlibat dalam praktik-praktik kotor di sepak bola Indonesia ini.

Itu artinya, Joko dan PSSI harus rela jika nantinya muncul nama-nama baru dari organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di sepak bola nasional.

Saat ini, ada dua sosok dari PSSI yang sudah ditetapkan menjadi tersangkat dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah Johar Lin Eng, anggota Exco dan Dwi Riyanto, anggota Komisi Disiplin PSSI.

4 dari 4 halaman

Limpahkan ke Kejaksaan

Sejauh ini, Satgas sendiri sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada 10 tersangka ditetapkan terkait pertandingan Liga 3 Persibara vs PS Pasuruan. Sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dalam pertandingan Liga 2 PS Mojokerto Putra vs Aceh United.

Para tersangka ini dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Akhir pekan ini, rencananya berkas perkara dari empat di antaranya sudah akan dilimpahkan Satgas ke Kejaksaan sehingga bisa secepatnya diproses di pengadilan. Kita tunggu saja…

Mantan Bupati Mojokerto Divonis 8 Tahun Penjara

Liputan6.com, Surabaya – Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Juanda Sidoarjo, Senin (21/1/2019).

MKP juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, MKP terbukti korupsi suap perizinan menara telekomunikasi. Dimana MKP mendisposisikan, atau merekomendasikan untuk mengeluarkan izin tower dua perusahaan. Majelis juga menganggap bahwa MKP secara sadar menerima uang tersebut.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 8 tahun,” ujar I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan dakwaan primer JPU KPK, yakni melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 terbukti.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni pidana 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Meski lebih rendah, namun majelis hakim mewajibkan MKP membayar uang pengganti Rp 2,75 miliar. Uang tersebut selambat-lambatnya harus diserahkan satu bulan setelah amar putusan. Dan jika tidak terpenuhi, maka harta benda milik MKP akan disita. Jika tidak ada juga, maka akan diganti dengan tambahan hukuman selama 1 tahun.

Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak politik MKP selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara pokoknya,” kata I Wayan Sosiawan.

Dalam putusannya, majelis hakim menganggap perbuatan MKP memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, dan dilakukan bersama-sama pihak lain dalam perizinan pendirian tower BTS. MKP memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 2,7 miliar dari pungutan liar perizinan tower.

“Seharusnya pendirian tower yang merupakan investasi perusahaan telekomunikasi ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Mojokerto, bukan kepada pribadi MKP,” kata majelis hakim.

2 dari 2 halaman

Belum Putuskan Banding

Mendengar putusan yang lebih ringan dari tuntutan, jaksa KPK Tri Anggoro Mukti yang hadir dalam persidangan mengatakan akan berkordinasi internal terlebih dahulu sebelum memutusakan untuk melakukan banding.

“Masih ada waktu 7 hari untuk mengajukan banding,” kata Mukti.

Kasus suap Bupati Mojokerto dua periode itu bermula saat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyegel 22 menara komunikasi karena tak memiliki izin yang cukup. MKP kemudian meminta fee Rp 200 juta sebagai biaya perizinan. Total fee untuk perizinan 22 menara itu sebesar Rp 4,4 miliar, tapi baru diberikan Rp2,75 miliar.

Selama persidangan, sebanyak 35 saksi yang dihadirkan di pengadilan mengarah kepada MKP sebagai otak dalam kasus ini.

Selain kasus suap perizinan tower, KPK juga akan menjerat MKP dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menyamarkan hasil korupsi melalui perusahaan milik keluarga, seperti CV Musika, PT Sirkah Purbantara dan PT Jisoelman Putra Bangsa.

MKP juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi, berupa uang tunai Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain. Kemudian kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit.

Dalam kasus ini, MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cara Root Android Tanpa PC, Kamu Bisa Coba Sendiri di Rumah

Liputan6.com, Jakarta Untuk kamu pengguna android mungkin tidak asing dengan istilah root atau rooting. Dengan me-root android, kamu dapat memiliki akses dan kontrol lebih luas terhadap androidmu.

Namun beberapa pihak menyatakan bahwa melakukan root pada android merupakan aktivitas ilegal. Hal ini membuat beberapa vendor smartphone memiliki kebijakan menghapus garansi pada perangkatnya yang telah di-root.

Namun apabila kamu tertarik untuk memiliki akses sepenuhnya terhadap HP androidmu kamu dapat melakukan proses rooting ini.

2 dari 4 halaman

Sekilas tentang rooting

Seperti yang diketahui, rooting adalah proses yang memungkinkan pengguna perangkat android untuk mencapai kontrol istimewa atau akses penuh yang dikenal dengan istilah super user dalam subsistem program android.

Hal ini dilakukan dengan tujuan mengatasi keterbatasan yang ditetapkan oleh operator dan produsen perangkat.

Bila sukses, proses rooting memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi khusus yang tadinya tidak bisa dijalankan, atau bahkan mengakses program yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diakses oleh pengguna android biasa.

Selain itu, rooting juga kerap dimanfaatkan oleh pengguna untuk memfasilitasi update sistem operasi.Namun perangkatmu bisa saja gagal dan mengalami hang saat melakukan proses tersebut, bahkan dapat membuatnya tidak berfungsi total untuk selama-lamanya.

Mayoritas vendor perangkat juga memiliki kebijakan untuk menghapus jaminan garansi pada perangkat yang sudah menjalani proses rooting.

3 dari 4 halaman

Legal dan Ilegalnya Rooting Android

Kontroversi masalah rooting android telah bergulir sejak sistem operasi besutan Google ini ditransformasi menjadi platform perangkat mobile pada tahun 2009. Ada yang bilang rooting itu aktivitas ilegal, namun banyak pula yang bilang itu legal.

Menurut pengamat dunia teknologi dan pakar android dari komunitas Gatorade IT, Lucky Sebastian, bila dilihat dari sisi historis dan sifat dasar sistem operasinya, kegiatan me-rooting perangkat android dapat dikatakan sebagai suatu hal yang legal dan sah-sah saja.

Sebab, sejak awal Google menciptakan android sebagai sebuah platform perangkat yang bersifat terbuka atau biasa disebut open-source. Pada platform bersifat open-source seperti Android, sistem kernel (inti platform) memang sengaja dihadirkan dengan sejumlah celah yang memungkinkan pihak lain untuk mengaksesnya.

Jika kamu siap dengan konsekuensi yang dihadapi saat me-root androidmu maka kamu dapat melakukan beberapa cara root android sendiri.

4 dari 4 halaman

Cara Root Android Tanpa PC

Kamu bisa melalukan proses root android tanpa menggunakan PC. Root android bisa dilakukan jika bootloader di androidmu telah di-unlock. Setelah boatloadermu di-unlock maka kamu dapat me-root androidmu.

Untuk kamu yang tak mau repot menggunakan PC untuk rooting androidmu maka ada cara mudah lainnya. Kamu dapat me-root perangkat androidmu langsung lewat hpmu.

Me-root android tanpa PC dapat dilakukan dengan aplikasi root yang dapat didownload lewat hp androidmu. Dengan aplikasi ini kamu dapat me-root androidmu hanya dengan satu kali klik.

Untuk meroot perangkat androidmu pastikan bateraimu terisi penuh, karena proses rooting akan memakan waktu dan bateraimu. Berikut cara root android tanpa PC melalui beberapa aplikasi android:

1. Cara Root Android Tanpa PC menggunakan aplikasi KingRoot

KingRoot dinilai sebagai aplikasi root android terbaik saat ini. Hal ini karena KingRoot telah mendukung proses root lebih dari 100.000 tipe smartphone berbasis 

android. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengunduh terlebih dahulu aplikasi KingRoot di HPmu. Kamu dapat mengunduh aplikasinya di web resmi KingRoot.

Setelah download aplikasinya, kamu dapat langsung menginstall aplikasi tersebut. Cara menginstallnya seperti menginstall aplikasi pada umumnya di android.

Setelah itu buka aplikasi yang telah terinstall maka model perangkatmu akan otomatis terpindai. Jika perangkatmu terdukung maka kamu akan langsung dapat me-root perangkat androidmu.

2. Cara Root Android Tanpa PC dengan FramaRoot

Ada beberapa tipe smartphone yang tidak terdukung oleh aplikasi root KingRoot. Tak perlu sedih, masih ada cara root android tanpa PC lainnya. Kamu dapat menggunakan aplikasi FramaRoot.

Aplikasi ini tak jauh beda dari KingRoot. Jika kamu gagal me-root perangkatmu dengan KingRoot mungkin FramaRoot dapat menjadi pilihanmu. FramaRoot sudah sering digunakan oleh para pengguna android.

Untuk penggunaanya sama seperti aplikasi rooting lainnya. Kamu harus mengunduhnya terlebih dahulu lalu menginstallnya. Setelah terinstall kamu dapat langsung membuka aplikasi tersebut.

Berikut Cara Root Android Tanpa PC dengan FramaRoot:

-Setelah membuka aplikasi kamu akan menemukan pilihan Select an action to execute after root dengan dua pilihan yang ada, yaitu Superuser dan SuperSU. Keduanya sama saja. Kamu dapat memilih salah satu di antaranya.

-Lalu pilih opsi Gandalf atau Aragorn fungsinya pun sama saja.

-Setelah itu secara otomatis perangkat akan melakukan rooting. Tunggu beberapa saat. Untuk tiap tipe android berbeda-beda waktu rootingnya.

-Perangkatmu telah selesai ter-root

3. Cara Root Android Tanpa PC dengan KingoRoot

Jika menggunakan aplikasi KingRoot dan FramaRoot kamu masih gagal rooting. Kamu dapat mencoba aplikasi lain yaitu KingoRoot.

Proses root dengan aplikasi ini juga terbilang mudah dan gampang. Kamu cukup download dan install aplikasinya di perangkatmu.

Lalu tinggal klik pilihan One Click Root maka perangkatmu akan otomatis melakukan rooting. Tunggu beberapa saat dan perangkatmu telah berhasil ter-root.

Demikian cara root android tanpa PC dengan beberapa aplikasi. Meskipun mudah kamu tetap harus siap menerima segala kemungkinan yang akan terjadi pada androidmu bisa berhasil, bisa juga gagal dan membuat androidmu tak dapat dioperasikan lagi.


Reporter: Anugerah Ayu Sendari

Kuasa Hukum Minta Abu Bakar Baasyir Dibebaskan Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Terpidana teroris Abu Bakar Baasyir akan mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Gunung Sindur dengan alasan kemanusiaan. Pembebasan itu diharapkan dapat segera terealisasi Rabu, pekan ini. 

“Iya (kita usulkan) Rabu,” tutur Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir, Mahendradatta di Kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Mahendra, hingga kurun waktu tersebut, akan ada kemungkinan polemik dan permasalahan yang muncul. Keseluruhannya sebaiknya diperhatikan dengan matang.

“Kita tidak mau ikut campur. Pokoknya harus selesai minggu ini, itu kata Yusril. Itu yang kami pegang janjinya. Bila kata-kata itu tidak terbukti, kami bersikap lain,” jelas dia. 

Hanya saja, dia enggan membeberkan langkah apa yang akan diambil jika pada minggu ini Abu Bakar Baasyir belum juga dibebaskan. Yang pasti, sudah ada gambaran perencanaan terkait hal tersebut.

“Harus selesai minggu ini. Kalau tidak selesai, kami dengan sangat menyesal akan bersikap lain,” Mahendra menandaskan.

 

 

2 dari 2 halaman

Bagian dari Strategi

Pengamat terorisme yang juga Rektor IAIN Pontianak M Syarif mengatakan, keputusan itu sebaiknya tidak ditanggapi berlebihan di luar kerangka politik hukum dan kebijakan.

Menurutnya, alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan mendasar di balik keputusan Jokowi itu.

“Pertimbangannya kan kemanusiaan, sudah sepuh 81 tahun, kesehatannya menurun, sakit-sakitan, butuh perawatan khusus bersama keluarga,” kata Syarif saat dikonfirmasi, (21/1/2019).

Syarif mengatakan pertimbangan itu cukup bijak karena aspek kemanusiaan merupakan salah satu landasan dan paradigma hukum di Indonesia. Dia juga menilai keputusan itu adalah bentuk strategi lain melawan terorisme.

“Dan saya kira Presiden mengambil langkah ini tidak terlepas dari salah satu strategi pemberantasan terorisme dengan pendekatan kemanusiaan, bukan hanya pendekatan reperesif semata. Beliau sudah sepuh 81 tahun, Beliau sakit-sakitan, dan Beliau sudah menjalani hukuman 9 tahun di dalam penjara,” kata Syarif.

Selain itu, menurut Syarif, ketakutan adanya aksi teror lagi usai dibebaskannya Baasyir terlalu berlebihan. Di samping sudah tua, Baasyir dianggap sudah ditinggal pengikutnya dan sudah terputus dengan jaringan ekstrimis seperti Jaringan Anshar Daulah (JAD) dan Jaringan Ansharut Syiah (JAS).

“Enggak usah khawatir, aparat kita sangat paham soal ini,” tegas dia. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Yuk, Cari Tahu Peruntungan Anda di Fortune Street Resorts World Sentosa Singapore!

Liputan6.com, Jakarta Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Tahun ini merupakan siklus Jihai atau Babi tanah dalam shio China.

Dilansir dari liputan6.com (17/1/2019), tahun babi identik dengan travelling. Shio ini pun menyarankan setiap orang untuk menyeimbangkan diri antara karier dan hiburan. Sementara itu, unsur tanah sendiri memiliki makna positif. Tanah menyerap air dan menyediakan lingkungan subur, artinya tersedia peluang baru dalam hal keuangan, romansa, dan karier.

Namun, apakah shio Anda akan benar-benar mengalami nasib baik pada tahun Babi Tanah ini? Biar tak penasaran, coba ramal peruntungan Anda dengan para ahli yuk.

Anda bisa diramal oleh para ahli sekaligus berlibur di Resorts World Sentosa (RWS) Singapura. Pada tahun baru imlek ini, RWS akan menyatukan berbagai rangkaian acara meriah yang diatur untuk membangkitkan minat dan menggairahkan tamu dari seluruh negara. Salah satunya, mereka akan mengadakan Fortune Street pada 5 – 17 Februari 2019.

Fortune Street edisi tahun ini akan memberi informasi secara lebih mendalam, interaktif, dan bersifat mencerahkan. Tak tanggung-tanggung, 16 peramal akan hadir dalam 11 aliran ramalan favorit. Anda dapat membuat janji tatap muka dengan para peramal ini untuk berkonsultasi dan mendapat nasihat.

Jika Anda penasaran dan ingin mengintip peruntungan pada 2019, sekilas beberapa aliran ramalan yang dapat membaca keberuntungan Anda.

1. Aura Chakra

Dengan Aura Chakra, pelajari tentang energi ‘gaib’ yang menguasai diri Anda dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan energi itu untuk memperoleh hidup yang sejahtera. Di sana Anda akan berkonsultasi dengan Selina Seah, seorang ahli terkemuka di bidang alkimia.

2. Face Reading

Para peramal di sekolah ini, yaitu Master Welles Tan, Master William Chong, dan Master Quek Ser Ming, akan menggunakan teknik pembacaan wajah kuno. Mereka akan menganalisis mulai dari bentuk hidung hingga letak tahi lalat untuk mengungkap kepribadian, takdir, dan peruntungan Anda.

3. Feng Shui

Melalui Feng Shui Anda dapat mempelajari tentang alur chi di dalam hidup Anda sebagai bekal untuk membangun rumah yang harmonis serta memiliki semangat dan keberuntungan tak terbatas. Anda bisa berkonsultasi tentang Feng Shui dengan Master Wesley Lim.

4. Palmistry

Ini salah satu bentuk ramalan paling klasik. Peramal Master Khor akan membaca garis tangan Anda untuk mengungkap kesehatan, asmara, dan kepintaran Anda.

5. Numerology Analysis

Kepribadian serta kelebihan dan kelemahan diri Anda juga dapat dianalisis melalui tanggal lahir dan nama, lho. Metode analisa ini juga bisa meramal perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup Anda. Ahli Numerology Analysis yang dapat Anda temui di Fortune Streets ialah Master Chups Tam dan Master Hazel Tan.

Selain yang di atas, Anda dapat mencoba aliran ramalan lainnya di Fortune Street, seperti Ba Zi, Crystal Chakra Divination, Oracle Card, dan banyak lagi.

Setelah selesai diramal, pengunjung dapat bersantai di Fortune Street Bar dengan barisan minuman pemuas dahaga dan pertunjukan dari artis lokal. Para tamu juga dapat membeli berbagai barang feng shui komplementer untuk meningkatkan keberuntungan mereka di tahun baru.

Kunjungan ke Fortune Street dihargai SGD 38 (SGD 28 untuk anggota RWS Invites). Pembayaran ini mencakup satu kali membaca keberuntungan, pendaftaran gratis untuk Keanggotaan RWS Invites (bagi non – anggota), dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Gre8t Fortune Draws.

Limpahan keberuntungan yang menanti dimenangkan (3 Januari – 17 Februari)

Bagi anggota RWS Invites, perayaan Imlek tambah meriah lagi dengan kesempatan untuk memenangkan hadiah bernilai lebih dari SGD 88.888 di Gre8t Fortune Draws. Beragam hadiah menarik mulai dari menginap tiga hari dua malam di Hotel mewah Ocean Suites, Treetop Lofts™, dan Beach Villas™ di RWS, Set Perhiasan Berlian Goldheart, Kursi Pijat OGAWA M-SUITE™ Master Drive®, hingga Voucher Bersantap.

Apabila Anda belum menjadi anggota RWS Invites, daftarkan diri hanya dengan SGD 8 sebelum 17 Februari 2019 dan dapatkan bonus kesempatan untuk menang secara cuma-cuma. Sebagai anggota RWS Invites, Anda juga dapat menikmati berbagai keuntungan dan keistimewaan, seperti preview eksklusif, rebate sepanjang tahun di lebih dari 100 outlet, dan Welcome Voucher senilai lebih dari SGD 350!

Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan diri menjadi anggota sekarang juga!

Kunjungi https://bit.ly/2CzQIEl untuk info lanjut mengenai Fortune Street, Gre8t Fortune Draws, dan acara menarik lainnya.



(Adv)

Polisi Batasi Ruang Gerak Ali Kalora Cs, Cegah Bertemu Masyarakat

Jakarta – Satgas Tinombala yang bertugas menangani kelompok teroris di Poso mengimbau Ali Kalora cs menyerahkan diri. Satgas juga membatasi ruang gerak kelompok Ali Kalora agar tidak bertemu masyarakat.

“Satgas penegakan hukum belum melakukan gerakan. Menunggu upaya-upaya subsatgas preventif, melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat sampai tanggal 29 Januari 2019,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Dedi menuturkan Satgas Tinombala dibagi menjadi dua subsatgas yaitu penegakan hukum dan preventif. Subsatgas Preventif telah mengeluarkan imbauan kepada Ali Kalora cs untuk menyerahkan diri dengan tenggat waktu. Imbauan itu melalui menyebarkan selebaran maupun memasang spanduk.
“Selesai tanggal 29, baru nanti akan ditentukan lagi cara-cara bertindak yang akan dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Ali Kalora,” jelas Dedi.

Satgas Tinombala sebelumnya memberikan tenggat waktu hingga 21 Januari kepada Ali Kalora cs untuk menyerahkan diri. Namun diperpanjang hingga 29 Januari 2019.

“Saat ini yang lebih dikedepankan adalah subsatgas preventif. Subsatgas preventif bekerja secara maksimal dan secara sistematis. Subsatgas preventif melakukan terus kegiatan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada pihak keluarga,” tutur Dedi.

Sementara subsatgas penegakan hukum melokalisir titik-titik untuk mencegah kelompok Ali Kalora bertemu masyarakat. Satgas memutus jalur logistik hingga komunikasi Ali Kalora cs.

“Untuk subsatgas penegakan hukum, saat ini baru pembagian spot-spot saja dalam rangka untuk melokalisir dan memitigasi kelompok Ali Kalora turun ke masyarakat. Jadi jalur-jalur logistik kemudian jalur-jalur komunikasi, jalur-jalur yang tidak menutup kemungkinan kelompok tersebut akan turun dari hutan ke perbatasan di desa-desa itu semua sudah dilokalisir oleh subsatgas penegakan hukum,” sambung Dedi.

Terkait dipajangnya wajah anggota keluarga Ali Kalora cs di selebaran dan spanduk, Dedi menuturkan pihak Satgas Tinombala telah berkoordinasi dengan pihak keluarga. “Ada anggota Subsatgas Preventif yang langsung bersentuhan dengan keluarga-keluarga kelompok Ali Kalora cs,” ucap dia.
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PT Timah Kembangkan Teknologi Penambangan Laut Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta – PT Timah (Persero) sedang merancang purnarupa (prototipe‎) penambangan timah di laut dengan konsep ramah lingkungan. langkah ini telah menjadi komitmen perusahaan dengan pemerintah.

Direktur Utama Timah Riza ‎Pahlevi mengatakan, perusahaan sudah menjalankan penambangan timah di darat dengan metode ramah lingkungan. Sedangkan untuk tambang ramah lingkungan di laut, saat ini tengah tahap merancang prototipe.

“Sekarang yang di darat udah berjalan, sedangkan untuk yang di laut tengah dalam tahap pembuatan prototipe,” ‎kata Riza, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1/2019).

Rancangan purnarupa penambangan timah ramah lingkungan di laut akan selesai pada tahun ini berbarengan dengan penetapan zonasi penambangan timah di laut.

“Tahun ini mudah-mudahan sudah selesai. ‎ Iya (berbarengan dengan zonasi),” tuturnya.

Ia menegaskan, teknologi yang digunakan untuk penambangan timah di lautan harus ramah lingkungan untuk menjaga masa depan lingkungan hidup. “Ya. dan itu sifatnya enviromental friendly,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Laba PT Timah Capai Rp 255,54 Miliar Kurtal III 2018

Laba PT Timah Tbk (TINS) tercatat sebesar Rp 255,545 miliar atau Rp 34 per saham hingga September 2018. Angka tersebut turun sekitar 15 persen dari Rp 300,573 miliar atau Rp 41 per saham pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan laba TINS disebabkan antara lain oleh peningkatan beban pokok pendapatan, beban umum serta administrasi dan beban keuangan. 


Mengutip laporan keuangan per September 2018 yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis (29/11/2018), pendapatan usaha TINS meningkat 2,75 persen dari Rp 6,621 triliun per September 2017 menjadi Rp 6,803 triliun per September 2018.

Meski demikian, pertumbuhan pendapatan perseroan tidak sebanding dengan kenaikan beban perusahaan. Beban pokok pendapatan TINS naik 4,6 persen, dari Rp 5,469 triliun menjadi Rp 5,720 triliun. Hal inilah yang menyebabkan laba kotor TINS turun 6,08 persen menjadi Rp 1,082 triliun, dari Rp1,152 triliun per September 2017.

Keluarga Korban Lion Air PK-LQP Mengadu ke Fahri Hamzah

Jakarta – Perwakilan keluarga korban kecelakaan Lion Air PK-LQP menemui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Mereka mengadukan ketidakpastian penyelesaian kewajiban Lion Air.

Kuasa hukum keluarga korban, Aprilia Supraliyanto mengaku mengadukan persoalan-persoalan terkait korban yang hingga kini belum diselesaikan. Dari mulai ganti rugi, asuransi, hingga pencarian jasad korban.

“Terakit peristiwa itu sampai sekarang dan berkaitan apa yang menjadi kewajiban Lion Air mungkin juga pemerintah itu sama sekali belum dilakukan sikap itu. Kami menilai cukup tidak punya itikad baik,” ujar Aprilia.

Padahal, kata Aprilia, pihaknya sudah berulang kali bertemu dengan pihak Lion Air. Namun, hanya janji yang tak kunjung ditepati yang diberikan oleh maskapai penerbangan itu.

“Kita ini sudah berkali-kali diajak pertemuan dengan Lion Air. Tapi lagi-lagi Lion Air hanya memberikan wacana-wacana. Tidak juga memberikan hal yang konkret. Misalnya ganti rugi oleh pihak maskapai. Sesuai dengan Permenhub. Tapi itu pun juga tidak dilakukan,” katanya.

“Kewajiban-kewajiban yang mendasar tidak juga dilakukan dengan maksimal. Misalnya pencarian korban. Sampai saat ini ada 64 korban yang belum ditemukan,” imbuh Aprilia.

Kepada Fahri, para keluarga korban juga meminta agar pencarian jasad korban yang belum ditemukan terus dilakukan. Selain itu, mereka juga menuntut asuransi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku atau Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 dan tanpa syarat.

“Meminta pemerintah, maskapai penerbangan khususnya Lion Air untuk meningkatkan perhatian terhadap aspek keselamatan penumpang. Konsistensi atas janji Lion Air terhadap pihak keluarga. Salah satunya janji memfasilitasi keluarga korban sampai dengan selesai pencarian. Berapa hari ini tanggal 23 fasilitas kami akan dicabut termasuk penginapan yang di Hotel Ibis,” tuturnya.

“Nomor kami sudah diblok dan mungkin nomor direksi juga sudah ganti. Jadi kami cuma bisa mengadu ke DPR,” sambung Aprilia.

Merespons itu, Fahri mengatakan akan mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi pihak keluarga korban. Selain itu, Fahri juga akan meminta Komisi V DPR melakukan pengawasan.

“Saya akan sampaikan aspirasi bapak-bapak dalam satu surat. Apalagi kalau ada surat saya lampirkan saya sampaikan ke presiden bahawa masyarakat butuh kata putus. Ini harus ada kata putus,” kata Fahri.

“Saya juga akan bersurat ke komisi misal komisi V dan komisi yang bertanggungjawab terhadap penerbangan Indonesia,” imbuhnya.
(mae/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kesal Pejabat ESDM Tak Cek Lapangan, Anggota DPR Sebut Brengsek

Jakarta – Komisi VII DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitranya, yaitu Kementerian ESDM. Kali ini rapat tersebut membahas terkait limbah dari perusahaan-perusahaan migas dan tambang.

Rapat diawali dengan penjelasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Dia menjabarkan terkait dasar-dasar hukum yang mengikat tentang keharusan perusahaan tambang melakukan pelestarian lingkungan.

“Untuk khusus tambang kami punya aturan khusus memberikan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Sebelum mendapatkan izin untuk beroperasi, kata Bambang, perusahaan tambang harus menyerahkan uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Uang itu akan dikembalikan setelah perusahaan selesai beroperasi dan tergantung dari hasil pengelolaan limbahnya.
Bambang menjelaskan pada 2018 uang jaminan reklamasi yang terkumpul di pemerintah sebanyak Rp 1,2 triliun sementara uang jaminan pasca tambang Rp 3,5 triliun. Uang itu disimpan oleh pemerintah di salah satu bank BUMN.

Rapat mulai memanas ketika, Pimpinan Rapat Komisi VII DPR RI M Nasir menanyakan apakah ada perusahaan tambang yang belum membayar uang jaminan pasca tambang dan jaminan reklamasi itu.

Bambang menjawab, pengelola tambang yang tidak membayar hanya penambang ilegal dan tambang rakyat. Namun ada pula yang juga belum membayar uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Bambang menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya bisa memberikan rekomendasi agar Gubernur di daerah menekan perusahaan tambang di daerah membayar jaminan-jaminan itu.

“Kami hanya bisa merekomendasikan mereka agar menahan izinnya atau apa. Karena itu IUP di mereka,” terangnya.

Nasir pun meminta dia menjelaskan, mengapa perusahaan tambang itu bisa beroperasi namun belum menyetor uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Namun Nasir memandang Bambang tak bisa menjawab pertanyaan itu.

“Bukan seperti itu Pak, apa dalihnya kok bisa keluar izinnya? Kan dari pemerintah pusat bisa lihat checklist-nya. Saya tidak ngerti ini kok bisa jalan? Saya sudah cek di semua tambang inspekturnya di tambang seperti orang enggak pernah makan saja, kelaparan dia,” tegasnya.

Penjelasan dilanjutkan oleh Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Iwan Prasetya. Namun baru sebentar menjelaskan, Nasir kembali menyela.

“Bapak ngerti nggak soal lokasinya? bapak pernah ke lapangan?,” tanya Nasir.

“Jujur saya tidak pernah ke lapangan,” jawab Iwan.

“Oh jadi cuma duduk-duduk di belakang meja ya. Tunggu laporan, dibacakan enak dong, semua juga bisa,” sindirnya.

Iwan pun menyerahkan penjelasan itu kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. Namun lagi-lagi dia juga mengaku belum pernah meninjau langsung ke lapangan karena baru tiga bulan menjabat.

Nasir pun geram dengan jawaban itu. Lantaran menurutnya untuk urusan limbah memang harus turun langsung ke lapangan. Akhirnya keluarlah kata ‘brengsek’ dari mulutnya.

“Jadi berarti belum ke lapangan? Tolong turun ke lapangan-lapangan biar tahu. Brengsek ini tidak jelas,” ujarnya. (das/ara)