Prabowo Bicara Chief of Law Enforcement Officer, Tim Jokowi: Sangat Berbahaya

Jakarta

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebut pernyataan Prabowo Subianto tentang chief of law enforcement officer saat debat capres berbahaya. Pernyataan Prabowo dianggap upaya intervensi pimpinan negara terhadap persoalan hukum.

“Untuk menjadi pemimpin diperlukan tata pemerintahan yang baik, pernyataan bahwa presiden sebagai chief of law enforcement officer juga sangat berbahaya karena itu mencerminkan sebuah keinginan intervensi dalam persoalan hukum itu sendiri,” kata Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto di rumah Aspirasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Menurut Hasto, dalam sistem presidensial, posisi presiden bukan sebagai kepala dalam penegak hukum. Karena dikhawatirkan soal penyalahgunaan kekuasaan.

“Padahal politik dalam sistem presidensial kita presiden menentukan kebijakan politik hukum bukan sebagai chief of law enforcement officer, karena di situ juga memungkinkan terjadinya abuse of power,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pernyataan Prabowo tentang penyebab munculnya paham terorisme. Hasto menilai pernyataan Prabowo merupakan ideologi kegelapan.

“Sangat berbahaya menyatakan bahwa persoalan terorisme akibat rasa ketidakadilan, itu adalah kejahatan kemanusiaan, itu ideologi kegelapan,” ujarnya.

Dalam debat perdana, capres Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas jawaban Jokowi mengenai penyelarasan aturan di Indonesia. Prabowo menyatakan aturan di Indonesia begitu tumpang tindih.

“Pemerintah itu yang bertanggung jawab untuk penyelarasan, perbaikan, untuk menghasilkan produk-produk aturan itu. Presiden adalah chief of law enforcement,” kata Prabowo dalam sesi debat capres.


(abw/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usai Nobar Debat Capres, Pendukung 01 dan 02 Foto Bareng Sebagai Tanda Keakraban

Liputan6.com, Jakarta – Pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf menggelar nonton bareng (nobar) debat capres-cawapres di Nusa Kopi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Relawan ini juga mengundang anak-anak muda relawan dan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Mereka duduk bersama dan terlihat akrab sepanjang debat berlangsung.

Kendati saling meneriakkan yel-yel dukungan, tapi tak mengurangi keakraban mereka. Usai acara debat, mereka pun berfoto bersama dan bersalam-salaman.

Anggota Relawan Pride (Prabowo-Sandi Digital Team), Fauzi Firmansyah menyampaikan apresiasinya atas undangan relawan KitaSatu, penyelenggara nobar. Acara ini menurutnya sangat bagus dan positif.

“Enggak ada sekat. Kedua kubu bercampur jadi satu. Kalau sedikit teriakan yel-yel itu biasa, nonton bola saja begitu,” kata Fauzi, Kamis (17/1/2019) malam.

Acara nobar ini menunjukkan pentingnya menjaga persatuan walaupun berbeda pilihan politik. Saat menerima undangan nobar dari relawan KitaSatu, relawan Pride langsung menyambut baik.

“Yang ngajak nobar itu dari KitaSatu dan respons kita positif karena jarang yang seperti ini,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Panas Hanya di Medsos

Menurutnya, tensi politik antar pendukung hanya memanas di media sosial. Sementara di kehidupan nyata, kondisinya cukup kondusif.

“Tegangnya hanya di media sosial. Di kehidupan nyata itu saling rangkul. Yang penting jangan sebarkan hoaks,” kata Fauzi.

Dalam debat selanjutnya, relawan Pride berencana mengadakan nobar dan akan mengundang relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Kita punya rencana nobar lagi untuk merayakan pesta demokrasi ini,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Transparansi Seleksi CPNS, Jokowi: Anak Saya Saja Gak Lulus

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai transparansi dalam setiap proses pemilihan pejabat publik maupun politik. Dia bilang, pemilihan harus dilakukan dengan transparan.

“Prinsipnya rekrutmen harus berbasis kompetensi, rekrutmen harus transparan, sederhana, jelas,” kata Jokowi dalam debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Jokowi pun mencontohkan salah satu langkah pemerintah saat membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dia bilang, saat ini seleksi menjadi CPNS dilakukan dengan sangat transparan.


“Kita sudah lakukan contoh rekrutmen ASN, PNS kita sekarang terbuka. Semua bisa cek, hasilnya juga bisa cek,” kata Jokowi.

Bahkan, kata Jokowi, anaknya yang mengikuti tes CPNS pun diketahui tak lulus. Semua itu dapat dilihat secara transparan dan tanpa kecurangan.

“Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus,” tuturnya.

(fdl/hns)

Tahun Politik, Tiket.com Prediksi Masih Tetap Raup Untung Besar

Liputan6.com, Jakarta – Co-Founder dan Chief Marketing Officer Tiket.com Gaery Undarsa mengatakan, tahun politik tidak akan menggangu industri travel online di tahun 2019. Sebaliknya, hajatan politik itu akan membawa peruntungan bagi perseroan.

“Pertumbuhan industri online saya rasa akan bagus ya di tahun ini. Banyaknya kompetitor juga akan baik berarti industri kita bagus. Apalagi di tahun politik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Perhelatan pemilihan umum akan berdampak baik bagi industri travel online. Lantaran momen ini membawa banyak pesanan (order) terutama bagi Tiket.com sendiri.

“Karena yang kami alami juga di 2014 itu pas tahun politik malah record breaking, pertumbuhanya tinggi. Jadi industri travel itu malah pertumbuhanya gede banget pas Pemilu karena Pemilu mobilisasi orang malah lebih banyak,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan, tahun politik justru merupakan bonus bagi industri travel online termasuk bagi Tiket.com.

“Karena Pemilu mobilisasi orang malah lebih banyak seperti kirim-kirim orang, posko-posko perjuangan, dana kemanusiaan, dari segi caleg-calegnya. Kalau kami sih malah jadi bonus ya buat kita,” tegasnya.

2 dari 2 halaman

8 Pencapaian yang Berhasil Diraih tiket.com

Bulan Agustus 2018, online travel agent tiket.com genap berusia 7 tahun. Merayakan usia yang ketujuh, tiket.com mengusung tema Ke7utan Ekstra, dimana konsumen bisa mendapatkan berbagai promo menarik mulai dari tiket pesawat, kereta api, booking hotel hingga sewa mobil.

Setelah di akuisisi oleh GDP Venture melalui blibli.com, tiket.com banyak melakukan pengembangan signifikan di segala bidang. Satu tahun kebelakang menjadi periode paling penting bagi tiket.com selama eksistennya sebagai online travel agent.


“7 Tahun usia tiket.com, paling heboh dan sibuk ya selama 7 bulan terakhir. Bahkan, selama 7 bulan terakhir pencapaiannya paling besar ketimbang 6 tahun sebelumnya,” kata Chief Marketing Officer & Co-Founder tiket.com, Gaery Undarsa saat Media Gathering Perayaan 7 Tahun tiket.com di Pasific Palace, Kamis (30/8).

Berikut paparan Gaery Undarsa mengenai beberapa pencapaian-pencapaian yang berhasil di raih tiket.com selama 7 tahun eksis di Indonesia.

1. Pada aplikasi terbaru, tiket.com meluncurkan beberapa fitur andalan. Di antaranya Smart Round Trip, Smart Refund, Smart Reschedule, dan Smart Traveler yang semakin memudahkan pelanggan tiket.com untuk bepergian.

2. Total Kenaikan kunjungan tiket.cim pada semester 1 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 80% dibandingkan data kunjungan tahun lalu.

3. Kunjungan dan kontribusi transaksi dari perangkat aplikasi mobile telah mengambil porsi sebesar 80% dari total keseluruhan transaksi tiket.com

4. Jumlah tingkat kunjungan aplikasi pada semester 1 tahun 2018 naik sebesar 208% dibanding periode yang sama di tahun 2017.

5. Tingkat unduh aplikasi naik lebih dari 280% dengan total pengunduh menembuh lebih dari 5 juta unduhan.

6. Inventory produk pesawat dan hotel di tiket.com ada sebanyak 58 partner maskapai dan lebih 350.000 produk hotel.

7. Peresmian kantor baru tiket.com di Bali sebagai upaya menjaring industri perhotelan.

8. Pertumbuhan penjualan hotel di tiket.com naik sebesar 250% dari tahun lalu dengan pertumbuhan inventory dibanding tahun lalu naik mencapai 2 kali lipat.

Dukung Penerbangan di Indonesia Timur, Pertamina Resmikan Depot Avtur di Tual

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII secara resmi mengoperasikan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Karel Sadsuitubun (KS Tubun).

Peresmian dilakukan secara langsung oleh General Manager Pertamina Marketing Operation Region VIII Maluku – Papua, Iin Febrian yang disaksikan Wakil Walikota Tual dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.

DPPU KS Tubun terletak di Jalan Bandara Langgur, Ibra, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan berdekatan dengan lokasi bandara komersil Karel Sadsuitubun, Langgur dengan titik supply dari Terminal BBM Tual.

Sebelumnya, Depot Pengisian Pesawat Udara berada di Pangkalan Udara TNI AU – Dumatubun sampai dengan tahun 2014.

Bandara Karel Sadsuitubun sendiri merupakan titik penghubung antara Langgur (Kepulauan Kei) dengan Ambon, Dobo, Larat serta Saumlaki.

Menurut Iin, Pertamina bertekad untuk mendukung operasi dan pertumbuhan lalu lintas udara di Kawasan Timur Indonesia khususnya wilayah Maluku. Salah satu komitmen itu diwujudkan dengan mulai beroperasinya DPPU KS Tubun.

Berdirinya DPPU KS Tubun ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam program modernisasi infrastruktur khususnya dalam bidang transportasi udara.

“Puji syukur, hari ini DPPU Karel Sadsuitubun telah resmi beroperasi. Pertamina berharap agar berdirinya Depot Pengisian Pesawat Udara ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dunia penerbangan di Kawasan Timur Indonesia,” tutur Iin.

Keberadaan DPPU Karel Sadsuitubun ini nantinya akan membantu meningkatkan pelayanan transportasi udara di Kepulauan Kei, serta juga memiliki peran membuka peluang di sektor Pariwisata Kepulauan Kei dengan datangnya wisatawan domestik dan mancanegara ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dengan demikian, roda perekonomian akan bergerak.

2 dari 2 halaman

Fasilitas

Fasilitas DPPU Karel Sadsuitubun yang diresmikan hari ini adalah sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, serta penyaluran Avtur yakni 4 tangki modular avtur dengan kapasitas 23 kiloliter (KL) serta fasilitas pengisian berupa kendaraan sejumlah 2 buah untuk kegiatan into plane operation.

Adapun stok avtur yang tersimpan di DPPU KS.Tual untuk masa pakai 11 hari sesuai jadwal fligh sekarang yang diisi dua maskapai penerbangan.

Iin menjelaskan, alasan lain beroperasinya DPPU KS.Tual karena urusan mendesak tidak hanya karna faktor bisnis.

“ Salah satu komitmen Pertamina adalah membantu dan melayani masyarakat. Jadi tidak semata karna alasan bisnis, ada alasan sosial dan politik juga. Jadi pertimbangan Pertamina mengresmikan DPPU ini hanya demi melayani masyaraka dan membantu pemerintah,” ujar Iin.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin, menyampaikan apresiasi atas upaya Pertamina dalam merespon peningkatan tren penerbangan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sehingga memberi dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian bagi masyarakat.

Jelang Debat, BNPT Beri Jokowi Masukan Soal Penanganan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo atau Jokowi soal penanganan terorisme untuk materi debat capres cawapres perdana pada Kamis (17/1/2019).

“Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini,” kata Suhardi di sela-sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus. Metode pendekatan ini, kata Suhardi, diapresiasi dunia internasional.

“Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model pasca Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni hard approach, tapi juga soft power approach,” terang dia.

Pendekatan secara halus ini, kata Suhardi, meliputi deradikalisasi dan sosialisasi melalui pendidikan. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan BNPT semata, melainkan harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

“Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait,” ucap Suhardi.

Suhardi meyakini, Jokowi mampu menguasai sejumlah materi tentang penanggulangan terorisme yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

“Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Sinergitas Tangkal Terorisme

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat dapat berpengaruh dengan kemanan dan sistem politik negara.

“Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan nggak beres, maka politik nggak beres,” kata Wiranto.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lagi Tren Kopi Jamur, Kamu Mau Coba?

Liputan6.com, Jakarta – Jamur adalah salah satu bahan makanan yang lezat dan biasa kita temui pada makanan seperti pasta, pizza, sup atau makanan lainnya. Jamur memiliki banyak sekali jenis, di mana beberapa jenisnya dapat dimakan menjadi berbagai jenis makanan yang akan menggugah selera.

Bukan lagi pada makanan, melainkan inovasi akan munuman berbahan dasar jamur. Apakah kalian pernah mendengar minuman dengan bahan baku jamur? Seperti kopi jamur atau coklat jamur?

Dilansir dari Usatoday.com, kopi jamur dibuat dengan ekstrak jamur obat, jadi tidak mungkin dibandingkan manfaat kesehatannya dengan makanan. Ekstrak yang dibuat dengan jamur bukanlah sumber nutrisi signifikan, di mana jamur akan kehilangan semua vitamin yang ada dapatkan dari jamur segar.

Dikatakan bahwa kopi atau minuman dengan ekstrak jamur ini masih pada tahap penelitian awal. Masih butuh banyak penelitian untuk menentukan manfaat spesifik pada jenis jamur tertentu pada minuman.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

2 dari 2 halaman

Bagaimana dengan Rasanya?

Penggunaan jamur ini pada minuman ini berasal lebih banyak dari tradisi ketimbang sains, maka belum dapat dipastikan segala manfaat atau resiko yang terdapat pada pengkonsumsian minuman dengan ekstrak jamur di dalamnya.

Mengenai rasa, dikatakan bahwa kopi jamur lebih enak dari kopi biasanya, dan dapat dinikmati. Dikatakan juga bahwa kopi ini lebih terasa enak di perut. Kopi yang biasanya membuat sakit perut, namun jamur tidak.



Reporter :

Lea Citra Santi Baneza

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta

Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkot Bogor Gelar Nobar Debat Capres di Balai Kota

Liputan6.com, Bogor – Debat capres dan cawapres menjadi momen yang paling dinanti-nanti menjelang Pilpres 2019. Tak terkecuali di jajaran pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Bogor, misalnya, akan menggelar acara nonton bareng (nobar) debat capres-cawapres nanti malam. Nobar dilakukan di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jawa Barat.

Acara nobar ini akan dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, serta Sekda. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dirut BUMN, Camat, dan Lurah diundang untuk hadir dalam nobar debat capres tersebut.

“Nobar nanti juga akan mengundang para rektor di Kota Bogor,” ujar Abdul Manan Tampubolon, Kepala Sub Bagian Humas Setdakot Bogor, Kamis (17/1/2019).

2 dari 2 halaman

Tak Undang Parpol

Namun, ia menegaskan tidak mengundang partai politik pendukung baik dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Tidak, hanya untuk OPD, camat, dan lurah saja,” kata dia.

Seperti diketahui, debat perdana malam ini digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, mulai pukul 19.00 WIB.

Saksikan video pilihan di bawah ini