Mungkinkah Masalah pada ECU Terjadi Secara Tiba-Tiba?

Liputan6.com, Jakarta Pusat pengaturan sistem kelistrikan mobil yang disebut dengan electronic control unit (ECU) biasanya berada di dua lokasi, yakni kabin dan ruang mesin.

Sebagai salah satu komponen penting pada mobil, mungkinkah ECU mengalami kerusakan secara tiba-tiba meski kondisi sebelumnya normal?

Dijelaskan Didi Ahadi, Dealer Technical Support Department Head PT Toyota Astra Motor (TAM), kemungkinan terjadinya kerusakan pada ECU dapat terjadi secara tiba-tiba, meski jarang terjadi.

“Kalau dikatakan bisa ya bisa saja, namun jarang terjadi. Biasanya disebabkan ada sesuatu yang masuk ke ECU. Karena komponen di dalamnya bisa terjadi korsleting sehingga kerusakan bisa timbul,” kata Didi kepada Liputan6.com, Minggu (24/3/2019).

Didi mengatakan, salah satu contoh kemungkinannya masuknya cairan ke dalam ECU yakni saat pemasangan kaca film.

Erwin Aksa: Banyak Pengusaha Sungkan Dukung Sandi Secara Terbuka

Jakarta

Meski sudah lama berkecimpung di duni politik dan bisnis, Erwin Aksa merasa sulit melepaskan bayang-bayang Jusuf Kalla (JK) dan Aksa Mahmud. Padahal dengan paman dan ayahnya itu dia mengaku kerap berbeda pendapat, termasuk dalam pilihan politik.

Erwin mencontohkan saat pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2012, dirinya mendukung Syahrul Yasin Limpo sedangkan JK menyokong Ilham Arif Sirajuddin. Juga ketika pemilihan Ketum Golkar 2009, JK dan Aksa Mahmud mendukung Surya Paloh, Erwin justru memilih Aburizal Bakrie.

“Jadi saya dan keluarga itu biasa saja, kami demokratis sekali,” ujarnya kepada detikcom dalam acara Blak-blakan.

Terkait dukungannya kepada Sandi, Erwin menegaskan bahwa itu semata karena persahabatan. Dia membantah ada motif politik seperti mengincar kursi menteri atau wakil gubernur DKI di balik dukungannya tersebut.

Akankah dukungan terbuka dirinya itu diikuti oleh rekan-rekannya sesama pengusaha lainnya? Erwin berharap demikian. Tapi dia memahami bila kebanyakan dari mereka malu-malu, takut, atau sungkan untuk menyampaikannya secara terbuka kepada Sandiaga.

“Dari pilpres ke pilpres, biasanya banyak pengusaha yang sungkan bila tak mendungkung bila ada calon incumbent (petahana). Mungkin takut gak dapat proyek di pemerintahan,” kata Erwin.

Toh begitu, lelaki kelahiran Makassar, 7 Desember 1975 itu tetap objektif. Dia memuji kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 4,5 tahun ini. Lulusan Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat itu antara lain menyebut sukses Jokowi membangun berbagai infrastruktur yang selama puluhan tahun tertinggal. Tapi dia tetap menyokong Sandiaga sebagai wujud persahabatannya yang hakiki.

Erwin juga buka-bukaan soal cerita di balik layar awal-awal pengajuan nama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat maju dan menang Pilgub DKI 2017. Juga soal pengurus KADIN yang terpecah dalam dua kubu di Pilpres ini. Ada yang mendukung Jokowi-KH Ma’ruf, ada pula di kubu Prabowo – Sandi.
(erd/jat)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan SBY Tunjuk AHY Jadi Penanggung Jawab Pemenangan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yufhoyono (SBY) menyerahkan tongkat komando kampanye pemenangan pemilu 2019 kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengungkap  alasan mengapa SBY lebih memilih AHY ketimbang putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Dalam pemenangan pemilu SBY justru menugaskan Ibas dalam Komisi Pemenangan Pemilu (KPP). Sedangkan AHY, mendapat tugas pemenangan pemilu melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Menurut Didik, ada pertimbangan lain hingga akhirnya SBY menunjuk AHY sebagai tonggak pemenangan pemilu. Alasannya, kata dia, AHY dianggap mampu mengatur strategi dan ritme.

“Mas AHY kan memang menjadi komisi pemenangan pemilu kita, itu tugasnya sangat berat dibanding tugas lain, karena harus menentukan strategi, mengatur ritme pertarungan dan bertanggung jawab terhadap rencana aksinya,” kata Didik saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).

Didik juga mengungkap alasan kenapa bukan Ibas yang ditugaskan sebagai ketua pemenangan kampanye. Ibas, lanjutnya harus fokus pada pemenangannya sebagai caleg.

“Dan Mas Ibas sendiri strategi kampanye soal dapur Partai Demokrat sendiri, mereka berdua memang menjadi bagian magnet center, pada saatnya nanti Mas Ibas akan memperkuat Mas AHY,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Fokus Pengobatan Ani Yudhoyono

Diketahui, SBY memang tengah fokus merawat sang istri Ani Yudhoyono yang sedang sakit kanker darah di Singapura. Terkait Persiapan menghadapi pemilu serentak 17 April nanti, SBY telah memberikan sejumlah pesan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, surat dituliskan SBY, demi menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019, karena harus mendampingi sang istri yang mengidap kanker darah.

“Karena sementara waktu, secara fisik tidak bisa menjalankan kampanye sampai 17 April, oleh karena itu beliau sampaikan pesan untuk memaksimalkan kerja-kerja Partai, DPP sampai ke tingkat ranting,” kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).


Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

AHY Sampaikan Rekomendasi PD untuk Presiden Mendatang Malam Ini

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyampaikan pidato politiknya malam ini. Pidato AHY mengangkat tema ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’.

Pidato politik AHY akan disampaikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pukul 19.30 WIB. Pidato ini disampaikan AHY menyusul mandat yang diberikan Ketum PD sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Teman-teman yang baik, Insyaallah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Live di @tvonenews pukul 19.30-20.00 WIB. Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan. Salam, AHY,” ujar AHY lewat akun Twitter @AgusYudhoyono.
Mandat itu sebelumnya disampaikan SBY karena tidak bisa ikut terlibat dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan, 17 April 2019. SBY harus mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura karena mengidap kanker.
Melalui secarik surat, AHY diberi tugas memimpin pemenangan Pemilu PD. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari PD.

“Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
(dkp/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jejak Tudingan Mobil Camry yang Bikin Mahfud Polisikan Kakek Kampret

Jakarta – Mahfud Md mempolisikan akun twitter Kakak Kampret @KakekKampret_ soal tuduhan mobil Camry. Mantan Ketua MK menilai cuitan Kakek Kampret sudah bentuk fitnah, bukan kritik lagi.

Kasus bermula saat @KakekKampret_ membuat cuitan dengan dimention ke @Mohmahfudmd, pada 27 Februari 2019, yaitu:

Saudara mahfud @mohmahfudmd apa bener Mobil Camry punya anda Plat B 1 MMD adalah setoran dari pengusaha besi kerawang ex cabub PDIP. Jika bener atas dasar apa pemberian itu kakek sekedar bertanya (ditambah dua emoticon tertawa-red)

Cuitan itu tidak digubris. Lalu @KakekKampret_ kembali mencuit:

Saudara mahfud @mohmahfudmd kenapa anda ga jawab pertanyaan kakek ini. Apa bener Toyota Camry B 1 MMD dari pengusan besi karawang, mantan ex cabub karawang dari PDIP..? saudar mahpud jawab lah (ditambah dua emotical tertawa-red)

Mahfud Md tidak terima dituduh hal demikian dan melaporkan ke Polres Klaten.

“Laporan terkait hoaks yang menyangkut saya. Dan ini bagi saya yang begini-begini ini tidak bisa dibiarin. Kalau diskusi publik tidak masalah tapi kalau menyangkut harkat pribadi harus diselesaikan lewat polisi,” kata Mahfud Md di Polres Klaten, Jumat (1/3/2019).

Usai melapor, Mahfud Md menjelaskan asal-usul mobilnya.

“Saya beli mobil itu tahun 2013, tiga hari sebelum saya pensiun dari MK, karena mobil saya akan ditarik oleh negara. Saya tarik uang saya untuk membeli mobil cash. Kenapa dikaitkan dengan pilbup yang terjadi tahun 2015, tidak ada hubungannya,” ujar dia.

Lalu Mahfud kembali bercuit di Twitter menjawab banyak pertanyaan warganet.

Sudah lapor, giliran Kakek untuk menyelesaikan sendiri. Saya akan ikuti terus

Tidak berapa lama, akun @raffie aqmal mengomentari sikap Mahfud Md, yaitu:

Zaman SBY paling aman bagi rakyat Indonesia. Zaman sekarang cuma bertanya saja d laporin dan yang laporinnya pendukung petahana langsung diproses. Jikalah yang laporin kubu oposisi walaupun itu penghinaan dan penyebar hoax, pastilah MANGKRAK..! Di sini saya belajar bahwa rezim ini… (ejaan sudah disesuaikan-red).

Mendapati komentar di atas, Mahfud Md mencoba menjelaskan yaitu pelaporannya tidak terkait pemilu.

Bung Raffie, ini tak ada kaitannya dengan Pemilu. Ini soal tudingan secara insinuatif bahwa saya pernah menerima setoran mobil dari seseorang. Saya tak tahu dan tak ingin tahu, dia itu pendukung siapa. Cuitannya sampai dua kali dengan sangat insinuatif (ejaan sudah disesuaikan-red).

Wakil Ketua MPR Zaenal Maarif pernah digelandang ke pengadilan karena pengaduan Pak SBY. Eggy Sujana juga dihukum setelah diadukan. Masak, dibilang tak ada (Zaman SBY tidak ada pelaporan-red). Hukum tetaplah hukum. Setiap hari saya dikritik oleh banyak akun tapi tak pernah saya laporkan karena hanya beda pendapat. Kalau memfitnah, beda.

Akun Ahmad Rohiman @kangimanow memention dengan simpati:

Saya turut sedih pak atas fitnah itu…

Mahfud lalu menjawab:

Mas Rohimin, tiap hr sy dpt banyak kritik terbuka ka ka. Tp sy tak pernah mengadu. Yg Kakek Kampret ini beda, dia memfitnah dan nyebar hoax. Tak bisalah dia mengelak dgn alasan hanya “bertanya”. Bertanya, kok lewat fitnah terbuka? Kalau betul bertanya, kan bisa lewat DM Twitter.

(asp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>