Polisi Sudah Periksa 10 Saksi di Kasus Ramyadjie Priambodo

JakartaRamyadjie Priambodo (RP) ditangkap polisi dalam kasus pembobolan rekening modus skimming. Sepuluh orang saksi sudah diperiksa polisi terkait kasus itu.

“10 orang saksi sudah kita periksa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Untuk tersangka, Argo mengatakan Ramyadjie berperan seorang diri.

Dalam kasus ini, polisi saat ini sedang menyusun berkas perkasa kasus untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan berkas nantinya agar kasus tersebut dapat segera disidangkan.

“Saat ini kita sedang pemberkasan penyelesaian berkas perkara,” jelas Argo.

Ramyadjie ditangkap polisi di sebuah apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, pada 26 Februari 2019. Polisi menangkapnya setelah menyelidiki laporan dari pihak bank yang menjadi korban pembobolan rekening.

Dari tangan tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti. Mulai dari kartu-kartu ATM hingga mesin ATM disita darinya.
(gbr/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menag Lukman Hakim Siap Jadi Saksi Kasus Jual Beli Jabatan yang Libatkan Romahurmuziy

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta maaf dan menyatakan kekecewaannya atas tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, Romahurmuziy ditangkap atas dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Lukman mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus ini. Ia juga mengaku siap untuk dipanggil sebagai saksi bila diperlukan.

Menurutnya, hal ini adalah sebuah pelajaran berharga untuk Kemenag dalam meningkatkan integritasnya.

“Itu nggak perlu ditanyakan lagi. Eksplisit saya mengatakan, kita semua di Kemenag akan mendukung penuh seluruh upaya mengungkap dan menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya,” tutur Lukman di Kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Saksi: Helikopter Jatuh di Tasikmalaya Sempat Terbang Rendah

Tasikmalaya – Helikopter tipe BO-105M PK-EAH jatuh di kawasan Situhiang, Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saksi mata melihat helikopter berisi empat orang itu terbang rendah sebelum mengalami kecelakaan.

“Saya lihat helikopter sempat terbang rendah. Tadi saya lagi di jalan. Tiba-tiba helinya jatuh,” kata Eri Purwanto di lokasi kejadian, Sabtu (16/3/2019).

Insiden kecelakaan ini, sambung dia, berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Mengetahui peristiwa tersebut, warga setempat bergegas memberikan pertolongan.


Dia menjelaskan helikopter berisi empat orang. “Di antaranya ada satu perempuan,” ucap Eri.

Helikopter ini jatuh di lereng tebing Pasir Ipis. Pantauan di lokasi, bangkai helikopter berada di lereng dan tersangkut bambu serta pepohonan dengan posisi kepala menukik ke bawah. Selain dua baling-baling patah, kaca depannya pecah.

“Di dalam helikopter ada empat orang. Semuanya selamat dan dibawa ke rumah sakit. Info dari masyarakat, helikopter sempat terbang rendah,” tutur Kapolsek Lewisari AKP wahyudin.

Identitas korban yaitu Fuad Humran (pilot), Agung Raharja (Co pilot), R Johny Fajar Sofyan (penumpang) dan Tuti Budiawati (penumpang). Fuad luka ringan dan tiga lainnya luka berat. Mereka dibawa ke RS Singaparna Medika Citrautama (SMC) Tasikmalaya.

(bbn/bbn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita Saksi: Penangkapan Rommy oleh KPK Diwarnai Kejar-Kejaran

SurabayaKetum PPP Romahurmuziy diduga ditangkap KPK di halaman pintu keluar Hotel Bumi Surabaya, pukul 08.00 wib. Penangkapan Rommy sempat diwarnai drama kejar-kejaran.

Saksi mata di lokasi mengatakan sekitar pukul 08.00 WIB, dia melihat ada seorang pria keluar dari pintu keluar Hotel Bumi Surabaya. Saat keluar, pria tersebut nampak berlari dan diikuti oleh beberapa orang lainnya yang mengejar di belakangnya.

“Jam 8-an lihat orang lari keluar dari situ. Saya posisi di sini (di seberang hotel). Ada yang ngejar, sekitar 5an,” kata seorang petugas Linmas Surabaya yang sedang menjaga JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di seberang Hotel Bumi di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jumat (15/3/2019).


Petugas Linmas wanita yang enggan disebutkan namanya tersebut juga mendengar ada keributan di lokasi. Dia juga mendengar ada suara ramai orang-orang yang berteriak hendak menangkap.

“Iya rame gitu, denger teriakan juga,” lanjutnya.

Petugas Linmas itu pun bergegas untuk menghampiri keributan tersebut, dia akhirnya naik lift untuk menyeberangi JPO. Namun, saat dia masih berada di JPO, keributan itu telah usai.

“Saya pikir ada orang bertengkar, ternyata ada yang tertangkap. Waktu saya samperin, saya lihat dari atas lift, eh sudah selesai. Kabarnya sih KPK, tapi ndak pakai seragam, cuma pakai kemeja,” imbuhnya.

Selain itu, petugas tersebut juga melihat dengan jelas beberapa orang yang melakukan penangkapan juga membawa selembar kertas.

“Kelihatan jelas kok ada kertas putih,” ungkap petugas tersebut.

Setelah penangkapan, petugas itu juga melihat beberapa orang sudah langsung kembali ke dalam hotel. Situasi pun kembali normal.

“Langsung masuk lagi ke hotel, mungkin mobilnya ada di hotel,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Sales dan Marketing Hotel Bumi Surabaya Endah Retnowati membenarkan jika Ketum PPP Romahurmuziy saat itu memang menginap di Hotel Bumi. Namun pihaknya sama sekali tidak mengetahui soal penangkapan yang dilakukan oleh KPK.

“Saya tidak tahu detailnya. Dan saya tidak bisa memberikan informasi apapun karena saya tidak tahu kejadiannya. Betul, Pak Romi memang menginap di Hotel Bumi Surabaya,” kata Retno kepada detikcom melalui sambungan telepon.
(bdh/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saksi Ahli Sebut Kata ‘Idiot’ Ahmad Dhani Merendahkan Orang

Surabaya – Saksi Ahli Bahasa Andik Yulianto memberikan keterangan dalam sidang Ahmad Dhani. Ia menyebut kata ‘idiot’ yang diucapkan Dhani bisa diartikan merendahkan orang.

“Dalam KBBI kata-kata itu, secara lisan dan tulis memiliki arti merendahkan seseorang. Arti bahasa itu tidak banyak diketahui oleh orang lain. Yang membuat orang tersinggung,” kata Andik dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surbaya, Jalan Arjuna, Selasa (12/3/2019).

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim R Anton Widyopriyono, Andik kemudian menjelaskan lebih jauh mengenai arti kata ‘idiot’. Menurutnya kata tersebut merupakan serapan.


“Di KBBI adalah taraf berpikir paling rendah, kalau dikaitkan dengan IQ maknanya, bahwa yang di luar itu memiliki taraf berfikir rendah,” imbuh Andik.

Persidangan tersebut kembali memutar video ‘idiot’ yang beredar luas di media sosial beberapa bulan lalu. Menurut Andik, pada video tersebut Dhani mengatakan kata ‘ini idiot’ dengan gestur melihat keluar (luar Gedung Hotel Majapahit).

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli, Kuasa Hukum Dhani, Aldwin Rahadian mempertanyakan keabsahan sertifikasi saksi ahli. Menurutnya saksi ahli bukanlah ahli forensik linguistik.

“Apakah saudara saksi seorang ahli Forensik Linguistik atau bukan?,” kata Aldwin.

Saksi menjawab pertanyaan tersebut dengan mengaku sebagai lulusan analisis wacana yang merupakan bagian dari forensik linguistik.

Sidang diawali dengan penjelasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Hari Basuki. Awalnya JPU berencana menghadirkan tiga saksi ahli. Namun yang bisa hadir hanya satu saksi yakni Andik Yulianto sebagai ahli bahasa.

“Hari ini harusnya tiga saksi direncanakan hadir. Namun hanya satu saksi ahli yang bisa datang,” kata JPU Rahmat Hari Basuki.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menpora Bakal Dipanggil Jadi Saksi di Sidang Suap Hibah KONI

Jakarta – KPK menyatakan bakal memanggil saksi-saksi yang pernah diperiksa pada tahap penyidikan kasus dugaan suap hibah KONI. Saksi-saksi itu termasuk Menpora Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

“Untuk proses persidangan, tentu kami akan memanggil saksi yang pernah diperiksa sebelumnya. Apa dari unsur pejabat-pejabat di Kemenpora ataupun saksi-saksi yang namanya sudah disebut dalam dakwaan tersebut. Nanti JPU yang akan mengajukan siapa yang dipanggil, misalnya Menpora atau staf ahli atau deputi di Kemenpora atau Ketua KONI,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

Febri juga mengatakan KPK bakal mendalami peranan pihak lain dalam kasus ini. Nantinya fakta-fakta lebih lanjut bakal dibeberkan di persidangan.

“Pasti didalami. Peran pihak lain juga akan diuraikan di persidangan. Ada cukup banyak ya saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Mulai level Menpora, kemudian deputi di Kemenpora, tim verifikasi Kemenpora, juga penjabat di KONI. Nah, peran dan pengetahuan masing-masing ini itu akan kita uraikan di pengadilan,” jelasnya.

Nama Miftahul Ulum sebelumnya disebut dalam dakwaan Ending Fuad Hamidy selaku Sekjen KONI dan Johny E Awuy selaku Bendahara KONI. Keduanya didakwa memberikan suap kepada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana dan dua staf Kemenpora bernama Adhi Purnomo dan Eko Triyanta.

Jaksa menyebut dugaan suap itu diberikan agar Mulyana, Adhi, dan Eko membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. Nah, dalam rangkaian pemberian suap itu rupanya diduga ada main mata yang melibatkan Miftahul.

“Bahwa untuk memperlancar proses persetujuan dan pencairan dana bantuan tersebut, telah ada kesepakatan mengenai pemberian commitment fee dari KONI pusat kepada pihak Kemenpora sesuai arahan dari Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam Nahrawi selaku Menpora kepada terdakwa dan Johny E Awuy,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan dengan terdakwa Ending di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/3).
(haf/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saksi Beberkan Jasa Irwandi Yusuf untuk Rakyat Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Mantan asistensi Gubernur Aceh, Bahtiar Abdullah menyatakan, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf banyak melakukan usaha selama menjabat sebagai kepala daerah, salah satunya pada bidang pendidikan. Bahtiar menyebut, Irwandi membuat program beasiswa untuk rakyat Aceh.

“Setelah dia jadi Gubernur itu, saya lihat banyak usaha-usahanya untuk membantu rakyat Aceh, seperti meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, sosial, dengan program-programnya,” kata Bahtiar saat bersaksi untuk Irwandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/3/2019).

Selain itu, lanjut Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Irwandi Yusuf juga telah banyak membuat program untuk kesejahteraan rakyat Aceh seperti Aceh Hebat, Aceh Pandai. dan Aceh Bermartabat. 

“Dari situ saya lihat banyak program itu yang telah disusun tetapi sayang belum sempat terlaksana,” tegas Bahtiar.

Sementara itu, Irwandi Yusuf mengaku telah membuat program beasiswa selama menjabat sebagai Gubernur. Dia menyebut, hampir ribuan masyarakat di Aceh mendapat program beasiswa hingga tamat pendidikan.

“Ada 2.600 orang yang saya kirim ke luar negeri, di dalam negeri saya nggak tahu jumlahnya. Kemudian di Aceh kan pascakonflik dan tsunami banyak anak yatim dari tahun 2008 saya rintis dan 2009 direalisasi dan berikan beasiswa kepada 120 ribu anak yatim, anak SD sampai tamat SMA,” ucap Irwandi Yusuf.

Mantan kombatan GAM ini mengaku mendanai program beasiswa untuk rakyat Aceh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). “Dari dana APBA, kemudian saya tekankan lagi pada 2017 menjadi Rp 2,4 juta per-anak,” pungkas Irwandi.

Saksi Ungkap Kejelian Irwandi Yusuf Saat Periksa Anggaran

Liputan6.com, Jakarta – Mantan tim asistensi Gubernur Aceh M Nur Djuli memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Dalam keterangannya, dia menyebut Irwandi Yusuf telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik.

“Memang benar, beliau lah yang mewajibkan tim-tim untuk melihat tentang anggaran, tentang semuanya,” kata Djuli di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/3/2019).

Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini menyebut, saat melakukan pemeriksaan anggaran di Provinsi Aceh, Irwandi Yusuf menganjurkan agar itu tidak dilakukan sendiri. Ini dimaksudkan demi transparansi anggaran.

“Bahkan kalau memeriksa anggaran tidak hanya sendiri, ada yang dicoret, ini tidak boleh, itu jelas,” ucap Djuli.

Mantan kombatan ini pun menyebut, terjeratnya Irwandi dalam kasus suap dan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kegeraman dari banyak mantan kombatan GAM.

Namun, ia coba menenangkan mereka dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengadilan.

“Teman-teman GAM kecewa, kenapa? Jadi ini menjadi tugas kami untuk menenangkan, meredam bahwa kita harus melihat pelaksanaan hukum yang berlaku, jangan gegabah, sebab mudah sekali mencetuskan emosi yang tidak sehat,” ujar Djuli.

Oleh karena itu, Djuli yang merupakan orang dekat Irwandi ini mengaku telah menenangkan para kombatan GAM terkait kasus yang menjerat Irwandi Yusuf.

“Banyak yang datang ke saya, melalui email atau Whatsapp. Saya minta sabar kepada pengadilan, itu yang selalu saya coba jelaskan di lapangan,” ucap Djuli.

Hercules Minta Bebas, Pengacara: Tak Ada Saksi Lihat Perusakan Lahan

Jakarta – Terdakwa Hercules Rosario Marshal meminta dibebaskan dari kasus perusakan lahan dan ruko milik PT Nila Alam di Kali Deres, Jakarta Barat. Kuasa hukum Hercules, Anshori Thoyib mengungkapkan, tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan jaksa penuntut umum yang melihat Hercules melakukan atau memerintahkan perusakan lahan.

Hal ini diungkapkan Anshori saat membacakan surat pleidoi di persidangan yang berlangsung di PN Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (6/3/2019). Dia menyebut, tuntutan tiga tahun menurut pasal 170 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) gugur karena tidak ada yang melihat Hercules terlibat perusakan di lahan PT Nila Alam.

“Bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan oleh saudara dan saudari Jaksa Penuntut Umum yang melihat atau menyaksikan tidak Hercules Rosario Marshal alias Hercules pada saat kejadian menyuruh atau memberikan komando atau melakukan perusakan terdapat engsel pintu kantor PT Nila Alam,” ucap Anshori.

Anshori meminta majelis hakim untuk memutus Hercules tidak bersalah dan bebas. Hal ini karena Hercules tidak terbukti dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan perusakan barang seperti yang tertuang dalam tuntutan.

“Menyatakan terdakwa Hercules Rosario Marshal alias Hercules tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” kata Anshori.

“Membebaskan Terdakwa Hercules Rosario Marshal dari segala Dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum,” imbuhnya.

Hakim pun memberikan kesempatan kepada Hercules untuk berbicara. Hercules merasa difitnah atas kasus ini.

“Saya merasa tidak adil difitnah, 170 itu JPU tidak jelaskan, hanya bersama-sama. Tidak jelaskan siapa yang keroyok, dan siapa yang ramai-ramai. Itu ada pelakunya, Bobi cs,” kata Hercules.

Hercules Minta Bebas, Pengacara: Tak Ada Saksi Lihat Perusakan LahanFoto: Hercules saat persidangan di PN Jakarta Barat (Arief-detikcom).

Hercules menambahkan, dirinya hanya melihat pemasangan plang. Menurut Hercules, hal itu diamini oleh saksi.

“JPU hadirkan saksi dan para saksi tidak lihat saya di hari pindahkan pintu (masuk lahan) dari barat ke timur. Semua tidak lihat saya kecuali saat pemasangan plang,” kata Hercules.

Sebelumnya JPU menuntut Hercules tiga tahun penjara. Jaksa menyebut Hercules terbukti melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Jaksa menilai Hercules terbukti melanggar unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Selain itu, menurut jaksa, unsur bersama-sama melakukan tindak pidana juga terbukti.
(aik/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>