Jelang Olimpiade 2020, 7-Eleven dan Lawson di Jepang Tak Jual Majalah Porno

Liputan6.com, Tokyo – Dua toko serba ada (toserba), 7-Eleven dan Lawson yang ada di Jepang, memutuskan untuk mengakhiri penjualan majalah porno sebelum Piala Dunia Rugby dan Olimpiade Tokyo 2020. Keputusan ini dibuat karena pihak toserba itu khawatir bahwa materi yang disampaikan dalam tabloid “panas” tersebut dapat merusak citra Negeri Sakura, di tengah lonjakan wisatawan asing yang diperkirakan akan mulai tahun ini.

7-Eleven dan Lawson menegaskan, mereka akan berhenti menjual majalah bertema dewasa dan komik manga pada akhir Agustus 2019, tak lama sebelum Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby.

Kedua pihak berharap langkah itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, keputusan ini pun didorong oleh pertimbangan komersial.

7-Eleven akan menerapkan aturan ini di 20.000 toko yang di seantero Jepang, menurut kantor berita Kyodo. Sedangkan untuk Lawson, akan mengaplikasikannya ke 14.000 outlet usai sebelumnya sukses dengan percobaan di Prefektur Okinawa.

Penjualan majalah dewasa, yang biasanya dipajang di samping bahan bacaan reguler, telah memicu keluhan dari pelanggan dan upaya organisasi kemanusiaan untuk melindungi anak di bawah umur dari pengaruh “tidak bermanfaat”.

Tahun lalu, 7-Eleven dan Lawson melarang majalah dewasan beredar di 2.000 tokonya, sementara Family Mart telah melakukan hal yang sama di 2.000 dari 16.000 gerainya, kata Kyodo yang dikutip dari The Guardian, Rabu (23/1/2019).

Sebanyak 31 juta wisatawan asing mengunjungi Jepang pada tahun lalu, menurut pemerintah, yang telah menetapkan target 40 juta pengunjung pada 2020, naik menjadi 60 juta pada 2030.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Jepang Larang Wanita Terlibat dalam Upacara Penyerahan Takhta Kekaisaran

Keunikan lainnya adalah otoritas Jepang disebut akan mengecualikan semua anggota keluarga perempuan di kekaisaran, untuk berpartisipasi dalam salah satu ritual utama, selama penyerahan takhta dari Kaisar Akihito kepada putra sulungnya, Putra Mahkota Naruhito, lapor kantor berita Kyodo.

Jepang diketahui telah lama melarang wanita mewarisi takhta, di mana hal itu sempat mengancam garis kekaisaran, hingga kelahiran satu-satunya cucu laki-laki Kaisar Akihito, Pangeran Hisahito, pada 2006.

Dikutip dari The Straits Times pada Jumat, 18 Januari 2019, Akihito menjadi kaisar pertama yang memutuskan mundur dalam sejarah monarki itu dalam 200 tahun terakhir. Keputusan itu disebut akan melibatkan serangkaian ritual yang kompleks, di mana detailnya ditentukan oleh para pejabat istana.

Dalam upacara Kenji to Shokei no Gi di Istana Kekaisaran pada 1 Mei mendatang, kaisar baru Jepang akan mewarisi pakaian sakral seperti pedang dan permata, lapor kantor berita Kyodo.

Ditanya mengapa wanita dan anggota keluarga kekaisaran yang lebih muda tidak diikutsertakan di ritual terkait, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan upacara akan didasarkan pada Konstitusi Jepang, dan menghormati tradisi keluarga kekaisaran.

Kyodo menulis bahwa tidak ada wanita yang diundang ke upacara terkait ketika Akihito naik takhta pada 1989 silam.

Sementara itu, seluruh anggota Kabinet Jepang akan diundang, termasuk kemungkinan satu-satunya menteri wanita Jepang, Satsuki Katayama, yang menjabat sebagai menteri revitalisasi regional.

Katayama bisa menjadi pengecualian karena berada dalam kelas menteri, yang didefinisikan sebagai pengamat, bukan mereka yang benar-benar mengambil bagian dalam upacara.

Sementara itu, anggota wanita dari keluarga kekaisaran akan hadir di ritual lain yang berkaitan dengan penyerahan tersebut.

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 Miliar, Pramono Anung: Itu Dana Tim Kampanye

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbelanja sabun cuci piring dan baju senilai Rp 2 miliar saat berada di Garut, Jawa Barat. Dana yang dipakai untuk membeli sabun dipertanyakan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, dana yang dipakai capres petahana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu sabun. (Harga) per sabunnya Rp 20 ribu, totalnya Rp 2 miliar itu adalah dana dari TKN,” jelas Pramono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Pramono yang merupakan Anggota Dewan Pengarah TKN itu menjelaskan, Jokowi memborong sabun tersebut dengan tujuan untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut dia, sabun cuci itu nantinya akan dikelola oleh TKN untuk dibagikan.

“Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudian membeli (sabun cuci) itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangkat UMKM. Nah sabun tadi tentunya setelah dibeli menjadi otoritas dari TKN,” kata dia.

“Jadi pertanyaannya siapa yang membeli? TKN. Nanti akan dimasukkan dalam laporan secara terbuka oleh TKN,” sambung Pramono.

Sementara, itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kritikan yang kerap dialamatkan kepada Jokowi sebagai calon presiden petahana hal wajar. Sebab, kontestasi demokrasi memang selalu diwarnai adu kritik.

“Pemilu itu hidup dengan kritik. Kalau kampanye tidak ada kritik, itu bukan masa pemilu. Ya kritik-kritik, dijawab-dijawab,” kata JK.

2 dari 3 halaman

Beli Sabun

Presiden Jokowi berbelanja sabun cuci senilai Rp 2 miliar. Hal tersebut menjadi berkah bagi Kelompok Usaha Bersama Padawangi Binaan Program Keluarga Harapan atau KUBE PKH di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV,  Minggu 20 Januari 2019, penjual sabun cuci Elia Liawati kaget saat dagangannya diborong Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

Jokowi membeli 100 ribu botol sabun yang bisa digunakan untuk mencuci piring dan baju. Total uang yang dibayarkan Presiden Jokowi mencapai Rp 2 miliar.  

Awalnya Presiden Jokowi hanya bertanya berapa harga satu botol sabun cuci dalam kemasan berisi satu liter. Eli menjawab harganya Rp 20 ribu per botol.  

Ia sama sekali tak menyangka, Presiden Jokowi lantas memborongnya. Uang panjer sebesar Rp 10 juta diberikan sebagai tanda jadi. Eli pun menyanggupi pesanan Presiden Jokowi rampung di akhir Februari 2019.  

Uang Rp 2 miliar hasil penjualan sabun rencananya akan digunakan Eli untuk mengembangkan usaha dan anggota KUBE PKH lainnya. Eli juga akan mewujudkan ungkapan syukur dengan memberangkatkan kedua orangtuanya umrah ke Tanah Suci.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fakta Lain soal Najib, Nelayan Karawang yang Disebut Sandiaga Uno dalam Debat

Liputan6.com, Karawang – Polemik kasus Najib bergulir di media massa setelah Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut ada seorang nelayan asal Karawang yang dipersekusi dan tidak mendapatkan pertolongan dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Sandiaga di dalam debat Capres dan Cawapres putaran pertama di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Kepala Desa Sukajaya, Abdul Gafur Astra, membenarkan adanya insiden antara Najib dan Pokmaswas bernama Sahari, tetapi peristiwa tersebut sudah ditangani pihak kepolisian setempat dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Mapolres Karawang.

Gofur menjelaskan, sebelumnya Najib mengaku menjadi korban persekusi. Kasus itu pada 28 September 2018, telah dilakukan upaya mediasi keduanya di kantor desa setempat, tetapi tidak ada titik temu yang akhirnya Najib melaporkan ke kepolisian.

“Sempat dilakukan mediasi oleh pemerintah desa, namun karena tidak ada titik temu akhir naik ke ranah hukum, “kata Gofur, Senin (21/1/2019).

Sahari, Sekretaris Pokmaswas Pesisir Pantai Pasir Putih yang dilaporkan Najib menjelaskan insiden tersebut. Dia mengaku kasus itu bermula dari adanya pengambilan pasir secara berulang kali oleh Najib. Pada saat insiden terjadi, Najib menyuruh orang mengambil pasir untuk menguruk halaman rumah, ditegur tidak terima, akhirnya Najib melakukan pemukulan.

“Jadi bukan sebaliknya, sesuai pengakuan Najib dipukul. Pada peristiwa tersebut justru Najib yang pertama memukul namun selalu ditangkis, mungkin ia tidak terima ditegur karena mengambil pasir pantai,” kata Sahari.

Sahari mengatakan, tidak ada pengeroyokan dalam kasus tersebut, yang ada sebaliknya, kalaupun Najib melaporkan insiden tersebut, itu hak dia dan dirinya mengaku kooperatif saat mengikuti proses hukum.

“Dia yang memukul, saya dilaporkan ke polisi. Saya ikuti prosesnya,” dia menegaskan.


Simak juga video pilihan berikut ini:



4 Contoh Surat Permohonan Bantuan yang Baik dan Benar

Liputan6.com, Jakarta Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kamu dihadapkan dengan suatu situasi yang tidak dapat dikerjakan dengan sendiri. Sehingga harus memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain. 

Agar permohonan tersebut dikabulkan, ada saatnya kamu akan meminta atau memohon bantuan kepada orang lain dan biasanya harus mengajukan surat permohonan.   

Surat permohonan berisi tentang sebuah permintaan tentang sesuatu hal kepada pihak yang bersangkutan, perseorangan, badan atau lembaga, organisasi, perusahaan atau instansi dan lainnya.

Ada banyak bentuk surat permohonan diantaranya, surat permohonan dana, surat permohonan izin cuti, surat permohonan kerjasama, surat permohonan beasiswa, surat permohonan sponsor dan banyak jenis surat permohonan lainya.

Dalam pembuatan surat permohonan ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya identitas serta tujuannya yang harus benar dan jelas. Dalam surat permohonan biasakan ditulis dengan ringkas, singkat, tepat dan mudah untuk dipahami serta kontak yang bisa dihubungi.

Untuk memudahkan dalam memperoleh kepastian tentang diterima atau ditolaknya permohonan anda, maka alangkah baiknya jika dicantumkan batas waktu yang ditentukan untuk menjawab permohonan tersebut.

Setelah mengetahui beberapa hal penting dalam pembuatan surat permohonan Liputan6.com telah rangkum beberapa contoh surat permohonan bantuan yang baik dan benar dari berbagai sumber Selasa (22/1/2019).

2 dari 5 halaman

1. Contoh surat permohonan bantuan beasiswa.

SURAT PERMOHONAN BEASISWA

Yogyakarta, 21 Januari 2019

Perihal                : Permohonan Beasiswa

Lampiran            : 1 Berkas

 

Kepada

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Ringroad Selatan, Kasihan, Bantul

 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya informasi pendaftaran beasiswa mahasiswa unggulan tahun ajaran 2019/ 2020 yang diumumkan melalui website universitas pada tanggal 1 Januari 2019, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                     :  Awan Setiawan

NIM                                        : xxxxxxxxx

Fakultas                                  : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan                                   : Ilmu Ekonomi Islam

Semester                                : V (Lima)

Tempat/tanggal lahir            : Bandung, 31 Januari 1992

Alamat                                     : Jalan Melati Putih Gg. Mawar No. 10B Surabaya

Bersama ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa mahasiswa unggulan ajaran tahun 2019/ 2020 tersebut. Dan sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)3. Foto copy Transkrip nilai Semester 1 – 44. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)6. Surat Pernyataan Tidak sebagai Penerima Beasiswa7. Surat Rekomendaasi dari Dekan bidang Kemahasiswaan8. Foto copy Rekening Listrik 3 bulan terakhir9. Foto copy Rekening PDAM 3 bulan terakhir10. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua11. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan12. Foto copy Buku Rekening Tabungan13. Pas Foto 4 x 6 (3 Lembar)Demikian surat permohonan ini saya buat. Besar harapan saya agar permohonan beasiswa ini dapat dikabulkan. Atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.

 

                                                                                                          Hormat saya

 

 

                                                                                                        Awan Setiawan

                                                                                                        NIM. xxxxxxxx

3 dari 5 halaman

2. Contoh surat permohonan bantuan biaya pendidikan

SURAT PERMOHONAN BANTUAN

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : Surat Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan

 

Kepada Yth,

Pimpinan PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

 

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

  Nama : PANUTURI PANGGABEAN

Tempat/Tgl.Lahir : Medan

Pendidikan Terakhir : D3 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Sidomulyo I Balimbingan Pem.Tanah Jawa

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Bapak/Ibu, agar sudi kiranya memberikan bantuan. Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

 

(P.Panggabean)

4 dari 5 halaman

3. Contoh surat permohonan bantuan dana

Nomor        : 221/VI/2017

Lampiran    : 1 Lembar

Perihal        : Permohonan Bantuan Dana

 

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu

Di Tempat

 

Assalamualaikum wr.wb.

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya. Yang telah memberikan kita rizqi dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita diberi kesehatan, sehingga bisa beraktivias seperti biasanya.

Seperti yang sudah dibahas pada bulan lalu di Desa Sumber Jaya yang telah disepakati oleh semua warga, bahwa pada bulan depan akan dilaksanankan pembangunan penambahan area Masjid Baitul Mutaqien, maka kami selaku panitia ingin memohon bantuannya kepada Bapak/Ibu sekalia atau semua masyarakat yang ingin menyumbangnya dengan ikhlas.

Adapun rincian yang di butuhkan dalam pembangunan masjid ialah Rp.9.000.000; dengan perkiraan sebagai berikut:

1. Biaya pembelian semen 20 sak   Rp. 1,500,000;

2. Biaya pembelian batu bata 2000 pcs Rp. 5,500,000

3. Biaya tukang  Rp. 2,000,000

Demikian surat permohonan ini kami buat.

Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. dan semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT, aamiin.

 

Wassalamualaikum Wr. Wb

 

Desa Larangan, 10 Januari 2019

 

Panitia                                                                     Sekretaris

 

 

 

(Hj. Rojak)                                                           (Andi Suherman)

5 dari 5 halaman

4. Contoh surat permohonan bantuan sponsorship

Nomor             : 168/09/RSUMMI/Prmhn/VI/2017

Lampiran         : 1 (satu) Proposal

Perihal             : Permohonan Sponsorship


Kepada Yth.

Pimpinan PT Kalbe Farma Tbk

di Tempat

Sehubungan dengan adanya perubahan status RSIA UMMI menjadi Rumah Sakit Umum pada awal tahun ini, maka RS UMMI mempunyai komitmen untuk bisa memberikan pelayanan medis yang lebih luas kepada masyarakat umum, salah satunya yaitu dengan menambah Poliklinik Kulit dan Kecantikan. Tujuan dari membuka poliklinik ini dikarenakan melihat tren di masyarakat khususnya kaum wanita yang lebih peduli terhadap penampilan, khususnya kecantikan.

Maka dari itu, RS UMMI mencoba membentuk tim untuk menyelenggarakan seminar umum tentang kulit dan kecantikan sebagai bentuk promosi dari dibukanya Poliklinik Kulit dan Kecantikan dengan narasumber dr. Adelia Wulandari, Sp.KK sebagai dokter spesialis kulit dan kecantikan RS UMMI. Tema yang diangkat dalam kegiatan seminar ini adalah “Kulit Sehat”.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai dukungan demi terlaksananya acara Seminar Awam, kami mohon kesediaan Perusahaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sebagai sponsor/donator. Proposal Sponsorship kami lampirkan dalam surat ini. Pembayaran untuk sponsorship dapat di transfer melalui :

No. Rekening              : 1xxxx

Atas Nama                  : RSIxxxx

Nama Bank                 : Bank Muamalat cabang Semarang

Konfirmasi untuk berpartisipasi, mohon dapat menghubungi Telp. 0341 – 83416xx (Hunting) Fax. 0251-83xxxx UP. Resty (0xxxxxxxx) atau e-mail: rsxxxxx@gmail.com. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


dr. Supratman S.E


Direktur Utama


Reporter: Heri Setiawan

PKS: 2 Nama Cawagub DKI Diserahkan ke Anies Baswedan 11 Februari

Liputan6.com, Jakarta – Pimpinan DPW PKS DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta guna membahas rencana pelaksanaan fit dan proper test atau uji kelayakan dan uji kepatutan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, dalam pertemuan tersebut disepakati penyerahan nama calon wagub ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Februari 2019.

“Target proses pengajuan dua nama calon wakil gubernur sangat diharapkan sudah dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019,” kata Syakir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Mengenai fit and proper test, Syakir mengatakan, pertemuan kedua panelis dari kedua partai dilaksanakan pada Rabu, 23 Januari 2019 pukul 10.00 WIB di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Pelaksanaan fit and proper test calon wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno berdasarkan kesepakatan kedua panelis tersebut.

“Pelaksanaannya secara fleksibel disesuaikan dengan kesediaan waktu tim panelis dengan tetap memperhatikan target waktu tersebut,” ucap Syakir.

2 dari 3 halaman

3 Jadi 2 Nama

Sebelumnya, PKS telah merekomendasikan tiga cawagub DKI Jakarta di antaranya mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Nantinya tiga nama itu akan dikerucutkan menjadi dua nama lewat uji kelayakan dan kepatutan. Baru nama-nama itu dibahas di DPRD DKI Jakarta.

PKS juga mengajukan dua nama tim uji kelayakan dan kepatutan. Ada nama Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasodjo dan pengajar Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.

Sementara itu tim dari Gerindra yakni Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra Syarif dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Demam, Ihsan Mundur dari Indonesia Masters 2019

JakartaIndonesia Masters 2019 mulai digeber, Selasa (22/1/2019). Tapi tunggal putra Indonesia Ihsan Maulana Mustofa memutuskan mundur karena sakit.

Kabar mundurnya Ihsan terkonfirmasi dari Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI Susy Susanti. Ihsan seharusnya bertanding di babak kualifikasi menghadapi pemain India, Parupalli Kashyap.

“Sakit mbak. Sepulang dari Malaysia kondisinya drop. Ada demam,” kata Susy kepada detikSport, Senin (21/1/2019).

“(Sampai saat ini) belum pulih,” ujarnya lagi.

Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Masters, Achmad Budiharto, yang juga Sekretaris Jenderal PBSI membenarkan kabar mundurnya atlet pelatnas Cipayung tersebut.

“Betul (mundur) Ihsan,” kata Budiharto, terpisah.

Bahkan selain Ihsan, Budiharto juga mengonfirmasi beberapa pemain bulutangkis lainnya yang urung berlaga. Yaitu, Tommy Sugiarto, Prannoy Kumar (India), Sameer Verma (India), dan Lee Hyun Il (Korea).

Tommy sejatinya akan menghadapi Anthony Sinisuka Ginting di babak pertama Indonesia Masters, namun mundurnya Tommy dan Ihsan membuat sedikit perubahan pada hasil undian. Anthony akan bertemu Parupalli Kasyap.

Sementara Lin Dan yang harusnya bertemu Verma, akan berhadapan dengan kompatriotnya, Zhao Junpeng, dari babak kualifikasi.

Sebelumnya, juga ada tujuh pemain China yang juga batal bertanding karena mengalami cedera. Dari 44 yang terdaftar di entry by name hanya 37 yang dipastikan ikut.

(mcy/cas)

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panglima Laot: Nelayan Aceh Belum Tahu Jenis Hiu yang Dilindungi

Liputan6.com, Banda Aceh – Panglima Laot atau Lembaga Adat Laut Aceh meminta pemerintah setempat menyosialisasikan Undang-Undang Larangan Penangkapan Hiu (Superordo selachimorpha) bagi masyarakat nelayan di provinsi paling barat Sumatera ini.

“Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus menyosialisasikan kepada masyarakat nelayan terkait jenis hiu yang dilarang ditangkap atau dilindungi undang-undang,” kata Sekretaris Panglima Laot Aceh Miftachhuddin Cut Adek, di Banda Aceh, dilansir Antara, Senin (21/1/2019).

Saat dimintai tanggapan terkait marak penangkapan ikan hiu yang dilindungi undang-undang dan saban hari didaratkan oleh nelayan Aceh di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Lampulo, Banda Aceh.

“Saya pastikan tidak ada nelayan Aceh yang memburu hiu secara khusus. Hiu tangkapan nelayan itu kena mata pancing tradisional,” kata dia.

Menurutnya, kebanyakan masyarakat nelayan di Aceh belum mengetahui jenis-jenis ikan hiu yang dilindungi undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pihaknya berharap Pemerintah Aceh maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyosialisasikan semua undang-undang jenis hiu yang dilarang ditangkap.

Pemerintan Republik Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan melarang keras perburuan ikan hiu dan ragam jenis mamalia lainnya yang dilindungi undang-undang.

Ketentuan mengenai larangan penangkapan ikan hiu, antara lain tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 59/PERMEN-KP/2014, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/KEPMEN-KP/2013.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2012, serta Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 85, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah perikanan NKRI sebagaimana dimaksud pasal 9, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak Rp 2 miliar.

Ikan hiu yang dilindungi undang-undang tersebut, meliputi hiu martil (Sphyrna leweni), hiu koboi (Carcharhinus longimanus), hiu gergaji (Pristis microdon), hiu paus (Rhyncodon typus), dan hiu monyet/cucut pedang (Alopias pelagicus).


Simak video pilihan berikut ini: