Warganet: Siapapun Presidennya, Tetap Nicholas Saputra Hapus Fotonya

Jelang dihapusnya foto Nicholas Saputra, warganet pun ramai-ramai menuliskan reaksi lucu di berbagai situs jejaring sosial. Di Twitter misalnya, banyak warganet yang kemudian adu cepat menyimpan foto Nicholas Saputra.

“Detik2 menjelang nicholas saputra hapus foto selfi. Udah pada capture blm?” tulis @nafikaAY

“Kerjaanku pagi ini ngerefreshin foto selfie nicholas saputra yg tiap di refresh likes nya nambah padahal semua org ngelike dgn sadar kalo 2 jam lg mo diapus. Dan aku jg like he” tulis @ayeaahs

“Daripada ribut” gak jelas, yok yg belum save/screenshoot selfienya Nicholas Saputra sebelum dihapus 2 jam lagi” ujar @Novasyane

“Siapapun presidennya tetap aja nicholas saputra bakal delete fotonya dalam 24 jam” ujar @ladangfia

(Alda Monica/mgg)

Nicholas Saputra Posting Foto Selfie, Begini Reaksi Kocak Netizen

Liputan6.com, Jakarta Hari ini Rabu (17/4/2019) adalah pesta demokrasi bagi warga Indonesia. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini, jagat media sosial tidak hanya diramaikan dengan foto-foto kelingking bertinta, atau kotak TPU hingga TPS. Jagat sosial media juga digemparkan dengan kehadiran foto selfie Nicholas Saputra setelah nyoblos.

Hal ini ramai lantaran ini merupakan momen langka di mana untuk pertama kalinya Nicholas Saputra mengunggah foto pribadinya. Untuk pertama kalinya, Nicholas Saputra mengunggah foto dirinya di akun Instagram. Ini merupakan bentuk pemenuhan janji yang diucapkan Nicholas dan rekan selebritis yang lain seperti Dian Sastrowardoyo, Jefri Nichole, Sherina, Lukman Sardi dan Ben Joshua.

Pasalnya Sepanjang Nicholas Saputra punya media sosial, ia diketahui jarang eksis memamerkan wajahnya. Foto-foto di timeline Instagram pribadinya sebagian besar adalah potret pemandangan maupun berbagai suasana yang pernah ia kunjungi. Foto selfie langka Nicholas Saputra ini langsung ramai direspon netizen. Berikut reaksi kocak netizen yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (17/4/2019).

Berperan jadi Pocong, Surya Saputra Rela Diseret di Tanah

Pocong The Origin adalah karya Monty Tiwa yang tertunda. Cerita film ini sudah ditulis Monty belasan tahun lalu. Film ini berkisah tentang Ananta yang dihukum mati sebagai pembunuh. 

Namun, Rudi (Tegar Satrya), Kepala Lapas di sebuha kota di Jawa Tengah, dan tim tak bisa mengeksekusi mati Ananta bahkan sampai dua kali. Itu karena dalam tubuh Ananta dipercaya ada ilmu hitam dan membuat dia hanya mempan dibunuh oleh darah dagingnya.

Perjalanan memakamkan Ananta di tanah kelahirannya, Cimacan, Jawa Barat, membuat Sasthi (Nadya Arina) dan sipir penjara Yama (Samuel Rizal) mengalami kejadian aneh. Untung ada Ki Endang (Tyo Pakusadewo) yang juga membantu.

Bagaimana cerita seuntuhnya Pocong The Origin? Anda bisa saksikan di bioskop kesayangan mulai Kamis, 18 April 2019.

One Championship: Eko Roni Saputra Yakin Bisa Kalahkan Petarung Singapura

Liputan6.com, Jakarta – Petarung Indonesia, Eko Roni Saputra bakal debut di One Championship, 12 April 2019 di Manila, Filipina. Eko dijadwalkan bertarung dengan petarung asal Singapura, Niko Soe di kelas flyweight.

Eko mengakui, lawannya punya lebih banyak pengalaman di One Championship. Namun mantan atlet gulat nasional ini tidak gentar.

“Lawan lebih berpengalaman empat kali. Tetapi saya tidak frustasi dan semangat, saya yakin bisa menang,” kata Eko saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Eko tak main-main mempersiapkan debutnya di One Championship. Petarung berusia 27 tahun ini mengaku telah bersiap selama beberapa bulan di Singapura.

Meski terkenal sebagai pegulat, Eko mengaku telah memelajari teknik beladiri lain seperti ju jitsu dan muay thai. Selain itu, Eko mengungkapkan juga punya dasar olahraga tinju.

“Saya dari umur lima sampai 13 tahun dilatih ayah saya tinju,” ujar Eko.

Engelen Siap Kibarkan Merah Putih di One: A New Era

3 Gaya Fashion Andalan Wijaya Saputra

Sering mengenakan celana repped jeans dan baju pebasket, ternyata Wijaya Saputra juga mengenakan Kemeja kotak-kotak. Dalam foto tersebut, Wijin terlihat menawan dengan celana hitam, sepetu hitam dan aksesori kacamata hitam yang ia pakai.  (Indah Permata Niska)

Saksikan video pilihan di bawah ini :

Kabar kandasnya hubungan Agnez Mo dan Wijaya Saputra kini mulai santer diperbincangkan.

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: Ari Saputra)

Jakarta – Massa FUI yang melakukan aksi di depan Kantor KPU diterima oleh komisioner KPU. Saat audiensi, salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang ‘orang gila boleh mencoblos’.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kemudian memberi penjelasan. Dia menegaskan bahwa KPU hanya menjalankan putusan MK. Mereka yang diberikan hak mencoblos juga adalah tunagrahita.

“Sudah ada putusan MK untuk memberikan hak pilih kepada tunagrahita. Jadi para ustaz ustazah, jadi bukan orgil yang telanjang kita data, enggak. Tapi kalau ada keluarga yang kelainan mental itu yang dimaksud oleh MK,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Tunagrahita yang memiliki hak pilih juga harus memenuhi sederet syarat. Jumlahnya sekitar 600.000 orang.

“Insyaallah kami tidak pernah mendata orang gila, kami tak pernah lakukan. Tetapi tunagrahita yang kami data karena ada putusan MK,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, massa Forum Umat Islam (FUI) sebelumnya berkumpul di depan Kantor KPU. Amien Rais yang sempat ikut serta, lebih dahulu meninggalkan lokasi sebelum audiensi dimulai.

“Jadi itu kalau KPU bagus, jujur, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, rahmat, dimuliakan Allah dunia-akhirat. Tetapi kalau KPU sampai curang, kita doakan dapat laknat hidupnya sengsara dunia dan akhirat,” kata Amien sebelumnya.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, TKN: Ikuti Saja Proses Hukum!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin heran dengan pernyataan Ratna Sarumpaet yang merasa kasus hoax dirinya politis. Menurut TKN, terungkapnya kasus hoax Ratna justru menghindarkan politisasi. Apa maksudnya?

“Tidak ada yang mempolitisasi kasus Ratna Sarumpaet. Justru kalau Ratna Sarumpaet tidak terungkap kebohongannya, maka akan terjadi politisasi terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap Ratna Sarumpaet,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Menurut Ace, kasus hoax penganiayaan Ratna saat itu berpotensi dipolitisasi tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan menyalah-nyalahkan penguasa. Ia menyinggung peristiwa itu kala Prabowo dan timses menggelar konferensi pers mengenai penganiyaan Ratna.
“Bayangkan kalau Ratna Sarumpaet tidak berani menyatakan yang sebenarnya, maka propaganda oposisi mengalami penindasan, dizalimi oleh rezim yang berkuasa akan tersembur dengan kencang,” tutur Ace.
“Itulah sebabnya tanpa fact checking, Prabowo dan kubu 02 ramai-ramai konferensi pers. Jadi poinnya bukan semata-mata tidak ada fact checking, tapi pada upaya menggunakan kasus ini sebagai bagian dari politisasi,” imbuhnya.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, TKN: Ikuti Saja Proses Hukum!Foto: Ace Hasan Syadzily (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Karena itu, dia meminta Ratna mengikuti proses hukum dengan baik. Ia meminta Ratna tak buru-buru menyimpulkan.

“Oleh karena itu, sebaiknya ikuti saja proses hukum itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat apakah ada fakta persidangan bahwa kasus kebohongan Ratna Sarumpaet ini semata-mata menyangkut dirinya sendiri. Atau melibatkan pihak-pihak lain untuk maksud-maksud tertentu,” ujar Ace.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Optimistis Keterangan Ratna di Pengadilan Bersihkan Nama Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menolak mengomentari pose salam dua jari terdakwa kasus berita bohong Ratna Sarumpaet saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Andre hanya berharap proses hukum yang dijalani Ratna bisa berjalan baik.

“Saya nggak mau komentar kasus Mba Ratna, kita hormati saja proses hukum yang berjalan. Sekali lagi kami BPN Prabowo-Sandi tidak ingin mengomentari kasusnya Mba Ratna,” kata Andre Rosiade di Akmani Hotel, Jakarta, Kamis (28/2).

Andre menyebut, BPN sangat menghormati proses hukum yang telah dimulai di pengadilan. Pihaknya menunggu keterangan Ratna secara transparan di pengadilan.

“Kami optimis fitnah-fitnah yang ditujukan pihak tertentu yang mengatakan BPN merekayasa bahwa Fadli Zon, Pak Prabowo yang merekayasa itu akan terbukti nanti di pengadilan bahwa kami tidak terbukti sama sekali,” ucapnya.

Terpisah, Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Bahlil Lahadalia menilai wajar pose salam dua jari yang dilakukan Ratna saat menjalani persidangan. Dia mengatakan, sejak awal Ratna merupakan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Meskipun secara SK sudah dipecat dari timses, tapi dia masih cinta Prabowo,” katanya.


2 dari 2 halaman

Poses 2 Jari Ratna

Bahlil enggan memberikan respons lebih jauh terkait kasus tersebut. Dia mengatakan, pantas atau tidaknya Ratna memberikan dukungan dalam sidang merupakan hak pribadi.

“Masalah pantas atau tidaknya dia menyatakan dukungan dalam sidang itu hak dialah. Kita kan tidak mau menjadi tim kampanye yang hoaks, raja bohong itu kan tau siapa,” tandasnya.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet sempat mengacungkan salam dua jari saat mulai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera pada Kamis (28/2) ketika duduk di kursi terdakwa. Selesai menjalani sidang, Ratna kembali mengacungkan salam dua jari.

Diketahui, Ratna terjerat kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait penganiayaan terhadapnya. Aktivitis itu disangkakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman 10 tahun penjara.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra


Saksikan video pilihan berikut ini:

Ingin Pendidikan Berkualitas, Sandiaga Tak Ingin Janji dengan Kartu Sakti

Liputan6.com, Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno yakin programnya lebih baik dari kartu ‘sakti’ milik capres petahana Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Sandi tak menjelaskan jelas apa kartu tandingannya. Dia hanya mencontohkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus saat ia menjabat wakil gubernur DKI Jakarta.

“Kartu Jakarta Pintar kita modifikasi menjadi KJP plus di DKI, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik,” kata Sandiaga di Rumah Djoeang, Jakarta Selatan, Rabu (27/2).

Sandi mengatakan, pihaknya lebih mendorong sistem pendidikan yang tuntas berkualitas serta sistem pendidikan berbasis karakter.

“Kita tidak ingin mengobral-obral janji dengan kartu yang lebih sakti lagi. Karena bagi kita yang penting adalah sistem pendidikan ini bisa mengangkat indeks-indeks yang agak mengkhawatirkan ya kalau kita lihat,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia tertinggal dibanding negara-negara tetangga dalam kemampuan STEM. Yaitu sains, teknologi, engineering dan math. Kemudian dari segi riset dan teknologi Indonesia juga masih harus bekerja lebih ekstra. Maka dari itu perlu perbaikan yang lebih luas di sistem pendidikan.

“Jadi sebagai salah satu harapan ke depan adalah memperbaiki secara menyeluruh. Bagaimana akses pendidikan itu jangan hanya disiasati melalui pembangunan infrastrukturnya tapi juga peningkatan daripada kualitas program belajar mengajar itu sendiri,” pungkas Sandiaga.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kubu Prabowo Minta WNA yang Punya E-KTP Diungkap ke Publik

Liputan6.com, Jakarta – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk Warga Negara Asing (WNA) bernama Guohui Chen viral di media sosial. Ketua Sekretaris Nasional Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik kaget munculnya e-KTP tersebut. Dia minta pihak terkait membeberkan jumlah data WNA yang memiliki e-KTP secara transparan.

“Ini suatu hal kita kritisi. Karenanya kepada yang berkewajiban didata untuk WNA untuk yang punya e-KTP berapa. Kalau enggak dibuka berarti enggak ada datanya, kalo enggak dibuka bohong lagi,” ujar Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Politikus Partai Gerindra itu khawatir hal itu berpotensi curang di Pemilu serentak 2019. Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Taufik menegaskan, harus segera mendata WNA yang memiliki e-KTP agar tidak disalahgunakan pada saat hari pencoblosan.

“Kita minta kepada KPU orang-orang negara asing yang punya KTP itu didata oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di daerah masing-masing,” tegasnya.

Selain itu, Taufik mengungkapkan, pihaknya juga membentuk tim khusus guna mencegah potensi kecurangan yang bisa terjadi di Pemilu 2019. Tim itu diberi nama Laskar Pencegahan Kecurangan Pemilu di sejumlah provinsi di Indonesia.

“Laskar pencegahan kecurangan itu dilatih di Jateng, Jatim dan Jabar dan juga Banten. Laskar ini untuk mengawasi seluruh TPS berkaitan dengan hal-hal tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Taufik berharap Pemilu serentak 2019 agar tak berjalan sukses tanpa dinodai adanya kecurangan. Menurutnya, sudah saatnya KPU sebagai penyelenggara menunjukkan kemajuan.

“Bila ditemukan itu, laporkan. Kemudian kali digunakan supaya ditangkap. Saya punya pengalaman di DKI. Ini yang lucu WNA punya e-KTP . Sementara banyak warga DKI masih banyak belum punya e-KTP,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Kemendagri

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menegaskan e-KTP untuk WNA telah diatur dalam Undang-Undang No 24 tahun 2013 Pasal 63 dan Pasal 64.

“Perlu disampaikan di awal karena di medsos seolah-olah menyatakan belum ada dasar hukum untuk KTP elektronik untuk WNA. Perlu ditegaskan dalam konfigurasi kependudukan Indonesia penduduk dibagi dua WNA dan WNI,” jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Zudan menambahkan, penerbitan e-KTP WNA sudah dilakukan sejak 2013. Hingga hari ini, Dukcapil Kemendagri sudah menerbitkan e-KTP WNA sebanyak 1.600 di seluruh Indonesia. Provinsi yang paling banyak menerbitkan e-KTP WNA yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Terkait masalah ini, dia memastikan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat salah memasukkan atau meng-input Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) milik Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Tiongkok bernama Guohui Chen. Sebab data bernama Bahar benar adanya.

“Namanya Bahar, tapi NIK-nya Chen. Jadi, salah input,” kata Zudan.

Zudan menjelaskan, NIK atas nama Bahar belum tercantum dalam DPT di KPU Kabupaten Cianjur. Sementara, NIK yang ada dalam DPT saat ini adalah milik WNA bernama Chen. Maka dipastikan terdapat kesalahan input oleh petugas KPU Kabupaten Cianjur.

“Saudara Bahar melakukan perekaman e-KTP pada 4 September 2012. NIK yang benar atas nama Bahar, tidak ditemukan di dalam DPT,” ucap Zudan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Saksikan video pilihan berikut ini: