Erick Thohir: Ma’ruf Amin Sudah Latihan Debat Kemarin

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, mengatakan, calon wakil presiden Ma’ruf Amin sudah latihan debat pada Senin 14 Januari kemarin. Sedangkan calon presiden Jokowi, tidak latihan karena sudah terbiasa.

Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Jokowi dan sejumlah Ketum Parpol Koalisi Indonesia Kerja di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta.

“Cawapres ada latihan kemarin sempat sekali. Karena kan beliau harus terbiasa dengan sistem debat. Kalau Pak Jokowi sudah biasa sudah berapa kali,” ucap Erick di lokasi, Selasa (15/1/2019) malam.

Dia menegaskan, untuk Jokowi sendiri sifatnya mengalir saja, tergantung situasi lapangan. Pasalnya, ada beberapa perubahan dalam debat perdana 17 Januari mendatang.

“Mungkin situasional lapangan saja. Yang mungkin beliau ingin lihat. Karena dalam debat pertama ini, sepertinya agak berubah. Contoh ada penonton di belakang beliau yang duduk kan. Konsepnya itu kan belum pernah. Mungkin beliau mencoba ingin melihat. Oh seperti ini tempat duduknya. Hal itu seperti biasalah,” ungkap Erick.

Dia menegaskan, pihaknya sampai sekarang belum menjadwalkan adanya latihan bareng antara Jokowi dan Ma’ruf.

“Saya rasa belum di schedule. Saya rasa sih mereka sudah punya komunikasi yang sangat bagus,” jelas Erick.

Dia pun mengungkapkan, untuk hasil latihan Ma’ruf Amin sejauh ini berjalan baik. Dirinya pun meminta untuk nanti melihat sendiri saat hari H.

“Alhamdulillah bagus, beliau sangat serius sekali dalam mempersiapkan latihan ini. Kita lihatlah nanti,” kata Erick.

Dia menuturkan, tidak akan ada kejutan. Yang pasti bagaimana menyampaikan dan memberikan program baik untuk masyarakat.

“Jangan kejutan terus dong. Masa Kiai kejutan. Tapi, bagaimana beliau bisa memberikan program-program yang baik. Dan hal ini yang sangat positif yang saya rasa,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Kumpul dengan Para Ketum

Sebelumnya, Presiden RI yang juga maju sebagai calon presiden 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi, hari ini berkumpul dengan para Ketua Partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Dia mengatakan, hanya membahas soal evaluasi yang sudah dilakukannya.

“Pertemuan rutin dalam rangka evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua partai koalisi Indonesia Kerja dan ke depan apa yang kita lakukan. Bicara yang ringan-ringan. Banyak makananya, bicaranya sedikit,” ucap Jokowi usai pertemuan di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Selasa (15/1/2019) malam.

Dia menegaskan, tidak ada wejangan untuk persiapan debat dari para Ketum. Hanya evaluasi saja yang sudah dilakukan saat ini.

“Bicara, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Intinya itu saja. Saya kira semuanya baik-baik,” jelas Jokowi.

Saat ditanya, apakah hari ini juga melakukan latihan debat, mengingat agendanya hari ini semuanya bersifat internal. Dia menepisnya.

“Enggak, enggak. Debat aja pakai latihan,” ungkap Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bertemu Ketum Parpol Koalisi, Jokowi: Evaluasi yang Sudah Dikerjakan

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) selesai menggelar pertemuan bersama ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Jokowi mengatakan rapat membahas evaluasi apa yang telah dilakukan KIK.

“Ini pertemuan rutin, dalam rangka evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua partai Koalisi Indonesia Kerja dan ke depan apa yang (akan) kita lakukan,” kata Jokowi usai rapat di Resto Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Jokowi tidak mengungkapkan detail isi pembahasan rapat. Dia mengatakan rapat hanya membahas hal-hal yang ringan.
“Ya bicara yang ringan-ringan, yang paling penting sudah banyak makannya bicaranya sedikit tapi banyak makannya,” ujarnya.
“Ini tadi bicara mengevaluasi apa yang telah kita lakukan itu saja. Saya kira semuanya baik-baik biar dilanjutkan Pak Rommy,” lanjutnya.

Jokowi pun menjawab santai saat ditanya soal isi rapat yang membahas persiapan debat capres-cawapres. “Nggak ada, debat saja pakai latihan,” ucapnya.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi: Debat Aja Pakai Latihan

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi, hari ini berkumpul dengan para Ketua Partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Dia mengatakan, pertemuan tersebut membahas soal evaluasi tugas yang telah dilakukan.

“Pertemuan rutin dalam rangka evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua partai koalisi Indonesia Kerja dan ke depan apa yang kita lakukan. Bicara yang ringan-ringan. Banyak makananya, bicaranya sedikit,” ucap Jokowi usai pertemuan di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Selasa (15/1/2019) malam.

Dia menegaskan, tidak ada wejangan untuk persiapan debat dari para Ketum.

“Bicara, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Intinya itu saja. Saya kira semuanya baik-baik,” jelas Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mengaku tak berlatih untuk persiapan debat capres cawapres.

“Enggak, enggak. Debat aja pakai latihan,” ungkap Jokowi.

Saat ditegaskan lagi, apakah tadi membahas persiapan debat? Dia hanya mengatakan. “Enggak, enggak,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Bahas Persiapan Debat

Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy tak menepis, semuanya juga membahas persiapan debat. “Persiapan debat pertama juga dibahas,” jelas Rommy.

Sementara, Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyebut pertemuan itu penuh canda tawa.

“Dalam santap malam juga penuh tawa canda. Pak Jokowi juga sangat menikmati santap malam bersama para ketum parpol,” kata Rofiq saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Rofiq mengungkap menu jamuan yang disajikan. Jokowi bersama para ketua umum santap sajian khas Nusantara.

“Menu Nusantara menjadi sajian. Tempe mendoan, ayam goreng, cumi bakar dan kopi khas Indonesia,” imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cegah Penyelundupan, Pemerintah Gelar Operasi Bersama di Wilayah Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggelar operasi bersama rutin di beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang rawan kegiatan penyelundupan. Beberapa waktu belakangan setidaknya operasi bersama dilakukan di empat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Operasi bersama dalam rangka pengawasan lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan Indonesia, 

BKIPM bersama TNI AL Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), DKP Kabupaten Nunukan, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), petugas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kantor Imigrasi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menggelar Operasi Bersama di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada 18-19 Oktober 2018.  Salah satunya perairan sekitar Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Selanjutnya pada 7-8 November 2018, operasi bersama kembali digelar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Sabang dan Selat Malaka. Dalam kegiatan tersebut turut serta Komisi II DPR RI, Pangkalan Utama TNI I Sabang, Polisi Perairan Aceh, dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo.

Operasi bersama kembali dilakukan pada 22 Desember 2018 di jalur tikus perbatasan darat Indonesia (Entikong) dan Malaysia. Satgas Pamtas Yonif 511 (TNI), Stasiun Karantina Pertanian Entikong, BIN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Imigrasi, Bea Cukai, Polsek Entikong, Komando Rayon Militer (Koramil) Entikong, Pos PSDKP Entikong, hingga pelajar dan mahasiswa turut serta dalam operasi bersama BKIPM tersebut.

Operasi bersama dilanjutkan di Batam, yaitu di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura pada 8-9 Desember 2018 lalu. Dalam kegiatan tersebut BKIPM bersama Bea Cukai, Pangkalan Angkatan Laut Indonesia (Lanal), Polair, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PSDKP, dan Dinas Perikanan Batam melakukan pengamanan sesuai dengan pedoman Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.

Kepala BKIPM Rina mengatakan, operasi bersama tersebut digelar dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia. Menurutnya kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan penegakan hukum demi mencapai kedaulatan ekonomi.

“Ini merupakan upaya kita dalam mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan,” tutur Rina di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut Rina, kawasan perbatasan ini sering dijadikan perlintasan aktivitas pengiriman barang secara ilegal, termasuk komoditas perikanan seperti benih lobster. “Ini adalah bentuk sinergitas instansi terkait. Kita menggabungkan potensi aparat penegak hukum agar optimal dalam meminimalisir potensi penyelundupan di berbagai wilayah perairan Indonesia,” tambah Rina.

Meskipun tak ditemukan adanya kegiatan penyelundupan, illegal fishing, dan destructive fishing dalam rangkaian operasi ini, namun Rina mengatakan operasi pengawasan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala.

“Kita tidak boleh lengah. Kegiatan penyelundupan masih marak terjadi dan selalu melihat celah. Mungkin saja mereka sengaja menghindar karena sudah mendengar bocoran adanya operasi,” imbuh Rina.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyebutkan, koordinasi lintas sektoral ini telah menjadi tugas pokok BNPP. Tujuannya adalah untuk merencanakan program di perbatasan demi kesejahteraan rakyat.

“Kita tahu bahwa indonesia wilayahnya sebagian besar terdiri dari laut dan sumber daya terbesarnya ada di laut. Untuk itulah sumber daya yang ada ini harus kita jaga. Sumber daya alam yang besar ini harus dimanfaatkan menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga kedaulatan terhadap sumber daya, kedaulatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Herman Khaeron beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua instansi terkait dan para stakeholder sektoral yang telah menggelar operasi bersama. 

Dia mencontohkan Sabang di Aceh misalnya merupakan pintu masuk dari barat Indonesia yang merupakan perbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan India, sehingga pengawasan di wilayah ini dinilai sangat penting.

“Wilayah perbatasan ini merupakan wilayah strategis ditinjau dari berbagai aspek baik geopolitik maupun geostrategis. Untuk itu tentu kita harus menyeriusi ini, dan ke depan, Sabang khususnya dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Alat Pendeteksi Bencana Akan Dijaga Anggota TNI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar alat pendeteksi bencana alam dijaga oleh TNI.

Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat perintah untuk menjaga dan mengamankan alat pendeteksi bencana.

“Saya laporkan ke Bapak Presiden, kalau boleh alat deteksi ini dianggap ‎sebagai obyek vital nasional yang harus diamankan oleh unsur TNI. Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat ini dijaga oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut dia, penjagaan ini untuk mencegah alat pendeteksi bencana mengalami kerusakan dan hilang baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Doni mengaku pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk pemeliharaan alat pendeteksi bencana.

“Selama ini alat sudah dipasang, dikelola oleh BMKG bersama BPPT. Habis itu tidak ada kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. Menjaga ini kan butuh biaya‎,” katanya.

Doni mengatakan berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) alat pendeteksi bencana alam di sejumlah titik mengalani kerusakan serta hilang. Untuk itu, dia berjanji segera memperbaiki alat pendeteksi yang rusak serta melakukan pengadaan terhadap alat yang hilang.

“Tadi pagi kita sudah rapat, saya katakan kalau boleh kurang dari tiga bulan mulai dari perencanaan sampai pengadaan alat dan tergelar. Kita kan tidak tahu bisa saja terjadi bencana detik ini, jam ini minggu ini bulan depan dan sebagainya,” jelas Doni.

2 dari 3 halaman

Evaluasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat.Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi Setujui Alat Pendeteksi Bencana Dijaga TNI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar alat pendeteksi bencana alam dijaga oleh TNI.

Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat perintah untuk menjaga dan mengamankan alat pendeteksi bencana.

“Saya laporkan ke Bapak Presiden, kalau boleh alat deteksi ini dianggap ‎sebagai obyek vital nasional yang harus diamankan oleh unsur TNI. Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat ini dijaga oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut dia, penjagaan ini untuk mencegah alat pendeteksi mengalami kerusakan dan hilang baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Doni mengaku pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk pemeliharaan alat pendeteksi bencana.

“Selama ini alat sudah dipasang, dikelola oleh BMKG bersama BPPT. Habis itu tidak ada kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. Menjaga ini kan butuh biaya‎,” katanya.

Doni mengatakan berdasarka laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) alat pendeteksi bencana alam di sejumlah titik mengalani kerusakan serta hilang. Untuk itu, dia berjanji segera memperbaiki alat pendeteksi yang rusak serta melakukan pengadaan terhadap alat yang hilang.

“Tadi pagi kita sudah rapat, saya katakan kalau boleh kurang dari tiga bulan mulai dari perencanaan sampai pengadaan alat dan tergelar. Kita kan tidak tahu bisa saja terjadi bencana detik ini, jam ini minggu ini bulan depan dan sebagainya,” jelas Doni.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Dipastikan dalam Kondisi Baik

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat.Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujarnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

‎Kepala BNPB Usul Alat Deteksi Tsunami Dijaga Layaknya Objek Vital Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar alat pendeteksi tsunami mendapatkan pengamanan layaknya objek vital. Hal ini untuk mencegah alat pendeteksi tersebut rusak dan hilang.

“Sebagian alat deteksi tsunami‎ memang hilang. Ada juga yang alatnya masih ada tapi tidak berfungsi. Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden bahwa kalau boleh alat-alat deteksi ini dianggap sebagai ‘objek vital nasional’. Dan harus diamankan oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Doni menjelaskan, apabila alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi akan sangat berbahaya lantaran masyarakat di pesisir pantai tidak mendapat informasi tsunami. Alhasil, akan menimbulkan korban banyak.

“Artinya kalau terjadi sesuatu tsunami korbannya sangat banyak. Korban bisa saja melampaui korban tsunami yang sebelumnya,” katanya.

‎Doni menuturkan Presiden Jokowi memberikan arahan kepada untuk segera melakukan pemasangan tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan rawan bencana. Ada dua wilayah yang rawan terhadap bencana.

“‎Untuk lokasi pemasangan tanda peringatan, itu sesuai dengan pendapat para pakar mulai dari selat Sunda, kawasan timur hingga selatan Pulau Jawa dan kawasan barat Sumatera,” jelas Doni.

2 dari 3 halaman

Evaluasi Peringatan Dini Bencana

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat. Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujar Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kala Dubes Tantowi Berakhir Pekan bersama Warganya di Auckland

Auckland

Menjalin komunikasi dan bersilaturahmi dengan warganya adalah hal rutin yang biasa dilakukan duta besar Indonesia di Wellington, Tantowi Yahya.

Akhir pekan (12/1/2019) kemarin misalnya, ia menyambangi warga Indonesia di Kota Auckland. Ia bertatap muka dan bercengkerama dengan sekitar 200 orang, yang antara lain terdiri atas para profesional, pelajar, mahasiswa, anak-anak, dan ibu rumah tangga.

Sebaliknya, bagi para warga, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk bertanya dan curhat mengenai berbagai hal yang selama ini kerap mereka pendam. Untuk diketahui, data terakhir ada kurang-lebih 7.000 warga Indonesia yang tinggal di Selandia Baru.

Tantowi sangat mengapresiasi kehadiran mereka dan menyampaikan betapa pentingnya peran dan posisi warga dalam menjaga image Indonesia. Dari merekalah orang Selandia Baru mengenal, memahami, dan akhirnya mencintai Indonesia.

“Pertemuan seperti ini adalah kesempatan baik untuk menjelaskan banyak hal penting seperti berbagai pelayanan yang disediakan oleh KBRI. Event politik seperti pemilu serentak yang tinggal 4 bulan lagi, berbagai kerja sama kedua negara yang bisa mereka manfaatkan, dan lain-lain,” ujar Tantowi dalam keterangan KBRI Wellington.

Dalam pertemuan seperti ini, Tantowi selalu membangun dialog, komunikasi dua arah yang sangat diapresiasi oleh warga. Dengan latar belakangnya sebagai penyanyi, bahkan tak jarang dia ditodong untuk bernyanyi–dan ia dengan sukacita memenuhi permintaan tersebut.

“Yang penting komunikasi nyambung dan pesan nyampe-lah, he-he-he…,” cetus pria yang juga politisi dari Partai Golkar tersebut.

Ketika Dubes Tantowi Berakhir Pekan bersama WarganyaFoto: dok. KBRI Wellington

Terkait pemilu, secara khusus ia mengapresiasi kesadaran warga Indonesia di Selandia Baru yang sebagian besar sudah mendaftar sebagai pemilih.

Dwi kewarganegaraan & Kesempatan bekerja

Dwi kewarganegaraan adalah isu yang paling sering ditanyakan oleh warga. Bahkan dalam dialog dengan Presiden Jokowi di Wellington Maret tahun lalu. Pertanyaan seperti ini pun dimunculkan oleh warga yang bertanya.

Beberapa negara, di antaranya Filipina, memperbolehkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda. Itulah mengapa warga Filipina sangat banyak di Selandia Baru. Dengan status sebagai warga negara, mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Ini sering menjadi pemicu warga berulang kali menanyakan hal itu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Tantowi menjelaskan hal itu sulit terealisasi, salah satunya karena bertentangan dengan Sumpah Pemuda untuk bertanah air satu, Indonesia. Sebagai mantan anggota DPR RI, dia tahu pasti suasana kebatinan di Dewan yang tidak mendorong wacana tersebut.

Terkait lapangan pekerjaan, pemerintah Selandia Baru memberlakukan persyaratan yang ketat meski mereka memerlukan banyak tenaga kerja asing. Namun, untuk orang-orang asing dengan kemampuan khusus dan lagi dibutuhkan, diberlakukan persyaratan yang lebih lunak, misal untuk sektor IT, kesehatan, perhotelan, dan perkebunan.

Untuk perkebunan, khususnya untuk pemetik buah musiman, Tantowi menjelaskan, telah banyak diisi oleh tenaga kerja dari Indonesia. Demikian juga untuk penyembelih hewan Halal (halal slaughter).

Menurut Tantowi, saat ini KBRI dan beberapa kementerian dan lembaga terkait di Indonesia sedang mengupayakan agar kita bisa memanfaatkan peluang kerja melalui visa liburan kerja (working holiday visa). Setiap musim panas, ribuan mahasiswa dari Eropa dan Amerika bekerja sambil liburan selama 4-6 bulan di Selandia Baru dengan menggunakan visa ini.

“Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi dalam waktu dekat,” jelas Dubes Tantowi mengakhiri pertemuan yang ditutup dengan santap malam bersama sambil mendengarkan sajian tari dan lagu dari warga.

“Bekalnya sebagai public speaker dan entertainer membuat pidato Pak Dubes tidak pernah membosankan. Segar karena banyak joke, diselingi kuis dengan hadiah-hadiah menarik dan tak segan pula beliau nyanyi buat kita. Pokoknya lengkap deh,” tutur satu warga yang sering hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh KBRI.

Ketika Dubes Tantowi Berakhir Pekan bersama WarganyaFoto: dok. KBRI Wellington


(a2s/van) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gedung Putih Minta Militer AS Susun Rencana Serangan terhadap Iran

Washington – Gedung Putih telah meminta militer Amerika Serikat menyusun rencana serangan terhadap Iran tahun lalu. Permintaan ini telah mengagetkan Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri AS.

Media ternama AS, The Wall Street Journal melaporkan, langkah itu dilakukan setelah serangan mortir dilancarkan oleh sebuah kelompok terkait Iran ke kawasan diplomatik di Baghdad, Irak, tempat beradanya Kedutaan Besar AS pada September 2018 lalu. Tak ada yang terluka akibat mortir yang mendarat di areal terbuka itu.

Namun Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) berupaya mengembangkan respons keras AS terhadap serangan berskala kecil itu, termasuk opsi untuk menyerang Iran. Tak pelak lagi, hal itu membuat kaget banyak pihak.

“Itu benar-benar membingungkan orang-orang,” ujar mantan pejabat senior pemerintahan AS kepada The Wall Street Journal seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (14/1/2019).

Dalam sebuah rapat NSC, wakil penasihat keamanan nasional saat itu, Mira Ricardel menyebut serangan mortir di Irak tersebut sebagai “aksi perang” dan menyerukan adanya respons keras AS.

“Orang-orang kaget. Sungguh membingungkan bagaimana angkuhnya mereka soal menyerang Iran,” imbuhnya.

Meski Departemen Pertahanan kemudian memang mengembangkan proposal untuk kemungkinan serangan terhadap Iran, namun tidak jelas apakah proposal itu jadi disampaikan ke Gedung Putih.

Pejabat-pejabat Departemen Pertahanan AS alias Pentagon menekankan bahwa bukan hal aneh bagi Pentagon menyusun rencana militer untuk Gedung Putih.

“Departemen Pertahanan merupakan organisasi perencanaan dan memberikan opsi-opsi militer kepada presiden akan berbagai ancaman,” ujar Kolonel Rob Manning, juru bicara Pentagon.

Dia mengatakan kegiatan Pentagon termasuk “secara rutin meninjau dan memperbarui rencana dan kegiatan untuk menghadapi sejumlah ancaman, termasuk yang ditimbulkan oleh Iran, untuk mencegah dan, jika perlu, untuk merespons agresi.”

Usai serangan mortir di Baghdad tersebut, Gedung Putih mengingatkan bahwa “Amerika Serikat akan meminta rezim di Teheran bertanggung jawab atas setiap serangan yang mengakibatkan cedera pada personel kami atau kerusakan pada fasilitas pemerintah Amerika Serikat.”

“Amerika akan merespons dengan cepat dan tegas dalam membela hidup warga Amerika,” tandas Gedung Putih.
(ita/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

5 Tips Tetap Sehat Saat Lagi Nggak Sempat Olahraga

Jakarta – Pola hidup sehat biasanya terdiri atas tidak merokok, olahraga, serta rutin konsumsi buah dan sayur. Dikutip dari Health Line, olahraga ternyata bisa menjadi prioritas kedua ketika memang situasi tidak memungkinkan. Namun, hal tersebut harus dibayar dengan penerapkan pola hidup sehat lainnya.

Penerapan pola hidup sehat mungkin tidak mudah di awal pelaksanaannya. Namun, seiring waktu berat badan menjadi lebih ideal dan tidak mudah naik di masa mendatang. Berikut 5 tips hidup sehat tanpa olahraga yang harus diterapkan dengan penuh komitmen.

(up/up)