Timses Prabowo Masih Pertimbangkan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Liputan6.com, Jakarta – Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya belum memutuskan akan menerima atau menolak jurnalis senior Najwa Shihab sebagai moderator di Debat Pilpres 2019 yang kedua. Dia mengatakan, BPN belum punya sikap resmi soal pilihan moderator.

“Pemberitaan mengenai ada seorang teman yang menyampaikan bahwa BPN 02 menolak Najwa Shihab, saya ingin menyampaikan sebagai Wakil Ketua BPN saya menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator,” kata Priyo di Prabowo-Sandi Media Center Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dia menambahkan, KPU belum menyampaikan resmi kepada masing-masing timses paslon siapa kandidat moderator pada debat kedua. Namun, lanjut dia, nama yang beredar antara lain Najwa Shihab, Tommy Tjokro, Latif Siregar dan Retno Pinasti.

“Nama-nama itu rencananya berdasarkan kesepakatan dengan Ketua KPU dalam rapat kemarin yang saya juga hadir, akan dibahas pada Kamis atau Jumat pekan ini. BPN belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang, apalagi sekelas Najwa Shihab,” tutur Priyo.

Sekjen Partai Berkarya ini menyebut, Najwa Shihab merupakan presenter ternama dengan karir yang moncer. Pihaknya pun menghormati reputasi Najwa.

“Jadi ini yang harus saya sampaikan. Mungkin saja Pak Andre atau beberapa teman menyampaikan itu sebagai usulan pandangan yang bersifat personal, dan kami mempersilakan untuk itu, tetapi resminya nanti akan kami sampaikan,” ucap Priyo.

2 dari 3 halaman

Bakal Dibahas Kembali

Dia melanjutkan, keputusan moderator akan kembali dibahas oleh tim 01 dan 02 serta KPU pada pekan ini. BPN ingin moderator debat capres yang hebat dan tidak terafiliasi kekuatan politik.

“Dan kami masih meykini empat nama dan nama nama lainnya yang nanti akan muncul tetep kita apresiasi sebagai calon-calon moderator yang hebat,” kata Priyo.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

RI Sampaikan Kontribusi Kelapa Sawit kepada ASEAN – Uni Eropa

Liputan6.com, Brussels – Dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa (UE) ke-22 di Brussels, 21 Januari 2019, Indonesia kembali memperjuangkan isu kelapa sawit dan menolak kebijakan diskriminatif terhadap sawit di Benua Biru.

Wakil Menteri A.M. Fachir yang memimpin Delegasi RI menyampaikan fakta-fakta mengenai kontribusi sawit bagi perekonomian serta sumbangannya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Sawit adalah komoditas strategis bagi Indonesia khususnya bagi petani kecil. Sekitar 20 juta masyarakat ASEAN bergantung kehidupannya pada industri sawit dan lebih dari 5 juta petani kecil di Indonesia, Thailand, dan Filipina menyandarkan kehidupannya dari kelapa sawit,” kata Wamenlu Fachir, sebagaimana dikutip dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dimuat Liputan6.com pada Selasa (22/1/2019).

Dalam konteks global, kelapa sawit memiliki peran kunci dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sawit telah berkontribusi dalam pencapaian 12 dari 17 tujuan yang tecakup dalam SDGs dari pengentasan kemiskinan hingga pengurangan kemiskinan, dari penghapusan kelaparan hingga pencapaian energi bersih dan terjangkau.

“Menolak sawit sama artinya menolak SDGs yang merupakan suatu kesepakatan global,” tegas Wamenlu Fachir.

Lebih lanjut Wamenlu juga menekankan pentingnya Kemitraan ASEAN-UE yang harus didasarkan pada sikap saling percaya dan saling menghormati nilai dan kepentingan masing-masing.

Sikap saling percaya dan menghargai tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang memajukan kepentingan bersama ASEAN dan UE termasuk menghentikan kebijakan diskriminatif terhadap kelapa sawit yang menjadi kepentingan masyarakat ASEAN khususnya Indonesia.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

ASEAN – UE Bersama Hadapi Tantangan Global

Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu Fachir juga mengajak ASEAN dan Uni Eropa untuk memperkuat kemitraan dalam berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai tantangan global.

Dalam isu perdamaian, sebagai dua kawasan yang berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas, ASEAN dan UE diharapkan dapat menginspirasi kawasan-kawasan lain untuk terus kedepankan budaya dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

Selain itu, ASEAN dan UE juga perlu memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan bersama lintas negara seperti terorisme, radikalisme, dan migrasi ireguler. Dalam bidang ekonomi, Indonesia mengajak ASEAN dan UE untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta melawan kecenderungan proteksionisme.

Pertemuan Tingkat Menteri tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri atau yang mewakili dari 10 negara anggota ASEAN, 28 negara angggota EU serta Sekjen ASEAN.

Pertemuan dipimpin bersama oleh Menlu Singapura Vivian Balakrishnan serta Komisioner UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini. Pertemuan membahas berbagai isu kawasan dan global serta melakuan evaluasi terhadap kemitraan ASEAN dan Uni Eropa yang tahun ini berusia 42 tahun.

Kamis, Satgas Antimafia Bola Panggil Plt Ketum PSSI

JakartaSatgas Antimafia Bola menjadwalkan pemeriksaan Pelaksana tugas (Plt) Ketum PSSI Joko Driyono dan Wakil Bendahara PSSI Irzan Hanafiah Pulungan pada Kamis (24/1). Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus pengaturan skor.

“Perkembangan Satgas Mafia Bola, Bapak Joko Driyono dipanggil sesuai dengan agendanya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, jam 14.00 WIB di Polda Metro,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (22/1/2019).

Joko Driyono sebelumnya dipanggil Satgas Antimafia Bola Polri pada Jumat (18/1) pekan lalu, namun berhalangan hadir.

“Satgas Antimafia Bola sudah mendapat surat resmi dari PSSI untuk saudara Joko, Waketum PSSI, minta pengunduran tanggal 24 Januari,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (17/1).

Joko dan Irzan dipanggil sebagai saksi terkait laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Petinggi PSSI lainnya yakni Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan sudah diperiksa.

Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI.

Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI Tolak Pembebasan Ba’asyir Bila Tak Akui Pancasila dan NKRI

JakartaPSI turut berpendapat dalam isu pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. PSI menolak pembebasan Ba’asyir jika pimpinan ponpes Ngruki itu menolak mengakui Pancasila dan NKRI.

“PSI mengapresiasi sikap pemerintah yang mengkaji ulang rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir yang mengemuka ke publik setelah disampaikan Yusril Ihza Mahendra,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

PSI meminta agar Ba’asyir — sebagaimana warga lainnya — patuh pada sistem hukum Indonesia dengan memperlihatkan sikap tunduk pada aturan terkait syarat pembebasan, meskipun sebagai narapidana Ba’asyir telah menjalani dua pertiga (2/3) masa pidananya seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 14 poin (k).

“Pembebasan dengan alasan kemanusiaan harus tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Yakni a. Mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, b. Bersedia membantu aparat untuk membongkar jaringan terorisme, c. Menyatakan setia pada Pancasila dan NKRI,” ujar Antoni.

Sempat kencang akan dikabarkan dibebaskan, isu pembebasan Abu Bakar Ba’asyir mundur lagi. Pemerintah mengkaji lagi rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Tim Pengacara Muslim (TPM) sudah menduga hal itu bakal terjadi sebab kasus terorisme merupakan masalah yang sangat kompleks.

“Kami sudah menduga, dan tentu saja bahwa ini harus disikapi secara arif dan bijak, terutama saya ingin katakan ini lembaga negara. Perintah itu kan perintah yang mendadak dari Presiden kemudian tentu kan ada perangkat-perangkat lain kenegaraan, ada menteri kehakiman, ada Menko Polhukam. Ini berkaitan dengan penanganan kasus terorisme, sedikit rumit dan kompleks. Tetapi menurut hemat saya, harusnya disikapi secara bijak,” kata anggota TPM Achmad Michdan saat dihubungi, Selasa (22/1/2019).
(tor/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf di Banten, GNR Usung Gerakan Mengaji

Jakarta – Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) siap memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Banten. Salah satu strategi GNR yang disiapkan untuk menggaet pemilih di Banten, yaitu dengan menghidupkan kembali gerakan mengaji usai salat magrib.

Ketua Presidium GNR Banten, Fitriawan Ginting, mengatakan gerakan mengaji tersebut dilakukan untuk menguatkan budaya Indonesia. Ginting berharap program itu juga dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

“Di tengah kesibukan duniawi, sosial media dan lainnya, saya harap langkah GNR Banten kembali mengingatkan budaya mengaji abis magrib dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat bangsa yang mampu terus berdiri di atas keragaman budaya bangsa,” ujar Ginting dalam keterangannya, Selasa (22/1/2019).


Pernyataan Ginting itu disampaikan di sela-sela kegiatan deklarasi GNR Banten di gedung Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten, Minggu (20/1). Hadir dalam kegiatan itu Ketua Presidium GNR Dondi Rivaldi, Sekjennya Ucok Khoir dan Presidium Pusat GNR yang juga caleg DPR RI PDI Perjuangan dapil Banten III, Wanto Sugito, serta pengurus GNR wilayah Banten.

Sementara itu, Dondi menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Terlebih lagi, sambung Dondi, Ma’ruf Amin merupakan cawapres yang berasal dari Banten.

“GNR harus berkontribusi penuh bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf mengingat gelaran kegiatan selalu menyentuh atau berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen GNR Ucok Khoir menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyasar kaum milenial. GNR, menurut dia, ingin mengembalikan kultur religius sesuai budaya masyarakat Banten.

“Salah satu strategi kita adalah, seperti yang kita gelar malam ini. Mengaji Ba’da Magrib, kita kembalikan kultur-kultur religius, seperti yang menjadi budaya masyarakat Banten,” jelasnya.
(knv/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Edy Rahmayadi Mundur, Perang Pengaturan Skor Terus Berlanjut

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi akhirnya membuat keputusan. Minggu (20/1/2019), di Bali, ajang sambutan dalam Kongres Tahunan PSSI, justru dia gunakan untuk mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PSSI.

Terhitung saat itu, Edy Rahmayadi yang menjabat sejak 2016 resmi berhenti dari posisinya sebagai ketua umum PSSI. Jabatan itu pun beralih ke tangan Joko Driyono, sang wakil ketua umum, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 6 statuta PSSI.

Sebenarnya, bisa saja PSSI langsung menggelar pemilihan ketua umum baru dalam Kongres Luar Biasa. Syaratnya harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 jumlah voters.

Namun, hingga kongres di Bali itu selesai, ternyata tidak ada permintaan itu. Artinya, kini Joko Driyono harus siap memimpin PSSI sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga 2020, sesuai masa akhir jabatan Edy Rahmayadi. Sedangkan posisi terdahulu Joko diisi Iwan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI.

Jelas ini bukan tugas ringan bagi Joko. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, kini jadi sorotan dan diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu PSSI, terutama soal kasus pengaturan skor alias match fixing yang belakangn mulai terungkap.

Sebab, bukan rahasia lagi, belakangan pamor PSSI di bawah Edy Rahmayadi terus menurun, terutama lantaran kasus pengaturan skor yang belakangan terus menggerogoti.

Satu-persatu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dijadikan tersangka oleh Satgas Anti-Mafia Bola, badan khusus yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro untuk memberantas praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Badan ini diketahui oleh Hendro Pandowo.

Tak heran, begitu “prosesi” perpindahan kekuasan di pucuk pimpinan PSSI terjadi, seruan inilah yang dilontarkan banyak pihak.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahkan langsung melepas rilis, yang menegaskan mundurnya Edy Rahmayadi tidak akan menghentikan perang terhadap pengaturan skor. Ia justru mendesak PSSI untuk semakin gencar dan serius dalam membenahi permasalahan sepakbola nasional.

“PSSI harus segera melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan sepakbola Indonesia agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan sepakbola di Indonesia,” tutur Menpora.

2 dari 4 halaman

Berantas Hingga ke Akarnya

Joko memang tak punya pilihan selain mendukung pemberantasan praktik pengaturan skor sampai ke akar-akarnya. Maka itu, setelah serah terima jabatan dari Edy, dia pun langsung menegaskan, dirinya dan PSSI menghormati proses yang sedang berlangsung, termasuk juga investigasi yang tengah dijalankan Satgas Anti-Mafia Bola.

Joko menjelaskan, PSSI sebenarnya sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.

“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun,” kata Joko seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Maka itu, dalam Kongres Bali, PSSI pun membentuk Komite Ad Hoc Integritas. Komite yang diketuai Ahmad Riyadh ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Dalam bertugas, tim ini nantinya akan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.

3 dari 4 halaman

Joko Diperiksa

Joko sendiri siap membuktikan komitmennya. Salah satunya dia siap menghadiri panggilan Satgas Anti-Mafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia ini. Rencananya, dia akan menemui Satgas Anti-Mafia Bola, Kamis (24/1).

Sebelumnya, Joko lewat pengacaranya sempat meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab, ketika itu, Joko masih harus fokus kepada pelaksanaan kongres tahunan PSSI di Bali ini.

Sebelumnya, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Rabu (16/1). Ketika itu Tisha diperiksa tak kurang dari 13 jam lamanya.

Satgas Anti-Mafia Bola memang tak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karavian, mereka siap membabat habis siapa pun sosok-sosok yang ikut terlibat dalam praktik-praktik kotor di sepak bola Indonesia ini.

Itu artinya, Joko dan PSSI harus rela jika nantinya muncul nama-nama baru dari organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di sepak bola nasional.

Saat ini, ada dua sosok dari PSSI yang sudah ditetapkan menjadi tersangkat dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah Johar Lin Eng, anggota Exco dan Dwi Riyanto, anggota Komisi Disiplin PSSI.

4 dari 4 halaman

Limpahkan ke Kejaksaan

Sejauh ini, Satgas sendiri sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada 10 tersangka ditetapkan terkait pertandingan Liga 3 Persibara vs PS Pasuruan. Sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dalam pertandingan Liga 2 PS Mojokerto Putra vs Aceh United.

Para tersangka ini dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Akhir pekan ini, rencananya berkas perkara dari empat di antaranya sudah akan dilimpahkan Satgas ke Kejaksaan sehingga bisa secepatnya diproses di pengadilan. Kita tunggu saja…

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PBB Akan Laporkan Balik Eks Kader yang Polisikan Ajudan Yusril

Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) mempertimbangkan untuk melaporkan balik Ali Wardi, pria yang mengaku dianiaya oleh puluhan orang dan salah satunya merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo. Ali akan dilaporkan karena sudah membuah gaduh internal PPP.

“Ya sepertinya akan melihat perkembangan ini, kemungkinan besar karena dia ini dianggap memprovokasi teman-teman yang hadir di DPP, jadi kita ingin mengambil sikap juga, sepertinya ada beberapa pihak yang menghendaki saya melaporkan juga karena sudah mengganggu DPP,” kata Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noer saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Ferry mengatakan Ali Wardi bukan lagi pengurus dan kader PBB. Ali, menurut Ferry, sudah lama dipecat dari kepengurusan DPC Kabupaten Bogor.
“Dia bukan ketua DPC, dia hanya pengurus DPC biasa, dia dipecat. Saya nggak ngerti (alasan dipecat) karena persoalan internal, yang jelas diusulkan oleh ketua DPC untuk diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Ferry, Ali juga kerap memaki Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra dan pengurus DPP PBB lainnya di media sosial. Sejumlah kader dan simpatisan PBB berang atas sikap Ali. Keributan pun akhirnya tak terhindarkan di halaman DPP PBB pada Sabtu (19/1).

“Ya memang ada insiden kecil yang terjadi ketika DPP PBB sedang melakukan rapat pleno, rapat pleno itu sendiri kan dihadiri oleh sejumlah dewan pimpinan pusat, departemen dan anggota departemen, memang selama ini saya dapat info dari teman-teman yang datang, Ali Wardi ini semua membuat berita di sosmed, di Facebook, di Twitter, di Instagram, segala macam, selalu menjelek-jelekkan ketua umum dengan DPP, termasuk saya, sekjen goblok dan tolol. Buat kami itu tidak masalah, cuman rupanya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ulah-ulah ini,” ujarnya.

Ferry heran mengapa Ali hadir dalam rapat pleno pengurus DPP PBB padahal dia sendiri bukan merupakan kader dan caleg dari PBB. Kader dan simpatisan PBB yang hadir dalam pleno itu, kata Ferry, merasa terganggu dengan sikap Ali.

“Kemudian ya namanya pada saat pleno itu, kader dan simpatisan PBB itu mau bertemu dengan ketua umum, bertemu dengan ketua majelis syuro, untuk berfoto-foto begitu, karena ketemu ketua umum kan susah, nah ini tahu bahwa akan ada pleno dan pasti ketua umum hadir, mereka dateng, ada yang dari Tangerang, macem-macem. Cuman memang intinya keributan itu kita tidak menyadari juga, tidak menyangka, tapi saya dengar begitu karena dia selalu menghina ketua umum dan pengurus-pengurus DPP yang lain,” imbuh Ferry.

Terkait ajudan Yusril yang turut mengeroyok Ali, Ferry mengaku sudah memanggil yang bersangkutan. Menurut Ferry, Sinyo awalnya ingin melerai perselisihan di kantor halaman DPP PBB namun terjadi salah paham.

“Setelah kejadian, saya sudah panggil, pengawalnya pak Yusril dan juga driver. Bukan ajudan lah, jadi Sinyo ini saya panggil. Saya mau melerai bang, mau pisahkan tetapi saya juga dipukul sama dia. Intinya Ali Wardi ini, mau dilerai malah mau mukul, mungkin dia pikir Sinyo ini mau ikut ngeroyok dia, terjadi salah paham,” tutur dia.

Sebelumnya, Ali Wardi yang mengaku sebagai kader PBB melaporkan ajudan Yusril bernama Sinyo ke Polres Jakarta Selatan. Sinyo dilaporkan atas dugaan pengeroyokan.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (Pas Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Ali didampingi Novel Bamukmin dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

(knv/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kader PBB Laporkan Ajudan Yusril Atas Kasus Pengeroyokan

Jakarta – Kader Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Wardi melapor ke Polres Jakarta Selatan. Dia mengaku dianiaya oleh puluhan orang, salah satunya disebut merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo.

Ali mengatakan, penganiayaan ini terjadi pada Sabtu (19/1) malam sekitar pukul 19.21 WIB. Dia mengaku dikeroyok puluhan orang di halaman kantor DPP PBB di Pasar Minggu, Jaksel.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (PAS Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Diceritakan Ali sore itu dirinya datang ke kantor DPP PBB di Pasar Minggu. Menurutnya saat itu di dalam ruangan akan ada rapat bersama Yusril soal penentuan keberpihakan PBB di Pilpres 2019 apakah ke Jokowi-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ali Wardi melapor ke Polres Metro Jakarta SelatanAli Wardi melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan Foto: Farih Maulana/detikcom

“Setelah itu habis magrib kami salat maghrib. Pas Isya kami salat di musala DPP. Begitu masuk (ke ruangan-red) sudah rame orang, feeling saya sudah ada, saya masuk saja berdua dengan kawan saya. Ada orang yang nanya dari belakang? Ali Wardi ya? Belum sempat saya jawab saya langsung dipukul,” ujarnya.

Ali mengaku, saat itu orang yang mengeroyoknya makin banyak. Dari puluhan orang yang mengeroyoknya, sebagian besar wajahnya tidak dia kenali. Usai pengeroyokan itu dia dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, untuk dirawat dan kemudian melakukan visum. Dia sempat dirawat semalam di rumah sakit tersebut.

Ali mengaku mengalami lebam di seluruh tubuh usai dikeroyok. Saat datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, dia juga menggunakan penyangga leher.

“Ada banyak yang melihat kejadian itu. Video? Ada yg mau ambil video tapi videonya diambil. Salah satu saksi adalah sekjen PBB bernama Yunasdi. Dia juga sempat terpukul saat melerai saya,” ucapnya.

“Iya tangan kosong. Saya tidak terlalu ingat karena setengah sadar. Saya jatuh dan diinjak-injak. Dikeroyokin 30 orang,” sambung Aldi saat ditanya bagaimana dirinya dianiaya. Ali menyebut pelaku utama dalam kasus pengeroyokan dirinya adalah ajudan Yusril, Yosep Ferdinan alias Sinyo.

Menurut Ali sebelum kasus ini, dirinya sudah sering mendapat ancaman karena bersikap kritis di media sosialnya seperti Facebook. Dia menduga ini ada kaitannya dengan sikapnya yang bersebrangan dengan Yusril. Ini menurutnya dimulai saat Yusril menjadi pengacara Jokowi jelang Pilpres 2019.

“Sekali lagi karena saya mungkin dianggap paling kritis, saya sempat berdebat di medsos dengan Yusril, waktu itu juga sempat ya sampai akhirnya waktu itu dia nggak bisa jawab, apa alasannya menjadi lawyer (Jokowi-red) begitu, saya kritis begitu sejak dia jadi lawyer, sebelum dia jadi lawyer saya sangat mensupport dia, sangat mengidolakan dia,” ucapnya.

“Sampai hari ini Ketua PBB Yusril Izha Mahendra tidak pernah menghubungi saya, sekjennya juga tidak pernah, wakil ketumnya juga tidak pernah menanyakan kondisi, tidak pernah. Saya kader, demi Allah saya kader,” sambung Ali.

Ali didampingi Novel Bamukmin, dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

Ismar Syafrudin dan Novel Bamukmin menambahkan, mereka berharap polisi segera bergerak mengusut kasus ini. Dia berharap siapapun yang terbukti terlibat bisa diproses hukum.

“Ini betul-betul pihak dari penyidik Polres Jaksel harus melakukan tindakan tegas karena ini berbahaya dan bisa menimbulkan gejolak yang lebih besar karena pelakunya. Karena saksi-saksi sudah menyatakan langsung kepada kami bahwa pelaku adalah salah satu ajudan Ketua Umum PBB. ini yang perlu diluruskan karena dia sudah sebagai terlapor yaitu Sinyo alias Yosep Ferdinan cs,” ucap Ismar.
(hri/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Luncurkan Toko Resmi Atribut PDIP, Hasto Bicara Politik Kegembiraan

Jakarta – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meluncurkan official store atribut PDIP pada Pemilu 2019 bertajuk ‘RedMe’. Hasto menyinggung soal politik kegembiraan dalam acara itu.

Peluncuran official store ‘RedMe’ dilakukan di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 113, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019). Hasto mengatakan ‘RedMe’ menampilkan watak dan jati diri anak muda yang penuh kreasi dan inovasi.

“Ini (RedMe) murni kreasi anak muda ya, itu adalah politik penuh kegembiraan, penuh inovasi mempersiapkan kepemimpinan masa depan bangsa,” ujar Hasto kepada wartawan.


Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan ‘RedMe’ juga sebagai penegasan bahwa kampanye yang mereka lakukan yaitu menampilkan semangat anak muda penuh dengan cinta Tanah Air.

“Karena itu lah kampanye yang dilakukan PDIP menampilkan watak dan jati diri orang muda tetapi penuh dengan semangat rasa cinta Tanah Air,” lanjut Hasto.

Dijelaskan Hasto, ‘RedMe’ sebelumnya sudah diluncurkan oleh Megawati pada bulan September 2018 lalu. Karena mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat, maka ‘RedMe’ official store pun diluncurkan.

“Saat itu arti Nusantara PDIP menampilkan produk-produk kreatif dan ternyata respons sangat banyak bahkan desain-desain itu pun merupakan gagasan bersama. Sehingga kolaborasi itu dijabarkan dalam platform RedMe ini,” lanjutnya.

Menurut Hasto, lahirnyaa RedMe sebagai official store atribut PDIP juga untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif. Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo dikatakan Hasto memberikan dukungan penuh terhadap gagasan-gagasan anak muda.

“Ya ini (RedMe) kan sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh. Mas Prabowo itu mengalir dan penuh dengan gerak langkah, dinamika, romantika itu dijiwai oleh semangat orang muda,” lanjutnya.

Produk-produk yang dihasilkan ‘Redme’ lebih difokuskan kepada pakaian dan musik dan menggandeng anak muda untuk berkolaborasi.

“Bukan hanya dalam hal fashion ya tapi juga hal musik, kita lihat Bung Karno bapak bangsa kemudian mencintai Indonesia, puisi Bung Karno diubah dengan sebuah lagu itu sesuatu yang sangat platform,” tuturnya.
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>