KPK Tahan Tersangka Baru Suap Proyek Bakamla

Jakarta – KPK menahan Manager Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia, Erwin Sya’af Arief, yang merupakan tersangka di kasus dugaan suap proyek Bakamla RI. Dia ditahan selama 20 hari ke depan.

“Tersangka EA, Managing Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia ditahan selama 20 hari pertama,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (26/4/2019).

Dia ditahan di rutan KPK yang berada di gedung KPK Merah Putih. Erwin merupakan orang ketujuh yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.


Erwin diduga membantu Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, memberi suap ke Fayakhun Andriadi yang saat itu merupakan anggota DPR. Erwin diduga mengirimkan rekening yang digunakan untuk menerima suap dan mengirimkan bukti transfer dari Fahmi ke Fayakhun.

Suap itu diduga sebagai fee terkait penambahan anggaran Bakamla pada APBN-P 2016 senilai Rp 1,5 triliun. Erwin diduga membantu karena, jika anggaran disetujui, pengadaan satelit monitoring itu salah satunya akan dibeli dari PT Rohde dan Scwarz Indonesia dengan Erwin sebagai Managing Director-nya.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 2016. Hingga saat ini, ada tujuh orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan enam di antaranya telah divonis bersalah dalam persidangan.

Para tersangka sebelumnya ialah:

1. Eko Susilo Hadi, Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja sama Bakamla yang telah divonis 4 tahun dan 3 bulan penjara serta denda Rp 200 juta;

2. Fahmi Darmawansyah, swasta, telah divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta;

3. Hardy Stefanus, swasta, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta;

4. M Adami Okta, swasta, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta;

5. Nofel Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta; serta

6. Fayakhun Andriadi, mantan Anggota DPR, divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan satu korporasi sebagai tersangka, yaitu PT Merial Esa (ME). PT ME disebut sebagai perusahaan yang dimiliki Fahmi Darmawansyah.

(haf/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Dugaan Suap Proyek, Tiga Pejabat Bulukumba Diperiksa Maraton

Liputan6.com, Makassar Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali memeriksa maraton sejumlah saksi dalam tahap penyelidikan kasus dugaan suap proyek senilai Rp 49 miliar di Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Salahuddin mengatakan untuk hari ini, selain mengambil keterangan pelapor, tim penyidik juga memeriksa tiga pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba.

Ketiganya adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemkab Bulukumba Andi Zulkifli, Kepala Seksi Operasi Jaringan Pemanfaatan Air Dinas PSDA Pemkab Bulukumba Ansar, dan seorang Kepala Bagian Persuratan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.

“Mereka jalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 10.30 wita tadi,” kata Salahuddin, di ruangan kerjanya, Rabu (24/4/2019).

Mengenai materi pemeriksaan terhadap ketiga pejabat Pemkab Bulukumba tersebut, Salahuddin enggan merincinya.

“Itu tidak mungkin kami beberkan. Yang jelas pemeriksaan ketiganya masih sekaitan dengan substansi perkara yang sedang diselidiki,” ujar Salahuddin.

Terhitung sejak kasus dugaan suap proyek tersebut dialihkan penanganannya dari Bidang Intelijen Kejati Sulsel ke Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel, diketahui sudah ada lima orang saksi yang telah diambil keterangannya.

“Kalau tidak salah sudah lebih dari lima orang yang dimintai keterangannya. Ada dari pihak aparat sipil negara (ASN) hingga pihak swasta sendiri,” jelas Salahuddin.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Tarmizi mengatakan tim saat ini masih memaksimalkan penyelidikan guna memperkuat alat-alat bukti.

Ia berharap masyarakat bisa bersabar menunggu hasil penyelidikan yang sementara dimaksimalkan oleh tim. Selain mendalami keterangan para saksi dan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap proyek tersebut, tim juga berupaya menggandeng ahli dalam pengusutan tuntas kasus ini.

“Dalam pengusutan kasus ini, tim menggunakan teknik obat nyamuk sehingga agak lambat tapi pasti,” terang Tarmizi.

Ia juga mengaku mendukung tim penyidik bidang Pidana Khusus secepat mungkin meningkatkan status penanganan kasus dugaan suap proyek senilai Rp 49 miliar di Kabupaten Bulukumba tersebut naik ke tahap penyidikan.

Di mana kasus yang diduga melibatkan Bupati Bulukumba itu, sebelumnya telah resmi dilimpahkan penanganannya dari bidang Intelijen Kejati Sulsel ke bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel.

“Saya sangat sepakat kasus itu segera diterbitkan sprindik dan penyelidikannya dimaksimalkan agar segera naik ke tahap berikutnya,” kata Tarmizi.

Ia mengatakan sejak awal kasus dugaan suap proyek tersebut, tak hanya mendapat perhatian masyarakat dan berbagai lembaga pegiat anti korupsi di Sulsel, tapi juga menjadi atensi pihaknya.

“Hampir setiap saat masyarakat dan para LSM mempertanyakan perkembangan kasus dugaan suap proyek tersebut. Sehingga menjadi motivasi kita untuk segera memberikan kepastian hukum,” terang Tarmizi.

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK geledah rumah James Riady terkait kasus suap proyek meikarta

Geledah 3 Lokasi di Tasikmalaya, KPK Sita Dokumen Proyek

Jakarta – KPK menggeledah tiga lokasi di Kota Tasikmalaya terkait kasus dengan tersangka Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Ketiga lokasi yang digeledah adalah kantor Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan RSUD Tasikmalaya.

“Ada lanjutan penggeledahan di Tasikmalaya di tiga lokasi, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di Tasikmalaya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

Febri menyatakan KPK menyita sejumlah dokumen dan data elektronik. Namun, Febri tak menjelaskan detail proyek apa yang dimaksud.

“Penyidik menyita sejumlah dokumen anggaran dan proyek serta data-data elektronik,” katanya.

KPK sebelumnya menyatakan Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Budi ini terkait dengan kasus suap eks Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo.

“Ya benar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (24/4).

Namun, Basaria belum menjelaskan detail pasal yang disangkakan terhadap Budi. KPK bakal mengumumkan secara detail kasus yang menjerat Budi ini pada Jumat (26/4).

Budi pernah diperiksa sebagai saksi di proses penyidikan kasus suap Yaya. Saat itu Budi mengaku ditanya soal proposal APBD 2018.

Budi juga pernah menjadi saksi dalam persidangan Yaya. Saat itu Budi mengaku tak memberi suap terkait usul anggaran.

Dalam tuntutan Yaya, Budi disebut memberi duit Rp 700 juta kepada Yaya. Duit itu kemudian disebut dibagikan Yaya kepada Wabendum PPP Puji Suhartono dan seorang bernama Rifa Surya.

Yaya sendiri sudah divonis bersalah menerima suap dan gratifikasi. Dia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Minta Proyek PLTP Dieng dan Patuha Tak Dikorupsi

Masyarakat perbatasan di Kalimantan sudah bisa menikmati aliran listrik yang disediakan pemerintah. Masyarakat perbatasan kini memanfaatkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ada di sejumlah titik remote area.

“Setahun terakhir di sini sudah tidak lagi byar pet lagi semenjak ada fasilitas PLTS,” kata tokoh masyarakat Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara), Lumbis, pekan lalu.

Lumbis mengatakan, PLTS mampu memenuhi pasokan listrik masyarakat perbatasan secara mencukupi. Selain keperluan penerangan, menurutnya, masyarakat perbatasan pun kini memiliki sejumlah perlengkapan elektronik berdaya listrik besar.

“Seperti kulkas, kipas angin, dan televisi. Sebelumnya tidak mungkin bisa tanpa ada jaringan listrik yang stabil,” ungkapnya.

PLTS ini mampu memenuhi kebutuhan sekitar seribu kepala keluarga yang berdomisili di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Fasilitas PLTS ini ada di sejumlah remote area Nunukan diantaranya Sebuku, Sembakung, Lumbis, Ogong dan Krayan.

Reporter : Anggun P Situmorang

Sumber : Merdeka.com

Dirut PLN Tersangka KPK, Proyek Pembangkit Listrik Rawan Korupsi?

Jakarta – Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka penyimpangan proyek PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skema penunjukan langsung pembangunan proyek PLTU disebut-sebut jadi biang kerok.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, skema penunjukan langsung tercantum dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut, PLN bisa menunjuk langsung kontraktor listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

“Kontraktor IPP bisa ditunjuk langsung oleh PLN,” kata dia saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (24/4/2019).


Dia menduga faktor tersebut yang membuat praktik korupsi terjadi dalam pembangunan PLTU Riau-1. Bahkan menurutnya bisa saja proyek pembangkit lain ada penyimpangan serupa hanya saja belum terungkap.

“Nah kan kita tahu, kalau proyek pembangkit kan ada spesial treatment dia tunjuk langsung. Itu yang buat lebih mudah melakukan kongkalikong karena nggak ada kompetisi. Boleh dia nunjuk (langsung) alasannya ini untuk percepatan,” jelasnya.

Menurutnya dengan skema penunjukan langsung membuat sulit mendeteksi adanya penyimpangan proyek.

“Susah karena bagaimana satu proyek nggak ada tender ya susah kita mau ininya. Tapi kalau ada tender kan ketahuan ‘lho kenapa kompetitor dia lebih murah kok dikalahkan’, nanti dilihat, dievaluasi, teknologinya mana lebih unggul ya kan. Kalau dia murah karena teknologinya buruk ya sudah wajar dia kalah,” paparnya.

Untuk itu, dia berharap terungkapnya kasus PLTU Riau-1 bisa menjadi pintu masuk bagi KPK menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di proyek-proyek PLTU lainnya.

“Makanya saya minta sebetulnya ini pintu masuk tapi berani nggak KPK,” tambahnya.

Simak Juga “Dirut PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Baru Suap PLTU Riau-1”:

[Gambas:Video 20detik]

Dirut PLN Tersangka KPK, Proyek Pembangkit Listrik Rawan Korupsi?

(ara/ara)

KPK Sita Ruko Terkait Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Empat orang tersebut saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Proyek Infrastruktur Bakal Dihentikan H-10 sampai H+10 Lebaran 2019

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghentikan seluruh kegiatan proyek infrastruktur saat H-10 hingga H+10 Lebaran 2019.

Upaya ini diinisiasi demi bantu kelancaran arus berangkat dan balik mudik Lebaran tahun ini, baik di proyek jalan tol maupun non tol.

“H-10 sampai H+10, sudah tidak ada lagi pengerjaan semua proyek, baik di tol maupun di tol,” tegas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Kementerian PUPR, Ranto Parlindungan Rajagukguk di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Ranto mengatakan, kebijakan ini telah dirangkum dalam satu surat edaran yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto.

“Pak Dirjen (Sugiyartanto) sudah mengeluarkan suratnya. Jadi kebijakan itu sekarang ada di tangannya,” ungkap Ranto.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan, pemerintah menaruh atensi lebih terhadap arus balik mudik Lebaran 2019 lantaran gerak kendaraan diprediksi akan lebih padat dibanding saat waktu berangkat. Secara perbandingan, puncak arus balik diperkirakan akan dipadati 750 ribu orang, sedangkan arus mudik 640 ribu orang.

“Pertimbangan kenapa arus balik jadi perhatian, karena memang jarak hari libur hari raya dan periode masuk kerja lebih pendek saat mudik balik. Sehingga saat mudik bakal terdistribusi lebih besar dibanding arus balik,” jelasnya.

“Sekarang kita perlu menaruh perhatian saat arus balik karena dua hal. Akumulasi puncak saat arus balik akan lebih besar, 750 ribu (orang). Dan kelelahan pemudik juga akan lebih besar saat arus balik,” dia menandaskan.

KPK Sita 2 Ruko di Manado Terkait Kasus Suap Proyek Air Minum

JakartaKPK menyita dua ruko di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) milik tersangka dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Anggiat Simare-mare. Dua ruko itu diduga dibeli menggunakan uang suap.

“Dalam proses penyidikan ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 2 unit Ruko di Manado yang diduga milik tersangka ARE (Anggiat Simare-mare) yang diduga dibeli dari suap terkait proyek sistem penyediaan air minum,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Selain penyitaan, hari ini KPK juga memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil sebagai saksi untuk Anggiat. Lewat Rizal, KPK menelusuri soal hasil audit BPK terkait proyek SPAM di Kementerian PUPR.

“Terhadap Saksi dari BPK, penyidik mendalami Informasi tentang proses dan hasil audit yang pernah dilakukan BPK untuk proyek SPAM,” ujar Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah:

– Diduga sebagai pemberi:

1. Budi Suharto (BSU) selaku Direktur Utama PT WKE;
2. Lily Sundarsih (LSU) selaku Direktur PT WKE;
3. Irene Irma (IIR) selaku Direktur PT TSP; dan
4. Yuliana Enganita Dibyo (YUL) selaku Direktur PT TSP.

– Diduga sebagai penerima:

5. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE) selaku Kasatker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung;
6. Meina Woro Kustinah (MWR) selaku PPK SPAM Katulampa;
7. Teuku Moch Nazar (TMN) selaku Kepala Satker SPAM Darurat; dan
8. Donny Sofyan Arifin (DSA) selaku PPK SPAM Toba 1.

Para PPK yang menjadi tersangka diduga menerima suap dalam jumlah berbeda agar PT Wijaya Kusuma Emindao (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) memenangi lelang proyek SPAM 2017-2018. Hasilnya, kedua perusahaan itu menang lelang 12 proyek dengan nilai Rp 429 miliar.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan indikasi aliran suap ke 59 orang PPK proyek SPAM. Ada duit Rp Rp 22 miliar, USD 148.500, SGD 28.100, rumah dan emas batangan 500 gram yang telah disita KPK terkait kasus ini.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dampak Proyek Elevated, Tol Cikampek Arah Jakarta Macet 22 Km

Jakarta – Tol Cikampek arah Jakarta mengalami kemacetan hingga 22 Km. Kemacetan mulai terjadi sejak KM 60 Karawang Timur.

“23.05 WIB #Tol_Japek Karawang Timur KM 60 – Cikarang Timur KM 38 PADAT, kepadatan volume lalin dan ada Pekerjaan Pembangunan Jalur Tol Atas di lajur 4/kanan. GUNAKAN JALUR ALTERNATIF,” tulis Jasa Marga lewat akun Twitter-nya, @PTJASAMARGA, Sabtu (20/4/2019).

Kemacetan itu tersebar di beberapa titik. Misalnya, mulai KM 60 hingga KM 54 dan kemudian macet lagi mulai KM 52 hingga KM 46.

“Di KM 60 hingga KM 54 padat,” kata Petugas Call Center Jasa Marga, Daus.

Kemacetan kembali terjadi mulai KM 52-KM 46 karena ada penyempitan lajur akibat pekerjaan tol layang. Kemacetan kemudian terjadi lagi di KM 44 hingga KM 38 di Deltamas karena adanya penyempitan lajur.

Selain itu, kepadatan juga terjadi 1 Km jelang Gerbang Tol Cikunir 2. Kepadatan disebabkan adanya proses evakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan.

“Ada kecelakaan menjelang Gerbang Tol Cikunir 2. Mengarah ke Jakarta, padat sekitar 1 Km,” ucap Daus.

Informasi soal kecelakaan itu diterima pihaknya pukul 22.40 WIB. Belum diketahui ada tidaknya korban akibat kecelakaan itu.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Proyek Rel Dwi Ganda Cakung-Bekasi Masih Terkendala Lahan

Proyek double-double track (DDT) atau jalur ganda Manggarai-Bekasi ditargetkan rampung pada 2021.

Kepala Balai Teknik Jakarta Banten Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, proyek DDT Manggarai Bekasi ini akan terdiri dari 8 stasiun yang telah dan akan dimodernisasi.

Itu antara lain terdiri dari stasiun Manggarai, stasiun Jatinegara, stasiun Klender, stasiun Buaran, stasiun Klender baru, stasiun Cakung, stasiun Kranji, dan stasiun Bekasi.

“2021 modernisasi maka DDT bisa full Manggarai-Bekasi. Harapannya jangka panjang kita lihat seperti apa pola operasinya, mungkin bisa sampai Cikarang,” tutur dia di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Dia menjelaskan, tahun ini pihaknya akan melakukan tender tahap II untuk memperluas proyek pembangunan DDT. Pembangunan DDT sampai saat ini sudah sampai stasiun Cikarang.

“Tahun ini kita lakukan tender tahap II supaya lebih besar lagi. Kita bangun juga depo Cipinang diperuntukan depo lokomotif juga akomodir kereta. Bekasi-cikarang kita elektrifikasi dan dioperasikan 2017,” jelasnya.

Adapun sebagai informasi, Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung operasional jalur Ganda (DDT) juga telah menyelesaikan modernisasi 5 stasiun. Kelimanya yaitu Stasiun Klender, Stasiun Klender Baru, Stasiun Buaran, Stasiun Cakung dan Stasiun Kranji.

Beroperasinya DDT segmen Jatinegara – Cakung dan 5 stasiun modernisasi akan mendukung terwujudnya target penumpang kereta api perkotaan di wilayah Jabodetabek. Pengguna jasa KRL Commuterline ditargetkan menjadi 1,2 juta orang per hari pada 2019.