Pesawat Lion Air Tergelincir di Pontianak

Pesawat Lion Air Tergelincir di Pontianak Pesawat Lion Air tergelincir di Bandara Supadio, Pontianak (Foto: Dok. Istimewa)

Jakarta – Pesawat Lion Air dilaporkan tergelincir di Pontianak, Kalimantan Barat. Belum diketahui kondisi kerusakan dan penumpang pesawat.

“Saya baru dapat telepon, pesawat tergelincir,” kata Dirjen Perhubungan Udara, Polana Banguningsih Pramesti saat dimintai konfirmasi, Sabtu (16/2/2019).

Dari informasi yang dihimpun, pesawat tersebut tergelincir di Bandara Supadio.

Belum ada informasi lanjutan yang diterima Polana. Sementara Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Nanang Purnomo mengaku belum mengetahui informasi tergelincirnya pesawat.

“Saya cek dulu,” katanya terpisah.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Siapkan Surat Pengajuan Cawagub Pengganti Sandi ke DPRD

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyiapkan surat pengajuan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta. Meskipun saat ini Anies mengaku belum menerima kedua nama cawagub dari partai pengusung.

“Kemarin kita komunikasi mereka menyampaikan mungkin akan mengantarkan keputusan Rabu atau Kamis, kita tunggu hari apa. Tapi kita siap,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut pihaknya akan langsung mengantarkan ke DPRD DKI Jakarta bila dua nama telah diterimanya.

“Jadi template-nya suratnya sudah jadi tinggal diisi nama tinggal diterusin,” jelas Anies.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo menyebut pihaknya bersama pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta masih membahas dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Mengingat pihaknya telah menerima dua nama cawagub hasil fit and proper test. Kedua nama tersebut yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

“Saat ini keputusan dua dari tiga nama terbaik kader PKS untuk menjadi cawagub DKI masih dibahas bersama Partai Gerindra,” kata Sakhir di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia menyebut pihaknya tetap menghormati berbagai masukan dan pertimbangan dari Partai Gerindra terkait nama cawagub. Apalagi PKS dan Partai Gerindra merupakan pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

M Taufik Disebut Inisiasi Pertemuan, PKS: Kami Sudah Minta Waktu

Jakarta – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik disebut menginisiasi pertemuan dengan PKS guna membahas hasil fit and proper test cawagub pengganti Sandiaga Uno. PKS mengaku telah mengirim surat meminta waktu untuk bertemu pimpinan Gerindra.

“PKS merasa gembira Bang Taufik menginginkan masalah cawagub DKI bisa selesai pekan ini. Semoga apa yang dikemukakan Bang Taufik menjadi kenyataan,” ujar Juru Bicara Cawagub dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, saat dihubungi, Selasa (12/2/2019).

Sementara, Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan pertemuan itu sejalan dengan harapan PKS. Mengingat, pada Minggu (10/2), pihaknya juga telah mengirimkan surat untuk mengagendakan pertemuan dengan Gerindra.

“Perlu diketahui bahwa DPW PKS DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada pimpinan Gerindra DKI Jakarta pada hari Minggu (10/2) malam dalam rangka meminta kesiapan waktu pimpinan Gerindra untuk finalisasi 2 (dua) nama cawagub mengingat ada kesepakatan bersama sebelumnya bahwa tanggal 11 Februari 2019 PKS dan Gerindra akan mengirimkan 2 (dua) nama kader PKS sebagai Cawagub kepada Gubernur Anies,” tutur Syakir.

Di sisi lain, Syakir mengatakan, dua nama cawagub itu masih dalam pembahasan dengan Gerindra. Namun, dia menegaskan, rekomendasi dan masukan dari panelis uji kepatutan tetap menjadi pertimbangan utama.

“Saat ini, keputusan dua dari tiga nama terbaik Kader PKS untuk menjadi Cawagub DKI masih dibahas bersama Partai Gerindra. Yang jelas, rekomendasi dan masukan dari panelis saat Fit and Proper Test, FGD, dan pendalaman pada Jumat malam kemarin, menjadi pertimbangan penting kami untuk dibahas bersama Gerindra,” katanya.

“Kita menghormati aspirasi, masukan, dan pertimbangan dari Gerindra terkait nama yang akan diputuskan. Karena Gerindra adalah mitra koalisi strategis, baik di level nasional maupun di Jakarta. Karenanya, pertimbangannya sangat perlu untuk didengar,” imbuh Syakir.

Sebelumnya, M Taufik disebut menginisiasi pertemuan dengan PKS guna membahas hasil fit and proper test cawagub pengganti Sandiaga Uno. Taufik ingin segera menyerahkan nama-nama cawagub kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Tadi saya menyaksikan sendiri Pak Taufik yang ambil inisiatif telepon PKS, ‘besok kita ketemuan, deh’. Pak Taufik yang minta ketemuan, segera diselesaikan,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif kepada wartawan sambil mengulas pernyataan Taufik, Senin (11/2/2019).
(abw/aan)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polemik Cawagub DKI Gerindra-PKS Belum Usai

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mengumumkan dua nama yang dijagokan untuk mengisi jabatan Wagub DKI Jakarta. Meski sudah muncul nama dari PKS, tetap saja muncul polemik terkait posisi cawagub DKI Jakarta.

“Bahwa dua nama yang akan disampaikan ke Gubernur (Anies Baswedan) nanti insyaallah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu,” kata Ketua Umum DPW PKS Syakir Purnomo dalam keterangannya, Senin (11/2/2019).

Sebelumnya, PKS mengantongi tiga nama. Menurut Syakir, penentuan dua nama ini telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan.

“Jadi tidak ada faktor like and dislike, tapi memang tiga orang yang baik ini sudah dilakukan pengujian melalui fit and proper test, FGD, dan terakhir dilakukan pendalaman pada malam Sabtu (9/2) kemarin. Sehingga insyaallah sudah mewakili harapan dari posisi cawagub yang akan diisi,” kata Syakir.

Rupanya pengumuman ini menuai protes dari Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta M Taufik. Bagi Taufik, ada prosedur yang salah dari pengumuman oleh PKS.

“Kan rekomendasi fit and proper test itu diserahkan kepada pimpinan partai (pengusung), pimpinan partai yang nantinya akan menentukan siapanya. Nah, baru setelah ada kesepakatan antara pimpinan partai, baru mengajukan, mengusulkan (ke Gubernur). Begitu mekanisme yang benar sesuai aturan. Saya baru terima (rekomendasi tim panelis) hari ini,” kata Taufik saat dimintai konfirmasi detikcom.

Taufik mengaku tak mempermasalahkan nama-nama yang diusulkan. Dia mempermasalahkan mekanisme pengumuman yang dilakukan PKS.

“Kalau saya, mau Agung, mau Syaikhu, mekanismenya dilalui, bukan cuap-cuap ke media. Rapat pimpinan partai dulu, dong. Kan harusnya rapat pimpinan partai dulu nih, Gerindra dan PKS. Memang mau pilih semau-mau. Pertemuan dong PKS dan Gerindra, baru dibuat surat usulan dua nama sesuai UU, ditandatangani pimpinan partai pengusung. Itu mekanisme yang sesuai aturan,” tandas Taufik.

Buntut dari protes, Taufik langsung menelepon pimpinan PKS DKI. Dia langsung meminta untuk bertemu.

“Tadi saya menyaksikan sendiri Pak Taufik yang ambil inisiatif telepon PKS, ‘besok kita ketemuan, deh’. Pak Taufik yang minta ketemuan, segera diselesaikan,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif kepada wartawan sambil mengulas pernyataan Taufik.

Syarif senada dengan Taufik. Dia menilai sikap PKS tidak etis karena sudah mengumumkan ke media.
(bag/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS Umumkan Cawagub DKI Hasil Tes: Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu

PKS Umumkan Cawagub DKI Hasil Tes: Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu Ahmad Syaikhu. Foto: dikhy sasra

Jakarta – PKS mengumumkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta terpilih dalam fit and proper test. Namun, dua nama itu belum diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Bahwa dua nama yang akan disampaikan ke gubernur (Anies Baswedan) nanti insyaallah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu,” kata Ketua Umum DPW PKS Syakir Purnomo, dalam keterangannya, Senin (11/2/2019).

Dua nama itu dipilih dari tiga kader PKS yang dulu diajukan. Semua calon telah melewati berbagai proses seleksi.
“Jadi tidak ada faktor like and dislike tapi memang 3 orang yang baik ini, sudah dilakukan pengujian melalui fit and proper test, FGD, dan terakhir dilakukan pendalaman pada malam Sabtu (9/2) kemarin. Sehingga insyaallah sudah mewakili harapan dari posisi cawagub yang akan diisi,” kata Syakir.

Syakir menyebut proses penyerahan tinggal menunggu pengesahan dari DPD Gerindra DKI Jakarta. Setelah itu, dua nama akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dan sampai saat ini masih menunggu respons dari pimpinan Gerindra DKI Jakarta,” kata Syakir.

Sebelumnya, pengesahan dua nama calon wakil gubernur terkendala Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik yang sedang berada di luar kota. Humas DPW PKS Zakaria Maulana Alif menyebut belum diketahui kapan surat itu akan diserahkan ke Anies.

“Intinya, pertemuan pimpinan partai politik belum ada dan belum ada tandatangan untuk menyampaikan surat 2 cawagub (yang akan diserahkan) ini ke gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan). Alasannya, Pak Taufik di luar kota,” ucap Humas DPW PKS DKI Jakarta, Zakaria Maulana Alif saat dihubungi.
(aik/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPOM Berikan 15 Penghargaan kepada Pelaku Industri Obat dan Makanan

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menyerahkan piagam penghargaan kepada pelaku industri obat dan makanan pada Hari Ulang Tahun (HUT) BPOM ke-18. Penghargaan diberikan atas hasil kerja keras pelaku industri obat dan makanan, yang mengedepankan keamanan produknya.

Penghargaan dari BPOM diberikan pada Minggu, 10 Februari 2019 di Parkiran Sarinah, Jakarta. Berikut ini penghargaan yang diperoleh pelaku industri obat dan makanan.

1. Kategori Pemerintah Daerah Sub Kategori Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diraih Pasar Sambilegi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penerima penghargaan adalah Bupati Sleman, Sri Purnomo.

2. Sub Kategori Desa Pangan Aman atas peran aktif komitmen desa dan kelurahan dalam mewujudkan keamanan pangan diraih Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat.

3. Kategori Fasilitas Kefarmasian atas peran aktif dalam proyek WHO soal pelaporan obat sub standar dan palsu diraih RS Panti Rapih Yogyakarta.

4. Kateori Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang berkontribusi secara aktif mengawasi keamanan obat, dari penyampaian pelaporan efek samping obat diberikan kepada RSUD dr Saiful Anwar Malang, Jawa Timur.

5. Kategori Pendidikan Sub Kategori Pendidikan Non Formal yang aktif dalam kegiatan edukasi obat dan makanan diberikan kepada Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Barat.



Simak video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Kategori keamanan pangan

6. Kategori sekolah yang menerapkan prinsip keamanan pangan diberikan kepada Madrasah Ibtida’iyah Negeri 1 Palu, Sulawesi Tengah.

7. Keamanan pengamanan pangan diberikan kepada Pimpinan Pusat Aisyiyah.

8. Kategori Tokoh Masyarakat yang aktif mendukung daya saing UMKM obat tradisional diberikan kepada Suwarsi Moertedjo selaku Ketua Koperasi Jamu Indonesia. 9. Kategori peningkatan yang mendukung daya saing kosmetik diberikan kepada Ketua Harian Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi (PPA) Kosmetika Indonesia Sofian Solihin.

10. Kategori sub aktif yang memanfaatkan layanan Halo BPOM untuk mendukung pengawasan obat dan makanan diberikan kepada M Alfianor.

3 dari 3 halaman

Kategori pelaku usaha

11. Ketegori Pelaku Usaha Sub Kategori Industri Farmasi yang memiliki kepatuhan yang baik dalam pengawasan keamanan iklan obat adalah PT Boehringer Ingelheim Indonesia.

12. Ketegori Pelaku Usaha Sub Kategori Industri Farmasi pengawasan obat diraih PT Sanbe Farma.

13. Sub kategori UMKM obat tradisional tersertifikasi dan memenuhi riwayat pemenuhan CPOB yang baik diberikan kepada PT Nucifera Alam Indonesia.

14. Kategori UMKM kosmetik yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan diraih CV Estheria Cosmetic.

15. Sub UMKM pangan yang berkomitmen dalam keamanan pangan diberikan UD Kreasi Lutvi Medan, Sumatera Utara.

Arsitek dari Dalam dan Luar Negeri Wisata Arsitektur di Banyuwangi

Liputan6.com, Banyuwangi Sejumlah arsitek dari dalam dan luar negeri melakukan wisata arsitektur di Banyuwangi. Rombongan terdiri dari 15 arsitek yang berasal dari berbagai daerah, antara lain Kuala Lumpur, Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Kedatangan para arsitek dalam dan luar negeri itu diinisiasi oleh Archinesia, sebuah penerbitan ternama khusus arsitektur. Selama tiga hari (7-9 Februari) para arsitek ini mengunjungi berbagai tempat ikonik Banyuwangi. 

Para arsitek itu tertarik untuk mengetahui berbagai ruang publik di Banyuwangi yang dibangun dengan melibatkan sejumlah arsitek kondang, seperti Andra Matin, Adi Purnomo, Yori Antar, dan Budi Pradono. Lokasi yang dikunjungi antara lain Bandara Banyuwangi, Pendopo Kabupaten, Ruang Terbuka Hijau Sayu Wiwit, penginapan atlet, Grand Watu Dodol, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Keterlibatan arsitek di Banyuwangi memang terekam jelas, contohnya seperti bangunan Pendopo dan Taman Blambangan yang dirancang Adi Purnomo. Adapun Andra Matin adalah arsitek dari Bandara Banyuwangi, Terminal Pariwisata Terpadu, dan RTH Taman Sayuwiwit. Sementara itu, Yori Antar mendesain ruang terbuka hijau Kedayunan dan rest area di Ijen. Budi Prodono mendesain Stadion Diponegoro dan Lapangan Atletik GOR Tawangalun.

“Selamat datang di Banyuwangi. Kami di sini mengajak sejumlah arsitek untuk berkolaborasi membangun daerah, untuk mengoptimalkan fungsi produk infrastruktur, baik secara fisik maupun non-fisiknya,” ujar Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Menurut Anas, pendekatan arsitektur yang berkonsep sangat penting untuk memastikan ruang publik yang dibangun dengan dana rakyat bisa berfungsi optimal.

“Bangunan harus bagus dari aspek teknis, tapi fungsinya juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Tidak semata-mata bangunan dalam arti fisik semata, tapi juga menjadi ruang berinteraksi, membangun keakraban, dan sebagainya,” ucap bupati yang pernah mendapat penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tersebut.

Sebagai informasi, Banyuwangi mewajibkan bangunan baru berskala besar untuk memasukkan unsur budaya lokal dalam arsitekturnya, seperti hotel hingga gedung perkantoran.

”Ini upaya menitipkan kebudayaan kami agar lestari. Maka di Banyuwangi kita bisa melihat hotel berbintang memasukkan batik bermotif Gajah Oling dalam arsitekturnya dan sebagainya,” kata Anas. 

Sementara itu, Chief Editor Archinesia, Imelda Akmal, mengatakan bahwa tur arsitektur ini dilakukan sebagai ajang saling mencari inspirasi. Banyuwangi dinilai layak dikunjungi karena perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir diiringi dengan keterlibatan arsitek.

“Biasanya kami tur ke negara lain, namun di awal tahun ini secara khusus kami ajak ke Banyuwangi dan banyak yang berminat ikut. Mereka tertarik karena banyak arsitek nasional yang terlibat di sini,” ujarnya.

Imelda mengakui, selama ini jarang sekali arsitek dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain juga dari faktor arsitek sendiri yang kerap enggan berurusan dengan urusan birokrasi.

“Tapi kami melihat di sini berbeda, justru bisa menjembatani masalah tersebut. Banyuwangi bisa mewujudkan bangunan sesuai desain yang diinginkan arsitek. Tak heran, banyak arsitek yang terlibat pembangunan di sini jadi happy. Padahal, arsitek yang terlibat di Banyuwangi masuk jajaran Top 10 di Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu peserta tur dari Kuala Lumpur, Malaysia Mustofa Kamal, mengaku kagum dengan berbagai desain arsitektur yang ditemui Banyuwangi.

“Sangat unik. Memiliki banyak karakteristik tradisional namun tetap modern,” kata dia.



(*)

Kadernya di DPR Tersangka Korupsi, PAN Belum Beri Bantuan Hukum

Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sukiman, menjadi tersangka karena diduga menerima duit Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu. Wakil Ketua Dewan Kerhormatan PAN, Dradjad Wibowo menyebut pengurus DPP PAN belum membahas pemberian bantuan hukum untuk Sukiman.

“Untuk bantuan hukum, setahu saya DPP belum membahasnya. Tentu PAN akan mempelajari apakah Sukiman memang perlu bantuan hukum,” kata Dradjad kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Namun apakah Sukiman diberikan sanksi pemecatan atau tidak, Drajad menyebut pihaknya menunggu keputusan inkrah dari pengadilan. PAN juga sangat menghormati asas praduga tidak bersalah.

“Soal pemecatan, biasanya menunggu keputusan inkrah dari pengadilan. Asas praduga tidak bersalah sangat kita hormati. Selain itu ada mekanisme tersendiri, yang diatur dalam AD/ART PAN, yang harus diikuti,” kata dia.

KPK sebelumnya menetapkan Sukiman sebagai tersangka dengan dugaan penerimaan suap untuk memuluskan pengurusan dana perimbangan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat, melalui Dinas PU. Dia diduga menerima duit dari Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas dan Pejabat Kepala Dinas PU Kabupaten Pegaf, yang juga dijerat sebagai tersangka.

Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 dan April 2018. Penerimaan uang suap, disebut KPK, dilakukan dengan beberapa pihak sebagai perantara.

Perkara ini merupakan pengembangan yang dilakukan KPK terhadap perkara sebelumnya melalui operasi tangkap tangan (OTT). Dalam perkara sebelumnya itu, KPK menjerat Amin Santono, Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo, dan Ahmad Ghiast.
(fai/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sukiman Jadi Anggota DPR ke-70 yang Dijerat KPK

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat anggota DPR Komisi XI Fraksi PAN Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat.

Sukiman menambah daftar panjang anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

“Sampai saat ini total 70 anggota DPR yang telah diproses dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).

Sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman sebagai tersangka. Selain Sukiman, KPK juga menjerat Pelaksana Tugas atau PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak Natan Pasomba.

Sukiman diduga menerima hadiah atau janji dari Natan Pasomba terkait pengurusan dana perimbangan pada APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat

Awalnya, pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan dana alokasi khusus (DAK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian pihak Kemenkeu meminta bantuan Sukiman agar bisa membantu Natan Pasomba.

Diduga terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU), atau dana insentif daerah (DID) untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

2 dari 2 halaman

Beri Rp 4,41 M

Natan Pasomba diduga memberi Rp 4.41 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah sebesar Rp 3.96 miliar dan valas USD 33.500. Dari jumlah tersebut, SKM (Sukiman) diduga menerima suap sebesar Rp 2.65 miliar dan USD 22 ribu.

Dari pengaturan tersebut, Kabupaten Pengunungan Arfak mendapat alokasi DAK pada APBNP 2017 sebesar Rp 49.915 miliar dan APBNP 2018 sebesar Rp 79.9 miliar. Sukiman sendiri sempat diperiksa dalam proses penyelidikan pada November 201i.

Penetapan tersangka ini berdasarkan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei 2018 yang menjerat anggota Komisi XI DPR Amin Santono, pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast sebagai swasta.


Saksikan video pilihan di bawah ini: