VIDEO: Pos Kesehatan Didirikan untuk Korban Banjir Papua

Diana Monim, bertahan hidup dari terjangan batu saat banjir bandang sentani. (foto: Liputan6.com / Katharina Janur)
Proses kreatif guru honorer cirebon mengubah pipa bekas menjadi barang bernilai ekonomi. Foto (Liputan6.com / Panji Prayitno)
Lapas Cabang Simuelue, Aceh, terbakar (Rino Abonita/Liputan6.com)
Ilustrasi banjir
Petugas medis membawa seorang korban penembakan di Masjid Al Noor, Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3). Penembakan terjadi saat jemaah tengah menjalankan ibadah salat Jumat. (AP Photo/Mark Baker)
Lanud Jayapura dijadikan lokasi pengungsian korban banjir bandang. (Liputan6.com/Katharina Janur)
Nampak pedagang cilok keliling tengah melayani pembeli (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)
Banjir di Bantul. (Liputan6.com/Yanuar H/ BPBD DIY)
Inilah pemandangan dari puncak tertinggi kecamatan Ganding di Kabupaten Sumenep
Pertemuan mengklarifikasi isu kiamat melibatkan kepolisian, tokoh agama dengan pengasuh Ponpes Miftahul Falahil Mubtadin di Kasembon, Malang (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Cara Mengecek Kiriman Pos Sudah Sampai atau Belum, Mudah Bisa Online

Sebenarnya banyak jasa kurir atau ekspedisi yang beroperasi di Indonesia. Jasa pengiriman memang masih banyak diminati karena memudahkan masyarakat untuk berkirim paket. Apa lagi didukung dengan aktivitas jual beli online yang semakin menjamur.

Terlepas dari banyaknya jasa ekspedisi di Indonesia, Pos Indonesia rupanya tak mau kalah saing. Pos Indonesia menawarkan kelebihan pada layanan-layanannya. Berikut kelebihan yang dimiliki Pos Indonesia:

1. Terpercaya sejak dulu

Pos Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1746. Melihat sepak terjang Pos Indonesia yang sudah lebih dari 200 tahun, membuat banyak orang tak meragukan lagi pelayanan dari Pos Indonesia.

2. Standar harga pengiriman yang jelas

PT Pos Indonesia memiliki standar harga pengiriman yang jelas untuk setiap daerah. Masyarakat dapat melihat langsung tarif pengiriman Pos sesuai daerah tujuan di laman Pos Indonesia. Tarif pengiriman juga disesuaikan dengan jarak dan jenis layanan yang dipilih.

3. Cepat dan aman

Pengiriman oleh Pos Indonesia dilakukan setiap hari dari ke seluruh wilayah di Tanah Air. Hal ini tentu membuat proses pengiriman menjadi lebih cepat.

Selain itu salah satu layanan yang diberikan oleh Pos Indonesia untuk menjamin keamanan barang kiriman adalah dengan menyediakan fasilitas cek kiriman secara online.

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Reaksi Gibran dan Kaesang Respons Broadcast ‘Jokowi Anak Oey Hong Lion’

Jakarta – Tangkapan layar pesan broadcast percakapan tentang ayah dari Presiden Joko Widodo bernama Oey Hong Liong beredar di media sosial. Kedua putra Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, merespons broadcast tersebut.

Foto pesan berantai yang merupakan percakapan di aplikasi WhatsApp tersebut diunggah oleh akun twitter @PolJokesID, Rabu (27/2/2018). Akun itu juga memention akun Kaesang.

“Eyang lu cina ya @kaesangp wkwk,” tulis akun itu.

Dalam foto yang diunggah, tampak sebuah grup WhatsApp bertuliskan ‘POS RELAWAN PRABOWO’ dengan berisi pesan siaran tentang Jokowi. Di pesan itu, Jokowi disebu-sebut bernama Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong.

“Terungkap sudah dari surat nikah, Jokowi aslinya bernama *Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong* (Noto Mihardjo). Sumber: TM2000 cq. BIN (pantes, Jokowi Wakil Walikotanya di Solo FX Hadi Rudyatmo; Wakil Gub DKI-nya Ahok Cina-Kristen,” demikian petikan pesan tersebut.

Pesan itu juga berisi imbauan agar umat Islam turut menyebarkan informasi tersebut. “Umat Islam wajib menyebarkan info ini ke seluruh umat Islam di Indonesia sebagai bentuk perjuangan Umat Islam dalam Pilpres 2019. Semoga Allah Ridha dengan perjuangan Umat Islam. Sebarkan nasrum minaAllah wa fathun qarib,” tulisnya.

Kaesang pun merespons cuitan tersebut. Dia juga memention akun kakaknya, Gibran.

“KAKEKMU OEY HONG LIONG MAS @Chilli_Pari??” tulis akun @kaesangp.

Gibran juga menanggapi soal pesan berantai tentang ayah Jokowi itu. Dia membalas cuitan dari akun @PolJokesID dan cuitan adiknya, Gibran.

“Apa ini,” tulis Gibran membalas akun @PolJokesID.

“Iya,” ujar Gibran sambil meretweet cuitan Kaesang.

(knv/idh)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bupati: Evakuasi Korban Tambang Longsor Sulit, Batu Disentuh Runtuh

Bolaang Mongondow – Puluhan orang diduga masih tertimbun dalam longsor tambang emas di Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara. Evakuasi sulit karena banyak bebatuan yang labil.

“Persoalannya satu saja batu disentuh itu runtuh semua, sementara kita berharap di dalam masih ada korban yang selamat. Itu tingkat kesulitan kita,” kata Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow saat dihubungi, Rabu (27/2/2019)

Tim gabungan menurut Yasti akan menggelar rapat menentukan pola evakuasi korban yang masih tertimbun dalam longsor tambang di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan.

“Insyaallah besok kita akan rapat lagi. (Situasi di lokasi), itu lubang nafasnya sudah nggak ada lagi untuk masuk oksigen. Kelihatannya agak sulit karena gua itu tertutup,” sambungnya.

“Kalau kita korek batu untuk membuat lubang yang baru nanti akan runtuh semua. sementara kita masih berharap ada korban yang selamat. jadi memang ini tingkat kesulitannya tinggi sekali. Sementara itu tebing dan kita tidak ada jalan lain untuk menuju ke situ,” paparnya.

Yasti menyebut korban tewas tambang emas Bolmong bertambah menjadi 8 orang. Korban selamat yang berhasil dievakuasi sebanyak 19 orang.

Sebelumnya Koordinator Pos SAR Kotamobagu, Rusmadi, mengatakan proses evakuasi korban dilakukan dengan cara membuat jalur baru ke tambang emas ilegal yang posisinya di lereng perbukitan Bakan.

Jalur evakuasi dibuat karena pintu utama terowongan tambang emas ilegal itu tertutup material longsoran batu.
(fiq/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Perusahaan Logistik Tutup, 200 Karyawan di Ambang Pengangguran

Jakarta – Sebanyak empat perusahaan jasa pengiriman dan logistik diketahui harus gulung tikar imbas dari menjulangnya kenaikan tarif kargo udara. Naiknya tarif kargo udara tak dapat dibendung oleh perusahaan sehingga memilih untuk menyetop operasionalnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia Budi Paryanto mengatakan saat ini para karyawan dari perusahaan tersebut sudah mulai dirumahkan. Setidaknya ada 100 hingga 200 orang yang menunggu menjadi pengangguran.

“Dari empat perusahaan itu dari perkiraan saya mestinya di kisaran 100-200 orang dari 4 perusahaan (yang terkena dampak),” katanya saat ditemui di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).


Adapun keempat perusahaan tersebut kata Budi dua di antaranya berlokasi di Pekanbaru serta Palembang dan Jakarta. Namun dia enggan menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Perusahaan-perusahaan logistik itu sendiri saat ini mulai mengalihkan penggunaan kargo udara ke angkutan jalur darat dan laut. Namun hal tersebut tak banyak membantu lantaran pengiriman memakan waktu yang cukup lama.

“Kita alihkan ke laut, ternyata di laut layanannya cuma dua hari tapi nunggu bongkarnya tiga hari,” ujar dia.

(eds/ara)

Dicekik Tarif Kargo Udara, 4 Perusahaan Logistik Gulung Tikar

Jakarta – Tarif kargo udara yang meningkat tajam membuat perusahaan-perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos dan logistik di Indonesia tertekan. Imbasnya, sejumlah perusahaan logistik tersebut bahkan sampai gulung tikar alias menutup usahanya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia Budi Paryanto dalam diskusi di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019). Kenaikan tarif muatan udara disebut mencapai lebih dari 300%.

“Yang bergabung dengan Asperindo melaporkan ada empat perusahaan yang mereka mengalami kebangkrutan dan mulai akan menutup operasionalnya. Dua di Pekanbaru, satu di Palembang dan satu di Jakarta,” katanya.


Keempat perusahaan itu kata dia mengalami hambatan dalam menghadapi gejolak kenaikan tarif kargo udara. Biaya pengiriman yang ikut dinaikkan lantas menurunkan jumlah pengiriman yang akhirnya membuat daya tahan perusahaan goyah dan memilih untuk menutup operasional.

“Yang daya tahannya bagus mereka masih bisa bertahan, tapi yang kecil sudah goyang. Mereka sudah mulai merumahkan karyawan, tinggal proses administrasi penutupan perusahaan saja,” jelas Budi.

Naiknya tarif kargo udara sendiri diantisipasi perusahaan dengan mengandalkan pengiriman lewat moda lain seperti darat, kereta api dan laut menggunakan kapal. Peralihan angkutan pengiriman dari udara diestimasi telah mencapai 50%.

Sementara sisanya saat ini adalah pengiriman jarak jauh. Untuk rute jarak jauh, Budi bilang perusahaan masih mengandalkan kargo udara.

“Ini pilihan bisnis. Ketika kita tidak bisa menggunakan transportasi udara akibat harganya tinggi, kami harus alihkan ke angkutan darat. Jadi ini pilihan bisnis,” ungkapnya. (eds/ara)

15 Penambang Emas di Bolaang Mongondow Berhasil Dievakuai, 1 Orang Tewas

Patroli, Bolaang Mongondow – Beginilah suasana lokasi tambang emas tanpa izin (peti) yang ambruk di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Seperti ditayangkan Patroli Indosiar, Rabu (27/2/2019), saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan yakni Basarnas Pos Kotamobagu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolaang Mongondow, TNI, dan Polri.

Hingga Rabu pagi, 15 orang berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu. Namun, dari 15 korban, satu di antaranya meninggal dunia.

Sementara itu, sejumlah korban kini telah dijemput pihak keluarga dan dibawa pulang. Kini tinggal dua korban yang mendapat perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban yang dirawat menderita patah tulang serta luka benturan di kepala sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lainnya.

Selasa malam, 26 Februrari kemarin, puluhan penambang di lokasi pertambangan emas tanpa izin (peti) Desa Bakan tertimbun saat sedang mengambil material. Lokasi tiba-tba ambruk. Sebagian penambang bisa menyelamtkan diri,  namun 60 penambang lainnya diduga tertimbun material bercampur batu dan tanah yang mengandung emas.

Evakuasi saat ini dilakukan dengan alat seadanya dan belum nampak alat berat yang digunakan. (Muhammad Gustirha Yunas)

Kodam Cenderawasih Selidiki Penyebar Ancaman KKSB Nduga di Medsos

Jayapura – Kodam XVII/Cenderawasih tidak begitu saja percaya atas ancaman yang mengatasnamakan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) Nduga pimpinan Egianus Kogoya. Kodam Cenderawasih bersama Polda Papua menyelidiki ancaman yang disebar lewat media sosial tersebut.

“Kami telah berkoordinasi dengan Polda Papua untuk menyelidiki keberadaan akun TPNPB News sehingga dapat memastikan apakah benar itu ancaman dari KKSB atau hanya bersifat propaganda untuk menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, di Jayapura, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan pihaknya selalu mengedepankan aspek/tindakan penegakan hukum. Sementara sebaliknya, KKSB selalu memutarbalikkan fakta dengan menyebut TNI melakukan pelanggaran HAM.
Aidi mengatakan pelaku pelanggaran HAM berat justru kelompok separatis yang terus menebar teror ke penduduk sipil.

“Mereka melakukan serangan kepada siapa saja tanpa membedakan yang mana kombatan atau non-kombatan. Karena mereka adalah kelompok liar yang tidak mengerti hukum,” ucap Aidi.

Bersama Polda Papua, Kodam Cenderawasih menyelidiki pihak yang menyebarkan berita ancaman KKSB Papua. Aidi mengatakan pihaknya juga terus mendukung langkah Polri dalam operasi penegakan hukum terhadap KKSB.

Dia menegaskan Kabupaten Nduga merupakan bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Aidi mengatakan TNI AD tak akan mundur, bahkan tunduk kepada ancaman dari kelompok separatis.

“Negara tidak akan mundur apalagi tunduk hanya karena adanya ancaman dari kelompok gerombolan separatis. TNI/Polri akan memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk di Nduga,” tegasnya,” katanya.

Aidi mengimbau kepada seluruh warga sipil terutama di Nduga untuk tak gentar atas ancaman dari gerombolan separatis. Karena memang tujuan mereka menciptakan keresahan dan rasa takut kepada masyarakat. Namun seluruh warga harus tetap waspada dalam melaksanakan aktivitas dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan.

“Warga masyarakat harus aktif untuk menjaga keamanan lingkungan secara swadaya dan memberikan informasi kepada aparat keamanan tentang kedudukan dan aktivitas gerombolan separatis,” pinta Aidi.

Negara akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Nduga untuk menjamin kesejahteraan Rakyat. TNI akan menambah pasukan untuk mengamankan proses pembangunan tersebut.

Bahkan kata dia, Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring telah memerintahkan seluruh jajaran Kodam XVII/Cenderawasih untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

“Khusus bagi pos-pos TNI yang berada di daerah rawan telah melaksanakan peningkatan frekuensi patroli keamanan dalam rangka mencegah terjadinya aksi KKSB dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di daerah tersebut,” pungkasnya.
(jbr/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jejak Perjuangan Pak Pos di Bangunan Tua Peninggalan Belanda

Liputan6.com, Gorontalo – Banyak yang menyangka jika bangunan tua hanya bisa dijadikan sebuah museum atau banyak juga yang mengira bahwa gedung tua apalagi peninggalan kolonial Belanda itu merupakan bangunan angker.

Namun, lain halnya bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Jalan Nani Wartabone No 15 RT 01 RW 01 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bangunan ini tenyata sudah lama digunakan sebagai kantor pos cabang Gorontalo.

Sepintas yang kita tahu bahwa kantor pos merupakan tempat untuk mengirim surat atau paket, serta mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Begitu pun dengan kantor pos Gorontalo yang ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama Kantor Pos dan Telegraf itu.

Jadi, semenjak didirikan hingga kini, bangunan itu masih berfungsi sebagai Kantor Pos Cabang Gorontalo, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi. Kepemilikan bangunan tua itu sekarang dipegang PT Pos Indonesia.

Selain itu, bangunan itu kini juga sudah merupakan aset kantor pos sebagai salah satu cagar budaya di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Surat Keputusan Permenbudpar No PM 10/PW 007/MKP 2010 silam, sebagai Cagar Budaya Nasional yang dilindungi oleh Undang-undang.

Fondasi bangunan tua ini dari batu dan sistem struktur dari beton bertulang. Atap bangunan berbentuk pelana dan terbuat dari genteng, listplang sangat lebar. Bagian dalam terbagi 8 (delapan) ruangan, salah satu ruangan yang terpenting adalah ruangan “khasanah” yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 sentimeter.

2 dari 2 halaman

Saksi Sejarah

Di ruangan itulah, zaman dulu, ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak zaman Belanda hingga kini masih berfungsi. Bangunan ini dikelilingi pagar tembok dan besi. Pada bagian luar pagar terdapat kotak surat dari zaman Belanda.

Dari tinjauan sejarah Gorontalo, di areal dengan luas bangunan 693 meter persegi dan luas lahan sekitar 900 meter persegi ini pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang.

“Kantor pos tersebut menjadi salah satu saksi sejarah perebutan kekuasaan kolonial oleh pasukan yang dipimpin Nani Wartabone. Karena setelah Nani Wartabone dan pasukannya berhasil mengepung Kota Gorontalo dan sekitar Subuh,” ungkap Yos Wartabone, putra Nani Wartabone yang juga saksi hidup sejarah tersebut.

Ia menambahkan, setelah itu, pada pukul 10.00 waktu Gorontalo, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. “Di halaman Kantor Pos dan Telegraf inilah kemerdekaan Gorontalo diproklamasikan,” dia menandaskan.


Simak video pilihan berikut ini: