BPN Prabowo: Sandiaga Tak Khawatir Ma’ruf Bawa Ayat di Panggung Debat

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin akan membawa ayat Alquran dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang dihelat 17 Maret. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut cawapres Sandiaga Uno tidak khawatir akan strategi Ma’ruf.

“Sandi itu sangat siap dengan debat yang akan datang. Kami tidak ada kekhawatiran sedikit pun terkait masalah itu,” ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Saleh mengatakan, Ma’ruf Amin ditantang untuk mengeluarkan kemampuannya agar masyarakat bisa menilai siapa cawapres yang pantas menjadi pemimpin bangsa. Ia menyebut Ma’ruf Amin ditantang untuk menjelaskan persoalan bangsa dengan bahasa agama.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay.Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay. (Foto: dok. pribadi)

“Namun perlu diketahui, bahasa agama biasanya bicara secara umum pada level moral. Sementara, pada level teknis, agama tidak akan bicara secara detail. Nah, persoalan bangsa ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan hal yang bersifat umum. Banyak persoalan yang butuh diselesaikan secara teknis operasional,” kata Saleh.

Saleh meyakini Sandiaga akan menguasai tema debat ketiga yang mengangkat isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan. Pengalamannya selama berkampanye diyakini akan dipaparkan Sandiaga selama debat.

“Sandiaga diyakini punya pengetahuan yang cukup soal kehidupan sosial di tanah air. Selain dari hasil pengamatan langsung di masyarakat, Sandi dikenal sosok yang sangat rajin berkunjung dan bersilaturahim dengan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Dari pertemuan itu tentu banyak masukan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat,” ujar politikus asal PAN ini.

Sebelumnya, Ma’ruf dinilai kurang aktif dalam debat Pilpres perdana dan capres Joko Widodo dianggap lebih dominan. Dalam debat capres ketiga yang menghadirkan cawapres saja, Ma’ruf Amin diyakini bakal lebih leluasa menjawab pertanyaan dan berargumen.

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan bukan tak mungkin Ma’ruf Amin akan melengkapi jawaban dan argumennya dengan sejumlah ayat. Meski begitu, Ma’ruf dinilai tak akan memaksakan diri apabila memang tak ada ayatnya.

“Kita ingin menjadikan Pak Kiai (Ma’ruf Amin) sebagai dirinya sendiri. Sebagai kiai, dia saya kira otomatis, dia ngomong di mana-mana, ngomong sama saya pun kemarin, ayat-ayat itu pun keluar, yang relevan tentu saja, namanya kiai, kita biarkan beliau seperti itu sejauh itu relevan, kan tidak ada larangannya juga,” ujar Usman, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(dkp/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN ke BPN Prabowo: Jurus Turunkan Harga Telur Ngapain Dirahasiakan?

Jakarta – Ahmad Muzani selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merahasiakan jurus capres Prabowo Subianto menurunkan harga telur dalam waktu 100 hari. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mempertanyakan Muzani.

“Jawabnya bukan rahasia! Karena hitung-hitungan seperti itu gampang kok. Ngapain dirahasiakan? Bilang saja nggak punya program dan ‘jawabannya sudah sama, untuk apa diperdebatkan’ seperti yang disampaikan Pak Prabowo di debat, itu malah lebih elegan daripada beli kucing dalam karung,” ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Irma menyarankan Prabowo ataupun cawapres Sandiaga Uno memberikan solusi yang rasional berdasarkan data kepada masyarakat. Irma memberikan contoh yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf.
“Harusnya setiap jawaban itu beri solusi yang masuk akal, by data dan rasional. Harusnya yang dilakukan itu seperti konsep Jokowi-KH Ma’ruf: petani untung, pedagang untung, pembeli tidak dirugikan alias harga normal. Itu artinya pemerintah selain dapat menjaga stok atau persediaan, juga dapat mengontrol harga,” ujar politikus asal NasDem ini.
Muzani sebelumnya menjawab sindiran Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang menyindir janji Prabowo menurunkan harga beras hingga telur dalam waktu 100 hari. Muzani yakin Prabowo bisa menurunkan harga telur dalam program 100 hari kerjanya.

“Bisa itu. Itu kan jawaban dari Pak Jokowi ketika dikritik oleh Pak Prabowo tentang menekan harga sembako, harga pangan dalam konteks beras, misalnya. Masalahnya, kata Pak Jokowi, kan keseimbangan antara produsen dan konsumen,” kata Muzani di kompleks DPR, Jakarta, Jumat (22/2).

Namun Muzani masih merahasiakan jurus Prabowo menurunkan harga telur. “Ya jangan cerita dulu, menang dulu nanti baru diceritain,” ujar Muzani.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(dkp/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

2 Jari Terangkat dan Permainan Gimik Fadli di Malam Munajat

Jakarta – Malam munajat di pelataran Monas berujung pada balas-berbalas politikus yang kutub politiknya berbeda. Tudingan politisasi munajat menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ditepis Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyindir karena sirik.

Tak dipungkiri, malam munajat 212 itu didatangi para tokoh politik yang erat kaitannya dengan Prabowo. Juru bicara BPN Sodik Mudjahid pun mengamininya tapi menegaskan bila hal itu tidak melanggar aturan apapun.

“Apakah salah menurut UU dan demokrasi jika dalam acara Munajat 212, peserta dan pengelolanya ada terlibat pendukung relawan 02 dan ada teriakan paslon 02? Tunjukkan di mana salahnya?” ujar Sodik.

Tak ketinggalan, dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, tampak hadir di antara para tokoh yang datang pada Kamis malam, 21 Februari 2019 itu. Keduanya bahkan semobil Toyota Crown ketika memasuki area Monas dari pintu di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kehadiran Fadli dan Fahri tidak diam-diam. Para peserta munajat yang mengetahui langsung memanggil nama mereka, terutama Fadli.

“Pak Fadli…. Pak Fadli!” teriak sejumlah ibu menyapa.

Dari sisi kiri mobil Fadli menurunkan jendela mobilnya. Dia juga sempat menunjukkan salam dua jari. Mobil yang mengantar keduanya kemudian melaju.

Di pagi harinya yaitu Jumat, 22 Februari 2019, juru bicara TKN Abdul Kadir Karding meminta gestur Fadli diselisik. “Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” ucap Karding.

Namun kolega Fadli yang turut hadir dalam acara itu, Fahri, tidak sependapat bila apa yang dilakukan Fadli dinilai sebagai pelanggaran terkait Pemilu. “Setahu saya, yang nggak boleh itu ajakan lalu menyebut nama calon,” ucap Fahri.

“Kalau menyebut nomor apa, nggak (melanggar aturan). Permainan simbolik ya. Semalam itu, misalnya, Pak Kiai bilang, ‘Tes… tes… 01 atau 02,’ dua orang teriak kan,” imbuhnya.

Selama tidak ada ajakan untuk memilih salah satu kandidat, menurut Fahri, tidak ada masalah menunjukkan simbol-simbol. Dia menyebut apa yang terjadi di Munajat 212 tidak dapat dikategorikan pelanggaran dalam pemilu.

“Itu kan permainan gimik. Sebenarnya dalam skala itu dibilang permainan yang halus,” ucap Fahri.

“Yang bermasalah itu misalnya ada ajakan seperti marilah kita coblos pasangan nomor 01, Bapak Jokowi-Ma’ruf, atau marilah kita coblos Prabowo-Sandi. Itu adalah kalau di forum nonkampanye itu nggak bagus,” imbuhnya.

Fahri menilai permainan simbol saat tahun politik seperti ini tidak bisa dihindari. Dia menyebut aturan yang harus ditegakkan adalah kampanye-kampanye yang vulgar.

“Yang perlu diatur adalah yang tidak simbolik, yang kasar yang vulgar, karena konotasi kampanye itu ya harus vulgar, kalau samar ya bukan kampanye namanya,” ujarnya.

Terlepas dari pembelaan Fahri, Fadli sejauh ini belum memberikan respons terkait tudingan-tudingan dari kubu Jokowi. Fadli sendiri diketahui aktif di kubu Prabowo sebagai anggota Dewan Pengarah BPN.

Acara munajat itu diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘Senandung Selawat dan Zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(dhn/dkp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komisi III Ingatkan Satgas Ungkap Aliran Dana Mafia Sepakbola

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Satgas Antimafia Bola menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

Sahroni yakin penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air.

“Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang,” kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Sahroni menduga jaringan mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat.

“Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada ‘restu’ dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat,” ucap dia.

Aparat penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga ini paling digandrungi masyarakat Indonesia.

“Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini,” ucap politikus NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

2 dari 2 halaman

500 Laporan

Sebelumnya, dua bulan sejak dibentuk, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Hendro menambahkan kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor,” tukasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

TGB Jenguk Ani Yudhoyono dan Salami SBY di Singapura

Singapura – Ketua Korbid Keummatan Partai Golkar TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) turut menjenguk Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di National University Hospital (NUH) Singapura. TGB mendoakan kesembuhan untuk istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

“Surah Al-Fatihah (Pembuka) adalah surah terhebat dalam Alquran. Ia diberi beragam nama di antaranya Asy-Syifa (kesembuhan, penyembuhan ). Maka banyak riwayat menjelaskan bahwa para sahabat Rasul yang mulia membaca Al-Fatihah saat menjenguk orang yang sedang sakit agar diberi kesembuhan,” ujar TGB lewat akun Instagram tuangurubajang, Jumat (22/2/2019).

Eks politikus Partai Demokrat ini juga bertemu dengan SBY di NUH. TGB yang mengenakan jas dan peci hitam ini menyalami SBY di NUH.
TGB mengajak masyarakat membacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan Bu Ani. Doa juga dipanjatkan kepada SBY agar diberikan kekuatan dan kesabaran.
“Dengan niat kesembuhan itu, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Ibu Negara keenam Hj. Ani Bambang Yudhoyono yang tengah diuji oleh ALLOH. Semoga Beliau dan semua saudara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wata’ala. Demikian pun semoga Pak SBY dan kita semua selalu diberi kekuatan dan kesabaran lahir batin. Aamiin yaa Rabbal aalamiin,” kata TGB.

Ani Yudhoyono diketahui mengidap kanker darah sehingga menjalani perawatan di NUH. Sejumlah tokoh seperti Presiden Jokowi, capres Prabowo Subianto, cawapres Sandiaga Uno, hingga PM Singapura Lee Hsien Loong sudah menjenguk Ani.
(dkp/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Aturan THR, TKN: BPN Prabowo Selalu Anggap Salah Kebijakan Jokowi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan pengumuman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dilakukan sebelum Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak heran kubu Prabowo selalu mengkritik kebijakan pemerintahan sang petahana.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Karding mengingatkan, pengumuman soal Gaji ke-13 biasanya memang selalu bersamaan dengan pengumuman THR jelang lebaran. THR untuk PNS sendiri tahun ini akan dicairkan pada bulan Mei, sebulan sebelum Idul Fitri.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13’, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan lebaran,” urai Karding.

Politikus PKB ini mengatakan, alasan tersebut itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengumumkan soal gaji ke-13 jadi lebih cepat. Karding menilai langkah seperti itu justru baik.

“Itu yang jadi dasar daripada pengumuman lebih awal. Kalau bisa sebenarnya mestinya setiap tahun paling tidak di tahun pertengahan itu sudah diumumkan. Pertengahan sebelum lebaran,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Meski begitu, Karding memaklumi serangan-serangan yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga soal kebijakan ini. Ia kembali menyebut apa saja kebijakan pemerintah Jokowi selalu salah untuk pasangan nomor urut 02 itu dan timnya.

“Tapi kita tahu lah, namanya temen-temen BPN pasti menilainya seperti itu. Wajar aja lah,” tutur Karding.

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Jangan Diralat dan Ditarik Lagi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang pengumuman aturannya dipercepat sebelum pilpres. BPN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak meralat dan menarik kebijakan tersebut.

“Kaji ulang dulu dengan jelas dan detail. Jangan sampai, aturannya keluar, lalu karena kurang pertimbangan ditarik, diralat, dan direvisi lagi. Jadi, tidak ada kepastian hukum. Ini menurunkan state credibility. Orang makin-makin tidak percaya pemerintah karena suka grasak-grusuk,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Faldo, Jokowi memang butuh kebijakan populis seperti itu demi ‘menarik hati’ ASN. Sebab, menurut dia, kebanyakan ASN mendukung Prabowo-Sandiaga.
“Kita tunggu saja, acara petahana lagi bagi-bagi THR. Beliau memang butuh kebijakan seperti itu, karena di beberapa survei memperlihatkan ASN memberikan banyak dukungan kepada capres kami. Realistis saja sih, itu menurut kami,” ujar politikus PAN itu.

Faldo mengatakan kebijakan Jokowi itu tak melanggar aturan. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah memastikan uang untuk THR itu ada.

“Tidak ada yang salah secara legal dan aturan. Tetapi, jangan sampai karena kebutuhan jelang pemilu ini, uangnya malah tidak ada. Kan pernah kejadian tahun lalu itu, Bu Risma di Surabaya marah-marah, ternyata alokasi THR-nya diminta ke pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah mengeluh dan konsultasi kepada kami terkait aturannya,” ucap Faldo.

“Saran kami, aturan itu harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan secara detail. Sekaligus, minta pendapat dari kepala-kepala daerah. Aturan ini kan berlaku nasional. Jangan sampai, beda-beda malah jadi beban buat yang mau menjalankannya. Setelah pemilu, malah ricuh,” lanjut dia.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei–satu bulan sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Timses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.
(tsa/elz)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aturan Dipercepat, BPN: Terima THR-nya, Tetap Ganti Presidennya

Jakarta – Pemerintah memutuskan agar pengumuman soal THR dan Gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbicara soal ganti presiden.

“Terima THR-nya, tetap ganti presidennya. Sepertinya segala upaya dilakukan untuk menarik simpati publik, kali ini dilakukan dengan pencairan THR dilakukan bulan Mei 2019,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Handi Risza kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

“Kita tahu ini akan menyasar PNS di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan kesan yang baik kepada aparaturnya sebelum pelaksanaan pemilu,” imbuhnya.
BPN Prabowo-Sandi menyebut Presiden Jokowi berupaya menarik simpati publik. Namun, Handi yakin para PNS tak mudah diimingi-imingi uang. Menurut Handi, persoalan tentang gaji PNS sudah lama menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

“Kami yakin para PNS kita adalah orang-orang cerdas yang tidak mudah diiming-imingi dengan sesuatu. Anda bayangkan gaji PNS cukup lama tidak mengalami kenaikan, sementara mereka menanggung beban ekonomi yang berat, daya beli melemah, harga-harga meningkat. Jadi apa yang mereka rasakan dalam empat tahun terkahir ini tidak akan mudah membuat mereka percaya dengan pemerintahan saat ini,” ujar politikus PKS itu.

Ia pun menilai THR itu merupakan hak PNS. Handi membiarkan masyarakat yang menilai apakah hal ini ditunggangi demi kepentingan pencitraan atau tidak.

“Bagi kami, THR itu adalah hak PNS, tidak ada kaitannya dengan kebaikan menteri atau presiden. Jika memanfaatkannya untuk kepentingan pencitraan, biar masyarakat yang menilai,” tutur Handi.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei–satu bulan sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar pihak rival tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.

Saksikan juga video ‘Zulhas soal THR dan Gaji ke-13 PNS: Uangnya dari Mana?’:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>