PT Penas Bakal Jadi Induk Holding BUMN Penerbangan, Garuda Diuntungkan?

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah membentuk holding sarana dan prasarana perhubungan udara. 

Diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk holding dan tiga BUMN sebagai anggotanya yaitu PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Garuda Indonesia Tbk. 

Direktur Riset dan Investasi PT Kiwoom Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, Garuda Indonesia bakal diuntungkan melalui pembentukan holding sebagai anggota di dalamnya.

“Sebetulnya yang ketolong sekali ya Garuda. Karena sejauh ini kita semua tahu kinerja Garuda sendiri seperti apa. Kalau Angkasa Pura I dan II mencatatkan kinerja yang luar biasa, sehingga tentu hal ini akan membuat konsolidasi keduanya semakin baik, meskipun secara management tetap akan dipisahkan,” papar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (12/4/2019).

Dia menambahkan, kinerja Garuda Indonesia akan semakin membaik ditopang holding BUMN penerbangan ini.

“Kinerja Garuda tentu akan terbantu oleh kedua holding yang luar biasa,” ujar dia.

Selain itu, menurut dia, holding penerbangan udara akan mendorong industri penerbangan RI agar semakin baik ke depannya.

“Bagusnya adalah, baik dari sisi pengelolaan bandara, hingga penerbangannya diintegrasikan menjadi satu. Alhasil tentu akan memberikan goal yang lebih jelas sehingga akan mendorong penerbangan di Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ucap dia.

Plt Gubernur Aceh Teken Pernyataan Siap Gugat PT EMM

Banda Aceh – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meneken pernyataan sikap yang disodorkan mahasiswa penolak izin usaha tambang. Salah satu poinnya, Pemerintah Aceh siap melakukan gugatan terhadap PT Emas Mineral Murni (PT EMM).

Pernyataan sikap itu diserahkan saat Nova menjumpai mahasiswa berbagai kampus yang berdemo di halaman kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (11/4/2019). Setelah Nova memberikan penjelasan pertama, para mahasiswa kembali berorasi dari atas mobil bak terbuka.

Nova didampingi Kapolda Aceh Irjen Rio S Djambak, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin serta sejumlah pejabat ikut mendengarkan orasi mahasiswa. Di akhir orasinya, massa meminta Nova meneken pernyataan sikap.

Pertanyaan sikap itu sempat dibacakan Koordinator Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) Mutawali. Setelah itu, mereka menantang Nova untuk menekennya.

“Adek-adek yang saya muliakan, saya juga tidak ingin berpanjang lebar kita mau konkret-konkret saja. Tolong bawa ke sini suratnya saya tanda tangani sekarang,” kata Nova melalui pengeras suara.

Seketika, para mahasiswa bersorak gembira. Perwakilan mahasiswa merapat ke Plt dan nenyodorkan selembar surat. Sebelum menekennya, Nova terlebih dulu membaca dengan detail isi surat melalui pengeras suara.

Setelah itu, Nova meneken surat di atas materai dan disaksikan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh. Beberapa perwakilan mahasiswa juga ikut menjadi saksi.

Ketika proses tandatangani ini berlangsung, peserta aksi terlihat duduk di halaman kantor gubernur. Polisi yang berjaga dan membentuk pagar betis juga diminta duduk.

Usai meneken, Nova memperlihatkan surat tersebut. Setelah itu, dia meninggalkan lokasi dan kembali ke ruangannya.

Berikut isi surat pernyataan yang diteken Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah:

KORPS Barisan Pemuda Aceh (BPA)

SURAT PEKNYATAAN
Nomor: 164/A/KORPA/IV/2019

TENTANG HIMBAUAN TOLAK TAMBANG (PT EMM).

Dalam rangka menindaklanjuti imbauan aliansi lembaga dan ormas yang yang tergabung dalam Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA), dan turut memperhatikan:

Suara rakyat Aceh terhadap penolakan tambang di Beutong, Kabupaten Nagan Raya dan Pegasing di Kabupaten Aceh Tengah

Telah Melanggar Kekhususan Aceh.

Dampak akibat keberadaan PT. EMM yaitu meningkatnya bencana Ekologis yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat akibat menurunnya kualitas air serta mengancam kekayaan keanekaragaman hayati yang berada di wilayah usaha pertambangan.

Tuntutan terhadap Kememterian ESDM untuk mencabut izin PT. EMM yang tak kunjung diindahkan.

Maka untuk menjaga marwah Aceh kami meminta Plt Gubemur Aceh siap menandatangani pernyataan di bawah ini sebagai berikut:

1. Saya, PLT Gubernur Aceh siap melakukan gugatan melalui Pemerintah Aceh sebagai bentuk mempertahankan kekhususan Aceh dan membela rakyat Aceh.

2. Saya, PLT Gubernur Aceh Siap menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT. Emas Mineral Murni (PT.EMM).

3. Mengutuk tindakan Pemerintah Pusat yang tidak menghormati kekhususan Aceh yang dihasilkan dari butir-butir perdamaian antara Aceh dan Indonesia.

4. PLT Gubernur Aceh siap membuka dan mengecam dalang dibalik berdirinya PT. EMM di bumi Aceh.

Demikian Penyataan ini dengan penuh kesadaran dan juga merupakan kehendak masyarakat Aceh, apabila pernyataan ini saya khianati maka saya siap untuk turun dari jabatan saya.

Mengetahui

Banda Aceh, 11 April 2019

Koordinator Korps BPA

Mutawali

Plt Gubernur Aceh

Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.
(agse/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PT KAI Berencana Bangun Kereta Tanpa Kabel di Kota Tangerang

Arief berharap wacana tersebut dapat direalisasikan demi memberikan pelayanan moda transportasi massal bagi masyarakat di Kota Tangerang. Selain itu, kehadiran transportasi massal ini pula dapat mengurai kemacetan di Kota Tangerang.

“Intinya sih sebenarnya kita butuh dukungan masyarakat juga kalau di Kota Tangerang ada transportasi massal yang nyaman laik,” tuturnya.

Selain memang ada ART, Kota Tangerang juga dilewati bus Transjakarta di sejumlah rute dengan perbatasan menuju Jakarta. Juga ada bus dalam kota yang disebut Tangerang Ayo (Bus Tayo) yang menghubungkan padat pemukiman dengan moda trasportasi umum lain, seperti KRL dan BRT.

PT KAI Prediksi Ada Lonjakan Penumpang Jelang Pencoblosan Pemilu

Liputan6.com, Bandung – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan, pihaknya terus memantau lonjakan penumpang menjelang hari pencoblosan pada pemilihan umum (Pemilu) serentak yang digelar 17 April nanti.

Edi tak memungkiri jika jelang pencoblosan banyak warga yang memanfaatkan transportasi kereta untuk pulang ke kota asal.

“Kita persiapan untuk posko semua siaga. Karena banyak juga penumpang atau masyarakat kita yang tidak nyoblosnya di sini,” ucap Edi di Bandung, Sabtu (6/4/2019).

Ia meminta jajaran petugas sampai direksi piket hingga menjelang tanggal pencoblosan Pemilu serentak nanti.

“Jadi kita mengantisipasi nanti tingkat penumpangnya naik, sekarang posko semuanya siaga,” tegasnya.

Namun Edi mengaku belum memutuskan ada atau tidaknya kereta tambahan guna mengantisipasi kemungkinan adanya lonjakan penumpang.

“Sampai sejauh ini pak direktur komersial mengindikasikan belum ada lonjakan tinggi sehingga penambahan belum disiapkan. Tapi kalau nanti betul mendekat pemilu terjadi lonjakan penumpang, kita tambahkan,” ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dana Pinjaman Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari China Diteken Mei

Pejabat Satker SPAM Gunakan Uang dari PT WKE Beli Meja dan Kursi

Jakarta – Bendahara Satker SPAM Strategis, Asri Budiarti mengaku telah menerima uang titipan dari PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP). Uang tersebut diperuntukan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis Anggiat Partunggul Nahot Simaremare.

“Bu Yuli (Direktur PT WKE Yuliana Enganita Diby) waktu itu titip uang karena pak Anggiat nggak ada,” kata Asri saat bersaksi dalam sidang terdakwa Budi Suharto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (1/4/2019).

Duduk sebagai terdakwa Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE dan bagian keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Lily Sundarsih, Direktur Utama PT TSP Irene Irma serta Direktur PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Asri menerima uang titipan dari PT WKE dan PT TSP sekitar Rp 800 juta secara bertahap. Uang itu kemudian disetorkan kepada Anggiat.

“Saya setor ke Pak Anggiat. Saya nggak tahu untuk apa dan nggak prnah menanyakan,” ujar Asri.

Kepada Asri, jaksa mengkonfirmasi uang titipan yang berjumlah Rp 500 juta digunakan membeli meja dan kursi kebutuhan kantor SPAM. Asri membenarkan hal tersebut karena perintah Anggiat.

“Seharusnya emang bisa masuk DIPA tapi kebetulan tahun itu tidak ada. Kebetulan meja kursi sudah rusak,” tutur dia.

Selain terima uang titipan, Asri mengaku menerima uang USD 5.000 dari Anggiat. Namun uang itu sudah dikembalikan kepada KPK.

“Pernah sekali pas bulan puasa 5000 ribu dolar berdua dengan bu Wiwi. Itu pun sudah saya kembalikan, masih utuh pak jaksa,” katanya.

Dalam perkara ini, Budi Suharto dkk didakwa memberikan suap kepada pejabat PUPR terkait proyek SPAM. Pemberian suap itu disebut jaksa bertujuan agar para pejabat PUPR itu tidak mempersulit pengawasan proyek dan memperlancar pencairan anggaran.

Simak Juga ‘KPK Geledah Rumah Dirut PT WKE, Si Pemberi Suap SPAM’:

[Gambas:Video 20detik]

(fai/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PT MRT Jakarta Tangani Serius Aksi Buang Sampah Sembarangan

Pemerintah menetapkan MRT Jakarta mulai beroperasi komersial pada Senin (1/4/2019) ini. Meski sudah berbayar, namun Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih memberikan keringanan tarif MRT alias diskon sebesar 50 persen. Diskon ini berlaku hingga akhir April 2019.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemberian diskon 50 persen ini sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam menggunakan moda transportasi masal. 

“Mulai 1 April 2019, MRT Jakarta akan mulai beroperasi secara komersial,” kata Anies seperti dikutip Liputan6.com dari PPID Jakarta, Senin (1/4/2019).

Perlu diketahui, tarif MRT Jakarta telah ditetapkan bersama oleh Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal itu juga tertuang dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

Adapun ditetapkan tarif rute terjauh MRT dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia sebesar Rp 14 ribu. Dengan adanya diskon ini, masyarakat hanya akan dipungut tarif sebesar Rp 7.000 untuk rute terjauh.

Pengoperasionalan secara komersial MRT Jakarta akan mulai berlaku pada pukul 05.30 WIB untuk keberangkatan dari Stasiun Lebak Bulus. Sedangkan dari Stasiun Bundaran HI akan pertama kali diberangkatkan pada pukul 05.36 WIB. Saat ini high way MRT sendiri setiap 10 menit.

KPK OTT Bowo Terkait Suap Sewa Kapal, Ini Penjelasan PT Pupuk Indonesia

Jakarta

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan tidak ada direksi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Terkait OTT ini, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia ikut diperiksa.

Sebagaimana diungkapkan dalam keterangan KPK, Direktur PT Pupuk Indonesia yang hadir ke KPK dalam rangka memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi, serta sebagai upaya kooperatif terhadap penegakan hukum,” ujar Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3/2019).

Wijaya mengatakan, sebagai BUMN yang menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen Pupuk Indonesia akan kooperatif. Pupuk Indonesia juga mendukung KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pupuk Indonesia ditegaskan Wijaya tidak secara langsung menjalin kerjasama apapun dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK). Sesuai keterangan KPK, perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang bisnis logistik dan perkapalan, yaitu Pupuk Indonesia Logistik. Kerja sama ditegaskan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Bentuk kerjasamanya pun yakni meliputi perjanjian sewa kapal, dan kapal yang digunakan juga adalah pengangkut amoniak dan barang lainnya, jadi bukan untuk distribusi pupuk,” imbuh Wijaya.

Namun Pupuk Indonesia akan mengambil pelajaran penting dari OTT KPK untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih bersih dan transparan.

“Selain itu juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan operasional baik di Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan,” kata Wijaya.


KPK ikut memeriksa Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Ahmadi Hasan dan Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Achmad Tossin. Pemeriksaan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

“Berdasarkan permintaan KPK, dua orang datang ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut, yakni AHS, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Logistik AHT (Achmad Tossin),” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).

Terkait OTT, KPK menetapkan tiga tersangka. Tersangka penerima suap adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan Indung selaku pihak swasta, orang kepercayaan Bowo.

Sementara itu, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Bowo Sidik Pangarso diduga menerima suap terkait upaya membantu PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk.

“BSP diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkutan yang diterima sejumlah USD 2 per metrik ton,” sambung Basaria.

Diduga Bowo Sidik menerima total 7 kali suap terkait PT HTK. Pada saat OTT, Bowo diduga menerima Rp 89,4 juta, sedangkan 6 kali penerimaan sebelumnya diduga terjadi di berbagai tempat, antara lain rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK, sejumlah Rp 221 juta dan USD 85.130.

“Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta,” kata Basaria.

Namun, selain penerimaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia, KPK mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan-penerimaan lain terkait dengan jabatan Bowo Sidik sebagai anggota DPR.

“Karena diduga penerimaan-penerimaan sebelumnya disimpan di sebuah lokasi di Jakarta, maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop pada 84 kardus,” ujar Basaria.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Disebut KPK, Ini Profil Lengkap PT HTK yang Terafiliasi Humpuss

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 3 tersangka yang terkena OTT alias operasi tangkap tangan, Rabu malam (27/3/2019). Salah satunya adalah Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Asty ditetapkan sebagai tersangka bersama tersangka penerima suap adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan Indung selaku pihak swasta, orang kepercayaan Bowo. Dalam kasus itu Bowo diduga menerima suap terkait upaya membantu PT HTK sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk.

Bicara soal PT HTK, yang menyandang nama Humpuss, perusahaan ini adalah anak usaha dari PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten HITS ini adalah anak usaha Grup Humpuss, perusahaan milik Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto.

Berdasarkan laporan tahunan Humpuss Intermoda yang dimuat dalam keterbukaan informasi BEI, 20 Maret 2019, HITS menggenggam mayoritas saham PT HTK atau sebesar 99,9%. Aset perusahaan tercatat US$ 173, 973 juta.
PT HTK bergerak di bidang jasa transportasi laut dengan memberikan pelayanan pengangkutan gas, minyak dan bahan kimia, baik dalam maupun luar negeri. Perusahaan yang didirikan pada 2004 ini fokus pada kegiatan operasi berupa angkutan LNG, angkutan petrokimia, angkutan minyak, kapal penunjang lepas pantai, dan pengelolaan kapal.

Masih berdasarkan laporan dalam keterbukaan informasi, PT HTK mengoperasikan 16 kapal yaitu LNGC Ekaputra 1, LNGC Triputra, MT Griya Cirebon, MT Griya Jawa, MT Griya Gayo, MT Griya Ambon, dan MT Sapta Samudra. Kemudian MT Griya Enim, MT Griya Flores, MT Griya Dayak, LPG/C Griya Borneo, MT Griya Melayu, TB Semar 81, TB Semar 82, TB Semar 83, MB Eben Haezer. (hns/dnu)

OTT Bowo Sidik dan Manajer PT Humpuss, KPK juga Periksa Dirut PT Pupuk

Jakarta – KPK memeriksa Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Ahmadi Hasan dan Direktur Pemasaran Achmad Tossin. Pemeriksaan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkaap tangan (OTT) terhadap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

“Berdasarkan permintaan KPK dua orang datang ke kantor KPK Untuk proses klarifikasi lebih lanjut yakni AHS, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik dan Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Logistik AHT (Achmad Tossin),” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Terkait OTT, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Tersangka penerima suap yakni anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan Indung pihak swasta, orang kepercayaan Bowo.

Sedangkan Manajer Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti ditetapkan sebagia tersangka pemberi suap.

Bowo Sidik Pangarso diduga menerima suap terkaitt upaya membantu PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk.

“BSP diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkutan yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton,” sambung Basaria.

Diduga Bowo Sidik menerima total 7 kali penerimaan. Pada saat OTT, Bowo diduga menerima Rp 89,4 juta, sedangkan 6 kali penerimaan sebelumnya diduga dilakuakn di berbagai tempat yakni rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp 221 juta dan USD 85.130.

“Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp 50 ribu dan RP 20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop amplop di sebuah kantor di Jakarta,” kata Basaria.

Selain itu Bowo diduga menerima uang-uang lainnya terkait jabatan sebagai anggota DPR. KPK mengamankan uang Rp 8 miliar dari sebuah kantor di Jakarta.

“Karena diduga penerimaan penerimaan sebelumyna disimpan di sebuah lokasi di Jakarta maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop amplop pada 84 kardus,” ujar Basaria.
(fdn/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Susun Jadwal Liga 1, PT LIB Janji Tak Bentrok dengan Agenda Timnas Indonesia

Jakarta Pertandingan Liga 1 rencananya  bakal dimulai pada 8 Mei 2019. Terkait dengan itu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi segera mengeluarkan jadwal kompetisi selama satu musim penuh, dan paling lambat pertengahan April 2019. 

“Jadwal ini ada dalam proses, tapi semua itu sudah rampung tinggal kami rilis saja. Ada langkah yang kami sudah susun, saya tidak ingat persis tanggal berapa akan disebarkannya. Tapi, time line-nya sudah jelas, jadi tidak ada persoalan yang serius lagi,” tutur Direktur Utama interim PT LIB, Dirk Soplanit, ketika dihubungi wartawan.

“Kemungkinan pada April. Mungkin pada minggu pertama atau minggu kedua April. Semua sudah oke,” imbuh Dirk Soplanit.

Yang menjadi fokus PT LIB dalam menyusun jadwal Liga 1 adalah kegiatan Timnas Indonesia. Dirk berjanji Liga 1 2019 dan kegiatan Timnas tidak lagi mengalami benturan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi dalam penjadwalan ini, kami tidak ingin lagi terulang jadwal kompetisi berbenturan dengan Timnas. Timnas bermain, kompetisi tetap berputar, itu seperti kejadian tahun lalu. Akhirnya saling tuding antara federasi (PSSI) dengan PT LIB. Jadi, kami pastikan Timnas bermain, Liga 1 libur. Seperti itu,” ujarnya.

Musim lalu, adanya agenda Timnas Indonesia yang tampil di Piala AFF 2018, namun Liga 1 2018 tetap bergulir jadi perhatian serius pencinta sepak bola nasional.

Banyak kalangan meminta hal seperti itu tak terulang lagi dalam Liga 1 dan seterusnya, sehingga diperlukan antipasi tepat dalam hal penjadwalan dari operator kompetisi maupun PSSI.

Sumber: Bola.com 

Satgas Antimafia Bola memeriksa eks Dirut PT Liga Indonesia Baru (LIB) Berlinton Siahaan. Berlinton diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pengaturan skor.