KPK Dalami Proses Terminasi Kontrak Perusahaan Milik Penyuap Eni Saragih

Jakarta – KPK memeriksa Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono sebagai saksi kasus dugaan suap dengan tersangka pengusaha Samin Tan. Bambang Gatot ditanya KPK terkait terminasi alias penghentian kontrak perusahaan milik Samin Tan, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT).

“Didalami terkait proses terminasi kontrak PT. AKT,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (21/3/2019).

Bambang sendiri irit bicara usai diperiksa KPK. Dia hanya mengatakan dirinya ditanyai soal proses terminasi.

“Keterangan proses terminasi, itu saja. Sudah saya jelaskan semua,” ujar Bambang.

KPK sebelumnya telah Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal sebagai tersangka suap. Dia diduga memberi suap Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih yang merupakan eks Wakil Ketua Komisi VII DPR.

Suap itu diduga diberikan agar Eni membantu anak perusahaan milik Samin yaitu PT AKT, yang sedang bermasalah. Permasalahan yang dimaksud itu terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

PKP2B PT AKT sebelumnya telah dihentikan oleh Kementerian ESDM yang dipimpin Ignatius Jonan. Penghentian itu dilakukan karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak berat.

Tak terima dengan putusan itu, PT AKT kemudian menggugat Menteri ESDM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada November 2017.

Salah satu poin gugatannya ialah meminta agar Surat Keputusan Menteri ESDM nomor 3714 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara antara Pemerintah RI dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dibatalkan dan dicabut.

PTUN Jakarta kemudian memenangkan PT AKT dan menyatakan surat keputusan Menteri ESDM tersebut batal dan harus dicabut. Atas putusan itu, Kementerian ESDM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jakarta.

Hasilnya, Kementerian ESDM dinyatakan menang di tingkat banding. Majelis hakim pada PT TUN Jakarta dalam putusannya membatalkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan Surat Keputusan Menteri ESDM batal dan harus dicabut tersebut.

PT AKT kemudian mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding itu. Mahkamah Agung (MA) kemudian menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh PT AKT itu. Artinya, putusan banding tak berubah dan surat keputusan Menteri ESDM soal penghentian PKP2B PT AKT tetap berlaku.

Lalu, apa hubungannya dengan Eni?

Dalam persidangan kasus suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Eni Saragih, terungkap saat proses menuju pengajuan banding terhadap putusan PTUN tentang terminasi itu, Eni menjanjikan bisa membantu Samin Tan dalam urusan dengan keputusan terminasi oleh Kementerian ESDM.

Duit Rp 5 miliar pun diduga diserahkan agar Eni membantu mengurus hal tersebut.

Dari situ, Eni disebut sampai mengancam akan mempermalukan Jonan dalam rapat di DPR. Namun, sebagaimana diketahui pada akhirnya pemerintah tetap menang hingga putusan terminasi terhadap kerja sama dengan PT AKT berkekuatan hukum tetap.

Kini, Eni sudah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dia dinyatakan terbukti bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 serta gratifikasi Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu yang di antaranya berasal dari Samin Tan.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

RI Komitmen Terus Berkontribusi dalam Proses Perdamaian di Afghanistan

Liputan6.com, Jakarta – Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan H.E Salahudin Rabbani di Gedung Pancasila Jakarta, Jumat (15/3/2019) pagi, Menlu Retno Marsudi menekankan komitmen dan dukungan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan.

Dalam pernyataannya, Menlu Retno menyampaikan upaya ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan presiden Afghanistan di Kabul pada Januari 2018.

“Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dan mendukung terciptanya perdamaian di Afghanistan. Ini merupakan upaya lanjutan setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani di Kabul, Afghanistan,” ujar Menlu Retno.

“Sekali lagi, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk terus berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan,” tambahnya.

Menurut Menlu Retno, dari perspektif Indonesia ada tiga hal dimana Indonesia bisa berkontribusi.

“Yang pertama adalah dalam konteks Trust Building, yang kedua adalah dalam konteks Peace Building and State Building dan yang ketiga adalah Di Fora Internasional termasuk di PBB,” kata Menlu.

“Saya ingin mulai dari yang pertama. Trust Building merupakan satu elemen yang penting dalam setiap proses perdamaian. Oleh karenanya Indonesia menjadi tuan rumah dalam Trilateral Ulama Meeting tahun lalu. Dalam konteks ini Indonesia siap memberikan fasilitasi terhadap hal-hal yang terkait dengan Trust Building.”

“Yang kedua adalah Peace Building dan State Building. Pada tahun 2019 ini, Indonesia juga memberikan kesiapan untuk memberikan beasiswa kepada saudara-saudara kita di Afghanistan. Kita berbicara soal tawaran Indonesia memberi 100 beasiswa untuk bidang minyak, gas dan pertambangan. Selain itu juga pelatihan untuk diplomat Afghanistan.”

“Yang ketiga adalah soal Di Fora Internasional termasuk yang ada di PBB. Tadi pagi saya telah menghubungi duta besar kita yang ada di New York. Dan saat ini Indonesia dan Jerman tengah merumuskan resolusi dewan PBB mengenai perpanjangan mandat UNAMA — Misi Bantuan Perserikatan-Bangsa di Afghanistan. Indonesia terus mendukung PBB untuk stabilitas di Afghanistan.”

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan bom bunuh diri di Afghanistan. Pelaku meledakkan bom yang diikat ke tubuhnya di sebuah pos keamanan di Jalalabad.

Menkumham Ungkap Proses Panjang Siti Aisyah Bebas dari Hukuman di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Malaysia mencabut dakwaan terhadap Siti Aisyah, Warga Negara Indonesia (WNI) terkait dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pepimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan proses pembebasan Siti Aisyah dengan waktu yang panjang serta koordinasi antarinstansi terkait.

“Perintah Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, semua pejabat diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk mencari cara membebaskan beliau. Jadi ini adalah suatu proses panjang upaya yang dilakukan dalam rangka membantu saudari Aisyah dan memastikan kehadiran negara sesuai dengan Nawacita,” ucap Yasonna di Jakarta Timur, Senin (11/3/2019).

Yasonna menjelaskan, pihaknya lebih dulu menjalin kerja sama di bidang hukum dengan pemerintahan Malaysia dan melakukan lobi-lobi.

“Kami menyurati pak jaksa agung setelah diadakan perundingan, pendekatan yang baik. Kami minta kepada jaksa agung Malaysia untuk membebaskan beliau,” ujar dia.

Yasonna membeberkan isi surat dengan menuliskan tiga alasan membantu pembebasan Siti Aisyah.

“Siti Aisyah menyakini apa yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan reality show sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam. Kedua, Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia telah diperalat oleh pihak Korea Utara. Ketiga, dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya,” papar Yasonna.

Siti Aisyah Bebas, Begini Proses Panjang Lobi Indonesia ke Malaysia

JakartaSiti Aisyah dibebaskan karena jaksa mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam. Menkum HAM atas perintah Presiden Joko Widodo melobi Jaksa Agung Malaysia.

“Pembebasan ini didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) kepada Jaksa Agung Malaysia sehingga memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi),” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muzhar lewat keterangan tertulis, Senin (11/3/2019).

Permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah ini disebut Cahyo sesuai arahan Presiden Jokowi setelah menggelar koordinasi bersama Menkum HAM, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Alasan Menkum mengajukan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah dikarenakan Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan acara reality show sehingga Siti Aisyah tidak pernah memilki niat untuk membunuh Kim Jong-Nam

Selain itu, Siti Aisyah sudah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat pihak intelijen Korea Utara. “Dan terakhir Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya,” ujar Cahyo.

“Upaya ini sebelumnya juga selalu diangkat dalam setiap pertemuan bilateral Indonesia- Malaysia, baik pada tingkat Presiden, Wakil Presiden maupun pertemuan reguler Menteri Luar Negeri dan para menteri lainnya dengan mitra Malaysia,” sambung Cahyo.

Pertemuan membahas pengajuan pembebasan Siti Aisyah dilakukan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad pada 29 Juni 2018 di Bogor dan pertemuan Menkum HAM dengan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Dalam pembebasan ini, KBRI di Kuala Lumpur dan kantor Pengacara Gooi Azura serta Ketua Masyarakat Diaspora Indonesia cabang Malaysia disebut memiliki peran aktif dan sangat penting.

“Keberhasilan pembebasan Siti Aisyah merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan kehadiran negara guna melindungi dan membantu setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri,” kata Cahyo

Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam pada 13 Februari 2017. Pada persidangan ke-66 hari ni. Dubes Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana dan jajaran Kemenkum HAM dan Kemlu langsung menghadiri persidangan Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia.
(fdn/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sudah 12 Jam, Proses Evakuasi KRL Anjlok di Bogor Masih Berlangsung

Jakarta – KRL relasi Jakarta-Bogor yang terguling di perlintasan Kebon Pedes, Tanah Sareal, Bogor, masih dalam proses evakuasi. Hingga kini, evakuasi telah berlangsung kurang lebih 12 jam.

Dirut PT KAI, Edi Sukmoro, berharap evakuasi segera selesai dan KRL Jakarta-Bogor bisa kembali beroperasi. Ia menargetkan evakuasi selesai malam ini.

“Kami berharap tetap bisa memberikan pelayanan besok pagi karena Senin. Biasa kalau Senin padat sekali, supaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kan commute mondar-mandir Jakarta-Bogor-Jakarta,” kata Edi di TKP KRL 1722 Anjlok, Kebun Pedes, Minggu (10/3/2019).
Namun, Edi mengatakan PT KCI telah menyiapkan angkutan alternatif andai evakuasi tidak selesai. Dia menyebut PT KAI berkoordinasi menyediakan bus untuk mengangkut penumpang dari Bogor.

In case kepeleset, tidak bisa selesai, dari Ditjen kita sudah sepakat, kita sudah berunding. Kita akan dibantu juga melalui angkutan bus. Bus kota yang ngangkut mungkin dari Bogor menuju Depok. Karena Depok kan KRL sudah bisa masuk, sehingga paling tidak dari kita itu sudah menolong,” ujarnya.

Perihal gerbong kereta yang rusak, Edi belum bisa memastikan apakah gerbong-gerbong tersebut bakal dipakai kembali. Edi menyebut gerbong-gerbong itu akan dicek teknisi PT KAI.

“Kita lihat kerusakannya. Nanti ada pengecekan dari sisi teknis,” tutur Edi.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10.10 WIB. Ada 17 korban luka akibat kejadian ini, termasuk masinis.

Proses evakuasi saat ini menggunakan crane yang didatangkan dari Bandung. Dari delapan rangkaian gerbong KRL, kini sisa tiga gerbong yang masih dalam proses evakuasi.
(tsa/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Begini Proses Evakuasi KRL Anjlok dengan Crane yang Ditarget Selesai Malam ini

Minggu 10 Maret 2019, 20:26 WIB

Foto News

Rifkianto Nugroho – detikNews

Jakarta detikNews – KRL yang anjlok dan terguling di Kebon Pedes, Bogor, mulai dievakuasi, Minggu (10/3/2019). KRL dievakuasi menggunakan crane.

Crane untuk mengevakuasi gerbong KRL yang anjlok dan terguling tiba di lokasi sekitar pukul 17.50 WIB.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Foto: Proses Evakuasi KRL Anjlok di Bogor Terus Dikebut Hingga Malam

Minggu 10 Maret 2019, 19:36 WIB

Foto News

Zakia Liland Fajriani – detikNews

Bogor detikNews – Proses evakuasi KRL yang anjlok dan terguling di Bogor, Jawa Barat terus dikebut hingga malam hari. Evakuasi berlanjut menggunakan crane.

Proses evakuasi KRL yang anjlok dan terguling di Kebon Pedes, Bogor, Jawa Barat terus dikebut hingga malam hari. Evakuasi dilakukan menggunakan crane yang didatangkan dari Bandung. (Foto: Zakia Liland/detikcom)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

1.500 Bintara Sekolah Perwira, Komjen Arief: Ini Proses Revolusi Mental

Jakarta – Sebanyak 1.500 bintara Polri menjadi peserta didik Sekolah Inspektur Polisi. Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto menyampaikan sekolah ini merupakan proses bintara melakukan revolusi mental sehingga saat lulus dapat menjadi perwira yang berintegritas.

“Proses 7 bulan adalah proses yang cepat. Ini adalah proses revolusi mental yang akan mengubah mental, proses untuk menanamkan integritas untuk menjadi perwira Polri dan menjadi pemimpin yang sebenarnya,” kata Arief di Sekolah Inspektur Perwira, Sukabumi, Jawa Barat, dikutip detikcom dari siaran persnya, Senin (4/3/2019).

Untuk diketahui, Polri memberikan kesempatan kepada 1.500 anggotanya yang berpangkat bintara untuk alih golongan menjadi perwira. Mereka terdiri atas 1.364 polisi laki-laki dan 136 polisi wanita (polwan).

“Pengalaman yang baik selama menjadi bintara agar dikembangkan, akan tetapi perilaku-perilaku buruk supaya dihilangkan,” ujar Arief.
Para siswa Sekolah Inspektur Polisi ini adalah bintara yang telah menjadi anggota Polri selama 15-25 tahun. Seratus orang dari 1.500 peserta didik adalah pelatih atau instruktur pada sekolah-sekolah polisi yang diberi penghargaan dari pimpinan Polri untuk alih golongan.

“Saya yang paling bertanggung jawab untuk membentuk 1.500 bintara ini menjadi perwira Polri yang berintegritas sebagai pelayan masyarakat. Polri tidak menginginkan perwira yang hanya formalitas, bukan hanya simbol, yang isi otak hati dan keterampilan nol, maka saya tidak segan-segan untuk memecat peserta didik yang tidak layak menjadi perwira,” tutur Arief.

Para siswa yang lulus Sekolah Inspektur Polisi akan menyandang pangkat inspektur dua (ipda).
(aud/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: