Jokowi Minta TKD Gorontalo Luruskan Fitnah dan Isu Hoaks

Liputan6.com, Gorontalo – Calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi meminta Tim Kampanye Daerah (TKD) Gorontalo tak lagi menggelar pertemuan-pertemuan formal.

TKD disarankan untuk memperbanyak kampanye dari rumah ke rumah atau langsung bertatapan dengan warga dalam rangka menjelaskan visi misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sampaikan mengenai visi kita, program kita,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada TKD Gorontalo di Hotel Maqna Gorontalo, Kamis 28 Februari 2019.

Selain itu, Jokowi meminta TKD Gorontalo meluruskan fitnah yang beredar bahwa jika dirinya kembali terpilih sebagai Presiden maka azan tak bisa lagi dikumandangkan di Tanah Air. Demikian dengan fitnah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang disebut-sebut bakal dilegalkan oleh Jokowi.

Counter mengenai isu-isu, fitnah-fitnah yang merugikan kita baik elektabiltas capres cawapres agar masyarakat betul-betul mengerti,” ujarnya.

Lebih lanjut, TKD Gorontalo didorong untuk memaparkan kepada masyarakat sejumlah keberhasilan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dalam bidang infrastruktur.

2 dari 3 halaman

Kawal Suara

Jokowi mengatakan, seluruh kader dan caleg partai pendukung Jokowi-Amin maupun relawan juga harus bergerak cepat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2019.

Khusus untuk pemilih lanjut usia, kata dia, TKD Gorontalo perlu memberikan pemahaman lebih agar mereka mengenal siapa capres dan cawapres yang bertarung di Pemilu kali ini.

“Dan tentu saja jangan lupa yang jadi saksi tetap mengawasi, mengawal suara itu. Jangan sampai hilang satu suara pun dari perjalanan TPS ke atas, ke atas. Betul-betul dikontrol, awasi, cek, apakah sesuai dengan angka yang kita dapatkan di TPS,” sambung Jokowi.


Reporter: Titin Suprihatin

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tangkis Hoax Antek Asing, Jokowi Beberkan Rebut Freeport hingga Rokan

Gorontalo – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Tim Kampanye Daerah (TKD) menangkis isu miring soal isu antek asing dengan membeberkan capaian pemerintah. Menurut Jokowi capaian itu adalah keberhasilan pemerintah mengambil alih blok migas Mahakam dan Rokan, serta akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara silaturahmi dan pemberian arahan kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Gorintalo, Kamis malam (28/2/2019).

“Mengenai antek asing, harus punya jawaban, jawaban yang gampang mengenai isu antek asing pada 2015 yang namanya Blok Mahakam dikelola oleh Total dan Inpex, kini sudah 100% kita berikan ke Pertamina,” kata Jokowi di Hotal Maqna Kota Gorontalo, Kamis (28/2019).


“Tidak ada yang tahu kan karena saya diam, kalau dituding antek asing saya mulai bersuara,” sambung Jokowi.

Setelah selama 4 tahun diam dan tidak menanggapi isu antek asing, menurut Jokowi dia perlu membeberkan keberhasilan mengambil mayoritas kepemilikan Indonesia dari perusahaan asing.

“Saya nggak ngomong apa-apa saya diam, masih ada antek asing. Akhir 2018 kemarin ada Freeport, itu tambang emas dan tembaga kita paling besar,” jelas Jokowi.

Dengan keberhasilan-keberhasilan tersebut, Jokowi percaya hal itu bisa menjawab isu-isu yang selama ini hoax atau tidak benar.

“Itu yang harus diceritakan, saya itu terlalu lama diam, bapak ibu bisa menceritakan, jangan dibilang antek asing kita diam. Masalah yang bermasalah fitnah, hoax dijawab,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (hek/hns)

Polisi Serahkan Tersangka Kasus Penyebaran Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Cyber Crime Direskrimsus Polda Metro Jaya hari ini mengirim tersangka dan juga barang bukti kasus penyebaran hoaks atas adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka berinisial MIK ini akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Jadi MIK ini adalah tersangka yang melakukan pemberitaan bohong hoaks diupload sekitar tgl 2 Januari, berita adanya 7 kontainer di Tanjung Priok,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 28 Februari 2019.

“Jadi hari ini kita akan mengirim sebagai tanggungjawab penyidik mengirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” sambungnya.

Kata Argo, berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada Rabu, 27 Februari 2019 kemarin. Artinya, lanjutnya, polisi menyerahkan seluruh tanggungjawabnya kepada Kejaksaan.

“Sebagai tanggungjawab penyidik untuk hari ini menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya, menyerahkan tersangka dan barbuk ya. Isinya postingan atau capture yang dilakukan oleh tersangka dan juga handphone,” pungkas Argo.

2 dari 3 halaman

Seorang Guru

Sebelumnya, seorang oknum guru berinisial MIK diciduk usai menyebarkan berita bohong alias hoaks, di Lingkungan Metro Cendana, Kota Cilegon, Banten sekira pukul 22.30 WIB, pada Minggu (6/1/2019). Pria berusia 38 tahun itu diamankan usai posting berita tentang adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, MIK merupakan seorang guru yang sehari-hari mengajar di salah satu Sekolah Menangah Pertama di Cilegon. Dari pemeriksaan MIK mengaku jika dirinya merupakan salah satu pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Bahwa dari hasil riksa tersangka, yang bersangkutan adalah seorang guru di daerah Cilegon sana. Dari riksa yang bersangkutan bahwa membuat narasi kalimat postingan di akun itu dibuat sendiri dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut. Mengaku sebagai tim pendukung paslon 02,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

“Tulisan ada @dahnilanzar, ‘Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos. Hayo Pada merapat pasti dari Tionglok tuh’ ,” sambung Argo membacakan tulisan pelaku.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet, Wasekjen Gerindra Terlihat di PN Jaksel

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Andre Rosiade tampak terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang perdana Ratna Sarumpaet. Namun, dia menyangkal kedatangannya untuk menghadiri sidang Ratna.

“Gue enggak ada urusan sama mak lampir, ada urusan lain,” katanya, Kamis (28/02/2019).

Urusan tersebut, kata Andre, adalah persoalan perusahaan. Namun, dia tidak menyebutkan secara gamblang persoalan apa yang dimaksud.

Kendati tidak menghadiri persidangan Ratna Sarumpaet, Andre menyebut pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menginginkan pelaku kasus Ratna segera ditemukan. Dia menyatakan kalau pihaknya adalah korban hoaks Ratna.

“Sidang ini kan dihubung-hubungkan dengan kita nih, yang pasti kan kami (BPN) korban,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Akui Salah

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis (28/2/2019).

Meski begitu, Ratna Sarumpaet merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Ratna Sarumpaet dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Akibat rangkaian cerita seolah-olah memar disertai foto-foto wajah dan kondisi lebam mengakibatkan kegaduhan, keonaran di masyarakat baik di media sosial dan terjadi unjuk rasa,” ungkap jaksa, Kamis (28/2/2019).

Perbuatan Ratna Sarumpaet, sambung Jaksa, dengan mengaku menjadi korban penganiayaan disertai kata-kata dan pemberitahuan kepada banyak orang ternyata berita bohong tersebut telah mencipatakan pro dan kontra di kelompok masyarkat.

“Perbuatan terdakwa (Ratna Sarumpaet) itu melanggar Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” kata jaksa.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Sri Mulyani: BPJS Kesehatan Cuma Gratis Buat Orang Miskin

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan skema berobat gratis yang ada di BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi orang miskin. Bagi para pekerja tetap dan maupun tidak tetap harus membayar iurannya.

“BPJS Kesehatan itu Universal Health Coverage, bukan berarti semua gratis. Yang gratis itu bagi mereka yang miskin. 25% dari penduduk paling miskin. Pekerja tetap dan tidak tetap bayar iuran,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, (28/2/2019).

Sayangnya, sambung Sri Mulyani, tak semua pekerja tidak tetap iurannya berjalan lancar. Bahkan ada yang belum menyetorkan iuran.

“Sehingga ini ada gap. BPJS Kesehatan harus tetap berjalan, kita harus perbaiki siapa yang bayar dan siapa yang disubsidi.”

Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menggunakan instrumen APBN untuk kesehatan dan pendidikan. Sehingga apa yang menjadi tugas pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tetap berjalan.

(das/ara)

Atiqah Hasiholan Soal Sidang Ratna Sarumpaet: Saya Harap Tak Politis

Jakarta – Putri Ratna Sarumpaet, Atiqah Hasiholan, setia mendampingi sang ibunda di sidang dakwaan. Dia berharap persidangan Ratna tidak politis.

“Saya berharapnya tidak ada yang politis dalam hal ini. Saya berharap betul sidang ini, saya berharap dengan penuh rasa hormat kepada hakim bisa mengadili sidang ini ya penuh dengan hati nurani dan juga fakta-fakta yang ada,” kata Atiqah usai sidang Ratna Sarumpaet di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2/2019).

Atiqah mengulangi pernyataan sang ibu di sidang tadi bahwa ada fakta-fakta yang tidak sesuai dari dakwaan yang dibacakan jaksa. Ratna sendiri didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut penganiayaan.

“Tadi seperti ibu sampaikan, itu sudah dimengerti oleh ibu saya tapi memang ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kan tadi udah disampaikan ibu saya. Ya namanya ini kan dakwaan, pasti jaksa tugasnya memang menuntut ibu saya, itu memang tugasnya jaksa dan berarti sekarang tugas kita melakukan pembelaan dengan bukti-bukti yang ada,” paparnya.

“Dakwaanya sih nggak ada yang baru, sesuai dengan penyidikan selama ini aja. Teman-teman pasti sudah tahu juga jadi nggak ada yang baru,” sambung Atiqah.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet bicara soal ‘politik’ dalam perkara yang membawa dirinya sebagai terdakwa hoax penganiayaan. Ratna Sarumpaet meminta perkaranya diungkap terang benderang lewat persidangan.

“Saya sebenarnya, saya salah, oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan, di penyidikan, ada ketegangan luar biasa bahwa memang ini politik. Saya berharap persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini, marilah kita menjadi hero untuk bangsa. Kalau saya dipenjara, nggak masalah. Di atas segalanya, hukum bukan kekuasaan,” tegas Ratna Sarumpaet dalam sidang perdana di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2/2019).
(imk/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usai Pertemuan, Trump: Dialog dengan Kim Jong-Un Sangat Baik

Hanoi – Presiden Amerika Serikat Donald Trump makan malam bersama pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un di Hanoi, Vietnam. Dalam pertemuan itu, Trump menyebut dialog dengan Kim Jong-Un sangat bagus.

“Pertemuan hebat dan makan malam malam di Vietnam dengan Kim Jong Un dari Korea Utara. Dialog yang sangat bagus. Dilanjutkan besok!,” cuit Trump yang dikutip detikcom, Kamis (28/2/2019).

Agenda pertemuan pada besok tidak diungkapkan secara jelas kepada media. Gedung Putih hanya menyebutkan bahwa Trump dan Kim akan ‘bolak-balik’ menggelar sejumlah pertemuan sepanjang Kamis (28/2) besok. Namun, soal waktu maupun lokasi pertemuan belum diumumkan.

Dilansir situs CNN, Trump dan Kim Jong-Un makan malam bersama setelah sesi one-on-one atau pertemuan empat mata selama 20 menit di Hotel Metropole, Hanoi, Vietnam. Kedua pemimpin negara tersebut tampak rileks dan bersahabat.

“Ini makan malam yang menyenangkan,” canda Trump.

Trump dan Kim Jong-Un duduk dalam meja bundar dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan penjabat kepala staf Mick Mulvaney. Trump meminta fotografer untuk membuat dirinya dan Kim terlihat bagus di foto.

“Kita akan mempunyai hari yang sibuk besok,” Trump.

“Hubungan kita adalah hubungan yang sangat spesial,” sambung dia.

Trump juga memuji Korea Utara sebagai negara yang memiliki potensi yang luar biasa termasuk dunia ekonomi. Kim Jong-Un dinilai Trump sosok pemimpin yang hebat.

“Saya pikir negara Anda (Korut) memiliki potensi ekonomi yang luar biasa,” kata Trump.

“Saya pikir Anda (Korut) akan memiliki masa depan yang luar biasa untuk negara Anda, Anda seorang pemimpin yang hebat,” kata Trump kepada Kim. “Kami akan membantu mewujudkannya.” imbuh dia.

(fai/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Tetap Usut Aliran Duit ke DPRD Terkait Meikarta

Jakarta – KPK tak memasukkan dugaan aliran duit dan fasilitas buat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam dakwaan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dkk di kasus dugaan suap Meikarta. Namun, dugaan aliran duit dan fasilitas itu tetap diincar KPK.

“KPK tidak akan berhenti hanya pada orang-orang yang sudah diproses saat ini ya. Ada sejumlah pihak yang diduga sebagai pemberi yang sudah dilakukan penuntutan tinggal ditunggu vonis dan pertimbangan hakimnya. Ada pihak yang diduga sebagai penerima. Pihak lain akan tetap kami kembangkan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Febri menyatakan dugaan aliran duit dan fasilitas untuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu terkait perubahan aturan tata ruang yang juga diduga masih terkait proyek Meikarta. Sedangkan dakwaan Neneng, menurut Febri, difokuskan pada soal dugaan suap terkait perizinan proyek.

“Kenapa pada dakwaan saat ini, untuk para penerima belum dimasukkan misalnya rincian dari dugaan penerimaan dari anggota DPRD, karena dalam konteks dakwaan saat ini fokus KPK adalah membuktikan adanya dugaan suap terkait pengurusan perizinan Meikarta,” ujarnya.

“Sementara keterkaitan tidak langsung terhadap dugaan penerimaan fasilitas atau uang oleh anggota DPRD itu terkait dengan kewenangan anggota DPRD di Kabupaten Bekasi karena ada keinginan atau upaya melakukan perubahan tata ruang,” sambung Febri.

Dia tak menjelaskan soal ada tidaknya penyelidikan baru terkait dugaan aliran duit atau fasilitas ke anggota DPRD ini. Febri hanya menyatakan ada kemungkinan persoalan ini bakal menjadi rangkaian di kasus Meikarta.

“Sangat mungkin menjadi rangkaian ya. Karena secara rinci nanti akan dibuktikan fakta-faktanya pada proses persidangan ini,” ucap Febri.

Dalam proses penyidikan terhadap Neneng sebelumnya, KPK sempat memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi. KPK juga sempat menyatakan ada dugaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu menerima fasilitas wisata bersama keluarganya ke Thailand.

Fasilitas itu, diduga KPK terkait pembahasan rencana detail tata ruang (RDTR) di DPRD yang masih terkait kepentingan Meikarta. KPK juga menyatakan ada pengembalian duit senilai Rp 180 juta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam proses penyidikan kasus ini.

Namun, dalam dakwaan untuk Neneng dan 4 anak buahnya, yaitu Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, tak ada disebut soal dugaan fasilitas wisata ke anggota DPRD itu.

Dalam dakwaan itu, Neneng Hasanah, Jamaludin, Dewi, Sahat, dan Neneng Rahmi didakwa menerima suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Total suap yang diterima disebut sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu (atau sekitar Rp 2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini) sehingga totalnya menjadi Rp 18 miliar lebih.
(haf/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gubernur Siapkan Rp 500 M Perbaiki Jalan yang Disindir Model ABG Cewek

Palembang – Para ABG cewek memprotes jalanan rusak di Ogan Komering Ulu (OKU) dengan menjadi foto model jalan rusak. Pemprov Sumatera Selatan menargetkan perbaikan jalan pada 2019 segera terealisasi dan sudah siapkan dana Rp 500 miliar.

“Kami telah menyiapkan dana perbaikan infrastruktur Rp 500 miliar, dana ini akan digunakan untuk perbaikan jalan-jalan di 17 kabupaten/kota yang ada di Sumsel,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru saat ditemui di Palembang, Rabu (27/2/2019)

Sementara itu, menanggapi jalan rusak di Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu (OKU) yang ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir ini. Herman Deru mengaku telah membagikan anggaran tersebut.

Apalagi di Musi Banyuasin kini menjadi jalan lintas sumatera dan menyebabkan beberapa mobil terguling akibat jalanan rusak dan berlubang. Bahkan di daerah Musi Banyuasin disiapkan Rp 30 miliar.

“Kalau Musi Banyuasin sudah disiapkan Rp 30 miliar sama di Batumarta OKU itu jalan ekstra migrasi kabupaten, tapi kita akan berikan bantuan Rp 11,5 miliar. 17 kabupaten/kota semua dapat,” sambung Herman Deru.

“Untuk daerah Sumsel itu berbeda-beda, tergantung permintaan daerahnya yang prioritas itu apa, kalau jalan ya jalan kita perbaiki. Tapi rata-rata bupatinya minta untuk jalan, ya kita bantu,” kata mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut.

Untuk proses pengerjaan jalan sendiri, Herman Deru memastikan secepatnya jalan rusak akan diperbaiki. Namun dia tetap menunggu proses lelang selesai agar segera terealisasi.

“Sekarang sudah masuk tahap tender Rp 500 miliar. Semua butuh proses. Ya kita mau secepatnya direalisasikan di tahun 2019 ini,” tutup Herman Deru.

Sebagaimana diketahui, ruas jalan lintas timur serta kabupaten/kota di Sumatera Selatan banyak yang rusak. Masyarakat ramai-ramai protes dan meminta pemda segera turun tangan.

ABG di Sumsel protes Jalan Rusak (dok Istimewa-Robby)ABG di Sumsel protes Jalan Rusak (dok Istimewa-Robby) Foto: (dok Istimewa-Robby)

Yang terbaru, di daerah Batumarta, OKU para anak muda memprotes jalan rusak dengan cara yang unik. Mereka berpose layaknya model di jalan rusak digenangi air. Ada yang berpose memancing, ada yang berpose romantis seolah duduk di tepi danau, bahkan ada pula yang mandi lumpur.

Aksinya mereka cukup berhasil karena jepretannya mendapat banyak respons dari masyarakat. Tidak jarang warganet ikut membagikan dan menanggapi fotonya yang di-posting di media sosial.
(ras/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Cermati Isu TKA di Cianjur: Dengan e-KTP kan Bisa Mencoblos

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno ikut menyoroti heboh tenaga kerja asing (TKA) memiliki e-KTP. Dia berharap kepemilikan e-KTP oleh TKA itu tak memberikan dampak negatif pada Pemilu 2019.

“Ya harus kita cermati jangan sampai ini pemilu yang diharapkan masyarakat dilakukan dengan jujur adil diciderai atau dicoreng oleh tentunya kecurigaan masyarakat ada WNA yang memiliki e-KTP, yang akhirnya, dengan e-KTP itu kan bisa ikut mencoblos,” ujar Sandiaga, di Kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Sandiaga meminta semua pihak untuk tak saling menyalahkan soal sengkarut e-KTP ini. Dia meminta agar semua untuk saling mengawasi dan mengawal agar kemunculan e-KTP itu tak mempengaruhi daftar pemilih tetap (DPT) saat Pemilu nanti.
“Jadi mari kita sama-sama jangan saling menyalahkan. Jangan sampai ada penggelembungan suara, jangan ada penyalahgunaan dari identitas tersebut. Pastikan pemilu ini jujur adil,” katanya.

“Dan kita pastinya menjunjung tinggi netralitas penyelangara pemilu, jangan sampai ada ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” sambung Sandiaga.

Kabar mengenai WN asing yang memilik e-KTP heboh di Cianjur. Adalah tenaga kerja asing (TKA) asal China di Cianjur yang memiliki e-KTP ini nomor induk kependudukan (NIK)-nya muncul di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Awalnya, beredar foto identitas mirip e-KTP itu memang nyaris identik dengan e-KTP penduduk Indonesia yang kebanyakan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Yang membedakan adalah ada kolom kewarganegaraan dan masa berlaku yang tidak seumur hidup.

Di kolom alamat, diketahui TKA berinisial GC tersebut tinggal di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur. Identitas mirip e-KTP itu sendiri dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

KPU pun menjelaskan duduk perkara kemunculan NIK TKA China di Cianjur dalam DPT Pemilu 2019. NIK TKA China berinisial GC itu muncul di DPT ketika dimasukkan bersama nama WNI berinisial B.

Masalahnya ternyata ada pada perbedaan NIK Pak B (warga negara Indonesia) di e-KTP dengan DPT yang bersumber dari DP4 Pilkada 2018. Pak B tetap bisa mencoblos pada Pemilu 2019, sedangkan GC (warga negara China) tidak bisa mencoblos.

“Poin pentingnya adalah Bapak GC dengan NIK ini tidak ada di DPT Pemilu 2019. Poin pentingnya itu,” tegas ujar komisioner KPU Viryan Aziz.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>