Kubu Prabowo Sarankan Panelis Lebih Aktif di Debat Kedua Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengusulkan, agar panelis debat lebih aktif pada 17 Februari 2019 nanti. Berkaca pada debat perdana, kedua moderator seolah menjadi pemain utama sehingga membuat jalannya debat terlalu formal dan prosedural.

“Sesuai dengan prediksi saya terlalu formal terlalu prosedural, seolah jadi pemain utama itu moderator. Dari awal saya sudah harap jadikan debat ini substansial,” ujar Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Politikus PKS itu mengusulkan, moderator debat bisa mengambil inisiasi untuk meminta panelis bertanya kepada kedua pasangan calon.

“Kalau perlu moderator, ‘Pak sekarang kita temanya hukum ya, panelis satu tanya monggo dijawab silakan saja pokoknya waktu bapak 20 menit silakan dijawab.’ Kalau selesai ditanya lagi,” kata Mardani.

Menurut dia, jika demikian, bakal terlihat kualitas capres-cawapres dalam menjawab pertanyaan panelis. Tak hanya mereka hadir debat sebagai formalitas.

“Sehingga betul-betul mengalir kelihatan betapa bahwa kapasitas kualitas dari capres cawapres itu muncul bukan ssekedar menunaikan kewajiban debat,” ujar Mardani.

2 dari 3 halaman

Beri Skor

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso memberi skor 2-1 untuk Prabowo Subianto di debat capres-cawapres pertama melawan rivalnya Joko Widodo. Skor pertama dimulai dari sikap kenegarawanan Prabowo yang tak tergoda dari serangan lawan.

Hal tersebut disampaikan Priyo dalam diskusi bertema Cuma Janji Atau Indonesia Menang? di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).

“Saya harus jujur menyampaikan, hasil debat pertama kemarin 2-1 untuk Prabowo-Sandi (PS). Saya punya alasan, duet PS telah menunjukkan tingkat kenegarawanan yang tinggi, bahkan bisa membatalkan pihak yang suka nyinyir Prabowo suka marah, hentak dan seterusnya ini itu,” kata Priyo.


Reporter: Ahda Bayhaqi dan Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Prabowo Masih Pertimbangkan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Liputan6.com, Jakarta – Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya belum memutuskan akan menerima atau menolak jurnalis senior Najwa Shihab sebagai moderator di Debat Pilpres 2019 yang kedua. Dia mengatakan, BPN belum punya sikap resmi soal pilihan moderator.

“Pemberitaan mengenai ada seorang teman yang menyampaikan bahwa BPN 02 menolak Najwa Shihab, saya ingin menyampaikan sebagai Wakil Ketua BPN saya menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator,” kata Priyo di Prabowo-Sandi Media Center Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dia menambahkan, KPU belum menyampaikan resmi kepada masing-masing timses paslon siapa kandidat moderator pada debat kedua. Namun, lanjut dia, nama yang beredar antara lain Najwa Shihab, Tommy Tjokro, Latif Siregar dan Retno Pinasti.

“Nama-nama itu rencananya berdasarkan kesepakatan dengan Ketua KPU dalam rapat kemarin yang saya juga hadir, akan dibahas pada Kamis atau Jumat pekan ini. BPN belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang, apalagi sekelas Najwa Shihab,” tutur Priyo.

Sekjen Partai Berkarya ini menyebut, Najwa Shihab merupakan presenter ternama dengan karir yang moncer. Pihaknya pun menghormati reputasi Najwa.

“Jadi ini yang harus saya sampaikan. Mungkin saja Pak Andre atau beberapa teman menyampaikan itu sebagai usulan pandangan yang bersifat personal, dan kami mempersilakan untuk itu, tetapi resminya nanti akan kami sampaikan,” ucap Priyo.

2 dari 3 halaman

Bakal Dibahas Kembali

Dia melanjutkan, keputusan moderator akan kembali dibahas oleh tim 01 dan 02 serta KPU pada pekan ini. BPN ingin moderator debat capres yang hebat dan tidak terafiliasi kekuatan politik.

“Dan kami masih meykini empat nama dan nama nama lainnya yang nanti akan muncul tetep kita apresiasi sebagai calon-calon moderator yang hebat,” kata Priyo.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

JakartaNajwa Shihab menjadi salah satu nama calon moderator yang muncul untuk memandu debat kedua Pilpres 2019. Meski belum resmi diputuskan KPU, munculnya nama Najwa Shihab menuai pro dan kontra.

Soal Najwa Shihab menjadi salah satu alternatif moderator di debat pada 17 Februari nanti dibenarkan oleh Arief Budiman. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro juga menjadi salah satu kandidat moderator debat kedua pilpres.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun memberikan pembelaan untuk Najwa. Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Najwa merupakan presenter yang teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi.

“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat. Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” kata Ace.

Mendapat penolakan dari BPN Prabowo-Sandiaga, Najwa Shihab akhirnya buka suara. Ia menegaskan dirinya menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya dalam program debat cagub Pilgub DKI 2017, yang diadakan talkshow-nya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh, tetapi selalu menjaga independensi. Kalau teman-teman semua masih ingat, saat Pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” tegas Najwa.

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok), juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi objektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator DebatFoto: Ira Koesno jadi salah satu moderator dalam debat perdana. (Rengga Sancaya/detikcom).

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang ke acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai Gubernur-Wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” lanjutnya.

Anies ikut angkat bicara soal profesionalitas Najwa. Menurut dia, Najwa tetap menunjukkan netralitasnya saat memandu acara.

“Kalau dari sisi format, yang dikerjakan di Mata Najwa itu format yang paling baik. Secara interaktif, paling interaktif, ya. Setiap kali ada jawaban, ada kesempatan untuk mengelaborasi bisa ditanya lagi, bisa dipertanyakan lebih jauh,” kata Anies.

“Kalau independensi, kalau pengalaman kemarin di pilkada sih netral-netral aja. Ya memang Mata Najwa itu memang selalu tajam kalau tanya. Artinya siapapun yang jadi tamu di situ merasakan (netral). Tapi itu kalau ketika talkshow,” sambungnya.

Belakangan, BPN Prabowo-Sandiaga meluruskan isu mengenai penolakan kepada Najwa. Menurut Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak Najwa sebagai moderator debat pilpres.

“Harus sedikit perlu diluruskan bahwa BPN Prabowo-Sandi belum dalam posisi menolak siapa pun moderator, termasuk Najwa Shihab karena Najwa memang termasuk salah satu host TV yang sangat moncer dan sampai hari ini, KPU belum secara resmi mengajukan nama-nama,” ungkap Priyo.

Sementara itu Ma’ruf Amin menyatakan persetujuannya apabila debat kedua dipandu oleh Najwa.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab). Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” sebut Ma’ruf.

KPU lalu menegaskan, nama Najwa belum resmi diputuskan menjadi moderator debat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, nama Najwa muncul baru sebagai usulan dari tv penyelenggara debat kedua nanti.

“Yang menominasikan Mbak Nana (Najwa Shihab) bukan KPU, tapi TV penyelenggara,” jelas Wahyu.

Selain Najwa, ada nama Tommy Tjokro, yang juga ditolak Prabowo-Sandiaga. Stasiun TV penyelenggara debat kedua memang sudah ditentukan KPU, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV. Setelah mendapat usulan itu, Wahyu mengaku menawarkannya kepada kedua kubu.

Wahyu pun menyebut KPU masih memiliki daftar calon moderator lain. Nama-nama itu disebut Wahyu berasal dari berbagai media.

“Tapi kita udah punya daftar soal calon-calon moderator, yang semuanya kelima debat dari insan media,” tuturnya.
(elz/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Tanggapi Bantahan Polisi Soal Kriminalisasi Nelayan Najib

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno menjelaskan soal kriminalisasi nelayan Najib yang sudah dibantah pihak kepolisian. Sandiaga mengatakan apa yang disampaikan merupakan cerita langsung dari warga.

“Itu suara rakyat yang disampaikan kepada saya waktu saya lagi kunjungan ke Cilamaya,” kata Sandi di Desa Pidangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Sandiaga mengatakan seharusnya suara rakyat seperti yang diutarakan Najib dibantu, bukan dibantah. Menurutnya bantahan bisa menimbulkan tudingan.
“Kalau kita saling bantah akhirnya rakyat tidak kita berikan pelayanan yang baik, justru tuding menuding. Jangan lupa, satu tudingan itu selalu akhirnya memposisikan rakyat yang tertindas. Itu harus kita bela,” ujarnya.

Mantan Wagun DKI itu mengatakan akan mengangkat suara rakyat. Dengan begitu, kata Sandi, rakyat bisa merasakan keadilan dari pemerintah.

“Kami mau mengangkat suara rkyat tersebut. Bukannya dibantah tapi dibantu. Alangakah baiknya kalau sudah dibantu dan sudah ditangani. Dengan begitu rasa keadilan bisa kita rasakan,” kata Sandi.

Soal Najib, Advokat Senopati 08, kelompok pengacara pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengakui menyembunyikan nelayan tersebut. Langkah tersebut dilakukan lantaran Najib sedang ketakutan karena dicari aparat.

“Najib ada sama kami di suatu tempat rahasia. Kami bermaksud menenangkan Najib karena saat ini dia ketakutan,” kata Zaenal Abidin, kuasa hukum Najib dari Advokat Senopati 08, saat dihubungi detikcom, Senin (21/1).
(idn/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Bakal Berperan Jadi Jokowi Saat Prabowo Latihan Debat Kedua

Bekasi – Cawapres Sandiaga Uno menyatakan bakal mendampingi capres Prabowo Subianto berlatih debat pilpres kedua. Sandiaga mengatakan bakal berperan sebagai capres Joko Widodo (Jokowi) saat latihan itu.

“Mungkin saya bisa untuk memerankan jadi Pak Jokowi-nya nanti, karena kita mungkin perlu simulasi yang lebih dalam dan kalau lihat siapa yang paling cocok perankan Pak Jokowi mungkin saya yang paling cocok. Pertanyaan tajam ala Pak Jokowi tapi dengan kata-kata tenang mungkin akan saya latih Pak Prabowo,” kata Sandiaga di Desa Pidangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Dia menyatakan latihan debat bakal dilakukan 2 atau 3 hari sebelum debat kedua yang hanya mempertemukan para capres. Tema debat kedua nantinya ialah ‘Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Infrastruktur’.
“Rencananya kita akan simulasi 2-3 hari sebelum acara dan walaupun saya nggak turun karena ini untuk capres saja,” ujarnya.

Sandiaga juga bicara soal rencana KPU menambah durasi pemaparan saat debat. Dia menyatakan menyerahkan keputusan itu kepada KPU.

“Saya serahkan keputusannya kepada KPU. Tapi kemarin saya rasa sudah cukup panjang, tapi yang perlu dihadirkan memang pendalaman dari masing-masing topik itu. Kalau ditambah waktu juga akan sangat membantu,” tuturnya.

Menurut Sandi, durasi debat juga harus dipertimbangkan dari sisi stamina para kandidat. Namun, dia kembali menyerahkan keputusan pada KPU.

“Tapi kemarin aja sudah 2,5 jam lebih. Ini yang perlu dilihat setelah 2,5 jam yang perlu diperhatikan staminanya jadi saya serahkan ke tim KPU. Yang penting debat berikut lebih baik dari debat pertama insyaallah bisa memperdalam topik utama yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Sandiaga.
(idn/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Prabowo Cek Pengakuan Ketua PA 212 Baru Tahu Masuk Struktur BPN

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo SubiantoSandiaga Uno akan mengecek pengakuan Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Slamet mengaku baru tahu namanya masuk dalam jajaran BPN.

“Nanti akan kita komunikasikan, akan kita cek di mana missed link-nya,” ucap Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, saat dihubungi wartawan, Selasa (22/1/2019).

Riza mengatakan tim BPN Prabowo-Sandiaga mungkin akan menggelar pertemuan informal dengan Slamet terkait persoalan itu. Baginya, hal itu bukanlah persoalan besar.

“Kan ada ratusan orang di sana (BPN). Misal saya merekomendasikan A, B, C. Lalu setelah masuk, saya belum memberi tahu. Itu bisa aja. Mungkin ada yang merekomendasikan nama Pak Slamet, lalu mungkin belum diberitahu. Ya itu soal teknis, akan diselesaikan baik-baik,” ujar Riza.

Slamet mengaku baru tahu masuk jajaran tim BPN itu setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu Surakarta karena diduga melakukan pelanggaran pemilu dalam Tablig Akbar PA 212 Solo Raya pada Minggu, 13 Januari kemarin. Perihal pelaporan Slamet ke Bawaslu itu, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andra Rosiade meyakini Slamet tidak bersalah.

“Kami meyakini ustaz Slamet Maarif akan lepas dari tuduhan tersebut, karena beliau datang dalam kapasitas sebagai Ketua PA 212. Acara tersebut tablig akbar 212. Tidak ada ustaz Slamet Maarif berkampanye seperti citra diri, penyampaian visi misi,” kata Andre sebelumnya.
(tsa/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 Miliar, Pramono Anung: Itu Dana Tim Kampanye

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbelanja sabun cuci piring dan baju senilai Rp 2 miliar saat berada di Garut, Jawa Barat. Dana yang dipakai untuk membeli sabun dipertanyakan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, dana yang dipakai capres petahana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu sabun. (Harga) per sabunnya Rp 20 ribu, totalnya Rp 2 miliar itu adalah dana dari TKN,” jelas Pramono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Pramono yang merupakan Anggota Dewan Pengarah TKN itu menjelaskan, Jokowi memborong sabun tersebut dengan tujuan untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut dia, sabun cuci itu nantinya akan dikelola oleh TKN untuk dibagikan.

“Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudian membeli (sabun cuci) itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangkat UMKM. Nah sabun tadi tentunya setelah dibeli menjadi otoritas dari TKN,” kata dia.

“Jadi pertanyaannya siapa yang membeli? TKN. Nanti akan dimasukkan dalam laporan secara terbuka oleh TKN,” sambung Pramono.

Sementara, itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kritikan yang kerap dialamatkan kepada Jokowi sebagai calon presiden petahana hal wajar. Sebab, kontestasi demokrasi memang selalu diwarnai adu kritik.

“Pemilu itu hidup dengan kritik. Kalau kampanye tidak ada kritik, itu bukan masa pemilu. Ya kritik-kritik, dijawab-dijawab,” kata JK.

2 dari 3 halaman

Beli Sabun

Presiden Jokowi berbelanja sabun cuci senilai Rp 2 miliar. Hal tersebut menjadi berkah bagi Kelompok Usaha Bersama Padawangi Binaan Program Keluarga Harapan atau KUBE PKH di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV,  Minggu 20 Januari 2019, penjual sabun cuci Elia Liawati kaget saat dagangannya diborong Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

Jokowi membeli 100 ribu botol sabun yang bisa digunakan untuk mencuci piring dan baju. Total uang yang dibayarkan Presiden Jokowi mencapai Rp 2 miliar.  

Awalnya Presiden Jokowi hanya bertanya berapa harga satu botol sabun cuci dalam kemasan berisi satu liter. Eli menjawab harganya Rp 20 ribu per botol.  

Ia sama sekali tak menyangka, Presiden Jokowi lantas memborongnya. Uang panjer sebesar Rp 10 juta diberikan sebagai tanda jadi. Eli pun menyanggupi pesanan Presiden Jokowi rampung di akhir Februari 2019.  

Uang Rp 2 miliar hasil penjualan sabun rencananya akan digunakan Eli untuk mengembangkan usaha dan anggota KUBE PKH lainnya. Eli juga akan mewujudkan ungkapan syukur dengan memberangkatkan kedua orangtuanya umrah ke Tanah Suci.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 M, AGK: Dari Dana Kampanye TKN

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan sumber dana yang dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memborong 100 ribu botol sabun cuci piring total senilai Rp 2 M dari salah satu pegiat UMKM. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sumber dana pembelian sabun tersebut bersumber dari Tim Kampanye Nasional (TKN).

“(Sumber) dari dana kampanye tim TKN. Itu program Pak Jokowi melalui TKN,” kata Agus, di Kelas Gabungan Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Ia mengatakan jangan dilihat dari jumlah pembelian sabun cuci tersebut. Melainkan dilihat dengan adanya program itu akan meningkatkan omzet pengusaha itu.
“Programnya itu jangan dilihat dari pembelanjaannya sabun itu sendiri, tapi ada nilai tambah. Nilai tambahnya itu si ibu ibu itu bisa langsung kalau istilahnya jalan tol, ada pengusaha yang nggak cuma pengusaha level grass root tapi dia bisa jadi berlevel mikro sehingga nanti kita bisa barengi dengan program UMKM. Dengan dia sudah mempunyai omzet yang cukup besar,” kata Agus.

Ia mengatakan nantinya ibu penjual sabun cuci itu juga akan didampingi Kemensos untuk mendapatkan pembinaan. “Itu contoh-contoh yang sangat positif yang ada di pikiran pak Jokowi. Ibu itu dalam pendampingan Kemensos, akan jadi pengusaha yang tingkat naik kelas. Selain dia berusaha sendiri bagus akan kami bina,” ujar politikus Golkar itu.

Sebelumnya, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana memborong 100 ribu botol sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Sabun cuci piring yang dibeli Jokowi itu merupakan produk dari salah satu stan yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal Eli Liawati. Sabun itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.
(yld/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>