Proyek Besar Memindah Ibu Kota dari Jakarta

Pemindahan ibu kota memang tidak murah. Sebagai perbandingan, Korea Selatan yang memindahkan ibu kota pemerintahannya dalam jangka panjang ke Kota Sejong diperkirakan membutuhkan 22 miliar dolar AS dengan desain kota untuk kapasitas tinggal 500 ribu orang.

Sementara, Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Kota Brasilia sejak 1955 membutuhkan biaya sebesar 8,1 miliar dolar AS untuk pembangunan tahap awal. Kota Brasilia itu, pada tahap awal direncanakan hanya ditinggali oleh 500 ribu jiwa, tetapi saat ini ditempati oleh 2,5 juta orang.

Pemindahan ibu kota diakui sebagai proyek besar dengan jangka panjang yang tentu saja membutuhkan banyak biaya. Untuk membangun ibu kota baru, Bappenas mengajukan skema-skema pembiayaan sesuai dengan luas lahan dan kapasitas tinggal di kawasan.

Jika jumlah penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi, serta anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru itu, maka dibutuhkan luas lahan sekitar 40 ribu hektare.

Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru pemerintahan dengan kapasitas tersebut yakni Rp466 triliun.

Sementara opsi kedua, jika ASN yang pindah hanya sebagian, atau sebanyak 870 ribu jiwa, diperkirakan membutuhkan luas lahan yang lebih kecil yakni 30 ribu hektare, dengan kebutuhan biaya pembangunan sebesar Rp323 triliun.

Arahan Presiden Jokowi mengenai skema biaya pembangunan yakni jangan terlalu memberatkan APBN. Oleh karena itu, kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan sarana-prasarana awal diutamakan oleh pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota. Namun kendali utama tetap berada di tangan pemerintah.

Proses pembangunan infrastruktur awal seperti kantor pemerintahan, akses jalan, sanitasi dan jaringan air bersih, telekomunikasi serta listrik dan permukiman diperkirakan membutuhkan waktu hingga 5 tahun.

“Kalau dahulu saya berdiskusi dengan Presiden dibutuhkan 4-5 tahun sampai pembangunan selesai. Kalau pindahnya, tidak harus sekaligus, secara bertahap,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, Bambang menyebut proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung secara multiyears dan memakan waktu sekitar 5-10 tahun hingga beroperasi penuh.

Jika pemerintahan di ibu kota baru itu sudah berjalan, Jakarta akan tetap memiliki peran besar yakni sebagai kota pusat bisnis.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerangkan bahwa pembangunan megaproyek di provinsinya akan tetap berlangsung kendati pemerintah fokus kepada pembangunan ibu kota baru.

“Dalam pertemuan, Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai (pemindahan) ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus,” ujar Anies.

Kendati demikian, pemerintah pusat belum berkenan membeberkan kota-kota kelas menengah mana saja yang menjadi kandidat ibu kota baru. Selain itu, untuk memutuskan kota mana yang sangat layak menjadi ibu kota memerlukan kajian lanjutan.

“(Perlu) Studi lanjutan, kemudian rekomendasi di mana itu yang memenuhi syarat. Jadi syaratnya dulu disetujui, siapa (daerah) yang paling mendekati syarat itu. Jadi tidak langsung ditunjuk,” kata Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *