Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma’ruf Amin Tak Ikut Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Ini Alasannya

Jakarta

Cawapres Ma’ruf Amin tidak ikut hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama ketum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan, pertemuan hanya membahas evaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

“Ini pada dasarnya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Bukan khusus pertemuan mengenai persiapan debat nanti tanggal 17 Januari, ada pertemuan lagi yang berbicara debat secara khusus, tapi memang ini adalah pertemuan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah,” kata Rommy usai rapat bersama Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Rommy mengungkapkan, pertemuan ketum parpol KIK bersama Ma’ruf Amin pasti penting. Namun pertemuan tersebut dilakukan di lain waktu. Pertemuan menurutnya hanya melakukan koreksi atas apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam 4 tahun terakhir.

“Kita melakukan koreksi, melakukan self correction terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang masih perlu diperbaiki, dan kemudian mana keluhan-keluhan masyarakat yang masih merupakan PR untuk pemerintahan ini terlepas dari persoalan mau debat, mau Pilpres lagi atau tidak,” ujarnya.

Rommy mengungkapkan, masing-masing pimpinan partai politik sudah turun ke lapangan dan menerima berbagai masukan yang beragam dari masyarakat.

“Termasuk bagaimana misalnya menyelesaikan probloem-problem dari pegawai-pegawai honorer apakah itu guru, bagaimana menangani ojek online dan juga termasuk bagaimana melakukan percepatan penanganan gempa di NTB, di Sulawesi Tengah. Uang yang sudah masuk mengapa itu kemudian masih belum bisa dicairkan dan seterusnya,” tuturnya.

“Itu kita bahas sampai detil dan presiden memberikan apresiasi penuh terhadap apa-apa yang sudah kita sampaikan. Jadi pendek kata penyampaian itu merata. Sampai terorisme pun tadi kita melakukan (pembahasan),” lanjutnya.

Meski rapat tersebut tidak spesifik membahas persiapan debat, namun rapat tersebut juga membahas berbagai masalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, yang juga merupakan tema debat pertama capres-cawapres 17 Januari mendatang. Rommy pum menegaskan Jokowi-Ma’ruf siap menghadapi debat nanti.

“Saya bisa memastikan Koalisi Indonesia Kerja termasuk Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf Amin lebih dari siap untuk debat tanggal 17 Januari yang akan datang, dengan kekuatan yang penuh dengan kesadaran yang prima, dengan pengetahuan yang paripurna dan juga dengan bahan yang sangat memadai dari apa yang sudah disampaikan,” imbuhnya.


(nvl/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bertemu Ketum Parpol Koalisi, Jokowi: Evaluasi yang Sudah Dikerjakan

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) selesai menggelar pertemuan bersama ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Jokowi mengatakan rapat membahas evaluasi apa yang telah dilakukan KIK.

“Ini pertemuan rutin, dalam rangka evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua partai Koalisi Indonesia Kerja dan ke depan apa yang (akan) kita lakukan,” kata Jokowi usai rapat di Resto Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Jokowi tidak mengungkapkan detail isi pembahasan rapat. Dia mengatakan rapat hanya membahas hal-hal yang ringan.
“Ya bicara yang ringan-ringan, yang paling penting sudah banyak makannya bicaranya sedikit tapi banyak makannya,” ujarnya.
“Ini tadi bicara mengevaluasi apa yang telah kita lakukan itu saja. Saya kira semuanya baik-baik biar dilanjutkan Pak Rommy,” lanjutnya.

Jokowi pun menjawab santai saat ditanya soal isi rapat yang membahas persiapan debat capres-cawapres. “Nggak ada, debat saja pakai latihan,” ucapnya.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi dan Ketum Parpol Koalisi Bahas Debat Pilpres Perdana

Jakarta

Rapat capres petahana Joko Widodo (Jokowi) bersama ketum partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih berlangsung hingga saat ini. Pertemuan berlangsung tertutup.

Rapat berlangsung di Resto Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). Pengamanan juga masih dilakukan di lokasi.

Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy), Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketum PKPI Diaz Hendropriyono, hingga Ketua PSI Grace Natalie.

“Pertemuan masih berjalan. Kita membahas sejumlah persoalan bangsa, terutama upaya untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Persiapan debat pertama juga dibahas,” ujar Rommy dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (15/1/2019).

Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Debat Pilpres PerdanaJokowi bertemu dengan pimpinan partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Kerja (Instagram Romahurmuziy)

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut rapat tersebut awalnya dikoordinasikan Seskab Pramono Anung. Rapat ini awalnya direncanakan pada Jumat (11/1/2019).

“Tapi ada tiga ketum yang tidak bisa hadir, termasuk Grace Natalie Ketum PSI, yang menghadiri Festival 11 di Bandung. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu semua,” kata Toni.

(nvl/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lagi Panas, Pembahasan Freeport di DPR Malah ‘Digantung’

Jakarta – Rapat dengar pendapat (RDP) soal divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Komisi VII DPR memanas. Pembahasan cukup panjang mengenai alasan pemerintah memilih untuk mengakuisisi saham PTFI tidak menunggu kontrak karya (KK) habis di tahun 2021.

Topik tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian saat mendapat kesempatan melakukan pendalaman.

“Ini memang menjadi pertanyaan publik, bisa menjelaskan kenapa dipaksakan tidak menunggu 2021,” kata Ramson di Komisi VII Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono pun menjawab. Dia menerangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Sementara, dalam Pasal 31 KK Tahun 1991, memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan untuk memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan yang tidak wajar.

“Kontrak 1991 memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan hak memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah, pemerintah tidak akan menahan atau menunda secara tidak wajar,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir kemudian memotong penjelasan Bambang Gatot.

“Pemerintah kan juga bisa menolak? Kenapa tidak menolak?” tanya Nasir.

Bambang Gatot kemudian menerangkan, pemerintah memang bisa menolak. Namun, itu berpotensi menimbulkan perselisihan yang bisa dibawa ke arbitrase.

Penjelasan Bambang Gatot kembali dikritik oleh Nasir. Nasir kemudian mempertanyakan keberpihakan Bambang Gatot.

“Bapak di pihak pemerintah atau swasta? Kan saya bilang bahwa akhir 2021 kalau menolak perpanjangan kan selesai. Kepentingan apa yang didorong ini untuk proses sekarang ini. Padahal dia 2021, seharusnya memasukkan Inalum untuk pengambilalihan Freeport tersebut seperti yang dilakukan Blok Rokan,” kata Nasir dengan nada tinggi.

“Kenapa tidak dilakukan di Freeport apa masalahnya, kepentingan apa untuk mengambil langkah, harus bisa diambilalih Indonesia dan menjadi saham 100% milik Republik Indonesia, Apakah kepentingan bisnis saja, ini segelintir yang mementingkan kepentingannya,” paparnya.

Bambang kembali menjelaskan, dalam arbitrase pemerintah bisa menang, bisa kalah. Tapi, operasional tambang tidak bisa berhenti karena arbitrase. Sebab, berhentinya produksi akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

“Kami sampaikan contoh kita ada arbitrase IMFA itu adalah permasalahan IUP yang diterbitkan Bupati Barito Timur, di arbitrase oleh investor Singapura berbadan hukum India, 2 tahun belum putus, kita dituntut US$ 570 juta. Sampai sekarang belum putus,” ungkap Bambang.

“Kalau terlalu lama dampak teknis akan terjadi, kerusakan terowongan infrastruktur, rembesan air tanah dan lumpur, potensi kehilangan 30% cadangan Grasberg, ini teknis pertambangan tidak bisa dihentikan,” sambungnya.

Pembicaraan mengenai hal tersebut berhenti karena memasuki waktu maghrib, sehingga rapat diskors. Setelah skors dibuka, Nasir yang merupakan pemimpin rapat meminta peserta untuk menunda pembahasan hingga pekan depan.

“Baik, karena permohonan mitra melakukan persiapan bahan seminggu kita setujui. Maka persetujuan teman-teman rapat saya tunda seminggu,” tutup Nasir.

(fdl/fdl)

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alat Pendeteksi Bencana Akan Dijaga Anggota TNI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar alat pendeteksi bencana alam dijaga oleh TNI.

Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat perintah untuk menjaga dan mengamankan alat pendeteksi bencana.

“Saya laporkan ke Bapak Presiden, kalau boleh alat deteksi ini dianggap ‎sebagai obyek vital nasional yang harus diamankan oleh unsur TNI. Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat ini dijaga oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut dia, penjagaan ini untuk mencegah alat pendeteksi bencana mengalami kerusakan dan hilang baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Doni mengaku pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk pemeliharaan alat pendeteksi bencana.

“Selama ini alat sudah dipasang, dikelola oleh BMKG bersama BPPT. Habis itu tidak ada kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. Menjaga ini kan butuh biaya‎,” katanya.

Doni mengatakan berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) alat pendeteksi bencana alam di sejumlah titik mengalani kerusakan serta hilang. Untuk itu, dia berjanji segera memperbaiki alat pendeteksi yang rusak serta melakukan pengadaan terhadap alat yang hilang.

“Tadi pagi kita sudah rapat, saya katakan kalau boleh kurang dari tiga bulan mulai dari perencanaan sampai pengadaan alat dan tergelar. Kita kan tidak tahu bisa saja terjadi bencana detik ini, jam ini minggu ini bulan depan dan sebagainya,” jelas Doni.

2 dari 3 halaman

Evaluasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat.Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi Setujui Alat Pendeteksi Bencana Dijaga TNI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar alat pendeteksi bencana alam dijaga oleh TNI.

Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat perintah untuk menjaga dan mengamankan alat pendeteksi bencana.

“Saya laporkan ke Bapak Presiden, kalau boleh alat deteksi ini dianggap ‎sebagai obyek vital nasional yang harus diamankan oleh unsur TNI. Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat ini dijaga oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut dia, penjagaan ini untuk mencegah alat pendeteksi mengalami kerusakan dan hilang baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Doni mengaku pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk pemeliharaan alat pendeteksi bencana.

“Selama ini alat sudah dipasang, dikelola oleh BMKG bersama BPPT. Habis itu tidak ada kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. Menjaga ini kan butuh biaya‎,” katanya.

Doni mengatakan berdasarka laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) alat pendeteksi bencana alam di sejumlah titik mengalani kerusakan serta hilang. Untuk itu, dia berjanji segera memperbaiki alat pendeteksi yang rusak serta melakukan pengadaan terhadap alat yang hilang.

“Tadi pagi kita sudah rapat, saya katakan kalau boleh kurang dari tiga bulan mulai dari perencanaan sampai pengadaan alat dan tergelar. Kita kan tidak tahu bisa saja terjadi bencana detik ini, jam ini minggu ini bulan depan dan sebagainya,” jelas Doni.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Dipastikan dalam Kondisi Baik

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat.Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujarnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

‎Kepala BNPB Usul Alat Deteksi Tsunami Dijaga Layaknya Objek Vital Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar alat pendeteksi tsunami mendapatkan pengamanan layaknya objek vital. Hal ini untuk mencegah alat pendeteksi tersebut rusak dan hilang.

“Sebagian alat deteksi tsunami‎ memang hilang. Ada juga yang alatnya masih ada tapi tidak berfungsi. Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden bahwa kalau boleh alat-alat deteksi ini dianggap sebagai ‘objek vital nasional’. Dan harus diamankan oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Doni menjelaskan, apabila alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi akan sangat berbahaya lantaran masyarakat di pesisir pantai tidak mendapat informasi tsunami. Alhasil, akan menimbulkan korban banyak.

“Artinya kalau terjadi sesuatu tsunami korbannya sangat banyak. Korban bisa saja melampaui korban tsunami yang sebelumnya,” katanya.

‎Doni menuturkan Presiden Jokowi memberikan arahan kepada untuk segera melakukan pemasangan tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan rawan bencana. Ada dua wilayah yang rawan terhadap bencana.

“‎Untuk lokasi pemasangan tanda peringatan, itu sesuai dengan pendapat para pakar mulai dari selat Sunda, kawasan timur hingga selatan Pulau Jawa dan kawasan barat Sumatera,” jelas Doni.

2 dari 3 halaman

Evaluasi Peringatan Dini Bencana

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat. Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujar Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Soal Meikarta, Kemendagri Klarifikasi Kesaksian Neneng tentang Tjahjo

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan investasi proyek. Penegasan tersebut diberikan untuk menanggapi pernyataan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin yang menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo pernah meminta bantuan terkait perizinan proyek Meikarta.

“Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perizinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

“Kewenangan perizinan, untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan di tangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat,” imbuh Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan tata cara pemberian rekomendasi proyek Meikarta tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2104 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

“Tata Cara memberi rekomendasi sesuai Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar Pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perizinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik,” papar Bahtiar.

Namun Bahtiar membenarkan, Tjahjo meminta kepada Neneng agar perizinan proyek Meikarta diselesaikan. Tapi Tjahjo menegaskan agar diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku yang berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

“Juga diminta untuk mengendalikan diri agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut, berpolemik di media publik. Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah rapat terbuka di Kemendagri,” tutur Bahtiar.

“Rapat diadakan 3 Oktober 2017 yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dengan DPR RI 27 September 2017 yang meminta Kemendagri untuk mengkonsolidasikan atau mengoordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perizinan Meikarta,” sambungnya.

Dengan demikian dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perizinannya. Namun lebih kepada aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014.

“Memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah, Mendagri melaksanakan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan Pemprov Jabar agar tidak menjadi polemik di ruang publik. Dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI,” tuturnya.

Sebelumnya, Neneng menyebut Tjahjo pernah meminta bantuan terkait IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah proyek Meikarta. Permintaan tersebut disampaikan Tjahjo melalui sambungan telepon.

Hal itu diutarakan Neneng saat bersaksi dalam persidangan perkara suap terkait izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1). Neneng dalam suatu kesempatan diminta oleh Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono untuk berbicara dengan Tjhajo lewat telepon

“Telepon itu dikasih ke saya, yang ngomong Pak Mendagri, minta tolong dibantu soal Meikarta,” ucap Neneng.
(zak/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>