Tepis Isu Viral, Polri Jelaskan Prosedur Penindakan Brimob Nusantara

Jakarta – Rekaman video Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengecek kesiapan amunisi anggota Brimob menjadi viral di Twitter, namun dibumbui dengan narasi menyudutkan. Polri menegaskan narasi di postingan Twitter itu tidak sesuai fakta.

Video itu diunggah akun @AnonymousID____. Akun itu menyertakan kalimat ‘Gelar pasukan di Jakarta… Ada 20 peluru tajam yang di sandang Brimob pada magazane kedua. Ini rezim udah siap – siap mau memerangi rakyat kah.???#KPUJanganSalahInputData’.

Menanggapi viralnya video tersebut, Polri menegaskan narasi yang ditulis pemilik akun tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pengecekan amunisi, dijelaskan Dedi, memang dilakukan tetapi untuk memastikan anggota benar-benar dalam kondisi siap melindungi rakyat.

“Masyarakat jangan terpengaruh dan percaya dengan narasi yang dibuat oleh akun yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Pak Kapolri saat melakukan pengecekan kesiapan pengamanan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2019).

“Kapolri menanyakan hal tersebut dalam rangka kesiapan pengamanan,” imbuhnya.

Dedi mengatakan saat ada sesuatu yang membahayakan keamanan masyarakat dan personel, Kapolri ingin anggota sudah dalam kondisi siap menyelamatkan masyarakat dari bahaya dan mengondusifkan situasi.

Dedi menjelaskan tindakan-tindakan kepolisian selalu memerhatikan 4 hal. Yaitu mulai dari mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) hingga mengutamakan langkah pencegahan atau preventif.

“Pertama adalah harus mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ini akses legalisasi. Yang kedua adalah polisi harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada norma sosial, susila, agama, etika dan sebagainya,” terang Dedi.

Ketiga, lanjutnya, Polri harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keempat, polisi mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan.

“Artinya dari empat konsep itu berlaku secara universal,” sambungnya.

Dedi menerangkan Polri memiliki dua Peraturan Kapolri (perkap) yang menjadi acuan seluruh anggota.

“Yang pertama Perkap 1 tahun 2010 tentang tata cara penggunaan kekuatan di mana tindakan kepolisian ada 6 tahapan, mulai tahapan lunak sampai tahapan keras. Tahapan keras itu dengan menggunakan senjata api,” tutur Dedi.

Peraturan selanjutnya adalah Perkap 7 Tahun 2010 tentang implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dia mencontohkan jika ada seseorang yang membawa senjata dan membahayakan keselamatan orang lain, maka polisi dapat melakukan tindakan yang melumpuhkan seseorang tersebut.

“Artinya ketika ada orang membawa senjata tajam yang bisa mengancam keselamatan petugas, keselamatan masyarakat, anggota bisa melaksanakan diskresi. Diskresi itu kemampuan anggota menilai suatu keadaan sebelum anggota melakukan suatu tindakan. Kalau sudah membahayakan orang lain, membahayakan petugas, petugas wajib hukumnya untuk melumpuhkan,” ucap Dedi.

Dedi kemudian berujar tak semua anggota Polri berhak menguasai senjata dengan amunisi peluru tajam. Senjata yang disertai amunisi lengkap itu dipegang oleh tim penindak.

“Kalau ada satuan penindak, itu (peluru tajam) ada. Kalau anggota biasa, reserse, lantas nggak perlu kaya gitu,” ujar Dedi.
(aud/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag soal Prosedur Pengisian Jabatan

JakartaKPK memeriksa mantan Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam sebagai saksi kasus dugaan suap Romahurmuziy (Rommy). Nur Syam dicecar soal proses pengisian jabatan di Kemenang.

“Kami memang masih fokus pada pengisian jabatan, untuk prosedurnya seperti apa. Jadi pengetahuan para saksi bagaimana pengisian jabatan di Kemenag. Kalau mereka pansel tentu dijelaskan apa yang sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

Selain Nur Syam, KPK juga memeriksa 3 anggota Pansel Jabatan Tinggi di Kemenag, yaitu Farah Yuliana, Septian Saputra, dan Fiestyo Imanta Santoso. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rommy.

Nur Syam sendiri mengaku tak tahu soal dugaan jual beli jabatan di Kemenag. Dia menyatakan dirinya hanya menjelaskan soal prosedur yang ditanyakan KPK.

“Proses seleksi itu kan tentu ada regulasi yang mengatur. Nggak tahu. Nggak sampai sejauh itu. Nggaklah, saya nggak ditanya soal itu. Itu panitia sekarang, saya nggak tahu itu,” ujar Nur Syam usai diperiksa di gedung KPK.

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah anggota DPR sekaligus eks Ketum PPP Rommy, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasauddin, dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

KPK menduga Rommy menerima Rp 300 juta, dengan rincian dari Haris senilai Rp 250 juta dan Muafaq senilai Rp 50 juta. Uang itu disebut KPK diberikan kepada Rommy agar membantu proses seleksi keduanya.

Namun, Rommy diduga tak bekerja sendiri dalam membantu keduanya lolos seleksi. Menurut KPK, Rommy diduga bekerja sama dengan pihak internal Kemenag untuk membantu proses seleksi ini karena posisi Rommy ada di Komisi XI, yang tak punya kewenangan dalam proses seleksi jabatan di Kemenag.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mengintip Prosedur Operasi Organ Intim Wanita agar Terlihat Lebih Belia

Sebelum prosedur pembedahan, umumnya pasien akan mendapatkan anastesi lokal kemudian baru dilakukan rekontruksi. Biasanya operasi berlangsung selama 1-2 jam.

Dalam prosedur memperpendek labia, dokter Amir akan mengukur bibir labia terlebih dahulu sebelum memangkas menjadi lebih pendek. Selanjutnya ia akan membakar jaringan, untuk mengurangi banyaknya pendarahan.

Setelah operasi, vagina akan mengalami pembengkakan selama beberapa minggu. Artinya, mereka dilarang menggunakan pakaian ketat, tampon dan tak berhubungan seks. Biaya yang perlu dilakukan untuk menjalani prosedur ini sekitar USD 6.500-10.000.

Terungkap, Bagi-Bagi Jatah Bupati Neneng Cs dalam Kasus Suap Proyek Meikarta

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar. Persidangan kali ini menghadirkan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin bersama empat pejabat Pemkab Bekasi lainnya atas penerimaan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Neneng Cs menjalani sidang dakwaan. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Neneng dan kawan-kawan dengan total suap yang diterima sejumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

“Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/2/2019).

Mereka yang duduk di kursi terdakwa yakni Bupati Neneng, Jamaludin sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Masing-masing terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda meski secara umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Begitu juga dengan besaran uang yang diterima berbeda-beda.

“(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ucap jaksa.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu dengan rincian,” lanjut jaksa.

Dalam dakwaan, para terdakwa menerima uang sebagai berikut. Neneng Hasanah Yasin menerima Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu, Jamaludin Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan SGD 90 ribu, Sahat Maju Banjarnahor Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Neneng Hasanah beserta empat anak buahnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain kelima terdakwa, jaksa KPK juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lainnya yang belum berstatus sebagai tersangka. Salah satu pemberian disebut mengalir pula untuk Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

Mereka adalah Daryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi yang menerima Rp500 juta, Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi Tina Karini Suciati Santoso Rp700 juta, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi, E Yusup Taupik Rp500 juta, Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa Rp1 miliar dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Pemkab Bekasi Yani Firman SGD 90 ribu.


Simak video pilihan berikut ini:

Bagian Ini Bermasalah, Mitsubishi Indonesia Tarik Delica dan Outlander Sport

Liputan6.com, Jakarta – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan program penarikan kembali untuk perbaikan terhadap 680 Mitsubishi Delica dan 1.650 Outlander Sport tahun produksi 2015-2016. Perbaikan ini terkait penggantian pada Electrical Power Control Relay.

Adapun permasalahan yang memaksa penggantian part yang disebutkan di atas lantaran ditemukan potensi kurang kuatnya titik pengelasan antar komponen internal Engine Electrical Power Control Relay / Engine Electronic Control Unit (ECU) Relay. Hal ini menyebabkan bagian pengelasan tersebut berpotensi lepas.

Kondisi tersebut dapat membuat mesin mati mendadak saat kendaraan berjalan dan tidak dapat dinyalakan kembali. Namun hingga saat ini tidak ada laporan adanya insiden terkait dengan kondisi tersebut.

Penyempurnaan pun telah dilakukan pada suku cadang baru Electrical Power Control Relay dengan menggunakan komponen material internal yang lebih kuat.

Disebutkan, program ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

“Program kampanye perbaikan ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Mitsubishi Motors Corporation dalam menjaga kualitas kendaraan secara berkesinambungan serta memberikan jaminan layanan purna jual berkualitas untuk terus memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara bagi para pengguna kendaraan Mitsubishi di Indonesia,” terang Irwan Kuncoro, Director of Sales & Marketing Division MMKSI dalam keterangan resminya, Rabu (27/2/2019).

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

MMKSI melalui dealer-dealernya akan mengirim surat undangan penggantian suku cadang kepada konsumen yang kendaraannya terdampak. Penggantian komponen mulai dilaksanakan per hari ini (27/2/2019) dengan estimasi durasi perbaikan selama 30 dan tanpa dikenakan biaya apapun.

“Kami mengundang para konsumen setia kendaraan penumpang Mitsubishi dengan model dan tahun kendaraan yang dimaksud untuk dapat melakukan pemeriksaan kendaraannya di dealer resmi kami dengan prosedur yang mudah dan kompensasi penggantian part terkait tanpa biaya,” kata Irwan.

Untuk mempermudah mendapatkan informasi dan kontak dealer terdekat dapat dilihat di www.mitsubishimotors.co.id/cari-dealer.

Polri: Penghentian Kasus Slamet Ma’arif Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta – Polri memastikan penghentian kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sesuai prosedur. Polri juga memastikan tak ada nuansa politik pada penghentian kasus tersebut.

“Enggak ada (nuansa politik). Polisi profesional dalam proses penyidikan. Itu menyangkut integritas penyidik juga,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dedi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Slamet dilakukan sesuai fakta hukum yang ditemukan.

“Artinya fakta-fakta hukum yang secara komprehensif dengan prespektif bukan hanya dari sudut pandang polisi, tapi dari saksi ahli, dan dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menilai suatu peristiwa itu,” tuturnya.

Bukan itu saja, gelar perkara yang memutuskan penghentian kasus Slamet Ma’arif juga dihadiri oleh unsur dari Bawaslu dan Kejaksaan sebagai kesatuan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani pelanggaran Pemilu. Sehingga keputusan tersebut tidak dilakukan oleh kepolisian secara sepihak.

“Gelar perkara kan diundang, jadi gelar perkara semua terkait dalam rangka memutuskan apa yang menjadi rekomendasi dalam gelar itu, dan itu hasilnya (dihentikan),” ucap Dedi.

2 dari 2 halaman

Kasus Pidana Pemilu

Sebelumnya, Slamet Ma’arif dinyatakan bebas dari jerat hukum terkait kasus pidana pemilu yang ditangani Polresta Surakarta. Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeretnya resmi dihentikan polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Tri Atmaja, ada tiga hal mendasari penghentian kasus ini.

Pertama dari penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Karenanya, polisi tidak bisa melimpahkannya ke kejaksaan.Kedua, yakni unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan.

Hal ini berkait dengan ketidakhadiran Slamet Ma’arif menjalani proses pemeriksaan yang hanya bertenggat waktu 14 hari. Ketiga, hal-hal tersebut sudah disepakati dengan Sentra Gakkumdu secara bersama.


Sakasikan Video Pilihan Berikut Ini:

Heboh E-KTP WNA, Kemendagri: Tak Perlu Dikhawatirkan

Fokus, Cianjur – 17 warga negara asing atau WNA memiliki KTP elektronik dari Disdukcapil Cianjur yakni China, Rusia, Filipina, Afghanistan, Arab Saudi, India, dan Amerika.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Rabu (27/2/2019), Kemendagri menyatakan pemberian KTP sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bahkan, ke-17 WNA yang didominasi warga asal China ini juga karena mereka sudah memiliki Keterangan Izin Tinggal Menetap atau Kitap selama 5 tahun. Kendati demikian, mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019.

“Itu dibuat di Disdukcapil Cianjur tapi memang sudah benar karena yang bersangkutan sudah memiliki izin tinggal tetap, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, KTP WNA itu tidak boleh memilih,” ucap Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Dengan adanya WNA ber-KTP elektronik ini terkesan ada prioritas bagi WNA daripada WNI sendiri, khususnya warga di sejumlah pelosok daerah yang hingga kini belum mendapatkan KTP elektronik, kendati mereka sudah beberapa bulan lalu melakukan perekaman di kecamatan. (Muhammad Gustirha Yunas)

Rotasi Anies Dicurigai Berbau Politis

JakartaRotasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicurigai berbau politis. Perombakan termasuk penurunan jabatan alias demosi dinilai berdasarkan faktor ‘suka-tidak suka’.

Kritik ini dilontarkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pras–sapaannya–heran ada posisi camat dan lurah yang dipindahkan, bahkan diturunkan.

“Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali,” kata Pras kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).

“Akhirnya pemerintahan daerah melihat orang yang baik dicopot, diganti karena like and dislike,” sambung Pras.

Anies sebelumnya merotasi 1.125 pejabat di Pemprov DKI pada Senin (25/2). Anies dan pejabat lainnya tidak merinci berapa lurah dan camat yang diganti kepada media.

Tapi untuk jabatan eselon III, termasuk camat, ada 274 orang. Sedangkan untuk eselon IV, termasuk lurah, ada 836 orang.

“Lurah telah meniti karier menjadi birokrat dari bawah. Jangan diturunkan karena masalah atau dendam politik. Dia kan birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekkel kan nggak betul. Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai,” tutur Pras.

Anies sebelumnya bicara soal pejabat yang didemosi. Demosi dilakukan karena pejabat tersebut tidak mencapai target.

Mereka yang didemosi yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Ismer Harahap menjadi Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Yurianto menjadi staf. Sedangkan Yani Wahyu Purwoko dari Kasatpol PP Pemprov DKI Jakarta menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Anies menyebut pejabat yang didemosi pernah dipanggil untuk dievaluasi. Semua berjalan sesuai dengan prosedur.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Obsesi Model Finlandia yang Ingin Jadi Boneka Seks

Liputan6.com, Jakarta Model asal Finlandia Amanda Ahola terobsesi menjadi boneka seks sepenuhnya di kehidupan nyata. Demi mewujudkan obsesinya, ia puluhan kali menjalani operasi plastik.

Perempuan yang kini berusia 22 tahun ini mengklaim operasi plastik jauh lebih baik daripada seks. Target akhirnya akan terlihat dirinya seperti boneka seks meskipun obsesinya hampir membunuhnya.

Ia pertama kali menjalani operasi plastik memperbesar payudara saat usia 18 tahun. Model webcam ini menghabiskan biaya ratusan juta rupiah untuk memperbesar payudara dan Botox untuk hidung dan puluhan prosedur lain. Hal ini demi terlihat seperti boneka plastik.

“Aku Amanda dari Finlandia. Dan aku hampir mati karena operasi plastik,” kata dia, dikutip dari New York Post, Selasa, 26 Februari 2019. “Impian pamungkasku adalah menjadi boneka seks di kehidupan nyata.”

Amanda pertama kali mempelajari tentang operasi plastik ketika dia berusia 8 tahun. Sejak saat itu, ia tahu menjadi boneka seks adalah takdirnya. Operasi plastik pun tidak dilakukan di negara Skandinavia sehingga Amanda bepergian ke luar negeri untuk prosedur pertama operasi plastik.

Sejak saat itu, ia ketagihan operasi plastik.

“Di Finlandia, dokter benar-benar tidak (mampu) melakukan operasi plastik. Ketika aku berusia 18 tahun, aku bepergian ke Estonia untuk memperbesar paayudara,” ujar Amanda.

Ia mendapatkan implan payudara. Itu salah satu hari terbaik dalam hidup Amanda, yang mana serupa dengan boneka seks: ukuran payudara besar.



Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Kecanduan operasi plastik

Setelah memperbesar payudara, Amanda menjadi kecanduan operasi plastik. Ia merasa bahagia. Selama bertahun-tahun ia menghabiskan Rp 279 juta untuk implan payudara, Rp 69 juta untuk operasi hidung, dan ratusan juta lainnya untuk filler bibir dan Botox.

Untuk seluruh pembiayaan operasi plastik, Amanda memeroleh uang dari ‘ayah kesayangannya’ (yang tak punya hubungan darah).

“Dia bertanya padaku, apakah ada sesuatu yang aku suka. Aku bilang, aku ingin payudara yang lebih besar. Aku belum pernah bertemu ‘ayah kesayanganku.’ Kami hanya mengobrol di telepon,” Amanda melanjutkan.

Jika seseorang ingin membayar tagihan atau operasi meski tidak memiliki hubungan darah dengan, Amanda merasa baik-baik saja.

3 dari 3 halaman

Alami kejang dan koma

Meskipun ada seseorang yang membiayai operasi plastik, prosedur itu termasuk pembesaran payudara yang membuatnya hampir kehilangan nyawanya.

Operasi berjalan sukses, tetapi ia bereaksi terhadap anestesi dan menderita kejang dan masuk ICU.

“Aku memang menjalani operasi, tetapi mengalami kejang dan koma selama beberapa hari setelah operasi. Para dokter memberi tahu, bahwa biuslah yang menjadi masalah,” ujar dia.

Ia merasa hampir mati. Bahkan setelah pengalaman mendekati kematian, Amanda masih kecanduan operasi plastik. 

Modal yang Masuk ke Unicorn Berbeda dengan Deposito Bank

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menekankan, modal yang ditanam pada unicorn terutama di e-commerce berbeda dengan deposito perbankan. 

Hal ini ia kemukakan mengingat maraknya pembicaraan mengenai unicorn dalam negeri yang dikuasai investor asing. 

“Perlu saya tekankan modal yang ditanam e-commerce sangat berbeda sekali dengan deposito di perbankan. Investor yang masuk ke e-commerce atau ekonomi digital sadar sekali bahwa sekali mereka masuk maka tidak akan bisa keluar,” ujar dia di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Dia menambahkan, hanya ada tiga cara bagi investor di sektor e-commerce dapat keluar dari platform ekonomi digital tersebut.

“Keluar hanya dengan 3 cara pertama yaitu IPO, kedua jual ke investor lain, atau ketiga nilainya di nol,” ujar dia.

Dia justru mengapresiasi dengan kehadiran unicorn di dalam negeri, investasi di sektor international berpotensi untuk dapat ditingkatkan.

“Karena kalau bukan karena investasi dan arus modal yang deras masuk ke dalam unicorn tapi juga banyak ke startup lainya maka investasi international ini turun bukan naik,” ujar Thomas.

2 dari 2 halaman

BKPM Kewalahan Hitung Derasnya Modal Asing

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, partisipasi investasi asing dalam perusahaan rintisan (startup) dengan valuasi di atas USD 1 miliar atau unicorn cukup besar. Namun, dia menegaskan partisipasi modal domestik juga tak kalah besarnya.

“Memang partisipasi sektor asing itu besar. Tapi saya bisa membenarkan partisipasi modal domestik juga sangat besar. Jadi perkiraan saya, ya imbang,” kata Thomas dalam sebuah acara disukusi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa 26 Februari 2019.

Dia mengungkapkan, besarnya arus modal asing ke unicorn sudah terjadi sejak tiga tahun lalu. Akan tetapi, hingga kini dia menyatakan, pihaknya belum memperoleh angka pasti besaran investasi asing di unicorn.

“Tiba – tiba muncul banyak soal fund rising ini itu. Kalau di jumlah gede juga. Tapi kok di BKPM tidak ada datanya. Karena munculnya anak muda semua yang kebanyakan pada tidak sadar ada prosedur pendaftaran di BKPM,” ujar dia.

Selain itu, pertumbuhan unicorn dinilai sangat pesat sekali sehingga sulit untuk melacar total investasinya.

“Pertumbuhan baik arus modal maupun unicorn itu tumbuh cepat. Jujur, kewalahan kita tracking ya. Tiga tahun ini saya kumpulkan data itu. Terus terang masih berlanjut. Karena luas dan dinamis. Kami kewalahan memang. Struktur financial juga ruwet. Misalnya, memisahkan kendali usaha dari modal yang disetor memakai struktur keuangan yang kompleks,” kata dia.

Namun, jika dilihat dari total Foreign direct investment ( FDI) atau investasi asing diperkirakan investasi untuk unicorn adalah 15-20 persen.

“Pada dasarnya yang namanya FDI itu kisarannya 9-12 miliar dolar AS per tahun. Perkiraan kami policy yang masuk ke e-commerce 15-20 persen. Ya 2-2,5 miliar dolar AS yang masuk per tahun,” kata Thomas.

Oleh karena itu, masifnya aliran modal asing tidak akan membuat dana unicorn kabur ke luar negeri.

Sebab menurut dia, para investor asing tidak akan mengambil alih kekuasaan pada perusahaan yang dia tanami modal.

Seperti diketahui Indonesia saat ini memiliki 4empat unicorn yaitu Gojek, Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia.

“Di dalam investasi ventura ada perbedaan besar soal jumlah modal dan kendali atas usaha. Justru investor seperti saya dulu, tidak mau pegang kendali atas yang kita modali. kita mau jadi invesor pasif,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini: