Wadubes RI di Malaysia Tanggapi Rekomendasi Bawaslu Soal Pencopotan dari PPLN

JakartaBawaslu merekomendasikan pemberhentian Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Krishna KU Hannan dari anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Krishna Hannan mengaku sudah mendengar terkait informasi tersebut dan menyatakan tetap fokus bekerja.

“Kami sudah mendengar konferensi pers Bawaslu. Kami akan tetap bekerja sama dengan teman-teman PPLN pada sisi yang lain untuk menyukseskan Pemilu,” kata Krishna seperti dilansir Antara, Selasa (16/4/2019).

Terlepas dari rekomendasi Bawaslu itu, Krishna mengaku tetap berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2019. Sebagai DCM KBRI Kuala Lumpur, Krishna tetap mengarahkan staf lokal dan home staff kedutaan untuk menyukseskan pemilu.

Selain Krishna, Bawaslu juga merekomendasikan pemberhentian terhadap anggota PPLN Kuala Lumpur bernama Djadjuk Natsir. Ketua PPLN Kuala Lumpur Agung Cahaya Sumirat menegaskan pihaknya fokus persiapan penghitungan suara yang akan dilaksanakan di PWTC Kuala Lumpur, Rabu (17/4) besok.

“Kami fokus untuk menyukseskan hitung suara besok. Masih banyak yang perlu dibenahi terkait persiapannya,” ujar Agung.

Sebelumnya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi terkait temuan surat suara tercoblos di Malaysia. Bawaslu menyarankan pemberhentian dua anggota PPLN untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas.

“Bawaslu merekomendasikan melalui KPU untuk mengganti PPLN sebanyak 2 orang atas nama Krishna (Krishna KU Hannan) sebagai Wakil Duta Besar yang menurut kami, untuk menghindari konflik kepentingan, dan Djadjuk Natsir, direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Bawaslu juga merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU dengan metode pos. Bawaslu menyebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur diyakini tidak melaksanakan tugas dengan profesional terkait temuan itu.

“Bawaslu memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan PSU (atau) pemungutan suara ulang bagi pemilih Kuala Lumpur dengan metode pos,” ucap Rahmat.
(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Rekomendasikan KPU Pecat 2 PPLN Kuala Lumpur, Termasuk Wakil Dubes

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Penggantian ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas.

“Bawaslu merekomendasikan melalui KPU untuk mengganti PPLN sebanyak 2 orang atas nama Krishna (Krishna KU Hannan) sebagai Wakil Duta Besar yang menurut kami, untuk menghindari konflik kepentingan, dan Djadjuk Natsir, direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Bawaslu berharap pemilu di Kuala Lumpur berjalan dengan baik.
Bawaslu dan KPU sebelumnya mengutus anggotanya melakukan klarifikasi kepada PPLN setempat dan menyelidiki keaslian surat suara diduga tercoblos itu. Namun mereka tidak diberi akses oleh kepolisian setempat dan KPU memaklumi hal tersebut karena merupakan wilayah yurisdiksi Malaysia.

Terkait surat suara tersebut, PDRM dikabarkan sudah meminta keterangan dari pihak terkait. PDRM akan membuat kesimpulan dari investigasi yang dilakukan pada Senin (15/4).
(aan/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PPLN Dhaka Jelaskan ‘Baju Putih yang Tertukar’ di Banner Saat Pencoblosan

Jakarta – Foto capres-cawapres di banner yang terpasang saat pencoblosan Pemilu 2019 di Dhaka, Bangladesh ramai dibahas karena berbeda dengan foto di surat suara. PPLN Dhaka lalu memberi penjelasan.

“Banner visi dan misi capres dan cawapres yang dipasang oleh PPLN Dhaka dan digunakan sebagai pembatas antara bilik suara dan meja tinta adalah banner sosialisasi Pemilu yang sudah dicetak sejak September 2018 jauh sebelum ditetapkan foto resmi dari KPU yang akan digunakan pada surat suara,” kata Ketua PPLN Dhaka, Teguh Iryadi, dalam keterangan tertulis, Senin (15/4/2019).

Teguh mengatakan saat banner dicetak, belum ditentukan foto dan pakaian capres 2019 yang akan tercetak di kertas suara. Saat pencoblosan pada 12 April 2019, banyak WNI yang datang belum mendapat sosialisasi dan tidak mengenal capres.

“Rata-rata WNI di Bangladesh adalah wanita yang menikah dengan pria Bangladesh saat bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Timur Tengah. PPLN Dhaka berinisiatif untuk memajang kembali banner visi dan misi Capres 2019 yang digunakan untuk sosialisasi sebelumnya,” jelasnya.

PPLN Dhaka menegaskan bahwa bahwa banner itu dipasang murni untuk sosialisasi. Tidak ada niatan PPLN Dhaka untuk condong ke salah satu calon.

“Tidak ada niat dari PPLN Dhaka sama sekali untuk memenangkan salah satu paslon dalam pemasangan banner tersebut. Pemasangan banner yang digunakan pada sosialisasi sebelumnya murni hanya untuk menunjukkan visi misi paslon bagi WNI yang tidak terpapar sosialisasi,” tutup Teguh.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tunggu Laporan PPLN, KPU Belum Ambil Keputusan soal Pemilu di Sydney

JakartaKPU belum mengambil keputusan terkait ada atau tidaknya pemilu ulang di Sydney, Australia, karena banyak masyarakat yang belum terfasilitasi untuk mencoblos. KPU masih menunggu laporan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Jadi kita akan meminta laporan secepatnya, lalu dirumuskan seperti apa menindaklanjutinya,” ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (15/4/2019).

Arief mengaku sudah meminta PPLN untuk berkoordinasi dengan Bawaslu terkait persoalan yang terjadi saat pencoblosan. KPU disebut Arief masih mengkaji terkait langkah yang akan ditentukan selanjutnya.

“Sejak ada berita yang viral di beberapa TPS itu saya sudah minta kepada PPLN agar berkoordinasi dengan Bawaslu dan meneliti apakah ada ketentuan yang tidak sesuai. Nanti, apakah pemilu bisa dilanjutkan atau pemilu susulan,” kata Arief.

Menurut Arief, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait Pemilu 2019 di Sydney mulai dari kesiapan logistik hingga kategori pemilih. “Termasuk kesiapan logistiknya. Apakah (pemilih) seluruhnya masuk, dan lain-lain. Kategori pemilih yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih. Dipastikan dulu,” ucap Arief.

Sebelumnya diberitakan, puluhan ribu WNI sudah meneken petisi meminta pemungutan suara susulan di Sydney. Petisi itu menyebutkan, dalam pemilu 13 April 2019 yang digelar di Sydney, ratusan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan melakukan apa yang jadi hak mereka meski telah antre panjang.

Warga Indonesia disebut tidak dapat memilih karena proses yang panjang dan ketidakmampuan PPLN Sydney sehingga menyebabkan antrean tidak berakhir sampai pukul 6 sore waktu setempat. PPLN juga disebut sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore, tanpa menghiraukan pemilih yang telah antre.

Terkait hal ini, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney menjelaskan duduk perkaranya. Pencoblosan di Sydney berlangsung pada Sabtu (13/4/2019). Berdasarkan penjelasan yang dimuat di situs https://pemilusydney.org.au, pemungutan suara yang berada di wilayah kerja PPLN Sydney meliputi 4 TPSLN berlokasi di KJRI Sydney, 5 TPSLN berlokasi di Sydney Town Hall, 3 TPSLN berlokasi di Marrickville Community Centre, 3 TPSLN berlokasi di Yagoona Community, 3 TPSLN berlokasi di Good Luck Plaza, 2 TPSLN berlokasi di Sherwood State School-Brisbane, dan 2 TPSLN di Adelaide State Library.

“Hampir semua lokasi adalah gedung yang disewa,” demikian keterangan dari PPLN Sydney.
(aik/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ahok Sempat Marah-marah Saat Nyoblos, PPLN Osaka: Salah Paham Aja

Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat marah-marah saat hendak menggunakan hak pilihnya di Osaka, Jepang. Ahok merasa gilirannya untuk menggunakan hak pilih diserobot oleh WNI yang belum tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Momen Ahok marah-marah itu viral di media sosial dan tersebar di WhatsApp grup. Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo menjelaskan, insiden tersebut hanya salah paham.

“Itu salah paham saja, jadi tadinya kan Pak Ahok sudah antre, tapi dia harus pindah tempat karena banyak massa yang minta foto, terus ketika beliau kembali ke antrean lagi, dikirain nyelak gitu, terus Pak Ahok nggak terima, itu juga ngobrol-ngobrol aja, cuma karena sama-sama ngomongnya keras, sama orang-orang Makassar, sedikit panas, itu juga sebentar nggak sampai 5 menit sudah selesai urusannya,” kata Anung, saat dihubungi, Minggu (14/4/2019).

Dalam video tersebut, Ahok protes karena merasa diserobot oleh WNI yang belum terdaftar. Sementara dirinya sudah tercatat dalam DPTb.

“Memang beliau benar nyoblos, beliau terdaftar sebagai DPTb, semua kita sama, kita layani dengan baik, sama semua WNI, kami layani dengan baik, kita layani sebagai semestinya, cuma salah paham sedikit aja, cuma yang di sosmed melihatnya apa, tapi nggak sampai 15 menit sudah smooth lagi,” kata Anung.

Anung memaparkan, pada saat kejadian memang ada pendukung dari kedua kandidat peserta pemilu. Masing-masing menenangkan massanya pada saat kejadian. Dia berharap insiden serupa tak terulang.

“Jadi nggak terjadi hal yang terlalu. Salah paham sebentar terus teman-temang 01 ada di samping saya, sama teman-teman 02 ada di samping saya, mereka masing-masing menenangkan massanya. Kami juga imbau tidak ada yang teriak-teriak lagi karena itu gedung orang nanti kita diusir, mereka bisa memahami, sudah selesai urusannya,” jelas Anung.
(idn/yld)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Ahok Marah-marah Saat Nyoblos di Jepang, PPLN Osaka Beri Penjelasan

Jakarta – Beredar video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah-marah saat pencoblosan Pemilu 2019 di Osaka, Jepang. Video tersebut viral di media sosial dan tersebar di grup WhatsApp.

Dalam video itu, Ahok yang memakai kemeja putih tampak protes kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka. Dia merasa gilirannya untuk mencoblos didahului oleh WNI yang belum terdaftar Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Tadi kan kesannya walaupun saya di nomor 8 kalau ini duluan kertas suara habis saya hilang hak suara saya,” kata Ahok Protes, seperti dilihat dalam video yang beredar di media sosial, Minggu (14/4/2019).

“Semua bisa begitu pak,” timpal seorang warga.

“Itu buat yang belum terdaftar pak, saya terdaftar pak. Beda. Layanin yang punya ini dulu, baru mereka,” kata Ahok lagi.

Dikonfirmasi terpisah Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo menjelaskan momen Ahok protes ketika pencoblosan di Jepang. Anung mengatakan insiden itu hanya salah paham.

“Itu salah paham saja, jadi tadinya kan Pak Ahok sudah antre, tapi dia harus pindah tempat karena banyak massa yang minta foto, terus ketika beliau kembali ke antrean lagi dikirain nyelak gitu, terus Pak Ahok nggak terima, itu juga ngobrol-ngobrol aja, cuma karena sama-sama ngomongnya keras, sama orang-orang Makassar, sedikit panas, itu juga sebentar nggak sampai 5 menit sudah selesai urusannya,” kata Anung saat dihubungi detikcom.

Anung membenarkan jika Ahok sudah terdaftar untuk melakukan pencoblosan di Osaka. Dia menegaskan lagi, peristiwa hanya salah paham.

“Memang beliau bener nyoblos, beliau terdaftar sebagai DPTb semua kita sama kita layani dengan baik, sama samua WNI, kami layani dengan baik, kita layani sebagai semestinya, cuma salah paham sedikit aja, cuma yang di sosmed melihatnya apa, tapi nggak sampai 15 menit sudah smooth lagi,” jelasnya.

“Jadi nggak terjadi hal yang terlalu, salah paham sebentar terus teman-teman 01 ada di samping saya, sama teman-teman dari 02 juga ada di samping saya. Mereka masing-masing menenangkan massanya. Kami juga imbau tidak ada yang teriak-teriak lagi karena itu gedung orang nanti kita diusir, mereka bisa memahami, sudah selesai urusannya,” sambung Anung.

Sebelumnya, diberitakan Ahok sudah mencoblos di Osaka. Dia memosting usai nyoblos di Istagram basukibtp.

“Baru saja selesai memberikan hak suara pada Pemilu 2019 di Osaka, Jepang,” ujar Ahok.

Ahok tampak mengenakan kemeja berwarna putih sambil menunjukkan jarinya yang sudah dicelupkan dalam tinta. Ahok mengajak masyarakat tidak golput pada pemilu.

“Ayo Memilih, Jangan Golput!” kata Ahok.
(idn/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Resmi PPLN Sydney soal Ratusan WNI yang Tak Bisa Memilih

Liputan6.com, Sydney – Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney angkat bicara terkait berbagai laporan mengenai kendala pemungutan suara yang terjadi di wilayahnya pada Sabtu 13 April 2019 lalu.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia dikabarkan tak bisa menggunakan hak memilihnya.

Salah satu yang menjadi sorotan luas adalah terhambatnya pemilih untuk menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS) Town Hall, Sydney.

Sejumlah dugaan penyebab mengemuka, mulai dari kabar tentang TPS yang tidak mengantisipasi kendala dalam proses pemungutan, hingga jumlah pemilih bukan DPT (daftar pemilih tetap) yang membeludak berdatangan ke lokasi itu.

Angkat bicara dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com pada Minggu 14 April 2019, PPLN Sydney memberikan penjelasan sebagai berikut:

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 April 2019 di wilayah kerja PPLN Sydney yang meliputi New South Wales, Queensland dan South Australia berjalan lancar.

Pemungutan suara tersebar di 22 TPSLN (TPS Luar Negeri) dengan rincian sebagai berikut: 4 TPSLN berlokasi di KJRI Sydney, 5 TPSLN berlokasi di Sydney Town Hall, 3 TPSLN berlokasi di Marrickville Community Centre, 3 TPSLN berlokasi di Yagoona Community, 3 TPSLN berlokasi di Good Luck Plaza, 2 TPSLN berlokasi di Sherwood State School-Brisbane dan 2 TPSLN di Adelaide State Library.

Hampir semua lokasi adalah gedung yang disewa.

Pemungutan suara dimulai pukul 8.00 sampai 18.00 waktu setempat. Acara dimulai dengan upacara pembukaan oleh KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) dan selanjutnya dilakukan pelayanan kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPTLN (DPT Luar Negeri) dan DPTbLN (DPT Tambahan Luar Negeri).

DPTLN adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU per 12 Desember 2018.

Untuk PPLN Sydney jumlah DPTLN adalah 25.381 pemilih. Sedangkan definisi singkat untuk DPTbLN adalah pemilih yang sudah menjadi DPT namun pindah lokasi memilih. Pada umumnya pemilih yang hadir dan terdaftar sebagai DPTLN dan DPTbLN terlayani dengan baik sejak pagi hari.

Tidak sedikit pemilih yang datang adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak tahu bahwa yang bersangkutan masuk dalam kriteria DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri). Yang mana DPKLN baru diperbolehkan mencoblos pada satu jam terakhir atau jam 17.00 sampai 18.00. Pemilih DPKLN adalah pemilih yang belum terdaftar sebagai DPT dan baru mendaftar setelah tanggal penetapan DPTLN (12 Desember 2018).

Penjelasan dan pemahaman juga diberikan kepada beberapa pemilih yang mengalami kendala dalam mendapatkan informasi terkini seperti tempat/lokasi TPS mencoblos dan metode pemilhan yang digunakan apakah POS atau TPS.

*Selanjutnya di laman dua…

WNI Terbatas Izin Kerja, PPLN KL Akan Samakan Waktu Nyoblos DPT dan DPK

Kuala Lumpur – Warga Negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia banyak yang memiliki izin kerja terbatas untuk mengikuti pencoblosan Pemilu 2019. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pun harus menyamakan waktu pencoblosan pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih dari Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Daftar Pemilih Khusus (DPK) itu kan mestinya kesempatannya nanti setelah pemilih DPT selesai. Nah sementara orang-orang ini kan ngakunya ada yang mau kerja, izinnya terbatas, ya kita pertimbangkan untuk segera dilayani,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari saat ditemui di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (14/4/2019).

WNI Terbatas Izin Kerja, PPLN KL Akan Samakan Waktu Nyoblos DPT dan DPKFoto: Suasana pencoblsan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia (Ashri Fathan-detikcom)

Hasyim mengungkapkan, PPLN di Kuala Lumpur sudah berkoordinasi dengan KPU terkait pemilih DPT dan DPK diberikan waktu yang bersamaan untuk nyoblos. Hasyim yang memantau langsung proses pencoblosan di Kuala Lumpur pun akan mengumpulkan para saksi.
“Ini saya mau kumpulkan dulu saksi-saksi partai, maupun saksi pasangan calon supaya memudahkan layanan,” katanya.
Dia pun memastikan PPLN akan memberi kesempatan yang sama untuk pemilih DPT dan DPK di Kuala Lumpur.

“Akan memberikan kesempatan yang sama, untuk nyoblosnya waktunya sama antara pemilih DPK dengan pemilih DPT,” imbuhnya.

Hasyim mengungkapkan, ada 500.000 lebih WNI di Malaysia yang menggunakan hak pilihnya melalui TPS, kotak suara keliling, dan surat suara yang dikirim lewat Pos.

“Paling banyak dari 500.000-an itu adalah Pos, (jumlahnya) 319.293 pemilih. Untuk yang pemilih TPS LN itu sekitar 83.000,” ungkapnya.
(nvl/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Minta PPLN Koordinasi dengan Panwas soal Kendala Pemilu di Sydney

Jakarta – Ratusan Warga Negara Indonesia di Sydney, Australia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Arief Budiman meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk segera berkoordinasi dengan panitia pengawas setempat.

“Kalau Sydney saya tentu menunggu laporan resminya, kejadiannya seperti apa. Saya terus memonitoring. Saya minta PPLN di sana berkoordinasi dengan Panwas LN di sana. Karena mereka berdualah penyelenggara Pemilu yang ada di sana,” kata Arief di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu, (14/4/2019).

Arief mengaku belum mendapatkan laporan lengkap mengenai kendala yang ada di Sydney. Dia berharap masalah tersebut bisa segera diselesaikan.
“Cari formula, cari solusi yang paling baik. Yang tidak melanggar ketentuan,” jelasnya.

Ratusan WNI di Sydney tak bisa mencoblos di Town Hall dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di Sydney, Australia.

Artis Acha Septriasa yang menggunakan hak pilihnya di Australia menjelaskan permasalahan yang dialami para pemillih. Dia menyebut banyak yang tidak mengakses tautan (link) terlebih dahulu untuk pendaftaran mencoblos di KJRI Sydney.

“Town Hall dan KJRI menjadi sasaran yang banyak sekali students, pendatang yang menetap dan visitors yg ada di Sydney. Mereka ke sana karena akses yg mudah,” jelas Acha di Twitter yang dilihat detikHOT).

Namun, menurut Acha, banyak pemilih yang tidak mengakses lagi daftar namanya di situs KJRI untuk daftar ulang. Sehingga pemilih yang tadinya masuk dalam kategori daftar pemilih tetap (DPT) menjadi tidak terdaftar.

“Hal ini terjadi karena mungkin gak banyak yang mengakses link website KJRI yang ternyata pendaftaran sudah ditutup selambat-lambatnya tanggal 8 Maret sampai 13 Maret. Lebih dari itu walaupun DPT harus daftar ulang menjadi TIDAK TERDAFTAR,” imbuhnya.

(fdu/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PPLN Kuala Lumpur Disorot Bawaslu soal Surat Suara Tercoblos, Ini Kata KPU

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti kinerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terkait temuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. KPU mengaku belum tahu detail sorotan Bawaslu terhadap PPLN.

“Saya cek dulu kebenarannya. Kalau pelanggaran, itu pelanggaran seperti apa,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja sebelumnya menjelaskan saran yang pernah diberikan kepada KPU agar pengawas tempat pemungutan suara (TPS) diikutkan dalam kotak suara keliling (KSK), salah satu metode pemilihan di luar negeri.

“Ada petugas namanya KPPS kotak suara keliling, makanya kita mau cek dulu ya itu sudah atau belum dilaksanakan pemungutan suara menggunakan metode kotak suara keliling,” kata Hasyim menanggapi Bawaslu.

Sementara itu, soal sorotan terhadap Wakil Dubes Malaysia yang menjadi anggota PPLN, KPU menyebut tidak ada aturan yang dilanggar.

“Kalau PNS itu kan boleh jadi PPLN , PNS itu kan asumsinya netral. Harus diklarifikasi dulu, makanya saya mau ketemu Bawaslu,” ujar Hasyim.

Hingga saat ini KPU, menurut Hasyim, belum menerima informasi lengkap soal surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.

Sejumlah hal yang akan diklarifikasi KPU adalah tempat penyimpanan surat suara, termasuk keabsahan surat suara yang tercoblos.

“Ini harus diperjelas dulu karena kami belum mendapatkan informasi yang jelas tentang itu, maka kami akan klarifikasi dulu,” kata Hasyim.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>