PKS dan Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies Baswedan Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dua nama cawagub tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo, yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, sudah menyampaikan surat ajuan tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” ujar Sakhir di Balai Kota, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Sakhir mengatakan, dua nama tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu, saat menyampaikan surat tersebut, Sakhir menjelaskan bahwa Anies Baswedan berhalangan menerima dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif kedepannya,” tandas Sakhir.

2 dari 3 halaman

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

“Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini,” kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

“Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lika-liku Surat yang Bikin Pemilihan Cawagub DKI Tersendat

Jakarta – Pemilihan Cawagub DKI Jakarta hingga kini masih tersendat. Perjalanannya yang penuh lika-liku pun menimbulkan keheranan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal, dua nama cawagub sudah diputuskan.

Dua nama cawagub itu yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Keduanya merupakan kader PKS yang sebelumnya telah lolos uji kepatutan yang digelar untuk memilih dua dari tiga nama yang diusulkan.

“Belum ada, saya juga heran. Belum ada, belum ada. Jadi setahu saya di level provinsi (DPD Gerindra dan DPW PKS) sudah ditanda tangan surat,” ujar Anies kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (28/2/2019).


Anies mengaku sudah menyiapkan surat pengantar untuk diteruskan ke DPRD DKI Jakarta. Surat tersebut hanya tinggal mengisi nama dua cawagub yang diusulkan oleh PKS dan Gerindra.

“Surat pengantar dari gubernur untuk dewan sudah siap tinggal isi nama lalu kirim,” katanya.

Lika-liku Surat yang Bikin Pemilihan Cawagub DKI TersendatFoto: Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu (dok. ist)

Tersendatnya penyerahan surat pengajuan nama Cawagub DKI itu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, PKS mengungkapkan bahwa surat pengajuan masih harus menunggu tanda tangan dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan sekjennya, Ahmad Muzani.

Sementara, Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal sudah membubuhkan tanda tangan pengesahan. Surat pengajuan nama cawagub memang membutuhkan tanda tangan dari pimpinan parpol koalisi.

“Saat ini, kami masih menunggu tanda tangan dari Pak Prabowo dan Pak Muzani selaku Ketum dan Sekjen DPP Partai Gerindra. Semoga segera tuntas,” ujar Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo kepada wartawan, Rabu (27/2).

Gerindra pun menyampaikan alasannya. Gerindra beralasan, agenda kampanye Prabowo di luar kota yang membuat surat tersebut belum ditandatangani. Namun, dia menekankan sesampainya di Jakarta, sang ketum dan Sekjen Gerindra akan langsung membubuhkan tanda tangannya di surat pengajuan.

“Pokoknya begitu sampai di Jakarta, pasti tanda tangan. Tadi sudah ditelepon juga,” ucap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik saat dihubungi.

Hari ini, Prabowo sudah kembali dan beraktivitas di Jakarta. Apakah surat pengajuan tersebut ditandatanganinya?
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Berpotensi Lewat Sehari, KPU Cari Solusi Aturan Hitung Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan berkordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mencari solusi aturan penghitungan suara. Hal ini lantaran sistem penghitungan lima surat suara berpotensi tak selesai dalam sehari.

“Tidak menutup kemungkinan memang pengadministrasian selesai di tingkat TPS bisa saja melampaui jam 24.00 WIB,” kata Wahyu di Kantor Pusat KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Wahyu mencontohkan, pada pemilu 2014, dengan empat jenis suara saja, banyak TPS masih menghitung sampai melewati pukul 12.00 malam untuk penghitungan. Padahal, aturan Peraturan KPU No 3 Tahun 2019, menyebut proses penghitungan suara di TPS tidak melebihi waktu satu hari.

Dampaknya, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tetap melanjutkan penghitungan surat suara sampai selesai. Hal ini menjadi kekhawatiran khusus, termanipulasinya suara karena pengawasan KPPS tak lagi awas sebab kondisi fisik yang kurang prima karena terlalu larut.

“Kita akan berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah terkait hal itu. Karena pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus selesai satu hari, itu ada di UU,” jelas Wahyu.

Sementara ini, solusi KPU baru terbatas pada proses administrasi yang dibolehkan melampau hari. Seperti proses administrasi meliputi dokumen C1, sertifikat perolehan suara, dokumen penjelasan DPT, total surat suara yang digunakan, jumlah surat suara terpakai dan surat suara yang tidak, juga surat suara dikembalikan.

“Karena kalau termasuk pengadministrasian dan lain-lain, ini berpotensi tikak cukup. Artinya, pukul 24.00 lebih satu detik saja sudah termasuk hari lain atau hari berbeda,” ucap menandasi.

2 dari 2 halaman

Jalan Panjang Ubah PKPU

Selain itu, KPU juga diminta menghitung surat suara Pileg 2019 terlebih dahulu. Hal itu diminta beberapa politikus salah satunya Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo.

Menanggapi itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mempertanyakan usulan itu. Karena untuk mengubah Peraturan KPU (PKPU) melalui jalan panjang dan harus melalui rapat koordinasi dengan pemerintah dan DPR.

“Pemerintah dan DPR, DPR dalam hal ini adalah Komisi II, sehingga keputusan itu sudah dibahas di DPR. Kenapa usulannya sekarang? Kenapa tidak diusulkan pada saat pembahasan rapat konsultasi? Kan semua partai juga terwakili di situ,” kata Wahyu.

Ia pun menegaskan, untuk mengubah PKPU harus adanya judicial review yang dilakukan secara bersama dengan mengundang pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

“Revisi PKPU kan ada prosesnya juga. Dan kita juga butuh argumentasi apa logikanya agar PKPU itu direvisi. Untuk itulah mungkin, jika semua pihak memang berpandangan begitu, maka antara KPU pemerintah DPR, Bawaslu itu perlu duduk bersama untuk bicara itu. Kenapa? Karena peraturan KPU sudah ditetapkan,” tegasnya.

“Kalau mengubah dan kapan waktunya, ya tanya yang mau Judicial Review lah. Kan bagi KPU sudah selesai,” sambungnya.

Pasal 52 ayat (6) PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 mengatakan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan.

Surat suara yang pertama dihitung adalah tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Surat suara kedua adalah DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kebupaten/kota.

Reporter: Nur Habibie


Saksikan video pilihan berikut ini:

PKS: Surat Cawagub DKI Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

Jakarta – Surat pengajuan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tinggal selangkah lagi sebelum dikirim ke Gubernur DKI Anies Baswedan. PKS mengatakan, surat pengajuan itu tinggal menunggu pengesahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sekjennya Ahmad Muzani.

“Saat ini, kami masih menunggu tanda tangan dari Pak Prabowo dan Pak Muzani selaku Ketum dan Sekjen DPP Partai Gerindra. Semoga segera tuntas,” ujar Ketua DPW PKS DKI, Syakir Purnomo, kepada wartawan, Rabu (27/2/2019).

Syakir mengatakan, dari pihak PKS sendiri, sang Presiden Sohibul Iman dan sekjen Mustafa Kamal sudah membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan pimpinan kedua partai koalisi itu dibutuhkan sebelum surat pengajuan diserahkan ke Anies.
Sebelumnya, PKS dan Gerindra telah menyepakati dua nama cawagub dari PKS yang akan diajukan ke Anies. Dua nama yang telah melalui uji kelayakan itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Usai diserahkan ke Anies, nantinya dua nama itu akan diteruskan ke DPRD untuk proses pemilihan selanjutnya. Anies sendiri mengaku sudah menyiapkan surat pengantar kepada DPRD DKI Jakarta dan hanya tinggal diisi nama dua cawagub yang diusulkan.

“Saya mendengar kabar begitu (sepakat dua nama calon wakil gubernur) lewat media, teman-teman dari PKS dan Gerindra belum mengabari langsung, tapi pekan lalu hari Senin (18/2) kita sudah ketemu dan mereka memang berencana menyerahkan suratnya,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2).
(aik/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3 Berita Hari Ini: Tepergok Mesum di Masjid, ABG di Aceh Kenyang Cacian

Liputan6.com, Aceh – Top 3 berita hari ini, perbuatan tak senonoh dilakukan sepasang muda mudi di Aceh saat azan magrib akan berkumandang. Keduanya tertangkap basah lewat video amatir yang mengabadikan adegan mesum tersebut di atas bangunan sebuah masjid.

Oleh warga setempat keduanya diketahui berinisial M (16), warga Kecamatan Pulo, dan D (17), warga Kecamatan Padang Tiji. Aksi ABG ini sempat viral di media sosial. Bahkan tak sedikit warganet yang mencaci maki keduanya lantaran melakukannya di tempat ibadah.

Sementara itu, grup musik gambus Sabyan mampu menyihir warga Garut dengan lantunan suara Nissa sang vokalis di tengah-tengah para simpatisan pendukung paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Menurut Edhi Prabowo, salah satu anggota tim pemenangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, kunjungan artis Nissa Sibyan merupakan upaya untuk menarik simpati masyarakat Garut terutama dari kalangan generasi milenial. 

Di Kediri, seorang siswi SMP disetubuhi oleh pria yang baru sehari dikenalnya di kamar kosn pelaku, Sebelum melakukan aksi bejatnya, tersangka mencekoki remaja berusia 15 tahun itu dengan minuman keras. 

Atas perbuatannya, pelaku GW (23) dijerat dengan Undang Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.


Berikut berita terpopuler dalam Top 3 Berita Hari Ini

1. ABG di Aceh Tepergok Mesum di Atap Masjid

Foto: Istimewa/ Rino Abonita

Pasangan muda-mudi ini berbuat mesum di Masjid Baitul Muttaqin, Kampung Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu, 24 Februari 2019. Warga yang telah mengendus gerak-gerik mereka menangkap basah keduanya tengah melakukan adegan ranjang di atas atap masjid.

Kedua pelaku awalnya tidak menyadari seseorang tengah merekam aksi mereka. Yang perempuan terperanjat menyusul pasangannya bersegera membetulkan ritsleting celana ketika mereka sadar ada yang merekam.

Warga yang geram sempat memberi bogem mentah ke pasangan laki-laki yang rupanya masih belum cukup umur. Sementara pasangannya, satu tahun lebih tua darinya.

Selengkapnya…

2. Lantunan Nissa Sabyan di Pangggung Kampanye Garut

Penyanyi Nissa Sibyan dalam konferensi pers di depan media di Garut (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Lantunan nada penyanyi syair arab, Nissa Sabyan mampu menyejukan telinga masyarakat Garut, Jawa Barat. Meskipun dalam kampanye capres nomor urut 02, tetapi lagu yang dinyanyikan grup musik gambus Sabyan ini mampu mendamaikan suasana pilpres.

Selama ini, menurut tim pemenangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, sumbangsih dukungan suara masyarakat Garut terhadap Prabowo cukup besar. Dibuktikan dalam pemilihan Presiden 2014 lalu, Prabowo mampu mengungguli raihan suara Jokowi hingga 70 persen.

Dengan kondisi itu, tim relawan pemenangan Prabowo masyarakat Garut, menargetkan raihan suara hingga 80 persen di Pilpres 2019 untuk pasangan nomor urut dua tersebut. 

Selengkapnya…

3. Baru Kenal Sehari, Siswi SMP Dicekoki Miras dan Disetubuhi hingga Hamil

Ilustrasi: Pencabulan | via: kaskus.co.id

Seorang siswi SMP di Kota Kediri Jawa Timur yang baru berusia 15 tahun dicekoki minuman keras (miras), lalu disetubuhi seorang pria yang baru sehari dikenalnya.

Usai menyetubuhi korban, pelaku GW (23) yang juga penghuni kos di Kelurahan Setono Pande Kota Kediri tersebut melarikan diri.

GW harus mengakhiri pelarianya, saat petugas berhasil menangkapnya saat turun dari bus di Terminal Baru Kelurahan Tamanan Kota Kediri. Selanjutnya pelaku digelandang ke kantor polisi.

“Karena ulah pelaku saat itu, korban akhirnya hamil,” kata Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Andy Purnomo. 

Selengkapnya…

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bawaslu Jateng Rekomendasikan Sanksi untuk 35 Kepala Daerah

Liputan6.com, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pemberian sanksi kepada 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bawaslu menilai, hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada 35 kepala daerah di Provinsi Jateng, termasuk Gubernur Ganjar Pranowo,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih di Semarang, Sabtu (23/2/2019).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, klarifikasi, pengumpulan data dan bukti, serta keterangan para saksi, Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran administrasi sebagai kepala daerah, namun dukungan yang mengatasnamakan kepala daerah se-Jateng menjadi pelanggaran etika.

Jabatan kepala daerah, kata dia, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan oleh karena itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah nama jabatan kepala daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata, serta tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok.

“Para kepala daerah yang menjadi terlapor itu memiliki sikap politik yang pada dasarnya merupakan hak pribadi, tapi karena jabatan kepala daerah itu melekat dalam dirinya, maka tidak sepatutnya jika sikap politik tersebut disampaikan ke publik dan dilakukan secara bersama-sama,” ujar Sri Wahyu.

Selain itu, pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden, menurut Bawaslu merupakan tindakan yang mengandung unsur keberpihakan kepada salah satu kandidat sehingga melanggar sebagai kepala daerah untuk memenuhi kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil adilnya sebagaimana sumpah/janji sebagai kepala daerah.

“Pertemuan kepala daerah se-Jateng itu juga terbukti sebagai bentuk kampanye, dibuktikan surat adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh Polda Jateng untuk kegiatan tersebut,” tutur Sri Wahyu Ananingsih seperti dikutip Antara.

2 dari 3 halaman

35 Kepala Daerah

Berikut nama-nama kepala daerah se-Jateng yang direkomendasikan Bawaslu Jateng mendapat sanksi dari Kemendagri, yaitu Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Muhammad Tamzil (Bupati Kudus), Yuli Hastuti (Wakil Bupati Purworejo), Suyono (Wakil Bupati Batang), Wihaji (Bupati Batang), Martono (Wakil Bupati Pemalang), Junaedi (Bupati Pemalang).

Kemudian Dyah Hayuning Pratiwi (Plt.Bupati Purbalingga), Zaenal Arifin (Bupati Kabupaten Magelang), Sumarni (Bupati Grobogan), Narjo (Wakil Bupati Brebes), Sadewo Tri Listiono (Wakil Bupati Banyumas), Ahmad Husein (Bupati Banyumas), FX.Hadi Rudyatmo (Wali Kota Surakarta), Sabilillah Ardie (Wakil Bupati Kabupaten Tegal).

Berikutnya, Umi Azizah (Bupati Kabupaten Tegal), Munjirin (Bupati Kabupaten Semarang), Ngesti Nugraha (Wakil Bupati Kabupaten Semarang), Windarti Agustina (Wakil Wali Kota Magelang), Arini Harimurti (Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan).

Selanjutnya, Mudasir (Bupati Kabupaten Pekalongan), Joko Sutopo (Bupati Wonogiri), Tatto Suwarto Pamuji (Bupati Cilacap), Saiful Arifin (Wakil Bupati Pati), Haryanto (Bupati Pati), Sri Mulyani (Bupati Klaten), Yuliatmono (Bupati Karanganyar), Rober Cristanto (Wakil Bupati Karanganyar), HM Natsir (Bupati Demak), Joko Sutanto (Wakil Bupati Demak), Purwadi (Wakil Bupati Sukoharjo), Hevearita Gunaryati Rahayu (Wakil Wali Kota Semarang), Yazid Mahfudz (Bupati Kebumen), Eko Purnomo (Bupati Wonosobo), serta Agus Subagiyo (Wakil Bupati Wonosobo).

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Eko Patrio: Warga Masih Bingung Soal Warna Surat Suara

JakartaKetua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang populer dengan nama Eko Patrio mengungkapkan masih banyak warga Jakarta Timur yang tak memahami arti dari warna surat suara. Eko meminta KPU lebih gencar lagi mensosialisasikan pemahaman mengenai warna surat suara.

“Ini tugas KPU dan media untuk sosialisasi berkaitan dengan surat suara saja. Itu (masyarakat) masih belum tahu, ibu-ibu terutama, mana bedanya warna merah, biru, kuning,” ujar Eko dalam diskusi di restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Eko menceritakan pengalamannya saat berkampanye di Jakarta Timur, yang merupakan daerah pemilihannya. Saat warga ditanya arti surat suara warna kuning, mereka menjawab surat suara itu milik Partai Golkar.


“Bayangan mereka kalau ditanya, ‘Ibu, surat suara warna kuning punya siapa?’, jawabnya Golkar. ‘Warna biru punya siapa?’, jawabnya PAN, karena tidak adanya sosialisasi,” ujar Eko.

Eko menambahkan belum semua masyarakat juga memahami tentang DPD. Gagal paham ini, menurut Eko, dikarenakan penyelenggara pemilu memaksakan pemilihan DPD, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, DPR RI dan Presiden-Wakil Presiden dalam satu waktu

“Orang pusing, ‘Ini DPD apalagi?’. Masih bingung. Bagi saya ini sosialisasi kurang banget. Masih ada waktu 50 hari,” tutur Eko.

Eko mendorong KPU menggandeng bermacam platform media mulai dari media sosial, aplikasi chat dan provider telepon seluler. “Kalau nggak, wassalam,” imbuh dia.

Diketahui KPU telah menetapkan warna surat suara yaitu kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD Provinsi, hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Penentuan warna surat suara ini berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Tahun 2019.
(aud/jor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menlu Retno Siapkan Taktik Diplomasi Bawa Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebut Indonesia mengincar posisi sebagai Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2020-2022. Untuk menyukseskan menjadi Dewan HAM PBB, dia akan kampanye dan melobi sejumlah negara.

“Setelah tahun lalu terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tahun ini kita mengincar menjadi anggota Dewan HAM,” katanya di UGM, Jumat, 22 Februari 2019.

Dia mengungkapkan, masih ada delapan bulan mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Retno menerangkan, Indonesia akan membawa isu dalam bidang perdamaian dan kemanusiaan untuk maju sebagai anggota Dewan HAM PBB.

“Rekam jejak kita selama ini mendapatkan perhatian serius dari negara-negara lain. Salah satunya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan,” ucap mantan Dubes RI untuk Belanda itu. 

Retno mengatakan, dirinya akan berangkat ke Jenewa, Swiss pada pekan depan untuk hadir di sidang Dewan HAM PBB. Di sidang Dewan HAM PBB ini, Retno akan melakukan diplomasi agar Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

 

2 dari 2 halaman

Bersaing 4 Negara

Untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia mesti bersaing dengan negara lain untuk memperebutkan 4 kursi di Dewan HAM PBB, Indonesia nantinya akan bersaing dengan Jepang, Kepulauan Marshal, Iran, dan Korea Selatan untuk wilayah Asia Pasifik.

Retno menerangkan nanti saat berkampanye di Dewan HAM PBB, Indonesia akan memamerkan rekam jejak selama ini. Diantaranya rekam jejak saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

“Banyak sekali aset-aset yang kita jual dalam berkampanye seperti itu yang kita jual rekam jejak kita. Sama seperti saat kita menjadi Dewan Keamanan PBB yang kita jual rekam jejak,” pungkas Retno.


Reporter: Purnomo Edi


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

PKS DKI: Syaikhu Bereputasi di Pemerintahan, Agung Berpengalaman di BPKP

Jakarta – Gerindra dan PKS DKI telah menyepakati dua nama cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. PKS DKI menyebut, baik Syaikhu atau Agung memiliki keunggulan di bidang masing-masing.

Yang pertama Syaikhu. PKS DKI menyebut Syaikhu memiliki reputasi di bidang pemerintahan. Syaikhu pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi serta pernah mencalonkan diri sebagai cawagub Jabar 2018-2023.

“Sosok Ahmad Syaikhu memiliki reputasi di bidang pemerintahan, yaitu pernah menjadi Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS 2008-2013 dan menjabat Wakil Wali Kota Bekasi 2013-2018,” ujar Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Bagaimana dengan Agung? PKS DKI menerangkan Agung merupakan mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diharapkan bisa menjaga transparansi anggaran serta mewujudkan good governance.

“Beliau Sekum DPW PKS DKI Jakarta, yang ikut dalam proses pemenangan Anies-Sandi pada Pilkada 2017. Agung menerangkan latar belakangnya sebagai lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan berpengalaman menjadi auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diharapkan bisa menjaga akuntabilitas, transparansi dan Good Corporate Governance,” terang Zakaria.

Keduanya sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). PKS DKI berharap salah satu dari keduanya bisa menggantikan peran Sandiaga Uno sebagai wagub DKI. Sejauh ini, jabatan tersebut masih lowong sejak Agustus 2018.

“Intinya, semua sudah melalui proses fit and proper test dan juga diberikan masukan oleh para pakar saat FGD dengan pendalaman-pendalam lainnya. Insya Allah juga dapat menggantikan peran Pak Sandiaga bersama Pak Gubernur Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan,” kata Zakaria.

Sebelumnya dua nama itu sudah diusulkan oleh Gerindra-PKS. Surat pengajuan cawagub ditandatangani Ketua DPD Gerindra DKI Taufik dan Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo. Surat itu juga akan ditandatangani ketua umum dan sekjen dari Gerindra dan PKS. Surat tersebut rencana akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari Senin (25/2).
(eva/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>