Yunarto: Secara Teknis Jokowi Unggul, Prabowo Seperti Orasi

Jakarta – Setelah mengamati segmen pertama debat Pilpres 2019, pakar politik Yunarto Wijaya menilai Jokowi unggul secara teknis. Seperti apa analisanya?

“Babak satu secara teknis jelas Jokowi lebih unggul dari data pencapaian, sisi emosi juga. Cuma ada slip of tongue dan ada jeda 3 detik waktu bicara soal lingkungan hidup,” kata pakar politik Universitas Paramadina Yunarto Wijaya, kepada wartawan, Minggu (18/2/2018).

Segmen pertama debat berisi penyampaian visi-misi. Dibandingkan debat pertama, keduanya dinilai lebih rileks.

Prabowo menggunakan pendekatan searah seperti sedang menggunakan orasi. Pilihan kalimatnya tidak seperti penyampaian visi-misi,tapi bicara langsung kemandirian, kekayaan yang dikuasai asing dan lain sebagainya,” kata Yunarto.

“Apakah pilihan tepat? secara debat tidak tepat tapi untuk membakar emosi pendukung cukup efektif. Jadi yang masih dipilih bahasa yang bombastis, dikotomis asing dengan Indonesia , jadi mirip gaya Prabowo selama ini,” kata direktur eksekutif Charta Politika ini.

Sementara Jokowi menurut Yunarto langsung bicara visi Indonesia maju. “Jokowi kita lihat masuk ke dalam pembicaraan visi indonesia maju langsung satu persatu yang jadi bahan pembicaraan. Jokowi menyadari incumbent dan strategi menyerang adalah pertahanan terbaik, sehingga di awal membuat benteng, sulit prabowo melakukan serangan-serangan,” ujarnya menganalisis.
(van/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem Optimistis Mampu Tambah Kursi DPR di Dapil Jakarta III

Liputan6.com, Jakarta – Partai NasDem optimistis membalikkan prediksi Lembaga Survei Charta Politika yang memperkirakan partai tersebut tidak akan menyumbang satu pun kursi di DPR dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III. Optimisme itu disampaikan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem yang duduk di Komisi III.

Sahroni bahkan menyebut pada Pileg 2014, sejumlah riset bahkan tak memunculkan nama calon legislator (caleg) NasDem untuk DPR. Namun,hasil berkata lain. NasDem meloloskan satu kursi dari Jakarta yang diwakili oleh dirinya sendiri. 

“Dulu (Pileg 2014) nama Ahmad Sahroni tidak ada dalam survei tapi menghasilkan satu kursi. Sekarang ada namanya (dalam survei), satu kursi pasti dijamin dapat. Nggak ada namanya dapat satu kursi, gimana ada namanya?” kata Sahroni optimistis.

Sahroni mengungkapkan strategi dirinya menarik hati para pemilih di Dapil III, yakni dengan aksi nyata turun langsung ke masyarakat.

Berdasarkan data dari Ahmad Sahroni Center (ASC), sejak 2014 menjabat sebagai wakil rakyat, Ahmad Sahroni setidaknya telah melakukan 129 kunjungan ke masyarakat dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR/MPR dalam berbagai kegiatan, seperti reses, kunjungan kerja daerah pemilihan, dan sosialisasi 4 pilar.

Dirirnya juga dilaporkan tak pernah melewatkan enam kali kunjungan daerah pemilihan (kundapil) setiap tahunnya yang diatur oleh UU No 17 Tahun 2014 Tentang, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

“Semangat kerja, maju terus, pantang mundur,” ucap Sahroni.

2 dari 3 halaman

Pilih Caleg yang Mau Mendengar Aspirasi Warga

Untuk itu Sahroni mengimbau agar warga Dapil DKI Jakarta III cermat memilih caleg yang secara konsisten mau turun mendengar aspirasi warga, sekaligus mencarikan solusi atas persoalan tersebut.

“Pilihlah caleg yang tidak pernah absen di masa reses, mendengar dan mencari solusi pada persoalan masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Survei Charta Politika menempatkan Sahroni menjadi salah satu caleg dengan popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi di Dapil DKI III. Survei tersebut menempatkan Sahroni dengan tingkat elektabilitas 4,0 persen, bersaing ketat dengan nama-nama lain seperti Charles Honoris (PDIP), Lulung Lunggana (PAN), Yusril Ihza Mehndra (PBB) dan Adang Dardjatun (PKS).

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin memperkirakan pertarungan antarcaleg di Dapil DKI Jakarta III akan berlangsung ketat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Charta Politika: Politik Uang Tinggi karena Pendidikan Politik Rendah

Liputan6.com, Jakarta – Charta Politika Indonesia melansir hasil survei mengenai money politic atau politik uang dalam pesta demokrasi yang dilakukan di DKI Jakarta. Direktur Charta Politika Indonesia, Muslimin mengatakan, politik uang sangat dimaklumi oleh masyarakat Jakarta serta daerah lainnya saat pilkada hingga pemilu.

“Memang mayoritas bahkan sangat tinggi memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima itu. Jadi masyarakat dari Pileg ke Pileg bahkan pilkada kalau kita lihat respon masyarakat cukup memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima hal itu,” ujar Muslimin di kawasan Jakarta Selatan, Senin 11 Februari 2019.

Namun, lanjut dia, masyarakat umumnya hanya menerima uang dan belum tentu memilih calon atau pihak yang memberi “amplop” tersebut.

“Siapa yang memberikan kita terima soal memilih nanti, karena janji politik caleg menurut publik belum tentu di tepat,” kata Muslimin.

Dia merinci, di Dapil DKI Jakarta 1 pada Pemilu 2019, sebanyak 58,2 persen masyarakat memaklumi politik uang. Sebanyak 31,3 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 10,5 persen.

Untuk Dapil DKI Jakarta 2, sebanyak 47,0 persen masyarakat menjawab bahwa politik uang dapat dimaklumi, kemudian 41,0 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan responden yang tidak menjawab 12,0 persen.

Kemudian, untuk Dapil DKI Jakarta 3, sebanyak 42,6 persen masayarakat memaklumi poltik uang; 47,6 persen masyarakat menolak politik uang dan responden yang tidak menjawab 9,8 persen.

2 dari 3 halaman

Pendidikan Politik Rendah

Muslimin menambahkan, masyarakat juga menginginkan hadiah berupa sembako, kaos, kalender, mukena, topi, dan payung dalam kampanye.

Menurut dia, masyarakat yang menginginkan hadiah berupa sembako untuk Dapil DKI Jakarta 1 sebanyak 30,7 persen, Dapil DKI Jakarta 2 sebanyak 36,0 persen dan Dapil DKI Jakarta 3 sebanyak 40,8 persen.

Dengan hal tersebut, kata dia, politik uang di tengah masyarakat masih tinggi karena kurangnya masalah faktor pendidikan politik itu sendiri.

“Menurut saya pendidikan politik terhadap publik memang masih sangat rendah,” ujar Muslimin.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Unggul dari Gerindra di DKI, PDIP: Motivasi Menangkan Jokowi

JakartaPDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menanggapi santai hasil survei Charta Politika yang menyatakan mereka unggul dari Gerindra di Ibu Kota. PDIP menilai hasil survei tersebut dijadikan motivasi menangkan capres petahana Joko Widodo untuk periode kedua.

“Kalau hasil survei ini kan ilmiah nggak bisa diperdebatkan, tapi bagi PDIP jadi alat ukur menambah motivasi teman-teman memaksimalkan kinerja menyampaikan program Pak Jokowi melalui door to door, jadi ini jadi pemantik memotivasi kuat,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Bidang Pemenangan Pemilu Gembong Warsono, saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Gembong mengatakan kader PDIP di DKI akan memaksimalkan komunikasi ke masyarakat dari pintu ke pintu menyosialisasikan program Jokowi. Harapannya bisa meraih kemenangan untuk partai dan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pola yang diterapkan sesuai arahan Pak Jokowi bagaimana setiap kader mampu menggalang kekuatan masyarakat dari door to door harapan kita semua bisa melakukan itu, dan bisa menangkan partai dan Pak Jokowi dua periode,” ujarnya.

Dalam hal head to head ini, Gerindra justru mengklaim unggul dari PDIP di survei internal. PDIP tak masalah jika memang suvei internal Gerindra menunjukan elektabilitas Gerindra unggul. Gembong mengatakan, hal itu dijadikan motivasi untuk menggenjot kinerja para kader di ibu kota.

“Ya itu kalau survei sebagai acuan kita sebagai pemantik kita, jadi mau leading atau tidak leading semangat kita harus tetap kita dorong semaksimal mungkin agar target partai tercapai. Jadi kalau PDIP di posisis leading, tapi kalau kita dibawah pun itu jadi pemantik untuk memaksimalkan kinerjanya,” kata Gembong.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengklaim partainya ungul dari PDIP di survei internal. Syarif mengatakan Gerindra unggul di kisaran angka 29 persen dari PDIP di ibu kota.

“Sesungguhnya hasil survei internal kita sudah di atas 29 persen,” kata Syarif saat dihubungi

Sementara itu, Direktur Riset Charta Politika Muslimin membeberkan hasil surveinya yang menunjukan PDIP dan Gerindra menguasai DKI. PDIP 17,6 persen, kemudian Gerindra 14,0 persen.
(idn/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Head to Head dengan PDIP di DKI, Gerindra Klaim Unggul di Survei Internal

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei tentang elektabilitas partai politik di daerah pemilihan DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, dan DKI Jakarta 3. Hasilnya PDIP mengungguli Gerindra di ketiga dapil tersebut.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengatakan hasil survei Charta Politika dijadikan bahan evaluasi partai. Namun dia mengklaim, hasil survei internalnya, Gerindra justru unggul dari PDIP di ibu kota.

“Sesungguhnya hasil survei internal kita sudah di atas 29 persen,” kata Syarif saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Syarif yakin Gerindra bakal unggul di DKI. Dia mengatakan strategi untuk meraup suara di DKI Jakarta yakni dengan cara door to door yang dilakukan para caleg Gerindra.

“Yakin (unggul). Strateginya door to door semua caleg begerak,” kata dia.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin sebelumnya mengatakan PDIP dan Gerindra mendominasi suara di ketiga dapil Jakarta. Survei dilaksanakan pada tanggal 18-25 Januari 2019. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 2.400 responden total atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.

“Kalau kita lihat, ini proporsional tertutup ya. Kita menyodorkan simulasi gambar partai, kita tanya kepada pemilih atau masyarakat di DKI 1, 2, dan 3, seandainya pileg untuk memilih anggota DPR RI dilakukan hari ini maka hasilnya, kita melihat bahwa di dapil DKI 1 itu yang unggul masih PDIP 17,6 persen, kemudian Gerindra 14,0 persen,” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan.
(idn/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sumbangsih Minim Ma’ruf Amin

Jakarta – Charta Politika turut merilis sumbangsih sosok calon wakil presiden bagi calon presiden pasangannya di Pilpres 2019. Untuk pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sumbangsih tokoh Nahdlatul Ulama itu untuk suara Jokowi tergolong masih minim.

Sumbangsih minim Ma’ruf Amin itu terlihat dari survei Charta Politika yang digelar pada 22 Desember 2018 sampai 2 Januari 2019. Survei dilakukan kepada 2.000 responden dari 34 provinsi yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error dari survei +- 2,19%, dengan tingkat kepercayaan 95%.

“Masih kecil sekali bagaimana faktor Kiai Ma’ruf sebagai calon wakil presiden menjadi insentif elektoral ternyata dari keseluruhan pemilih dan ini hanya ditanyakan kepada pemilih Jokowi hanya 0,2 persen karena suka dengan Kiai Ma’ruf, belum menjadi insentif elektoral,” Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).


Dibanding Ma’ruf, pengaruh calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno lebih berasa untuk suara Prabowo Subianto. Selisih sumbangsih sosok cawapres untuk suara capres antara Ma’ruf Amin dengan Sandiaga Uno timpang dengan nama pertama memberi efek lebih dari 2%.

Faktor cukup berefeknya faktor Sandiaga untuk suara Prabowo ialah latar belakang yang bersangkutan. Sandiaga diketahui punya pengalaman sebagai pemimpin tingkat eksekutif.

“Menarik, ada muncul angka suka Sandiaga Uno angkanya lebih besar dari Kiai Ma’ruf ketika kita uji insentif elektoral ada 2,5% yang memilih nomor 2 karena faktor Sandi,” jelas Yunarto.

Meski demikian, Yunarto memaparkan ada stagnansi elektabilitas dari pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Subainto-Sandiaga Uno. “Pada survei bulan Oktober, Jokowi mendapat perolehan 53,2 persen melawan Prabowo 35,5 persen. Namun, di bulan Desember, suara Prabowo turun menjadi 34,1 persen. Dari situ terlihat suara kedua paslon masih stagnan antara Oktober sampai Desember 2018,” ujar Yunarto.
(gbr/mae) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Charta Politika: #2019GantiPresiden Lebih Populer dari #01JokowiLagi

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika melakukan survei soal tagar dari dua pasangan calon capres-cawapres. Hasilnya, tagar 2019 Ganti Presiden lebih populer dibanding tagar 01 Jokowi Lagi.

“Kalau kita lihat seberapa besar sih penetrasi 2019 Ganti Presiden? Yang mengetahui 75 persen, yang setuju 44,1 persen, yang tidak setuju 41,4 persen. Jadi ini angka dari keseluruhan 75 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Kantor Charta Politika di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2018).

Sementara, Yunarto menambahkan tagar 01 Jokowi Lagi di angka 58,3 persen. “Yang kedua, ini kita uji juga tagar resmi 01 Jokowi Lagi. Ternyata memang kalah penetrasinya. Angkanya 58,3 persen,” lanjut dia.


Survei tersebut dilakukan pada 22 Desember 2018 sampai 2 Januari 2019. Survei dilakukan kepada 2.000 responden dari 34 provinsi yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error dari survei +- 2,19%, dengan tingkat kepercayaan 95%.

Yunarto menjelaskan tagar pendukung Jokowi keok lantaran hastag 2019 Ganti Presiden sudah lebih menggema dan pengaruhnya juga lebih besar. Karena dinilai tak hanya menampung pemilih anti Jokowi.

“Dari sisi branding dia lebih luas segmennya karena bukan hanya menampung yang suka dengan Prabowo tapi menampung ke seluruh masa pemilih yang antiincombent atau Jokowi,” paparnya.

Selain itu, Yunarto juga menganalisis soal Habib Rizieq Syihab yang menyerukan gerakan 2019 Ganti Presiden diubah jadi 2019 Prabowo Presiden. Yunarto menilai perubahan nama tagar itu justru berpotensi merugikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Tagar ini katanya pengen diganti bahkan diserukan Habib Rizieq menjadi 2019 Prabowo Presiden. Ini berpotensi malah merugikan sisi elektoral Pak Prabowo, minimal pertarungan konteks di media sosial dibandingkan dia meneruskan pergerakan Mardani Ali Sera. Makanya Mardani masih semangatnya dengan gerakan ini karena itu lebih efektif dari pengenalan dan cakupan segmen,” kata Yunarto.

Sebelumnya, Habib Rizieq ingin agar 2019 dijadikan sebagai tahun perubahan. Perubahan itu, menurut Rizieq, harus diperjuangkan bersama melalui tagar 2019 Prabowo Presiden.

“Gerakan perubahan tak bisa lagi dihentikan, gerakan perubahan tak boleh lagi untuk dihalangi, gerakan perubahan di Indonesia sudah jadi keniscayaan. Karena itu, di tahun 2019 ini kita harus lebih semangat, lebih termotivasi untuk melakukan gerakan perubahan,” ucap Rizieq dalam unggahan di kanal YouTube tersebut, FRONT TV.
(idh/van)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>