HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

MotoGP di Mandalika, Gubernur NTB: Turis Naik, Rakyat Sejahtera

Lombok – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menyambut antusias kepastian MotoGP 2021 dihelat di Mandalika. MotoGP bisa meningkatkan jumlah kedatangan turis, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Peningkatan tourism di NTB, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” kata Zulkieflimansyah, Jumat (22/2/2019).

Soal biaya lisensi penyelenggaraan MotoGP, Zulkieflimansyah menyebut butuh kerja sama banyak pihak. Pembahasan soal ini akan dibicarakan juga dengan legislator.

“Nanti akan ada bahasan tentang hal tersebut karena kita juga harus bicarakan dengan Dewan provinsi (DPRD) dan Kabupaten Lombok Tengah juga,” ujarnya.

Rencananya, sirkuit Mandalika akan dibangun pada Oktober 2019. Sirkuit Mandalika akan memiliki panjang 4,32 km. Sirkuit tersebut memiliki satu lintasan lurus, yang sepertinya akan menjadi garis start dan finis. Sirkuit akan terdiri atas 18 tikungan.

Sarana penunjang area paddock akan memiliki 40 garasi untuk kegiatan operasional tim balap. Sedangkan kapasitas grand stand mencapai 93.200 tempat duduk. Itu belum termasuk 138.700 area tanpa tempat duduk dan hospitality suites, yang mampu menampung 7.700 penonton.

“Bukan hanya kita akan berbicara tentang NTB lagi, tapi dunia akan datang menyapa kita semua secara langsung,” tutur Zulkieflimansyah.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemberdayaan Nelayan Kamoro dan Pesisir Mimika buat Genjot Industri Perikanan Papua

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dinilai memiliki potensi sumber daya laut dan perairan yang besar, terutama perikanan seperti di Papua. Pemanfaatan hasil laut patut didorong, karena ini menjadi salah satu sumber pangan kaya protein yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Ini dikatakan Manajer Community Economic Development PT Freeport Indonesia, Yohanes Bewahan. Perusahaan tambang ini memberdayakan nelayan suku Kamoro dan nelayan dari suku lain di pesisir kabupaten Mimika, dalam memanfaatkan hasil laut.

Ini tertuang dalam program community development Freeport Indonesia, yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) yang bernaung di bawah Keuskupan Mimika dan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.

“Potensi perikanan di pesisir Kabupaten Mimika cukup tinggi, namun belum termanfaatkan secara penuh akibat kendala akses transportasi dan pasar, sarana produksi, dan rendahnya kapasitas tangkap. Inilah salah satu alasan kami dalam melalukan program pendampingan terhadap para nelayan yang ada di pesisir pantai Kabupaten Mimika,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (22/2/2019).

Dia menuturkan jika kolaborasi dalam pemberdayaan nelayan dan penguatan industri perikanan di Kabupaten Mimika secara terstruktur dimulai pada 2005. Sejumlah program yang dilaksanakan mencakup perikanan tangkap serta perikanan budidaya.

Menurut Yohanes, setelah beberapa tahun melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan beberapa mitra, hasil tangkapan serta hasil budidaya para nelayan telah meningkat. Hal itu merujuk pada hasil rata-rata tangkapan puluhan nelayan yang berasal dari suku Kamoro ini ada di kisaran 1-4 ton ikan per bulan.

Namun dia berharap dukungan untuk pengembangan sektor perikanan ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Salah satu nelayan yang mengikuti program pembinaan Daniel Bipuaro menceritakan bahwa pendampingan yang dilakukan sangat bermanfaat. Selain kemampuan dalam mencari ikan, para nelayan mendapatkan pengetahuan lain mengenai cara mengolah ikan hasil tangkapan agar nilainya meningkat.

“Kami tidak hanya dibantu untuk menangkap lebih banyak ikan, tapi kami juga diajari untuk mengolah hasil tangkapan agar bisa dijual di pasar dan harganya tinggi. Selain itu kami juga dilatih untuk mengelola keuangan keluarga agar kami tidak kesulitan,” tutur Daniel yang juga merupakan kepala kampung Ohotya di Mimika.

2 dari 2 halaman

Sektor Perikanan Turut Kena Imbas Kenaikan Tarif Kargo Udara

Kenaikan tarif kargo udara turut berdampak pada sektor perikanan. Pasalnya, distribusi untuk mengangkut hasil perikanan, khususnya di wilayah sentra perikanan cukup banyak mengandalkan jalur udara.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP‎, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, ‎jasa logistik, khususnya melalui udara, sejatinya bertujuan untuk mengatasi kendala jarak, merajut kesatuan wilayah dan meningkatkan nilai tambah suatu produk. Logistik juga memainkan peran yang penting dalam bisnis perikanan.

Menurut dia, saat ini penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.

“Transportasi udara dinilai sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak,” ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, lanjut Effendi, diketahui jika tingkat kenaikan biaya transportasi udara 2019 dibandingkan dengan 2018 rata-rata mencapai 183 persen.

Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya cargo. Mulai dari kenaikan biaya avtur sebesar 40 persen dan pelemahan kurs rupiah hingga 14 persen.

“Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen,” kata dia.‎


Arema FC: Tuduhan Pengaturan Skor Menyakitkan

Liputan6.com, Jakarta – Arema FC merasa prihatin dengan kondisi sepak bola nasional yang kini sedang diterpa kasus pengaturan skor. Mencuatnya kasus pengaturan skor kini juga mulai mengarah ke kubu Singo Edan.

Media Officer Arema FC, Sudarmadji menilai seharusnya mencuatnya kasus pengaturan skor membuat seluruh stakeholder sepak bola nasional bersatu. Ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia dan tidak membiarkan dugaan pengaturan skor jadi bola liar.

“Situasi sekarang memungkinkan siapapun melakukan dugaan dugaan di laga masa lalu. Problem sepakbola Indonesia adalah sportivitas,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima media.

“Kami ingin para pengelola klub diajak berdiskusi bagaimana susah payah kami menghidupi klub. Karena itu,  tuduhan-tuduhan (skandal pengaturan skor) itu menyakitkan, seperti menampik perjuangan dan jerih payah Arema secara keseluruhan,” katanya, menambahkan.

Skandal pengaturan skor membuat kondisi sepakbola kini menjadi tidak menentu. Beragam dinamika di level elite PSSI membuat Arema meminta para stakeholder sepakbola Indonesia bersatu. 

“Kami semua sepakat, Arema FC itu  kebanggaan. Yang berjuang bersama serta menjaga eksistensi bukan juga manajemen, tetapi juga suporter,” kata Media Officer Arema, Sudarmadji kepada wartawan, Kamis,(21/2/2019).

2 dari 2 halaman

Tukar Pikiran

Saat ini dia mengatakan, banyak diskusi yang bertema pengaturan skor.Acara seperti ini diharapkan menjadi sarana untuk saling bertukar pikiran bukan menjadi arena untuk mencari-cari kesalahan serta saling menjatuhkan

Manajemen Singo Edan sendiri mengaku cemas dengan kondisi sekarang di mana banyak pihak saling tuding telah melakukan pengaturan skor. Tuduhan ini justru semakin mengikis sportivitas dan semakin menimbulkan kecurigaan.

“PR buat bersama. Kami optimis tuduhan untuk kami datang dari suara ketidakpuasan terhadap hasil pertandingan. Semoga semua berpikiran dewasa,” ucapnya.

Dia meminta kepada seluruh pihak agar menjadikan sepakbola sebagai alat pemersatu bangsa, bukan untuk memecah belah. “Seperti tujuan pertama PSSI, untuk menyatukan bangsa dengan sepakbola,” katanya.

Ini Desain Sirkuit Mandalika, Tuan Rumah MotoGP Indonesia

JakartaSirkuit Jalan Raya Mandalika akan menggelar MotoGP Indonesia mulai tahun 2021. Seperti apa layout lintasan yang akan jadi kebangaan Indonesia itu?

Seperti diberitakan sebelumnya, Mandalika terpilih menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia mulai 2021. Wilayah di Lombok tersebut mengalahkan Sirkuit Sentul dan Palembang yang sebelumnya juga jadi kandidat.

Diungkapkan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, Sirkuit Mandalika akan merupakan sirkuit jalan raya. Sampai musim ini, belum ada tuan rumah MotoGP yang memakai sirkuit jalan raya.

Dalam layout desain sirkuit yang diterima detikSport, dijelaskan kalau Sirkuit Mandalika akan memiliki panjang 4,32 km. Sirkuit tersebut memiliki satu lintasan lurus, yang sepertinya akan menjadi garis start/finis.

Sirkuit akan terdiri dari 18 tikungan. Belum diketahui apakah arah putaran sama dengan jarum jam atau justru berkebalikan. Beberapa sirkuit MotoGP yang arah putarannya berkebalikan dengan jarum jam adalah Austin, Aragon, dan Phillip Island.

Layout Sirkuit MandalikaLayout Sirkuit Mandalika Foto: ist.

Untuk sarana penunjang, area paddock akan memiliki 40 garasi untuk operasional tim balap. Sementara kapasitas grand stand mencapai 93.200 tempat duduk. Itu belum termasuk 138.700 area tanpa tempat duduk dan hospitality suites yang mampu menampung 7.700 penonton. (yna/din)

MUI DKI Jelaskan Soal Acara di Monas Nanti Malam: Tak Terkait 212

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menegaskan kegiatan doa bersama di Monas, Jakarta Pusat tidak terkait dengan kelompok atau gerakan 212. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Senandung Selawat dan Zikir Nasional serta Doa untuk Keselamatan Bangsa’ dan bukan bernama Munajat 212.

“Tidak ada (kaitan dengan 212), penyelenggara MUI DKI,” kata Sekretaris Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Nanda Khairiyah, saat dihubungi, Kamis (21/2/2019).

Nanda menjelaskan kegiatan tersebut akan diisi dengan tahlil dan zikir. Dia berharap zikir bersama itu dapat menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia.

“Namanya itu senandung selawat dan zikir, nanti malam nuansanya akan nuansa tahlil, zikir dan banyak nanti akan diberikan tausiah-tausiah, ada Kiai Kamal dan ketum kami juga kemudian pada dasarnya ini adalah momen muhasabah dan tujuannya nanti adalah untuk menyatukan, menyejukkan suasana, menyatukan umat,” papar dia.

Dia juga menerangkan mengenai pemilihan tanggal kegiatan yakni 21 Februari 2019. Menurut Nanda, angka 212 sudah melekat dalam ingatan masyarakat. MUI ingin menyelenggarakan kegiatan di tanggal itu agar tak ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan momentum.

“Jadi kenapa kalau 212? 21 Februari karena angka ini sudah terlanjur melekat di masyarakat kita, nah MUI ini melihat sebagai organisasi yang netral melihat khawatir akan adanya yang memanfaatkan momentum dan lain-lain. Jadi dari pada yang lain-lain yang membuat acara itu, lebih baik MUI yang membuat, yang putih bersih, netral dan menyejukkan dan menyatukan,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Umum DKI Jakarta Munahar Muchtar mengatakan kegiatan tersebut mengambil tema ‘Meningkatkan Peran Ulama untuk Memperkuat Ukhuwah Umat dalam Bingkai NKRI’. Kegiatan akan dihadiri oleh puluhan ribu ulama, umaro dan jemaah umat Islam di DKI Jakarta.

Munahar menjelaskan senandung selawat dan zikir merupakan sarana yang baik untuk membebaskan manusia dari keakuannya. Menurut Munahar, esensi zikir adalah menjadikan manusia sadar akan hakikat kemanusiaan.

“Di kegiatan ini akan timbul satu pengalaman rohani yang menyadarkan umat untuk menghargai pentingnya rasa persatuan dan kesatuan,” kata Munahar dalam pernyataan pers-nya.

Munahar juga bicara soal pentingnya pendidikan pesantren dalam melahirkan kesadaran nasionalisme setiap anak bangsa. Sikap nasionalisme, menurut dia, tidak terbentuk oleh suri teladan saja tetapi lingkungan pendidikan di pesantren.

“Bukan saja ketika saat berhadapan dengan penjajah tapi sikap itu juga tertuang dalam pendeklarasian pentingnya menjaga NKRI sebagai sebuah sunnatullah yang harus dibela keberadaannya dari segala bentuk tindakan distruktif yang mengancam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” paparnya.

Berikut rangkaian kegiatan di Monas nanti malam:

– 16.00 : Jemaah mendatangi Monumen Nasional
– 18.00-18.30 : Salat Magrib Berjamaah
– 18.30-19.30 : Senandung Zikir
– 19.30-20.00 : Salat Isya’ Berjemaah
– 20.00-20.30 : Senandung Selawat Nabi
– 20.30-20.40 : Sambutan Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta
– 20.40-21.00 : Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
– 20.00-22.00 : Ceramah Agama Tablig Akbar

Sebelumnya, kegiatan Munajat 212 ini pertama kali disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab dalam seruannya kepada umat Islam untuk meramaikan Monas. Rizieq menyampaikan hal itu lewat video yang diunggah di YouTube kanal FRONT TV.

Rizieq mengatakan acara ini digelar Lembaga Dakwah FPI yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI dan majelis-majelis taklim se-Jabodetabek. Rizieq mengatakan acara Malam Munajat 212 digelar untuk meminta berkah kepada Allah SWT.

“Di kota suci Mekah Almukaromah, kita bersama-sama menyerukan kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh muslimin-muslimah, kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama untuk mensukseskan acara Malam Munajat 212 yang insyaallah akan digelar pada hari Kamis, malam Jumat, yaitu pada tanggal 21 Februari 2019,” kata Rizieq dalam video seperti dilihat, Sabtu (16/2/2019).

(knv/fjp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemerintah Tata Pemukiman Nelayan di 10 Kota

Liputan6.com, Jakarta Penataan kawasan pemukinan atau kampung nelayan tidak hanya dilakukan di Bengkulu, tetapi juga dilakukan di 10 daerah lainnya di tanah air. Lima diantaranya yakni Kampung Beting Kota Pontianak, Kawasan Sungai Kemuning Kota Banjarbaru, Kampung Nelayan Untia Kota Makassar, Kawasan Dufa-Dufa Kota Ternate, dan Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura.

Ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/2/2019).

Penataan kawasan pemukiman nelayan di Kampung Sumber Jaya, Kota Bengkulu, yang dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir pekan lalu, merupakan salah satu dari 11 kampung nelayan yang dilakukan penataan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya.

“Indonesia memiliki jumlah kawasan pesisir yang banyak, sehingga penataan 11 kawasan ini akan menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah untuk pembenahan kawasan pesisir,” ujar Menteri Basuki. 

Dia memastikan jika pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pada pemukiman nelayan dan tepi air serta kawasan kumuh pesisir dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar.

“Secara umum ruang lingkup pengerjaan adalah pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, promenade, drainase, Ruang Terbuka Publik, MCK Komunal, gazebo, jetty sampan, jembatan, penerangan jalan, pedestrian, dan pembangunan turap (talud),” ungkap Basuki.

Di Kawasan Kampung Beting, yang memiliki bangunan cagar budaya yang erat dengan sejarah perkembangan Kota Pontianak yakni Masjid Jami dan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak misalnya, dilakukan penataan secara bertahap tahun 2017-2018 dengan anggaran Rp 79,18 miliar. Penataan di Kampung Beting ini dilakukan terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit.

Kemudian, Kawasan Sungai Kemuning yang terletak di Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru dengan luas 14,58 Ha dengan tipologi permukiman tepi sungai. Jumlah penduduk di kawasan permukiman kumuh Banjarbaru ini sebesar 46.872 jiwa. Tahun 2017 dilakukan penataan seluas 2,03 hektare dengan anggaran Rp 3,95 miliar.

2 dari 2 halaman

Kota Lainnya

Di Kota Makasar, penataan dilakukan pada Kampung Nelayan Untia seluas 10 ha dengan anggaran Rp 51,82 miliar. Program ini menyasar penyediaan sistem jaringan air bersih, sarana penyediaan pembuangan air hujan berupa kanal dan sanitasi.

Di Kota Ternate, pemukiman kumuh berada di Kawasan Dufa-Dufa yang terdiri dari 4 (empat) lokasi yaitu Dufa-Dufa, Salero, Toboleu, dan Sangaji seluas 12,41 Ha yang berada di tepi laut.

Setelah dilakukan penataan, Kota Ternate memiliki Taman Dufa-Dufa sebagai tempat wisata baru dengan kondisi jalan yang baik, adanya trotoar, kursi dan perkuatan tanggul laut. Anggaran berasal dari APBN Tahun 2017 sebesar Rp 8,5 miliar.

Di Kota Jayapura, penataan pemukiman Hamadi dilakukan sejak tahun 2017 dengan melakukan pekerjaan fisik meliputi, jalan gertak beton sehingga mempermudah akses menuju pelelangan ikan dan pariwisata di permukiman nelayan dan Ruang Terbuka Publik. Anggaran berasal dari APBN tahun 2017 sebesar 49,46 miliar.

Dia menegaskan, program penataan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastruktur. Namun ini juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan ekonomi lokal.

Menyapa Pagi Yogyakarta dengan Bersepeda ala Orang London

Liputan6.com, Yogyakarta Bersepeda di Yogyakarta kini tidak lagi konvensional. Masyarakat bisa menikmati layanan digital saat ingin bersepeda keliling kota. Penggabungan budaya dan teknologi ini diberi nama JogjaBike. Sejak diluncurkan pada akhir Oktober 2018, belasan ribu pengguna sudah memanfaatkan aplikasi ini.

JogjaBike merupakan layanan sepeda publik berbasis aplikasi android dan iOS yang dapat menjadi sarana dan destinasi wisata baru bagi masyarakat. Hasilnya, JogjaBike menjadi atraksi baru yang memberikan pengalaman unik bagi wisatawan maupun masyarakat untuk menjelajahi sudut-sudut kota di Yogyakarta. Keberadaannya juga memudahkan wisatawan untuk mengakses berbagai spot wisata dan mengambil swafoto.

“Aplikasi JogjaBike dapat diunduh di android dan iOs dengan keyword inabikedan harapannya JogjaBike dapat menjadi atraksi wisata baru di Yogyakarta,” ujar Ridha Basuki, Deputy CEO InaBike, beberapa waktu lalu.

JogjaBike dilengkapi perangkat yang memiliki GPS sehingga dapat mendeteksi keberadaan sepeda yang sedang digunakan.

Menurut Ridha, selain dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan kendaraan pribadi. Sarana transportasi ini juga ramah lingkungan dan menyehatkan, mengingat tidak menggunakan bahan bakar dan tidak menimbulkan emisi karbon.

“Bersepeda juga bisa menempuh akses rute yang tidak biasa, jadi bisa memberikan pengalaman unik ketika menjelajahi kota,” ucapnya.

2 dari 2 halaman

150 Orang per Hari

Terdapat 12 shelter JogjaBike di Yogyakarta, yakni lima titik di Malioboro dan tujuh titik di Kotabaru. Sepeda yang disediakan sebanyak 200 unit dan diakses 150 sampai 200 orang per hari.

Pengguna bebas menggunakan sepeda sepanjang hari selama dalam batas jam operasional, mulai dari pukul 06.00 sampai 22.00 WIB.

Fasilitas sepeda InaBike dilengkapi dengan smartlock yang dapat dibuka dengan aplikasi mobile. Hal ini  memudahkan penggunaan di sisi masyarakat karena bersifat self service.

“Dengan demikian budaya naik sepeda dapat lebih didorong kembali untuk masyarakat,” ujar Ridha.

Pengguna InaBike dapat memilih dan menentukan rute yang ingin dituju dengan bantuan peta dan informasi yang tertera pada aplikasi. Penggunaan layanan InaBike memberikan informasi demograsi pengguna, pola perjalanan masyarakat, serta titik-titik keramaian yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

“Dapat menjadi bahan pengambilan keputusan untuk pengembangan tata ruang kota, serta media promosi yang lebih tepat sasaran,” tuturnya.


Simak juga video pilihan berikut ini:

Hanif Dorong Pengusaha dan SP/SB Perkuat Dialog Sosial

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, meminta pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) memperkuat dialog sosial di perusahaan. Hal ini dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 yang berdampak terhadap berubahnya relasi hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja.

“Pengusaha dan Serikat pekerja harus memperkuat dialog sosial. Jadi kalau ada masalah dibahas, didiskusikan, dan dirembug secara bersama. Dengan cara itu, persoalan hubungan industrial bisa diatasi dengan baik,” ujarnya, saat menerima perwakilan Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI (MNC TV), di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Selain memperkuat dialog sosial, Hanif juga menyarankan SP/SB untuk segera membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pihak manajemen perusahaan. Pasalnya, PKB merupakan sebuah instrumen penegas hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, serta sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

“Dengan PKB, pekerja dan pengusaha akan lebih memahami tentang hak dan kewajiban masing–masing. Mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha,” ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2017, target perusahaan yang membuat PKB sebanyak 13.584 perusahaan dan tercapai 13.829 perusahaan. Kemudian pada 2018, ditargetkan 13.910 perusahaan membuat PKB dan tercapai 14.418 perusahaan. Sementara itu, pada 2019 target tersusunnya PKB sebanyak 14.257 perusahaan. Harapannya, realisasi tersusunnya PKB dapat kembali melampaui target.

Hanif menambahkan, SP perlu membekali anggotanya keterampilan berunding agar SP memiliki kekuatan dalam melakukan dialog sosial. SP bisa mengikutsertakan anggotanya untuk mengikuti Training of Trainers (TOT) atau upgrading trainers terampil bernegosiasi yang rutin diadakan Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun.

“Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan trainer yang mampu melakukan kaderisasi terhadap tim perunding SP yang terampil dalam melakukan dialog sosial. Dengan begitu, SP mempunyai kekuatan dalam bernegosiasi di forum bipartit,” kata dia.

Sementara itu, Presiden SP Cipta Kekar TPI, Ronaldo, mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah untuk memperkenalkan kepengurusan baru SP periode 2019-2022 sekaligus meminta arahan kepada Hanif.

“Kedatangan kami dalam rangka memperkenalkan kepengurusan baru kepada bapak menteri. Selain itu, kami juga ingin meminta arahan apa yang harus kami lakukan untuk memperkuat serikat pekerja di perusahaan,” ujarnya, yang datang didampingi Sekretaris Jenderal SP Andi Fajar dan Dewan Pertimbangan SP Agus.



(*)

Disebut Prabowo Grusa Grusu, Begini Sejarah Proyek LRT Palembang

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut proyek infrastruktur yang dibangun oleh Presiden (calon presiden) Joko Widodo (Jokowi) grusa-grusu alias terburu-buru. Dia menyebut proyek LRT Palembang dan Bandara Kertajati sebagai contoh proyek yang dikerjakan terburu-buru dan tidak memberikan manfaat optimal kepada masyarakat sehingga cenderung menjadi proyek yang merugi.

“Banyak infrastruktur yang dikerjakan dengan grusa-grusu tanpa feasibility study yang benar dan ini menyebabkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien dan rugi. Infrastruktur nggak bisa hanya jadi monumen. Sebagai contoh LRT palembang, Bandara Kertajati,” katanya dalam debat capres yang berlangsung Minggu malam (17/2) kemarin.

Hal ini lantas dibantah oleh Jokowi. Dia bilang proyek-proyek tersebut sudah menyita waktu perencanaan yang lama dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Ini sudah direncanakan lama. Tentu saja ada (feasibility study) dan DED (detail engineering design) nya ada,” katanya.

Mengenai tudingan proyek yang tidak efisien dan merugi, Jokowi bilang semua butuh waktu. Hal ini disebut juga terjadi di negara lainnya karena dibutuhkannya perubahan budaya untuk masyarakat.

“Semua butuh waktu. Memindahkan budaya yang saya pelajari di negara lain bisa sampai 10 tahun. Artinya kalau belum ramai, memang baru 4-6 bulan. Kertajati, tinggal jalan tol sambung Kertajati-Bandung. Begitu ini nyambung, airport Bandung semua dipindahkan ke Kertajati, semuanya akan ramai, Pak Prabowo,” tambah Jokowi.

Lantas, benarkah kedua proyek tersebut dikerjakan tanpa studi kelayakan yang terencana dengan baik dan tidak efisien?

1. LRT Palembang

Berdasarkan catatan detikFinance, LRT Palembang merupakan proyek yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan. Jokowi pernah mengatakan bahwa proyek ini diusulkan oleh Gubernur Sumsel kala itu Alex Noerdin.

“September 2015. Gubernur (Alex Noerdin) sampaikan ke saya bahwa di Palembang sudah sebagian ruas jalan macet. Jadi ada usulan dari airport ke kota ada transportasi massal,” kata Jokowi pada 2016 lalu.

LRT Palembang sendiri merupakan proyek yang dilaksanakan menggunakan skema penugasan BUMN melalui Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Provinsi Sumatera Selatan pada Oktober 2015. Di dalamnya diatur mengenai penugasan kepada PT Waskita Karya untuk membangun prasarana dan PT Kereta Api Indonesia untuk menyelenggarakan sarana kereta api.

Pelaksanaan proyek ini dilakukan lewat serangkaian fasilitas rapat koordinasi dan pemantauan secara aktif oleh komite pendanaan proyek infrastruktur prioritas (KPPIP). Proyek yang ditanggungjawabi Kementerian Perhubungan ini mulai dibangun pada 2015 dan beroperasi saat Asian Games pada Agustus 2018 lalu.

Dalam penelusuran detikFinance, proyek ini juga sempat dikaji oleh konsultan GHK Consulting Ltd bekerja sama dengan Halcrow dan PT Lenggogen. Kajian dilakukan antara Agustus 2010 hingga Februari 2011.

Tujuan utama studi tersebut adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kota rencana transportasi dan investasi dalam proyek infrastruktur transportasi. Studi ini sebagai landasan informasi bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang efektif.

“Mengingat kurangnya investasi dalam infrastruktur transportasi umum yang berlaku di Palembang, direkomendasikan diambil langkah untuk memajukan proyek-proyek ini sebagai masalah yang mendesak. Ini memerlukan identifikasi sumber pendanaan, studi kelayakan lebih lanjut, persiapan dan implementasi rencana pembukaan lahan, dan proyek pelaksanaan,” bunyi hasil studi tersebut.

Sejak diluncurkan Juli 2018 hingga awal Februari 2019, Light Rail Transit Sumatera Selatan (LRT Palembang) tercatat sudah melayani 1.088.558 penumpang. Volume penumpang LRT Sumsel di Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah yang tertinggi mencapai 264.967 penumpang.

Jumlah penumpang LRT Palembang pada saat hari kerja berada di angka 3.000-4.000 penumpang, sedangkan di akhir pekan jumlah penumpang berjumlah 6.000-8.000 orang. Angka ini terhitung jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30.000 orang/hari.

Salah satu faktor sedikitnya penumpang LRT Palembang diduga lantaran akses pengumpan menuju halte terdekat LRT masih minim. Selain itu, trotoar yang sesuai standar juga belum seluruhnya dibangun untuk memudahkan pejalan kaki menuju halte.

Pendapatan rerata LRT Palembang per bulannya juga hanya Rp 1,1 miliar. Padahal biaya operasional LRT setiap bulannya mencapai Rp 10 miliar.

Moda transportasi yang menelan biaya investasi Rp 10,9 triliun ini juga masih harus disubsidi sebesar Rp 123 miliar tiap tahunnya.

2. Bandara Kertajati

Bandara Kertajati juga mengalami nasib yang sama. Akses menuju bandara yang sulit diduga membuat Bandara ini masih sepi meski sudah diresmikan sejak Mei 2018.

Saat ini akses lokasi Bandara Kertajati terbatas, belum langsung terhubung tol seperti Bandara Soekarno-Hatta sehingga harus ditempuh melalui jalan biasa.

Ditambah, belum ada angkutan umum yang melayani dari dan menuju bandara. Padahal itu dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Saat ini baru ada 14 penerbangan per hari dari bandara tersebut. Beberapa maskapai yang melayani penerbangan melalui bandara tersebut, yaitu Citilink, Lion Air, Wings Air, Transnusa dan Garuda.

(eds/zul)