Pakai Strategi Rel Ganda, AHY Revisi Target Suara Demokrat 

Jakarta

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dalam sisa waktu tak sampai dua bulan ke depan, pihaknya menjalankan politik rel ganda. Kebijakan ini memungkinkan para kader Demokrat fokus untuk berjuang meraih kursi ke parlemen sekaligus tetap memilih capres sesuai yang diinginkan.

“Kami harus menyadarkan masyarakat bahwa untuk menjadikan Pak Prabowo atau Pak Jokowi sebagai Presiden tak harus hanya memilih Gerindra atau PDIP, tapi juga Demokrat,” kata AHY kepada detikcom.

Kebijakan semacam ini yang disebutnya sebagai politik rel ganda Demokrat, bukan politik dua kaki yang punya konotasi lebih negatif. Kebijakan tersebut secara realistis harus ditempuh mengingat Demokrat tak punya calon presiden atau calon wakil presiden sendiri. Akibatnya, dukungan yang diberikan dalam koalisi merujuk hasil sejumlah survey, Demokrat tak mendapatkan efek turunan dengan optimal dari dukungan yang diberikan.

“Sebetulnya partai-partai lain pun mengalami hal serupa, sebab hanya PDIP dan Gerindra yang mendapatkan coattail effect,” ujar AHY.

Sadar akan hal itu, Demokrat juga harus merevisi target suara di parlemen yang sebelumnya ditetapkan dari 15 menjadi 10 persen seperti hasil pemilu 2014. “Kami semua akan bekerja keras, all-out untuk mewujudkan target tersebut di sisa waktu 40 hari ini,” ujarnya.

Selain bicara soal politik rel ganda, kepada tim Blak-blakan detikcom, AHY juga mengungkapkan soal hubungannya dengan sang adik, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Juga kesiapannya untuk memimpin Partai Demokrat di masa depan.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan AHY Bicara Politik Rel Ganda di detikcom, Jumat (8/3), pukul 14.00. Jangan lewatkan!

[Gambas:Video 20detik]


(jat/jat)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSSI Revisi Keputusan Komdis di 2018

Liputan6.com, Jakarta Komite Eksekutif (Exco) PSSI merevisi sejumlah keputusan Komisi Disiplin (Komdis) yang diputuskan pada 2018 lalu. Langkah ini dilakukan sesuai dengan amanah kongres PSSI 20Januri 2019 di Bali yang lalu, tentang kewenangan yang diberikan kepada Exco untuk melalakukan review  terhadap keputusan Badan Yudisial itu.

Ada tiga buah keputusan Komdis yang direvisi dan sudah diputuskan lewat Surat Keputusan (SK).Satu SK fokus terhadap pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh perilaku suporter yang mengakibatkan klub dijatuhi denda.

PSSI memutuskan untuk mengembalikan sebagian nilai denda kepada klub sebagai dukungan finansial dalam program edukasi suporter yang harus dilakukan di klub. Keputusan sekaligus program ini akan melibatkan semua klub peserta Kompetisi Liga-1 2018.

Selain itu Exco PSSI juga merevisi keputusan Komdis yang menjatuhkan sanksi kepada dua orang suporter Arema, Yully Sumpil dan Fanny. Kedua Aremania itu sebelumnya dilarang memasuki stadion.

Langkah yang sama juga dilakukan terhadap suporter Persib Bandung yang dilarang ke stadion menggunakan atribut. Menurut Exco PSSI, kedua hukuman ini tidak bisa terlaksana mengingat implentasi keputusan komdis, yang tidak dapat dijalankan karena kondisi terkini infrastruktur kompetisi.


2 dari 3 halaman

Alasan PSSI

Jenis keputusan komdis yang dinilai tidak bisa dijalankan adalah, larangan kepada (individu) untuk memasuki stadion dan larangan bagi penonton masuk/menonton pertandingan di dalam stadion tanpa menggunakan atribut, termasuk nyanyian, koreo dan semua hal yang terafiliasi dengan klub.

Dua hal ini, PSSI menilai, dalam implementasiya tidak hanya mengalami kendala tetapi justru berpotensi menimbulkan masalah baru, pelanggaran disiplin.

“Keputusan ini, diambil setelah dilakukan telaah panjang dan hati hati. Dengan tujuan yang terukur, yaitu perbaikan kualitas penyelenggaraan pertandingan, dibarengi upaya edukasi supporter oleh Klub,” ujar Sekjen PSSI, Ratu Tisha seperti keterangan resmi yang diterima media.

PSSI akan terus melanjutkan kajian, evalusi terhadap semua keputusan komdis lainnya. Termasuk yang berhubungan dengan Kompetisi Liga-2.

3 dari 3 halaman

Video

Berpotensi Lewat Sehari, KPU Cari Solusi Aturan Hitung Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan berkordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mencari solusi aturan penghitungan suara. Hal ini lantaran sistem penghitungan lima surat suara berpotensi tak selesai dalam sehari.

“Tidak menutup kemungkinan memang pengadministrasian selesai di tingkat TPS bisa saja melampaui jam 24.00 WIB,” kata Wahyu di Kantor Pusat KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Wahyu mencontohkan, pada pemilu 2014, dengan empat jenis suara saja, banyak TPS masih menghitung sampai melewati pukul 12.00 malam untuk penghitungan. Padahal, aturan Peraturan KPU No 3 Tahun 2019, menyebut proses penghitungan suara di TPS tidak melebihi waktu satu hari.

Dampaknya, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tetap melanjutkan penghitungan surat suara sampai selesai. Hal ini menjadi kekhawatiran khusus, termanipulasinya suara karena pengawasan KPPS tak lagi awas sebab kondisi fisik yang kurang prima karena terlalu larut.

“Kita akan berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah terkait hal itu. Karena pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus selesai satu hari, itu ada di UU,” jelas Wahyu.

Sementara ini, solusi KPU baru terbatas pada proses administrasi yang dibolehkan melampau hari. Seperti proses administrasi meliputi dokumen C1, sertifikat perolehan suara, dokumen penjelasan DPT, total surat suara yang digunakan, jumlah surat suara terpakai dan surat suara yang tidak, juga surat suara dikembalikan.

“Karena kalau termasuk pengadministrasian dan lain-lain, ini berpotensi tikak cukup. Artinya, pukul 24.00 lebih satu detik saja sudah termasuk hari lain atau hari berbeda,” ucap menandasi.

2 dari 2 halaman

Jalan Panjang Ubah PKPU

Selain itu, KPU juga diminta menghitung surat suara Pileg 2019 terlebih dahulu. Hal itu diminta beberapa politikus salah satunya Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo.

Menanggapi itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mempertanyakan usulan itu. Karena untuk mengubah Peraturan KPU (PKPU) melalui jalan panjang dan harus melalui rapat koordinasi dengan pemerintah dan DPR.

“Pemerintah dan DPR, DPR dalam hal ini adalah Komisi II, sehingga keputusan itu sudah dibahas di DPR. Kenapa usulannya sekarang? Kenapa tidak diusulkan pada saat pembahasan rapat konsultasi? Kan semua partai juga terwakili di situ,” kata Wahyu.

Ia pun menegaskan, untuk mengubah PKPU harus adanya judicial review yang dilakukan secara bersama dengan mengundang pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

“Revisi PKPU kan ada prosesnya juga. Dan kita juga butuh argumentasi apa logikanya agar PKPU itu direvisi. Untuk itulah mungkin, jika semua pihak memang berpandangan begitu, maka antara KPU pemerintah DPR, Bawaslu itu perlu duduk bersama untuk bicara itu. Kenapa? Karena peraturan KPU sudah ditetapkan,” tegasnya.

“Kalau mengubah dan kapan waktunya, ya tanya yang mau Judicial Review lah. Kan bagi KPU sudah selesai,” sambungnya.

Pasal 52 ayat (6) PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 mengatakan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan.

Surat suara yang pertama dihitung adalah tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Surat suara kedua adalah DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kebupaten/kota.

Reporter: Nur Habibie


Saksikan video pilihan berikut ini:

Cerita Lengkap Sudirman Said soal Pertemuan Jokowi dan Bos Freeport

Jakarta – Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menceritakan kronologi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Jim Moffett pada 6 Oktober 2015 silam. Saat itu, Jim Moffett masih menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoran, induk PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sudirman Said yang mengaku menjadi saksi dalam pertemuan ‘rahasia’ itu mengatakan dipanggil Jokowi ke Istana Presiden pada 6 Oktober 2015 sekitar pukul 08.30 pagi. Saat itu, dia mengaku kaget bila di ruang kerja Jokowi telah ada Jim Moffett.

“Saya dipanggil pagi-pagi, seperti biasa diminta ajudan datang ke Istana kemudian saya datang jam 08.30 pagi dan diminta ketemu. Akhirnya saya dibawa ke ruang kerja,” kata Sudirman dalam blak-blakan bersama detikFinance, Jakarta, akhir pekan lalu.

“Saya ingat pada waktu itu sebetulnya Freeport sedang dalam keadaan apa Saya sebut cemas kali ya atau bertanya-tanya, ini pemerintah mau ngambil keputusan kapan. Dan saya sangat menjaga untuk tidak bertemu langsung karena biarkan struktur saya bekerja. Maka itu ketika tanggal 6 saya diundang kemudian masuk ke ruangan ada Freeport itu, saya betul-betul kaget,” sambungnya.

Saat itu, Sudirman mengatakan bahwa seorang staf Istana mengatakan padanya bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi Freeport itu ‘tidak ada’. Sudirman sendiri mengaku tak jelas maksud dari pertemuan ‘tidak ada’ tersebut.

“Nah itu yang menjadi di heboh sekarang itu kan, saya menjelaskan ya memang ada yang menyampaikan ‘Pak Menteri pertemuannya tidak ada’ begitu. Dan saya tidak pernah menyebut pertemuan rahasia ya. Presiden boleh memanggil siapa saja, kapan saja,” ujarnya.

Sudirman sendiri mengaku tak lama berada di ruangan Jokowi, hanya 10 menit. Kemudian, kata Sudirman, dirinya diminta membuat sebuah surat oleh Jokowi. Setelah itu Sudirman pergi bersama Jim Moffett untuk membahas surat yang diminta oleh Jokowi.

“Tapi kemudian saya diberitahu ini sudah bicara dan minta tolong dibuatkan surat seperti yang dibutuhkan dia dan silakan dibicarakan suratnya. Nggak sampai 10 menit. Jadi saya lebih menerima instruksi untuk menyiapkan surat saja, tidak ada diskusi, tidak ada dialog, dan sesudah itu saya bersama Pak Moffett duduk hampir seharian di satu tempat untuk menegosiasikan draft itu,” cerita Sudirman.

Sudirman mengatakan, surat yang diminta oleh Jokowi itu berisikan tentang keberlangsungan investasi Freeport di Indonesia. Namun dalam surat itu tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa kontrak Freeport di Indonesia diperpanjang.

Saat membahas surat tersebut, Sudirman Said mengaku ditemani oleh staf ahli. Sementara Jim Moffett ditemani pengacaranya.

“Dan dengan itu maka saya menyusun satu konsep yang oleh banyak pihak sebenarnya normatif saja, misalnya kata-kata, barangkali nanti bisa dicari di internet juga, bahwa Indonesia menjamin kelangsungan investasi, karena investasi dibutuhkan. Itu kan statement yang normatif,” katanya.

“Kedua, kita sedang menata regulasi di bidang Minerba. Dan itu bukan hal yang salah karena memang waktu itu kita sedang menata regulasi. Ada rencana perbaikan PP, ada rencana revisi UU Minerba, segala macam. Kemudian poin ketiga kurang lebih, sambil menunggu ini silakan bersiap-siap melanjutkan rencana investasi,” sambung dia.

Setelah membuat surat tersebut bersama Jim Moffett, pada hari yang sama Sudirman kembali menemui Jokowi.

“Surat itu yang disebut normatif itu sorenya saya tunjukkan ke Pak Presiden kan. Kalau nggak salah tanggal 6 juga. Karena suratnya kan besoknya. Nah, ini sebetulnya cerita ini sudah pernah diungkapkan berbagai media pada waktu itu. Jadi tidak ada yang kurang tidak ada yang lebih, itu lah kejadiannya,” ujarnya.

“Jadi setelah selesai, draft itu dikirim ke Amerika segala macam untuk direview, dan mereka terjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya berangkat ke, bahkan sebelum saya berangkat ke presiden, saya kembali ke kantor untuk meminta pandangan dari biro hukum, dari Sekjen, mereka mengatakan semuanya aman, nggak ada masalah. Baru saya ketemu presiden sorenya,” tutur Sudirman Said. (fdl/dna)

Kementerian ESDM Belum Terbitkan Rekomendasi Ekspor untuk Freeport

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) belum memberikan rekomendasi ekspor mineral olahan (konsentrat) tembaga ke PT Freeport Indonesia, meski batas izin waktu ekspor habis pada 15 Februari 2019.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, saat ini pihaknya masih evaluasi permohonan perpanjangan rekomendasi izin ekspor konsentrat, dengan mengacu Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

“Dievaluasi persyaratannya sesuai Peraturan Menteri Nomor 25, Pertura Menteri itu saja (patokannya),” kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Bambang menuturkan, karena pengajuan rekomendasi izin masih evaluasi, perusahaan tambang yang 51 persen sahamnya milik Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) tersebut belum mendapat izin ekspor konsentrat tembaga.

‎”Belum (keluar izin ekspor konsentratnya).‎ Ya dievaluasi, kok kenapa,” ujar dia.

Dia berupaya agar rekomendasi izin ekspor keluar secepatnya. Bambang tidak bisa memastikan kegiatan pertambangan Freeport masih berjalan ketika batas waktu izin ekspor habis. 

“Ya tanya perusahaannya ganggu atau tidak. Orang saya enggak ngurusin perusahaan,” ujar dia.

Rekomendasi izin ekspor dikeluarkan Kementerian ESDM. Syarat utama untuk mendapat rekomendasi adalah kemajuan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Setelah rekomendasi terbit kemudian diajukan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapat Surat Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Terima Pengajuan Izin Ekspor Konsentrat dari Freeport dan Amman

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerima pengajuan izin ekspor mineral olahan (konsentrat) dari PT Freeport Indonesia dan P‎T Amman Mineral Nusa T‎enggara (AMNT).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, Freeport dan Amman telah mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat.

Untuk diketahui, izin ekspor konsentrat Freeport akan habis pada 15 Februari 2019, sedangkan izin ekspor Amman Mineral Nusa Tenggara akan habis pada 21 Februari 2019‎.

“Itu sudah mengajukan,‎ dua-duanya sudah mengajukan,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu 13 Februari 2019.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah mengevaluasi pengajuan ‎perpanjangan izin ekspor konsentrat, termasuk volume konsentrat yang akan diekspor dalaam satu tahun ke depan. “Ya belum keluar, ini baru dievaluasi. Mau di-submit‎,” ujarnya.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara‎ Rahmat Makassau mengatakan, izin ekspor Amman Mineral Nusa Tenggara akan habis pada 21 Februari 2019. Jauh hari sebelum batas waktu habis, Amman sudah melakukan pengajuan perpanjangan izin.

Rahmat mengungkapkan, dalam pengajuan perpanjangan izin, perusahaanya juga mengajukan kouta volume ekspor konsentrat sebesar 336 ribu ton konsentrat tembaga, ‎lebih rendah dari volume sebelumnya 450 ribu ton konsentrat tembaga per tahun. 

Untuk diketahui, pemerintah memberikan kelonggaran hilirisasi mineral dengan memberikan izin ekspor ‎konsentrat sampai 2022.

Dengan catatan, pemohon izin berkomitmen membangun fasilitas pengoahan dan pemurnian mineral (smelter) dan izin ekspor diberikan seteah kemajuan pembangunan smelter telah memenuhi ketentuan, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Peraturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Australia Alami Kekalahan Bersejarah di DPR

Canberra

Untuk pertama kalinya Pemerintah Australia mengalami kekalahan dalam voting atas UU mereka sendiri terkait penanganan para pencari suaka yang berada di detensi imigrasi di luar negeri.

Kekalahan Pemerintahan PM Scott Morrison ini terjadi hari Selasa (13/2/2019) ketika oposisi Partai Buruh dan anggota DPR lintas fraksi bergabung dan memenangkan voting 75 melawan 74 suara.

Kekalahan pemerintah di DPR seperti ini baru terjadi lagi setelah hampir 80 tahun dalam sejarah politik Australia.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa Pemerintahan PM Morrison tak lagi memegang mayoritas di parlemen, sehingga memicu spekulasi pemilu.

Namun PM Morrison sejauh ini menolak digelarnya pemilu lebih awal dari yang dijadwalkan pada Mei mendatang.

Dia berdalih, Koalisi Partai Liberal dan Nasional yang dipimpinnya masih memiliki kemampuan untuk memerintah.

Oposisi dan anggota parlemen lintas fraksi dalam voting itu mendukung UU baru yang akan merevisi UU Keimigrasian.

Di antaranya, agar pencari suaka yang sakit diperbolehkan mendapat perawatan di Australia setelah disetujui oleh setidaknya dua orang dokter.

Saat ini masih ada sekitar 1000 pencari suaka ditahan di detensi imigrasi yang dikelola Australia di negara lain, yaitu di Nauru dan Manus Island (PNG).

Setelah kalah di DPR, revisi UU Keimigrasian itu pada hari Rabu (13/2/2019) kemudian diperdebatkan di Senat atau Majelis Tinggi.

Para senator Partai Buruh yang beroposisi bersama senator Partai Hijau dan senator independen pun memberikan dukungannya dalam voting di Senat.

Usulan revisi tersebut kini diajukan ke Gubernur Jenderal sebelum menjadi hukum positif yang mengikat.

Mr Bandt and Mr Wilkie are clapping while Ms Banks hugs Dr Phelps. Labor MPs sit in front of them.
Anggota DPR Australia dari lintas fraksi Adam Bandt, Andrew Wilkie, Kerryn Phelps dan Julia Banks meluapkan kegembiraan setelah mengalahkan pemerintah dalam voting revisi UU Keimigrasian. (ABC News: Andy Kennedy)

Menanggapi kekalahan ini, PM Morrison mengumumkan pihaknya akan membuka kembali detensi imigrasi di pulau Christmas Island, wilayah Australia yang secara geografis dekat ke Indonesia.

Alasannya bahwa revisi yang disebut sebagai UU Evakuasi Kesehatan terhadap pencari suaka ini akan melemahkan kebijakan perlindungan perbatasan Australia.

UU baru ini, menurut pandangan pemerintah, akan menghidupkan kembali penyelundupan manusia ke Australia.

“Kami menyetujui pembukaan kembali fasilitas detensi Christmas Island, baik untuk menampung kemungkinan pendatang maupun untuk menangani pencari suaka yang akan ditransfer (dengan alasan kesehatan),” katanya.

“Tugas saya adalah melakukan apa yang jadi kewenangan saya, dan kewenangan pemerintah, memastikan tindakan parlemen melemahkan perbatasan kita, tidak berakibat datangnya perahu ke Australia,” ujarnya dalam jumpa pers hari Rabu.

Sementara itu pemimpin fraksi oposisi di DPR Tony Burke tidak menepis kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya ke pemerintah.

Dia menolak tudingan bahwa UU baru ini akan memberikan insentif bagi penyelundupan manusia ke Australia.

“Ketentuan baru ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah berada di pulau Manus Island dan Nauru,” katanya.

Para pendatang yang mencoba masuk ke Australia secara ilegal, tidak tercakup dalam aturan baru ini.

Mereka tetap menghadapi aturan lama, yaitu akan ditolak menginjakkan kaki di wilayah Australia, baik dengan cara dipulangkan atau dikirim ke detensi imigrasi di luar Australia.

Selama ini, kebanyakan pendatang ilegal menggunakan perahu yang berangkat dari Indonesia.

Dan sejak Operasi Kedaulatan Perbatasan diterapkan Australia, perahu-perahu tersebut selalu dicegat dan diperintahkan balik ke Indonesia.

Karena itu, kemenangan oposisi dalam isu ini sebenarnya sangat berisiko bagi pemimpin oposisi Bill Shorten.

Jika terjadi penyelundupan manusia ke Australia sampai pemilu mendatang, maka Pemerintah Morrison bisa diperkirakan akan menuding Bill Shorten sebagai penyebabnya.

Ikuti juga berita lainnya dari ABC Indonesia.


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Detik-Detik Penetapan Tersangka Kasus Hibah Pilwalkot Makassar

Liputan6.com, Makassar Setelah menaikkan status kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot Makassar) periode 2018-2023 ke tahap penyidikan, tim penyidik tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel memeriksa maraton sejumlah saksi.

Kepala Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wiradjati mengatakan hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa enam orang saksi yang terdiri dari empat orang pejabat Komisi Pemilihan Umum kota Makassar (KPU Makassar) dan dua saksi lainnya merupakan pegawai Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar (BPKAD Pemkot Makassar).

“Empat pejabat KPU Makassar itu masing-masing Kasubag Humas, Kasubag Hukum, Kasubag Keuangan dan Kasubag Program dan Data,” beber Yudha.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat KPU Makassar, diakuinya, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran dana hibah yang dikelola oleh KPU Makassar. Di mana anggaran dana hibah yang diberikan oleh Pemkot Makassar tersebut diketahui nilainya Rp 60 miliar.

“Kita memang fokus ke penggunaan anggaran dulu,” tutur Yudha.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengakui jika kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pilwalkot Makassar telah menemui titik terang.

Selain ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, juga didukung oleh hasil koordinasi tim penyidik dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

“Hasil koordinasi dengan BPKP Sulsel, disepakati jika dalam kegiatan bantuan dana hibah yang dikelola oleh KPU Makassar itu, diduga kuat telah merugikan keuangan negara,” kata Dicky.

Meski demikian, taksiran kerugian negara dalam kegiatan bantuan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018-2023 tersebut, belum dapat ia beberkan.

“Soal berapa kerugian negara kita tak bisa beberkan dulu. Intinya unsur kerugian negaranya ada,” jelas Dicky.

Dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang menggunakan anggaran tahun 2018 tersebut, diketahui tak hanya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel.

Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel pun turut menyelidiki kegiatan yang diduga merugikan negara itu. Meski hingga saat ini penanganan kasusnya masih berputar di tahap penyelidikan.

“Selama Polda Sulsel belum mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dana hibah Pilwalkot Makassar itu ke kita. Yah selama itu kami tetap jalan. Dan nantinya tetap akan dikoordinasikan saja,” singkat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Tarmizi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

KPU Makassar Habis Anggaran Hibah Sebesar Rp 60 Miliar

Pemerintah Kota Makassar diketahui menggelontorkan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah dengan KPU Makassar.

Namun usai pelaksanaan, pihak KPU Makassar belum memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Kota Makassar. Bahkan menurut Wali Kota Makassar, Moh. Romdhan Pomanto, KPU Makasar sempat meminta kembali penambahan anggaran.

“Padahal anggaran Rp 60 miliar itu dirancang untuk sampai 4 kandidat. Tapi kenyataannya kan cuma satu kandidat dan uangnya habis,” ungkap Danny sapaan akrab Moh. Romdhan Pomanto itu.

Terkait dengan ini, Inspektorat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI turut menurunkan tim sebanyak 7 orang untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran dana hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018-2023 oleh KPU Makassar.

Dimana sebelumnya, hasil revisi dan evaluasi Sekretaris Jenderal (Setjen) KPU dan laporan keuangan semester II tahun 2017 tingkat UAKPA pada KPU Makassar, diketahui bahwa atas anggaran terdapat selisih kurang kas senilai Rp 2.771.240.951.

Sementara tanggapan Sekretaris KPU Makassar berdasarkan catatan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan KPU tahun 2017 menyatakan tidak terdapat selisih. Sehingga diduga ada indikasi manipulasi informasi antara CHR yang disepakati oleh Inspektorat dengan Sekretaris KPU Makassar dan tanggapan yang disampaikan ke BPK RI.

JK: Pemberian Remisi Bisa Dicabut, Itu Hak Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan remisi bagi I Nyoman Susrama, terpidana yang dinyatakan terbukti membunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keputusan tersebut merupakan hak prerogatif seorang kepala negara.

“Ya itu hak prerogratif Presiden kan. Remisi diberikan oleh menteri bisa dicabut,” kata JK di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

JK menjelaskan, pembatalan remisi bagi I Nyoman Susrama dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

“Tentu Presiden mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa kalau pembunuh wartawan ada dua hal. Pertama kriminal, kedua ingin merusak kebebasan pers. Jadi dua pelanggaran yang dilakukannya,” terang Wapres.

Keputusan pembatalan remisi bagi I Nyoman Susrama disampaikan Jokowi usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019 di Surabaya, dan ditegaskan kembali saat menghadiri Festival Terampil 2019 di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (9/22019) siang.

Jokowi mengaku membatalkan remisi setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dan jurnalis. Setelah mendengar masukan, Jokowi memerintahkan kepada Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian revisi bagi I Nyoman Susrama.

“Hari Jumat telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali, sehingga sudah diputuskan, sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan,” tegas Presiden.

Pembatalan pemberian remisi ini, sambung Presiden, juga karena menyangkut rasa keadilan masyarakat.

2 dari 3 halaman

Terkait Pemberitaan Korupsi

Nyoman Susrama dihukum seumur hidup setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena membunuh Prabangsa pada 2009 lalu.

Majelis hakim yang mengadili perkara Susrama meyakini motivasi pembunuhan itu adalah pemberitaan di harian Radar Bali yang ditulis Prabangsa pada 3, 8, dan 9 Desember 2008, yang menyoroti dugaan korupsi proyek-proyek di Dinas Pendidikan Bangli.


Reporter: Titin Supriatin

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

HEADLINE: Lantangnya Nyanyian Perlawanan Menentang RUU Permusikan

Liputan6.com, Jakarta RUU Permusikan tiba-tiba menjadi topik bahasan yang ramai dibicarakan sejak seminggu terakhir. Gongnya, bisa dibilang adalah perang kata-kata antara Jerinx SID dan Ashanty yang menghiasi media massa.

Namun sebelum ribut-ribut antara penggebuk drum dan istri Anang Hermansyah ini menjadi santapan publik, RUU Permusikan sebenarnya merupakan isu yang berkembang sejak lama.

Dilansir dari situs resmi DPR, hal ini diawali dari Kaukus Parlemen Anti Pembajakan yang diinisiasi oleh Anang Hermansyah bersama sejumlah anggota DPR lintas fraksi pada Maret 2015. “Saat itu kita keliling ke berbagai pihak. Mulai Presiden, Kapolri, Jaksa Agung termasuk on the spot ke Glodok terkait dengan pemberantasan pembajakan di ranah musik,” tutur Anang dalam pernyataannya yang dikutip situs DPR.

Dari sini, muncul gagasan untuk membuat regulasi tentang tata kelola musik, dan akhirnya dipilih dalam bentuk RUU Permusikan.

Mengendap dua tahun, topik ini muncul kembali pada April 2017, saat Anang menyerahkan naskah akademik Permusikan secara resmi ke Pimpinan Komisi X DPR RI. DPR lantas mengadakan audiensi dengan pelaku musik yang bergabung dengan Konferensi Musik Indonesia atau KAMI, pada Juni, tahun yang sama.

“Pada saat itu tujuannya adalah dengar pendapat umum. Mulai dari Bob Tutupoli sampai Young Lex ada di situ,” tutur Glenn Fredly yang kala itu ikut hadir, dalam sebuah vlog dengan Anji.

Dalam pernyataan tertulisnya, Anang menyebutkan bahwa DPR lantas memutuskan bahwa RUU Permusikan diusulkan oleh Badan Legislasi DPR, melalui Badan Keahlian Dewan (BKD) yang berisi para ahli dan birokrat DPR. Pada Sidang Paripurna DPR 2018, RUU Permusikan resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019.

2 dari 4 halaman

Pasal Karet

Sekilas, semangat RUU Permusikan terbilang sangat berpihak pada para musisi sekaligus memberi keuntungan kepada negara. “Bukan hanya memastikan setiap musisi mendapatkan hak atas setiap karya ciptanya, RUU Permusikan juga bisa memastikan setiap musisi yang sudah menerima haknya tidak melupakan kewajibannya membayar pajak,” tutur Ketua DPR RI Bambang Soesatyo seperti dilansir dari www.dpr.go.id.

Nyatanya, yang terjadi justru muncul penolakan dari sejumlah musisi terkait RUU Permusikan ini. Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan–gerakan penolakan terhadap RUU ini yang berisi sejumlah musisi–menyebut ada 19 pasal bermasalah dalam rancangan ini. Mulai dari permasalahan redaksional, tidak jelas “siapa” dan “apa” yang diatur dalam regulasi ini, hingga ancaman terhadap kebebasan berekspresi. 

Salah satu yang paling disorot, adalah pasal 5 yang berisi larangan bagi para musisi. Mulai dari membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi hingga membuat musik provokatif.

Begitu pula pasal 18, yang menyebutkan “Pertunjukan Musik melibatkan promotor musik dan/atau penyelenggara acara Musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan Musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ada pula pasal yang mengatur uji kompetisi para musikus. Sejumlah musisi menilai pasal-pasal ini bisa membatasi kreativitas, bahkan mematikan musikus di jalur indie yang tidak disokong label atau pendanaan yang besar.

3 dari 4 halaman

 Pro Kontra

Sejumlah musikus pun menggeliat melakukan perlawanan. Sebagian bergabung dalam kelompok yang dinamakan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Beberapa di antaranya adalah Arian Arifin dari Seringai, Jerinx SID, Endah N Rhesa, Rara Sekar eks Banda Neira, dan lainnya.

“Kami merasa tidak ada urgensi bagi DPR dan pemerintah untuk membahas dan mengesahkannya untuk menjadi undang-undang. Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik,” kata koalisi tersebut dalam pernyataan tertulis, Senin (4/2/2019).

Koalisi ini menolak penuh isi dan substansi pasal tersebut. “Kami menolak RUU ini, kami menolak full bukan merevisi, kami menolak karena kami tidak bisa melihat apa pun yang behubungan dengan tata kelola yang baik dalam RUU ini. Kalau mau, drop RUU ini sebelum masuk paripurna, lalu kita ulang dari awal melibatkan semua pihak. Baru kita bicara semua tata kelola,” kata Rara Sekar.

Para musikus, ternyata tak satu suara. Ada yang setuju RUU Permusikan ini tetap dilanjutkan, tapi dengan melalui revisi. Salah satunya Glenn Fredly.

Pelantun “Januari” ini merasa wacana soal RUU Permusikan harusnya lebih didorong kepada industri musik yang masih abu-abu. “Kalau yang hari ini diramaikan tentang pasal tertentu, menurut gua ini enggak jadi masalah. Awal pun begitu kita dapet, udah gua tolak, gua enggak setuju. Bahwa yang harus didorong adalah tata kelola industrinya,” tutur Glenn Fredly kepada Anji.

Anang sendiri, mengaku tak setuju dengan sejumlah poin di RUU ini. “Pasal lima, kebebasan bereskspresi, itu perlu didiskusikan kembali. Aku enggak setuju. Mana mau aku kebebasan berekspresiku…pada saat aku merancang lagu ‘Aduh ini enggak bisa, ini enggak bisa,” kata Anang.

4 dari 4 halaman

Catatan Penting RUU Permusikan

Industri kreatif Indonesia, kini tengah mencoba untuk dibangkitkan. Hal ini, tentu patut didukung dengan regulasi yang bakal mendorong industri ini agar bisa lebih melesat. Nah, soal RUU Permusikan, niat baik saja tak cukup. Sejumlah pasal yang terkandung dalam undang-undang ini memang merugikan sebagian kalangan musikus, yang justru hendak dimakmurkan oleh RUU ini. 

Untungnya, perjalanan RUU Permusikan masih cukup panjang. Di tingkat ini, belum terlambat untuk membongkar pasal-pasal yang dinilai bermasalah. DPR seharusnya merangkul para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan di industri musik, untuk memastikan kelanjutan RUU ini. 

Satu hal yang harus digarisbawahi, jangan sampai ramainya pembahasan tentang RUU Permusikan dimanfaatkan sebagai kendaraan politik yang justru bakal makin memancing keriuhan yang tak perlu. 

Cegah Isu Liar, Mendikbud Tarik Buku Kontroversial

Jakarta – Buku ajar untuk sekolah dasar yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ‘organisasi radikal’ menuai kontroversi. Mendikbud Muhadjir Effendy pun mengambil langkah cepat dengan menarik buku ajar itu dari peredaran agar permasalahan tak semakin melebar.

Protes mengenai penggunaan istilah ‘organisasi radikal’ ini awalnya disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini. Helmy menilai istilah tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman.

“Meskipun frasa ‘organisasi radikal’ yang dimaksud adalah organisasi radikal yang bersikap keras menentang penjajahan Belanda, dalam konteks ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sangat menyayangkan diksi ‘organisasi radikal’ yang digunakan oleh Kemendikbud dalam buku tersebut. Istilah tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman oleh peserta didik di sekolah terhadap Nahdlatul Ulama,” kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/2/2019).

Menurut Helmy, istilah radikal juga identik dengan kekerasan dan penyebaran teror. Selain itu, Helmy menyebut penulis buku ajar itu juga tidak memahami sejarah pergerakan nasional dalam kemerdekaan Indonesia.

“Organisasi radikal belakangan identik dengan organisasi yang melawan dan merongrong pemerintah, melakukan tindakan-tindakan radikal, menyebarkan teror dan lain sebainya. Pemahaman seperti ini akan berbahaya, terutama jika diajarkan kepada siswa-siswi,” ujarnya.

PBNU pun mendatangi Mendikbud untuk meminta klarifikasi mengenai penulisan buku tersebut. Rombongan PBNU yang hadir di antaranya adalah Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi, Wakil Ketua LP Ma’arif PBNU Saidah Sakwan, Wakil Sekretaris LP Ma’arif PBNU Fatkhu Yasik, Ketua LP Ma’arif PBNU Z. Arifin Djunaidi, dan Sekretaris LP Ma’arif PBNU Harianto Oghie.

Masduki menjelaskan salah satu poin keberatan pihaknya adalah penulisan tentang frasa radikal dan periodesasi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia juga mengatakan PBNU merasa dirugikan dengan penulisan buku tersebut.

Masduki menerangkan frasa radikal mempunyai makna yang cenderung negatif. Apalagi, menurut dia, NU dalam buku ajar tersebut disandingkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Saat ini seperti yang kita ketahui, kata radikal itu konotasinya negatif. Karena dia sangat negatif, kenapa dia membuat suatu periodesasi yang mendefinisikan NU dalam konteks yang seperti itu dan di situ disebutkan dengan PKI gitu kan. Sehingga saya pertanyakan kepada Pak Menteri, kenapa itu bisa terjadi, mestinya ada pushbook itu, yang berada di bawah Kemendikbud itu semestinya terkait dengan sejarah. Harusnya clean dan clear,” ujarnya.

Seusai pertemuan, Mendikbud berjanji akan segera menarik buku ajar itu dari peredaran. Muhadjir juga mengatakan pihaknya akan merevisi buku ajar tersebut agar memuat sistematika dan informasi yang benar.

“Jadi gini, buku ini ditulis pada tahun 2013. Kemudian, karena ada berbagai masukan akhirnya pada tahun 2016 ditulis kembali. Dan dalam penulisan itu kemudian kita ada masalah ini. Terkait dengan itu, maka, kita tadi sudah bertemu dengan pimpinan PBNU dan LP Ma’arif. Kami dari kesekjenan dan kalibtang termasuk humas dan ristekom menyimpulkan bahwa buku ini akan ditarik, dihentikan, ditarik kemudian kita revisi. Kemudian dalam proses revisi itu akan dimitigasi, supaya secara sistematika benar. Secara substansi juga benar,” kata Muhadjir.

Langkah cepat Mendikbud ini juga menuai pujian dari PBNU. Organisasi pimpinan Aqil Siradj itu pun berharap kasus tersebut tak terulang di lain waktu.

“Saya dari ketua LP Ma’arif NU juga mengapresiasi Pak Mendikbud yang begitu sigap dan cepat dalam mengatasi masalah ini dengan segera, mengajak kita bertemu dan membahas itu. Sebab, kalau ini tidak cepat-cepat, kalau istilah Pak Menteri bisa ngembroworo, jadi bisa melebar kemana-mana, bisa viral. Sekali lagi kami dari NU mengapresiasi Pak Menteri yang sudah sedemikian cepat merespon masalah ini dengan segala jajarannya dari Pak Sekjen dan Pak Litbang, Pak Ari. Mudah-mudahan harapan kami ke depan tidak akan ada lagi yang seperti ini,” kata Ketua LP Ma’arif PBNU Z. Arifin Djunaidi.
(knv/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>