UGM Resmi Tutup Program D3 dan Fokus ke Sarjana Terapan

Daftar Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr.) yang dibuka:

1. S.Tr. Teknologi Rekayasa Mesin

2. S.Tr. Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat

3. S.Tr. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

4. S.Tr. Teknologi Rekayasa Internet

5. S.Tr. Teknologi Rekayasa Elektro

6. S.Tr. Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol

7. S.Tr. Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil

8. S.Tr. Manajemen Informasi Kesehatan

9. S.Tr. Manajemen dan Penilaian Properti

10. S.Tr. Perbankan

11. S.Tr. Akuntansi Sektor Publik

12. S.Tr. Pembangunan Ekonomi Kewilayahan

13. S.Tr. Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi

UGM menjelaskan, gelar sarjana akan disesuakan dengan bidang masing-masing. Misalnya untuk program Sarjana Terapan Di bidang teknik, maka gelar lulusannya yaitu S.Tr.T.

Bagi yang ingin melanjutkan menimba ilmu, mereka pun bisa meneruskan ke program studi Magister (S2) Terapan, baik di kampus-kampus di dalam maupun luar negeri.

KPU: Siapa Menang Pilpres, Silakan Tunggu Hasil Resmi

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner KPU Pramono Ubaid meminta paslon dan masyarakat menunggu perhitungan manual resmi dari KPU terkait hasil akhir Pemilu 2019.

Pernyataan Pramono itu menanggapi deklarasi kemenangan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Silakan menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU setelah rekapitulasi nasional selesai,” kata Pramono di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Pramono meminta masyarakat memantau hasil quick count dengan bijak.

“Ya kami berharap masyarakat mengikuti perkembangan tentang hasil pemilu ini dengan dewasa dengan tenang, yang saat ini beredar adalah hasil quick count,” ucapnya

Saat ini, lanjut Pram, meski baru hasil perhitungan cepat, hasil quick count itu bisa dipertanggungjawabkan lantaran berasal dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh KPU.

“Mereka adalah lembaga-lembaga yang sudah mendapat akreditasi dari KPU, jadi hasilnya itu bisa dipertanggung jawabkan dalam arti kalau memang ada yang keliru itu bisa dijatuhkan sanksi,” katanya.

“Tapi terkait dengan hasil (akhir) tentu itu supaya tidak menimbulkan kebingungan itu masyarakat silakan menunggu hasil resmi KPU,” tandasnya.

Agar Tidak Keliru, Simak Cara Coblos yang Benar di Pemilu Serentak 2019 – Fokus

Prabowo Sebut Unggul di Situs Resmi, KPU: 1 Persen Saja Belum

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan penghitungan suara di situs resmi atau situng pemilu2019.kpu.go.id belum final. Hingga pukul 23.00 WIB, suara yang masuk baru 0,02225 persen.

Situs resmi Pemilu 2019 itu mencatat keunggulan 55,27 persen sementara Prabowo Subianto-Sandiaga, sementara Joko Widodo-Ma’ruf Amin 44,73 persen.

“Kalau misalnya berkembang screenshot salah satu paslon, itu yang penting itu belum hasil final. Bahkan 1 persen saja belum,” kata Viryan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Viryan menegaskan, hasil yang tertera saat ini belum mencerminkan hasil final. Sebab hingga saat ini suara yang masuk masih kurang dari 1 persen dari total 813.350 TPS yang ada di Indonesia.

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut penghitungan suara akan terus berlanjut.

Pram menyampaik urutan situng, yakni setelah form C1 selesai dicatat, petugas TPS akan membuat beberapa salinan. Salah satu salinan dibawa ke Kantor KPU kota/kabupaten untuk dipindai. Lalu dikirim ke pusat untuk ditayangkan dalam situs resmi.

“Situs itukan berbasis C1 yang di-scan. Kalau berbasis C1 yang di-scan, kan harus menunggu proses penghitungan suara di TPS selesai,” ujarnya.

KPU kembali menegaskan data penghitungan suara di situs pemilu2019.kpu.go.id resmi dari KPU. Namun KPU tak akan menetapkan hasil Pemilu 2019 akhir dari hasil di situs tersebut.

KPU akan menetapkan hasil pemilu dari penghitungan suara secara fisik atau manual. Mereka akan merekapitulasi surat suara dari tingkat TPS hingga tingkat nasional pada rentang 17 April-22 Mei 2019.

Begini Jadwal Pencoblosan Pemilu 2019 Versi Resmi dari KPU

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 40 ayat 1 nomor 9 tahun 2019, publik yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dapat menggunakan suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan.

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan suara 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) berakhir,” tertulis dalam PKPU.

Lalu, untuk menghindari kecurangan atau pemilih asing, mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ini hanya bisa memberikan suara di TPS sesuai alamat tinggal. Ketersediaan suara juga dipertimbangkan.

Apabila surat suara habis, pemilih akan langsung diarahkan ke TPS terdekat. TPS ini harus satu wilayah kerja dengan panitia pemungutan suara sesuai alamat tinggal pemilih.

Jika di satu tempat tersebut juga habis, pemilih akan diarahkan ke TPS lain pada kelurahan atau desa yang sama. Setelah waktu sudah menunjukkan 13.00 WIB, waktu setempat, panitia di TPS akan mengumumkan waktu pemungutan telah habis.

Mereka masih bisa memilih melewati waktu jika sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan sudah dicatat kehadirannya oleh panitia atau petugas di TPS.

“Telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir,” tulis Pasal 46.

Penjelasan Resmi PPLN Sydney soal Ratusan WNI yang Tak Bisa Memilih

Liputan6.com, Sydney – Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney angkat bicara terkait berbagai laporan mengenai kendala pemungutan suara yang terjadi di wilayahnya pada Sabtu 13 April 2019 lalu.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia dikabarkan tak bisa menggunakan hak memilihnya.

Salah satu yang menjadi sorotan luas adalah terhambatnya pemilih untuk menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS) Town Hall, Sydney.

Sejumlah dugaan penyebab mengemuka, mulai dari kabar tentang TPS yang tidak mengantisipasi kendala dalam proses pemungutan, hingga jumlah pemilih bukan DPT (daftar pemilih tetap) yang membeludak berdatangan ke lokasi itu.

Angkat bicara dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com pada Minggu 14 April 2019, PPLN Sydney memberikan penjelasan sebagai berikut:

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 April 2019 di wilayah kerja PPLN Sydney yang meliputi New South Wales, Queensland dan South Australia berjalan lancar.

Pemungutan suara tersebar di 22 TPSLN (TPS Luar Negeri) dengan rincian sebagai berikut: 4 TPSLN berlokasi di KJRI Sydney, 5 TPSLN berlokasi di Sydney Town Hall, 3 TPSLN berlokasi di Marrickville Community Centre, 3 TPSLN berlokasi di Yagoona Community, 3 TPSLN berlokasi di Good Luck Plaza, 2 TPSLN berlokasi di Sherwood State School-Brisbane dan 2 TPSLN di Adelaide State Library.

Hampir semua lokasi adalah gedung yang disewa.

Pemungutan suara dimulai pukul 8.00 sampai 18.00 waktu setempat. Acara dimulai dengan upacara pembukaan oleh KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) dan selanjutnya dilakukan pelayanan kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPTLN (DPT Luar Negeri) dan DPTbLN (DPT Tambahan Luar Negeri).

DPTLN adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU per 12 Desember 2018.

Untuk PPLN Sydney jumlah DPTLN adalah 25.381 pemilih. Sedangkan definisi singkat untuk DPTbLN adalah pemilih yang sudah menjadi DPT namun pindah lokasi memilih. Pada umumnya pemilih yang hadir dan terdaftar sebagai DPTLN dan DPTbLN terlayani dengan baik sejak pagi hari.

Tidak sedikit pemilih yang datang adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak tahu bahwa yang bersangkutan masuk dalam kriteria DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri). Yang mana DPKLN baru diperbolehkan mencoblos pada satu jam terakhir atau jam 17.00 sampai 18.00. Pemilih DPKLN adalah pemilih yang belum terdaftar sebagai DPT dan baru mendaftar setelah tanggal penetapan DPTLN (12 Desember 2018).

Penjelasan dan pemahaman juga diberikan kepada beberapa pemilih yang mengalami kendala dalam mendapatkan informasi terkini seperti tempat/lokasi TPS mencoblos dan metode pemilhan yang digunakan apakah POS atau TPS.

*Selanjutnya di laman dua…

Resmi Dukung Jokowi, Bima Arya Siap Dipecat dari PAN

Bogor – Wali Kota Bogor terpilih, Bima Arya yang juga elite PAN, resmi mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Bima Arya pun siap dipecat oleh karena partainya merupakan pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Insyaallah saya siap atas segala risikonya. Prinsip saya right on is my party when it’s right keep it right when it’s wrong make it right,” ucap Bima di Bogor, yang dilansir Antara, Jumat (12/4/2019).

Meski begitu, ia mengaku tidak terbersit untuk keluar dari PAN. Bima menganggap langkahnya sesuai dengan tujuan awal didirikannya PAN, yakni menjunjung tinggi reformasi.

“Saya ikut mendirikan partai ini, tidak ada sedikitpun ingin keluar dari partai. Ini adalah ikhtiar saya untuk sejalan dengan platform partai,” kata Bima.

Menurutnya, sejak awal ia sudah tidak setuju dengan langkah PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terlebih, pasangan itu sempat berasal dari partai yang sama.

“Ketika waktu itu PAN berkumpul mendukung Prabowo-Sandi saya sudah sampaikan masak (dari) Gerindra (dan) Gerindra. Saya nggak habis pikir kenapa harus seperti itu,” bebernya.

Bima sengaja baru mendeklarasikan dukungannya pasca purna jabatan sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dengan alasan menghormati Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

“Karena janji saya kepada Ketum untuk netral. Kan sekarang saya bukan kepala daerah,” tuturnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, mantan politisi PAN yang sekarang menjadi kader Partai Nasdem, Wanda Hamidah. Wanda mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bima Arya.

“Saya menjadi kader PAN selama 16 tahun, tapi kemudian dikeluarkan gara-gara dukung Jokowi. Bagi saya negara lebih penting,” kata Wanda.
(rvk/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Resmi Dukung Jokowi, Walkot Bogor Bima Arya Siap Dipecat dari PAN

Bogor – Wali Kota Bogor terpilih, Bima Arya, yang juga elite PAN, resmi mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Bima Arya pun siap dipecat karena partainya merupakan pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Insyaallah saya siap atas segala risikonya. Prinsip saya, right on is my party. When it’s right, keep it right. When it’s wrong, make it right,” ucap Bima di Bogor, yang dilansir Antara, Jumat (12/4/2019).

Meski begitu, ia mengaku tidak tebersit untuk keluar dari PAN. Bima menganggap langkahnya sesuai dengan tujuan awal didirikannya PAN, yakni menjunjung tinggi reformasi.

“Saya ikut mendirikan partai ini. Tidak ada sedikit pun ingin keluar dari partai. Ini adalah ikhtiar saya untuk sejalan dengan platform partai,” kata Bima.

Menurutnya, sejak awal ia tidak setuju dengan langkah PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terlebih, pasangan itu sempat berasal dari partai yang sama.

“Ketika waktu itu PAN berkumpul mendukung Prabowo-Sandi, saya sudah sampaikan masa (dari) Gerindra (dan) Gerindra. Saya nggak habis pikir kenapa harus seperti itu,” bebernya.

Bima sengaja baru mendeklarasikan dukungannya setelah purnajabatan sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dengan alasan menghormati Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

“Karena janji saya kepada Ketum untuk netral. Kan sekarang saya bukan kepala daerah,” tuturnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut mantan politikus PAN yang sekarang menjadi kader Partai NasDem, Wanda Hamidah. Wanda mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bima Arya.

“Saya menjadi kader PAN selama 16 tahun, tapi kemudian dikeluarkan gara-gara dukung Jokowi. Bagi saya, negara lebih penting,” kata Wanda.
(rvk/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Teaser Gundala Resmi Dirilis, Ini 3 Fakta Menarik Film Superhero Indonesia

Siapa sih yang enggak kenal Joko Anwar? Salah satu sutradara jenius yang dimiliki Indonesia. Setelah sukses dengan film horornya Pengabdi Setan, kini tanggung jawab Joko Anwar semakin besar. Dirinya dipercaya menjadi sutradara cerita legendaris Gundala.

Para penikmat film Indonesia patut bahagia, dengan Joko Anwar menjadi sutradara film Gundala. Karena berada ditangan Joko Anwar, sudah pasti film superhero Indonesia ini akan sangat bagus.

Berikut prestasi Joko Anwar di dunia film Indonesia.

– Citra Award for Best Director (2015)

– Citra Award for Best Screenplay (2017)

– Maya Award for Best Director (2017)

Resmi Beroperasi, Ini 5 Fakta Menarik Tol Pasuruan-Probolinggo

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, pengoperasian tol ini akan mempercepat waktu tempuh dari Pasuruan ke Probolinggo, dari semula 2,5 jam menjadi 30 menit.

Diharapkan pengoperasian jalan tol Pasuruan Probolinggo juga akan turut mendorong roda perekonomian daerah dan nasional.

“Ini merupakan suatu proyek strategis nasional yang Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan saat ini sudah diresmikan Bapak Presiden. Saya kira dengan adanya jalan tol Pasuruan-Probolinggo ini masyarakat akan punya waktu singkat dari Pasuruan ke Probolinggo cuma 30 menit dari 2,5 jam,” tambah Menteri Rini.

Selain itu, waktu tempuh Surabaya-Probolinggo juga akan terpangkas. Biasanya jarak kedua kota ini ditempuh selama 3 jam. Kini dengan adanya tol Paspro, hanya ditempuh 1,5 jam saja.

FPI DIY Resmi Laporkan Perusakan Markasnya ke Polisi

sleman – Insiden kericuhan di markas Front Pembela Islam (FPI) DIY-Jateng, Jalan Wates Km 8, Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu (7/4) kemarin akhirnya berujung laporan polisi. Melalui kuasa hukumnya, Ketua FPI DIY Bambang Tedy melapor ke Polsek Gamping.

“Ini kan kemarin terkait kejadian hari Minggu siang, ada perusakan di rumah Pak Haji Bambang Tedy, klien saya, dua mobil dan satu rumah kaca pecah. Terkait kejadian tersebut kami melaporkan ke pihak kepolisian,” kata kuasa hukum Bambang Tedy, Agung Wijaya Wardana, kepada wartawan di Mapolsek Gamping, Selasa (9/4/2019) malam.

Agung menjelaskan, dasar pelaporan ini karena pihaknya menduga ada tindak pidana perusakan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh simpatisan parpol tertentu. Akibat dari perusakan itu, lanjutnya, kaca depan mobil jip yang terparkir di dalam kompleks markas FPI pecah, kap mesin mobil sedan rusak, serta kaca rumah pecah dan bendera rusak.

“(Pihak) yang dilaporkan nanti biar kepolisian yang menindaklanjuti. Kemarin ada kampanye, kemungkinan dari sekelompok massa simpatisan,” sebutnya.

Dalam pelaporan ini turut disertakan barang bukti berupa rekaman CCTV dan rekaman ponsel.

“Harapannya pelaku perusakan dapat diproses hukum. Rekaman CCTV dan rekaman HP sudah diserahkan ke polisi, kami juga siapkan sekitar empat orang saksi yang saat kejadian di lokasi,” imbuhnya.

Terlihat perwakilan FPI Sragen, Sukoharjo dan Klaten ikut mendatangi Polsek Gamping.

“Kami sangat berharap kepada penegak hukum untuk segera memproses kejadian ini dengan sebaik-baiknya. Karena khawatirnya nanti implikasinya nggak bagus, karena untuk menjadikan suasana kondusif Yogya, suasana baik Pilpres dan Pileg ini,” kata Ketua FPI Sragen, Mala Kunaefi, di kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, kejadian ini membuat internal FPI secara umum terusik. Karena selain markas FPI, juga difungsikan sebagai posko pemenangan Prabowo-Sandiaga.

“Makanya jangan sampai ini jadi suatu alat untuk memecah-belah masyarakat Yogya,” ujarnya.

“Markas hari itu tidak ada kegiatan apa-apa, memang mereka lagi kampanye, akhirnya mampir ke markas, menyerang markas kami. Statemen yang muncul di media saling gesekan, saling lempar, bukan, kita yang dilempari dulu kita yang dilabrak dulu. Bukan istilahnya kita yang membuat itu kejadian, mereka yang mancing akhirnya kita juga mempertahankan diri,” sambungnya.

Mala Kunaefi pun berharap polisi memproses laporan ini dengan profesional.

“Harapan kami mohon penengak hukum segera menindaklanjuti dengan baik, benar, tegas, adil, sebaik-baiknya, harapan kami nanti masyarakat bisa percaya dengan hukum, tenang, terlindungi dari hal-hal seperti ini yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
(mbr/mbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>