Politikus Gerindra Sebut Quick Count Tidak Pernah Meleset

Keterbukaan, menurut Ujang membuat publik tidak akan menilai bahwa hasil hitung cepat atau exit poll disengaja untuk menguntungkan salah satu kandidat.

“Jadi saya secara objektif menilai ketika lembaga surveinya kredibel, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan dan benar, bisa menjadi referensi yang baik untuk masyarakat,” ujarnya.

Tetapi, kata Ujang, ada juga lembaga survei yang tidak kredibel yang memang dibayar untuk mengatrol calon-calon tertentu.

Lebih lanjut, Ujang berkata, tudingan keberpihakan lembaga survei kepada salah satu kandidat seharusnya tidak terjadi. Sebab, seluruh kandidat juga menggunakan jasa lembaga survei.

“01 dan 02 itu memang memiliki lembaga survei masing-masing. Jadi memang ada pembanding. Mereka punya survei masing-masing yang dibayar oleh kedua kubu yang kebetulan yang banyak menang di kubu 01,” ujarnya.

Namun menurutnya, ketika lembaganya kredibel, melakukan dengan metode yang bagus dan presisi, hal itu bisa dipertanggungjawabkan.

Terkait simpangsiur data hasil penghitungan suara, Ujang menyarankan agar semua pihak menunggu hasil real count yang dilakukan oleh KPU.

“Sehingga kita berdemokrasi ini tidak menduga-menduga, tidak saling menyalahkan. Artinya lembaga survei juga berhak, berwenang untuk mempublikasi hitung cepat dan exit poll-nya karena ada aturan MK. Jadi tidak bisa melaporkan dan sebagainya,” ujarnya.

Pendukungnya Ancam Bunuh Politikus Muslim AS, Donald Trump Tuai Kecaman Luas

Liputan6.com, Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan stasiun televisi Fox News dituding berkontribusi pada merebaknya isu Islamofobia di negara itu.

Tudingan itu muncul menyusul penangkapan seorang pendukung kubu Republik yang mengancam akan membunuh Ilhan Omar, seorang politikus Demokrat asal negara bagian Minnesota, yang juga merupakan salah satu wanita muslim pertama Kongres AS, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Senin (8/4/2019).

Patrick Carlineo, dari Addison, negara bagian New York, ditangkap pada hari Jumat dan didakwa melakukan panggilan telepon yang mengancam ke kantor Omar.

Menurut FBI, Carlineo mengatakan kepada anggota staf: “Apakah Anda bekerja untuk Ikhwanul Muslimin? Kenapa kau bekerja untuknya, dia teroris sialan. Saya akan menembakkan peluru ke tengkoraknya.”

Meskipun Fox News tidak disebutkan dalam keluhan terhadap Carlineo, salah seorang anggota Kongres AS asal New York, Alexandria Ocasio-Cortez, menarik hubungan langsung antara pernyataan kontroversial yang dibuat oleh presenter Jeanine Pirro dan ancaman terhadap Omar.

Bulan lalu Pirro mengkritik Omar yang berkerudung, menanyakan apakah itu menunjukkan “kepatuhannya pada hukum syariah, yang dengan sendirinya bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat”.

Dalam sebuah twit pada hari Sabtu, Ocasio-Cortez menyiratkan ada hubungan sebab akibat antara komentar Pirro dan ancaman kematian terhadap Omar.

“Saya pikir Jeanine Pirro menggunakan stasiun televisi Fox (untuk) mendorong orang berpikir bahwa kerudung mengancam. Dia juga mengimbau orang untuk berbicara kebijakan, bukan keputusan pribadi (dalam berkerudung),” twit Ocasio-Cortez.

Saat ini, Fox News menangguhkan siaran Pirro selama dua pekan ke depan, namun tidak disebutkan alasan resminya.

Sarkasme Donald Trump

Sementara itu, berselang tidak lama setelah penangkapan Carlineo, Donald Trump mengejek Omar di depan hadapan para pendukung Partai Republik dari kelompok Yahudi.

Dengan sarkastis, Trump berpura-pura berterima kasih kepada Omar atas dukungannya terhadap Israel, dengan mengatakan: “Oh, saya lupa. Dia tidak menyukai Israel, saya lupa, saya minta maaf. Tidak, dia tidak suka Israel, kan? “

Omar sendiri tidak menanggapi secara langsung sindiran Donald Trump, dan hanya mengetwit: “Tuhanku, maafkan orang-orang tersebut karena mereka tidak tahu.”

Meski tidak jelas siapa yang disebut sebagai “orang-orang tersebut” dalam twit Omar, namun banyak pihak menduga bahwa hal itu merupakan tanggapan terhadap sarkasme Trump.

Simak video pilihan berikut: 

Presiden Donald Trump kembali menyampaikan pidato berkaitan dengan pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat.

Politikus Gerindra DKI Usul Tarif MRT Rp 8.500 Hanya untuk Warga DKI

JakartaDPRD DKI memutuskan tarif MRT Jakarta dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) sepanjang 15,7 km ditetapkan sebesar Rp 8.500. Wakil Ketua FraksiGerindraDPRDDKI Iman Satria mengusulkan subsidi tarif hanya untuk wargaDKI saja, sedangkan warga nonDKI bayar lebih mahal.

“Kalau menurut saya sih oke oke saja. Tapi menurut saya yang kurang setuju masalah subsidinya saja. Subsidinya jangan semua orang disubsidi oleh DKI dong, yang di subsidi itu warga DKI saja. Masa warga-warga lain disubsidi oleh APBD DKI, jebol dong APBD kita lama-lama,” kata Iman, saat dihubungi detikcom, Senin (25/3/2019).

Namun Iman tak mau usul tersebut dikatakan diskriminatif. Sebab menurutnya, di beberapa negara juga menerapkan aturan serupa.

“Kok diskriminatif, di mana-mana juga begitu kok, di luar negeri juga begitu kok. Ya warga DKI dong, ya kan supaya pindah makanya disubsidi, tapi kalau semua warga dari luar DKI disubsidi ya gak kuat perhitungan kita, APBD kita lama-lama jebol besok-besok berapa tahun lagi lama-lama jebol,” terang Iman.

“Buat apa kita punya bank, kan itu tinggal di link aja sama servernya Bank DKI. Nanti begitu di tap kartunya warga DKI yang pakai KTP DKI per km-nya sekian, tapi kalau yang non warga DKI lebih mahal gitu loh,” imbuhnya.

Iman mengatakan usulan tersebut adalah usulannya pribadi yang belum sempat disampaikan dalam rapat kemarin. Meski saat ini tarif MRT sudah diketok Rp 8.500 hingga Bundaran HI, Iman mengaku tak masalah karena nanti kebijakan itu bisa dievaluasi kembali.

“Ngga apa-apa diketok, berarti mayoritaas sudah setuju, nanti bisa di-review, ya kan. Coba kamu sebagai warga DKI deh masa mau subsidi semuanya. (Warga non DKI) lebih mahal dikit pantas dong, ya kan, harus ada perbedaan dikit dong kalau nggak apa bedanya/bangganya jadi warga DKI? Uangnya pakai uang DKI, tapi juga bayarnya sama dengan warga lain, ini pendpat pribadi ya,” sambungnya.

Fraksi PKS DPRD DKI, juga setuju dengan tarif Rp 8.500 Menurut Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, tarif Rp 8.500 merupakan hasil survei ke masyarakat.

“Kalau Rp 8.000 itu kan dari hasil survei, hasil survei MRT kerelaan masyarakat untuk membayar MRT itu adalah sekitar Rp 8.000-12.000. Maka kemudian pempov mengusulkan Rp 8.000-an. Tapi hasil rapat tadi menjadi Rp 8.500, itu di jangkau masyarakat lah,” ungkapnya.

PKS berharap ke depan dapat dievaluasi kembali oleh Pemprov DKI terkait kemampuan subsidinya, jumlah penumpang setiap harinya dan berapa jeda kedatangan rangkaian kereta.

“Ini tujuannya untuk mengatasi kemacetan, kita berharap masyarakat, tapi kan segala sesuatu bisa di evaluasi kembali, pertama dari kemampuan pemerintah subsidi, kemudian jumlah penumpang berapa, jumlah pengembangan TOD itu kaya apa nanti terus berkembang, sekarang segala sesuatu bisa dievaluasi kembali,” ungkap Suhaimi.

Sebelumnya, tarif MRT Jakarta dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) sepanjang 15,7 km telah ditetapkan sebesar Rp 8.500. Meski tarif sudah ditetapkan, namun besaran subsidi saat ini belum ditentukan.

“Iya, dari Lebak Bulus ke HI Rp 8.500 tapi per halte (stasiun) berubah lagi. Harga per km masih dihitung. Kemarin kan kita Rp 1.000 per km, (sekarang) mungkin lebih murah lagi,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3).


(yld/zak)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Ingatkan Warga Kaltim Agar Tak Percaya Politikus Tukang Tipu

Samarinda – Capres Prabowo Subianto menemui warga Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam orasinya, Prabowo mengingatkan kepada warga supaya tidak mudah percaya dengan politikus tukang tipu.

“Politisi itu senyumnya bohong, senyum kalau orang Betawi bilang, monpendet, muka penuh tipu. Yaitu jadi politisi itu muka penuh tipu, senyumnya serba palsu, janji-janjinya bertahan 15 menit,” Kata Prabowo saat menyapa ribuan pendukungnya di Gor Segiri Samarinda, Kaltim, Minggu (17/3/2019).

Prabowo tiba di GOR Segiri Samarinda sekitar pukul 17.00 Wita. Ia datang mengenakan pakaian safari berwarna krem. Kehadiran Prabowo disambut histeris ribuan pendukungnya yang memadati pelataran GOR Segiri. Seruan ‘Prabowo Presiden’ terdengar menggema di kawasan Jl Kesuma Bangsa Samarinda.

Sembari berdiri di atas mobil atap terbuka, Prabowo menyapa rakyat Kaltim. Prabowo sesekali merentangkan tangan dengan gestur salam dua jari ke hadapan para pendukungnya. Yang menarik, Prabowo sempat meminta panitia mematikan lampu panggung, Prabowo mengaku tidak ingin terlihat seperti artis yang ingin tampil di depan panggung dengan sorotan lampu.

Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat Indonesia sudah tak bisa dibohongi lagi, Rakyat Indonesia ingin perbaikan hidup.

“Di mana-mana rakyat sudah mengerti kekayaan bangsa hanya dinikmati segelintir orang saja. Terlalu banyak kebohongan, kebocoran, dan terlalu banyak uang yang dicuri, terlalu banyak korupsi,” tegas Prabowo.

Prabowo kemudian meninggalkan GOR Segiri pukul 18.00 Wita langsung menuju Bandara APT Pranoto untuk kembali ke Jakarta.

(rvk/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Politikus PDIP Ini Minta Pemerintah Larang Senator Australia Fraser Anning Masuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengecam pernyataan Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia yang menyalahkan imigran muslim atas penembakan di 2 Masjid Selandia Baru. Menurutnya, pernyataan Fraser menunjukkan ketidakpahaman dan kesalahan persepsi terhadap umat Islam.

“Saya juga mengutuk keras pernyataan resmi Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia, yang pada intinya menganggap bahwa teror terhadap masjid di Christichursh adalah harga yang pantas dibayar Umat Islam dan bahwa Islam adalah ideologi kekerasan,” kata Charles kepada wartawan seperti dikutip Antara, Sabtu (16/3).

Dia meminta pemerintah Indonesia melarang Fraser masuk ke Indonesia. Sebab, ucapan Fraser berpotensi memecah belah umat beragama.

“Atas nama seluruh bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian, saya meminta Pemerintah Indonesia melarang Fraser Anning untuk memasuki wilayah Indonesia untuk alasan apapun agar tidak menularkan cara pandang yang dapat memacah belah umat beragama tersebut,” tegasnya.

Selain itu, kata Charles, ucapan Fraser akan melukai hati para umat beragama yang sudah berupaya keras membangun perdamaian dan toleransi.

“Pernyataan tersebut melukai perasaan Umat Islam dan Non- Muslim dan tidak berkontribusi apapun terhadap upaya kita membangun perdamaian dan saling pengertian antar umat beragama,” ujar Charles.

Meski demikian, Politikus PDIP ini menyebut aksi penembakan di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru bentuk kebiadaban. Dia juga menyampaikan belasungkawan kepada seluruh korban tewas dari insiden ini. Sejauh ini, 50 orang dikabarkan tewas akibat penembakan tersebut.

“Tindakan tersebut adalah ekspresi kebiadaban yang mencederai rasa kemanusiaan siapapun, khususnya karena dilakukan di tempat ibadah yang disucikan Umat Islam,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Charles juga memuji gerak cepat pemerintah Selandia Baru dalam menangani kasus ini. Dia berharap seluruh pelaku bisa segera ditangkap dan diadili. Sebab, aksi penembakan yang dilakukan para pelaku tidak dibenarkan atas dasar dan alasan apapun.

“Perusakan, kekerasan dan penodaan terhadap tempat ibadah Umat Islam maupun terhadap tempat ibadah agama manapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan atas nama apapun. Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan terhadap orang-orang sipil yang tidak berdosa. Sebaliknya, tempat ibadah adalah tempat di mana kita menumbuhkan dan merawat perdamaian dan kedamaian,” tandasnya.

Politikus Malaysia: Sangat Mengherankan Jaksa Tolak Cabut Dakwaan Doan

Kuala Lumpur – Seorang politikus Malaysia mengomentari penolakan Jaksa Agung Tommy Thomas mencabut dakwaan Doan Thi Huong, terdakwa Vietnam dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam. Politikus itu menyatakan Doan pantas mendapat perlakuan yang sama seperti Siti Aisyah, WNI yang dibebaskan dalam kasus yang sama.

Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Kamis (14/3/2019), komentar itu disampaikan Ramkarpal Singh yang merupakan anggota parlemen wilayah Bukit Gelugor dari Partai Tindakan Demokratik (DAP) yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan, yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad.

“Saya dalam pandangan bahwa dakwaan terhadap Doan seharusnya dicabut dengan cara yang sama saat dakwaan terhadap Siti Aisyah dicabut, jika Jaksa Agung (AG) memiliki pandangan bahwa Korea Utara terlibat dalam pembunuhan Jong-Nam,” sebut Ramkarpal yang juga seorang pengacara ini.

“Memaksa Doan melanjutkan persidangan sendirian dan bukan dengan sesama terdakwa, khususnya ketika prima facie (dasar argumen dakwaan) dalam kasus ini telah ditetapkan terhadap keduanya, adalah, dengan hormat, belum pernah terjadi sebelumnya dan ini disesalkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ramkarpal menyebut bahwa penolakan Jaksa Agung untuk mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Doan sangat ‘mengherankan dan memancing pertanyaan soal wewenang AG’.

Pada Kamis (14/3) waktu setempat, jaksa Malaysia mengumumkan penolakan Jaksa Agung untuk mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Doan. Sebelumnya pada Senin (11/3) lalu, jaksa Malaysia mengajukan pencabutan dakwaan terhadap Aisyah yang diinstruksikan oleh Jaksa Agung. Pihak jaksa tidak pernah mengungkapkan secara langsung alasan pencabutan dakwaan itu. Pencabutan dakwaan itu dikabulkan pengadilan Malaysia dan Aisyah langsung bebas.

Ramkarpal mempertanyakan keputusan Jaksa Agung mengabulkan permintaan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mencabut dakwaan terhadap Aisyah atas dasar Korea Utara (Korut) bertanggung jawab atas pembunuhan Kim Jong-Nam.

“Jika ini persoalannya, mengapa AG mendakwa Siti Aisyah sejak awal? Tidak diragukan, AG memiliki wewenang untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap Siti Aisyah seperti yang telah dilakukannya, tapi mengapa dia tidak melakukan hal yang sama dalam kasus Doan?” tanya Ramkarpal dalam pernyataannya.

“Baik Doan maupun Siti Aisyah didakwa bersama. Doan memiliki hak konstitusional untuk diperlakukan sama seperti Siti Aisyah, karena dia berhak atas perlindungan yang setara di hadapan hukum,” tegasnya.

Ramkarpal menambahkan, karena Jaksa Agung tidak mengungkapkan alasan dari keputusannya mencabut dakwaan Aisyah, Doan tidak akan pernah tahu mengapa dirinya diperlakukan berbeda dari Aisyah.

“Jika dia (Doan-red) dinyatakan bersalah, dia akan selalu bertanya apakah Siti Aisyah juga bersalah. Dalam kasus seperti ini, kebijaksanaan AG seharusnya dipertanyakan, khususnya ketika nyawa seseorang dipertaruhkan,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Doan terancam hukuman mati. Doan didakwa mengusapkan racun VX yang mematikan ke wajah Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un, di Bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017. Doan telah menyangkal dakwaan pembunuhan yang dijeratkan padanya dan menegaskan dirinya hanya terlibat dalam sebuah acara prank (lelucon), serta ditipu oleh sejumlah agen intelijen Korut, dalang utama kasus ini yang telah kabur ke negaranya.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI Tantang Politikus PAN Buktikan Polri Bentuk Pasukan Buzzer Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menantang politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Mustofa Nahrawardaya, untuk membuktikan tuduhannya bahwa Polri membentuk pasukan buzzer untuk mendukung pasangan capres cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Tantangan ini disampaikan juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo, di Jakarta, Rabu (6/3/2019). 

Politikus PAN itu menyampaikan tuduhan tersebut secara pada sebuah dialog bertajuk “Penyebaran Hoaks Terorganisasi?” di sebuah televisi swasta, Selasa, 5 Maret 2019. 

Tuduhan Mustofa ini mengutip cuitan akun Twitter anonim @opposite6890 yang dia sendiri mengaku mengenal adminnya.

Sigit mencurigai tuduhan ini sebagai langkah sistematis dari pendukung pasangan capres 02 untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga negara dalam Pemilu 2019.

“Setelah serangan ke KPU, sekarang mereka menyerang Polri. Polisi juga harus tegas membantah dan membuktikan bahwa mereka netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2019,” ujar Sigit.

Sebelumnya, dalam cuitannya 3 Maret 2019 lalu, akun anonim @opposite6890 menuduh Polri telah membentuk tim buzzer beranggotakan 100 orang per Polres di Seluruh Indonesia.

“Akun opposite6890 menyebutkan tim ini menginduk pada akun @alumnisambhar dan menyebut ada aplikasi berbasis android yang bisa diunduh di situs mysambhar.com,” tutur Sigit.

Situs mysambhar.com sendiri saat ini sudah tidak bisa diakses. Akun @opposite6890 kemudian memberikan tautan untuk mengunduh aplikasi tersebut di filedropper.com.

“Opposite6890 kemudian menuduh keterlibatan Polri. Karena menurutnya, setelah dicek, ada kaitan ke jaringan milik Mabes Polri,” tambah jubir PSI untuk bidang Teknologi Informasi ini.  

2 dari 3 halaman

Klarifikasi

Terkait tuduhan tersebut, menurut Sigit yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini menyebut ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

“Pertama, tuduhan domain mysambhar.com dimiliki Polri. Ketika saya cek, domain ini dilindungi layanan proteksi nama domain dari sebuah perusahaan di Panama. Jadi tidak mungkin Opposite6890 bisa membuktikan siapa pemilik nama domain tersebut,” katanya.

Yang kedua, Sigit mempertanyakan apakah benar file berjenis APK yang ada di filedropper.com benar-benar buatan Polri.

“Bisa saja dia buat sendiri, lalu mengunggahnya sendiri, kan? Ini juga harus dibuktikan,” tambahnya. 

Hal ketiga yang juga harus diklarifikasi adalah kaitan file APK itu dengan jaringan Mabes Polri.

“Opposite6890 menuduh ada link ke jaringan bernomor IP 120.29.226.193. Memang betul, menurut data APNIC nomor IP itu terdaftar atas nama Divisi Teknologi Informasi Mabes Polri. Tapi hubungannya seperti apa, itu harus dicek dengan kaidah-kaidah forensik TI yang valid,” ujar Jubir PSI bidang Teknologi Informasi ini. 

Meskipun argumen yang disampaikan terkesan cukup meyakinkan untuk sementara orang, Sigit mengaku tidak percaya dengan tuduhan tersebut.

“Kami yakin Polri netral di Pemilu 2019. Lagipula, masak Divisi TI Mabes Polri sebodoh itu membuat aplikasi rahasia yang dihubungkan ke jaringan resmi Mabes Polri?” ujar Sigit.

Sigit yang juga caleg DPR-RI ini mengaku sudah mencoba menginstal aplikasi tersebut. “Tapi aplikasi itu dilindungi dengan user name dan password sejak awal, jadi saya masih belum bisa melihat isi program Sambhar itu,” kata Sigit.

Dia menegaskan, jika Mustofa tidak dapat membuktikan tuduhannya, polisi harus bertindak tegas untuk membuktikan institusinya tidak bersalah.

“Polri juga harus meminta keterangan Mustofa Nahrawardaya, kalau perlu menahannya karena menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat,” tambahnya. 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BNN: Politikus Gunakan Narkoba untuk Coba-Coba

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengungkap alasan politikus menggunakan narkoba. Menurutnya, sekitar 57 persen masyarakat yang di antaranya politikus menggunakan narkoba hanya untuk coba-coba.

“Pertama-tama mereka ingin coba-coba. Makanya sering kita sampaikan, tadi juga saya sampaikan di MPR, dari penyalahguna ini kurang lebih 4 juta lebih itu 57 persen adalah coba pakai,” kata Heru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Menurut Heru, pihaknya sampai saat ini masih menelisik rasa ingin tahu politisi pada narkoba yang cukup besar. Penelisikan itu dia lakukan dengan cara turun langsung ke masyarakat.

“Ini yang kita coba cari tahu. Karena rasa ingin tahu masyarakat ini yang harus kita coba, sehingga kita mengajak semua elemen, termasuk ke ulama-ulama, ke pendeta, tokoh-tokoh agama kita ajak,” ungkapnya.

Heru menambahkan dalam kasus ini assessment juga sangat penting. Bukan hanya untuk rehabilitasi, tetapi juga untuk penegakan hukum.

“Assessment ini bukan hanya dibawa untuk rehabilitasi, kita juga ingin tahu dari segi pidana, apakah ada jaringan di situ. karena BNN terus terang saja kami fokus di masalah jaringannya,” ucap dia. 

2 dari 2 halaman

Bantah Fadli Zon

Dia juga membantah ucapan Fadli Zon yang mengatakan pemerintah gagal memberantas narkoba.

Menurutnya, semua pihak sudah berusaha maksimal untuk memberantas barang terlarang tersebut.

“Kalau dibilang gagal kita semua sudah berusaha ya, bagaimana kita mengungkap, bagaimana kita mencegah, semua elemen kita ajak,” kata dia.


Sumber : Merdeka.com

Reporter : Sania Mashabi

Saat Politikus Seret-seret Jokowi Dalam Tiap ‘Musibah’

JakartaWasekjen Partai Demokrat Andi Arief ditangkap polisi gara-gara sabu. Politikus asal Bandar Lampung itu ditangkap di Hotel Peninsula pada Minggu (3/3) malam.

Andi Arief ditangkap, Waketum Gerindra Arief Poyuono justru menyalahkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arief menilai Jokowi telah gagal untuk memberantas narkoba di Indonesia.

“Andi Arief cuma jadi korban kegagalan pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia,” ungkap Arief Poyuono kepada wartawan, Senin (4/3).


Menurut Poyuono, peredaran narkoba di era Jokowi semakin banyak. Ia juga meminta Andi Arief segera direhabilitasi.

“Peredaran narkoba sendiri bukannya makin menurun, malah makin banyak di era Joko Widodo dan makin mengancam generasi Indonesia,” tutur Poyuono.

“Yang pasti Andi Arief itu korban dan mungkin pengkonsumsi narkoba, maka Andi Arief harus segera direhabilitasi saja dari ketergantungan narkoba di rumah rehabilitasi dari ketergantungan narkoba milik negara,” sambungnya.

Jokowi juga ikut disebut-sebut saat pesawat yang akan ditumpangi Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengalami delay.

Jansen sempat protes-protes di media sosial karena pesawat Sriwijaya Air yang hendak ditumpanginya delay. Nama Jokowi pun ‘dipanggil’ oleh Jansen.

Protes itu disampaikan Jansen lewat video di akun Twitternya, Minggu (3/3/2019) pukul 08.21 WIB. Dia seharusnya terbang dengan Sriwijaya Air SJ 010 rute Jakarta-Medan dari Bandara Soekarno-Hatta.

“Hancurrrrr luluh lantah agendaku dibuat Sriwijaya.. Ketimbang emosi di bandara ini bagus viralkan saja biar bisa jadi perbaikan ke depannya. Niat ambil penerbangan paling pagi jam 6, malah jadi delay 3,5 jam! Hancur semua kegiatan di Dairi, dll,” tulis Jansen di Twitter (perkataan Jansen disesuaikan dengan cuitannya).

Dalam videonya, Jansen mengatakan awalnya pesawat delay hingga pukul 07.00 WIB. Namun, kemudian jadwal terbangnya mundur lagi jadi pukul 09.30. Agenda Jansen untuk mengunjungi Dairi, Sumatera Utara jadi berantakan dan menurutnya tidak ada solusi dari Sriwijaya Air.

“Sriwijaya sudah diambil alih Garuda, sudah perusahaan pelat merah ini. Jadi Bu Rini Suwandi, tolong lihat ini, saya minta menteri BUMN lihat ini, direktur utama Garuda lihat ini. Kalau perlu Pak Jokowi, lihat ini Pak Jokowi!” ucapnya.

“Jangan dianggap karena saya oposisi kemudian saya dianggap cari cari persoalan. Tidak, ini fakta,” tambah Jansen.
(rna/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Deretan Politikus yang Terjerat Narkoba: Andi Arief Hingga Indra J Piliang

JakartaWasekjen Partai Demokrat Andi Arief ditangkap polisi karena mengonsumsi narkoba jenis sabu. Andi Arief tentu bukan politikus pertama yang harus berurusan dengan polisi gara-gara narkoba.

Berdasarkan catatan detikcom, Senin (4/3/2019), sedikitnya ada 8 politikus yang terciduk polisi terkait narkoba dalam kurun waktu Maret 2016-Maret 2019.

Berikut daftar 8 politikus tersebut selengkapnya:

1. Maret 2016 – Eks Bupati Ogan Ilir sekaligus politikus Golkar Ahmad Wazir Noviadi Mawardi

Nofi dan dua orang lainnya, Murdani (karyawan swasta), Faizal Roche seorang PNS ditetapkan sebagai tersangka pemakaian dan kepemilikan narkoba. Mereka dijerat dengan pasal Pasal 112 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun.

Ada dua orang lainnya yang ikut ditangkap oleh penyidik BNN. Namun dua orang itu tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Nofi dilantik sebagai bupati pada 27 Februari 2016. Belum genap sebulan memerintah kota yang terletak 35 km dari Palembang itu, dia ditangkap BNN. BNN telah mengintainya sebelum dia menang pilkada.

2. Juni 2017 – Anggota DPRD Tabanan I Nyoman Wirama Putra

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta menyebut I Nyoman Wirama Putra diduga berpesta sabu di sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Setelah menjalani pemeriksaan, Nyoman ditetapkan polisi sebagai tersangka.

“Barang buktinya kan hanya bong sama sisa plastik sabu bekas pakai. Tetapi hasil cek urinenya dia positif narkoba,” ungkap Kombes Nico.

Hal yang sama berlaku pada LOS (19), teman wanita Nyoman yang positif narkoba namun tak ada barang bukti.

Nyoman ditangkap bersama LOS di sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Juni 2017. Keduanya ditangkap setelah polisi menangkap pengedar 2 ribu butir ekstasi, NYA (28) dan LP (32), di basement hotel yang sama.

3. September 2017 – Politikus Golkar Indra J Piliang

Polisi menetapkan Indra J Piliang dan dua rekannya sebagai tersangka dalam kasus narkotika. Indra ditangkap di sebuah tempat karaoke. Politikus Golkar itu dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Namun, lantaran tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, polisi melakukan assessment terhadap Indra dan dua rekannya. Hasil assessment menyimpulkan Indra dan dua rekannya wajib direhabilitasi.

4. Maret 2018 – Ketua DPD PAN Jambi berinisial HZ

Polresta Jambi menangkap 4 pria usai pesta sabu. Salah satu yang ditangkap adalah Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batanghari Jambi berinisial HZ.

Kasat Narkoba Polresta Jambi Kompol Priyo menyatakan selain HZ, polisi menangkap 3 pria lain berinisial FN, HM, dan JG. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa alat hisap sabu dan satu paket sabu. Penangkapan ini dilakukan pada Kamis (29/3) sekitar pukul 05.00 WIB.

HZ sendiri sudah 3 kali ditangkap oleh petugas akibat terlibat penyalahgunaan sabu. Pada 2016, ia sempat ditangkap BNN Kota Jambi, namun direhabilitasi.

5. Juni 2018 – Eks Wakil Ketua DPRD Bali dan politikus Gerindra Jro Gede Komang Swastika

Mantan Wakil Ketua DPRD Bali, Jro Gede Komang Swastika alias Jro Jangol dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena jadi bandar narkoba. PN Denpasar menyatakan Jro Jangol terbukti mengedarkan narkotika bersama istrinya, Ni Luh Ratna Dewi. Jro Jangol pun dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba.

Belum rampung hukuman dijalani, Jro Gede Komang Swastika meninggal dunia di bui karena sakit. Diagnosis dokter menyatakan Jro Jangol meninggal karena penurunan kesadaran hingga gagal napas.

6. Agustus 2018 – Kader NasDem Ibrahim Hasan

Ibrahim Hasan alias Ibrahim Hongkong ditangkap bersama enam rekannya di perairan Selat Malaka, Sumut, Minggu (19/8). Ada sebelas orang yang ditangkap dalam kasus ini dan barang bukti 105 kilogram sabu serta 30 ribu pil ekstasi yang disita dalam pengungkapan kasus ini.

Ibrahim dipecat sebagai kader NasDem melalui SK No 100-SK/DPP-Nasdem/VIII/2018, yang ditandatangani oleh Ketum DPP NasDem Surya Paloh dan Sekjen DPP Nasdem Johnny G Plate per 21 Agustus 2018.

7. Agustus 2018 – Politikus Golkar sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Amin Mootalu

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Amin Mootalu ditangkap saat berpesta sabu. Politikus Partai Golkar itu saat ini masih diperiksa oleh Polda Gorontalo.

Amin ditangkap Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada Kamis (2/8) dini hari. AM ditangkap bersama temannya, GB (33). Keduanya sedang berpesta narkoba di salah satu hotel di Kota Gorontalo sekitar pukul 02.30 Wita.

Dari tangan keduanya, diamankan 1 saset yang berisi butiran kristal bening, 1 pipet kaca yang berisi butiran kristal bening, 2 sedotan yang sudah terpotong, 1 penutup botol, 2 buah ponsel, dan 1 gunting.

8. Maret 2019 – Wasekjen Demokrat Andi Arief

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ditangkap polisi terkait narkoba. Setelah dites urine, mantan staf ahli presiden di era Presiden SBY itu dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Andi ditangkap di salah satu kamar hotel Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3). Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat.
(rna/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>