Mal dan Pusat Perbelanjaan Buka Pukul 11.00 Wib di Hari Pencoblosan Ini

Tanggal 17 April menjadi puncak pesta demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, 192 juta pemilih yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menyumbangkan suaranya dan menentukan nasib Indonesia memiliki pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

Pada hari tersebut, tidak hanya menyalurkan suara pemilihan, para partisipan pemilu tersebut juga dapat berburu diskon menarik di lebih dari 250 merchant dan gerai ternama di seluruh kota di tanah air. 

Bagaimana caranya ?

Pemerintah dan swasta telah bersinergi meluncurkan program #KlingkingFun. Konsumen yang dapat menunjukkan jari yang telah dicelup tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan akan mendapat fasilitas diskon menarik di hari tersebut. Diskon yang diberikan setiap gerai berbeda-beda, dan bisa mencapai 50 persen.

Wakil Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Shinta W Kamdani menjelaskan, meski bernama Klingking Fun namun masyarakat dapat menunjukkan jari apapun yang telah tercelup tinta untuk memperoleh diskon tersebut.

“Bebas mau jari apapun,” kata dia saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Selain mendongkrak jumlah pemilih, program tersebut juga bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu sebagai pesta demokrasi agar menjadi lebih ceria dan betul-betul terasa seperti sebuah pesta perayaan.

“Kami merasa dari dunia usaha perlu melakukan sesuatu bahwa ini bukan situasi menakutkan, tapi harus jada suasana yang gembira bagi masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya gerai offline, beberapa e-commerce juga menawarkan promo menarik yang sama. Sebanyak 250 merek dan jaringan retail ternama, mulai darl toko online, fashion, makanan-minuman, sinema, dan banyak lainnya.

Beberapa di antaranya adalah: Tokopedia, Sogo, Seibu, Wacoal, Sushi Tei, Alfamart, Cinema XXI, ACE Hardware, Electronic City, dan banyak lainnya. 

Tata cara untuk mendapatkan diskon pun sama, untuk online maupun offline. Untuk jaringan online, nantinya akan ada arahan untuk mengupload fhoto jari yang sudah tercelup tinta untuk memperoleh diskon menarik.

Hal yang sama berlaku di beberapa bioskop yang ikut program tersebut. Sementara itu, besaran diskon di tiap gerai juga berbeda-beda. Diskon yang ditawarkan cukup menarik hingga 50 persen.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

TPS Dibuka Pukul 07.00, Begini Aturan Soal Waktu Pencoblosan

Jakarta – Hari pencoblosan Pemilu 2019 sudah tiba. Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dibuka sejak pukul 07.00. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemilih terkait waktu pencoblosan di TPS.

Seperti dirangkum detikcom, Rabu (17/4/2019), berikut ini tata cara, syarat dan waktu pencoblosan di TPS:

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Pemilih yang terdaftar di DPT dan mendapatkan C6

Bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan menerima C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih), maka pemilih dapat langsung mendatangi TPS. Nantinya pemilih tinggal menyerahkan C6 dan e-KTP atau identitas lainnya (suket, kartu keluarga, paspor, atau SIM) ke panitia TPS.

Pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya dari pukul 07.00 hingga 13.00.

2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan C6

Untuk pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan C6, pemilih tetap bisa ke TPS dari pukul 07.00 hingga 13.00. Pemilih hanya perlu mendatangi TPS dengan menunjukkan e-KTP atau identitas lainnya (suket, kartu keluarga, paspor, atau SIM).

Sebelum hari pencoblosan, pemilih yang belum mendapatkan formulir C6 atau pemberitahuan pemilih dapat meminta kepada panitia TPS. Namun KPU mengatakan C6 bukan sebagai syarat memilih pada Pemilu 2019. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat mencoblos meski tidak mendapatkan C6.

“Bukan sebagai syarat (mencoblos), C6 hanya pemberitahuan, bukan undangan,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Diketahui aturan pencoblosan tanpa C6 ini terdapat dalam, PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Berikut ini isi pasal tersebut:

(4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Identitas selain e-KTP yang dimaksud adalah Suket, Kartu Keluarga, Paspor, atau SIM.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DPTb merupakan daftar pemilih yang pindah mencoblos, dengan mengurus formulir model A5 atau formulir pindah memilih. Nantinya pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya ke TPS, dengan menunjukkan A5 beserta dengan identitas diri berupa KTP elektronik, suket, maupun identitas diri lain.

Pemilih DPTb ini nantinya tetap dapat menggunakan hak pilihnya mulai dari pukul 07.00 hingga 13.00. Hal ini sesuai dalam aturan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 8, berikut ini isi pasal tersebut:

Pasal 8

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih jdih.kpu.go.id yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.

(14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS

Identitas selain e-KTP yang dimaksud adalah suket, kartu keluarga, paspor, atau SIM.

Daftar Pemilih Khusus (DPK)

DPK merupakan pemilih yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pemilih ini tetap dapat bisa mencoblos dengan membawa dan menunjukkan e-KTP maupun suket ke TPS.

Namun pemilih ini hanya dapat mencoblos di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di e-KTP atau Suket. Suket yang digunakan juga haruslah suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil sebagai bukti perekaman KTP elektronik.

“Mereka hanya bisa mencoblos di TPS sesuai dengan alamat e-KTP-nya atau suketnya,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).
Aturan terkait DPK dengan penggunaan suket atau KTP elektronik ini juga terdapat dalam PKPU 9 Tahun 2019 Pasal 9, berikut ini isinya:

Pasal 9

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.

Apakah masih bisa mencoblos setelah pukul 13.00?

Pemilih yang sudah daftar namun masih antre mencoblos setelah TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB tetap dapat diperbolehkan mencoblos. KPU mengatakan pemilih tetap dapat dilayani sepanjang telah tercatat dalam formulir C7 atau daftar hadir.

“Jadi sepanjang dia sudah datang dan sudah tercatat di C7, tetap akan dilayani,” ujar komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik.

Adapun aturan terkait tetap dapat mencoblos meski TPS telah ditutup dan aturan terkait diarahkannya pemilih ke TPS lain terdapat dalam PKPU 9 Tahun 2019 Pasal 40 dan 46 tentang Perubahan atas PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019. Berikut ini isi pasal tersebut:

Pasal 46

(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU; atau
b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.

(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.
(knv/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Himbau Lembaga Survei Taat MK, Umumkan Quick Count Pukul 15.00 WIB

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan quick count baru dapat diumumkan sore hari. KPU mengatakan lembaga survei harus mentaati putusan MK tersebut.

“Jadi begini, dengan adanya putusan MK yang menolak judicial review atas quick count lembaga survei itu, maka UU itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak dalam hal ini lembaga survei mematuhi hukum,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Wahyu mengatakan, pada saat pencoblosan, TPS akan dibuka pada pukul 07.00 dan ditutup pasa 13.00 WIB. Menurutnya, berdasarkan undang-undang hasil survei baru dapat diumumkan 2 jam setelah TPS ditutup, sehingga lembaga survei baru dapat mengumumkan pada pukul 15.00 WIB.
“TPS akan buka jam 07.00 WIB waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Akan tetapi pengertiannya jam 13.00 WIB itu dimaknai pasti ditutup. Jadi jam 13.00 WIB TPS tetap dapat melayani sepanjang pemilih itu sudah datang dan mendaftar, itu tetap bisa dilayani dan sudah masuk antrean,” kata Wahyu.

“Nah kemudian berdasarkan UU, maka dua jam setelah ditutupnya TPS WIB, berarti kan jam 15.00 wib, yakni setelah jam 3 sore itu lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya,” sambungnya.

Wahyu mengatakan terdapat sanksi pidana bagi lembaga survei yang tidak mentaati aturan. Hal ini diatur dalam UU 7 tahun 2017 pasal 540 ayat 2 tentang pemilu.

“Sebab ada konsekuensi hukum jika tidak patuh. Jika itu dilanggar maka akan ada sanksi pidana,” kata Wahyu.

Berikut isi pasal 540,:

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.

(dwia/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sikap MK: Dulu Izinkan Quick Count Sejak Pagi, Kini Pukul 15.00 WIB

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan quick count pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 sejak pagi hari. Namun kini MK mengubah pendiriannya yaitu quick count setelah pukul 15.00 WIB.

“Perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Selasa (16/4/2019).

Menurut MK, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. MK mencontohkan di Amerika Serikat yang telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi.
MK mencontohkan kasus pemisahan sekolah warna berdasarkan warna kulit di AS. Pada 1896, MK Ameriksa Serikat menyatakan hal itu bukan diskriminasi atas dasar prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama).
Namun, pendirian itu diubah pada 1954. Supreme Court memutuskan pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi.

“Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan,” pungkas MK.

(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Umumkan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB Bisa Dipenjara 18 Bulan!

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan larangan untuk menyebarkan quick count sebelum pukul 15.00 WIB. Bagi yang melanggar, maka akan dipidana 18 bulan penjara.

Hal itu seiring MK memutuskan menolak permohonan pemohon yang terdiri dari lembaga survei dan beberapa stasiun televisi.

“Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Menolak permohonan provisi pemohon 1-6 untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Selasa (16/4/2019).


Alhasil, pasal yang dimaksud tetap dan tidak berubah. Yaitu:

Pasal 449 ayat 5:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Bagi yang melanggar Pasal 449 ayat 5, maka diancam hukuman 18 bulan penjara. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 540 ayat 2:

Pelaksanaan kegiatan perhitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil perhitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya pemungutan suara di rilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Motif Mahasiswa di Makassar Pukul Polisi Saat Unjuk Rasa

Makassar – Mahasiswa pelaku pemukulan polisi saat aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditangkap, Awal Juli (22). Pelaku nekat melakukan aksinya karena kesal dengan pengamanan yang dilakukan polisi saat aksi demonstrasi.

“Jadi pada saat kami interogasi singkat, pelaku melakukan hal itu karena pengakuannya dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari anggota Polri. Padahal di situ anggota Polri melakukan pengamanan saat mereka berorasi dan melakukan demo,” ujar Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ipda Ahmad Syah Jamal, pada Minggu (7/4/2019).

Padahal, dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh pelaku bersama rekan mahasiswa lainnya dalam situasi yang sudah mulai anarkis dan menggangu ketertiban umum.

“Itu adalah hal wajar, apabila anggota menghalau mereka untuk menutup jalan dan membakar ban karena itu melanggar ketertiban umum,” ucap Ipda Jamal.

Lanjut Ipda Jamal, setelah ditangkap anggota juga langsung melakukan pengecekan urine pelaku.

“Jadi sudah kami cek dan kami tanyakan dia pada saat itu tidak terpengaruh dalam minuman keras dan obat-obatan, hasil urinenya pun negatif,” lanjut dia.

Untuk diketahui, Kanit Provost Polsek Tamalate, Ipda Darwis dipukul oleh demonstran saat mengawal unjuk rasa di perempatan Alauddin dan Pettarani, Makassar.

“Iya, tadi siang, saat anggota kita berusaha menghalau dan memberi nasihat kepada pengunjuk rasa untuk tidak menutup jalan dan bakar ban karena masyarakat resah, tapi langsung melakukan pemukulan,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indraatmoko saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (5/4/2019).

Penangkapan pelaku dilakukan tim Jatanras Polrestabes Makassar diback up Resmob Polda Sulsel, setelah melakukan penyelidikan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah kos di kawasacan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 212 dan 214 KUHP tentang melawan petugas dan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun.

“Kita sudah tangkap kira periksa 24 jam, nanti kita periksa kalau terbukti dan 2 alat bukti, maka lakukan penahanan,” jelas AKBP Indratmoko.
(nvl/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ada Pengerjaan Jembatan, Lalin di Tol Kunciran Ditutup Pukul 23.00 WIB

Tangerang – PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) selaku pengelola Jalan Tol JORR II ruas Cengkareng-Batuceper-Kunciran akan melaksanakan pengerjaan jembatan Kunciran Junction. Demi keselamatan para pengguna, ruas Tol Kunciran akan ditutup mulai pukul 23.00 WIB malam ini.

“Selama pekerjaan berlangsung, Jalan Tol Jakarta-Tangerang, di sekitar titik lokasi pekerjaan akan ditutup sementara,” kata Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga Irra Susiyanti dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (7/4/2019).

Pengerjaan pemasangan steel box girder ini dilaksanakan mulai pukul 23.00-04.00 WIB. Penutupan dilakukan pada periode tersebut mulai Minggu (7/4) hingga Kamis (11/4).

Akan ada 4 steel box girder pada jembatan yang melintang di atas Jalan Tol Jakarta-Tangerang tersebut. Panjang bentang masing-masing steel box girder itu terpendek adalah 50,7 meter dan terpanjang adalah 55,2 meter.

Demi keselamatan pengguna jalan tol, pihak JKC akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Lalu lintas di bentang P1-P3 Ramp 2 KM 15+000 pada Jalan Tol Jakarta-Tangerang di kedua arah.

“Pada titik tersebut, kendaraan yang melintas akan dialihkan dengan melalui jalan pengalihan (detour) yang telah disediakan di sisi bahu jalan tol pada kedua arah,” lanjutnya.

Titik bukaan detour untuk arah Jakarta dimulai dari KM 15+200 hingga KM 15+000, sementara untuk arah Merak dimulai pada KM 15+000 hingga KM 15+400. Masing-masing detour tersebut terdiri dari dua lajur selebar 8 meter arah Jakarta dan satu lajur selebar 4,5 meter arah Merak.

PT JKC pengelola Jalan Tol JORR II Ruas Cengkareng-Batuceper-Kunciran sendiri nantinya akan memiliki panjang 14,19 km. Progres konstruksi Jalan Tol JORR II Ruas Cengkareng-Batuceper-Kunciran saat ini telah mencapai 52,2 persen dan progres pembebasan lahan telah mencapai 63,96 persen.

(mei/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pelaku Pukul Anak 9 Tahun Sebelum Perkosa Calon Pendeta

Palembang – Perempuan calon pendeta diperkosa dan dibunuh oleh dua pria bernama Nang (20) dan Hendri (18). Awalnya, calon pendeta datang bersama gadis kecil 9 tahun. Gadis itu dipukul hingga pingsan.

Hal ini diceritakan Nang dan Hendri di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan, Kamis (28/3/2019). Dia menceritakan peristiwa keji yang terjadi di kebun sawit Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (25/3) itu.

Nang dan Hendri mengadang si calon pendeta yang berjalan bersama anak kecil usia 9 tahun. Mereka berdua menggunakan penutup wajah atau topeng dan memalangkan kayu di tengah jalan.

Melihiat situasi di depannya, si calon pendeta dan anak kecil itu sempat berencana memutar balik, tapi keburu ditangkap pelaku dan langsung disekap.
“Kami langsung tarik mereka ke dalam kebun sawit, yang anak kecil ini nangis terus dan memberontak. Terus dipukul sama Hendri sampai pingsan,” kata Nang.

Dalam kondisi pingsan, si korban anak kecil ditinggal. Selanjutnya sang calon pendeta dibawa ke area semak-semak. Tangan korban diikat dengan karet ban.

Nang menjelaskan, perempuan itu terus memberontak. Korban sedang haid. Nang mengaku tidak berhubungan alat kelamin namun tetap melecehkan korban. Rudapaksa berlangsung, dan anak kecil masih pingsan. Perempuan terus memberontak.

“Sempat korban ini teriak minta tolong ‘tolong jangan bunuh aku’ sambil terus manggil-manggil nama anak kecil itu dua kali. Tetap kami cekik lehernya sampai meninggal,” kata Nang yang diaminkan oleh Hendri.

Sekitar hampir 20 menit korban dicekik dan mulut ditutup, korban pun tewas di lokasi. Selanjutnya korban yang masih anak dipindahkan dekat calon pendeta dalam kondisi pingsan.

Menurut penuturan warga bernama Arisman Manao, pukul 22.00 WIB bocah berusia 9 tahun itu sadar. Dia pun melepaskan tali yang mengikat dua tangannya dalam kondisi gelap gulita.

Sang bocah lalu berlari ke rumah melewati perkebunan sambil terus menangis. Jarak dari lokasi ke rumahnya diperkirakan sekitar 1 KM lebih dan tidak ada permukiman warga.

“Sekitar pukul 22.00 WIB, anak ini sampe rumah. Dia bilang ‘Tante diculik di kebun’ sama orang tuanya dan bilang sempat di ikat juga dia,” kata salah seorang warga, Arisman Manao.

(ras/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pelaku Pukul Anak 9 Tahun hingga Pingsan sebelum Perkosa Calon Pendeta

Palembang – Perempuan calon pendeta diperkosa dan dibunuh oleh dua pria bernama Nang (20) dan Hendri (18). Awalnya, calon pendeta datang bersama gadis kecil 9 tahun. Gadis itu dipukul hingga pingsan.

Hal ini diceritakan Nang dan Hendri di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan, Kamis (28/3/2019). Dia menceritakan peristiwa keji yang terjadi di kebun sawit Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (25/3) itu.

Nang dan Hendri mengadang si calon pendeta yang berjalan bersama anak kecil usia 9 tahun. Mereka berdua menggunakan penutup wajah atau topeng dan memalangkan kayu di tengah jalan.

Melihiat situasi di depannya, si calon pendeta dan anak kecil itu sempat berencana memutar balik, tapi keburu ditangkap pelaku dan langsung disekap.
“Kami langsung tarik mereka ke dalam kebun sawit, yang anak kecil ini nangis terus dan memberontak. Terus dipukul sama Hendri sampai pingsan,” kata Nang.

Dalam kondisi pingsan, si korban anak kecil ditinggal. Selanjutnya sang calon pendeta dibawa ke area semak-semak. Tangan korban diikat dengan karet ban.

Nang menjelaskan, perempuan itu terus memberontak. Korban sedang haid. Nang mengaku tidak berhubungan alat kelamin namun tetap melecehkan korban. Rudapaksa berlangsung, dan anak kecil masih pingsan. Perempuan terus memberontak.

“Sempat korban ini teriak minta tolong ‘tolong jangan bunuh aku’ sambil terus manggil-manggil nama anak kecil itu dua kali. Tetap kami cekik lehernya sampai meninggal,” kata Nang yang diaminkan oleh Hendri.

Sekitar hampir 20 menit korban dicekik dan mulut ditutup, korban pun tewas di lokasi. Selanjutnya korban yang masih anak dipindahkan dekat calon pendeta dalam kondisi pingsan.

Menurut penuturan warga bernama Arisman Manao, pukul 22.00 WIB bocah berusia 9 tahun itu sadar. Dia pun melepaskan tali yang mengikat dua tangannya dalam kondisi gelap gulita.

Sang bocah lalu berlari ke rumah melewati perkebunan sambil terus menangis. Jarak dari lokasi ke rumahnya diperkirakan sekitar 1 KM lebih dan tidak ada permukiman warga.

“Sekitar pukul 22.00 WIB, anak ini sampe rumah. Dia bilang ‘Tante diculik di kebun’ sama orang tuanya dan bilang sempat di ikat juga dia,” kata salah seorang warga, Arisman Manao.

(ras/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengumuman SNMPTN 2019 Dimajukan Pukul 13.00 WIB, Cek Namamu di detikcom!

Jakarta – Pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2019 yang sedianya dilakukan sore ini dimajukan. Tetap simak pengumumannya di detikcom!

“Dimajukan jadi pukul 13.00 WIB,” demikian keterangan tertulis dari panitia, Jumat (22/3/2019).

Pengumuman bisa disimak di situs resmi SNMPTN. Selain itu, panitia SNMPTN menyediakan laman mirror untuk menayangkan pengumuman.

Untuk memudahkan para pembaca, sebagaimana pada SNMPTN 2018, detikcom akan ikut menyajikan hasil pengumuman SNMPTN 2019. Hasil seleksi akan diunggah dalam waktu berdekatan dengan pengumuman di laman resmi SNMPTN.

Jadi, jangan kelewatan. Simak hasil SNMPTN 2019 di detikcom!
(fjp/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>