Abaikan Kritik, Striker Persija Janji Segera Cetak Gol

Liputan6.com, Jakarta – Striker Persija Jakarta Silvio Escobar tenang menghadapi kritik The Jakmania terkait produktivitasnya. Dia siap membayar penantian dengan segera mencatatkan nama di papan skor.

Belum menyumbang gol bagi Persija, Escobar ingin membuktikan diri pada laga pamungkas Grup D Piala Presiden 2019 melawan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (15/3/2019).

“Bagi pemain sepak bola kritik merupakan hal biasa. Ada suporter yang mengkritik, ada juga yang beri motivasi agar tampil lebih bagus lagi. Sekarang saya semakin termotivasi untuk kasih yang terbaik,” kata Escobar, dilansir situs resmi klub.

Escobar mengaku ingin menyumbang gol bagi Persija. Dia yakin bisa segera melakukannya karena fisiknya sudah maksimal.

“Kondisi saya sekarang sudah 100 persen. Kalau kemarin belum mencetak gol, itu karena saya belum beruntung saja. Saya ingin cetak gol saat lawan PSS. Tapi lebih penting dari itu, saya akan bantu tim raih kemenangan. Insyaallah saya akan maksimal,” ucap Escobar.

Berita video kegiatan Anies Baswedan yang menghadiri festival 125 tahun MH Thamrin di Stadion VIJ yang merupakan bekas markas Persija Jakarta.

Waspada, Sumsel Segera Tetapkan Status Siaga Karhutla

Liputan6.com, Palembang – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus mengancam Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) setiap memasuki musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel pun langsung bersiap menghadapi terjadinya karhutla kembali.

Kepala BPBD Sumsel Iriansyah mengatakan, dalam waktu dekat BPBD Sumsel akan menetapkan Sumsel dengan status siaga bencana karhutla.

“Sekarang Surat Keputusan (status siaga) sudah di tangan Gubernur Sumsel dan tinggal disahkan,” ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (11/3/2019).

Penetapan status siaga bencana sedari dini, menjadi upaya penanganan maksimal untuk mengantisipasi karhutla.

Iriansyah memastikan semua pihak baik pemerintahan, TNI, Polri, dan perusahaan yang ada diwilayahnya, siap menghadapi bencana karhutla.

Pada hari Selasa (12/3/2019), BPBD Sumsel akan berkoordinasi dengan Kepala BNPB Doni Monardo, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Pemprov Sumsel dan stakeholder terkait untuk penetapan siaga bencana karhutla ini.

“Dalam rapat tersebut, kita akan mempersiapkan antisipasi karhutla lebih intensif. Termasuk kesiapan saraa dan prasarana, baik dari kepemerintahan, Manggala Agni dan perusahaan perkebunan swasta di Sumsel,”katanya.

Dia mengharapkan dengan adanya penetapan status ini, bisa meminimalisir terjadinya karhutla di Sumsel.

Diakui Irianyah, Sumsel merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya karhutla. Hal ini diperparah dengan luasnya kawasan gambut yang sangat mudah terbakar.

“Kami tidak ingin kembali terulang karhutla. Setiap tahun kita selalu diupayakan pencegahan dan pengendalian karhutla yang matang. Terlebih sebelum masuk musim kemarau,”ujarnya.

Ada beberapa daerah rawan karhutla yang sudah dipetakan BPBD Sumsel, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim. Di daerah ini banyak lahan gambut yang mudah terbakar.

Film Horor Luna Maya Segera Tayang di Thailand

Sukses Semua tim dan pemain. Go Internasional, lanjutkan dengan film Suzzanna lainnya juga di Indonesia. dengan Judul beda, Suzzanna tetap Luna,” ujar @dewa_sapoetra04

Keren kak @lunamaya,” kata @isma_azzahrah90

Congratz @lunamaya,” tulis @uyinguyung.

“Proud of you kak Luna,” puji @fitriana.wahyu

Extraordinary waiting for the next movie @sorayaintercinefilms @lunamaya @herjunotali.studio,” komentar akun @mimin_febrihakimm.

Penyebar Hoax Surat Suara Tercoblos Segera Disidang di PN Brebes

Jakarta – Salah satu tersangka hoax 7 kontainer surat suara tercoblos, J, akan menjalani sidang perkara pada pekan depan. Polisi berharap pasal pidana yang dijeratkan kepada J dapat terbukti di meja hijau.

“Tersangka atas nama J akan disidangkan 12 Maret 2019, sesuai jadwal Pengadilan Negeri (PN) Brebes,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Dedi menerangkan dalam kasus tersebut, J berperan sebagai forwarder atau orang yang meneruskan dan menyebarkan hoax tersebut di media sosial. Dalam kasus ini J dijerat pasal Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
“(Peran J) forwarder yang meneruskan dan memviralkan konten hoax 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos,” ujar Dedi.
“Bagi penyebar hoax dapat dipidanakan baik UU ITE maupun perundang-undangan lainnya karena jejak digital yang ditinggalkan pelaku sulit dihapus dan dapat dijadikan alat bukti oleh penyidik,” sambung dia.

Pria 47 tahun itu ditangkap di Desa Langkap RT 2 RW 3 Kecamatan Bumiayu, Brebes pada Jumat (4/1/2019). Dalam kasus ini, tidak hanya J yang ditetapkan sebagai tersangka. HY, warga Bogor, Jawa Barat dan LS, warga Balikpapan, Kalimantan Timur juga sebagai tersangka forwarder.

Paling terakhir, polisi menangkap Bagus Bawana Putra yang merupakan mantan Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo. Bagus ditetapkan sebagai kreator dan buzzer hoax tersebut.
(aud/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wakil Ketua DPRD DKI Dorong Pemprov Segera Lepas Saham PT Delta Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham PT Delta Jakarta Tbk. Dia menilai dengan melepas saham itu, Pemprov DKI dapat lebih fokus dalam mengatur peredaran minuman keras.

“Karena tugas dari pemerintah itu bukanlah menjual atau mengedarkan minuman keras kepada warganya. Tapi justru menjadi regulator dalam kerangka mengatur peredaran minuman keras di tengah-tengah masyarakat,” kata Triwisaksana saat dihubungi, Selasa (5/3/2019).

Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut dengan mempertahankan saham yang ada, Pemprov DKI tidak dapat secara bebas melakukan pengaturan. Triwisaksana pun menginginkan Anies Baswedan segera menjual saham perusahaan bir tersebut ke pihak lain.

“Kalau pemerintah masih memiliki saham di PT Delta, itu kan pemerintah tidak bisa menjadi wasit yang adil untuk peredaran minuman keras,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji akan melepaskan saham perusahaan PT Delta Jakarta, hingga saat ini rencananya masih belum terealisasi.

Janji untuk menjual saham PT Delta ini diungkapkan Anies-Sandi saat maju Pilgub Jakarta. Pada April 2018, pasangan Gubernur DKI Jakarta sudah sepakat dan sudah memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut. Namun, hingga kini saham masih belum resmi dijual.

Saat ini, berbagai kajian telah dilakukan untuk segera merampungkan rencana pelepasan saham tersebut.

“Delta kita sedang kajian untuk kita akan lepas. Tapi prosesnya masih kajian. Mudah-mudahan maret sudah selesai,” kata Anies saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Anies mengakui sudah banyak tawaran investor yang ingin masuk ke perusahaan tersebut. Namun dirinya tak ingin terlalu fokus pada hal tersebut, agar proses pelepasan saham PT Delta Jakarta dapat berjalan lebih dulu.

“Kalau yang berminat banyak. Tapi prosesnya kan tidak sederhana. Harus dengan dewan dan lain-lain,” imbuh dia.

2 dari 3 halaman

Ditolak Ketua DPRD DKI Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, dia tetap menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk.

“Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar,” kata Prasetyo di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (4/3/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memikirkan kembali rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Prasetyo mengaku pihaknya pernah menerima surat dari Anies mengenai rencana pelepasan saham.

Kendati begitu, dia mengaku tak menghiraukannya dan hingga kini belum ada pembahasan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.

“Selama saya menjadi ini (Ketua DPRD), saya akan berdiskusi, jelaskan apa sih argumentasinya,” ucapnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemenkeu Pastikan Aturan Cukai Plastik Segera Rampung

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi, menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penerapan cukai plastik dapat segera selesai pada tahun ini.

Aturan ini pun dapat dirilis dalam waktu dekat. “(target?) Kalau saya ditanya ya secepat mungkin,” ujar dia di Kementerian Kordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Heru mengatakan, proses penggodokan RPP ini terus berjalan di antara kementerian dan  lembaga. Dia pun berharap atururan ini dapat terbit segera mungkin.

“Proses pematangan koordinasi jalan terus. Itu saja yang bisa saya updet ya. Artinya tidak berhenti jalan terus,” imbuh dia.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, saat ini aturan cukai plastik masih dibahas antar kementerian dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP).

“Masih menunggu RPP disahkan menjadi PP sebagai dasar hukum pengenaan cukai atas plastik,” ujar Nirwala saat dihubungi oleh merdeka.com ditulis Senin (4/3).

“Saya tidak tahu kapan (rampung), karena PP tersebut berkaitan dengan sinkronisasi kepentingan kementerian/lembaga pembina teknis. Di antaranya Kemen Perindustrian, KLHK,” sambungnya.

Nirwala melanjutkan, pengenaan cukai plastik memang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian konsumsi plastik yang kian meningkat setiap hari. Sehingga, ke depan pengelolaan dan manajemen plastik bisa lebih terarah.

“Dengan kondisi pencemaran lingkungan oleh sampah plastik akhir-akhir ini, yang paling penting kita harus sepakat apakah konsumsi plastik itu perlu dikendalikan? Pengendalian ini dengan tujuan untuk memperkuat manajemen pengelolaan sampah dan manajemen pertumbuhan sampah plastik baru,” jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemerintah Pastikan Tak Semua Plastik Kena Cukai

Pemerintah akan mengenakan tarif cukai untuk plastik untuk mengendalikan peredaran plastik yang semakin besar di Indonesia. Namun demikian, pengenaan cukai ini tidak akan diberlakukan kepada semua jenis plastik, tetapi hanya jenis plastik tertentu saja.

“Tidak semua yang memenuhi kriteria barang kena cukai dikenai cukai. Tidak semua jenis plastik itu dikenai. Karenanya harus jelas jenisnya apa (yang dikenakan cukai plastik),” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Haryanto di Kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Ada empat syarat suatu barang bisa dikenai pungutan cukai. Pertama, konsumsi dari barang yang perlu dikendalikan. Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, menyebabkan eksternalitas negatif masyarakat dan lingkungan. Keempat, pengenaan pungutan untuk menjamin aspek keadilan dan keseimbangan.

“Mekanisme pemungutan cukai itu ada yang dipungut, ada yang tidak dipungut, dan ada yang dibebaskan. Seperti plastik untuk mie instan itu tidak mungkin kita kenakan (cukai) lalu diganti daun. Kopi yang kemasan juga begitu, enggak mungkin diganti daun,” ujar dia.

Nirwala menambahkan, pengenaan cukai kantong plastik bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal ini pun akan diatur dalam peraturan mengenai cukai kantong plastik sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. 

“Tidak semata-mata untuk mencari keuangan negara, prinsipnya bukan itu. Meskipun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 pendapatan cukai kantong plastik ditargetkan Rp 500 miliar, tahun depan juga sama (pencapatan cukai kantong plastik) Rp 500 miliar,” ujar dia.


Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Gagal Capai Kesepakatan dengan AS, Kim Jong-un Segera Merapat ke Rusia?

Liputan6.com, Pyongyang – Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan mengunjungi Rusia, menurut sekretaris pers presiden Rusia yang tidak berbagi tanggal atau rincian lain tentang rencana lawatan itu.

“Kunjungan semacam itu memang ada dalam agenda,” kata Dmitry Peskov. “Kami berharap tanggal dan tempat yang tepat akan ditentukan melalui saluran diplomatik dalam waktu dekat,” demikian seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (5/3/2019).

Belum jelas pula rencana lawatan itu akan termasuk tatap muka antara Kim Jong-un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, mengingat keduanya sama-sama kepala negara, tatap muka itu diperkirakan akan terjadi.

Pengumuman dikeluarkan ketika Kim Jong-un telah kembali ke Pyongyang, menyusul pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Vietnam pekan lalu, di mana kedua pihak gagal mencapai kesepakatan tentang denuklirisasi maupun pengurangan sanksi terhadap Korea Utara.

Pada hari Senin, laporan media Rusia mengatakan anggota kelompok parlemen Negeri Beruang Merah bidang hubungan Rusia dengan Korea Utara akan mengunjungi Pyongyang pada 12 April 2019 mendatang. Tidak jelas apakah lawatan itu menjadi ‘pembuka jalan’ jelang lawatan Kim Jong-un ke Moskow.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Korea Selatan Usulkan Dialog Tiga Negara, Plus China dan Rusia

Sementara itu, Korea Selatan telah mengusulkan perundingan tiga arah semi-resmi dengan Amerika Serikat dan Korea Utara saat mereka berusaha untuk mengembalikan diplomasi nuklir kembali ke jalur setelah runtuh pasca-KTT Korut-AS kedua di Hanoi, Vietnam.

Proposal untuk perundingan tersebut datang pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada hari Senin, dipimpin oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang mengatakan itu adalah “prioritas utama” Seoul untuk mencegah mundurnya negosiasi nuklir antara AS dan Korea Utara.

Pada pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan pembicaraan yang diusulkan itu, yang dapat mencakup para ahli sipil dari AS dan Korea Selatan, akan membantu menyelesaikan perbedaan tentang berapa banyak pecabutan sanksi yang harus diberikan Washington kepada Korea Utara dengan imbalan langkah-langkah pelucutan nuklir.

“Kita harus melihat apa dan bagaimana AS dan Korea Utara melihat situasi saat ini dan kami akan membuat langkah-langkah mediasi praktis,” kata Kang Kyung-wha.

“Kami akan membuat berbagai langkah untuk membuka kembali dialog antara AS dan Korea Utara. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan negara-negara yang tertarik dengan masalah ini, seperti China dan Rusia, untuk membuka kembali dialog AS – Korea Utara sesegera mungkin.”

Korea Utara dan AS gagal mencapai kesepakatan dalam KTT di Vietnam setelah keduanya tidak menyetujui usulan yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Kim Jong-un ingin agar AS mencabut sejumlah sanksi signifikan yang diterapkan kepada Korea Utara dengan tawaran bahwa Pyongyang akan menutup fasilitas nuklirnya di Yongbyon.

Di sisi lain, Donald Trump ingin agar Korut melucuti semua persenjataan dan fasilitas pengembangan nuklirnya, dengan imbalan AS akan mencabut sanksinya kepada negara tertutup itu.

Namun, keduanya tidak mencapai titik temu. Mereka meninggalkan Hanoi tanpa menyetujui kesepakatan apapun serta menjadikan dialog perdamaian menjadi berjalan di tempat sejak keduanya terakhir kali bertemu di Singapura pada Juni 2018.

Sementara itu, pemantau nuklir dunia meyakini bahwa Korea Utara memiliki situs-situs lain selain di Yongbyon yang memproduksi uranium tingkat senjata yang tersembunyi di seluruh negeri.

Menkeu Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghimbau masyarakat untuk melaporkan SPT Pajak Tahunan sedini mungkin. Hingga saat ini, baru 3 juta wajib pajak yang melaporkan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia mengatakan, Maret ini merupakan bulan di mana wajib pajak harus melaporkan SPT. Pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi tersebut dibuka hingga 31 Maret 2019.

“Ini bulan di mana seluruh pembayar pajak orang pribadi akan mulai melakukan kewajiban pembayaran pajaknya yang akan berakhir untuk tahun anggaran lalu itu 31 Maret,” ujar dia di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Hingga hari ini, baru 3 juta wajib pajak yang melaporkan SPT-nya ke DJP. Angka ini terhitung kecil mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai lebih dari 17 juta, di mana sebanyak 12,5 juta wajib pajak melaporkan SPT pada tahun lalu.

‎”Karena tahun lalu SPT-nya (yang melapor SPT) lebih dari 12,5 juta. Sampai hari ini sudah lebih dari 3 juta yang melakukan pembayaran SPT-nya. Kami menghimbau masyarakat melakukannya sedini mungkin. Sehingga jangan sampai menunggu pada minggu terakhir, hari terakhir, bahkan jam terakhir. Karena seperti tahun lalu saya datang ke kantor-kantor pajak, kasihan dia harus mengisi dan kadang-kadang mereka panik dan menyebabkan suasana dari wajib pajak menjadi tidak nyaman,” jelas dia.

Menurut Sri Mulyani, sejak 2012, DJP juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online, yaitu melalui e-filing. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, tetapi isa melalui ATM dengan e-billing.

Melalui dua layanan ini, lanjut Sri Muyani, diharapkan bisa memudahkan masyarakat. Sebab, dengan tingginya penggunaan smartphone di masyarakat, sehingga layanan pembayaran pajak melalui e-billing diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan kewajibannya secara efisien, tepat waktu dan mengurangi beban administrasi maupun emosional pada masyarakat.

‎”Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus sampai jam terakhir. Namun kami menghimbau masyarakat untuk bisa melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa,” tandas dia.

2 dari 4 halaman

Penyampaian Laporan Pajak Wajib Gunakan e-Filing

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).

Salah satu pokok perubahan penting dalam PER-02 ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing untuk meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha. 


“Berdasarkan PER-02 ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar wajib menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, serta SPT Masa PPN melalui e-Filing,” bunyi siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dikutip dari laman Setkab, Jumat (8/2/2019).

Selain bagi para Wajib Pajak tersebut, menurut siaran pers itu, kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing juga berlaku bagi Wajib Pajak tertentu antara lain:

(1) Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) terhadap lebih dari 20 karyawan, wajib menggunakan e-Filing untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 / 26; dan

(2) Pengusaha Kena Pajak, wajib menggunakan e-Filing untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Apabila Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui e-Filing ternyata menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos, menurut siaran pers DJP ini, SPT yang disampaikan tidak dapat diterima, dan harus dikembalikan kepada Wajib Pajak.

3 dari 4 halaman

Lapor SPT: Lebih Awal, Lebih Nyaman

Lewat siaran pers itu, DJP mengimbau wajib pajak untuk dapat menyampaikan SPT lebih awal agar lebih nyaman, sekaligus menghindari risiko terlambat atau lupa lapor.

“Untuk kemudahan wajib pajak, DJP menyediakan fasilitas e-Filing yang dapat digunakan secara online, di mana saja dan kapan saja selama terhubung ke jaringan internet. Selain e-Filing, tersedia pula fasilitas e-Form yang dapat diisi dan disimpan secara offline dan setelah selesai diunggah ke sistem DJP,” bunyi siaran pers itu.

Untuk mendapatkan salinan PER-02 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: