Produk Daur Ulang Botol Plastik RI Mampu Tembus Pasar China dan Korea

Liputan6.com, Jakarta – Industri daur ulang di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam menampung sampah botol plastik. Botol plastik bekas pakai tersebut, dinilai masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena dapat didaur ulang menjadi produk lain bahkan bisa menembus pasar ekspor.

Ketua Umum Asosisasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim mengungkapkan, daur ulang adalah solusi jitu dalam mengatasi sampah botol plastik.

“Industri daur ulang plastik saat ini telah berkembang pesat di Indonesia, terutama untuk jenis plastik yang memiliki nilai ekonomis seperti PET dan PP. Tingkat daur ulang keduanya mencapai di atas 50 persen,” ujar dia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Christine mengatakan potensi bisnis daur ulang plastik sebenarnya terbilang cukup besar. Tahun lalu, dari konsumsi plastik sekitar 3-4 juta ton per tahun, bisnis daur ulang bisa mencapai 400 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut belum memperhitungkan dari perusahaan daur ulang di luar anggota ADUPI.

“Hasil daur ulang botol plastik utamanya adalah plastik cacahan, yang selanjutnya menjadi bahan baku untuk produk peralatan rumah tangga dan lainnya. Namun, khusus untuk pasar ekspor, hasil daur ulangnya sudah berbentuk barang jadi. Salah satu hasil daur ulang yang paling banyak ditemui adalah dakron untuk bahan pengisi bantal dan boneka. Selain itu, daur ulang botol plastik bisa menghasilkan produk geotex, yang biasa digunakan untuk lapisan jalan,” kata dia.

Namun, Christine mengakui, banyak produk olahan plastik hasil daur ulang masih kalah dengan produk-produk asal China. Untungnya, sebagian besar ekspor hasil daur ulang plastik di Indonesia juga menuju China, Korea, dan negara lainnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pendaur ulang plastik di dalam negeri harus lebih diperhatikan pemerintah. Terlebih lagi, bisnis ini bisa menjadi solusi mengatasi masalah sampah plastik, yang selama ini selalu dijadikan isu bagi pemerintah untuk mencari tambahan pendapatan negara.

Cadangan Migas RI Disebut akan Habis 20 Tahun Lagi, Kok Bisa?

Jakarta – Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan bahwa cadangan minyak dan gas (migas) milik Indonesia akan habis dalam 20 tahun lagi. Kok bisa?

Menurut Berly hal itu dikarenakan tren konsumsi yang di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu berbanding lurus dengan penambahan jumlah kendaraan di setiap tahunnya.

“Dengan cadangan yang ada dan tren konsumsi di masa mendatang itu juga kurang dari 20 tahun akan habis,” kata dia dalam diskusi media di Tjikini Lima, Kamis (21/3/2019).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan langkah mencegah habisnya produksi migas dalam negeri, yakni dengan meningkatkan produksi energi baru terbarukan (EBT), hingga impor. Dengan begitu, kebutuhan dalam negeri terus terjaga.
“Opsinya itu meningkatkan produksi, produksi EBT-nya atau punya duit banyak dari sektor lain untuk impor. Sebab konsumsi sulit ditekan,” terang dia.

Selain itu, ia juga menyinggung soal RUU Migas agar segera diselesaikan. Dengan begitu harapannya investasi di sektor migas bisa meningkat dan mendorong produksi dalam negeri.

“Nggak ada cara lain, migas digenjot, sistem diperkuat untuk investasi baik dari UU migas dan dorong EBT migas nggak cukup,” tutup dia.

(fdl/fdl)

Sawitnya Ditolak, RI Ancam Boikot Produk Eropa

Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai sikap diskriminatif yang dilakukan parlemen Uni Eropa terhadap komoditas sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas sawit nasional mendapat perlakuan yang setara di pasar komoditas Uni Eropa.

Untuk itu hari ini di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap terhadap sikap diskriminatif dari Uni Eropa.

Keduanya menyatakan pemerintah akan melakukan cara apapun untuk melawan penolakan sawit di Eropa. Salah satunya adalah ancaman opsi boikot produk Eropa.

Bagaimana informasi selengkapnya? Simak rangkuman detikFinance, klik halaman berikutnya.

(ang/ang)

Menlu New Zealand: Terima Kasih Atas Ucapan Duka yang Diberikan RI Pada Kami

Jakarta – Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu New Zealand Winston Peters berterima kasih kepada pemerintah dan publik Indonesia yang memberi dukungan moral dan simpati atas aksi teror terhadap dua masjid di Christchurch. Dia menyatakan, terorisme adalah musuh bersama.

“Kami bekerja sama dengan semua negara yang melihat bahwa terorisme merupakan sebuah masalah dan kami juga saling berbagi informasi. Dan saya yakin ini menjadi perhatian Indonesia juga, terutama dalam konteks mencegah ini akan terjadi lagi,” kata Peters di sela-sela acara High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation (HLD-IPC) di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Peters mulanya bercerita, dalam pertemuan ini ada banyak hal yang dia bahas bersama Menlu RI Retno LP Marsudi. Dia mengaku banyak bertukar pikiran mengenai pengalaman masing-masing dalam menangani berbagai isu strategis.

“Banyak hal yang kami bahas mengenai hubungan RI-New Zealand. Kami sangat tertarik dengan perkembangan yang telah dilakukan Indonesia belakangan ini, terutama pengaruh politik di bagian dunia ini. Dan apa yang telah dilakukan Indonesia, yang kita lakukan bersama telah memberikan yang terbaik bagi dunia dan kawasan dan semoga bisa terus begitu,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Peters mewakili negaranya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan publik Indonesia terkait teror yang mengoyak kedamaian di Selandia Baru.

“Terima kasih juga atas ucapan duka yang diberikan Indonesia kepada kami. Indonesia, negara muslim terbesar, paham apa yang terjadi di sini, dan kami berharap Indonesia bisa memberikan pengaruhnya untuk mengoreksi misinterpretasi segala hal yang mungkin bisa menjadi dampak atas teror Christchurch,” ucapnya.

Terkait teror ini, Peters mengaku menyampaikan kepada Menlu Retno bahwa pelakunya diduga lone wolf terrorist atau tidak terafiliasi dengan kelompok radikal. Peters menegaskan polisi bekerja ekstra keras untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Investigasi masih terus berlangsung. Tapi perwira tinggi polisi senior kami yakin pelaku merupakan lone terrorist acting by himself. Tapi kami membuka segala kemungkinan lain, kami melakukan penyelidikan seluas-luasnya, publik tahu dunia harus tahu hal ini. Saya yakinkan kepada Retno, kepada dunia, Selandia Baru akan memperlakukan keluarga korban dengan layak,” ucapnya.

“Saya kini melihat, komen-komen keras tentang apa yang terjadi seputar Christchurch justru malah akan menambah parah situasi. Misalnya apa yang dikatakan oleh beberapa anggota parlemen negara lain. Pada akhirnya, semua ini adalah sebuah tragedi menyedihkan bagi kemanusiaan dan tugas kita para pemimpin dunia sekarang adalah memberikan keyakinan pada masyarakat tentang moderasi, toleransi dan menghargai semua agama,” sambung Peters.
(hri/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Darmin Rapat Neraca Dagang RI Yang Baru Cetak Surplus Lagi

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sore ini memanggil sejumlah pejabat negara ke kantornya, dalam rangka rapat koordinasi (rakor) mengenai neraca perdagangan.

Pantauan detikFinance, turut hadir Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar dan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti.

“Iya mau rakor (neraca perdagangan),” kata Yunita di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/3/2019).


Yunita tiba pada pukul 15.20 WIB dan 10 menit kemudian disusul oleh Archandra Tahar. Keduanya pun langsung menuju ruangan rapat mengenakan lift.

Sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2019 mencetak surplus setelah selama empat bulan sebelumnya selalu tekor alias defisit.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus pada Februari 2019. Besaran surplus sebesar US$ 330 juta.

Surplus neraca perdagangan terjadi karena ekspor yang lebih besar dari impor. Nilai ekspor pada Februari tahun ini sebesar US$ 12,53 miliar dan impor US$ 12,20 miliar.

“Kalau digabungkan, maka neraca dagang Februari 2019 alami surplus US$ 0,33 miliar,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019). (hek/dna)

Diskriminasi Sawit, Menko Luhut Kembali Tegaskan Uni Eropa Tak Bisa Dikte RI

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah siap boikot produk Eropa yang beredar di Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan diskiriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan menyatakan, sawit dan produk turunannya merupakan komoditas andalan nasional.

Selain menghasilkan devisa juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah penghasil. Sebab itu, rancangan kebijakan diskriminatif terhadap produk turunannya industrial sawit akan berdampak pada rakyat secil.

“Ini berdampak ke petani kecil yang jadi konsen Presiden. Kalau kami tidak membela rakyat kecil kami bela siapa?. Ini menurunkan kemiskinan,” kata Luhut, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Luhut menuturkan, jika rancangan kebijakan diskriminasi terhadap produk sawit tidak bisa ditawar, pemerintah pun sudah menyiapkan langkah untuk memboikot produk Eropa yang ada di Indonesia. Baik produk konsumsi hingga produk besar seperti kendaraan dan pesawatnya udara.

“Kalau begini banyak juga produk Eropa di Indonesia, yang jadi masalah kami banyak pakai bus truck Scania, kami juga sedang rapat pakai kereta Polandia,” tutur dia. 

Luhut pun menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang ekonominya sedang baik, pemerintah pun tidak mau didikte untuk mengikuti kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit.

“Kita lihat nanti kita tidak mau didikte siapapun, kita bangsa besar apalagi sudah menyangkut rakyat kecil,” ujar dia.

Setahun, RI Tambah Utang Rp 531,46 T

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga Februari 2019 utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Dari angka itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di 30,33%.

Melansir APBN Kita, Selasa (19/3/2019), total utang pemerintah pusat itu lebih tinggi dibandingkan posisi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,8 triliun, atau bertambah Rp 531,46 triliun dalam waktu 1 tahun.

Penambahan utang pemerintah yang paling besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pada Februari 2018 SBN sebesar Rp 3.257,26 triliun. Sementara di Februari 2019 sebesar Rp 3.775,79 triliun atau bertambah Rp 518,53 triliun.


Sedangkan untuk pinjaman hanya bertambah Rp 12,93 triliun dari posisi Februari 2018 Rp 777,54 triliun menjadi Rp 790,47 triliun.

Jumlah utang pemerintah pusat ini dipengaruhi dengan strategi frontloading pemerintah atau penerbitan utang di awal tahun. Dengan demikian, penerbitan utang sampai dengan akhir tahun menjadi lebih sedikit.

Frontloading untuk mengantisipasi dinamika global. Jadi sampai akhir tahun bisa lebih leluasa untuk pembiayaan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

(das/fdl)

Revolusi Industri 4.0 Bisa Jadi Ancaman Bagi SDM RI

‎Oleh sebab itu, lanjut Yudi, sangat penting bagi pemerintah untuk segera mengantisipasi revolusi robotik pada industri nasional. Jika tidak, hal ini akan menjadi sumber masalah Indonesia di masa depan.Terlebih, pada 2020-2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana penambahan penduduk sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 4 juta per tahunnya.

Jika tidak ada peningkatan keterampilan pada generasi muda, maka bukan lagi generasi emas yang akan lahir tetapi melahirkan pengangguran terus meningkat.

“Siapa pun pemimpinnya yang nanti terpilih pada April besok, harus sudah menyiapkan platform bagaimana meningkat SDM yang punya keterampilan dan berdaya saing,” ungkap dia.

Selain itu, kata Yudi, SDM Indonesia juga masih harus bersaing dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini karena, banyak SDM lokal yang belum mampu menjalankan mesin atau robot yang sudah mulai masuk di Indonesia.

“Jika pemerintah maupun SDM lokal tidak mau meningkatkan kualitas diri dengan trainee, coaching dan pelatihan, jangan salahkan jika ke depan tenaga kerja asing akan lebih membanjiri peluang kerja di Indonesia,” tandas dia.

Di Forum PBB, RI Bicara Penegakan Hukum Tegas untuk Kejahatan Narkoba

Wina – Indonesia prihatin atas bertambahnya jumlah negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan non-medis dan rekreasional karena menganggap sebagai pelanggaran Konvensi Internasional. Indonesia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi kejahatan narkotika.

“Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan narkoba, termasuk Indonesia, berpandangan bahwa meskipun pendekatan HAM dalam mengatasi masalah narkoba merupakan hal penting, namun penerapan hukuman terhadap kejahatan terkait narkoba merupakan kedaulatan masing-masing negara,” ujar Duta Besar RI untuk Austria, Darmansjah Djumala, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2019).

Hal ini disampaikan Djumala dalam pertemuan Sesi ke-62 Komisi Obat-Obatan Narkotika (Commission on Narcotic Drugs/CND) di Markas PBB Wina, Austria (18/3) waktu setempat. Djumala menjelaskan bahwa isu hukuman mati banyak diangkat dalam pembahasan isu narkoba karena hukuman mati oleh sebagian negara dipandang melanggar HAM dan tidak efektif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba.
“Penghapusan hukuman mati belum menjadi sebuah kesepakatan universal. Hingga saat ini tidak ada hukum internasional yang menghapuskan hukuman mati. Sementara, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan atas kejahatan yang sangat serius (most serious crime),” kata Djumala.
“Untuk Indonesia, kejahatan narkoba (dalam hal ini para pengedar) masuk kategori kejahatan yang sangat serius,” imbuh Djumala.

CND merupakan pertemuan tahunan negara-negara pihak dan peninjau serta organisasi internasional terkait guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dalam pengawasan peredaran narkoba, serta merupakan ajang bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sesi Reguler ke-62 CND diselenggarakan pada tanggal 18-22 Maret 2019, dengan terlebih dahulu diawali dengan Pertemuan Tingkat Menteri tanggal 14-15 Maret 2019.

Pertemuan Tingkat Menteri dihadiri oleh Presiden Bolivia dan Perdana Menteri Mauritius, 35 menteri kabinet, 64 pejabat setingkat menteri, serta lebih dari 500 delegasi mewakili negara-negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala BNN didampingi oleh Dubes/Watapri Wina selaku wakil ketua delegasi, serta beranggotakan perwakilan dari BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Polri, BPOM, dan KBRI/PTRI Wina.
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

RI Bakal Punya Decacorn, Pak Ma’ruf?

Jakarta – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki decacorn atau startup dengan valuasi di atas US$ 10 miliar. Keyakinan Ma’ruf tersebut didasarkan pada tersedianya palapa ring.

Isu mengenai decacorn disinggung Ma’ruf pada debat cawapres semalam. Penguasaan teknologi pada tenaga kerja menjadi fokus pada programnya ke depan.

Lalu, apakah benar Indonesia sebentar lagi akan memiliki decacorn? Simak selengkapnya dirangkum detikFinance, Senin (18/3/2019). (ara/ang)