Raja Yogyakarta Geram, Pandangan ke Gunung Merapi Terhalang Papan Reklame

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Sapto Winarno mengatakan, pihaknya tengah serius berupaya untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan reklame di Sleman.

“Keseriusan kami makin diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No.: 13.1/2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kami lupa jumlah totalnya berapa, namun di Sleman ini masih banyak reklame yang tidak berizin,” katanya lagi.

Pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menegakkan perda yang baru. Selain itu, pihaknya menegaskan akan menurunkan reklame liar yang tidak diketahui siapa pemilik dan pemasangnya.

“Kalau tidak ada pemilik langsung diturunkan, tapi kalau milik CV yang punya badan hukum akan kami beri surat peringatan dulu baru kalau ‘ngeyel’ akan kami tindak,” kata dia.

Menurut dia, di Sleman pelanggaran reklame didominasi reklame liar, terutama reklame yang tidak berkonstruksi seperti spanduk, rontek, baner, reklame kain, selebaran, dan umbul-umbul.

“Sebenarnya reklame tak berkonstruksi seperti rokok, provider, gawai itu ada izinnya, hanya lokasi di izin dan pemasangan beda, selain itu reklame berdiri dulu baru ngurus izin,” katanya.

Sapto mengatakan, dalam Perbup Sleman No.: 13.1/2018 mengatur lokasi serta ukuran reklame dari jalan harus setinggi lima meter.

Selain itu, lokasi yang dilarang meliputi kantor pemerintahan, tempat ibadah, sarana pendidikan, median jalan, di jalan namun posisinya melintang, menghalangi rambu lalu lintas, jembatan, tiang listrik, dan taman kota.

“Namun di taman kota ada pengecualian, jika tamannya itu dibangun atas dana CSR perusahaan,” katanya pula.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ribuan warga lereng Merapi mengikuti upacara tradisional 1 Sura sedekah gunung dengan melabuhkan kepala kerbau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *