KPK Dalami Proses Terminasi Kontrak Perusahaan Milik Penyuap Eni Saragih

Jakarta – KPK memeriksa Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono sebagai saksi kasus dugaan suap dengan tersangka pengusaha Samin Tan. Bambang Gatot ditanya KPK terkait terminasi alias penghentian kontrak perusahaan milik Samin Tan, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT).

“Didalami terkait proses terminasi kontrak PT. AKT,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (21/3/2019).

Bambang sendiri irit bicara usai diperiksa KPK. Dia hanya mengatakan dirinya ditanyai soal proses terminasi.

“Keterangan proses terminasi, itu saja. Sudah saya jelaskan semua,” ujar Bambang.

KPK sebelumnya telah Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal sebagai tersangka suap. Dia diduga memberi suap Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih yang merupakan eks Wakil Ketua Komisi VII DPR.

Suap itu diduga diberikan agar Eni membantu anak perusahaan milik Samin yaitu PT AKT, yang sedang bermasalah. Permasalahan yang dimaksud itu terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

PKP2B PT AKT sebelumnya telah dihentikan oleh Kementerian ESDM yang dipimpin Ignatius Jonan. Penghentian itu dilakukan karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak berat.

Tak terima dengan putusan itu, PT AKT kemudian menggugat Menteri ESDM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada November 2017.

Salah satu poin gugatannya ialah meminta agar Surat Keputusan Menteri ESDM nomor 3714 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara antara Pemerintah RI dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dibatalkan dan dicabut.

PTUN Jakarta kemudian memenangkan PT AKT dan menyatakan surat keputusan Menteri ESDM tersebut batal dan harus dicabut. Atas putusan itu, Kementerian ESDM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jakarta.

Hasilnya, Kementerian ESDM dinyatakan menang di tingkat banding. Majelis hakim pada PT TUN Jakarta dalam putusannya membatalkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan Surat Keputusan Menteri ESDM batal dan harus dicabut tersebut.

PT AKT kemudian mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding itu. Mahkamah Agung (MA) kemudian menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh PT AKT itu. Artinya, putusan banding tak berubah dan surat keputusan Menteri ESDM soal penghentian PKP2B PT AKT tetap berlaku.

Lalu, apa hubungannya dengan Eni?

Dalam persidangan kasus suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Eni Saragih, terungkap saat proses menuju pengajuan banding terhadap putusan PTUN tentang terminasi itu, Eni menjanjikan bisa membantu Samin Tan dalam urusan dengan keputusan terminasi oleh Kementerian ESDM.

Duit Rp 5 miliar pun diduga diserahkan agar Eni membantu mengurus hal tersebut.

Dari situ, Eni disebut sampai mengancam akan mempermalukan Jonan dalam rapat di DPR. Namun, sebagaimana diketahui pada akhirnya pemerintah tetap menang hingga putusan terminasi terhadap kerja sama dengan PT AKT berkekuatan hukum tetap.

Kini, Eni sudah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dia dinyatakan terbukti bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 serta gratifikasi Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu yang di antaranya berasal dari Samin Tan.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa KPK Terima Putusan Hakim ke Eni Saragih Soal Kasus PLTU-1 Riau

Jakarta – Jaksa KPK menyatakan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta soal kasus PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih. Jaksa menegaskan dalam waktu dekat ini akan segera mengeksekusi Eni.

“Menerima putusan hakim, karena kita memang nilai putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kita, misalnya putusan pidana sudah melebihi dari tuntutan,” kata Jaksa KPK Ronald di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Ronald beralasan putusan mejelis sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Pencabutan hak politik Eni seperti yang dituntut jaksa juga sudah dikabulkan oleh hakim.

Selain itu, dia mengatakan akan mengeksekusi dalam waktu dekat ini. Ronald juga mengatakan pihaknya akan segera menagih uang pengganti kepada Eni agar segera melunasinya.

“Iya dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah nanti jaksa eksekusi akan menagih uang kepada Eni, kalau nggak bisa bayar, nanti harta disita. Ada beberapa yang sudah dikembalikan sekitar Rp 5 miliar,” ucapnya.

Eni divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni terbukti bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Eni Saragih bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junctoPasal 64 ayat 1 KUHP. Dia juga divonis bersalah melanggar Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
(zap/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hakim Tipikor Cabut Hak Politik Eni Saragih

Liputan6.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mencabut hak politik Eni Saragih selama 3 tahun. Putusan tersebut diucapkan majelis hakim saat menjatuhkan vonis 6 tahun pidana penjara majelis hakim terhadap Eni terkait penerimaan suap proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi.

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun selesai menjalani pidana pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan vonis, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih itu dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan total penerimaan Rp 10,35 miliar dan SGD 40 ribu.

Jumlah tersebut berasal dari penerimaan suap terkait pengurusan proyek PLTU Riau-1 sejumlah Rp 4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Sementara Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu merupakan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak.

“Total menerima Rp 10,35 miliar dengan menerima pemberian Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu yang untuk digunakan Pilkada di Kabupaten Temanggung oleh suaminya Muhammad Alkhadziq,” ucap Hakim Anwar saat membacakan pertimbangan vonis Eni.

Penerimaan gratifikasi berasal dari Prihadi Budi Santoso, Direktur PT Smelting Rp 250 juta, Herwin Tanuwidjaja, Direktur PT One Connect Indonesia SGD 40 ribu dan Rp 100 juta, Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Rp 5 miliar, dan Iswan Ibrahim Presdir PT Isargas Rp 250 juta.

Dari jumlah uang secara keseluruhan yang ia terima, Eni Saragih diwajibkan mengembalikan uang tersebut.

2 dari 2 halaman

Terima Vonis

Namun jumlah uang pengganti yang harus dibayar Eni Rp 5 miliar lantaran selama proses persidangan, ia telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK.

“Menimbang dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Eni Maulani Saragih terima Rp 10.350 miliar dan SGD 40 ribu dikurangkan dengan jumlah uang yang telah disetor ke rekening KPK Rp 4,050 miliar, Rp 713 juta, dan Rp 500 sehingga total yang dibebankan sebagai uang pengganti Rp 5,087 dan SGD 40 ribu,” ujarnya.

Sementara itu, Eni menerima segala vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

“Insya Allah saya terima,” kata Eni.

Atas perbuatannya, Eni dinyatakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia


Saksikan video pilihan berikut ini:

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Duga Samin Tan Suap Eni Saragih terkait Kontrak Batubara Kementerian ESDM 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. 

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengab Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni. 

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

 

2 dari 3 halaman

Untuk Pilkada

Syarif mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Eni Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

“Transaksi terjadi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus PLTU Riau-1, KPK Cegah CEO Blackgold Natural Resources

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua saksi berpergian ke luar negeri terkait proses penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dua saksi itu yakni, CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Enginering Indonesia, Wang Kun.

“Dalam penanganan perkara PLTU Riau-I, dua orang telah dicegah berpergian ke luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Syarif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 27 Desember 2018. Keduanya dicegah selama enam bulan ke depan, hingga 27 Juni 2019.

“Pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Syarif.


2 dari 2 halaman

Lobi Eni Saragih

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

Dia mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Politisi Golkar itu diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Dirut PLN Tak Bantah soal Telepon Eni Saragih Bahas Idrus Marham

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT PLN Persero, Sofyan Basir tak menampik, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menghubunginya terkait investor PLTU Riau-1. Pada percakapan tersebut, kata dia, Eni juga menyinggung Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang berstatus terdakwa saat ini.

Awalnya, jaksa penuntut umum pada KPK memutar rekaman percakapan antara Eni dengan Sofyan, tertanggal 2 Juli 2018. Dari percakapan berdurasi kurang dari satu menit itu, Eni mengajak Sofyan bertemu. 

Di percakapan itu Eni mengatakan pertemuan dengan Sofyan Basir sangat penting setelah urusan dengan investor PLTU Riau-1 China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) selesai, guna membahas Idrus Marham. 

Berikut percakapan Eni dengan Sofyan:

Eni: Aku penting pengen ketemu bapak, bisa ketemu bapak hari ini? 

Sofyan: Lagi di Ujung Pandang.

Eni: Oh lagi di Ujung Pandang, kapan balik pak?

Sofyan: Besok bisa ketemu boleh.

Eni: Oh, karena ini, terkait karena yang kemarin dengan Huadian sudah selesai karena ini juga penting buat bang Idrus kita hehehe. Karena yang bisa ngomong ke Pak Kotjo itu Pak Sofyan.

Sofyan: Oke oke.

Eni: Saya tunggu ketemu Pak Sofyan dulu sendiri baru nanti saya ajak ketemu Pak Kotjo.

Usai diputarkan rekaman percakapannya dengan Eni, Sofyan mengaku tidak tahu-menahu maksud pembicaraan tersebut. Dia berdalih, menanggapi pembicaraan Eni agar percakapan cepat selesai karena saat itu Sofyan mengaku sedang bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Jaksa juga mempertanyakan ucapan Eni yang mengatakan kepentingan untuk mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.

“Ini juga penting buat Pak Idrus, mengatakan bisa berkomunikasi dengan Pak Kotjo cuma Pak Sofyan. Kok penting buat Pak Idrus?” tanya jaksa kepada Sofyan saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

“Mohon maaf posisi saya depan menteri jadi tidak menangkap pembicaraan,” jawab Sofyan Basir.

2 dari 3 halaman

Bertemu di Rumah Eni Saragih

Setelah Sofyan kembali ke Jakarta, pertemuan diadakan di kediamannya bersama Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham. Pada pertemuan itu, Sofyan menegaskan tidak ada pembahasan seperti yang dibahas Eni saat meneleponnya.

“Tidak, karena saat itu kehadiran tidak nyaman, saya agak kecewa dengan Pak Kotjo,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan alasannya kecewa dengan Kotjo, sapaan akrab Johannes Budisutrisno Kotjo, karena meminta proyek PLTU Riau-2, sementara proyek PLTU Riau-1 belum selesai.

Sementara dalam kasus ini, Idrus Marham didakwa telah menerima Rp 2,25 miliar dari Johannes Kotjo. Uang tersebut diterima Idrus bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR untuk keperluan kegiatan munaslub Partai Golkar. 

Dia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dirut PLN Jadi Saksi Idrus Marham di Sidang Kasus PLTU Riau-1 Hari Ini

Jakarta – Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir hari ini akan bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham. Sebelumnya, Sofyan sudah menjadi saksi sidang dengan terdakwa lainnya.

“Saksi Sofyan Basir, Iwan Supangkat dan Sarmuji,” kata kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Selain Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan dan Wasekjen Partai Golkar Sarmuji juga dijadwalkan bersaksi untuk perkara tersebut. Keduanya sebelumnya juga pernah bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa lain.
Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.
Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek itu.

Sekjen Golkar itu ingin menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Idrus pun disebut jaksa mengarahkan pemberian suap dari untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu, Novanto terjerat perkara korupsi proyek e-KTP, posisi Ketua Umum Partai Golkar pun goyang.
(fai/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK: Tuntutan 8 Tahun Penjara Sesuai Sikap Eni Saragih

Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai tuntutan 8 tahun penjara terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sesuai dengan sikap kooperatif politikus Golkar tersebut.

“Kalau dilihat pasal yang dikenakan terhadap Eni Saragih itu ancaman pidananya seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Ketika dituntut 8 tahun itu artinya kurang dari setengah tuntutan maksimal,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu menuntut Eni Saragih 8 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima menerima Rp 10,35 miliar 40 ribu dolar Singapura dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.

“Tuntutan-tuntutan yang lebih ringan ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap sikap kooperatif yang dilakukan karena kalau mau dituntut maksimal kan bisa 15 tahun atau bahkan sampai 20 tahun,” ucap Febri.

Selain bersikap kooperatif, kata Febri, Eni Saragih juga telah mengembalikan uang selama proses penanganan perkara.

“Ada faktor-faktor yang meringankan mengembalikan uang dan juga bersikap kooperatif selama proses penanganan perkara itu dihitung sebagai faktor yang meringankan,” kata Febri seperti dilansir Antara.

2 dari 2 halaman

Tolak Justice Collaborator

Sementara itu soal Eni yang mengaku kecewa karena tidak diberiksan status Justice collaborator (JC), Febri mengatakan bahwa salah satu syarat menjadi JC adalah bukan pelaku utama. 

“Menjadi JC memang tidak mudah ketika kami analisis bahwa salah satu syarat JC adalah yang bersangkutan bukan pelaku utama dan itu tidak terpenuhi menurut KPK. Kita belum tahu nanti hakim bagaimana pendapatnya, hakim tentu punya kewenangan juga untuk menilai hal tersebut,” ucap Febri.

Namun, kata dia, pelaku utama pun bisa juga lebih dari satu orang yang mempunyai peran yang sama-sama signifikan dalam sebuah kasus korupsi.

“Pertanyaan sederhananya kalau misalnya KPK memandang Eni pelaku utama, apakah tidak ada pelaku yang lain. Pelaku utama itu bisa satu orang bisa dua orang bisa beberapa orang yang punya peran yang sama-sama signifikan dalam sebuah kasus korupsi,” ujarnya. 

Oleh karena itu, ucap dia, jika ditemukan bukti yang cukup maka KPK bisa saja  menyatakan bahwa Eni bukan orang terakhir yang diproses dalam kasus tersebut. 

“Karena kami juga masih mengembangkan terhadap pelaku-pelaku yang lain,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Eni Saragih Jalani Sidang Tuntutan Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1

Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menghadapi sidang tuntutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 pada hari ini. Eni Maulani Saragih berharap bisa dituntut ringan atas perkara tersebut.

“Selaku tim penasihat hukum tentu kami berharap bu Eni dituntut ringan sesuai dengan kesalahannya,” kuasa hukum Eni, Fadli Nasution saat dihubungi detikcom, Rabu (6/2/2019). Sidang lanjutan agenda tuntutan sedianya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Fadli menyatakan kliennya selama perkara juga bersikap kooperatif. Sebab itu, dia berharap permohonan justice collaborator (JC) Eni Maulani Saragih dikabulkan oleh KPK.

“Selain itu sikap koperatif selama ini diapresiasi dengan dikabulkannya status JC,” kata Fadli.
Menurut Fadli, Eni sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang yang diterimanya pada KPK.

“Selama persidangan sampai dengan pemeriksaan terdakwa yang lalu berjalan dengan baik mengikuti alur dakwaan penuntut umum, bu Eni sudah mengakui perbuatannya, mengembalikan uang yang pernah diterima dan tidak akan mengulanginya,” ujar dia.

Dalam perkara ini, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu diterima Eni untuk membantu Kotjo mendapat proyek di PLN.

Selain itu, Eni didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu (atau sekitar Rp 400 juta). Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas (migas).
(fai/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>