Menko Luhut: Kita Tidak Boleh Intervensi Pasar Soal Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Awal tahun ini masyarakat sempat dihebohkan dengan lonjakan tarif tiket pesawat. Tidak sedikit pengguna pesawat yang mengeluhkan kondisi tersebut hingga dituangkan ke media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada masalah mengenai kenaikan tarif pesawat tersebut.

“Enggak ada masalah, kan bisa saja adjusment itu kan bisa. Cari equilibrium (penyesuaian) itu kan butuh waktu,” kata Menko Luhut di kantornya, Senin (21/1/2019).

Selain itu, dia juga menegaskan pemerintah tidak berhak melakukan intervensi pasar. Sebagai regulator, pemerintah hanya dapat menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah tiket pesawat.

“Kan enggak boleh kita juga intervensi market ya. Jadi biarlah market mechanism. Tapi pemerintah kan punya harga atas juga, jadi ya saya pikir Menteri Perhubungan sudah atur dengan bagus kok,” ujar dia.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang.


Ia menegaskan, tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.


“Kalau menurut saya tidak (kartel),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).




Namun demikian, Budi mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.


“Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat,” tuturnya.


Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun, dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.


‎”Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan,” tandas dia.

Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah jika terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang. Ditegaskan tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.


“Kalau menurut saya tidak (kartel),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).




Namun demikian, Budi mempersilahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.


“Saya pikir silahkan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi silahkan lihat,” tuturnya.


Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.


‎”Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan,” tandas dia.
2 dari 2 halaman

INACA Buka-bukaan Soal Kondisi Maskapai Penerbangan Sulit Sejak 2016

Mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di akhir tahun menuai protes masyarakat. Tarif tiket pesawat domestik dinilai mahal bahkan bila dibandingkan dengan tarif pesawat rute internasional.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengatakan kondisi maskapai-maskapai di tanah air saat ini sedang tidak baik. Maskapai umumnya sedang diterpa masalah keuangan terutama sejak terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah.

Pria yang juga merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia Airlines tersebut menyebutkan bisnis penerbangan memiliki beberapa variabel biaya pengeluaran yang sebagian besar dibayar dengan Dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara masyarakat yang membeli tiket menggunakan mata uang Rupiah. Pengeluaran maskapai sangat bergantung dengan volatilitas pasar.

“Semua masyarakat juga tahu pembayaran kami dari komponen biaya variabel. Semua komponen biaya dalam USD. Sedangkan dari kursnya sendiri berfluktuasi, harga komoditinya juga,” kata Ari di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dalam hal avtur BBM sendiri, ada peningkatan harga yang signifikan. Sementara BBM merupakan komponen terbesar untuk biaya operasi maskapai, yaitu sekitar 40-45 persen.

“Kami catat dari INACA dari April 2016 sampai Desember 2018 harga terendah dan tertinggi untuk avtur itu sebesar 171 persen, kursnya 17 persen dan average kita 8 persen. Jadi kita punya struktur cost yang kompetitif. Kalau kontribusi paling besar memang dari fuel. Kontribusinya 40-45 persen,” ujar dia.

Lalu ada komponen pembayaran leasing untuk sewa pesawat 20 persen. Perusahaan leasing ini lebih didominasi Eropa dan AS. Imbasnya, perbaikan atau maintenance dikuasai kedua perusahaan tersebut karena tipe pesawat di dominasi oleh Boeing dan Airbus.

“Jadi kami sangat tergantung pada fluktuasi dan license dari Airbus dan Boeing. 10 persennya biaya pegawai yang perlu makan. Dari Garuda sendiri 10 ribu karyawan, Citilink 2.000 , Sriwijaya 4.500. Jadi ini masyarakat yang perlu kami biayai dan masuk dalam komponen cost kita,” ungkapnya.

Dari semua komponen pengeluaran tersebut, Ari menyebutkan margin keuntungan yang didapat maksimal hanya 3 persen saja. Itupun jika tarif tiket pesawat yang diterapkan mendekati tarif batas atas.

“3 persen itu sudah paling bagus dengan harga selangit (tiketnya). Sementara kemarin ketika Nataru untuk maskapai full service kenaikannya tidak lebih dari batas atas. Sedangkan LCC hanya 60-70 persen dari batas atas,” ungkap dia.

Ari mengaku kaget saat tarif pesawat bisa menjadi isu nasional. “Kondisi saya ini enggak mengerti kenapa jadi isu nasional sehingga sebelum kami akan menurunkan harga tiket pun pada tanggal 14 Januari dari high season jadi low season itu sudah dijadikan isu nasional dan sebelum itu kami sudah menurunkan,” tegas dia.

Dia juga mengaku telah banyak dicecar pertanyaan tentang kapan tarif pesawat akan turun. Adapunemungkinan pengurangan tarif rata-rata yang bisa dilakukan oleh maskapai adalah 30 persen. Perhitungan ini sudah sesuai dengan batas terendah agar maskapai tidak rugi. “Itu batas kemampuan mereka. Itu batas yang mereka bisa kompensasikan supaya tidak rugi.”

Kondisi itu memaksa maskapai untuk berinovasi mencari sumber pendapatan lain agar tidak rugi. Sebab pendapatan dari penjualan tiket tidak mampu menutup pengeluaran. “Lion Air dari baggage, Garuda dari kargo. Dari harga tiket sendiri, kita sudah kelelep,” ujarnya.

Kondisi ini juga diperparah oleh keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif batas atas pesawat sejak tahun 2016 dengan pertimbangan daya beli masayrakat. Padahal, moda tranportasi lain seperti bus dan kereta api tarifnya sudah naik berkali-kali.

“Kami mengerti pemerintah tidak bisa menaikkan dari 2016 karena melihat daya beli masyarakat, oleh karena itu kami tidak pernah demo untuk menaikkan harga,” ujarnya.

Selain itu, maskapai juga masih memiliki pengeluaran layanan infrastruktur seperti untuk pengelola bandara yaitu Angkasa Pura dan Airnav selaku pengatur lalu lintas udara.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Rekam Jejak Edy Rahmayadi di PSSI

Jakarta Edy Rahmayadi akhirnya memilih mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres di Bali, Minggu (20/1/2019).Sejatinya, Edy masih bisa memimpin PSSI hingga 2020, tapi dia memilih keputusan lain.

Nama Edy Rahmayadi dikenal publik sepak bola Indonesia setelah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam kepengurusan periode 2016-2020 pada 10 November 2016.

Edy, yang ketika itu masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), terpilih menggantikan La Nyalla Mattalitti.

Pemilihan Ketua Umum PSSI diikuti 107 voter yang hadir pada Kongres PSSI 2016 di Jakarta. Edy ketika itu meraup 76 suara dan mengalahkan pesaing terberatnya, yakni mantan Panglima TNI, Moeldoko, dengan 23 suara.

Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Edy kemudian langsung menggulirkan Liga 1 2017. Namun, harapan publik akan sepak bola Indonesia yang baru, mendadak sirna ketika Edy memutuskan pensiun dari karier militernya demi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Utara pada 5 Desember 2017.

Pada awal 2018, Edy pun resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Gubernur Sumatra Utara bersama pasangannya, Musa Rajekshah. Kesibukannya dalam kampanye Gubernur Sumut membuat fokus Edy terbelah.

Pria kelahiran 10 Maret 1961 itu makin sering menghabiskan waktu bersosialisasi keliling Sumut yang membuatnya seolah melupakan jabatan Ketua Umum PSSI. Edy akhirnya terpilih sebagai Gubernur Sumut melalui pemilukada yang digelar pada 27 Juni 2018.

Diusung 11 partai politik kemudian berhasil mengantarkan Edy Rahmayadi menuju jabatan Sumatra Utara 1 dengan jumlah suara mencapai 57,67 persen. Ini menjadi awal pertama gaung “Edy Out” bergema dengan alasan rangkap jabatan.

2 dari 2 halaman

Kasus Kematian Suporter dan Kegagalan Timnas

Desakan agar Edy Rahmayadi mundur kembali bergema ketika seorang suporter Persija Jakarta bernama Haringga Sirla tewas akibat dikeroyok oknum suporter Persib Bandung di Kompleks Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage (23/9/2018).

Insiden Haringga ibarat puncak mengingat kasus kematian suporter di Indonesia selama PSSI dipimpin Edy, sudah terjadi sebelumnya. Edy dianggap tidak becus mengurus sepak bola Indonesia karena konsentrasinya terpecah sebagai Gubernur Sumut.

Namun, ketika ditanya perihal rangkap jabatan antara Ketua Umum PSSI dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi justru mengeluarkan pernyataan kontroversial.

“Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda juga untuk bertanya kepada saya,” kata Edy Rahmayadi ketika wawancara dengan Kompas TV.

Belum cukup sampai disitu, Edy Rahmayadi kembali dimintai pertanggungjawabannya atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Seperti diketahui, Pasukan Bima Sakti itu hanya mampu melaju sampai babak penyisihan grup.

Namun, Edy lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.

“Wartawannya yang harus baik, jika wartawannya baik maka timnasnya baik,” jawab Edy.

Edy Rahmayadi akhirnya menjawab tekanan dan desakan yang diarahkan kepadanya dengan menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Saat ini, tongkat kepemimpinan induk tertinggi sepak bola Indonesia beralih ke Joko Driyono yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Ini Alasan Edy Rahmayadi Putuskan Mundur dari Ketum PSSI

Liputan6.com, Nusa Dua – Keputusan mengejutkan diambil Edy Rahmayadi. Dalam sambutannya saat membuka Kongres Tahunan PSSI, Minggu (20/1/2019), Edy justru mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum PSSI.

Edy Rahmayadi memaparkan langkahnya itu diambil karena dia tak haus akan kekuasaan. Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara ini mengaku mundur demi PSSI yang lebih baik.

“Jangan kalian berpikir bahwa Edy Ramhayadi mentang-mentang. Tidak. Saya ada di sini karena cinta sama PSSI. Hanya orang-orang pengkhianat sama PSSI ini yang mau berbicara tanpa dasar PSSI,” ujar Edy Rahmayadi di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019).

“Demi PSSI berjalan dan maju, makanya saya nyatakan hari ini saya mundur dari Ketua Umum PSSI. Dengan syarat jangan khianati PSSI. Jangan karena satu hal yang lain kita bercokol merusak rumah besar kita, warisan leluhur kita,” tambahnya.

Menurutnya, keputusannya itu telah dipertimbangkan dengan masak-masak. Edy Rahmayadi menegaskan, keputusan mundur dari PSSI bukan lantaran lari dari tanggung jawab.

2 dari 2 halaman

Pesan Edy

“Ini semua saya lakukan dalam kondisi sehat wal afiat. Bertanggungjawablah kalian. Saya mundur bukan tidak bertanggungjawab, tapi karena saya bertanggungjawab,” katanya.

Usai menyatakan mundur, Edy berpesan kepada para peserta kongres untuk membesarkan PSSI. “Besarkan PSSI kita ini,” pesannya.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Jokowi Bebaskan Ba’asyir, Aksi Simpatik Atau Politik?

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membebaskan terpidana terorisme Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Langkah Jokowi itu mendapat dukungan, meski ada juga yang mempertanyakan niat di balik keputusan itu.

Keputusan pembebasan Ba’asyir disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi di Pilpres, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengklaim berhasil meyakinkan Presiden Jokowi untuk membebaskan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan,” kata Yusril seperti unggahan di Facebook-nya, Jumat (18/1/2019).

Yusril hari ini datang ke LP Gunung Sindur ditemani Yusron Ihza dan Sekjen PBB Afriansyah Noor untuk bertemu Ba’asyir. Yusril didaulat untuk menjadi imam dan khatib Jumat di masjid LP. Keluarga Abu Bakar Ba’asyir, disebut Yusril, juga datang dari Solo. Hadir pula pengacara Abu Bakar Ba’asyir, Achmad Michdan, yang disebut turut bersyukur atas bebasnya Ba’asyir.
Ketum PBB itu menyebut Ba’asyir akan tinggal di rumah anaknya di Solo pasca-bebas nanti. Yusril menyebut Ba’asyir bersyukur karena akan bebas pekan depan. Ba’asyir berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembebasan dirinya.

“Pembebasan Ba’asyir akan dilakukan pekan depan untuk membereskan administrasi pidananya di LP. Ba’asyir sendiri minta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang-barangnya yang ada di sel penjara,” sebutnya.

“Setelah bebas, Ba’asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim,” tambah Yusril.

Ba’asyir yang kini berusia 80 tahun divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar Juni 2011. Ba’asyir dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ia sudah menjalani masa hukuman 9 tahun.

Jokowi Bebaskan Ba'asyir, Aksi Simpatik Atau Politik?Foto: Ba’asyir saat dikunjungi Yusril. (Dok Antara Foto/Yulius Satria Wijaya).

Presiden Jokowi menyatakan keputusan membebaskan Ba’asyir karena faktor kemanusiaan. Ba’asyir diketahui beberapa kali menjalani medical check-up di RSCM Jakarta.

“Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya kemanusiaan,” jelas Jokowi.

Ia menyatakan sudah melalui berbagai pertimbangan hingga pada keputusan membebaskan Ba’asyir. Jokowi menyebut sudah berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” sebutnya.

Keputusan Ba’asyir mendapat dukungan sejumlah pihak. Meski begitu, PAN meragukan niat tulus Jokowi itu mengingat keputusan membebaskan Ba’asyir dilakukan jelang pencoblosan Pilpres 2019.

“Apakah hal ini benar-benar murni atas pertimbangan kemanusiaan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi atau ada alasan dan niat lain. Di tengah kontestasi pilpres yang cukup ketat seperti sekarang ini, hal itu bisa saja dipertanyakan,” ujar Wasekjen PAN Saleh Daulay.

“Semoga saja pembebasan ini murni karena alasan kemanusiaan. Tidak dimaksudkan untuk meraih simpati dan dukungan dalam pilpres nanti,” imbuh juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut.

Pernyataan PAN ditampik oleh PPP. Sekjen PAN Arsul Sani meminta meminta tak perlu ada yang nyinyir akan keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir.Ia menyebut keputusan tersebut sejalan dengan revisi KUHP dan tidak terkait dengan pilpres.

“Dalam R-KUHP ajuan pemerintah, narapidana yang telah berumur 70 tahun dapat dilepaskan dari kewajiban menjalani hukuman pidana penjara yang masih tersisa. Pasal di R-KUHP ini secara prinsip telah disetujui fraksi-fraksi di DPR,” terang Arsul.

“Artinya, ketika pemerintahan Jokowi ajukan R-KHUP memang soal perikemanusiaan itu sudah didisain sebagai politik hukum. Jadi jangan nanti direspons sebagai langkah politik dalam rangka pilpres,” tambah anggota Komisi III DPR itu.
(elz/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ba’asyir Bebas, PAN Singgung Upaya Jokowi Raih Simpati Jelang Pilpres

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Meski mengapresiasi, PAN menyebut langkah tersebut merupakan upaya Jokowi raih simpati jelang pilpres 2019.

“Semestinya, pembebasan itu dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Apalagi, Ustaz Abu Bakar Ba’asyir selama ini diketahui sering sakit-sakitan. Permohonan pembebasannya kan sudah lama. Namun baru sekarang dipenuhi presiden. Tentu itu niat dan tindakan yang baik yang perlu diapresiasi,” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).

Meskipun demikian, Saleh mempertanyakan momentum pembebasan Ba’asyir jelang pilpres dan bukan sejak awal Jokowi menjabat. Menurut dia, permohonan soal pembebasan tersebut sudah ada di masa awal Jokowi menjadi presiden.

“Apakah hal ini benar-benar murni atas pertimbangan kemanusiaan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, atau ada alasan dan niat lain. Di tengah kontestasi pilpres yang cukup ketat seperti sekarang ini, hal itu bisa saja dipertanyakan,” ujar juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
“Semoga saja pembebasan ini murni karena alasan kemanusiaan. Tidak dimaksudkan untuk meraih simpati dan dukungan dalam pilpres nanti,” imbuh Saleh.

Kabar rencana pembebasan Ba’asyir sebelumnya disampaikan Yusril Ihza Mahendra setelah berkunjung ke LP Gunung Sindur. Yusril mengatakan, setelah bebas, Ba’asyir disebut akan tinggal di rumah anaknya yang berada di Solo.

Ba'asyir Bebas, PAN Singgung Upaya Jokowi Raih Simpati Jelang PilpresFoto: Saleh Daulay. (dok. pribadi).

“Pembebasan Ba’asyir akan dilakukan pekan depan untuk membereskan administrasi pidananya di LP. Ba’asyir sendiri minta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang-barangnya yang ada di sel penjara,” ujar Yusril dalam keterangannya.

“Setelah bebas, Ba’asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim,” sambungnya.

Soal keputusan pembebasan Ba’asyir itu mendapat apresiasi dari PPP. Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, keputusan tersebut sejalan dengan revisi-KUHP dan tidak terkait dengan pilpres.

“Dalam R-KUHP ajuan pemerintah, narapidana yang telah berumur 70 tahun dapat dilepaskan dari kewajiban menjalani hukuman pidana penjara yang masih tersisa. Pasal di R-KUHP ini secara prinsip telah disetujui fraksi-fraksi di DPR,” terang Arsul.

“Artinya ketika pemerintahan Jokowi ajukan R-KHUP memang soal perikemanusiaan itu sudah didisain sebagai politik hukum. Jadi jangan nanti direspons sebagai langkah politik dalam rangka pilpres,” tambah anggota Komisi III DPR itu.
(azr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PPP Dukung Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir

JakartaPresiden Joko Widodo setuju membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir karena alasan kemanusiaan. PPP mendukung langkah Jokowi itu.

“PPP mendukung keputusan untuk melepaskan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dari keharusan melanjutkan hukuman pidana penjara yang harus dijalaninya,” ungkap Sekjen PPP Arsul Sani lewat pesan singkat, Jumat (18/1/2019).

Menurut Arsul, keputusan membebaskan Ba’asyir akan sesuai dengan semangat politik hukum pidana yang hendak dibentuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Anggota Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum ini, langkah tersebut tengah digodok dalam revisi KUHP.


“Akan sesuai dengan semangat politik hukum pidana yang hendak dibentuk Pemerintahan Jokowi-JK sendiri sebagaimana tercermin dalam R-KUHP yang diajukan kpd DPR,” kata Arsul.

“Dalam R-KUHP ajuan pemerintah, narapidana yang telah berumur 70 tahun dapat dilepaskan dari kewajiban menjalani hukuman pidana penjara yang masih tersisa. Pasal di R-KUHP ini secara prinsip telah disetujui fraksi-fraksi di DPR,” imbuhnya.

PPP Dukung Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba'asyirFoto: Arsul Sani. (Tsarina/detikcom).

Menurut Arsul, pembebasan Ba’asyir akan menjadi contoh baik bagi uji coba politik hukum baru itu. Alasan kemanusiaan yang digunakan untuk pembebasan Ba’asyir ini disebut juga masuk dalam pembahasan R-KUHP.

“Artinya ketika pemerintahan Jokowi ajukan R-KHUP memang soal perikemanusiaan itu sudah didisain sebagai politik hukum,” sebutnya.

Untuk itu Arsul meminta tak perlu ada yang nyinyir akan keputusan Jokowi membebaskan terpidana terorisme tersebut. Sebab menurutnya, landasan hukumnya memang sudah diajukan jauh sebelum masa Pilpres.

“Jadi jangan nanti direspons sebagai langkah politik dalam rangka pilpres,” ucap Arsul.

Seperti diketahui, Jokowi memutuskan membebaskan Ustaz Ba’asyir setelah melalui pertimbangan panjang. Jokowi mengaku sudah mendapat masukan dari sejumlah pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga pengacaranya di Pilpres, Yusril Ihza Mahendra.

“Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya kemanusiaan,” ungkap Jokowi.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tonton Blak-blakan Dirut Adhi Karya: LRT Terhambat Dukuh Atas Pukul 13.00 WIB

Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK dikenal fokus membangun infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan, salah satunya proyek LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek digarap oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Sejak groundbreaking pada September 2015, proyek ini masih berjalan dan terkadang menimbulkan polemik.

Mulai dari pendanaan. Awalnya proyek ini akan menggunakan APBN, namun ternyata pemerintah tak sanggup. Akhirnya Adhi Karya ditunjuk pemerintah.

Penunjukan Adhi Karya untuk mengerjakan proyek tersebut tertuang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2015. Namun pada saat itu Adhi Karya belum dapat kontrak dari Kementerian Perhubungan, sehingga proyek pun tak berjalan.

Akhirnya Perpres itu direvisi ke dalam Perpres nomor 65 tahun 2016. Di dalam revisi tersebut, dijelaskan bahwa Adhi Karya tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan LRT, walaupun belum mendapatkan penandatanganan kontrak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski akhirnya berjalan, namun skema pembiayaan untuk proyek saat itu belum jelas. Pemerintah menyatakan APBN tidak sanggup membiayainya. Padahal dalam Perpres, proyek ini akan dibiayai APBN.

Hingga akhirnya terbitlah Perpres nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam aturan itu diperjelas bahwa tata cara pelaksanaan pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebet terintegrasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya Tbk. KAI akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), kemudian mendapatkan pinjaman perbankan dan menerbitkan obligasi.

Setelah berjalan, proyek ini masih menemukan kendala khususnya untuk trase kawasan Setiabudi hingga Dukuh Atas. Izin penetapan lokasi oleh Pemprov DKI Jakarta baru ditandatangani April 2018.

Namun kabarnya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan masih belum mencapai kesepakatan terkait penetapan titik stasiun LRT di Dukuh Atas. LRT Jabodebek belakangan juga dituding menjadi salah satu penyebab dari maraknya kemacetan khususnya di Tol Jakarta-Cikampek.

detikFinance pun berkesempatan untuk mengorek progres LRT Jabodebek langsung kepada Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto. Budi juga menjawab terkait isu lain seperti penggunaan isu tenaga kerja asing, hingga BUMN yang katanya menjadi anak emas soal jatah proyek dari pemerintah.

Ingin tahu bagaimana jawaban terkait semua isu itu, dan sampai mana proyek LRT Jabodebek sekarang? Saksikan program Blak-blakan dengan Dirut Adhi Karya Budi Harto yang akan tayang pada Senin 14 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

Jangan sampai terlewat! (das/ang)

Tim Prabowo Bantah Ubah Visi-Misi Jiplak Jokowi: Kubu Sebelah Hoax

Jakarta – Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, membantah pihaknya menjiplak visi-misi Jokowi-Ma’ruf. Dia mengatakan tudingan dari kubu capres cawapres nomor urut 01 itu hoax.

“Katanya kami menjiplak kubu sebelah, saya jawab, sepenuhnya itu tidak betul, sepenuhnya itu hoax. Kami tidak mungkin menjiplak pola pikir dan visi-misi kubu sebelah karena posisi dan perspektif kami memandang bangsa banyak berbeda,” kata Priyo di d’Consulate Resto & Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Sekjen Partai Berkarya ini menyatakan visi-misi tersebut tidak diubah semua, hanya penyempurnaan dan penjabaran bahasa agar mudah dipahami publik. Namun soal KPU menolak perubahan visi-misi itu, pihak BPN Prabowo-Sandi menghormati keputusan penyelenggara pemilu tersebut.

“Jadi sebenarnya itu bukan mengubah secara total terhadap visi dan misi, tapi penyempurnaan dan penjabaran yang dilakukan dengan estetika dan bahasa yang lebih enak dan dipahami oleh masyarakat luas, dan ternyata oleh KPU ya singkatnya tidak boleh diubah lagi, nah kami taat saja kalau itu sesuai aturan,” jelas Priyo.

Selain itu, Priyo menyinggung perubahan foto Jokowi-Ma’ruf di surat suara. Dalam foto tersebut, Jokowi-Ma’ruf mengenakan baju koko. Sedangkan Prabowo-Sandi memakai jas berwarna hitam karena dinilai sebagai pemimpin presidensial atau siap memimpin Indonesia.

“Sementara kami relatif tidak lakukan pergantian (pakaian) karena kami ingin mengedepankan foto yang bercita rasa presidensial, siap untuk memimpin, tidak harus sehat, dramatis menunjukkan baju baju yang menunjukkan identitas muslim atau apa karena calon kami sudah sangat dicintai oleh masyarakat muslim maupun masyarakat golongan-golongan lain;” tutur dia.

Sebelumnya, Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, menuding Prabowo-Sandiaga tak hanya melakukan revisi, tapi juga merombak total visi-misi mereka. Disebutkan juga kubu pasangan nomor urut 02 itu menjiplak Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Salah besar narasi yang dibangun oleh timses paslon 02 bahwa mereka hanya memoles gincu estetika dan sekadar revisi. Yang mereka lakukan adalah merombak total visi-misi lama dengan cara menjiplak,” kata Ace.

Simak juga video ‘Hoax Surat Suara Tercoblos Disebarkan untuk Pendukung Prabowo’:

[Gambas:Video 20detik]

(fai/idn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemprov DKI Kirim Draf Revisi ‘Perda Becak’ ke DPRD DKI

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah mengirimkan draf revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Revisi Perda itu berisi legalisasi becak untuk mengaspal di Jakarta.

“Draf Perda perubahan sudah dikirim ke DPRD, selanjutnya kewenangan untuk membahas dan menjadwalkan pembahasan ada di DPRD,” kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, kepada detikcom, Sabtu (12/1/2019).

Adapun Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhammad Yuliadi, dihubungi terpisah, menyatakan draf tersebut sudah diterima Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Alur penyerahan draf tersebut berawal dari Pemprov DKI ke Sekretariat Dewan, dilanjutkan ke Ketua DPRD DKI, kemudian baru diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.
“Masih di Ketua,” kata Yuliadi.

Sebelumnya, ada 18 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019. Namun tak ada revisi ‘Perda becak’ dalam Prolegda 2019 itu.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Merry Hotma, menyatakan revisi ‘Perda becak’ itu bisa saja masuk ke Prolegda 2019 dan menjadi salah satu pembahasan tahun ini. “Sesuai aturan, itu bisa ketika memang itu dianggap mendesak dan untuk kepentingan publik,” kata Merry dihubungi terpisah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sebagian rancangan peraturan membutuhkan pembahasan yang lebih matang dengan DPRD DKI. Dia tak khawatir dengan tidak masuknya Perda becak itu ke Prolegda 2019.

“Nggak apa-apa, nanti bisa diusulkan,” kata Anies pada 30 November 2018 lalu.

Peraturan soal becak selama dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ada pada Pasal 29, isinya adalah larangan membuat, hingga mengoperasikan becak. Pada Pasal 62 diatur bahwa yang merakit, menjual, hingga memasukkan becak bakal kena pidana kurungan 20 hari sampai 90 hari, atau denda Rp 5 juta sampai Rp 30 juta.

Pihak yang mengoperasikan dan menyimpan becak bakal dikenakan pidana kurungan 10 hari hingga 30 hari, atau denda Rp 250 ribu sampai Rp 5 juta.
(dnu/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>