Tonjolkan Kepribadian, Aroma Parfum yang Cocok Berdasarkan Zodiak

Liputan6.com, Jakarta – Dewasa ini, parfum menjadi hal yang penting digunakan sebelum beraktivitas. Apalagi parfum juga bisa membuat Anda lebih percaya diri karena bisa menggunakan aroma yang cocok dengan diri Anda.

Namun, seringkali kita bingung memilih mana warna parfum yang sesuai dengan diri kita. Belum lagi, bila parfum tersebut tak sesuai dengan keinginan kita, membuat kita merasa sayang telah membuang uang untuk parfum yang belum tentu disukai.

Jangan khawatir, parfum juga bisa dipilih berdasarkan zodiak yang mencerminkan kepribadian. Dilansir dari laman purewow.com, Senin, 21 Januari 2019, berikut beberapa aroma parfum yang cocok dengan zodiakmu. Kamu juga bisa memberikannya kepada orang terkasih, kok.

1. Aquarius

Orang yang berzodiak Aquarius umumnya dikenal sebagai petualang sejati. Selain itu, mereka juga sangat penasaran dengan hal-hal di sekitarnya. Aroma parfum ala pantai yang segar cocok dengan kepribadianmu yang enerjik.

2. Pisces

Mereka yang berzodiak Pisces adalah orang yang hangat dan mudah memiliki belas kasihan. Karena itu, parfum beraroma bunga-bungaan sangat cocok untuk Anda karena menambah kesan bersahabat.

3. Aries

Kuat, berani dan percaya diri, itulah watak umum orang yang berzodiak Aries. Karena itu, mereka butuh parfum dengan aroma yang sedikit tajam, seperti aroma kayu.

2 dari 4 halaman

4. Taurus

Mereka yang berzodiak Taurus adalah teman yang hebat, sebab mereka orangnya bisa diandalkan dan juga tidak labil. Parfum dengan aroma tanah yang harum akan membuatmu menjadi pusat perhatian orang di sekelilingmu.

5. Gemini

Orang berzodiak Gemini ini memiliki ide yang banyak. Ia juga bisa menerima dan menyerap keadaan apapun di sekelilingnya. Mereka cocok dengan aroma parfum yang kompleks dan terdiri dari campuran aroma yang bisa berubah saat disemprot.

6. Cancer

Cancer adalah orang yang sederhana. Di balik itu, ia menyimpan hati yang hangat dan sangat memperhatikan sekelilingnya. Untuk itulah, Cancer sangat cocok dengan aroma vanila atau bunga mawar.

3 dari 4 halaman

7. Leo

Mereka yang berzodiak Leo, terutama perempuan, memiliki kharisma tersendiri. Ke manapun mereka melangkah, mata orang tertuju padanya. Karena itu, Leo butuh parfum yang beraroma tajam, seperti musk.

8. Virgo

Kelihatannya, orang yang berzodiak Virgo ini tenang. Tapi, sekali kita mengorek informasi darinya, ia penuh dengan pengetahuan yang hendak diberikannya kepada kita.

Karena itu, mereka yang berzodiak Virgo ini butuh parfum beraroma kompleks, seimbang antara aroma lama dan baru, seperti aroma kulit dan buah plum.

9. Libra

Libra ini orangnya menawan tapi santai, sehingga banyak orang yang datang kepada mereka. Karena itu, berikan mereka parfum yang manis tapi beraroma ringan agar kepribadiannya semakin nyata.

4 dari 4 halaman

10. Scorpio

Scorpio ini orangnya suka ‘mengejar’ apapun dalam hidupnya. Ia mengejarnya dengan penuh gairah baik di tempat kerja ataupun dalam dunia percintaannya. Parfum beraroma nilam yang kuat ini cocok untuk Anda sebab aromanya menonjolkan semangat Anda yang membara.

11. Sagitarius

Sagitarius ini dikenal dengan selera humor dan spontanitas, terutama perempuan. Mereka juga membawa kesenangan dalam sekitarnya. Anda harus memakai parfum beraroma citrus yang cerah agar wanginya pun bisa menyegarkan orang di sekitar Anda.

12. Capricorn

Capricorn ini memiliki kepribadian yang lembut, tapi sering terjebak dengan kesibukan yang sama. Karena itu, berikan mereka parfum dengan aroma yang kuat, seperti batu gerinda. (Esther Novita Inochi)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandiaga: Jika Terpilih, Menteri Kami Tak Akan Sia-siakan Petambak Garam

Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menerima curahan hati para petambak garam saat berdialog dengan Petani Garam dan Perwakilan Desa Se-Sumenep Desa Karanganyar, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sandiaga juga mengungkapkan komitmennya untuk petambak garam jika terpilih nanti.

Dalam keterangan tertulis Prabowo-Sandi Media Center, Selasa (22/1/2019), Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI) Syaiful Rahman berharap, Sandiaga Uno bersama Prabowo Subianto, dapat memperbaiki nasib para petambak atau petani garam yang disebut makin sengsara.

“Terima kasih atas kehadiran Pak Sandi Uno di tambak garam ini. Baru pertama kali ini calon wakil presiden menyambangi kami. Petani garam yang sangat butuh perhatian pemerintah. Kami hanya minta, Pak, setop impor garam dari Australia dan India,” ucap Syaiful seperti dalam keterangan tertulis tim Prabowo-Sandi.


M Yanto, Ketua Forum Petambak Garam Madura (FPGM), dalam keterangan tertulis itu mengaku tiap tahun petambak garam selalu punya masalah. Menurut Yanto, biang masalahnya ada di pemerintah pusat.

“Kalau Pak Sandi jadi wapres, tolong cari menteri yang sanggup dan mampu. Jangan seperti sekarang. Bukan kami anti-impor. Jangan anak tirikan kami sebagai anak bangsa,” ucapnya.

Sandiaga Uno sempat menarik nafas panjang mendengar keluhan para petani garam tersebut. Padahal, 60 Persen konsumsi garam di Indonesia disebut dihadirkan dari Pulau Madura.

“Saya berkomitmen, ampon bektona (sudah waktunya). Saya pastikan jika terpilih nanti menteri-menterinya berpihak kepada rakyat. Tidak menyia-nyiakan petambak garam. Dan akan membela rakyat. Karena kami dipilih oleh rakyat dan tidak akan mengkhianati rakyat,” ucap Sandi.
(gbr/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf di Banten, GNR Usung Gerakan Mengaji

Jakarta – Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) siap memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Banten. Salah satu strategi GNR yang disiapkan untuk menggaet pemilih di Banten, yaitu dengan menghidupkan kembali gerakan mengaji usai salat magrib.

Ketua Presidium GNR Banten, Fitriawan Ginting, mengatakan gerakan mengaji tersebut dilakukan untuk menguatkan budaya Indonesia. Ginting berharap program itu juga dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

“Di tengah kesibukan duniawi, sosial media dan lainnya, saya harap langkah GNR Banten kembali mengingatkan budaya mengaji abis magrib dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat bangsa yang mampu terus berdiri di atas keragaman budaya bangsa,” ujar Ginting dalam keterangannya, Selasa (22/1/2019).


Pernyataan Ginting itu disampaikan di sela-sela kegiatan deklarasi GNR Banten di gedung Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten, Minggu (20/1). Hadir dalam kegiatan itu Ketua Presidium GNR Dondi Rivaldi, Sekjennya Ucok Khoir dan Presidium Pusat GNR yang juga caleg DPR RI PDI Perjuangan dapil Banten III, Wanto Sugito, serta pengurus GNR wilayah Banten.

Sementara itu, Dondi menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Terlebih lagi, sambung Dondi, Ma’ruf Amin merupakan cawapres yang berasal dari Banten.

“GNR harus berkontribusi penuh bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf mengingat gelaran kegiatan selalu menyentuh atau berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen GNR Ucok Khoir menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyasar kaum milenial. GNR, menurut dia, ingin mengembalikan kultur religius sesuai budaya masyarakat Banten.

“Salah satu strategi kita adalah, seperti yang kita gelar malam ini. Mengaji Ba’da Magrib, kita kembalikan kultur-kultur religius, seperti yang menjadi budaya masyarakat Banten,” jelasnya.
(knv/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Tak Bisa Pecat Langsung Anggota Rangkap Pengurus Gerindra

Jakarta – KPU diminta memecat anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) Ajat Sudrajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Partai Gerindra. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemecatan secara langsung.

“Ya nggak bisa (memecat), peraturan perundang-undangannya kan sanksi diberikan oleh DKPP bukan oleh KPU,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarat Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan, hal ini dikarenakan kewenangan pemberian sanksi hanya bisa diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, KPU bertugas melaksanakan putusan DKPP yang diberikan.

“Kan memang kewenangan itu ada di DKPP. KPU akan melaksanakan putusan DKPP,” kata Wahyu.

“Sesuai dengan ketentuan, yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan putusan itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Anggota KPU Tangerang Selatan Ajat Sudradjat mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh DKPP. Ia terbukti menjadi pengurus Gerindra tingkat ranting.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi pelanggaran berat anggota KPU Tangsel atas nama Ajat Sudradjat oleh DKPP. Saat mendaftar sebagai anggota, ia dilaporkan ke Bawaslu Banten karena berstatus pengurus partai. Ia kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelangaran berat,” kata Mashudi, (21/1).

Mashudi mengatakan pemberian sanksi pelanggaran berat, tidak memberhentikan jabatan sebagai anggota KPU. Sanksi itu setingkat di bawah pemberhentian.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta Ajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Gerindra dipecat. Menurut Awiek, diberhentikannya Ajat dari KPU Tangsel dapat menjadi contoh bagi semua pihak serta menghilangkan potensi ketidaknetralan KPU.

“Adanya informasi anggota parpol tertentu menjadi anggota KPU di Kota Tangerang Selatan jika terbukti harusnya dipecat, bukan sekadar diberi peringatan keras,” ujar Awiek, (21/1).

Partai Gerindra telah membantah Ajat Sudrajat yang berperkara merupakan anggotanya. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menduga ada kesamaan nama antara Ajat anggota KPU Tangerang itu dengan pengurus ranting Gerindra di Tangerang.

“Ini biasa kan namanya dunia politik, tapi pengurus Gerindra tidak ada nama yang bersangkutan, saya pastikan itu. Karena politisasi terus diangkat-angkat,” sebut Dasco.

(dwia/gbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gempa M 5,1 Guncang Talaud Sulut

Jakarta – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Gempa ini tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam situs resminya, Selasa (22/1/2019).

Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 23.47 WIB, Senin (21/1). Pusat gempa berada di 49 km timur laut Talaud, Sulut.

Titik koordinat gempa berada di 4.42 Lintang Utara (LU) dan 126.95 Bujur Timur (BT). Gempa berada di kedalaman 10 km.

Belum ada laporan lebih lanjut mengenai dampak gempa. Belum diketahui juga ada atau tidaknya korban akibat gempa tersebut.
(knv/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Jadi Calon Moderator Debat Capres Kedua

Jakarta – Nama Tommy Tjokro dan Najwa Shihab masuk sebagai calon moderator debat kedua Pilpres 2019. KPU mengatakan nama ini diusulkan oleh pihak televisi.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Arief mengatakan debat kedua nanti hanya diikuti oleh masing-masing capres, sehingga satu moderator saja cukup.

“Peran moderator sama dengan sebelumnya, mereka memandu jalannya debat. Menyampaikan pertanyaan, mengatur jalannya debat, jadi sama perannya. Cuma karena besok itu hanya capres kan, saya pikir satu moderator lebih ringkas gitu, lebih rileks,” tuturnya.

Debat kedua Pilpres 2019 digelar pada 17 Februari 2019. Debat tersebut mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.
(dwia/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lima Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta Lima anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yaitu Rooslynda Marpaung, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Tiaisah Ritonga, dan Rinawati Sianturi dituntut 4 tahun penjara oleh JPU KPK dalam kasus suap mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Selain itu, lima orang ini juga dituntut hukuman pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata JPU KPK, Ferdian Adinugroho di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Lima orang ini disebut terbukti menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho yang nilainya mencapai ratusan juta. Rijal Sirait (anggota DPRD periode 2009-2014) disebut menerima suap sebesar Rp 477,5 juta, Fadly Nurzal (anggota DPRD periode 2009-2014) didakwa menerima suap Rp 960 juta, Rooslynda Marpaung (anggota DPRD periode 2009-2014) didakwa menerima Rp 885 juta.

Sementara itu Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019, masing-masing didakwa menerima suap sebesar Rp 505 juta dan Rp 480 juta.

Dalam pembacaan tuntutan, JPU juga menuntut Tiaisah mengembalikan uang pengganti yang belum diberikan sebesar Rp 182 juta dari penerimaan Rp 480 juta. Sementara Rizal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati disebut telah mengembalikan uang suap tersebut.

JPU KPK juga menolak permohonan Justice Collabolator yang diajukan Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi karena tak memenuhi syarat.

Hal-hal yang memberatkan tuntutan ialah para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan hal meringankan yaitu bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mengembalikan uang.

2 dari 2 halaman

38 Tersangka

Sebelumnya KPK menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka penerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Suap diberikan terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan APBD Perubahan Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Para terdakwa ini disebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Hari Ariyanti

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PBB Akan Laporkan Balik Eks Kader yang Polisikan Ajudan Yusril

Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) mempertimbangkan untuk melaporkan balik Ali Wardi, pria yang mengaku dianiaya oleh puluhan orang dan salah satunya merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo. Ali akan dilaporkan karena sudah membuah gaduh internal PPP.

“Ya sepertinya akan melihat perkembangan ini, kemungkinan besar karena dia ini dianggap memprovokasi teman-teman yang hadir di DPP, jadi kita ingin mengambil sikap juga, sepertinya ada beberapa pihak yang menghendaki saya melaporkan juga karena sudah mengganggu DPP,” kata Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noer saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Ferry mengatakan Ali Wardi bukan lagi pengurus dan kader PBB. Ali, menurut Ferry, sudah lama dipecat dari kepengurusan DPC Kabupaten Bogor.
“Dia bukan ketua DPC, dia hanya pengurus DPC biasa, dia dipecat. Saya nggak ngerti (alasan dipecat) karena persoalan internal, yang jelas diusulkan oleh ketua DPC untuk diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Ferry, Ali juga kerap memaki Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra dan pengurus DPP PBB lainnya di media sosial. Sejumlah kader dan simpatisan PBB berang atas sikap Ali. Keributan pun akhirnya tak terhindarkan di halaman DPP PBB pada Sabtu (19/1).

“Ya memang ada insiden kecil yang terjadi ketika DPP PBB sedang melakukan rapat pleno, rapat pleno itu sendiri kan dihadiri oleh sejumlah dewan pimpinan pusat, departemen dan anggota departemen, memang selama ini saya dapat info dari teman-teman yang datang, Ali Wardi ini semua membuat berita di sosmed, di Facebook, di Twitter, di Instagram, segala macam, selalu menjelek-jelekkan ketua umum dengan DPP, termasuk saya, sekjen goblok dan tolol. Buat kami itu tidak masalah, cuman rupanya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ulah-ulah ini,” ujarnya.

Ferry heran mengapa Ali hadir dalam rapat pleno pengurus DPP PBB padahal dia sendiri bukan merupakan kader dan caleg dari PBB. Kader dan simpatisan PBB yang hadir dalam pleno itu, kata Ferry, merasa terganggu dengan sikap Ali.

“Kemudian ya namanya pada saat pleno itu, kader dan simpatisan PBB itu mau bertemu dengan ketua umum, bertemu dengan ketua majelis syuro, untuk berfoto-foto begitu, karena ketemu ketua umum kan susah, nah ini tahu bahwa akan ada pleno dan pasti ketua umum hadir, mereka dateng, ada yang dari Tangerang, macem-macem. Cuman memang intinya keributan itu kita tidak menyadari juga, tidak menyangka, tapi saya dengar begitu karena dia selalu menghina ketua umum dan pengurus-pengurus DPP yang lain,” imbuh Ferry.

Terkait ajudan Yusril yang turut mengeroyok Ali, Ferry mengaku sudah memanggil yang bersangkutan. Menurut Ferry, Sinyo awalnya ingin melerai perselisihan di kantor halaman DPP PBB namun terjadi salah paham.

“Setelah kejadian, saya sudah panggil, pengawalnya pak Yusril dan juga driver. Bukan ajudan lah, jadi Sinyo ini saya panggil. Saya mau melerai bang, mau pisahkan tetapi saya juga dipukul sama dia. Intinya Ali Wardi ini, mau dilerai malah mau mukul, mungkin dia pikir Sinyo ini mau ikut ngeroyok dia, terjadi salah paham,” tutur dia.

Sebelumnya, Ali Wardi yang mengaku sebagai kader PBB melaporkan ajudan Yusril bernama Sinyo ke Polres Jakarta Selatan. Sinyo dilaporkan atas dugaan pengeroyokan.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (Pas Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Ali didampingi Novel Bamukmin dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

(knv/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>