Konten Provokatif Naik 40%, Polri: Buat Onar Terancam 10 Tahun Bui

JakartaPolisi menegaskan ancaman maksimal bagi provokator adalah pidana penjara 10 tahun penjara. Hal ini disampaikan mengingat konten provokatif meningkat 40 persen di media sosial.

“Kalau sebar konten bersifat provokatif yang menimbulkan kegaduhan, keonaran di media sosial khususnya bisa dijerat pasal dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, bisa Pasal 14, 15. Dan bisa juga kena undang-undang ITE Pasal 28, 45 huruf a dan sebagainya,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

“Kalo buat onar, sesuai pasal di undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ancaman hukuman bisa 10 tahun penjara,” sambung dia.


Sebelumnya polisi menuturkan konten provokatif meningkat sejak malam kemarin, Rabu (17/4). Tepatnya usai lembaga-lembaga survei mengumumkan hasil penghitungan cepat atau quick count Pilpres 2019.

Dedi mengatakan polisi tak akan tebang pilih dalam menindak provokator. Siapapun yang terbukti melakukan provokasi, tambah Dedi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

“Polisi bertindak murni berdasarkan fakta hukum, tidak melihat afiliasi-afiliasi. Kalau ada perbuatan melawan hukum, itu harus dipertanggungjawabkan yang melakukan itu. Siapapun yang terbukti, harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Dedi.

Dedi sebelumnya menyampaikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sudah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi akun-akun penyebar konten-konten provokatif tersebut.

Jika akun yang menyebarkan konten provokatif itu sudah terdeteksi, Polri akan melakukan penegakan hukum.

“Yang jelas sampe tadi pagi jam 9 hasil komunikasi saya terus dilakukan, baik yang bersifat komunikasi dengan Kemkominfo untuk take down blokir dan melakukan profiling dan identifikasi akun-akun penyebar konten provokatif,” terang dia.
(aud/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri: Pemilu 2019 Aman dan Kondusif

Liputan6.com, Jakarta – Polri mengklaim Pemilu 2019 hingga tahapan pencoblosan hari ini, Rabu (17/4/2019) berjalan aman dan kondusif. Hal itu berdasarkan laporan aparat keamanan yang berjaga di seluruh pelosok Tanah Air.

“Situasi keamanan, Alhamdulillah secara nasional laporan dari Polda Aceh sampai Polda Papua secara umum sangat kondusif. Dari persiapan kemarin sampai hari ini pencoblosan Alhamdulillah berjalan aman,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta.

Mewakili Mabes Polri, Dedi menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang turut serta menjaga keamanan Pemilu. Juga terhadap aparat gabungan yang telah mengamankan tahapan-tahapan Pemilu hingga pencoblosan usai.

Namun begitu, Dedi mengingatkan bahwa pengamanan Pemilu 2019 belum selesai sampai di sini. Aparat TNI-Polri masih bertanggung jawab mengamankan tahapan Pemilu hingga penghitungan di tingkat pusat.

“Selesai perhitungan TPS, Polri juga masih akan mengamankan dan mengawal seluruh surat suara dari TPS ke PPK dan PPK ke tingkat kabupaten, selanjutnya dikirim ke tingkat provinsi. 35 Hari setelah tanggal 17 ini, kita masih ada agenda juga mengamankan perhitungan secara nasional di KPU,” tuturnya.

Aparat juga masih bertanggung jawab mengamankan gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Belum lagi agenda nasional lainnya di luar Pemilu.

“Hari Jumat ada kegiatan umat Kristiani Jumat Agung, itu kita amankan juga,” kata Dedi memungkasi.

Polri Tunggu PDRM Soal Penyelidikan Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Sebelumnya, beredar luas video berdurasi singkat yang menampilkan masyarakat setempat menggerebek sebuah ruko kosong yang disebutkan berada di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Di dalam ruko itu ditemukan sejumlah kantong berisi surat suara yang diduga sudah dicoblos untuk pemilihan presiden pasangan tertentu.

Tidak hanya itu ditemukan juga surat suara yang tercoblos untuk beberapa nama calon anggota legislatif dari partai politik tertentu.

Tindakan Polri Terkait Temuan Surat Suara Sudah Tercoblos di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Temuan surat suara sudah tercoblos di Malaysia menyedot perhatian semua pihak. Polri pun langsung menggelar rapat bersama Polis Diraja Malaysia untuk menindaklanjuti kejadian ini.

Rapat dihadiri Liaison officer (LO), staf Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI), Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.

“Kami baru melaksanakan rapat gabungan untuk membahas secara komprehensif kejadian suara sudah tercoblos tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Dedi mengaku belum mendapatkan laporan lengkap mengenai hasil rapat tersebut. Dia menegaskan, Badan Pengawas Pemilu yang akan menyampaikan secara resmi hasil temuan dan notulensinya.

“Selesai itu nanti Bawaslu akan assessment apakah masalah ini masuk dalam pelanggaran pemilu, pidana pemilu, atau pidum (pidana umum) lainnya,” ucap dia.

Jurus Polri Amankan Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan Polri sudah siap melakukan upaya untuk mempertebal pengamanan di Pilpres 2019. Pengamanan ini dilakukan oleh Polri, kemudian di backup oleh TNI dan stakeholder terkait.

Dedi menegaskan bahwa Polritelah membagi menjadi tujuh rayon. Masing-masing rayon akan diberikan kekuatan penebalan pengamanan oleh Brimob.

“Rayon satu misalnya dari Aceh Sumut Riau Kepri Sumbar Jambi ini dari polda-polda ini kekuatannya ada Aceh sekian ribu kekuatan, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, ini satu zona atau satu korwil,” Ujar Dedi Prasetyo, saat ditemui di Kantor Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Upaya pengamanan ini dilandaskan oleh munculnya isu-isu legitimasi dan delegitimasi KPU beberapa waktu lalu serta upaya people power yang dapat menimbulkan konflik karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Antisipasi Pelanggaran Hukum, KPK Tetap Awasi Romahurmuziy di RS Polri

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, aturan hukum yang berlaku terhadap Romahurmuziy alias Romi tetap dijalankan, meski mantan Ketua Umum PPP itu kini dibantarkan ke RS Polri, Kramatjati, Jakarta. KPK menegaskan tetap melakukan pengawasan dengan ketat.

“Begini semua pihak yang dibantarkan itu masih berstatus sebagai tahanan. Maka aturan-aturan terkait penahanan juga berlaku di sana, dan KPK tentu melakukan pengawasan-pengawasan di manapun itu,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

Febri mengatakan, pengawasan ketat terhadap Romahurmuziy dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka KPK itu. KPK juga akan tetap membatasi siapa saja yang bisa bertemu dengan Romi di RS Polri.

“KPK akan berkoordinasi dengan pihak Polri untuk memastikan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pertemuan dengan pihak lain, atau pelanggaran-pelanggaran yang lain,” kata Febri.

Romahurmuziy dibantarkan penahanannya di RS Polri sejak 2 April 2019 karena sakit. “Kalau yang saya tanya ke dokter tadi, keluhan tersebut adalah keluhan penyakit yang lama ya, tapi keluhannya persisnya seperti apa tidak tepat kalau saya yang menyampaikan,” kata Febri.

Polri Pecahkan Rekor Muri Pembagian Helm Terbanyak ke Komunitas

Liputan6.com, Jakarta – Pada gelaran Touring Millenial Road Safety Festival 2019 yang diadakan di Taman Parkir Timur Senayan beberapa waktu lalu berhasil meraih rekor MURI dengan Pembagian Helm Terbanyak kepada Komunitas.

Rekor MURI berhasil diraih oleh Korlantas Polri bersama Polda Metro Jaya, dan Dirlantas Polda Metro Jaya karena berhasil membagikan 5.555 helm.

Touring Millenial Road Safety Festival 2019 merupakan aksi mengampanyekan keselamatan berlalu lintas kepada kaum millenial dengan mengendarai sepeda motor dengan tertib dan aman.

Keseruan pemberian rekor MURI dalam hal Pembagian Helm Terbanyak kepada Komunitas dapat disaksikan di channel Museum Rekor Dunia Indonesia di Vidio.com berikut ini.

Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) memberikan penghargaan Pembagian Helm Terbanyak kepada Komunitas

Demokrat Percaya Polri Cepat Ungkap Peretas Twitter Ferdinand Hutahaean

Jakarta – Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengaku akun Twitter-nya @Ferdinand_Haean diretas dan menampilkan foto-foto tak senonoh. PD percaya Polri mampu mengungkap dalang peretasan akun tersebut dengan cepat.

“Saya yakin (Direktorat) Cyber Crime di Mabes Polri cukup canggih, cukup kuat. Negara telah membiayainya dengan anggaran yang cukup dan saya yakin cepatlah bisa diungkap,” kata Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor Indikator Politik Indonesia, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).

Hinca mengatakan PD telah mengonfirmasi kebenaran foto-foto tak senonoh tersebut kepada Ferdinand. Hasilnya menurut Hinca, Ferdinand menegaskan foto-foto tersebut tidak benar dirinya dan hasil editan.

“Saya sudah mengonfirmasi kepada saudara Ferdinand yang telah menjelaskan dan juga saya minta mengirimkan rilis ke teman-teman media, dan sudah dirilis. Poinnya adalah pertama bahwa itu tidak benar. Akunnya itu di-hack, kemudian apa yang disebarluaskan itu, apa yang disebut edit-mengedit, tidak sesuatu yang aslinya dan sudah dibantahkan,” jelas Hinca.

Hinca menyinggung apa yang terjadi atas Ferdinand itu itu merupakan cara yang tidak bijak dalam demokrasi di Indonesia. Dia meminta siapapun berhenti berupaya menjatuhkan orang lain dengan cara tersebut.

“Cara-cara yang tidak bijak, cara-cara yang kurang tepat, cara-cara yang tidak pas dalam demokrasi kita. Selain menghancurkan elektabilitas kader-kader itu sendiri, juga partai dan juga dukungan pada siapa calon presiden diajukan. Nah, menurut saya bukan itu esensi dari kompetisi ini,” ucap Hinca.

“Saya mengimbau kepada siapapun mari kita hentikan cara-cara yang tidak baik menggunakan medsos untuk menyerang pribadi, menjatuhkan lawa politiknya dengan cara-cara yang melanggar,” sambung dia.

Hinca menyebut tak hanya Ferdinand yang menjadi korban peretasan, tapi Ketua Divisi Komunikasi Publik PD, Imelda Sari juga. Hinca menuturkan Imelda telah melaporkan peretasan yang dialaminya ke Bareskrim Polri.

“Ketua Divisi Komunikasi Publik kami, saudari Imelda Sari juga baru selesai ke Bareskrim. Tadi malam sampai pukul 01.30 WIB, saya kontak Imel dan yang jawab itu bukan dia. Saya minta teman-teman cek tadi subuh juga tidak ada dan kemudian siang tadi baru kita ketemu dan dia mengakui ‘Saya nggak bisa kontrol WA Group saya’,” ungkap Hinca.

Hinca mendesak Polri untuk segera menuntaskan peretasan yang dia yakini politis. “Kami mohon pihak yang berwajib untuk menuntaskan, agar cara kita berdemokrasi sesuai dengan asas kita: langsung, umum, bebas, rahasia dan jangan lupa yang terakhir itu jujur dan adil,” tuturnya.

Sebelumnya, Twitter @Ferdinand_Haean sempat menampilkan foto-foto tak senonoh. Selain itu, akun itu menuding Partai Gerindra akan membuat hancur Indonesia. Dituliskan juga nama Waketum Gerindra Arief Poyuono dalam kicauan tersebut.

“Partai @gerindra, Arief Poyuono @bumnbersatu pny agenda hancurkan Indonesia. Prtemuan Arief dgn keduanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta pd 21 Maret 2019. Mrka niat bkin rusuh di Indonesia. Barbara Kappel antek Uni Eropa penghancur sawit Indonesia,” tulis @Ferdinand_Haean, seperti dilihat detikcom, Selasa (2/4/2019

Sebagai tidak lanjut, Ferdinand telah datang ke Bareskrim untuk melaporkan peretasan akunnya. Ferdinand juga memastikan video yang menampilkan foto-foto tak senonoh adalah editan. Menurut Ferdinand, dugaan unsur politik yang kental dalam kasus peretasan akun ini bukan tanpa dasar. Sejumlah akun lain yang mendukung pasangan calon 02 pun turut dibajak.

“Akun Twitter dan e-mail saya diretas oleh pihak yang saya duga sama pelakunya dan beredar foto-foto tidak senonoh yang dibuat dalam video pendek, saya nyatakan itu tak benar, editan,” kata Ferdinand saat dihubungi, Selasa (2/4).
(aud/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3 News: Geger Pengakuan AKP Sulman Ajiz soal Netralitas Polri

Liputan6.com, Jakarta – Top 3 News hari ini mengungkap pengakuan AKP Sulman Ajiz yang diperintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin Pada Pilpres 2019.

Namun, belakangan pernyataan tersebut dibantahnya lewat sebuah konfrensi pers yang digelar di Mapolda Jabar, Senin, 1 April kemarin. AKP Sulman mengaku pernyataan tersebut dilontarkan lantaran emosi karena di mutasi ke Polda Jabar.

Kebijakan tersebut dilandasi karena dirinya kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo- Sandiaga Uno. Dari sinilah kemudian memunculkan kabar bahwa institusi Polri tidak netral dengan mendukunng salah satu paslon.

Sementara itu, banyak fakta menarik yang berhasil diungkap saat MRT Jakarta mulai beroperasi secara komersil, Senin, 1 April kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan diskon 50 persen selama satu bulan penuh bagi warga Ibu Kota. 

Tak hanya itu saja, para pengguna moda transportasi ini juga telah dimudahkan dengan fitur Transit yang sudah tersedia di Google Maps. Di sana dapat terlihat informasi mengenai rute, jadwal, hingga waktu tiba dari MRT. 

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Senin, 2 April 2019:

Jokowi: Saya Selalu Tekankan, TNI dan Polri Harus Netral

Liputan6.com, Jakarta – Capres petahana Jokowi membantah menggunakan Polri untuk menggalang dukungan dalam Pilpres 2019. Seperti yang dituduhkan oleh eks Kapolsek Pasir Wangi Garut AKP Sulman Ajiz, meski yang bersangkutan sudah menarik ucapannya.

Jokowi mengaku selalu menekankan bahwa Polri, maupun TNI untuk menjaga netralitas. Dia mengaku setiap rapat pimpinan, menegaskan politik TNI Polri adalah politik negara.

“Enggak sekali dua kali saya sampaikan di Rapim TNI Polri. Di rapat-rapat TNI dan Polisi saya sampaikan bahwa politik TNI dan polri adalah politik negara,” ujar Jokowi di Sorong, Papua Barat, Senin, 1 April 2019 malam.

Maka itu, TNI dan Polri, lanjut Jokowi harus bisa menjaga netralitas. Mantan gubernur DKI Jakarta itu yakin hal tersebut tidak perlu diragukan lagi.

“Harus bisa menjaga netralitas. Sudah jelas sekali. Saya kira ngga perlu saya ulang-ulang,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Diberitakan, Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz kembali memberikan pernyataan terkait dugaan Polri tidak netral dalam Pemilu 2019. Jika sebelumnya dia mengaku diperintah menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf, kini dia meralat pernyataannya.

Dia mengaku telah membuat kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dia mengaku pernyataannya itu dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.