Kisah Anak Pekerja Serabutan Lolos Seleksi CPNS 2018

Liputan6.com, Jakarta – Oktober 2018 lalu menjadi saat yang penuh tanda tanya bagi Fauzi Rizki Arbie (25). Betapa tidak, saat itu kontrak Fauzi di Dinas Perpustakan Kota Bandung tidak diperpanjang.

Apalagi ayahnya bekerja serabutan, kadang bekerja tetapi kadang juga tidak, sementara ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kebetulan saat itu ayah Fauzi, Amirudin Arbie, mendapat panggilan bekerja sebagai mandor bangunan di Lombok, NTB.

“Ayah saya kerjanya serabutan, ketika ada kerjaan ya kerja, ketika gak ada ya dia gak kerja,” ujar Fauzi, seperti dikutip dari laman Menpan.

Sejak itu, Fauzi tinggal berdua dengan ibunya, Nenny Mulyanie, di kota yang berjuluk Paris van Java. Dalam kondisinya yang menganggur, ia mengaku tidak tenang. Pasalnya, sebagai anak laki-laki, ia merasa bertanggungjawab terhadap ibunya.

“Sempat tidak tenang, tak ada kegiatan untuk menambah penghasilan orang tua,” lanjutnya bercerita.

Kondisi tersebut mendorong Fauzi untuk berusaha keras memperoleh pekerjaan yang mapan, yakni menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan impiannya.

Kebetulan, saat itu pemerintah sedang membuka seleksi CPNS Tahun Anggaran 2018 (CPNS 2018). Berbekal pengalaman bekerja di pemerintahan, Fauzi mendaftarkan diri pada rekrutmen CPNS 2018. Ia mendaftar pada formasi pengelola teknik informasi bidang monitoring dan evaluasi di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Perjuangan dimulai saat melakukan pendaftaran secara online. Tiga hari ia mencoba mendaftar di web resmi Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN), namun selalu gagal karena banyaknya orang yang hendak mendaftar.

Ia juga mengakui, dengan latar belakang pendidikan D-III, agak sulit untuk mencari posisi yang tepat. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan teknik komputer di Politeknik Piksi Ganesha Bandung.

Akhirnya, Fauzi memantapkan pilihannya di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), meskipun formasinya hanya satu, yang membuatnya pesimis.

Dua minggu berlalu. Saat pengumuman seleksi administrasi, ia menemukan namanya berhak ikut ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Ia sadar sepenuhnya bahwa SKD dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini tak dimungkinkan ada kecurangan atau ‘titipan’. Ia pun menyiapkan diri dengan belajar keras, karena hanya kemampuannya sendiri yang bisa menolongnya, selain kekuatan doa kepada Tuhan YME.

Selama 100 menit, ia berkutat dengan kumpulan soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Intelegensia Umum (TIU). Untuk lolos, Fauzi harus memenuhi ambang batas dari tiap-tiap kelompok soal.

Hasil keringatnya pun langsung tertera saat ia selesai mengerjakan soal. Hasilnya, Fauzi mendapat nilai 70 untuk TWK, 100 untuk TIU, dan 136 untuk TKP.

“Nilai saya tidak memenuhi passing grade di bagian TKP dan TWK. Saya hanya bisa berdoa, kalau memang sudah rejeki mungkin ada cara lain,” imbuh Fauzi, yang gemar naik gunung ini.

2 dari 3 halaman

Adanya Peraturan Baru, Fauzi Jadi Lolos CPNS

Tanpa disangka, Kementerian PANRB kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS dalam Seleksi CPNS Tahun 2018.

Adanya regulasi yang mengatur soal ranking itu, menguntungkan Fauzi yang mendapat nilai kumulatif cukup tinggi pada SKD. Anak terakhir dari dua bersaudara ini pun dinyatakan lolos dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam benaknya, yang ia tahu SKB tidak berbeda jauh dengan SKD yang berbasis CAT. Ia kaget saat membaca pengumuman, ternyata SKB terdiri dari psikotes, wawancara, CAT, TOEFL, dan praktik kerja.

Rasa pesimis kembali menghantuinya. Ia sadar, bahwa yang lolos sampai tahap ini adalah peserta yang unggul. Ia harus bersaing dengan dua orang lain karena setiap formasi diikuti tiga orang peserta untuk diambil salah satu yang terbaik, setelah nilainya diintegrasikan dengan nilai SKD. Bobotnya, 40 persen untuk SKD dan 60 persen untuk SKB.

Namun demikian, ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dengan tekad bulat, Fauzi melangkah ke ibukota dengan harapan bisa menaikkan derajat kedua orang tuanya.

Sebelum ujian, ia selalu minta doa restu dengan mencium tangan dan kaki ibunya. Tak lupa, melalui sambungan telepon, ia juga meminta doa kepada ayahnya yang saat itu berada di Lombok.

Doa dan harapan kedua orang tuanya itu menjadi pemicu semangat Fauzi menghadapi rangkaian seleksi CPNS. Fauzi menekankan, ia selalu berusaha menyeimbangkan antara doa dan usaha keras.

“Doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong”, begitu kutipan yang selalu menjadi pegangan hidupnya.

Berbekal doa kedua orang tuanya, serta usaha yang keras, Fauzi berhasil lolos SKB dan memasuki tahap pemberkasan.

3 dari 3 halaman

Bertekad Mengabdikan Diri dan Membahagiakan Orang Tua

Perjuangan yang sudah ia lakukan sampai tahap sejauh ini, ia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Menurut Fauzi, sebagai anak laki-laki, sudah sepatutnya untuk mengangkat derajat serta membahagiakan mereka.

“Saya ingin memberangkatkan mereka umroh dan insya Allah akan mendekatkan ayah dan ibu saya agar tidak berjauhan. Saya juga ingin membalas budi atas kebaikan mereka, meski tidak mungkin, setidaknya saya tidak tinggal diam,” tutur Fauzi.

Kini, ia sudah berhasil membuktikan apa yang ia yakini, lulus seleksi CPNS tanpa bantuan orang lain tetapi dengan kemampuannya diri sendiri.

Apresiasi juga ia sampaikan kepada pemerintah karena berhasil melaksanakan rekrutmen abdi negara yang transparan dan akuntabel. Sistem CAT ini ia yakini tak ada celah terjadinya kecurangan.

“Tidak ada kecurangan karena dengan komputerisasi dan hasilnya real time,” imbuhnya.

Fauzi membulatkan tekadnya untuk mengabdikan diri kepada Indonesia dan membahagiakan kedua orang tuanya.

Dengan menjadi CPNS, ia ingin ikut memperbaiki sistem komunikasi yang selama ini belum terintegrasi. Ia memiliki cita-cita untuk mengembangkan teknologi informasi agar lebih berguna bagi masyarakat luas, terutama di daerah yang belum terjangkau.

“Saya ingin sistem informasi itu terhubung hingga ke pelosok, jangan cuma di kota besar,” tandasnya.

Transparansi Seleksi CPNS, Jokowi: Anak Saya Saja Gak Lulus

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai transparansi dalam setiap proses pemilihan pejabat publik maupun politik. Dia bilang, pemilihan harus dilakukan dengan transparan.

“Prinsipnya rekrutmen harus berbasis kompetensi, rekrutmen harus transparan, sederhana, jelas,” kata Jokowi dalam debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Jokowi pun mencontohkan salah satu langkah pemerintah saat membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dia bilang, saat ini seleksi menjadi CPNS dilakukan dengan sangat transparan.


“Kita sudah lakukan contoh rekrutmen ASN, PNS kita sekarang terbuka. Semua bisa cek, hasilnya juga bisa cek,” kata Jokowi.

Bahkan, kata Jokowi, anaknya yang mengikuti tes CPNS pun diketahui tak lulus. Semua itu dapat dilihat secara transparan dan tanpa kecurangan.

“Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus,” tuturnya.

(fdl/hns)

Kabar Gembira, Pemerintah Rekrut 75 Ribu PPPK di Februari

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari tahun ini.

“Sudah mulai diproses. Kira-kira minggu pertama Februari lah sudah mulai terlaksana,” kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia menegaskan bahwa dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia.

“Tetap guru. Guru honorer. Karena guru honorer itu banyak yang tidak bisa ikut CPNS karena umurnya sudah lewat. Kalau P3K tidak mensyaratkan umur,” tegas dia.

Dia pun optimis bahwa proses pelaksanaan tes penerimaan PPPK akan berjalan lebih lancar. Sebab jumlah peserta yang tidak sebanyak tes CPNS lalu.

“Tidak serumit CPNS kalau P3K ini. Karena jumlahnya juga tidak begitu banyak. Kalau CPNS kan sampai 230 ribuan. Kalau ini sekitar 75 ribu,” tandasnya.


Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kemenag Imbau Honorer K2 Ikut Seleksi PPPK

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau Tenaga Honorer K2, khususnya bagi guru dan penyuluh untuk mengikuti skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen PPPK sendiri, rencananya akan mulai dibuka pada akhir Januari 2019.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat berdialog dengan 750 ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, di Asrama Haji Bekasi.

“PPPK ini merupakan salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Prioritasnya untuk tahun ini adalah untuk tenaga honorer K2,” tutur Menag, dikutip dari laman Kemenag.

Menag berharap, para tenaga honorer K2 dapat memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya menurut Menag, secara bertahap peluang untuk menjadi PPPK akan dibuka bagi tenaga-tenaga honorer yang tidak termasuk pada kelompok K2.

Dalam dialog bertajuk Sapa Penyuluh dan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) tersebut, juga turut hadir sebagai narasumber Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Suyitno.

Senada dengan Menag, Suyitno pun menyampaikan di tahun 2019 pemerintah akan mengangkat PPPK untuk tiga kelompok jabatan. Yakni untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

“Untuk Kemenag, kita hanya memiliki dua kelompok. Guru dan penyuluh. Kami berharap peluang ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman honorer K2,” imbuhnya.

Cari Solusi 736 Ribu K2, Mendikbud Minta Sekolah Setop Angkat Guru Honorer

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar sekolah tak lagi menerima guru honorer. Hal ini agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan sertifikasi guru honorer.

“Kita juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Muhadjir mengatakan pihaknya akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang sistemik dan mengikuti standar kualifikasi yang benar. Dengan demikian, diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” ucapnya.

Kemendikbud, kata dia, tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

“Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah ada tes CPPPK,” kata Muhadjir.

Fokus Sertifikasi, Mendikbud Imbau Sekolah Setop Rekrut Guru Honorer

Jakarta – Pemerintah menegaskan fokus menyelesaikan sertifikasi guru. Sekolah-sekolah diminta tidak dulu merekrut guru honorer.

“Ya itu. Oleh karena itu kita juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Masalah sertifikasi guru sempat dikeluhkan oleh salah seorang guru kepada Presiden Joko Widodo. Bu Mega, mengaku kesulitan ikut sertifikasi guru.
“Karena kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” kata Muhadjir.
Muhadjir juga mengimbau guru yang sudah pensiun kembali bekerja.

“Karena itu, imbauan saya guru yang sudah pensiun diminta untuk kembali bekerja dulu–cukup dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Supaya honornya bisa diambil dari BOS. Tapi yang jelas dia bukan guru baru, menunggu sampai ada guru rekrutan baru. kan pensiun umur 60, kalau tidak stroke saya kira masih sehat mengajar masih bagus,” paparnya.
(dkp/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Bantah Lindungi Anggota yang Diduga Memperkosa

Jakarta – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) mendapat tuduhan telah melindungi salah satu anggotanya yakni Syafri Adnan Burhanuddin (SAB) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerkosaan. Komite Dewan Pengawas BPJS TK menegaskan hal tersebut tidaklah benar.

“Kami atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksono, dalam jumpa pers Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksonodi Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, pihaknya baru mengetahui adanya dugaan asusila oleh SAB setelah mendapat tembusan laporan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari korban yang berinisial RA. Laporan tersebut tertanggal 6 Desember 2019.
Dalam kesempatan sebelumnya, RA pernah menyatakan bahwa setelah dia melapor ke Dewan, justru malah diminta mengundurkan diri.

“Karena sudah ada ancaman kekerasan fisik seperti itu, jadi saya tanggal 28 November (2018) langsung saya adukan ke Ketua Dewan Pengawas. Namun Ketua Dewan Pengawas hanya bilang, ‘Kalau sudah tidak nyaman, silakan resign….’ Padahal saya melaporkan itu bukan maksud saya untuk resign, saya hanya mengadu apa yang terjadi,” tutur RA, di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).

Kembali ke pernyataan Guntur, selain membantah melindungi SAB, BPJS TK juga menegaskan tak ada yang namanya ‘wewenang berlebihan’ dalam merekrut staf komite Dewas.

“Kami sampaikan bahwa hal Itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dan DJSN yang nnendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi,” ujar Guntur, Jumat (11/1).

“Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Tidak ada hal yang menyalahi di sini,” tambahnya.

Guntur juga meminta kasus SAB tidak ditarik ke area politis. Jangan sampai ada pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional,” papar Guntur.

Syafri Adnan Baharuddin yang kini mundur dari Dewan Pengawas BPJS TK menyampaikan bantahannya telah melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri, Minggu (30/12/2018).

Selain itu, Syafri juga melaporkan pemilik akun Facebook bernama Ade Armando dengan tuduhan yang sama. Laporan atas nama RA tercatat dengan nomor LP/B/0026/I/2019/BARESKRIM, sedangkan laporan untuk pemilik akun Facebook Ade Armando teregister dengan nomor LP/B/0027/I/2019/BARESKRIM.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya. Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah, (nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara Syarif, Heribertus S Hartojo, setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3: Kabar Gembira, Honorer K2 Jadi Prioritas Seleksi PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Tahun ini, pemerintah akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK). Lewat jalur ini, profesional, diaspora, dan honorer berpeluang mengabdi di lembaga pemerintah.

Mereka yang mengikuti jalur ini harus mengikuti seleksi kompetensi dan administrasi. Jika diterima, gaji dan tunjangan mereka akan setara PNS, dengan catatan terikat kontrak kerja dan tanpa dana pensiun.

Sejauh ini, ada dua gelombang rekrutmen PPPK, sebelum dan sesudah Pilpres 2019. Bagi tenaga Honorer K2, mereka akan jadi prioritas pada gelombang pertama.

“Di tahap pertama, mereka K2 untuk bidang-bidang guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika dihubungi Liputan6.com, Rabu (10/1/2019).

Informasi mengenai seleksi PPPK masih menarik perhatian pembaca. Lengkapnya, berikut 3 berita terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com:

1. Pegawai Honorer K2 Jadi Prioritas Seleksi PPPK

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diandalkan pemerintah sebagai solusi menampung pegawai Honorer K2. Tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian juga akan menjadi prioritas PPPK.

Untuk kementerian dan lembaga lain, Ridwan belum dapat menyebutkan secara spesifik. Pasalnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih sedang berdiskusi mengenai berjalannya PPPK.

Selengkapnya baca di sini!

Buruan Cek, Ada Lowongan Kerja Terbaru di Istaka Karya

Berhati-hati dengan Lowongan Kerja Palsu, maka berikut adalah ciri-cirinya:

1. Alamat e-mail yang tercantum dalam iklan lowongan kerja palsu tidak menggunakan domain resmi perusahaan. Domain e-mail resmi perusahaan adalah @istaka.co.id (contoh: recruitment@istaka.co.id). Untuk itu, salah satu ciri yang paling mudah dikenali dari lowongan kerja palsu adalah dengan adanya penggunaan alamat e-mail kontak di luar domain resmi perusahaan.

2. Terdapat informasi jasa tour & travel sebagai penyedia akomodasi dan transportasi. Dalam proses rekrutmen yang dilakukan, PT Istaka Karya (Persero) tidak pernah bekerja-sama dengan jasa tour & travel manapun.

3. Ketika dihubungi, pihak tersebut akan meminta sejumlah biaya untuk ditransfer. PT Istaka Karya (Persero) tidak pernah memungut biaya sepeser pun dalam setiap proses rekrutmen yang berlangsung.

Demikian informasi dan himbauan ini disampaikan, agar masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Bawaslu Karawang Butuh 6.344 Pengawas Pemilu 2019

Liputan6.com, Karawang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat membutuhkan 6.344 personel pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 30 kecamatan pada Pemilu 2019 mendatang.

“Pengawas TPS ini nantinya akan membantu mengawasi proses pencoblosan di setiap TPS pada Pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Kursin Kurniawan, seperti dilansir Antara, Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, aetiap petugas pengawas TPS itu nantinya akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di satu TPS.

“Mereka tidak hanya mengawasi pada saat hari pemilihan saja, tapi juga mengawasi dan menjaga prosesi selama Pemilu, dari awal hingga akhir,” ucap Kursin.

Dia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengawas, Bawaslu Kabupaten Karawang baru akan melakukan rekrutmen tenaga pengawas pada Maret 2019 mendatang.

“Bagi masyarakat yang berminat, bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Karawang atau kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di masing-masing kecamatan,” kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seperti apa kotak suara Pemilu 2019? Berikut spesifikasinya.

Pegawai Honorer K2 Jadi Prioritas Seleksi PPPK

Kabar sebelumnya, pemerintah berencana melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada minggu keempat atau akhir Januari 2019. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun aturan tersebut membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (Humas) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, teknis penyusunan kebutuhan PPPK dipastikan serupa dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS.

“Jadi nanti proses rekrutmen sama dengan proses yang dilalui CPNS. Yang dimaksud sama itu adalah proses penetapan kebutuhan, pengadaan, dan seterusnya. Tetapi kriteria calon pendaftar dan lain-lain nanti akan ditentukan sesuai formasi yang ditetapkan,” ujar dia kepada Liputan6.com.

Mudzakir menambahkan, setiap warga negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Adapun jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat diisi oleh PPPK nanti meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional (JF).

“Selain jabatan JPT dan JF, Menteri dapat menentukan jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain yang dimaksud bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi pemerintah,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, menuturkan bahwa rekrutmen PPPK rencananya akan terbagi menjadi dua fase rekrutmen.

“Fase pertama akan dilaksanakan pada pekan keempat Januari 2019. Selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada bulan April tahun 2019,” tandasnya.