Mbah Moen Sambangi PPP untuk Rapat Penetapan Status Romahurmuziy

Jakarta – Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimun Zubair (Mbah Moen) mendatangi kantor DPP PPP. Mbah Moen akan mengikuti rapat pengurus harian PPP untuk menetapkan status Romahurmuziy yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Pantauan detikcom, Mbah Moen tiba di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, pukul 14.40 WIB. Mbah Moen datang dengan didampingi putranya yang juga politisi PPP Taj Yasin.

Kedatangan Mbah Moen disambut Suharso Manoarfa, Zainut Tauhid, Arwani Thomafi dan sejumlah elite PPP lainnya. Zainut mengatakan Mbah Moen akan ikut dalam rapat pengurus harian yang akan digelar sore nanti. Rapat tersebut juga akan mempertemukan para anggota majelis PPP.
“Iya Mbah Moen datang untuk rapat nanti sore bersama Majelis Pertimbangan Partai dan Majelis Pakar,” ujar Zainut di lokasi, Sabtu (16/3/2019).
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan rapat pengurus harian dilakukan guna membahas terkait penetapan status Romahurmuziy dalam partai. Dalam rapat nanti jelas Arsul juga sekaligus akan membahas terkait pengganti pelaksana tugas (plt) sebagai ketua umum. Hasilnya akan diumumkan usai rapat.

“Kalau beliau ini diberhentikan atau diberhentikan sementara maka akan ada Plt ketum. Plt ketum sampai kapan, itulah nanti yang akan ditetapkan dalam rapat nanti. Dan kalau berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga maka nanti rapat pengurus harian akan memutuskan apakah salah satu di antara wakil ketua umum ini yang naik sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, atau ada keputusan lain itu sepenuhnya nanti wewenang pengurus rapat harian,” ucap Arsul.

“Hasilnya mudah-mudahan bisa hari ini tapi sekali lagi saya tidak ingin mendahului karena di PPP rapatnya demokratis,” lanjutnya.
(eva/jbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jelang Kampanye Akbar, KPU Sudah Buat Jadwal Kampanye Rapat Umum

Wahyu menjelaskan kampanye memiliki 9 metode. Salah satunya metode kampanye rapat umum. Sehingga pihak KPU pun berharap para peseta pemilu bisa memanfaatkan momentum kampanye rapat umum dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kata Wahyu pihaknya silahkan untuk merebut hati masyarakat.

“Sehingga kami harap, peserta pemilu memanfaatkan momentum kampanye rapat umum itu sebaik-baiknya silakan dimanfaatkan untuk merebut hati dan pikiran masyarakat,” kata Wahyu.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Usai Rapat Konsolidasi, Titiek Yakin Kemenangan Prabowo-Sandi di Depan Mata

Petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melakukan konsolidasi nasional di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat malam (15/3/2019). Rapat konsolidasi tertutup tersebut dimulai sejak pukul 19.30 WIB.

Rapat konsolidasi itu dihadiri paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pantauan merdeka.com di lokasi, Sandiaga tiba lebih dulu sekitar pukul 20.10 WIB. Sandi hanya melempar senyum ke awak media dan langsung bergegas masuk ruang rapat.

Kemudian, sekitar pukul 20.47 WIB Prabowo baru datang ke lokasi acara. Mantan Danjen Kopassus itu mengenakan jas kemeja biru dibalut jas hitam. Prabowo langsung masuk dan menyalami para peserta yang hadir.

Terpisah, Wakil Ketua BPN Eddy Soeparno mengatakan tujuan konsolidasi guna menyeragamkam pesan kampanye kepada masyarakat. Eddy mengatakan, waktu sudah semakin mepet menuju 17 April 2019.

“Pesan yang harus di sampaikan itu sudah harus uniform, tidak boleh ada yang berbeda, kita sudah tahu posisi kita di dalam survei sekarang di posisi mana dan sangat kompetitif,” kata Eddy di lokasi.

“Jadi sekarang kita merapatkan barisan seluruh jurkam seluruh pimpinan itu berkumpul untuk mensinkronkan strategi terutama di saat saat terakhir,” sambungnya.

Eddy menjelaskan, rapat konsolidasi juga membahas rencana kampanye terbuka pada 24 Maret sampai 13 April 2019 mendatang. “Ditambah lagi ada pembicaraan mengenai strategi penerapan saksi di lapangan karena bagi kami saksi itu sangat penting untuk mengamankan hasil suara yang ada,” jelas Eddy.

Sementara, sejumlah petinggi BPN yang hadir adalah Amien Rais, Titiek Soeharto, Sohibul Iman, Zulkifli Hasan, Syarief Hasan, Hashim Djojohadikusumo, Ahmad Muzani dan Musa Bangun.

Kemudian, ada Hinca Panjaitan, Priyo Budi Santoso, Ferry Mursyidan Baldan, Hidayat Nur Wahid Fuad Bawazier, Rachmawati Soekarnoputri, Mardani Ali Sera, Neno Warisman, Ferdinand Hutahaean dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Ketum Partai Koalisi Jokowi Sudah Rapat Bahas Kampanye Akbar, Ini Hasilnya

JakartaPilpres 2019 segera memasuki tahap kampanye akbar yang dibagi per zonasi. Para ketua umum partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah bertemu membahas pembagian kampanye. Apa hasilnya?

“Sudah kita pertemuan kemarin dengan Pak Jokowi dengan semua ketua umum partai,” kata Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Kediamannya, Jl Warung Sila, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Lalu, apa hasil pertemuan tersebut? Cak Imin mengatakan para ketum partai sudah membahas detail pembagian tugas di kampanye akbar.
“Sudah kita bagi detail penugasan-penugasannya,” sebut Cak Imin.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan seluruh partai koalisi Jokowi-Amin telah dan terus berkoordinasi membahas waktu kampanye akbar berdasarkan zonasi agar terpenuhi semuanya.

“Ya kita terus koordinasi satu dengan seluruh partai-partai koalisi agar jadwal yang sudah dibagi per zona oleh KPU terisi secara serentak. Yang kedua kepada zona-zona yang berbeda itu diharapkan kalau toh ada yang berhimpitan jangan sampai terjadi bentrok,” ucap Cak Imin.

Kampanye terbuka akan berlangsung pada 23 Maret-13 April 2019. Setelah itu, KPU menetapkan hari tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf akan memulai kampanye akbar di Zona B, sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan mengawali kampanye akbar di Zona A.

Berikut ini daftar pembagian wilayah kampanye rapat umum per zonasi:

Zona A:
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Jakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. NTT
10. Kalimantan Barat
11. Kalimantan Tengah
12 Kalimantan Selatan
13.Sulawesi Utara
14. Sulawesi Tengah
15. Sulawesi Selatan
16. Maluku
17. Papua

Zona B

1.Bengkulu
2.Lampung
3.Sumatera Selatan
4.Bangka Belitung
5.Kepulauan Riau
6.Yogyakarta
7.Jawa Timur
8.Banten
9.Bali
10.Nusa Tenggara Barat
11.Kalimantan Timur
12.Kalimantan Utara
13.Sulawesi Tenggara
14.Gorontalo
15.Sulawesi Barat
16.Maluku Utara
17.Papua Barat
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rapat dengan KPU, DPR Kritisi Masalah WNA Masuk DPT

Liputan6.com, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat itu membahas perkembangan persiapan Pemilu 2019.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto masih mengkritisi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Khususnya soal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang melaporkan masih adanya 17,5 juta orang dalam DPT belum terverifikasi.

“Ini penting dengan waktu tersisa dengan instrumen bekerja bisa konfirmasi ulang atas dugaan BPN Prabowo-Sandi tersebut,” kata Yandri Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Selain itu, Yandri juga menyoroti masalah Warga Negara Asing (WNA) yang juga masuk dalam DPT. Menurutnya masyarakat perlu mengetahui lebih lanjut terkait perjelasan masalah tersebut.

Senada dengan Yandri, Anggota Komisi II lainnya, Firman Soebagyo juga mengkritisi hal yang sama termasuk kepemilikan e-KTP WNA. Firman meminta pembuatan e-KTP untuk WNA dihentikan sementara hingga pemilu selesai.

“Saya mendukung proses e-KTP bagi WNA dihentikan hingga pemilu. Ke depan saya usul KTP asing agar berbeda warna dari KTP WNI,” ungkapnya.

Hal itu langsung di respons Ketua KPU Arief Budiman. Dia menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti masalah itu. Termasuk soal temuan yang diungkap oleh BPN Prabowo-Sandi.

“Sudah kita tindaklanjuti. Pokoknya setiap ditemukan lagi, langsung kita perintahkan untuk dihapus. Karena memang dia tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu kita,” ucap Arief.

Reporter: Sania Mashabi

KPU Tetapkan Pembagian Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan zona kampanye rapat umum nasional bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penetapan ini ditentukan KPU lewat pengundian yang dilakukan perwakilan tiap partai dan kedua kubu paslon.

“Zona ini akan menjadi zona Nasional untuk (kampanye) rapat umum. Kalau rapat yang lain tidak mengikuti zona ini, ini hanya untuk rapat umum dan kami akan mengirimkan segera pemberitahuan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat memimpin jalannya pengundian di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Hasilnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mendapat zona B untuk zona kampanye rapat umum nasional. Sedangkan, kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendapatkan zona A.

“TKN 01 dapat Zona B, BPN 02 dapat Zona A maka pada hari pertama TKN 01 akan berkampanye di Zona B tanggal 24, BPN 02 akan berkampanye di Zona A. Lalu setiap dua hari akan bertukar tempat, begitu seterusnya,” jelas Arief.

Zonasi juga berlaku bagi partai politik peserta pemilu. Sesuai kesepakatan, partai politik berkampanye mengikuti zonasi pasangan capres-cawapres yang mereka dukung.

Para peserta pemilu nantinya akan diberikan waktu dua hari berkampanye untuk capres-cawapres dan parpol berkampanye di zonasi yang telah terpetakan. Setelah itu, mereka bertukar zonasi kampanye.

2 dari 2 halaman

Zonasi Kampanye

Sebagai informasi, kampanye rapat umum merupakan metode dilakukan oleh peserta pemilu selama 21 hari sebelum hari tenang. Kampanye rapat umum ini dimulai dari tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019.

Berikut daftar pembagian wilayah kampanye rapat umum per zonasi:

Zona A:

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Sumatera Barat

4. Riau

5. Jambi

6. Jakarta

7. Jawa Barat

8. Jawa Tengah

9. NTT

10. Kalimantan Barat

11. Kalimantan Tengah

12. Kalimantan Selatan

13. Sulawesi Utara

14. Sulawesi Tengah

15. Sulawesi Selatan

16. Maluku

17. Papua


Zona B:

1. Bengkulu

2. Lampung

3. Sumatera Selatan

4. Bangka Belitung

5. Kepulauan Riau

6. Yogyakarta

7. Jawa Timur

8. Banten

9. Bali

10. Nusa Tenggara Barat

11. Kalimantan Timur

12. Kalimantan Utara

13. Sulawesi Tenggara

14. Gorontalo

15. Sulawesi Barat

16. Maluku Utara

17. Papua Barat



Saksikan video pilihan berikut ini:

Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mulai Musim Panen, Harga Beras Turun

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga gabah dan beras. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 4,46 persen sedangkan harga beras medium di penggilingan turun 1,04 persen.

Selama Februari 2019, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp 5.114 per kg sedangkan untuk beras, harga rata-rata di tingkat penggilingan Rp 10.008 per kg, semua turun dibanding bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti berkata, penurunan ini terjadi karena biasanya petani mengalami puncak panen pada bulan Maret.

“Biasanya Januari itu belum panen. Februari sudah mulai, puncaknya di Maret dan April. Itu transisinya begitu. Makanya nanti bulan depan mungkin naik lagi,” ungkap Yunita di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2019).

Penurunan harga gabah dan beras menjadi andil dalam penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional. Tercatat NTP turun sebesar 0,37 persen menjadi 102,94 dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 dari 5 subsektor pertanian yang juga alami penurunan NTP, yaitu Subsektor Tanaman Pangan (0,80 persen) dan Subsektor Tanaman Hortikultura (1,47 persen).

2 dari 3 halaman

Indonesia Kembali Lakukan Penjajakan Ekspor Beras Ke Malaysia

Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog kembali jajaki peluang ekspor beras ke Malaysia. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP),Kementan, Agung Hendriadi bersama Judith J Dipodiputro, Direktur Komersil Perum BULOG dan KBRI Kuala Lumpur saat melakukan pertemuan dengan BERNAS, Kamis (21-2-2019) di Kuala Lumpur.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kuala Lumpur ini, Agung diterima oleh CEO BERNAS, Ismail Mohamed Yusoff dan Chairman BERNAS, Megat Joha yang didampingi pejabat tinggi BERNAS.


BERNAS merupakan satu-satunya institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah Malaysia untuk menangani import beras ke Malaysia. Ismail Mohamed Yusoff menyatakan market share beras di Malaysia sebesar 60% dipenuhi dari produksi domestik dan 40% dari impor.

Melalui pertemuan ini, BERNAS menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan Perum BULOG untuk impor beras dari Indonesia. Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat BERNAS akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melakukan identifikasi, observasi dan pembahasan lebih lanjut dengan BULOG terkait rencana eksport ke Malaysia. Mendengar respon dari BERNAS, Agung dan rombongan merasa senang dan optimis ekspor beras dari Indonesia ke Malaysia bisa dilakukan.

“Sehubungan adanya peluang kerjasama ekspor beras ke Malaysia, Perum Bulog diharapkan perlu lebih proaktif dalam melakukan round table meeting antara distributor ke dua belah pihak, sehingga ekspor bisa segera direalisasikan,” ujar Agung.

Sebelumnya dalam rapat kerja jajaran Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI (21/1/2019) dan BULOG, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan bahwa Bulog menargetkan ekspor beras ke sejumlah negara tetangga pada pertengahan tahun 2019 mendatang. Target ini diprediksi akan berlangsung seusai panen raya pada pertengahan bulan April hingga akhir Mei 2019.

“Makanya kita targetkan bulan januari sampai april itu kita akan menyerap 1,8 juta ton beras dari petani. Kalau ditambah dengan sisa beras kita hasilnya bisa lebih dari 4 juta ton, kan kita masih punya sisa 2,1 juta,” kata Buwas saat menghadiri Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, beberapa waktu lalu (21/1).

Beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah berhasil meyakinkan negara Malaysia dan Brunai untuk memasok padi adan sebagai bahan kebutuhan mereka. Ekspor ke dua negara ini jumlahnya bahkan mencapai puluhan ton. Setiap kali panen, tak kurang dari 10 ton beras adan secara periodik selalu di expor ke Negara Malaysia dan Brunei.

Padi Adan merupakan salah satu komoditi yang menjadi andalan dari wilayah perbatasan Krayan Kalimantan Utara dan merupakan bibit lokal hasil budidaya masyarakat yang bermukim di daratan tinggi Borneo, khususnya di Krayan yang masuk Kabupaten Nunukan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: