Isi Lengkap Surat Mandat SBY: AHY Pimpin Pemenangan, Ibas Keseimbangan PD

Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi mandat kepada putra sulungnya yang juga komandan Kogasma PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pemenangan pemilu partai berlambang mercy itu. Kabar tersebut disampaikan SBY ke para kadernya lewat sebuah surat.

Surat SBY tersebut dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Pandjaitan, di Kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019). SBY tidak bisa fokus dalam pemenangan PD di Pemilu 2014 karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan melawan penyakit kanker darah di Singapura.

“Secara nasional komandan Kogasma saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY dalam suratnya.


Berikut isi surat SBY untuk para kader Demokrat yang berisi soal mandat kepada AHY dalam pemenangan Pemilu:

Surat ini adalah tentang surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Demokrat tentang peningkatan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan Pemilihan Umum tahun 2019 yang sekarang sedang berjalan.

1. Kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melibatkan seluruh komponen partai yang meliputi Komando Tugas Bersama (Kogasma) yang sudah kami bentuk sejak 2017 lalu, Komisi Pemenangan Pemilu, jajaran organisasi partai dari pusat hingga daerah dan para caleg. Jadi semuanya satu kesatuan, menyeluruh.

2. Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019.

3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Kogasma dibantu oleh koordinator kampanye wilayah timur, saudara Soekarwo, anggota majelis tinggi Partai Demokrat dan koordinator kampanye wilayah barat, saudara Nachrawi Ramli, anggota majelis tinggi Partai Demokrat.

4. Di samping membantu komandan Kogasma, para koordinator wilayah kampanye mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh jajaran dewan pimpinan daerah partai di wilayah tugasnya.

5. Wilayah timur kampanye Partai Demokrat meliputi provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan wilayah barat yang menjadi wilayahnya Pak Nachrawi Ramli meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

6. Selama kampanye tugas-tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan oleh Sekjen Partai Demokrat.

7. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari Partai Demokrat, karena 61 anggota DPR RI partai saat ini adalah incumbent yang hampir semuanya adalah Caleg.

8. Setelah kampanye pemilu dilaksanakan seluruh jajaran partai tetap melakukan pengawalan dan pengamanan suara yang diperoleh, baik suara partai maupun suara caleg agar Partai Demokrat tak dirugikan pihak manapun.

9. Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, dan semua tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ini perlu saya ulangi, susunan tidak ada perubahan.

10. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Rabu 27 Februari 2019.

Selain surat kepada kadernya, SBY juga mengirimkan surat khusus kepada Hinca. Dalam suratnya, SBY meminta Hinca menjelaskan kepada kader dan media massa soal posisinya saat ini. Berikut isinya:

Surat ini ditujukan kepada Saudara Hinca.

Pak Hinca menyertai penjelasan Pak Hinca kepada media massa tentang peningkatan intensitas dan kapasitas kampanye Partai Demokrat 2019 ini tolong sampaikan hal hal berikut kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air.

Pertama dengan tidak dapatnya saya berjuang secara fisik bersama caleg dan kader Demokrat dalam kampanye lanjutan Pemilu 2019 ini saya harap semangat para caleg Demokrat tidak berkurang. Pada hakikatnya hati saya tetap bersama kader dan caleg Demokrat dalam perjuangan maha penting ini.

Saya pribadi juga Ibu Ani yang tengah menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan tetap berdoa kepada Allah SWT semoga perjuangan mulia para kader dan caleg Partai Demokrat berhasil dengan baik. Saya tahu 2 bulan ini saat saat yang paling menentukan untuk partai dan caleg Demokrat. Seperti yang saya lakukan bersama Ibu Ani sebenarnya saya sangat ingin secara fisik berada di lapangan. Namun Allah tidak mengizinkan karena saya harus mendampingi pengobatan dan perawatan kesehatan Ibu Ani yang dilakukan intensif saat ini.

Pesan dan harapan saya terus berjuang secara gigih dan lakukan perjuangan itu dengan cara baik, cerdas dan tepat. Dengarkan harapan dan aspirasi rakyat kemudian perjuangkan dalam Pemilu 2019 ini. Jika kelak para caleg terpilih untuk DPR RI, DPRD dan DPD Kab/Kota, wujudkanlah dan buktikan semua yang dikampanyekan itu Insyallah saudara sekalian berhasil.

Meskipun secara fisik saya tidak bisa aktif dalam kampanye di lapangan, saya percaya Partai Demokrtat tetap memiliki, berpeluang besar untuk mencapai suara. Saya yakin instruksi yang saya keluarkan kepada jajaran partai untuk meningkatkan intensitas dan kapasitas akan dapat dijalankan dengan baik.

Komandan Kogasma AHY dan para koordinator wilayah kampanye saudara Soekarwo dan Nachrawi adalah pemimpin dan kader Demokrat yang tangguh, berkualitas, dan memiliki kemampuan tinggi untuk melaksanakan kampanye di tanah air. Di samping berjuang untuk calegnya di dapil masing-masing, yang lain memperjuangkan juga membantu penuh Kogasma secara nasional.

Saya juga yakin dengan strategi dan taktik pemenangan pemilu yang telah dibekalkan para caleg sukses akan dapat diraih. Di samping itu 14 prioritas sebagai program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat akan diperjuangkan Partai Demokrat beserta pemerintah yang dipilihnya adalah jawaban yang diinginkan rakyat.

Saudara Hinca karenanya saya yakin Partai Demokrat bukan hanya siap memenangkan pemilu tapi atas izin Allah yang maha kuasa, Partai Demokrat akan sukses dengan gemilang, Demokrat tidak hanya pandai berjanji tapi pernah memberi bukti pada pemerintahan. Ke depan jajaran Partai Demokrat akan sukses karena semua kebijakan dan program merupakan aspirasi dari rakyat kita juga jawaban dan solusi dari permasalahan.

Ketiga atau terakhir, saya mengamati kontestasi pemilih 2019 ini utamanya pilpres lebih keras dibandingkan dengan pilpres era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas semakin berjarak. Jika situasi ini berkembang lebih jauh dan melewati batasannya, saya kuatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Ini yang harus kita cegah untuk tidak terjadi pada negeri ini. Untuk itu saya berpesan pada Partai Demokrat untuk turun agar pemilu berjalan damai, demokratis, jujur, dan adil.

Pemilu memang keras tapi tidak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa kita semua, utamanya elit dan pemimpin bangsa. Semoga praktik berdemokrasi dengan baik dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam Pemilu 2019 ini. Demikian.

Sampaikan salam hangat saya dan Ibu Ani kepada seluruh kader dan caleg Demokrat. Sampaikan pula salam sayang saya kepada saudara saya rakyat Indonesia Tercinta.

Singapura, 27 Februari 2019
SBY


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.

(elz/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketika Putra Mahkota Arab Saudi Tebar Pesona di Kawasan Asia

Jakarta – Arab Saudi tengah menggencarkan aksi tebar pesona.

Selama beberapa hari terakhir, khalayak dunia mendapat kabar bahwa kerajaan tersebut menunjuk duta besar perempuan pertama di negara sekutu utamanya, Amerika Serikat.

Adapun putra mahkota Mohammed bin Salman baru saja merampungkan kunjungan ke Cina, Pakistan, dan India guna merundingkan kesepakatan dagang dan investasi bernilai miliaran dolar AS.

Rangkaian kejadian ini hanya berselang lima bulan setelah negara-negara Barat dikejutkan oleh pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Badan intelijen AS, CIA, dan lembaga spionase Barat lainnya menyimpulkan bahwa sang putra mahkotayang kerap disebut dengan inisial MBSamat mungkin mendalangi pembunuhan tersebut, yang dibantah keras oleh sejumlah pejabat Saudi.

Akibat kasus itu, MBS yang tadinya mendapat sambutan hangat di berbagai tempat, dijauhi oleh negara-negara Barat di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina.

Oleh media Barat, MBS dikritik habis-habisan, tidak hanya terkait kasus pembunuhan Khashoggi, tapi juga terkait pemenjaraan demonstran damai, termasuk perempuan, dan melancarkan perang di Yaman.

Dihadapkan pada situasi ini, apa yang MBS lakukan? Dia beralih ke arah timur, persis seperti yang dilakukan para pemimpin negara-negara Teluk pada 2011 setelah dihujani kritik dari Eropa mengenai praktik sewenang-wenang di negara mereka.

Di negara-negara Asia, kedatangan MBS disambut karpet merah.

Di Pakistan, negara bersenjata nuklir yang sedang kesulitan keuangan, MBS dihormati dengan tembakan salvo 21 kali, kawalan pesawat jet tempur, dan hadiah senjata api berlapis emas.

Kemudian di India, MBS diterima dengan hangat oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka lalu mendiskusikan rencana Saudi dalam berinvestasi besar-besaran, terutama pada sektor energi.

Dan di Cina, sang putra mahkota berbincang bersama Presiden Xi Jinping kemudian meneken kesepakatan penyulingan minyak senilai US$10 miliar (Rp139,9 triliun).

Kaum bangsawan Saudi tidak pergi sendirian. Jika Anda adalah putra mahkota dan penguasa de facto, Anda akan disertai rombongan 1.100 orang yang menumpang sejumlah pesawat, menginap di ratusan kamar hotel, serta membawa alat fitness pribadi.

Rombongan itu mencakup wartawan-wartawan dari media yang dikendalikan pemerintah sehingga mereka dapat melaporkan kepada rakyat bagaimana pemimpin mereka disambut oleh negara tujuan.

Posisi MBS di Arab Saudi sudah dianggap aman sebelum melakoni perjalanan mengingat tiada pesaing kuat yang mengincar takhta.

Pun dengan sambutan hangat yang diterima MBS di negara-negara Asia tambah menguatkan posisinya di mata rakyat Saudi sekaligus menyingkirkan anggapan bahwa sosoknya dikucilkan sejak pembunuhan Khashoggi.

Namun, Amerika Serikat sulit diyakinkan. Bukan kebetulan bahwa duta besar Saudi untuk Washington yang baru diangkat adalah perempuan.

Putri Reema binti Bandar Al Saud adalah pebisnis mandiri yang sukses. Dia juga dikenal gencar memperjuangkan peranan perempuan Saudi yang lebih luas dalam masyarakat di kerajaan itu.

Theresa May, putri Reema Bint Bandar al-SaudPutri Reema (kanan) bertemu dengan PM Inggris Theresa May di Riyadh pada 2017. (AFP/Getty)

Bagaimanapun, Putri Reema harus menghadapi Kongres AS yang kritis dan media yang melaporkan secara panjang lebar mengenai kekurangan Arab Saudi dalam hal hak asasi manusia.

Pendahulunya, Pangeran Khalid bin Salman Al Saud, buru-buru meninggalkan Washington setelah kasus Khashoggi. Dia dituduh ikut terlibat dalam pembunuhan sang wartawan, yang dia bantah. Belakangan dia tidak menempati jabatan Dubes Saudi untuk AS tanpa penjelasan rinci.

Lalu bagaimana posisi Eropa dalam situasi ini? Singkat kata, kebingungan.

Bagi Inggris, Arab Saudi adalah mitra dagang terbesar di Timur Tengah dan sekitar 50.000 pekerjaan di Inggris tergantung pada hubungan kedua negara.

Dengan kekayaan minyaknya yang melimpah, Arab Saudi adalah pasar besar bagi para eksportir. Apalagi, Saudi merupakan salah satu pembeli utama persenjataan Inggris, sesuatu yang dijanjikan pemimpin oposisi Jeremy Corbyn akan diakhiri.

Hubungan Inggris dan Prancis lebih sejuk, tapi kedua negara tidak ada yang menerapkan sanksi signifikan terhadap Riyadh.

Jerman, di sisi lain, menanggapi kasus pembunuhan Khashoggi dengan membekukan ekspor senjata ke Saudi. Tapi, aksi ini justru mengancam hubungan Inggris-Saudi lantaran beberapa onderdil pesawat tempur Typhoon pesanan Saudi diproduksi di Jerman.

Pesan Saudi ke negara-negara Barat tampaknya ada dua.

Dengan beralih ke negara-negara besar nan penting di Asia, Saudi seperti ingin mengatakan: “Kami punya teman-teman lain di sekeliling dunia dan mereka gembira berbisnis dengan kami”.

Kemudian dengan menunjuk duta besar perempuan ke Washington, Saudi tampak ingin mengatakan, “Kami tahu kami punya kekurangan yang harus diperbaiki, jadi kami dengan senang hati ingin mendengar apa yang Anda katakan.”

Yang perlu dicermati para pengritik Saudi, apakah semua langkah yang baru dilakukan MBS berpengaruh terhadap semua pembangkang politik yang ditekan di Saudi, suatu hal yang membuat negara-negara Barat malu dalam berbisnis dengan Riyadh.


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

La Nyalla Sebut Perilaku Prabowo di Sumenep Membuatnya Tak Layak Dipilih

Malang – Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti memandang perilaku Prabowo Subianto membuatnya tak layak untuk dipilih pada Pilpres 2019 mendatang. Terlebih Prabowo menampakkan wujud aslinya saat bertemu alumni di salah satu Ponpes di Sumenep, Madura.

“Memang begitulah Pak Prabowo kalau marah-marah, gak usah kaget biasa saja. Dan tidak perlu dipilih kalau gitu,” kata La Nyalla usai bertatap muka dengan buruh rokok di PR Gandum Jalan Raya Bandulan, Sukun, Kota Malang, Kamis (28/2/2019).

Menurut La Nyalla, bukan saja di Madura, figur calon pemimpin yang terus menampakkan kemarahan tentunya tak mendapat simpati dari masyarakat.

“Tidak usah di Madura, di Malang saja kalau ada orang marah-marah masa mau dipilih sih,” ujar eks politikus Gerindra ini.

La Nyalla melihat perilaku Prabowo di Madura cukup mencederai para ulama dan juga santri. Tetapi, lanjut La Nyalla, Prabowo memang memiliki watak yang terkadang melukai orang lain.

“Tergantung orang yang melihat bisa dianggap mencederai, bisa dianggap memang wataknya seperti itu, ya dimaklumi saja. Kita cari pemimpin yang kayak Pak Jokowi, humble sama rakyat, dekat betul tidak ada batas. Kalau kiai aja dimarahi bagaimana dengan kita-kita,” ucap La Nyalla.

Sebelumnya, video capres Prabowo Subianto diduga marah-marah di hadapan ulama dan tokoh masyarakat di Sumenep beredar di media sosial. Berdasarkan potongan video yang beredar, Prabowo, yang tengah berbicara di mimbar, bertanya kepada seseorang yang diduga tengah berbicara sendiri.

Awalnya Prabowo bicara soal duit WNI di luar negeri yang mencapai Rp 11 ribu triliun lebih. Prabowo menghentikan pidatonya. Sembari menunjuk, Prabowo bertanya apakah pihak tersebut ingin menggantikannya bicara di atas mimbar.

“Kenapa kok? Ada apa you bicara sendiri di situ? Apa you aja yang mau bicara di sini?” lanjut Prabowo.

BPN Prabowo-Sandiaga pun telah memberi penjelasan. BPN menegaskan sang capres tidak marah kepada ulama ataupun tokoh masyarakat yang ada.

“Dalam video itu, sikap Prabowo menegur audiens, bukan ulama, hanya menegur sayang, tidak menegur dengan kemarahan,” ujar jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Viva Yoga Mauladi.

Tuan rumah acara, KH Moh Yazid menceritakan apa yang terjadi dalam video tersebut.

Kiai Yazid yang berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Assadad, Ambunten Timur, Pamekasan, Madura mengatakan saat itu posisinya sedang berdiri tepat di depan panggung. Sementara area di sekitar panggung diisi oleh para relawan Prabowo.

“Saya kebetulan posisi saya persis berdiri, ketika beliau asyik sedang berpidato, sebetulnya bukan orang lain ya, itu relawan. Karena memang kita sterilkan di depan tangga masuk ke tempat (panggung) itu relawan semuanya,” kata Kiai Yazid.

Sementara saat berpidato, ada salah satu relawan yang posisinya tak jauh dari Prabowo sedang berbicara. Suaranya pun cukup keras sehingga langsung terdengar oleh Prabowo yang sedang berada di atas panggung.

“Nah kebetulan ada satu relawan yang sedang mengobrol kenceng kedengeran sama Pak Prabowo,” lanjut Kiai Yazid.

Kiai Yazid memastikan apa yang menjadi dugaan masyarakat jika Prabowo marah-marah itu salah besar. Pasalnya, dia tahu sendiri jika Prabowo hanya menegur dengan intonasi suara yang halus, tidak membentak.

Selain itu, ekspresi Prabowo saat menegur juga terlihat senyum-senyum. Kiai Yazid mengatakan tak melihat mimik marah-marah pada wajah Prabowo.

“Saya kira kurang pantas disebut marah, karena tidak ada marah-marah. Kalau marah-marah kan kita tahu intonasinya seperti apa ya, itu endak kok, ndak ada. Dan itu kan agak dari jauh ya video yang beredar. Kebetulan saya dekat beliau dan enggak kok beliau senyum-senyum,” jelasnya.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bupati: Evakuasi Korban Tambang Longsor Sulit, Batu Disentuh Runtuh

Bolaang Mongondow – Puluhan orang diduga masih tertimbun dalam longsor tambang emas di Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara. Evakuasi sulit karena banyak bebatuan yang labil.

“Persoalannya satu saja batu disentuh itu runtuh semua, sementara kita berharap di dalam masih ada korban yang selamat. Itu tingkat kesulitan kita,” kata Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow saat dihubungi, Rabu (27/2/2019)

Tim gabungan menurut Yasti akan menggelar rapat menentukan pola evakuasi korban yang masih tertimbun dalam longsor tambang di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan.

“Insyaallah besok kita akan rapat lagi. (Situasi di lokasi), itu lubang nafasnya sudah nggak ada lagi untuk masuk oksigen. Kelihatannya agak sulit karena gua itu tertutup,” sambungnya.

“Kalau kita korek batu untuk membuat lubang yang baru nanti akan runtuh semua. sementara kita masih berharap ada korban yang selamat. jadi memang ini tingkat kesulitannya tinggi sekali. Sementara itu tebing dan kita tidak ada jalan lain untuk menuju ke situ,” paparnya.

Yasti menyebut korban tewas tambang emas Bolmong bertambah menjadi 8 orang. Korban selamat yang berhasil dievakuasi sebanyak 19 orang.

Sebelumnya Koordinator Pos SAR Kotamobagu, Rusmadi, mengatakan proses evakuasi korban dilakukan dengan cara membuat jalur baru ke tambang emas ilegal yang posisinya di lereng perbukitan Bakan.

Jalur evakuasi dibuat karena pintu utama terowongan tambang emas ilegal itu tertutup material longsoran batu.
(fiq/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kesaksian Ulama Madura: Prabowo Tak Marah-marah di Sumenep

Surabaya – Video Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang diduga marah-marah saat berkampanye di Madura beredar. Tuan rumah acara, KH Moh Yazid menceritakan apa yang terjadi dalam video tersebut.

Kiai Yazid yang berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Assadad, Ambunten Timur, Pamekasan, Madura, mengatakan saat itu posisinya sedang berdiri tepat di depan panggung. Sementara area di sekitar panggung diisi oleh para relawan Prabowo.

“Saya kebetulan posisi saya persis berdiri, ketika beliau asyik sedang berpidato, sebetulnya bukan orang lain ya, itu relawan. Karena memang kita sterilkan di depan tangga masuk ke tempat (panggung) itu relawan semuanya,” kata Kiai Yazid mengisahkan kepada detikcom, Rabu (27/2/2019).


Sementara saat berpidato, ada salah seorang relawan yang posisinya tak jauh dari Prabowo sedang berbicara. Suaranya pun cukup keras sehingga langsung terdengar oleh Prabowo yang sedang berada di atas panggung.

“Nah kebetulan ada satu relawan yang sedang mengobrol kenceng kedengeran sama Pak Prabowo,” lanjut Kiai Yazid.

Kiai Yazid memastikan apa yang menjadi dugaan masyarakat jika Prabowo marah-marah itu salah besar. Pasalnya, dia tahu sendiri jika Prabowo hanya menegur dengan intonasi suara yang halus, tidak membentak.

Selain itu, ekspresi Prabowo saat menegur juga terlihat senyum-senyum. Kiai Yazid mengatakan tak melihat mimik marah-marah pada wajah Prabowo.

“Sebetulnya saya sih lihat judul di media-media itu kesannya kok marah, sebetulnya nggak marah sih ya. Menegur dan mimiknya saya tahu betul karena begitu memotong pidatonya, saya kaget, saya toleh ke beliau, nggak, beliau senyum-senyum aja,” papar Kiai Yazid.

Kiai Yazid menambahkan dalam video yang beredar memang diambil agak jauh, jadi ekspresi yang terlihat kurang jelas. Namun, dirinya saat itu melihat dari depan dan jelas bagaimana ekspresi Prabowo.

“Saya kira kurang pantas disebut marah, karena tidak ada marah-marah. Kalau marah-marah kan kita tahu intonasinya seperti apa ya, itu ndak kok, ndak ada. Dan itu kan agak dari jauh ya video yang beredar. Kebetulan saya dekat beliau dan enggak kok beliau senyum-senyum,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kiai Yazid juga yakin jika yang ditegur Prabowo itu para relawan yang berada di depan. Bukan ulama seperti yang diduga beberapa pihak.

“Dan itu relawan, saya yakinkan itu relawan bukan ulama. Itu relawan sendiri karena memang berbicara di depan dan mungkin mengganggu konsentrasi beliau,” pungkasnya.
(bdh/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Jawa Barat, Honda Makin Tak Terbendung

Liputan6.com, Jakarta – PT Daya Adicipta Motora (DAM) sebagai distributor utama sepeda motor dan suku cadang resmi Honda di Jawa Barat (Jabar) melaporkan pencapaian penjualan di tahun lalu (2018) mengalami peningkatan dibanding 2017.

Dalam keterangan resmi yang Liputan6.com terima, DAM berhasil menguasai pasar sepeda motor di Jabar dengan market share sebesar 82 persen atau naik 2,5 persen dibanding 2017 yang mencatat 79,5 persen.

Selama Januari hingga Desember 2018, DAM mencetak penjualan sebanyak 886.179 unit. Disebutkan, 813.204 unit di antaranya disumbang oleh tipe skutik.

Sementara tipe sport menyumbang penjualan sebesar 46.028 unit, sisanya sebanyak 26.947 unit disumbang tipe cub atau bebek.

“Keberhasilan ini juga tentunya di dukung dengan berbagai program penjualan dan produk sepeda motor Honda yang terbukti semakin bagus, irit dan peduli lingkungan, serta layanan purna jual yang tersebar di 546 jaringan AHASS di Jawa Barat,” terang General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM Lerri Gunawan.

Sekadar informasi, Honda BeAT series terus mengukuhkan posisinya sebagai motor terlaris sekaligus menjadi penyumbang terbesar untuk tipe matik sebanyak 481.920 unit, disusul kemudian Honda Vario Series sebesar 185.329 unit.

2 dari 2 halaman

Saksikan Juga Video Pilihan di Bawah Ini

Mimpi Konawe Jadikan Indonesia Penghasil Baja Urutan 4 Dunia

Liputan6.com, Konawe – Kabupaten Konawe bakal turut andil mengusung Indonesia menjadi penghasil baja murni nomor empat terbesar di dunia pada 2020. Posisinya bakal menjadi salah satu sentral di Indonesia bagian timur, selain Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Target besar ini didukung dengan berdirinya PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berdiri sejak tahun 2014 di Wilayah Kecamatan Morosi. Perusahaan asal Tiongkok ini telah berinvestasi sekitar 1 miliar dolar sejak dibangun, atau sekitar Rp 14 triliun.

Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto yang meresmikan fasilitas pengembangan dan pemurnian nikel di wilayah ini menyatakan, harapan pemerintah RI agar bukan saja nikel yang menjadi produksi utama PT VDNI yang berlokasi di Konawe.

“Tahun 2020, Indonesia akan menjadi penghasil stainless steel (baja murni) terbesar keempat, setelah perampungan pabrik dan alat produksi tahun 2019 di wilayah ini,” ujar Airlangga Hartarto, Senin, 25 Februari 2019.

Kata Airlangga, Konawe akan menyusul Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah yang kini sudah memproduksi stainless steel sekitar 3 juta ton per tahun.

“Ditambah PT VDNI Konawe yang bisa memproduksi 3 juta ton, maka Indonesia bisa memproduksi 6 hingga 7 juta ton per tahun,” tambahnya.

Menperin melanjutkan, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan penjualan nikel ore (nikel mentah) saja, sehingga, harus ada hilirisasi (pemusatan) produksi dalam negeri.

“Jika menjual ore nikel misalnya dengan jumlah 6 juta ton, nilainya sekitar 240 juta dolar. Dibanding dengan memiliki pabrik sendiri dalam negeri, nilai nikel 6 juta ton jika diolah dan dijual bisa bernilai 2 miliar dolar,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

PT VDNI Bernilai 14 Triliun

Fasilitas pengembangan, pengolahan, dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang terletak di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), bernilai Rp 14 triliun.

Pabrik dan fasilitas pendukung seluas 700 hektare, dibangun di atas lahan seluas 2.253 hektare.

Fasilitas smelter dengan luas area 700 hektare ini merupakan salah satu fasilitas pemurnian bijih nikel terbesar di Indonesia, setelah Morowali Sulawesi Tengah.

Perusahaan ini, telah melakukan ekspor perdana mineral hasil olahan (NPI) sebanyak 7.733 metrik ton dengan tujuan Republik Rakyat Tiongkok pada 2017.

Realisasi investasi PT VDNI saat ini meliputi pabrik pengecoran dan peleburan Nickel Pig Iron (NPI) yang memiliki kadar nikel antara 10 hingga 12 persen. Saat ini, VDNI memiliki jumlah produksi 15 tungku Rotary Kiln-Electric Furnance (RKEF).

“Dengan kapasitas produksi, bisa memproduksi 600.000 hingga 800.000 metrik ton nikel per tahun. Jika terus ditingkatkan, akan menjadi smelter terbesar di Indonesia,” ujar Ming Dong Zhu, Dirut PT VDNI.

Saat ini, sudah ada sekitar 6.000 tenaga kerja yang ada di pabrik PT VDNI. Sebagian besar, merupakan tenaga kerja Indonesia yang berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. 

Simak video pilihan berikut ini:

Bocah Meninggal Akibat Suara Sound System Juga Perokok Berat

Blitar – Ada fakta mengejutkan seorang bocah di Blitar ditemukan meninggal di depan sound system. Rupanya, korban yang berusia 9 tahun perokok akut.

Dari hasil visum luar yang dilakukan polisi, diduga korban yang masih sekolah mengalami serangan jantung dan penyakit dalam. Di sekolah pun korban dikenal sebagai anak yang hiperaktif.

“Saya kaget pas keluarganya bilang kalau korban ini perokok akut. Sekalinya merokok bisa langsung habis satu kotak itu,” ungkap Kapolsek Garum AKP Rusmin dikonfirmasi detikcom, Selasa (26/2/2019).


KI ditemukan telah meninggal di depan sound system yang menyala, Senin (25/2/2019) pukul 15.35 wib. Tubuh bocah itu posisinya tertelungkup di depan sound system. Diduga, korban kaget saat sound system tiba-tiba menyala dengan suara keras.

Dalam kesehariannya, KI dikenal tidak bisa diam. Pelajar kelas 2 SD ini juga kerap berbuat tidak menyenangkan pada teman-temannya. Kenakalan KI juga diceritakan sang ibu jika dia menolak memberi uang rokok pada anak keduanya itu.

“Ibunya juga cerita, kalau sering minta uang buat beli rokok. Kalau tidak dikasih, dia pukuli ibunya sampai dikasih,” beber kapolsek.

Namun Rusmin belum meminta keterangan dari pihak sekolah. Apakah kebiasaan KI sebagai perokok akut ini tah diketahui pihak sekolahnya.
(fat/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Merek Terlaris di Pasar Mobil Dunia Sepanjang 2018

Liputan6.com, Jakarta – Jato Dynamics, perusahaan analis pasar telah merilis daftar merek dan model mobil paling laris sepanjang 2018. Hasil ini, didapat dengan menganalisis 54 pasar teratas di dunia, dan 86 juta kendaraan (penumpang dan komersial) dijual di pasar tahun lalu.

Melansir Paultan, Senin (25/2/2019), jumlah penjualan tersebut ternyata turun 0,5 persen dibanding 2017.

Dalam daftar tersebut, Toyota menjadi merek yang mampu mempertahankan posisinya di atas sebagai jenama dengan penjual terbanyak.

Raksasa otomotif asal Jepang ini, melego sebanyak 8.091.277 kendaraan tahun lalu, dengan kenaikan tiga persen dibanding periode sebelumnya.

Merek kedua terlaris, adalah Volkswagen dengan 6.746.204 unit kendaraan tahun lalu, dengan kenaikan 1 persen dari periode sebelumnya.

Sedangkan di tempat ketiga, ada Ford yang mampu menjual sebanyak 5.329.290 unit kendaraan tahun lalu, namun penjualan terus menurun, bahkan hingga 11 persen dibanding periode sebelumnya.

Sementara itu, untuk posisi selanjutnya, ada Honda mengambil tempat keempat, diikuti oleh Nissan, Hyundai, Chevrolet dan Suzuki. Sementara Kia berada di posisi 9 dan Mercedes-Benz kesepuluh.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sedangkan dari modelnya, Ford F-Series sekali lagi mendominasi grafik penjualan dengan 1.076.153 unit terjual, diikuti oleh Toyota Corolla dengan 934.348 unit.

Kedua model tidak ada peningkatan pertumbuhan dari 2017, tetapi masih berhasil mempertahankan posisi yang sama seperti dua tahun lalu.

Sedangkan Honda Civic naik ke tempat ketiga, dengan 812.767 unit, posisi keempat sampai keenam didominasi model SUV, yaitu Toyota RAV4 , Nissan X-Trail atau Rogue dan Honda CR-V.

Volkswagen Golf tergelincir dari posisi ketiga pada 2017 untuk menempati tempat ketujuh pada 2018, dengan hanya mampu terjual 731.561 unit.