Obligasi Sarana Multigriya Finansial Resmi Tercatat di BEI

Liputan6.com, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap VIII Tahun 2019, senilai Rp 2,51 triliun dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV yang diupayakan perseroan dalam menghimpun dana dengan target sebesar Rp 12 triliun. 

Obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 522 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi, dan Seri B, sebesar Rp 1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45 persen berjangka waktu 3 tahun.

Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial, Ananta Wiyogo mengatakan, minat investor untuk berivestasi pada surat utang perusahaan cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscribe).

“Minat investor yang masuk pada saat book building untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp 3 triliun namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp 2,5 triliun,” ujar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (25/3/2019).

Dia melanjutkan, dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk  memberikan pinjaman kepada penyalur KPR/refinancing serta dalam rangka melaksanakan peran perseroan sebagai Special Mission Vehicle (SMV). 

Bamsoet Pastikan Kemenper Manfaatkan APBN 2019 untuk Bantuan Sarana Agroindustri

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyerahkan bantuan sarana pertanian kepada 13 kelompok tani di berbagai desa di Purbalingga, Jawa Tengah. Dia berharap, bantuan ini mampu meningkatkan angka produksi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga.

“Saya berharap berbagai bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para kelompok tani. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Purbalingga, yang pada gilirannya juga akan mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di Bobotsari, Purbalingga, Jumat (15/03/2019).

Bantuan tersebut berupa 30 traktor roda dua, 10 cultivator, dan 20 pompa air. Adapun alat lainnya meliputi 5 power thresher, 5 corn sheller, dan 1 dryer UV.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR mendukung alokasi anggaran Kementerian Pertanian (Kemenper) untuk program bantuan sarana agroindustri. Tahun ini, anggaran Kemenper ditaksir mencapai Rp 21,68 triliun.

“Sebagai salah satu kementerian tang langsung berhubungan dengan rakyat, DPR RI selalu memastikan agar Kementerian Pertanian memanfaatkan anggaran dalam APBN 2019 untuk menggulirkan berbagai program bantuan kepada masyarakat. Penyerahan berbagai bantuam menjadi bukti nyata bahwa DPR RI dan pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat,” katanya menandasi.

Selain itu, kata Bamsoet, DPR dan pemerintah juga turut memerhatikan aspek pemasaran dan pengembangan industri hilir. Lantaran, harga jual produk pertanian dinilai rentan mengalami fluktuasi harga.

“Dengan memerhatikan unsur input dan output komoditas, diharapkan stabilitas harga pertanian dapat terjaga. Sehingga pada musim panen harganya tidak jeblok dan petani masih bisa mendapat keuntungan,” pungkasnya.

(Liputan6.com/Rifqy Aufal Sutisna)

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Menaker Yakin Program Desmigratif Bisa Tekan Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, Program Desa Migrasi Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bisa menekan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang kerap dilakukan calo.

Lewat program ini, calon TKI bisa mendapat informasi lengkap seputar pasar kerja dan tata cara bekerja di luar negeri.

“Bahkan kalau mau misalnya berangkatnya lewat PT, mau nanya PT yang sudah dicabut mana saja, kadangkala orang enggak tahu kan. Itu kalau di layanan migrasi bisa diakses informasi itu,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Namun dia mengakui jika upaya tersebut masih butuh usaha yang lebih keras. “Karena ini memang lebih jangka panjang dalam rangka membantu pengelolaan remitansi para TKI,” jelas dia.

Kendati demikian, Hanif menilai, pelaksanaan Program Desmigratif sejauh ini telah berjalan dengan baik, sehingga bisa menangani oknum calo di lapangan.

Alhamdulillah selama ini sudah ada relatif berjalan baik. Dalam program desmigratif itu kan warga desa jadi punya tempat untuk crosscheck Informasi. Karena di situ disiapkan ada informasi pasar kerja, juga kalau mekanisme bekerja ke luar negeri itu seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, dan seterusnya,” tuturnya.

Selain itu, ia melanjutkan, program ini juga mampu menopangi keberlanjutan hidup keluarga TKI yang ditinggal di kampung halamannya.

“Misal yang tinggal pasangannya. Kalau istrinya pergi berarti yang lakinya di rumah, itu kita kasih pelatihan kewirausahaan, kita kasih bantuan sarana dan prasarana usaha sampai mereka menciptakan usaha produktif,” paparnya.

“Kemudian untuk community parenting, anak-anaknya kita urus, kita ada rumah edukatif. Sejumlah BUMN men-support kita, dan anak-anak bisa menghabiskan waktu untuk kepentingan yang positif,” dia menambahkan.

2 dari 2 halaman

Kemnaker Ingin Pemda Ikut Danai Program Desa Migran Kreatif

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengoptimalkan program Desa Migran Produktif alias Desmigratif agar lebih maksimal. Program ini dinilai dapat membangkitkan pembangunan ekonomi di desa.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, Kemnakar menargetkan 150 desa masuk program desmigratif pada 2019 ini.

“Masih jalan, Desmigratif untuk tahun ini sekitar 150 desa yang kita jalankan dengan program desmigratif itu di 10 provinsi, sekitar 60 kabupaten,” kata dia di Kemnaker, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Hanif mengakui bahwa meskipun terjadi kenaikan jumlah desa sasaran program dibandingkan tahun sebelumnya, namun itu tidak tinggi. Pada 2018, program ini menyasar 130 desa.

“Naik. Cuma kenaikannya tidak melonjak begitu, karena anggaran kita untuk itu relatif terbatas,” ungkap Hanif.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk turut ambil bagian dalam pendanaan program ini.

“Kita bikin role model-nya, jadi ada modeling dari Kementerian untuk pelayanan dan perlindungan TKI dari desa. Kemudian nanti kita berharap pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa mereplikasi itu di desa-desa yang kebetulan belum,” jelas dia.

“Karena kalau kami kan desanya tiap tahun paling satu kabupaten atau satu provinsi kita kasih dua desa sebagai model. Kalau provinsinya bisa lebih kenceng, kabupatennya lebih kencang, saya kira akan makin banyak desa-desa yang terjangkau oleh program desa desmigratif,” Dia menandaskan.


Reporter: Wifridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

BMKG: Gempa Solok Selatan Dipicu Sesar Aktif yang Belum Terpetakan

Liputan6.com, Jakarta – Gempa tektonik bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kabupaten Solok Selatan, Kamis 28 Februari 2019. Hasil pemutakhiran parameter menunjukkan gempa ini memiliki kekuatan magnitudo 5,3.

Episenter terletak pada koordinat 1,4 LS dan 101,53 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 36 kilometer arah timur laut Kota Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat, pada kedalaman 10 kilometer.

Menurut Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono, gempa Solok Selatan ini, merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan dan belum diketahui namanya.

“Pemicu gempa ini diduga berasal dari percabangan (splay) dari Sesar Besar Sumatra (The Great Sumatra Fault Zone), mengingat lokasi episenter gempa ini terletak sejauh 49 kilometer di sebelah timur jalur Sesar Besar Sumatera tepatnya dari Segmen Suliti,” jelas Daryono kepada Liputan6.com, Jumat (1/3/2019).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan mendatar (strike-slip).

“Jika memperhatikan peta geologi di lokasi episenter, tampak terlihat adanya pola kelurusan yang berarah barat laut-tenggara. Mengacu orientasi ini maka dapat dikatakan bahwa mekanisme gempa Solok Selatan ini berupa sesar geser dengan arah pergeseran menganan (dextral-strike slip fault),” ujar dia.

Dampak gempa ini guncangannya dirasakan di Solok Selatan mencapai skala intensitas V-VI MMI, Kota Padang III-IV MMI, Painan dan Padang Panjang II-III MMI, Payakumbuh Limapuluh Kota II MMI, Kepahyang I MMI. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Solok Selatan, lebih dari 343 bangunan rumah rusak dan sedikitnya 48 orang terluka akibat gempa ini.

“Catatan sejarah gempa besar di Segmen Suliti tidak banyak, tetapi pada bagian selatan Segmen Suliti yang berdekatan dengan Segmen Siulak dalam catatan sejarah pernah terjadi 2 kali gempa dahsyat, yaitu Gempa Kerinci 1909 (M=7,6) dan 1995 (M=7,0),” ucap Daryono.

2 dari 2 halaman

Sejarah Gempa 1909

Salah satu peristiwa gempa dahsyat di Perbatasan Sumatera Barat, Bangkulu, dan Jambi adalah gempa merusak yang terjadi pada 4 Juni 1909, sekitar 7 tahun setelah wilayah ini diduduki Hindia-Belanda.

“Gempa tektonik yang dipicu akibat aktivitas Sesar Besar Sumatera tepatnya di segmen Siulak ini berkekuatan M=7,6. Gempa ini menjadi gempa darat paling kuat yang mengawali abad ke-20 di Hindia-Belanda. Peristiwa gempa dahsyat ini banyak ditulis dan diberitakan dalam berbagai surat kabar Pemerintah Hindia Belanda saat itu,” terang Daryono.

Jumlah korban jiwa meninggal akibat gempa Kerinci saat itu sangat banyak mencapai lebih dari 230 orang. Sementara korban luka ringan dan berat dilaporkan juga sangat banyak.

“Sejarah gempa dahsyat yang melanda Kerinci tahun 1909 kemudian terulang kembali pada tahun 1995. Gempa Kerinci 1995 berkekuatan M 7,0 terjadi terjadi pada 7 Oktober 1995 yang mengakibatkan kerusakan parah di Sungaipenuh, Kabupaten Kerinci,” kata Daryono.

Gempa ini menyebabkan 84 orang meninggal, 558 orang luka berat dan 1.310 orang luka ringan. Sementara 7.137 rumah, sarana transportasi, sarana irigasi, tempat ibadah, pasar dan pertokoan mengalami kerusakan.

Untuk itu, ia menilai ada pelajaran penting yang dapat dipetik dari peristiwa gempa di Solok Selatan termasuk catatan gempa Kerinci 1909 dan 1995. Bahwa, keberadaan zona Sesar Besar Sumatra harus selalu diwaspadai.

“Jika terjadi aktivitas pergeseran sesar ini maka efeknya dapat sangat merusak karena karakteristik gempanya yang berkedalaman dangkal dan jalur sesar yang berdekatan dengan permukiman penduduk,” ucap Daryono.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

IHSG Diprediksi Bakal Tertekan

Liputan6.com, Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi terkoreksi pada perdagangan saham Jumat (1/3/2019). IHSG kemungkinan tertekan dengan diperdagangkan pada level 6.418-6.585.

Dari sisi global, pasar akan menantikan data harga konsumen Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada pekan ini. Sedangkan dari domestik, pemerintah mencatat isu-isu geopolitik seperti pembicaraan dagang AS-China masih berlanjut.

Tak hanya itu, Pertemuan Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un menandakan bahwa risiko geopolitik berpeluang melandai.

“Melihat hal ini, IHSG kemungkinan masih akan tertekan pada kisaran support dan resistance di level 6382-6494,” ungkap Head of Research PT Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi Taulat.

Adapun menurut Analis PT Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan, IHSG secara teknikal menunjukan potensi pelemahan di rentang 6.374-6.561.

Saham-saham rekomendasi hari ini ialah sebagai berikut:

Saham PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT JAPFA Tbk (JPFA), dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).

Kemudian saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), serta PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

2 dari 2 halaman

Penutupan Kemarin

Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) betah di zona merah pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Aksi jual investor asing menekan laju IHSG.

Pada penutupan perdagangan saham, Kamis (28/2/2019), IHSG merosot 82,33 poin atau 1,26 persen ke posisi 6.443,34. Indeks saham LQ45 tergelincir 1,53 persen ke posisi 1.006,09. Sebagian besar indeks saham acuan tertekan.

Sebanyak 282 saham melemah sehingga menekan laju IHSG. 124 saham menguat belum mampu menahan pelemahan IHSG. 126 saham diam di tempat. Pada Kamis pekan ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.526,93 dan terendah 6.433,34.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 473.327 kali dengan volume perdagangan saham 14,6 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 10,7 triliun.

Investor asing jual saham Rp 1,25 triliun di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) di kisaran Rp 14.065. 10 sektor saham kompak tertekan. Sektor saham aneka industri turun 4,81 persen, dan bukukan penurunan terbesar. Disusul sektor saham manufaktur tergelincir 1,7 persen dan sektor saham tambang merosot 1,69 persen.

Di tengah tekanan IHSG, ada sejumlah saham yang mampu menguat. Saham-saham itu antara lain saham OCAP naik 24,58 persen ke posisi 294 per saham, saham HDFA melonjak 21,62 persen ke posisi 180 per saham, dan saham TOBA menanjak 7,84 persen ke posisi 1.720 per saham.

Sedangkan saham-saham yang melemah antara lain saham TINS merosot 13,29 persen ke posisi 1.370 per saham, saham CINT tergelincir 12,41 persen ke posisi 254 per saham, dan saham ARII terpangkas 6,59 persen ke posisi 850 per saham.

Bursa saham Asia kompak tertekan. Indeks saham Hong Kong Hang Seng merosot 0,43 persen, indeks saham Korea Selatan Kospi turun 1,76 persen, dan bukukan penurunan terbesar di Asia.

Selain itu, indeks saham Jepang Nikkei susut 0,79 persen, indeks saham Thailand melemah 0,56 persen, indeks saham Shanghai merosot 0,44 persen dan indeks saham Singapura tergelincir 1,15 persen.

Analis PT Binaartha Sekuritas, Nafan Aji menuturkan, ada sejumlah faktor pengaruhi IHSG. Pertama, minimnya sentimen positif dari dalam negeri. Kedua, lesunya aktivitas manufaktur dan non-manufaktur di China yang ditandai dengan turunnya data indeks.

Ketiga, meredanya optimisme terhadap hubungan perdagangan AS dengan China akibat pernyataan dari ketua perwakilan dagang AS Robert Lighthizer.

Keempat, Belum tercapainya kesepakatan denuklirisasi di kawasan Semenanjung Korea pada perundingan tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara di Vietnam. “Kelima krisis Kashmir menyebabkan para pelaku pasar memindahkan asetnya kepada instrumen yang bersifat safe haven seperti emas, yen, dan swiss franc,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.

Olah Sampah di Jakarta, BPPT Usul Pakai Teknologi Termal

Jakarta – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mengkaji teknologi pengolahan sampah dengan cepat, tanpa memerlukan lahan yang terlalu luas. BPPT mengusulkan penggunaan teknologi termal.

“BPPT terus mendukung Jakpro guna membangun Kota Jakarta. Kali ini kami juga tekankan pentingnya mengedepankan teknologi yang ramah lingkungan, dalam mengatasi timbunan sampah,” tuturnya di Kantor BPPT, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3/2019).

Kepala BPPT juga menyebut pihaknya tengah melakukan asistensi dan evaluasi terkait rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) atau Tempat Pengolahan Sampah menghasilkan listrik/PLTSa.
“ITF ini kan nantinya dibangun di tengah kota, salah satunya di kawasan Sunter, lalu Jakarta Barat, Timur dan Selatan juga ya, atau disebut ITF 1,2,3 dan 4. Tentu ini merupakan tantangan besar yang membutuhkan terobosan teknologi untuk mewujudkannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herman menyebut BPPT mengusulkan penggunaan teknologi termal yang tepat. Hal ini lantaran pembangunan ITF tersebut akan memiliki kapasitas pengolahan 2.000 ton.

“Kami merekomendasikan teknologi yang menggunakan proses termal. Dengan proses ini, timbunan limbah padat (sampah) dalam jumlah besar dapat diubah menjadi panas yang kemudian dikonversikan menjadi energi dalam bentuk energi listrik,” paparnya.

Mengenai keunggulan pengolahan sampah dengan menggunakan proses termal, Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT yang juga sebagai Plh Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Rudi Nugroho, menyebut ada dua keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan proses tersebut.

“Pertama, sampah dengan jumlah besar dapat dihabiskan dengan singkat. Kedua, diperoleh energi listrik yang dapat dimanfaatkan, baik untuk mendukung proses pengolahan sampah itu sendiri maupun untuk digunakan oleh masyarakat,” urai Rudi.

Teknologi pengolahan sampah dengan proses termal, lanjut Rudi saat ini dipandang paling efektif dan telah banyak digunakan oleh sebagian besar negara maju seperti Jepang, Singapura, Prancis, Austria, Finlandia. Negara-negara maju tersebut menggunakan teknologi incinerator untuk pengolahan sampah.

Teknologi yang dipakai, imbuhnya, menggunakan proses thermal incinerator type stoker grate yang dilengkapi sarana pengendali polusi udara. Dengan teknologi ini, sampah dapat musnah secara cepat, volume berkurang signifikan, dan ramah lingkungan..

“Lebih dari 70 persen pengguna teknologi termal bahkan telah mengkonversikan panas yang dihasilkan untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik,” kata Rudi.

Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryanto mengungkapkan memang kerjasama dengan BPPT untuk membantu pihaknya memilih teknologi yang tepat untuk digunakan dalam ITF. Untuk itu pihaknya menyerahkan pemilihan teknologi ke tangan instansi yang bergerak di bidang teknologi, yaitu BPPT.

“Jakpro ingin melanjutkan kerjasama dengan BPPT dalam menangani Sampah di Kota Jakarta. Dalam 2 tahun ke depan, Jakpro pun mendapat tugas untuk membangun 3 ITF (Intermediate Treatment Facility) sampah di Jakarta,” sebutnya.
(gbr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cara Perusahaan Produk Bernutrisi Dukung Pemerintah Capai SDGs

Liputan6.com, Denpasar – Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) pada hari ini meluncurkan riset dokumentasi berjudul ‘Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia’.

Riset ini merupakan dokumentasi peran aktif serta komitmen jangka panjang APPNIA dalam mewujudkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tahun 2030 dan menciptakan generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Ketua APPNIA, Rivanda Idiyanto mengatakan konten riset dokumentasi ini mencakup program dan aktivitas yang dilakukan perusahaan anggota APPNIA serta kerja sama asosiasi dengan pemerintah, sektor industri lain dan masyarakat.

“Kami ingin menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan status gizi juga kesehatan ibu dan anak di Indonesia melalui kemitraan dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk menjalankan kegiatan secara terencana dan sistematis,” kata Rivanda sebagaimana rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu (27/2/2019).

Rivanda menjelaskan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 butir SDGs. Melalui berbagai aksi nyata, APPNIA berperan mewujudkan tiga butir SDGs di sektor kesehatan yaitu SDGs 2 (tanpa kelaparan), SDGs 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak) yang berkaitan erat dengan persiapan generasi masa depan Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir lebih kuat, sehingga memberikan mereka kemampuan berkontribusi secara produktif membangun masyarakat. Pencapaian SDGs dioptimalkan dalam bentuk kemitraan yang kolaboratif antara pihak perusahaan swasta, pemerintah, badan usaha milik negara, organisasi sosial dan asosiasi untuk memperbaiki gizi serta kesehatan ibu dan anak.

SDGs menjadi dasar perwujudan program nyata mencapai Indonesia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta sanitasi yang layak,” tegas Rivanda.

Sepuluh perusahaan yang menjadi anggota APPNIA memiliki visi dan misi yang sama. Visi APPNIA adalah menjadi asosiasi yang dinamis dan kredibel di tingkat nasional dan internasional, bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait untuk secara aktif mendukung peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Adapun misi APPNIA yaitu aktif mendukung program nasional pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, memastikan semua anggota APPNIA mematuhi peraturan yang berlaku, menyediakan produk bergizi dan berkualitas sesuai standar keamanan pangan, serta secara aktif bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait lain dalam perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

2 dari 2 halaman

Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tiga kali lipat lebih tinggi daripada target tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yaitu 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Menurut Rivanda, peningkatan gizi masyarakat khususnya ibu dan anak merupakan hal penting untuk mendukung pencapaian SDG 2 dan 3. “Program-program yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggota APPNIA merupakan perwujudan suatu komitmen yang tertuang dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) masing-masing yang mendukung capaian SDGs,” katanya.

Untuk mencapai SDG 2, upaya yang dilakukan para anggota APPNIA yakni menciptakan lingkungan kondusif dan mandiri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi, edukasi dan kampanye kecukupan gizi, kerja sama untuk meningkatkan pasokan pangan berkualitas serta inovasi produk.

Adapun untuk pencapaian SDG 3, program anggota APPNIA antara lain memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan secara gratis, edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, pemberian penyuluhan gizi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, serta kebiasaan higienis melalui penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Pencapaian SDGs dan penciptaan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder. Peluncuran riset dokumentasi ini merupakan bukti komitmen kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat demi masa depan bangsa,” ujar Rivanda.

Langkah Cermat Mengelola Sampah Plastik Fleksibel

Liputan6.com, Jakarta – Sampah yang terus menggunung setiap harinya tak dapat dipungkiri menimbulkan beragam dampak seperti mengancam kehidupan makhluk hidup dan lingkungan. Melihat fenomena ini, pengelolaan sampah pun jadi satu cara cermat yang sudah sepatutnya dilaksanakan.

Berbicara mengelola sampah, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh setiap 21 Februari serta program Unilever Sustainable Living Plan (USLP), Unilever hadir dengan wujud nyata dari komitmen mereka.

Adalah dengan meluncurkan penambahan delapan titik kumpul flexible plastics (FP) atau kemasan multilayer seperti kemasan sachet. Tujuan dari program di atas adalah bagaimana agar kemasan dapat digunakan ulang, daur ulang, atau kompos.

Ada pun ke delapan titik kumpul (dropping points) sampah berjenis FP atau kemasan multilayer di 8 kota di Indonesia meliputi Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Denpasar, Sidoarjo, Balikpapan, Medan, dan Makassar.

Selama ini sampah FP dianggap bermasalah karena tak ada solusi pengolahannya hingga menjadi residu dan berakhir di TPA. Pendekatan ekonomi sirkuler dilakukan oleh Unilever untuk memanfaatkan materi tersebut sebagai bahan baku yang mempunyai nilai dan digunakan kembali.

“Ini upaya kami untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang pesat tetapi bersama-sama mengurangi dampak terhadap lingkungan,” ungkap Sinta Kaniawati, Head of Sustainable Business dan Yayasan Unilever Indonesia di Bank Sampah Induk Gesit, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Titik Kumpul Sampah Flexible Plastic

Sinta menambahkan aksi nyata itu tampak dari terbentuknya Bank Sampah sekitar 2.800 yang tersebar di 19 kota di Indonesia, termasuk Bank Sampah Induk Gesit. Bank sampah ini dipilih karena jadi pusat pengelolaan sampah di Jakarta Selatan.

“Bank sampah menyediakan fasilitas pengumpulan bagi vendor sampah terkumpul dan bisa didaur ulang. Komitmen lanjutan Bank Sampah Induk Gesit bisa menjadi sarana mengumpulkan titik kumpul dari kemasan plastik fleksibel seperti produk sachet atau pouch isi ulang,” tambahnya.

Terkait soal pengelolaan sampah, Sinta menekankan dapat dimulai dari langkah kecil. Lalu, langkah selanjutnya adalah dengan memilah sampah dan memberikannya pada Bank Sampah.

“Mulai dengan langkah kecil, bagaimana setiap rumah tangga dilingkup RT dan RW memilah sampahnya dan dapat diberikan ke Bank Sampah Induk Gesit. Apa yang kita lakukan bisa ditingkatkan meski partisipasi masih belum sesuai yang diinginkan,” ungkap Sinta.

Memanfaatkan kembali sampah dapat diolah untuk menjadi kemasan baru. Perusahaan ini juga telah menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan sampah dengan membangun pabrik di Jawa Timur.

“Membangun pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur khusus untuk mengolah kemasan plastik menjadi pallet plastik lagi yang dapat digunakan kembali Unilever dan industri lain,” jelas Sinta.