Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PAN Minta Bawaslu Objektif Terkait Pose Satu Jari Bima Arya

Jakarta – PAN meminta Bawaslu Kota Bogor objektif dalam pemeriksaan pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat hadir di kegiatan cawapres Ma’ruf Amin. PAN yakin Bima Arya tak melanggar aturan terkait pose satu jari itu.

“Saya kira ini Bawaslu harus objektif yang mana melanggar mana yang tidak. Kalau mereka objektif saya kira tidak sampai sejauh itu,” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Jumat (11/1/2019) malam.

Dia juga membela Bima Arya terkait pose satu jari itu. Menurutnya,Bima Arya tidak bermaksud kampanye dan hanya sekedar menghormati tamu.

“Bima Arya kan sudah menjelaskan ke publik. Dia datang ke situ tidak dalam konteks mendukung calon. Untuk pilpres dia katakan, dia fokus mengurus Kota Bogor dan dia menjelaskan ke sana dia hanya menghormati tamu yang datang. Sebagai tuan rumah, dia tentu menghormati,” ujarnya.

PAN Minta Bawaslu Objektif Terkait Pose Satu Jari Bima AryaFoto: Bima Arya pose satu jari di depan Ma’ruf Amin. (Dok TKN Jokowi-Ma’ruf).

Saleh kemudian menyinggung soal adanya kepala daerah yang mendekalarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Dia mempertanyakan kenapa para kepala daerah itu belum terlihat diproses oleh Bawaslu.

“Mohon maaf, itu justru di kubu TKN itu banyak yang melanggar menurut saya, bukan hanya pose satu jari, tapi deklarasi. Kan ada banyak bupati deklarasi di daerah yang dukung pada Jokowi, kok belum begitu berjalan prosesnya, itu diutamakan dulu,” ujarnya.

Bima Arya sebelumnya memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait pose satu jarinya. Bima menepis pose satu jari sebagai bentuk kampanye.

Proses klarifikasi berlangsung selama satu jam. Bima Arya mengaku mendapat 15 pertanyaan seputar pose satu jari saat menghadiri kunjungan silaturahmi Ma’ruf Amin ke Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

“Simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya di kantor Bawaslu Bogor di Jl Ismaya, Bantarjati, Bogor Utara, Jumat (11/1).

Bawaslu Kota Bogor sendiri menyatakan akan mengkaji keterangan Bima Arya soal pose satu jari saat kunjungan silaturahmi cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor itu. Bila memenuhi unsur dalam panggaran Pemilu, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Hentikan Laporan Pose Dua Jari, Anies: Pelajaran Bagi Semua

Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies berharap putusan itu jadi pelajaran bersama.

“Saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi,” kata Anies di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019).

Anies menuturkan banyak hal yang lebih substantif untuk menjadi fokus. Dia meminta kegiatan politik tidak dikaitkan dengan hal yang remeh.

“Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons pada setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh,” tutur Anies.

Anies sempat berpesan kepada Bawaslu untuk menggunakan akal sehat dalam menerima laporan. Dia mengapresiasi laporan tersebut

“Saya katakan di dalam ruangan itu gunakan keakalsehatan dalam menilai setiap laporan. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, maka laporan-laporan itu dinilai aja mana yang layak mana yang tidak,” ujar Anies.

Sebelumnya, Bawaslu menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi.

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 juncto 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.


(fdu/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wali Kota Bogor Diperiksa Bawaslu Terkait Pose Satu Jari

Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diduga melanggar kampanye terkait pose satu jari saat mendampingi calon wakil presiden nomor urut 2 KH Ma’ruf Amin Pondok Pesantren Al Gazali Bogor pada 5 Januari 2019.

Buntut pose tersebut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini dipanggil Bawaslu Bogor, Jumat (11/1/2019). Bima hadir sekitar pukul 15.00 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan secara tertutup sekitar pukul 16.15 WIB.

“Saya memenuhi undangan Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait viral pemberitaan simbolisasi angka 1,” ucap Bima Arya usai pemeriksaan di Bawaslu Kota Bogor.

Bima mengaku mendapat 15 pertanyaan dari penyidik Bawaslu terkait pose satu jari saat menemani wakil presiden nomor urut 2 Ma’ruf Amin Pondok Pesantren Al Gazali Bogor.

Dia menuturkan, saat itu dirinya datang untuk memenuhi undangan dari pengurus ponpes terkait kunjungan wakil presiden nomor urut 2 Ma’ruf Amin.

Ketika tiba di Ponpes Al Gazali, ia kemudian diminta duduk di depan KH Ma’ruf bersamaan dengan berlangsungnya jumpa pers. Secara spontan awak media kemudian menanyakan maksud kedatanganya.

“Tadi saya jelaskan ke Bawaslu. Ketika ditanya (wartawan), saya jawab secara reflek maksudnya (kedatangan) cuma satu. Ketika saya menyebut satu itu disertai penekanan (simbol 1). Jadi kalau bicara 2, saya kasih simbol 2 atau kepalkan tangan,” kilah Bima Arya.

Simbolisasi satu jari itu kemudian ditafsirkan bahwa dirinya mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tapi saya jelaskan kepada rekan-rekan Bawaslu, hari itu libur. Saya datang juga bukan untuk kampanye, tapi memenuhi undangan. Simbolisasi itu maknanya memuliakan tamu,” terang Bima.

Izin Bersikap Netral

Sebelumnya, dia juga sudah meminta izin kepada partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk netral, tidak berpihak kepada pasangan capres manapun. Sikap itu diputuskan agar dia dapat fokus bekerja sebagai wali kota.

“Rasanya tidak elok kalau wali kota sibuk berkampanye,” ujar Bima Arya.

Namun demikian, apabila jika dipanggil kembali oleh Bawaslu, Bima mengaku siap untuk datang.

“Saya sampaikan kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, saya siap,” ujar dia.

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Walkot Bogor Bima Arya Diperiksa Bawaslu soal Pose Satu Jari

Bogor – Gara-gara pose satu jari, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diperiksa Bawaslu Kota Bogor. Bima menepis pose satu jari sebagai bentuk kampanye.

Bima tiba di kantor Bawaslu Bogor di Jl Ismaya, Bantarjati, Bogor Utara, sekitar pukul 15.21 WIB, Jumat (11/1/2019). Bima Arya langsung memasuki ruangan untuk menjalani pemeriksaan

Proses klarifikasi berlangsung selama satu jam. Bima Arya mengaku mendapat 15 pertanyaan seputar pose satu jari saat menghadiri kunjungan silaturahmi Ma’ruf Amin ke Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1).

“Saya memenuhi undangan dari rekan Bawaslu yang tentunya saya apresiasi. Terima kasih yah karena ini lah yang harus ditempuh. Jadi tadi itu saya dimintai keterangan berdasarkan viral pemberitaan terkait dengan kedatangan saya dan simbolisasi angka satu, kira-kira begitu,” kata Bima Arya di kantor Bawaslu, Jum’at (11/1/2019).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan, kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya di acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.

“Saya itu orangnya kan ekspresif, kalau saya bicara dua, saya kasih simbolisasi, kalau semangat saya kepalkan tangan, kalau lima saya sebut lima (sambil mengangkat lima jari), kemarin itu secara reflek ssaya sebutkan satu, nah itu barangkali yang kemudian ditafsir yang macam-macam,” sambung Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ganjar Soroti Kepala Daerah Kampanye: Gampang, Ikuti Aturan Saja

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut berkomentar tentang tudingan-tudingan saat para kepala daerah berkampanye. Menurut Ganjar yang juga politikus PDIP itu kampanye seorang kepala daerah tidaklah sulit.

“Saya pastikan saya kampanye Jokowi, kita nggak bisa plintat-plintut (tidak berpendirian), hanya pasti kita harus taat aturan,” ucap Ganjar di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Para kepala daerah memang tengah mendapat sorotan karena menunjukkan dukungan dengan pose satu atau dua jari yang merujuk pada nomor urut pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun bagi Ganjar, aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah jelas membolehkan kepala daerah kampanye selama hari libur atau cuti.

“Emang demokrasi kita baru kemarin sore. Kalau Pak Mendagri kasih aturan hari libur silakan, kita (kampanye) pas hari libur saja. Kalau nggak hari libur ya cuti,” ucap Ganjar.

“Itu sebenarnya cara yang gampang saja. Yang jelas, aturan-aturan itu mesti ditaati, sebab kalau tidak demokrasi ini akan kita cederai sendiri,” imbuh Ganjar.

Sebelumnya memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil mengenai pose yang menunjukkan dukungan bagi salah satu pasangan capres-cawapres. Anies saat itu mengaku sudah mengantongi izin Kemendagri untuk menghadiri kegiatan Partai Gerindra karena memang kegiatannya berlangsung di hari kerja, sedangkan Kang Emil berpose satu jari saat akhir pekan atau bukan jam kerja.

“Saya kira kepala daerah yang mengerti regulasi tinggal menambahkan sedikit saja, namanya etika. Begitu sudah selesai, selesai, karena kalau saya di Jateng, orang sudah tahu saya kedip mata sudah tahu kok artinya apa, nggak perlu kita teriak aneh-aneh,” kata Ganjar.

“Kemarin ketika ada beberapa kepala daerah Mas Anies, Kang Emil begitu (pose jari). Terus gambar saya muncul saya lagi begini semua (tunjuk telunjuk), ya iyalah wong itu gambar kampanye saya kemarin kok, kebetulan kan saya nomor satu juga dulu (saat Pilkada Jateng),” imbuh Ganjar.

(mae/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dilaporkan Pose Satu Jari, Ridwan Kamil: Ada Pelanggaran Hukum?

Bandung – Wakil Koordinator Aliansi Anak Bangsa (AAB) Azam Khan melaporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Bawaslu soal pose satu jari. Seperti apa reaksi Ridwan Kamil?

“Saya tanya ada enggak pelanggaran hukum? Enggak ada, aturannya jelas. Pejabat itu dua kalau mau kampanye, cuti di hari kerja atau laksanakan kegiatan di akhir pekan,” Kata Ridwan Kamil usai meresmikan SPAM Cimaung, di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Kamis (10/1/2019).

Pria yang karib disapa Emil ini menyatakan ia melakukan kampanye pada hari libur dan bukan hari kerjaan.

“Kegiatan saya kan di Hari Minggu, itu saja jadi jangan melebar ke mana-mana, apa dasar hukumnya menyatakan saya melanggar? Saya melaksanakan kegiatan politik di Hari Minggu, di Acara PKB,” ungkapnya.

Namun sebagai warga negara yang baik, dirinya mengaku siap bila harus dipanggil oleh Bawaslu soal pose satu jari yang dilakukan olehnya.

“Tidak ada masalah. Saya sebagai warga akan taat pada panggilan institusi, saya hanya menanyakan tunjukan pasal pelanggarannya apa, karena kalau sekedar ingin memuaskan emosi supaya diperiksa, ya susah kalau tidak ada dasar hukum, maka tunjukkan dulu yang melaporkan itu apa, saya tidak melihat dasar pelanggarannya,” jelasnya.

Emil menambahkan, hingga hari ini belum ada pemanggilan terhadapnya. “Kalau dipanggil pasti datang. Sekarang belum ada panggilan,” pungkasnya.

(ern/ern) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan Ditentukan 14 Hari Lagi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan pihaknya tidak bermaksud memperlambat penanganan kasus pose dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Konferensi Nasional Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Sebab, menurut dia Bawaslu masih memiliki batas waktu penanganan kasus tersebut sebanyak 14 hari.

“Kami punya waktu 14 hari untuk menentukan apakah ini sudah memenuhi unsur atau tidak. Sekali lagi kami tidak dalam konteks untuk memperpanjang ataupun membuat opini tetapi masih dalam range waktu kami untuk melakukan klarifikasi dan menemukan alat-alat bukti yang ada,” kata Abhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bersama KPU dan Dirjen Dukcapil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Abhan menjelaskan sampai saat ini Bawaslu masih terus mendalami kasus tersebut. Termasuk meminta klarifikasi dari Anies sendiri. 

“Tapi memang saat ini kami sedang mengumpulkan berkas-berkas klarifikasi. Dan kasus ini sebetulnya ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Cuman yang bersangkutan meminta untuk bisa diperiksa di periksa di Bawaslu RI karena soal jarak waktu tempat,” ungkapnya.  

“Maka kami fasilitasi Bawaslu Kabupaten Bogor memverifikasi ke Pak Anies Bawsedan di kantor Bawaslu RI,” ucapnya. 

Diketahui dalam rapat ini beberapa anggota DPR seperti Achmad Baidowi dari Fraksi PPP mengkritik penanganan kasus pose dua jari Anies. Pria yang akrab disapa Awiek ini di mempertanyakan kehadiran Anies di acara tersebut. 

Ridwan Kamil Jelaskan Pose 1 Jari dan Alasan Tak Diperiksa Bawaslu

Jakarta – Video Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengacungkan 1 jari bersama para petinggi PKB viral di media sosial. Pria yang akrab disapa Emil ini lalu memberi penjelasan.

Dalam video yang viral itu, Emil tampak sedang bersama Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri yang merupakan politisi PKB. Ada pula Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Mereka kompak mengacungkan 1 jari. Hanif Dhakiri mengatakan ‘satu untuk Indonesia’ sementara Emil mengucapkan ‘satu satu satu’.

Di Twitter, Emil meretweet sebuah tweet netizen dan memberi penjelasan. Dia menegaskan peristiwa di video itu terjadi bukan di hari kerja. Simbol 1 itu juga disebutnya bukan terkait Pilpres 2019 melainkan nomor urut PKB.

“Saya & Pak Hanif melakukan ini TIDAK DI HARI KERJA. Aturan KPU: Kalo di hari kerja pejabat HARUS CUTI. Jika dilakukan di akhir pekan TIDAK perlu cuti. Itu yg di video dilakukan di akhir pekan, dan simbol 1 itu bukan utk pilpres, itu utk Harlah PKB yg kebetulan no urut partainya 1,” tulis Emil.

Pada Minggu (2/12/2018) lalu, Emil memang sempat menghadiri Festival PKB Jabar Festival for 2019 di Gor Pajajaran, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Pada Pilgub 2017 lalu, Emil diusung oleh PKB.

Kembali ke penjelasan Emil, dia mengaku datang ke acara PKB itu dengan mobil pribadi. Menurutnya, karena bukan hari kerja, dia bebas bergaya apa saja.

“Jika di akhir pekan, itu tidak perlu cuti, mau bergaya apa saja silakan. Plus saya pun datang dengan mobil pribadi, karena tau aturan. Kalo anda keukeuh, silakan laporkan sesuai prosedur ke Bawaslu. Nuhun,” ungkap Emil menjawab tweet netizen.

Di Instagram, Emil juga membuat penjelasan. Dia menegaskan bahwa aktivitas terkait kampanye itu di akhir pekan, bukan hari kerja. Karena di akhir pekan, dia juga tidak perlu mengajukan cuti.

“KENAPA PAK RIDWAN KAMIL TIDAK DIPERIKSA BAWASLU? kan mengacungkan jari ini itu segala rupa. JAWAB: Saya melakukan aktivitas terkait kampanye/politik pilpres 2019 dll itu di akhir pekan sesuai aturan atau ambil cuti jika terpaksa di hari kerja,” papar Ridwan Kamil.

Dia mengunggah tangkapan layar berita yang mengutip PKPU 23/2018 pasal 62. Berikut isinya:

Pasal 62

(1) Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Presiden.

(3) Cuti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.

(5) Menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang melakukan Kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti.

(6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Di kolom komentar, Emil juga menjawab pertanyaan netizen soal pose satu jari Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani saat acara IMF di Bali. Dia mengatakan keduanya sudah dipanggil Bawaslu.

“Saya gubernur, bukan pejabat KPU dan Bawaslu. Jangan tanya ke saya. Kalau baca berita, kalau tidak salah kan sudah dipanggil juga oleh Bawaslu,” tulis Emil.

Merujuk pemberitaan sebelumnya, Luhut dan Sri Mulyani sudah diperiksa Bawaslu pada 2 November 2018. Pada akhirnya, Bawaslu menyatakan laporan pose satu jari Luhut-Sri Mulyani tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur ketentuan pelanggaran sebagaimana Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
(imk/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>