TKN Soal Sosok Utusan Jokowi ke Prabowo: Tak Perlu Jadi Konsumsi Publik

Jakarta – Sosok yang menjadi utusan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk menemui rivalnya, Prabowo Subianto, usai pencoblosan Pilpres 2019 masih misterius. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin belum mau mengungkapnya ke publik.

“Terkait envoy (utusan) Pak Jokowi yang diutus untuk menemui Pak Prabowo sebaiknya Pak Jokowi sendiri yang menyampaikannya jika beliau berkenan. Hal semacam ini tentu belum perlu menjadi konsumsi publik,” kata Wakil Ketua TKN Johnny G Plate kepada wartawan, Jumat (19/4/2019).

Johnny mengatakan sosok yang diutus adalah yang mengenal Prabowo serta dapat dipercaya. Belum diungkapnya sosok utusan ini disebut Johnny untuk menjaga agar misi berjalan dengan baik.
“Sosoknya tentu yang mengenal Pak Prabowo, dapat dipercaya, bisa berkomunikasi dengan baik, dan menguasai masalah. Kami tentu harus menjaga agar misi dari envoy dapat dilakukan dengan baik,” tuturnya.

Politikus NasDem ini menjelaskan tujuan diutusnya seseorang untuk bertemu Prabowo adalah untuk bersilaturahmi dan menjaga suasana agar tetap damai. Johnny menyebut perlu adanya sikap berjiwa besar namun tetap rendah hati.

“Tujuannya tidak lain selain tetap menjalin silahturahmi dan menjaga agar suasana damai tetap terjalin dan terjaga setelah pilpres. Bangsa kita adalah bangsa besar, dan karenanya kita juga dituntut untuk berpikiran besar serta berjiwa besar, namun tetap rendah hati sebagaimana yang ditunjukkan Pak Jokowi,” ucap Johnny.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan sudah mengutus seseorang untuk membuka komunikasi dengan rivalnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jokowi ingin tali persahabatannya usai Pilpres 2019 dengan orang tersebut tetap terjaga dengan baik.

“Saya sudah mengutus seseorang untuk bisa bertemu kembali dengan Pak Prabowo, dengan Pak Sandi, yang sudah sering saya sampaikan bahwa persahabatan kami ini jangan sampai putus hanya gara-gara pilpres. Silaturahmi kita juga jangan sampai putus gara-gara pilpres,” kata Jokowi saat wawancara dengan detikcom, Kamis (18/4).
(azr/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bikin Heboh Publik, Brand Mewah Diklaim Plagiat Desain Busana Suku Pedalaman di Laos

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah grup asal Laos mengklaim brand mewah asal Italia, MaxMara, telah dengan sengaja meniru desain salah satu suku lokal, Oma, tanpa kompensasi, bahkan tak menyertakan nama komuniti tersebut.

Dilansir dari Buzzfeed, Senin (15/4/2019), Oma adalah suku kecil di utara Laos, di mana beberapa di antaranya juga diketahui berada di barat laut Vietnam dan bagian selatan Tiongkok.

Diestimasikan, terdapat tak lebih dari dua ribu warga suku Oma yang tinggal di Laos. Salah satu suku pedalaman ini dikenal lewat kecantikan busana dengan desain nan khas berhias wara-warna kontras membentuk pola cantik.

Desain busana unik ini, dikatakan Traditional Arts and Ethnology Centre (TAEC), telah digunakan MaxMara sebagai rancangan produk mereka. Grup yang berlokasi di Luang Prabang, Laos, ini merupakan organisasi yang membantu seniman lokal, termasuk warga suku Oma, menjual hasil karyanya.

“Selama beberapa tahun belakangan, perempuan Oma telah mulai mendapatkan pemasukan dari menjual kerajinan tangan hasil karya mereka. Bagi warga kecil seperti Oma, hal ini sangat penting untuk meningkatkan nutrisi, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga mereka,” kata Tara Gujadhur selaku Co-Director TAEC.

Hal itulah yang membuat TAEC sangat menyayangkan tindakan diklaim plagiat yang dilakukan pihak MaxMara. Kemiripan desain dengan busana suku pedalaman di Laos ini pun diperlihatkan lewat sederet foto yang diunggah pihak TAEC di akun media sosial mereka.

Grace: Lewat Aplikasi Solidaritas, Publik Bisa Pecat Anggota Dewan dari PSI

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, pihaknya akan membuat inovasi politik yakni Aplikasi Solidaritas. Hal itu dibuat untuk mendorong transparansi dan pengawasan kinerja anggota dewan.

“Saya secara resmi mengajukan tawaran PSI kepada rakyat Indonesia. Tawaran untuk memperbaiki parlemen, mendorong transparansi lembaga terhormat DPR. Saya meluncurkan Aplikasi Solidaritas, inovasi PSI memanfaatkan kemajuan teknologi, yang memungkinkan publik ikut mengontrol kinerja angggota dewan,” kata Grace dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.

Untuk memenuhi harapan masyarakat selama ini, Aplikasi Solidaritas memungkinkan publik mengontrol kinerja anggota legislatif PSI, dan memberikan penilaian secara langsung. Dengan inovasi politik ini juga, anggota dewan diharuskan melaporkan kegiatannya dan wajib live report saat masa sidang DPR.

“Aplikasi ini menghubungkan konstituen dan anggota legislatif terpilih. Anggota legislatif melaporkan apa yang mereka kerjakan tiap hari, rakyat menilai apakah kerjaan para legislator telah memenuhi harapan mereka. Dan semua proses itu kami siarkan live di sosial media agar publik bisa ikut menilai kualitas termasuk mengajukan keberatan jika caleg itu bermasalah,” ujarnya.

Grace mengungkapkan, rakyat bisa memecat anggota dewan dari PSI yang ketahuan berperilaku dan berkinerja buruk, semudah memberikan rating pada ojek online.

“Bila tidak rakyat berhak memecat mereka semudah memberi bintang 1 kepada supir ojek online yang buruk kinerja dan perilakunya,” ungkapnya.

Ia berharap agar masyarakat bisa mendukung PSI pada Pemilu 2019. Sebagaimana diketahui, dari 185 juta lebih pemilih dalam DPT dan PSI membutuhkan setidaknya 7 juta suara untuk bisa menempatkan kader-kadernya di DPR RI.

“Partai ini hanya butuh 7 juta suara untuk lolos DPR. Saya percaya suara akal sehat itu masih ada dan akan membawa partai ini lolos ke Parlemen. Saya meminta dengan sangat dukungan anda semua rakyat Indonesia,” ujarnya.

6 Kasus Perundungan yang Menyita Perhatian Publik, dari Audrey hingga Pemuda Berkebutuhan Khusus

Kasus perundungan yang melibatkan sejumlah anak SMP yang diduga terjadi di Thamrin City, Jakarta Pusat, pada Juli 2017 lalu. Sekelompok pelajar tersebut menganiaya seorang pelajar perempuan lain sekolah hingga mengalami luka parah. 

Saat itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Sujadi mengatakan, pihaknya memproses pengeluaran 9 siswa SD dan SMP terkait perundungan.

Depok, Jawa Barat

Peristiwa perundungan yang juga ramai menjadi perbincangan yang terjadi di Universitas Gunadarma, Depok. Dalam sebuah video yang sempat beredar pada Juli 2017 itu seorang pemuda berkebutuhan khusus menjadi korban bullying. Pemuda tersebut sempat terhuyung akibat tasnya ditarik oleh seorang mahasiswa.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan tak boleh ada perundungan di lingkungan kampus. Ia meminta, rektor harus memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukannya.

Setiabudi, Jakarta Selatan

Kasus bullying juga sempat menimpat seorang siswi di SMAN 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, pada April 2016 lalu. Siswi tersebut menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya. Saat itu kepala siswi tersebut dijadikan asbak rokok dan menumpahkan minuman di atasnya. Kasus tersebut berakhir damai setelah dibicarakan secara kekeluargaan.

Cak Imin: Kecurigaan Boleh, yang Penting KPU Siap Dibuka ke Publik

Jakarta – Politikus senior PAN, Amien Rais, mengatakan ada genderuwo dan sontoloyo yang bisa membuat DPT di Pemilu 2019 bermasalah. Menanggapi hal itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai semua kecurigaan ke KPU boleh saja, namun yang terpenting KPU sudah siap untuk dibuka ke publik.

“Semua kecurigaan boleh saja, yang penting KPU telah menyatakan kesiapannya dibuka ke publik. Istilahnya transparansi semua pelaksanaan KPU,” ujar Cak Imin di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Selain itu, menurut Cak Imin saat pemilu nanti akan ada pengawas dari berbagai negara yang ikut membantu pengawasan pemilu.

“Untuk itu ayo kita kontrol, kawal, tidak usah menuduh ini-itu yang penting kita awasi,” katanya.

Cak Imin pun menilai wajar pernyataan Amien Rais itu dikeluarkan di tengah panasnya perpolitikan jelang Pemilu 2019. “Ya kira-kira itu biasalah panasnya politik saja,” imbuhnya.

Dikakatakan Cak Imin, perlu partisipasi semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu 2019. Semakin banyak yang mengawasi maka akan semakin baik.

“Tolong lah semua aktivis semua mengawasi jangan sampai ada terutama daerah-daerah terluar yang di luar jangkauan media biasanya ada manipulasi. Saya mencurigai daerah-daerah yang jauh dari media ada kecurangan. Misalnya Maluku paling ujung di kepulauan, atau daerah-daerah yang tidak terjangkau. Saya curiga. Mohon bantuan,” tuturnya.

Sebelumnya, Amien Rais tidak ingin DPT bermasalah di Pemilu 2019 menjadi sumber kecurangan. Sebab, katanya, selama ini memang ada indikasi Pemilu dilakukan tidak jujur. Menurut Amien, ada genderuwo dan sontoloyo dalam urusan DPT ini.

“Saya sudah mengingatkan berulang kali. Tetapi memang sering saya katakan, memang ada genderuwonya ada sontoloyonya. Jadi kalau istilah beliau-beliau ini, makanya ada yang mengusulkan bagaimana 17 April nanti penghitungan di Senayan atau di… di mana KPU, BPN, TKN, wartawan dalam-luar negeri ikut,” di Ruang KK III (Ruang Rapat Komisi II), gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

“Kita minta sekarang supaya hitungnya jurdil, ini sesuatu yang amat mudah. Berarti kalau tidak mau, berarti ada maksud-maksud misterius yang menambah kecurigaan kita,” sambung Amien.
(nvl/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Andalkan Kepuasan Publik untuk Genjot Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf

Survei Charta Politika Indonesia merilis hasil terbaru elektabilitas antara pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf masih unggul dengan angka 53,6 persen dan Prabowo-Sandi 35,4%.

“Pada pengujian tingkat elektabilitas pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dibanding dengan Prabowo-Sandi,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).

Sementara, kata Yunarto, masih terdapat 11 persen masyarakat yang belum menentukan pilihannya atau tidak menjawab terhadap capres-cawapres yang bertarung.

Dia menuturkan, pada Januari lalu kedua pasangan yaitu Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi mendapat kenaikan elektabilitas.

“Kalau dilihat dari hasil sebelumnya, tren elektabilitas kedua capres-cawapres mengalami peningkatan elektabilitas,” terang Yunarto.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dalam kampanye kali ini, Jokowi juga memuji pasangannya Ma’ruf Amin yang merupakan putra asli Banten.

Instansi Pemerintah Ditarget Pakai Aplikasi Layanan Publik SIPP pada 2020

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan perbaikan pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!). 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP, Muhammad Imanuddin mengatakan, hal ini memang perlu dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi standar pelayanan yang berada, serta pengaduan pelayanan publik di seluruh Indonesia. 

“Pada tahun 2020-2024, SIPP akan menjadi aplikasi umum nasional yang akan digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemda untuk mempublikasikan standar pelayanan setiap instansi,” jelas dia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Dia menyatakan, pengembangan yang dirumuskan merupakan perbaikan dari sisi kebijakan dan aplikasi. “Road map yang dirancang secara bersama ini akan menjadi panduan dalam mencapai visi pelayanan prima pada tahun 2024,” lanjut dia.

Dalam sebuah rapat kerja pengembangan SIPP dan SP4N-LAPOR! beberapa waktu lalu, ia meneruskan, peserta rapat meninjau ulang fitur-fitur yang sudah ada untuk bisa lebih mengembangkan aplikasi.

“Masukan yang diberikan yakni mengenai pengembangan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, perbaikan fitur dashboard eksekutif, dan fitur statistik dan reporting,” jelasnya.

Hasil kolaborasi antar lembaga ini diharapkan bisa menghasilkan kebijakan dan aplikasi yang bisa menjawab perkembangan dan kebutuhan berbagai stakeholder, terutama memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat. 

“Untuk menuju layanan prima 2024, diharapkan kementerian/lembaga dan pemda dapat bersinergi untuk menuju SMART Government,” tegas Iman.

Ada Daging Busuk Menjijikkan di Kantin Sekolah China, Publik Marah

Beijing

Salah satu sekolah menengah paling bergengsi di Cina menjadi sasaran kemarahan publik setelah tumpukan makanan berjamur yang kedaluwarsa ditemukan di dapur kantinnya.

Roti berjamur dan daging busuk ditemukan di Sekolah Menengah Chengdu No 7.

Kepada BBC, salah satu orang tua mengatakan makanan itu “bau dan menjijikkan” dan membandingkannya dengan kotoran babi.

Pihak sekolah telah meminta maaf seraya mengatakan sangat “malu” dengan kejadian tersebut.

Skandal keamanan pangan tidak jarang terjadi di Cina dan mereka sering membuat pihak berwenang berjuang untuk meredakan kemarahan publik.

Bagaimana skandal makanan busuk ini bermula?

Skandal itu pertama kali muncul pada Senin (11/3), ketika sekelompok orang tua diundang untuk menghadiri acara penanaman pohon di sekolah tersebut, yang berada di ibu kota Provinsi Sichuan.

Ketika di sekolah, sekelompok orang tua menemukan roti berjamur, daging, serta boga bahari yang busuk di dapur kantin.

Tidak jelas mengapa mereka memilih untuk mampir ke dapur, tetapi satu orang tua yang berbicara kepada wartawan BBC, Lulu Luo, merujuk sebuah insiden awal November lalu di mana banyak anak sekolah menderita sakit perut, sembelit, dan berbagai penyakit lainnya.

Apa yang tampak seperti makanan laut dan daging terlihat di kotak kardus

“[Benda-benda itu terlihat seperti] telah berada di lemari es selama bertahun-tahun, [itu] tampak seperti daging zombie,” kata seorang ayah, yang putri dan putranya yang terdaftar sebagai siswa di sekolah itu.

“Saya mencium bau daging babi, itu bau. Ada jahe, yang tampak menjijikkan juga.”

Menurut sang ayah, biaya sekolah swasta sebesar 39.000 yuan atau setara Rp82 juta per tahun – sekitar 20 kali lipat dari biaya sekolah negeri.

“Kami bahkan tidak membiarkan anak-anak menyantap sisa makanan di rumah … Saya menghabiskan puluhan ribu dolar dan anak-anak saya makan kotoran di sana,” katanya.

“Saya tidak berani memberi tahu putra bungsu saya … Saya khawatir dia mungkin tidak berani makan makanan kantin setelah itu. Putri saya mengatakan dia sakit perut. Saya [mengatakan] kepadanya bahwa dia mungkin baru saja selesai berolahraga.

“Hati saya hancur karenanya.”

Bagaimana reaksi orang tua?

Sekelompok orang tua berbagi foto di media sosial, yang segera ditemukan oleh orang tua lainnya.

Menurut orang tua yang sama, sekolah segera memindahkan makanan berjamur itu dengan dua truk.

Satu truk dicegat dan dihentikan oleh sekelompok orang tua yang berdatangan ke sekolah untuk memprotes, katanya.

Video yang muncul di media sosial pada Rabu (13/3) menunjukkan ratusan orang tua yang marah menggelar aksi protes di luar gerbang sekolah.

Polisi terlihat menggunakan kekerasan terhadap mereka. Sebuah rekaman video menunjukkan sekelompok polisi membanting seorang pria ke tanah.

Dalam video lain, orang tua terlihat memegangi mata mereka kesakitan, dengan beberapa kantor berita lokal mengatakan polisi menggunakan semprotan merica terhadap mereka.

Polisi Chengdu kemudian mengunggah pernyataan di Weibo yang mengatakan 12 orang telah ditangkap.

Dikatakan para orang tua “sangat mengganggu” lalu lintas dan menghina polisi. Mereka kemudian dibebaskan pada hari yang sama.

“Mengapa mereka harus dipercaya?”

Stephen McDonell, koresponden BBC Cina

Orang-orang di luar negeri kadang-kadang keliru berpikir bahwa tidak ada banyak protes di Cina. Sebenarnya, perbedaan pendapat cukup sering terjadi dan dapat meletus tiba-tiba.

Jika anggota keluarga terluka, terutama ketika berada di bawah perawatan sekolah atau taman kanak-kanak atau rumah sakit, maka masyarakat yang teratur dan tenang dapat berubah menjadi aksi kemarahan yang menjalar ke jalanan.

Obat-obatan yang salah, susu bubuk yang tercemar, penipuan investasi, dan anggapan pelecehan siswa di bawah pengawasan para guru semuanya memicu kemarahan publik yang ditujukan kepada para pejabat yang tugasnya menjaga keamanan masyarakat.

Jika Partai Komunis Cina tidak terlalu khawatir tentang insiden ini, mereka semua bisa menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap sistem.

Jika pejabat lokal bahkan tidak bisa memberikan makan siang anak-anak sekolah yang tidak berjamur, mengapa mereka harus dipercaya?

Apa yang dikatakan sekolah?

Sekolah Chengdu mengeluarkan permintaan maaf, dan mengatakan akan berhenti mengambil makanan dari pemasok saat ini.

Sekolah ini adalah salah satu yang paling bergengsi di Cina dan di masa lalu dinobatkan sebagai salah satu “10 sekolah swasta terbaik di Cina”.

Pihak sekolah menyebutkan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan ditangani oleh hukum, mengaku “malu” oleh insiden itu dan bahwa itu tidak akan terjadi lagi.

Namun, orang tua yang berbicara dengan BBC mengatakan kasus itu bukan “insiden kecil”, mengingat pemasok yang sama melayani “lebih dari 100.000 siswa dari 20 sekolah”.

Pemerintah kabupaten Wenjiang – distrik di Chengdu tempat sekolah itu berada – mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang mengatakan delapan orang yang bertanggung jawab atas keamanan makanan di sekolah sedang diselidiki oleh pihak berwenang.

Dikatakan bahwa 36 siswa dari sekolah telah dirawat di rumah sakit setempat untuk pemeriksaan.

Pemerintah distrik juga mengatakan bahwa makanan mentah akan dikirim untuk pengujian, seraya menambahkan bahwa “investigasi yang komprehensif dan mendalam” akan digelar untuk masalah ini.

“[Kami akan] dengan tegas mengadopsi kebijakan tanpa toleransi. Mereka yang terlibat akan ditangani secara serius,” kata departemen pers distrik itu dalam pernyataan di Weibo.

Awal tahun lalu, sebuah sekolah internasional di Shanghai ditemukan telah menyajikan makanan kadaluwarsa kepada para siswanya.


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPR Minta KPU Efektifkan Sosialisasi Pemilu Serentak ke Publik

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 secara maksimal.

“Kami serahkan ke KPU bagaimana cara efektif, efisien dan cepat agar dimengerti oleh masyarakat. Secara teknis tanggung jawab KPU,” kata Riza kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Menurut dia, sosialisasi pemilu 2019 ke masyarakat sudah menjadi tugas KPU di samping menjadi tugas para partai politik. Namun, untuk partai politik sosialisasinya sesuai anggaran partai masing-masing.

“Cara mencoblos dan cara lainya itu dilakukan oleh para caleg dan para caleg itu mencetak contoh surat suara untuk melakukan soliasisasi,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra itu.

Sejauh ini, Riza menilai sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh para caleg lebih berdampak dibandingkan dengan KPU.

“Caleg itu jumlahnya banyak sekali ribuan caleg dari setiap partai. Artinya, KPU dan caleg harus terus meningkatkan sosilisasikan pemilu 2019 ini,” ucap dia.