Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Wawancara Khusus Jokowi: Impian Menuju Indonesia Maju

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Di tengah kesibukannya, Jokowi meluangkan waktu untuk wawancara khusus dengan tim Liputan6.

Berikut ini petikan wawancara khusus dengan Jokowi:

Selamat sore Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau lagi enggak memikirkan urusan negara ini, begini Pak cara menghilangkan pikiran bermain dengan cucu?

Ya untuk membuat pikiran segar kembali. Kalau pas cucu ke sini ya ini, main dengan Jan Ethes ini.

Pak, bagaimana membagi waktunya sih dengan sibuknya ini? Tiap hari, hampir setiap akhir pekan itu bapak saya perhatikan selalu blusukan?

Ya itu sudah menjadi tugas ya untuk kita selalu ke daerah, kemudian melihat proyek-proyek yang ada ya. Baik airport, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan pembangkit listrik, yang semuanya memang harus dicek agar selesainya tepat pada waktunya.

Kemudian juga bertemu dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan, keluhan-keluhan apa yang masih perlu kita perbaiki, perlu kita tangani. Sehingga enggak ada waktu yang namanya libur, sabtu minggu terus saja. Jadi kebetulan, ada waktu kosong, pas anak-anak pada ke sini, ya bisa ketemu anak dan cucu.

Kalau Bapak tadi bilang memantau proyek, ini pulau Jawa kan sudah hampir terhubung semua dengan jalan tol ya, tahun depan itu dari Merak sampai Banyuwangi. Bapak sudah puas?

Akhir tahun ini Jakarta-Surabaya tersambung. Tahun depan Insyaallah dari Merak sampai Banyuwangi juga, kalau saya lihat lapangannya juga Insya Allah tersambung. Kalau tanya puas atau belum puas, belum.

Karena masih banyak jalan-jalan yang perlu kita sambungkan ya. Antarprovinsi dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten, kota dengan kota, juga konektivitas antar pulau. Yang memerlukan pelabuhan-pelabuhan, airport-airport. Saya kira masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.

Nah terus pak jokowi kalau kangen sama Jan Ethes gimana pak karena jadwalnya terlalu padat?

Ya paling dua bulan ketemu sekali. Tapi setiap hari pasti ya kalau jam sembilan jam sepuluh malam pasti kita video call dengan Ethes.

Jadi kalau misalnya anak-anak ini mereka semua punya usaha sendiri-sendiri. Bapak ingin engga sih kalau salah satu dari anak bapak ini bisa masuk ke dunia politik juga?

Engga. Saya tanya, saya melihat anak-anak saya masih konsentrasi di usahanya masing-masing. Dan saya senang mereka bisa mandiri, tanggung jawab terhadap kehidupannya. Sudah bisa menyekolahkan anaknya.

Bisa menghidupi keluarganya dengan, kayak Gibran menjual martabak, Kaesang menjual pisang goreng, Bobby juga membuka warung kopi. Ya saya sangat bersyukur.

2 dari 3 halaman

Out of The Box

Pak Jokowi ini sering banget out of the box. Ide-ide seperti membuat menara kapsul waktu, itu Pak Jokowi mengambil konsep bangunannya mirip dengan markas Avangers pak. Apasih pesannya di balik itu?

Kita ingin memberikan sebuah persepsi, bahwa Indonesia dan lebih khusus lagi Papua itu mengalami proses menuju sebuah Indonesia yang maju. Sehingga ya dibangunlah Monumen Kapsul Waktu yang intinya di sini mimpi-mimpi rakyat itu ditampung di sana. Yang nanti akan kita buka di 2085. Mimpi-mimpi anak-anak sekarang untuk 2085.

Nah ini bukan hanya ada markas Avangers, tapi pidato di IMF menggunakan Game of Thrones. Ini film-film kekinian yang dipilih. Itu Mas Gibran bukan sih yang bantuin bapak membuat ide-ide seperti itu?

Ya itu kita hanya ingin menyampaikan sesuatu dengan cara sederhana tapi pesan itu sampai. Gitu saja. Jadi sesimple itu pemikiran kita. Jadi tanpa harus langsung menghajar, tapi pesan itu sampai.

Pesan apa yang ingin bapak sampaikan? Terutama saat Bapak ada di depan anak-anak muda, para penerus bangsa Pak?

Ya bahwa kompetisi yang sehat itu perlu. Tetapi kompetisi dan rivalitas, yang merusak itu harus dihindari. Ke depan yang diperlukan, sebuah negara yang diperlukan dunia ini adalah sebuah kolaborasi. Sebuah kerja sama yang semua dibutuhkan. Ekonomi diuntungkan, politik diuntungkan, masyarakat dapat manfaatnya.

Jadi ke depan hubungan negara dengan negara harus seperti itu. Jangan rivalitas, jangan kompetisi yang saling merusak. Itu berbahaya sekali bagi hubungan antarnegara.

Nah kalau tadi bapak bicara soal ekonomi. Kalau di Indonesia sendiri menurut bapak bagaimana ekonominya pak?

Ya kalau kita lihat ya tolong dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Di tengah kesulitan ekonomi global, yang tumbuh hanya tiga setengah persen, kita bisa tumbuh 5,1 : 5,2. Ini patut kita syukuri.

Sebuah global ekonomi yang sangat sulit mampu tumbuh 5,1 rata-rata. Kemudian juga inflasinya juga rendah 3,5. Saya kira ya kita harus bersyukur karena hal seperti itu.


Saksikan wawancara Liputan6.com dengan Jokowi selengkapnya dalam video di bawah ini:

3 dari 3 halaman

Wawancara Khusus dengan Jokowi:


Reporter: Dewi Larasati

Tiga Wahana Falcon 9 Meluncur ke Antariksa, Salah Satunya Milik Indonesia

Liputan6.com, Florida – SpaceX, sebuah perusahaan dirgantara swasta Amerika, meluncurkan roket raksasa bernama Falcon 9. Roket tersebut diluncurkan dari Stasiun Angkatan Udara Cape Canaveral di Florida pada Kamis malam, 21 Februari 2019 waktu setempat.

Terdapat tiga wahana antariksa yang dibawa oleh Falcon 9, yakni milik Indonesia, Israel, dan Amerika Serikat (AS) sebagaimana dikutip dari CNBC pada Jumat (22/2/2019).

Muatan utama roket raksasa Falcon 9 adalah Satelit Nusantara Satu (PSN VI).

Satelit Nusantara Satu merupakan satelit komunikasi geostasioner (GEO) Indonesia. Wahana antariksa itu dibuat oleh SSL, salah satu anak perusahaan Maxar Technologies, dikutip dari situs web Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Dibekali dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS), Satelit Nusantara Satu adalah satelit canggih jenis broadband pertama Indonesia. Wahana antariksa ditempatkan oleh Falcon 9 pada posisi di atas garis khatulistiwa, tepatnya pada 146 BT dan bergerak bersamaan dengan rotasi bumi.

Satelit canggih Indonesia itu, akan berfungsi untuk telekomunikasi. Termasuk di antaranya adalah komunikasi suara, konektivitas internet, dan distribusi video.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Turut Diluncurkan Wahana Antariksa Israel dan AS

Tidak hanya mengangkut satelit Indonesia, Falcon 9 juga membawa wahana antariksa milik Israel dan AS.

Israel meluncurkan wahana antariksanya bernama Baresheet yang berstatus milik lembaga SpaceIL, Israel. Baresheet akan berusaha mendarat di bulan. Apabila berhasil, Israel akan menjadi negara keempat yang mendarat di bulan setelah AS, Rusia, dan China.

Baresheet berencana akan mengumpulkan data dari satelit alami bumi, serta mengirimkan kapsul waktu.

Dalam kapsul waktu yang di bawa oleh Baresheet, terdapat gambar tangan anak-anak, Alkitab, serta teks deklarasi kemerdekaan Israel.

Untuk misi besar tersebut, Israel menggelontorkan dana US$ 100 juta (sekira Rp 1,4 triliun).

Proyek Baresheet termanifestasi berkat dukungan dari donor swasta serta Israel Aerospace Industries milik negara yang terlibat sebagai mitra.

Adapun muatan terakhir Falcon 9 adalah pesawat eksperimental kecil milik Laboratorium Penelitian Angkasa Udara AS, disebut sebagai S5.

Pesawat S5 akan melakukan misinya selama lima tahun.

Peluncuran Falcon9 adalah misi kedua dari SpaceX. Pada Desember lalu, perusahaan ini pertama kali menerbangkan roket bernama Falcon 9 Block 5. Roket itu disebut-sebut sebagai versi paling canggih dari roket yang memiliki misi berat.

Keyless Entry Terlihat Kuno Dibanding Teknologi yang Satu Ini

Liputan6.com, Jakarta – Membuka pintu mobil sebenarnya sangatlah sederhana. Seperti membuka pintu rumah, Anda tinggal masukkan kunci ke lubang, putar hingga kunci terbuka, dan Anda menarik gagang pintu. 

Meski sederhana, rupanya teknologi untuk membuka kunci mobil semakin berkembang. Apalagi setelah masuk ke era keyless entry system dan smart key.

Dan sepertinya tak lama lagi membuka pintu mobil bisa pakai deteksi wajah, seperti teknologi yang dipatenkan Apple baru-baru ini. Dilansir Autoindustriya, pemilik mobil bisa membuka kunci mobil menggunakan sistem facial recognition.

Ke depannya, sistem ini akan bisa dipersonalisasikan untuk pengaturan kursi, spion, bahkan AC. Apple juga tampaknya mengembangkan teknologi ini dan mengintegrasikannya dengan smartphone.

Meskipun kabar soal teknologi ini baru, konsep teknologi ini disebut sudah lama. Apple pernah mematenkan teknologi serupa pada Februari 2017.

Sumber: Otosia.com

2 dari 3 halaman

Tak Lagi Repot , Smartphone Siap Gantikan Anak Kunci Mobil

Tak dapat dipungkiri fungsi dari telepon pintar atau smartphone saat ini sangat beragam. Bahkan sebuah perusahaan gabungan antara otomotif dan teknologi mendirikan The Car Connectivity Consorium (CCC).

Dilansir Carscoops, Jumat (22/6/2018). Perusahaan ini telah merilis Digital Key 1.0, yaitu sebuah kunci digital yang dapat dioperasikan dengan menggunakan smartphone.






Dengan Digital Key 1.0, maka pemilik mobil tak perlu menggunakan anak kunci. Sebaliknya dengan hanya menggunakan smartphone mereka bisa membuka pintu, menyalakan mesin dan berbagai akses lainnya pada mobil.

Untuk menggunakan Digital Key 1.0, maka hal itu tergantung pada teknologi Near FieldCommunication (NFC) dan dipastikan memiliki tingkat keamanan state-of-the-art tertinggi.

Meskipun ini baru proyek pertama, namun CCC mengklaim permintaan Digital Key 1.0 sudah meluas dan dilirik pada pabrikan mobil termasuk perusahaan ponsel.

Oleh karena itu CCC juga bekerja sama mengembangkan produknya itu dengan sejumlah raksasa teknologi, seperti Apple, LG, Panasonic, Samsung dan Qualcomm. Mereka juga bergabung dengan Audi, BMW, General Motors, Hyundai dan Volkswagen.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Kemenhub Ambil Alih Proyek MRT di Surabaya

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi berencana mengambil alih proyek transportasi massal cepat atau Mass Rapid Transportation (MRT) dan LRT (Light Rapid Transit) di Surabaya yang gagal diwujudkan Wali Kota Tri Rismaharini.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan trem tersebut, Budi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya, Kamis, 21 Februari 2019, terkait pengembangan perkeretaapian di Provinsi Jawa Timur.

Maksud dari FGD ini digelar, kata Budi, untuk meminta masukan dari beberapa pemegang kebijakan dan warga.

“Kita, perencanaan ini, kita tidak melupakan aspirasi masyarakat lokal. Kami perlu masukan perumusan,” kata Budi usai FGD.

Proyek MRT dan LRT ini sendiri, lanjutnya, sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mendukung aglomerasi Kota Surabaya dan sekitarnya.

“Surabaya sebagai kota kedua terbesar, yang menurut hemat saya masih belum terlambat untuk membuat perencanaan kembali yang sangat baik,” kata Budi Karya.

Lebih lanjut, Budi berharap, konsep yang keluar nantinya, bisa jadi contoh untuk kota-kota lain di luar Kota Pahlawan.

“Kami tidak akan ngomong langsung apa, namun silahkan diskusi,” ucap dia.

Yang pasti, masih kata Budi, pihaknya tidak akan mengindahkan konsep atau perencanaan yang dibuat Wali Kota Risma sebelumnya terkait trem untuk Surabaya.

“Biarkan masyarakat bicara, sebab transportasi masal merupakan suatu pilihan dan bukan suatu keniscayaan,” ucap dia.

Selebihnya, Budi meminta agar dalam perencanaan proyek transportasi massal di Surabaya ini, juga mengajak swasta. Sebab, katanya, peran swasta harus dipikirkan.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang turut hadir di acara FGD Menhub ini, mengatakan bahwa perencanaaan untuk jangka panjang, perlu adanya perluasan. Tidak hanya berkutat di Surabaya saja.

“Yang menjadi pertanyaan, Surabaya, Megapolitan mau dibawa ke mana? Kalau kita melihat Surabaya ini kan crowdednya luar biasa,” kata Emil.

Kalau Surabaya sudah mentok, lanjutnya, ekonomi gak bisa tumbuh. Perekonomian harusnya tidak terhenti hanya di satu kota saja.

“Ekonomi Jatim siapa yang mau dorong kalau Surabaya sudah padat dan terhenti?” tanya suami pesohor Arumi Bachsin ini. 

 

 

2 dari 2 halaman

Demi Pertumbahan Ekonomi

Maka, tandas Emil, perekonomian di Jawa Timur harus tumbuh merata di setiap daerah. “Di sini kami melihat konsep Gerbangkertasusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan, jadi perlu segera direalisasikan,” ucap dia.

Seperti diketahui, proyek trem di Kota Surabaya ini merupakan mimpi Risma sejak 10 tahun silam, ketika masih menjabat kepala Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota).

Namun, di sisa dua tahun jabatannya sebagai wali kota, rencana proyek yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun dan dibahas mulai 2016, itu berakhir kandas.

“Ada (proyek trem), karena aku sudah ndak bisa kan! Aku tinggal dua tahun (sisa masa jabatan sebagai wali kota),” katanya kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, 10 Desember 2018 lalu.

“Karena kalau transportasi, kalau massal, itu konstruksinya di atas dua tahun. Dua tahunlah paling cepat, jadi nggak mungkin aku,” sambung dia.

Sebagai gantinya, Risma mengalihkan angkutan massal tersebut ke armada bus. “Yang paling mudah itu pakai bus. Iya, kita pakai bus. Tapi kalau untuk yang trem, itu nggak bisa,” tegas dia. 

 

Reporter: Moch. Andriansyah

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

  

Pergi Liburan, Ahok Berkeliling Pulau Dewata Pakai Volkswagen Safari

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang hobi menyetir mobil. Bahkan, pria yang kini lebih senang dipanggil BTP ini, tidak lepas dari hobinya mengendarai roda empat, bahkan saat ia pergi liburan ke Bali.

Dilihat dari vlog terbarunya, pria yang kini menjadi kader partai PDI Perjuangan ini berkeliling pulau Dewata menggunakan salah satu mobil klasik legendaris, Volkswagen (VW) Safari. Bahkan, Ahok begitu mengetahui sejarah mobil asal Jerman ini.

“VW Safari, jaman dulu sih masih suka kebakaran di belakang karena mesinnya berbedakatan dengan bensin. Saya masih ingat sekali itu, tahun 70-an, saya masih 10 tahun” ujar Ahok saat membuka kap mesin VW Safari yang berada di belakang.

Setelah melihat-lihat VW Safari berkelir merah, dan bertanya terkait mobil klasik tersebut kepada sang pemilik atau komunitas, Ahok langsung berkendara dan menyetir sendiri.

“Aduh sudah lama saya tidak bawa mobil manual,” tambah Ahok saat menyoba mobil klasik beratap terbuka ini berkeliling Bali.

Saat mengendarai VW Safari klasik ini, Ahok terlihat sangat santai. terlebih, saat menyetir berbarengan dengan mendengarkan musik. Namun, saat masuk ke jalan raya, Ahok hanya jadi penumpang, karena sepertinya ia masih belum mengurus SIM-nya yang sudah mati.

2 dari 3 halaman

Ahok Mau Perpanjang SIM

Selama perjalanan di dalam mobil, obrolan santai antar ayah dan anak terjadi. Selain takjub dengan perubahan Jakarta. Ia juga akan membuat SIM baru, karena masa berlakunya sudah lewat sejak Juni 2018.

“Harusnya gue yang menyetir. SIM belum ada. SIM papa sudah lewat. Ini SIM B1. Ternyata udah lewat Juni 2018. Kita bikinnya 2013,” kata Ahok dalam vlog-nya. Selain itu, Ahok memegaskan kembali keinginannya tersebut merupakan salah satu yang akan ia lakukan setelah keluar dari penjara pada akhir video. Hal itu dikarenakan keinginan Ahok untuk melakukan touring tol Jakarta-Surabaya.

“Yang paling mau saya lakukan mau bikin SIM, karena SIM saya sudah  lewat, udah berakhir pas ulang tahun kemarin. Mau nyetir saya. Mau touring. Sebenarnya saya mau touring tol Jawa,” ujar Ahok.

Terlihat juga dalam vlog, Ahok sangat antusias saat melewati jalan Simpang Susun Semanggi. Pengakuannya, itu merupakan kali pertama ia menjajal proyek yang dibuatnya saat masih menjabat sebagai Gubernur.

“Emang belum pernah? Enggak pernahlah. Waktu resmi kan papa sudah ditahan, sudah dikurung. Waktu belum jadi aja gua naik sini iya, enggak? Waktu mau nyambung papa naik. Sekarang kita lihat,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kasus Suap Izin Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta, Billy Sindoro dituntut hukuman lima tabun penjara. Billy dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Tuntutan yang diberikan jaksa karena menilai Billy memberikan suap demi mulusnya perizinan proyek Meikarta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2/2019).

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menyatakan terdakwa Billy Sindoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata JPU dari KPK I Wayan Riana saat membacakan surat tuntutan.

Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara, Billy juga dituntut denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Billy memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

Selain Billy, tiga terdakwa lain yakni bekas pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, mantan konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama juga dituntut hukuman pidana dengan masa hukuman yang berbeda-beda.

Untuk Henry Jasmen, JPU KPK menuntut hukuman 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi sama-sama dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menuntut majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa karena diyakini bersama-sama Billy Sindoro melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

2 dari 2 halaman

Pertimbangan Tuntutan Jaksa

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Billu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seperti kita sudah sampaikan dalam tuntutan hal-hal memberatkan terdakwa, pertama tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata jaksa I Wayan Riana seusai persidangan.

Pertimbangan kedua, lanjut I Wayan, terdakwa Billy pernah menjadi resedivis dalam kasus suap. Dalam situs resmi KPK, Billy pernah terlibat dalam perkara yang terjadi pada tahun 2008. Billy pernah di penjara atas kasus penyuapan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal terkait hak siar liga Inggris. Billy divonis tiga tahun atas perkara tersebut.

Sedangkan pertimbangan lainnya, jaksa menyebut Billy tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.