Wadubes RI di Malaysia Tanggapi Rekomendasi Bawaslu Soal Pencopotan dari PPLN

JakartaBawaslu merekomendasikan pemberhentian Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Krishna KU Hannan dari anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Krishna Hannan mengaku sudah mendengar terkait informasi tersebut dan menyatakan tetap fokus bekerja.

“Kami sudah mendengar konferensi pers Bawaslu. Kami akan tetap bekerja sama dengan teman-teman PPLN pada sisi yang lain untuk menyukseskan Pemilu,” kata Krishna seperti dilansir Antara, Selasa (16/4/2019).

Terlepas dari rekomendasi Bawaslu itu, Krishna mengaku tetap berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2019. Sebagai DCM KBRI Kuala Lumpur, Krishna tetap mengarahkan staf lokal dan home staff kedutaan untuk menyukseskan pemilu.

Selain Krishna, Bawaslu juga merekomendasikan pemberhentian terhadap anggota PPLN Kuala Lumpur bernama Djadjuk Natsir. Ketua PPLN Kuala Lumpur Agung Cahaya Sumirat menegaskan pihaknya fokus persiapan penghitungan suara yang akan dilaksanakan di PWTC Kuala Lumpur, Rabu (17/4) besok.

“Kami fokus untuk menyukseskan hitung suara besok. Masih banyak yang perlu dibenahi terkait persiapannya,” ujar Agung.

Sebelumnya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi terkait temuan surat suara tercoblos di Malaysia. Bawaslu menyarankan pemberhentian dua anggota PPLN untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas.

“Bawaslu merekomendasikan melalui KPU untuk mengganti PPLN sebanyak 2 orang atas nama Krishna (Krishna KU Hannan) sebagai Wakil Duta Besar yang menurut kami, untuk menghindari konflik kepentingan, dan Djadjuk Natsir, direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Bawaslu juga merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU dengan metode pos. Bawaslu menyebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur diyakini tidak melaksanakan tugas dengan profesional terkait temuan itu.

“Bawaslu memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan PSU (atau) pemungutan suara ulang bagi pemilih Kuala Lumpur dengan metode pos,” ucap Rahmat.
(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saat Khofifah Jawab Tudingan Rommy soal Rekomendasi Pejabat Kemenag

Jakarta – Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, ‘bernyanyi’ dan menyeret nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Khofifah pun lantang menepis tudingan Rommy.

Nama Khofifah disebut-sebut Rommy saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Awalnya, sedikit demi sedikit Rommy mulai membuka kasusnya. Dia menegaskan tidak menerima uang apa pun seperti yang dituduhkan KPK, hanya meneruskan aspirasi rekomendasi nama-nama pejabat di Kemenag.
Rommy disangka KPK menerima suap dari Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi. Haris merupakan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, sedangkan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik. Belakangan, keduanya diberhentikan oleh Kemenag dari jabatannya.

Aspirasi yang disebut Rommy itu diklaim berasal dari tokoh-tokoh tertentu. Rommy menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov akan lebih baik,” tutur Rommy.

Menanggapi tuduhan Rommy, Khofifah angkat bicara. Dia menepis memberikan rekomendasi terkait kasus jual beli jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin. “Rek wajahku iki lo rek mosok onok wajah suap, wajah disuap, ya nggak?” tanya Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Khofifah mengaku kaget saat namanya dicatut Rommy. “Sama sekali tidak benar. Silahkan tanya mas Rommy karena saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman bisa mengonfirmasi kepada mas Rommy,” pinta Khofifah.

Khofifah juga mengaku terakhir ketemu Rommy saat pelantikannya di Istana Negara pada 13 Februari lalu. Saat itu, Rommy hanya mengucapkan selamat kepadanya.

Tentang Haris, Khofifah mengaku tidak mengenal Haris secara personal meski Haris merupakan menantu Ketua Timsesnya M Roziqi. “Secara personal tidak, tetapi bahwa beliau pernah (menjadi) kepala kanwil Kemenag Surabaya. Beliau sempat plt, saya sempat ketemu di pengajian sekali,” kata Khofifah.

Pertemuan Khofifah dengan Haris pun tak hanya sekali. Khofifah menyebut dia pernah juga bertemu saat sedang audiensi dan beberapa pertemuan lainnya. “Kemudian saya sempat ketemu lagi di raker pim setelah mejadi gubernur. Saya ketemu lagi ketika beliau audiensi di sini. Jadi saya mengajak mediskusikan data yang diserve oleh UIN Syarif Hidayatullah, saya minta kita sama-sama melakukan pemeteaan dan itu pak Haris datang dengan tim dan saya juga menerima dengan tim,” papar Khofifah.

Khofifah juga menegaskan meski Haris merupakan menantu Kiai Roziqi, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada pelelangan jabatan. Terlebih, jika tak memenuhi kualifikasi, tak akan bisa mendapat jabatan tersebut.

“Iya saya tahu juga belakangan bahwa Pak Haris adalah menantu dari Pak Roziqi, tapi teman-teman, yang namanya open bidding ya open bidding. Anak ya anak, mantu ya mantu, itu bersifat personal. Kalau tidak memenuhi kualifikasi kan nggak bisa ikut open bidding,” ucapnya.

Untuk itu, Khofifah menegaskan jika dirinya siap untuk dipanggil KPK guna mengklarifikasi kabar yang beredar.
“Kita harus support, apa yang dilakukan KPK itu adalah dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat,” kata Khofifah.

Khofifah juga berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih. “Komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih, komitmen kita menjaga, bahwa dipastikan tidak boleh ada jual beli jabatan, saya rasa semua akan support itu, saya siap menyampaikan klarifikasi,” tegasnya.
(aan/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kiai Asep akan Klarifikasi KPK Soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

Surabaya – Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Chalim mengaku akan berangkat ke Jakarta malam ini. Tujuannya untuk mengklarifikasi ‘nyanyian’ mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang menyeret namanya dan Khofifah soal rekomendasi Kepala Kemenag Jatim.
“Saya akan berangkat ke Jakarta (klarifikasi ke KPK),” katanya singkat saat ditemui detikcom di Ponpes Amanatul Ummah Siwalankerto, Surabaya, Jumat (22/3/2019) malam.

Ditanya apakah ingin melaporkan Rommy, Kiai Asep mengaku tidak akan melaporkan pernyataan Rommy yang telah menyeret namanya dalam kasusnya.

“Ndak, saya ndak akan melaporkan. Saya hanya klarifikasi saja,” ujarnya singkat.
Lalu seberapa dekat hubungannya dengan Rommy, Kiai Asep mengaku mengenalnya karena satu sama-sama dari PPP. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja masuk di partai berlambang kakbah itu.

“Lho, saya ini kan baru saja di PPP dan itu pilihan saya satu-satunya partai Islam yang rahmatan lil alamin yang,” terang Kiai Asep.

“Kalau di PPP ada sebutan di pundak kanan disebutkan sebagai pejuang di jalan Allah dan di pundak kiri pejuang bangsa Indonesia. Maka saya berada di situ,” tandasnya.

Eks Ketum PPP, Romahurmuziy (Rommy), menyeret nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seorang kiai. Kedua orang itu diklaim Rommy menyampaikan kompetensi Haris Hasanuddin, yang mengikuti seleksi jabatan Kakanwil Kemenag Jatim.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pempov akan lebih baik,” papar Rommy kepada wartawan saat jeda pemeriksaan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).
(bdh/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kiai Asep Bantah Rommy Soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

SurabayaKiai Asep Saifuddin Chalim akhirnya buka suara terkait ‘nyanyian’ mantan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) yang menyebutkan dirinya dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa merekomendasi Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah itu membantah dengan tegas.

“Beliau (Haris Hasanuddin) pernah ngaji sama saya. Kitab yang dia pelajari adalah kitab nahwu, hadist dan kita fiqih selama 3 tahun. Dalam hadist kan keterangan-keterangan sudah jelas Arrosyi wal-murtasyi kilaahumaa fin-naar penyuap dan penerima suap kedua-duanya di dalam neraka,” kata Kiai Asep kepada detikcom, Jumat (22/3/2019).

“Dan selama tiga tahun beliau ngaji sama saya. Masak kemudian ditanyai (soal rekomendasi) gitu saja tidak menjawab,” lanjut Kiai Asep.
Untuk itu, ia membantah dengan tegas tuduhan Rommy bahwa ia dan Khofifah merekomendasi Haris Hasanuddin untuk menjadi Kepala Kemenag Jatim. Namun ia hanya mengatakan bahwa Haris merupakan mantan santrinya.

“Nggak, menjawab keterangan tentang beliau ngaji di tempat saya 3 tahun, santri saya. Jadi ndak ada rekomendasi-rekomendasi tertulis itu nggak ada. Cari, nggak ada rekomendasi saya. (Khofifah) Ya nggak (merekomendasi),” terangnya.

BACA JUGA: Kakanwil Kemenag Jatim Diduga Ikut Diamankan KPK, Keluarga Putus Kontak

Anggota DPR yang juga eks Ketum PPP, Romahurmuziy (Rommy), menyeret nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seorang kiai. Kedua orang itu diklaim Rommy menyampaikan kompetensi Haris Hasanuddin, yang mengikuti seleksi jabatan Kakanwil Kemenag Jatim.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pempov akan lebih baik,” papar Rommy kepada wartawan saat jeda pemeriksaan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).
(bdh/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Said Aqil soal Rekomendasi ‘Jangan Sebut Kafir ke Non-muslim’: Untuk Orang NU

JakartaKetua Umum PBNU Said Aqil Siradj bicara soal polemik rekomendasi NU soal larangan penyebutan kafir untuk non-muslim. Dia menyebut rekomendasi itu dari NU untuk warga Nahdliyin.

“Alhamdulillah Munas Ulama NU di Banjar baru dilakukan memutuskan memanggil non-muslim tidak dengan boleh disebut dengan kata kafir. Itu keputusan ulama-ulama, untuk orang NU, ngapain orang luar komentar. Itu keputusane dewe, mau dijalankan kita dewe, kok orang luar komentar,” kata Said Aqil di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jl Kramat VI, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Hal itu disampaikan Said Aqil saat memberi sambutan di Deklarasi Pemilu Damai Ormas Keagamaan se-Indonesia. Deklarasi itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan ormas dan pemuka agama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu.
Said Aqil kemudian bicara soal keputusan Al Azhar Asy-Syarif, Universitas Al Azhar, Mesir. Ia menyebut keputusan itu juga memberikan hak yang sama bagi penganut agama Islam dan Kristen di Mesir.

“Bahkan keputusan Al Azhar as Syarif, Universitas Al Azhar, Mesir memutuskan bahwa bangsa Mesir antara Islam dan Kristen sama dalam hak dan kewajiban sama dalam warga negara Mesir. Itu sudah lama itu puluh-puluh tahun yang lalu,” ujar dia.

Said Aqil juga mencontohkan pemakaian istilah non-muslim untuk penganut agama selain Islam. Salah satunya, penunjuk arah sebelum masuk Kota Mekah, Arab Saudi.

“Sekarang kalau kita masuk ke Mekah dari Jeddah masuk ke Mekah itu ada tulisan yang lurus itu ditulis ‘lil muslimin faqat’ untuk orang Islam saja, nanti yang ke kanan ‘ghoirul muslimin’ non muslim belok kanan jangan masuk Mekah. Kok nggak Lil kafirin, nggak bilangnya non-muslim bukan kafir yang non-muslim silakan belok kanan,” sebut Said Aqil.

Ia kemudian kembali menegaskan rekomendasi larangan penyebutan kafir bagi non-muslim itu dari ulama NU untuk warga Nahdliyin. “Keputusan ulama NU, untuk orang NU, ngapain orang luar komentar,” ucapnya.

Sebelumnya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3) lalu ditetapkan 5 rekomendasi.

Salah satunya, soal istilah kafir. Istilah kafir menurut Said Aqil Siradj tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata konstitusi. Maka yang ada adalah non-muslim bukan kafir.

Said Aqil, mengisahkan istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah untuk menyebut orang yang menyembah berhala, tidak memiliki kitab suci dan agama yang benar.

“Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tidak ada istilah kafir bagi warga Madinah. Ada tiga suku non-muslim di Madinah, di sana disebut non-muslim tidak disebut kafir,” kata Said Aqil.
(ibh/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

6 Rekomendasi untuk Kelestarian Raja Ampat

Liputan6.com, Jakarta – Pulau Waigeo, Misool, Batanta, Kofiau dan Salawati merupakan bagian dari Kabupaten Raja Ampat yang memiliki habitat terestrial berbagai flora dan fauna endemik. Raja Ampat memiliki luasan yang mencangkup darat dan laut sebesar 46.108 km persegi dengan jumlah pulau sebanyak 2.713.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat dan organisasi Fauna & Flora International – Indonesia Programme (FFI-IP), keanekaragaman hayati di Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, Misool, serta Kofiau berupa 186 jenis burung, 40 jenis amfibi, 13 jenis reptil, 32 jenis mamalia, 350 jenis pohon kayu dan palem, 57 jenis anggrek, dan 5 jenis kantong semar.

Menurut Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat R. Basar Manullang, masih ada fauna dan flora endemik yang perlu diteliti. Sebut saja burung cendrawasih botak (Cicinnurus republica), cendrawasih merah (Paradisea rubra), maleo waigeo (Aepypodius bruijinii), kuskus waigeo (Spilocuscus papuensis), serta anggrek Dendrobium azureum.

“Keberadaan flora dan fauna endemik tersebut menjadikan Kabupaten Raja Ampat sebagai kawasan prioritas dalam mendukung konservasi. Namun, penebangan liar dan perburuan untuk jual-beli hingga konsumsi rumah tangga masih kerap ditemukan di berbagai wilayah,” jelas Basar.

Jenis burung yang sering diburu yaitu jenis kakatua koki (Cacatua galerita), kasturi kepala hitam (Lorius lory) dan nuri bayan (Eclectus roratus). Ancaman pada jenis penyu yaitu konsumsi telur dan daging sebagai bahan makanan dalam keluarga atau acara peringatan di kampung.

Setelah menjadi kabupaten pada 2003, Raja Ampat terus mengalami perkembangan pembangunan. Pertambahan infrastuktur dan pembangunan fasilitas dasar kebutuhan masyarakat dipacu untuk mengejar ketertinggalan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Raja Ampat Abdul Rahman Wairoy, pariwisata menjadi salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi Raja Ampat. Keindahan alam bawah laut dan daratan sudah menjadi pariwisata yang terkenal di mancanegara.

“Data dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh BBKSDA dan FFI-IP dapat dijadikan referensi dasar untuk perencanaan pembangunan, penataan ruang dan pengembangan ekowisata berkelanjutan dengan tetap menjaga alam sekitar di Kabupaten Raja Ampat,” jelas Abdul.

Sebagai upaya meneruskan pembangunan serta tanggungjawab dalam menjaga kekayaan alam Raja Ampat, telah diadakan lokakarya yang berjudul “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat” pada 5-6 Maret 2019 di Gedung Dolphin Cottage, Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Lokakarya ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Raja Ampat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat, dan Fauna & Flora International – Indonesia Programme (FFI-IP).

Peserta lokakarya terdiri dari Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Otsus DPR PB), DPRD Kabupaten Raja Ampat, masyarakat adat, dinas-pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Listya Kusumawardhani, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengapresiasi kegiatan konservasi di Raja Ampat.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi, khususnya cagar alam dapat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan lingkungan dan konservasi, perdagangan karbon, dan mendukung wisata alam terbatas dengan memperhatikan kaidah konservasi.

“Upaya konservasi harus berkolaborasi multipihak dengan landasan mutual respect, mutual trust dan mutual benefit, sehingga tercipta sinergi dalam pelestarian alam juga untuk kesejahteraan masayarakat setempat,” jelas Listya dalam presentasinya.

Anggota Otsus DPR PB Abraham Goram Gaman menekankan tentang amanah dalam UU No 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. “Pembangunan di Papua dan Papua Barat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah,” paparnya.

Terkait sumber daya alam Raja Ampat, permasalahan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat Suku Maya yang menggunakan sumber alam secara langsung. Menurut Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat Kris Thebu, filosofi masyarakat adat Papua terhadap sumber daya alam yaitu memandang “tanah sebagai mama, laut sebagai bapak, dan pesisir sebagai anak”, sehingga tanah, laut, dan pesisir merupakan satu konektifitas yang perlu dilindungi, dilestarikan serta dikelola secara arif dan bijaksana.

“Saat ini banyak kerusakan di Raja Ampat. Sebut saja belum maksimalnya hukum yang mengatur mengenai aturan bagaimana melindungi hutan. Masih banyaknya penangkapan secara berlebihan yang bisa berakibat jenis ikan terancam, masih diberikannya ijin operasi tambang terbuka hingga perizinan konsesi hutan. Ada masyarakat kampung dan orang luar yang tidak mengerti bahwa daerah lindung perlu dijaga,” jelas Kris.

Untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan konservasi alam Raja Ampat, maka dibuatlah rekomendasi yang disusun bersama Otsus DPR PB, DPRD Kabupaten Raja Ampat, Kepala Bappeda Raja Ampat, Dinas Pariwisata, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat, Ketua Adat Suku Maya, dan Fauna & Flora International – Indonesia Programme.

ESDM: Rekomendasi Ekspor Freeport dan Amman Terbit Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rekomendasi ekspor mineral olahan (konsentrat) PT Freeport Indonesia Dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan diterbitkan pekan ini. Saat ini izin ekspor kedua perusahaan sudah habis.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saifulhak mengatakan, Freeport Indonesia dan Amman telah mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga, kemudian instansinya sedang mengevaluasi dokumen perpanjangan izin yang diajukan untuk mendapat rekomndasi ekspor.

“Kalau Alhamdulilah sekarang sudah masuk semua per hari ini, tapi itupun baru siang selesainya, ini baru dievaluasi,” kata Yunus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Menurut Yunus, proses evaluasi akan diselesaikan pada pekan ini, sehingga pada akhir pekan instansinya sudah menerbitkan rekemendasi ekspor. Kemudian diajukan ke Kementerian Perdagangan untuk medapat Surat Petsetujuan Ekspor (SPE).

“Paling nggak Minggu ini selesai. Masih ada Jumat. Semuanya Amman, Freeport Indonesia, semuanya,” tuturnya.

Yunus megungkapkan, khusus untuk Amman dipastikan rekomendasinya bisa keluar per hari ini, proses verifkasi dlakukan dengan cepat karena telah menerapkan sistem online.

“Amman mudah-mudahan kalau bisa selesai hari ini ya hari ini bisa diselesaikan, kan online ini,” tuturnya.

2 dari 2 halaman

Simak video pilihan di bawah ini:

Belum Punya Agenda Liburan? Ini 6 Rekomendasi Liburan di Tanggal Merah dan Long Weekend 2019

Liputan6.com, Jakarta Tahun 2019 sudah berjalan dua bulan lho guys. buat kamu yang belum punya agenda liburan, segera rencanakan dari sekarang biar tidak menyesal belakangan. Sebab memasuki bulan Maret 2019, jumlah tanggal libur diluar hari Sabtu-Minggu dan rekomendasi cuti untuk traveling tinggal 7 pilihan.

Mengingat pilihan yang terbatas, perlu perencanaan matang sejak jauh-jauh supaya bisa cari tiket dan akomodasi yang lebih serta banyak keluarga maupun sahabat yang bisa ikutan. Berikut 6 daftar tanggal merah dan long weekend beserta rekomendasi wisata di tahun 2019.

1. 7 – 10 Maret 2019

Bulan Maret 2019, ada tanggal merah pada Kamis, 7 Maret 2019 dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941. Jadi, kamu bisa manfaatkan waktu tersebut untuk mengambil cuti 1 hari sehingga bisa liburan selama 4 hari 3 malam sampai tanggal 10 Maret 2019.

Bulan Maret, sepertinya menarik kalau mengunjungi DI Yogyakarta. Banyak tempat wisata baru yang hits, kekinian dan instagramable yang bisa kamu kunjungi. Selama libur tanggal tersebut kamu bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik seperti Kaliadem, Kalibiru, Taman Pelangi, Air Terjun Kedung Pedut, Pantai Indrayanti, Hutan Pinus Mangunan, Gemuk Pasir hingga destinasi paling eksotis Candi Borobudur.

2. 18 – 21 April 2019

Bulan April 2019, ada peringatann hari Wafat Isa Al Masih yang jatuh pada Jumat, 19 April 2019. Supaya akhir pekan kamu cukup panjang, kamu bisa mengambil cuti 1 hari di tanggal 18 sehingga kamu bisa menikmati akhir pekan cukup panjang selama empat hari, yakni pada 18 – 21 April 2019.

Bulan April, sepertinya bakal sangat berkesan kalau liburan ke negeri laskar pelangi, Belitung. Panorama alam dan pantai-pantai di Belitung tak perlu diragukan lagi keindahannya. Kamu bisa mengunjungi Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tangjung Kelayang, Pulau Lengkuas, hingga Pulau  Pasir. Tak lupa kunjungi juga replika sekolah anak-anak Laskar Pelangi, museum Kata, dan nikmati berbagai kuliner laut yang lezat.

3. Mei dan Juni 2019

Seperti yang diketahui bersama, Puasa Ramadan dan Lebaran jatuh di bulan Mei dan Juni. Bagi yang menjalankan puasa Ramadan, bulan ini tentu kurang pas untuk liburan. Namun, jadi bulan yang baik jika kamu memilih untuk melaksanakan umroh. Kapan lagi menikmati suasana Ramadan di Mekkah tahun ini kalau tidak pas bulan Mei dan Juni. Pokoknya, di bulan-bulan ini fokus pada ibadah ramadan.

Memasuki musim mudik dan lebaran 30 Mei – 9 Juni 2019, tentunya liburan yang pas adalah di kawasan wisata yang dekat dengan kampung halaman. Buat kamu yang mudik ke Jawa, tentu kawasan Surabaya, Malang, dan Batu bisa dijadikan pilihan karena banyak destinasi keluarga menarik yang dikunjungi. Seperti di Surabaya ada Atlantis Land, Food Junction, Surabaya Night Carnival, Jatim Park (1, 2, dan 3), Museum Angkut hingga Batu Night pectacular. Sebaliknya yang lebaran ke arah barat Jawa bisa menjadikan Jakarta dan Bogor sebagai tujuan liburan.

4. 16 – 18 Agustus 2019

Di bulan Agustus ini ada tanggal merah dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Bagi kamu pecinta alam dan para pendaki yang ingin menikmati upacara hari kemerdekaan suasana pegunungan, bisa mengunjungi destinasi wisata seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Beberapa destinasi yang perlu kamu kunjungi, di antaranya Bukit Dingklik, Bukit Cinta, Bukit Kongkog. Kemudian berfoto di indahnya bukti teletubbies dan melihat indahnya kawah Bromo.

Untuk rekomendasi liburan bukan nuansa pegunungan, kamu bisa agendakan liburan ke kota kembang, Bandung. Banyak sekali destinasi wisata yang bisa kamu nikmati selama di Bandung seperti wisata kuliner, wisata alam di kawasan Lembang dan Ciwidey.

5. 10 – 13 Oktober 2019

Tak ada tanggal merah di bulan ini, tapi karena sudah ingin liburan mau tak mau harus ajukan cuti. Kamu bisa pilih tanggal 10-13 Oktober 2018. Oktober juga termasuk low season ? tak cuma sepi dari wisatawan, tiket pesawat dan hotel juga lebih murah!

Rekomendasi liburan yang menarik mulai dari Bali, Lombok, hingga Labuan Bajo. Banyak wisata pantai dan pulau-pulau yang bisa kamu kunjungi dan dipastikan bikin rileks pikiran.

6. 21 Desember 2019 – 1 Januari 2020

Bulan Desember ada Hari Raya Natal dan cuti bersama termasuk libu perayaan tahun baru. Kamu bisa ambil cuti dan liburan dari tanggal 21 Desember 2019 sampai 2 Januari 2020. Waktu yang sangat panjang sekali untuk melakukan liburan dan jalan-jalan seru bersama pasangan dan keluarga.

Kamu bisa kunjungi Raja Ampat, Morotai, Derawan, Batam hingga Danau Toba guys. Kalau belum masih penasaran dengan Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Bali, kamu pun bisa balik lagi ke kota-kota tersebut.

Nah, itulah 6 rekomendasi liburan di tanggal merah dan long weekend 2019. Segera cek harga tiket dan penginapan serta travel agent kalau kamu membutuhkan pemandu wisata. Untuk transportasi darat menuju destinasi wisata pastikan kamu request kendaraan yang nyaman dan tangguh seperti jajaran kendaraan dari Toyota.

Toyota Hiace kerap menjadi andalan pengusaha travel dan transportasi wisata, bukan tanpa alasan karena micro bus ini telah dilengkapi berbagai fitur untuk menunjang kenyamanan, seperti berupa suspensi yang lembut, rendah bising dan minim getaran.  Dari sisi konsumsi bahan bakar pun Toyota Hiace lebih menguntungkan dan lebih irit dari sisi biaya operasional lebih murah dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Nah, untuk tingkat kenyamanan yang lebih tinggi lagi Toyota memiliki varian bernama New Hiace Luxury. New Hiace Luxury dikembangkan dengan konsep mewah dan mengutamakan kenyamanan ekstra. New Hiace Luxury  memiliki perbedaan baik dari sisi desain eksterior maupun interior dibandingkan Hiace Standard dan Commuter.




(Adv)

TKN Jokowi: Rekomendasi AHY untuk Presiden Mendatang Terlalu Prematur

Jakarta – Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya sempat memberikan beberapa rekomendasi kepada presiden terpilih di Pilpres 2019. Namun, rekomendasi AHY itu dinilai politisi Golkar Mukhamad Misbakhun terlalu prematur.

“Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan AHY untuk presiden mendatang rasanya terlalu prematur, mengingat kontestasi pemilihan presiden saat ini sedang berlangsung,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/3/2019).

Lebih lanjut, Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin itu menilai AHY masih miskin pengalaman di bidang politik. AHY juga terkesan menggurui dan bertindak prematur dengan pidato politiknya itu. Menurutnya, rekomendasi AHY itu lebih tepat disampaikan kepada pasangan capres-cawapres yang didukung Demorkat, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Rasanya akan lebih elok jika rekomendasi dari anggota koalisi partai pendukung diberikan kepada Prabowo-Sandi. Masukkan rekomendasi AHY itu sebagai bagian dari program-program kerja dalam kampanye bersama,” katanya.

Misbakhun menduga orasi politik AHY yang disiarkan langsung oleh media televisi itu justru mencerminkan kegelisahan PD sebagai pengusung Prabowo-Sandi. Misbakhun mengungkapkan, orasi AHY memunculkan kesan koalisi pengusung Prabowo-Sandi tak terlalu menggubris partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Demokrat ini dulu pernah membawa AHY untuk menjadi cawapres ke partai-partai koalisi tetapi tidak bisa dicalonkan. Sekarang AHY muncul di panggung eksklusif nan megah dan berpidato. Bisa jadi itu karena Partai Demokrat sudah tidak didengarkan oleh partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi sehingga memaksa mereka harus membuat panggung sendiri,” jelasnya.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menilai isi pidato AHY malah menunjukkan PD tak punya solusi teknis atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Padahal, kata Misbakhun, partai politik adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita besar rakyat Indonesia.

“Di saat paslon capres dan cawapres sudah bicara biodiesel dan B20, bicara unicorn dan Palapa Ring sebagai infrastrukturnya, Partai Demokrat masih berkutat membicarakan masalah, bukan solusi. Masih sangat umum, global dan jauh dari detil teknis penyelesaian masalahnya,” kata Misbakhun.

Misbakhun pun menyarankan AHY agar lebih sering bergaul dengan berbagai kalangan ketimbang tampil eksklusif di panggung. Menurutnya, hal itu juga untuk menempa AHY agar bisa berjiwa besar dalam menyikapi sebuah keputusan politik yang tak selalu menguntungkan.

“Paslon capres dan cawapres saat ini adalah putra-putra terbaik bangsa, yang sedang berdiri di panggung rakyat. SBY terlalu memaksakan untuk mendudukkan AHY sejajar dengan capres-cawapres yang saat ini sedang melakukan konstestasi. Mendudukkan AHY yang miskin pengalaman dan rekam jejak untuk merasa pantas menyampaikan rekomendasi kepada presiden yang akan datang, sama saja SBY meletakkan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’aruf lebih rendah dari AHY,” tuturnya.
(nvl/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan PBNU soal Rekomendasi ‘Jangan Sebut Kafir ke Non-muslim’

Jakarta – Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2019 soal larangan menyebut kafir untuk nonmuslim jadi kontroversi. Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi mengatakan PBNU sudah lama membuat keputusan soal persaudaraan.

“Tidak ada yang baru dari keputusan NU. Sejak Muktamar 1984 di Situbondo, NU sudah membuat keputusan bahwa persaudaraan di dalam negara bangsa (nation states) yang perlu terus dirajut ada tiga,” kata Masduki lewat keterangannya, Sabtu (2/3/2019).

Ketiga hal tersebut yakni persaudaraan seiman (sesama muslim), persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathoniyah), dan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Masduki mengatakan rekomendasi soal tidak menyebut kafir kepada nonmuslim adalah bentuk elaborasi dan konsistensi dari persaudaraan sebangsa.
Masduki mengatakan Alquran sudah ditegaskan manusia diciptakan bersuku-suku di bumi agar saling mengenal dan bersilaturahmi untuk menciptakan kedamaian. Dia mengambil contoh bagaimana Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Muhammad al-Tayyeb dan Paus Fransiskus melakukan pertemuan bersejarah di Doha, Qatar.
Pertemuan tersebut, kata Masduki, ingin menegaskan persaudaraan sesama manusia untuk kedamaian dengan latar belakang agama.

“Latar belakang penandatanganan di Doha, adalah kondisi dunia yg makin tak kondusif untuk perdamaian antar sesama manusia. Perdamaian dunia tak bisa diselesaikan dengan mengedepankan politik belaka, tetapi harus mengedepankan unsur agama. Energi serta ruh agama tentang perdamaian antarsesama manusia mesti dikedepankan. Persekusi serta energi negatif atas nama agama karena didominasi oleh kalangan yang berpaham tekstualis, terjadi di mana-mana,” ucapnya.

Menurutnya, keputusan di Doha sejalan dengan keputusan Muktamar NU 1984. Masduki menjelaskan persatuan Indonesia mesti dijaga bersama-sama.

“Negara bangsa yang sejak 1945 didirikan bersama-sama (negeri perjanjian/mu’ahadah) mesti dijaga bersama-sama. Ini sudah menjadi keputusan Muhammadiyah dan NU, merujuk pada Piagam Madinah yang didirikan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah,” tuturnya.

Dia mengatakan dalam sudut pandang kenegaraan, tak ada mayoritas dan minoritas dalam agama. Semua warga punya posisi dan hak yang sama di depan hukum.

“Jadi, tidak tepat menyebut saudara kita yang agamanya berbeda sebagai kafir. Saudara kita menjadi tidak nyaman perasaannya. Anjuran agama tidak mengajarkan pada kita untuk membuat saudara sebangsa tersinggung,” ungkapnya.

Masduki berpendapat rasa persaudaraan di Indonesia mulai terkoyak karena banyak yang mengedepankan persekusi, penyebaran hoax di media sosial. Dia mengatakan PBNU akan terus merajut tiga persaudaraan dalam negara-bangsa.

“Semangat keputusan Muktamar 1984 dikedepankan kembali. Itulah latar belakang dari keputusan Munas NU di Banjar, Jabar tersebut,” katanya.
(jbr/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>