Menteri PANRB: Rekrutmen PPPK Akan Dibuka Tiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memastikan, perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilaksanakan setiap tahun.

“Pasti tiap tahun (ada), karena penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan setiap tahun,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di kantornya, Jakarta, ditulis Sabtu (2/3/2019).

Adapun pada 2019 ini, pemerintah berencana membuka dua tahap sistem seleksi PPPK untuk sekitar 150 ribu formasi. Dalam perekrutan Tahap I yang diadakan untuk formasi tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian, tercatat ada sebanyak 73.158 peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Berkaca dari pengalaman itu, Syafruddin mengatakan, minat tenaga honorer untuk mengikuti tes terpantau tinggi sekali. Namun, ia mencermati kebutuhan tiap Kementerian/Lembaga yang harus membayar gaji tenaga PPPK terpilih.

“Cuman memang pemerintah pusat, daerah dan Kementerian Keuangan tentu mempertimbangkan masalah keuangan. Jadi untuk rekrutmen tahun ini juga penggajiannya akan simultan antar Pemda, APBN dan APBD. Itu skema gajinya harus dipertimbangkan,” imbuhnya.

Dia juga turut berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hendak mengikuti seleksi menjadi ASN untuk menunjukan keseriusannya dalam membangun negara.

“Bukan saatnya lagi kita berpangku tangan, mari berjuang. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua anak bangsa, khususnya profesional, untuk ikut bersama-sama membangun bangsa ini sebagai asn, PNS dan PPPK,” ungkap dia.

“Begitu juga dengan kawan-kawan di luar, kita ini dibesarkan dan dilahirkan dari Tanah Air Indonesia. Saya mengajak untuk mengabdi dan memberi warna kepada bangsa, sehingga bangsa dihargai oleh negara lain,” tambahnya.

2 dari 3 halaman

Kelulusan Seleksi PPPK Tahap I Diumumkan 12 Maret

Pengumuman kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap I yang semula dijadwalkan akan diumumkan hari ini, Jumat (1/3/2019), terpaksa harus mengalami kemunduran.

Dikutip dari Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), @BKNgoid, pengumuman kelulusan seleksi PPPK 2019 Tahap I paling cepat baru disampaikan pada tanggal 12 Maret 2019 melalui web SSCASN. 


Menurut BKN, pengunduran pengumuman kelulusan seleksi PPPK Tahap I ini berdasarkan Surat Sesmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) No. B/275.

Berdasarkan Surat Sesmen @kempanrb no. B/275, pengumuman kelulusan seleksi #P3K2019 Tahap I paling cepat disampaikan melalui web SSCASN pd tgl 12 Maret 2019.

#2019JadiASN

#BKNSemangatUntukNegeri,” kicau BKN.

Sekadar informasi, sebelumnya tercatat dari 73.381 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap I yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, sejumlah 73.158 mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi yang digelar pada tanggal 23 hingga 24 Februari 2019 lalu.

Itu artinya, tidak semua peserta PPPK hadir dalam tes. Dari 73.381 pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, terhitung tingkat kehadiran peserta tes kompetensi mencapai 99,7 persen atau hanya 73.158 yang mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi, atau dapat diambil kesimpulan bahwa 0,3 persennya atau 233 peserta tidak hadir dalam tes tersebut.

Rangkaian tes kompetensi PPPK sendiri dilakukan dengan berbasis Computer Assisted Test(CAT) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) dan tahapan wawancara. Lokasi tesnya tersebar di 360 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di 417 SMA/SMK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Masyarakat Diminta Tidak Pilih Caleg dan Partai Pengusung Eks Napi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat diminta memperhatikan rekam jejak caleg dan partai politik ketika menentukan pilihan di pemilu 2019. KPU pun telah mengumumkan caleg yang memiliki rekam jejak tak baik, seperti mantan koruptor.

“Karena itu integritas partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritis dalam melihat rekam jejak ini,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsI (KPK) Zulkarnain, Senin (25/2/2019).

Menurut Zulkarnain, daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan. Ia menyebutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemberantasan korupsi, soal rekam jejak tak bisa dipandang enteng.

“Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi juga membuat masalah ketika sudah terpilih,” paparnya

Di sisi lain, partai politik harus semakin didorong untuk menampilkan calon legislatif yang betul-betul memiliki integritas baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak partai politik yang justru mencalonkan politisi yang memiliki rekam jejak buruk.

Selain NasDem dan PSI, partai peserta Pemilu 209 masih mencalonkan orang-orang yang integritasnya meragukan karena pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Sementara itu Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keterlibatan para caleg mantan narapidana korupsi tidak lepas dari peran partai yang mengusungnya. Harusnya partai menjadi penjaga gerbang untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi Pemilu.

“Sehingga kontestasi politik menominasikan mereka untuk menjadi caleg di Pemilu. Akhirnya ditangkap publik sebagai kegagalan partai yang menyajikan kader-kader terbaik mereka yang bebas dari masalah hukum. Nah, mestinya parpol sebagai penyaring dan betul-betul memastikan seleksi berbasi kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokratis,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Kader Beresiko

Namun, yang terjadi partai politik selain NasDem dan PSI malah mengusung caleg punya problem terkait pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Seharusnya, pesta politik tidak membolehkan pemilih ada pada resiko.

Meski demikian, Titi tidak bisa memprediksi akan berdampak kepada suara partai pengusung caleg mantan narapidana korupsi itu atau tidak. Dalam praktiknya ada beberapa mantan narapidana korupsi justru terpilih kembali,

“Terhadap partai, ternyata memang tidak berhasil mengusung kader terbaiknya. Partai masih mencalonkan caleg yang memiliki potensi masalah dan memiliki resiko bagaimana pun mereka pernah menjadi terpidana korupsi. Apalagi, jabatan yang mereka pilih berkaitan dengan uang negara,” tuturnya.

Titi pun mengapresiasi NasDem dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan narapidana korupsi. Artinya, NasDem dan PSI punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlibat masalah hukum akrena bisa membawa risiko pemilih.

“Jadi patut diapresiasi, artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader terbaik,” kata dia.

Senada, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendukung sikap penyelenggara pemilu yang merilis partai politik yang masih menampung caleg eks napi koruptor. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui secara jelas partai yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan tidak.

“Hal yang positif dari bentuk pelayanan infomasi kepada para pemilih. Jadi pemilih perlu banyak inofmasi sebelum memilih. Jadi dikeluarkannya daftar yang resmi maka semua pihak akan lebih lancar karena penyelenggara resmi membukanya,” katanya.

Hadar menambahkan, baiknya penyelenggara Pemilu juga mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi di daerah. Alasannya, di beberapa daerah, internet tidak mudah diakses karena jaringan terbatas.

Intinya, lanjut dia, panitia pemilu harus menyediakan informasi yang cukup banyak kepada pemilih. Sehingga pemilih tidak gelap apa yang mereka pilih.

“Kita juga ingin memilih orang yang terbaik. KPU juga harus membuka CV caleg yang tidak mau buka. Itu aneh betul mereka tidak mau diketahui riwayat hidupnya,” ucapnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

KPU Papua Ambil Alih 7 KPU Kabupaten dan Kota

Liputan6.com, Jayapura – KPU Papua mengambil alih tugas dan tanggung jawab tujuh KPU kabupaten dan kota. Pengambilalihan ini dilakukan karena hingga kini, KPU kabupaten dan kota itu belum memiliki komisioner.

“Ketujuh KPU yang belum memiliki komisioner yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Nduga, Boven Digul, Paniai, dan Kabupaten Waropen,” kata Ketua KPU Papua Theodorus Kossay di Jayapura, Minggu 24 Februari 2019 seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan, seluruh tahapan pemilu baik presiden maupun legislatif tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Belum adanya komisioner di tujuh kabupaten dan kota itu disebabkan proses pemilihan masih berlangsung. KPU pusat juga belum melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

“Semua kewenangan ada di KPU pusat, namun bila ada petunjuk ke KPU Papua maka pihaknya akan melanjutkan proses pemilihan komisioner sesuai petunjuk yang diberikan,” ujar Kossay.

Dia menambahkan, lambatnya proses rekrutmen disebabkan ada calon yang seharusnya tidak direkomendasikan ternyata masuk dalam daftar, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang.

2 dari 3 halaman

Masa Tugas Komisioner 3 Kabupaten Segera Berakhir

Selain itu, masa tugas komisioner di tiga kabupaten di Papua, segera berakhir masa tugasnya. Ketiga KPU itu yakni KPU Sarmi, Biak Numfor, dan Jayawijaya.

Dia mengakui, KPU Papua kewalahan bila komisioner di tujuh kabupaten dan kota belum dilantik. Pihaknya pun berharap KPU pusat segera menyelesaikan tahapan pemilihan dan melantik mereka.

Sementara, terkait tahapan Pemilu 2019, Kossay mengatakan, proses sudah sesuai jadwal. Saat ini, logistik berupa surat suara sudah diterima KPU 29 kabupaten dan kota dan selanjutnya dibawa ke daerah masing-masing.

“Untuk pengiriman surat suara tidak ada masalah karena semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” ucap Kossay.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beragam Keuntungan yang Diperoleh Indonesia dari Divestasi Freeport

Ilustrasi Belanja di Pusat Perbelanjaan (iStockphoto)
Ilustrasi Logam Mulia (iStockphoto)
Ilustrasi Tambang Minyak (iStock)
Ilustrasi pekerja (pixabay.com)
Ilustrasi Foto Perdagangan Saham dan Bursa (iStockphoto)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta (24/5). Dalam rapat ini, Menteri Agama mengklarifikasi tentang daftar 200 mubaligh. (Liputan6.com/JohanTallo)
Sistem tes seleksi CPNS berbasis online merupakan terobosan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), (20/8/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)
3 Tes Kesehatan Wajib untuk CPNS (Liputan 6)
Mobil klasik Ferrari ini laku terjual dengan harga lelang tertinggi.

JK Tepis Isu TNI akan Kembali Dwifungsi

Jakarta – Isu TNI masuk lembaga sipil dan menjadi dwifungsi kembali merebak setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan menambah 60 pos jabatan baru untuk perwira tinggi (pati) TNI. Wapres Jusuf Kalla menampik isu itu.

“Saya kira ndak ada, dwifungsi itu ndak ada,” tegas JK saat menghadiri Forum Silaturahmi Gawagis Nusantara di Hotel Wyndham Surabaya, Sabtu (23/2/2019).

“Itu di undang-undang tidak diperkenankan tentu memberikan fasilitasi perwira-perwira untuk jabatan tertentu sangat terpilih sesuai aturan saja,” lanjutnya.


JK menambahkan pelibatan TNI itu akan dilihat dulu untuk apa. Jika difungsikan untuk penanganan bencana atau hal-hal yang genting, memang diperbolehkan sesuai dengan undang-undang.

“Tergantung pelibatan apa. Kemarin pelibatan untuk bencana penting tapi tergantung apa. Ya nantilah, itu sesuai UU,” tuturnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Meoldoko sebelumnya juga menepis isu itu. Moeldoko mengaku menangkap adanya ketakutan bahwa TNI akan menjadi dwifungsi lagi. Namun dia sendiri mengatakan tidak yakin akan hal itu.

“Ada ketakutan jangan-jangan TNI nanti masuk ke dwifungsi lagi, ini saya jawab dulu, nih. Menurut saya tidak,” kata Moeldoko saat ditemui di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2).

Sementara itu, anggota Ombudsman Ninik Rahayu menilai isu itu berpotensi maladministrasi. Jika dilihat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) dan PP Nomor 11 Tahun 2017, pintu masuk prajurit ke wilayah sipil sudah ditutup rapat-rapat.

Nanik menyebut prajurit TNI harus mengundurkan diri bila hendak menduduki jabatan sipil. Prosedur itu, disebut Ninik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kalau dilihat di Pasal 39 (UU TNI), prajurit dilarang masuk ke ruang politik, bisnis yang berkaitan legislasi dan politis. Di UU yang sama Pasal 47 mengatakan prajurit, kalau mau masuk sipil, harus berhenti, mundur. Ikuti proses rekrutmen ASN. Kalau dia ikut, ada fit and proper test. Kalau fit-nya dia nggak berhasil, dia nggak bisa kembali ke TNI,” ujar Ninik di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).
(idh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Mulai Digelar

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I digelar mulai 23 Februari. Seleksi kompetensi akan digelar hingga 24 Februari 2019.

Seleksi ini terdiri dari dua bagian, yaitu tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer. Peserta wajib lolos seleksi administrasi dulu agar dapat ikut tes. Hingga saat ini, tercatat ada 73.393 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Untuk tes CAT, peserta harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 100 menit, di antaranya 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial dan 20 soal Sosio Kultural. Sementara untuk wawancara berbasis komputer, peserta harus menyelesaikan 10 soal dalam waktu 20 menit.

Metode penilaian untuk masing-masing subtes juga agak berbeda dari penilaian tes CPNS tahun lalu.

Untuk kompetensi teknik, jawaban yang benar akan mendapat nilai 3 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Untuk kompetensi manajerial, jawaban yang benar akan mendapat nilai 1 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Pada kompetensi sosio kultural, jawaban yang benar akan mendapat nilai 2 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Sedangkan untuk wawancara, jawaban yang benar bisa bernilai 3, 2 atau 1 tergantung pilihan dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 diadakan khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 2 halaman

Kementerian Agama Tunda Seleksi PPPK Eks Tenaga Honorer K2

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Begini Alur dan Skor Seleksi Kompetensi di PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I akan digelar pada 23 hingga 24 Februari 2019. Peserta PPPK akan melalui tahap Computer Assisted Test (CAT) terlebih dahulu untuk menyelesaikan tes kompetensi.

Berdasarkan rilis resmi BKN, peserta akan mendapat waktu 100 menit untuk menyelesaikan 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial, dan 20 soal kompetensi sosio kultural.

Ada pula wawancara berbasis komputer selama 20 menit yang terdiri atas 10 soal.

Berikut metode penilaian masing-masing subtes yang harus dikerjakan pelamar PPPK:

1. Kompetensi teknik: nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

2. Kompetensi manajerial: nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

3. Kompetensi sosio kultural: nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

4. Wawancara berbasis komputer: nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tak menjawab nilainya 0

Pada peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK bisa mengikuti tahap tes ini. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via situs resmi SSCASN. Sejauh ini, terdapat 73.393 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Sekadar informasi, rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 5 halaman

95.290 Orang Daftar PPPK Tahap 1, Daerah Mana yang Paling Diburu?

Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 18 Februari 2019 pukul 00.01 WIB akun pelamar seleksi PPPK berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan atau submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561.

Dalam data yang dilaporkan oleh Tim Publikasi SSCASN di akun Facebook BKN, status submit dokumen pada Kementerian Agama sebesar 9.642 dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar 3.031.

Sementara itu, dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat Wilayah Kerja Kantor Regional (Wilker Kanreg) yang paling banyak diburu. Kira-kira Wilker Kanreg BKN mana saja? Berikut uraiannya: 

3 dari 5 halaman

Daftarnya

Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Kab Brebes: 906

2. Kab Jepara: 697

3. Kab Demak: 691

Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Kab Jember: 1.332

2. Kab Bangkalan: 1.035

3. Kab Sumenep: 973

Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Kab Cianjur: 2.159

2. Kab Garut: 1.743

3. Kab Bogor: 1.701

Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Kab Bone: 1.184

2. Kab Luwu: 474

3. Kab Luwu Utara: 463

4 dari 5 halaman

Berikutnya

Wiker Kanreg BKN Jakarta

1. Kab Lampung Tengah: 485

2. Kab Lampung Utara: 427

3. Kab Lampung Timur: 371

Wilker Kanreg BKN Medan

1. Kab Simalungun: 293

2. Kab Serdang Bedagai: 279

3. Kab Deli Serdang: 222

Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Kab OKI: 372

2. Kab Banyuasin: 365

3. Kab Musi Rawas: 241

Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Kab Tabalong: 177

2. Kota Samarinda: 141

3. Kab Banjar: 137

5 dari 5 halaman

Selanjutnya

Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Kab Bima: 1.232

2. Kab Lombok Tengah: 752

3. Kab Sumbawa: 634

Wilker Kanreg BKN Manado

1. Kab Gorontalo: 184

2. Kab Bone Bolango: 111

3. Kab Minahasa Selatan: 77

Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Kab Kampar: 502

2. Kab Pasaman Barat: 429

3. Kab Pesisir Selatan: 423

Wilker Kanreg BKN Banda Aceh

1. Kab Aceh Timur: 281

2. Kab Aceh Tengah: 231

3. Kab Aceh Tamiang: 164


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Gelar Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I pada Sabtu-Minggu

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I akan dilaksanakan pada 23-24 Februari 2019.

Pelamar rekrutmen PPPK yang bisa mengikuti seleksi kompetensi adalah mereka yang lulus pada seleksi administrasi.

“Pengumuman seleksi administrasi tersebut dapat diketahui melalui kanal informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via website resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) http://sscan.bkn.go.id,” ujar Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (22/2/2019).

Ia menuturkan, seleksi kompetensi terdiri dari tes kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer.

Masing-masing peserta, ia menuturkan, diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan tes kompetensi yang terbagi menjadi tiga sub tes yaitu 40 soal kompetensi teknis, 40 soal kompetensi manajerial dan 10 soal kompetensi sosio cultural.

Sedangkan wawancara berbasis komputer peserta diberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal.

Ia mengemukakan, melalui tes itu, setiap peserta berpeluang mendapatkan nilai maksimum pada masing-masing subtes yaitu kompetensi teknis sebanyak 120 dengan perolehan nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.


2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Kompetensi manajerial sebanyak 40 soal dengan jawaban benar bernilai 1 dan 0 jika salah dan kosong. Kompetensi sosio cultural sebanyak 20 soal dengan nilai dua jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

Sementara itu, untuk wawancara berbasis komputer sebanyak 30 soal dengan nilai tiga atau dua atau satu untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tidak menjawab mendapat nilai 0.

Ridwan menuturkan, rangkaian seleksi tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian masing-masing kompetensi yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Selain itu, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan bahwa panitia seleksi Instansi pengadaan P3K dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).



Saksikan video pilihan di bawah ini:

BKN: 9.642 Guru Eks K2 Kemenag Tak Bisa Ikut Tes PPPK Tahap I

Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kabar mengejutkan. Seluruh guru tenaga honorer eks K2 Kementerian Agama tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK besok.

“Dengan berat hati mimin (admin) sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada peserta #P3K2019 Tahap I guru TH eks K2 Kemenag yang diverifikasi. Dengan demikian, mereka tidak akan ikut Seleksi Kompetensi pada 23-24 Februari 2019,” tulis akun BKN dalam akun Twitter resminya.

Ketika Liputan6.com konfirmasi, pihak BKN membenarkan itu. Tak ada satu pun peserta yang diverifikasi padahal seleksi kompetensi PPPK sudah tinggal menghitung jam.

“Informasi yang saya terima, sesuai dashboard yang saya punya, itu sudah ada 9.642 orang yang mensubmit khusus Kemenag. Tetapi belum ada satu pun yang diverifikasi,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (22/2/2019) di Jakarta.

Ridwan menyebut, besok seleksi PPPK sudah dimulai. Maka dari itu, BKN perlu mengumumkan hal ini agar peserta tidak berangkat lebih dahulu ke lokasi tes.

“Mohon digarisbawahi BKN tidak menyalahkan siapa-siapa,” Ridwan menambahkan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Kementerian Agama belum dapat dimintai keterangan resmi terkait kabar ini. 

2 dari 3 halaman

Tes Seleksi PPPK Digelar 23-24 Februari

Pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I telah ditutup pada 17 Februari 2019. Sesuai jadwal, tes PPPK akan dimulai pada 23 Februari mendatang sampai 24 Februari.

Sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk PPPK yakni Kementerian Ristek Dikti (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas PPPK tahun 2019, karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik. 

Menurutnya, ujian PPPK ini adalah amanat rakyat. “Lebih khusus lagi, kita memberikan pencerahan atau harapan kepada Saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” ujarnya dikutip dari laman Setkab, Selasa (19/2/2019).

Adanya skema PPPK, lanjut Menteri PANRB juga untuk kepentingan yang lebih luas. Selain khusus untuk para eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), PPPK juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi.

“Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” ujar Syafruddin.

Rekrutmen PPPK tahap I ini, menurut Menteri PANRB Syafruddin, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut, ASN dibagi dalam dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jelang Tes PPPK, Mendikbud Serahkan Soal Seleksi ke Menteri PANRB

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mewakili Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menerima penyerahan 1.310 soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Soal yang diserahkan tersebut terdiri dari soal kompetensi manajerial 530 soal, kompetensi sosio kultural 130 soal, uji kompetensi teknis 520 soal, dan wawancara tertulis 130 soal. Sesuai jadwal, tes PPPK akan dimulai pada 23-24 Februari.

Adapun sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk PPPK yakni Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama. Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.

Menteri Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas PPPK 2019 karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik.

“Lebih khusus lagi, kita memberikan pencerahan atau harapan kepada saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/2/2019).

Dia menjelaskan, PPPK juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi.

“Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” ujarnya.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, kompetensi manajerial dan sosio kultural hanya berlaku pada jabatan yang bisa diisi oleh PPPK. Kelompok soal tersebut disiapkan oleh Kemendikbud.

Sedangkan soal-soal kompetensi teknis, lanjut dia, akan disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Soal kompetensi teknis tersebut nantinya disiapkan oleh instansi yang menjaring.

“Kemendikbud berkomitmen untuk selalu membantu proses pengadaan ASN secara akuntabel dan transparan. Ini agar diperoleh calon-calon ASN yang profesional dan berintegritas,” pungkas dia.

2 dari 2 halaman

Rekrutmen PPPK Tahap II Bakal Digelar Mei

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan akan menggelar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahap II dalam waktu dekat. Adapun rekrutmen PPPK tahap I resmi ditutup pada Minggu (17/2/2019).

Menteri PANRB Syafruddin mengungkapkan, rekrutmen PPPK tahap II akan dilaksanakan pada Mei 2019. Seperti diketahui, rekrutmen PPPK tahap I dibuka untuk Guru, Dosen, Penyuluh Petani, dan juga Tenaga Kesehatan.

“Nanti ada lagi pendaftaran PPPK dibuka Mei. Nanti kita akan adakan lagi kan formasi umum juga belum kita buka seperti diaspora dan beberapa fungsi teknis lainnya,” jelas dia di Gedung Kementerian PANRB, Senin (18/2/2019).

Untuk rekrutmen PPPK pada tahap I, ia mengaku cukup senang dengan pendaftar yang menyentuh 100 ribu orang. Pasalnya pendaftaran PPPK tahap I ini berpotensi mencapai 150 ribu orang.

“Iya kan nanti PPPK tahap II, jadi bisa daftar lagi. Itu juga formasi umumnya kan belum dibuka,” ungkap dia.

Ia pun memastikan, pemerintah akan melakukan tes PPPK tahap I sesuai dari jadwal yang telah ditentukan dan tidak akan molor.

“Kemudian on the track waktunya tetap 22 dan 23 Februari akan dilaksanakan test. Kira-kira akhir bulan ini sudah bisa diumumkan,” jelas dia.