Charta Politika: Politik Uang Tinggi karena Pendidikan Politik Rendah

Liputan6.com, Jakarta – Charta Politika Indonesia melansir hasil survei mengenai money politic atau politik uang dalam pesta demokrasi yang dilakukan di DKI Jakarta. Direktur Charta Politika Indonesia, Muslimin mengatakan, politik uang sangat dimaklumi oleh masyarakat Jakarta serta daerah lainnya saat pilkada hingga pemilu.

“Memang mayoritas bahkan sangat tinggi memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima itu. Jadi masyarakat dari Pileg ke Pileg bahkan pilkada kalau kita lihat respon masyarakat cukup memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima hal itu,” ujar Muslimin di kawasan Jakarta Selatan, Senin 11 Februari 2019.

Namun, lanjut dia, masyarakat umumnya hanya menerima uang dan belum tentu memilih calon atau pihak yang memberi “amplop” tersebut.

“Siapa yang memberikan kita terima soal memilih nanti, karena janji politik caleg menurut publik belum tentu di tepat,” kata Muslimin.

Dia merinci, di Dapil DKI Jakarta 1 pada Pemilu 2019, sebanyak 58,2 persen masyarakat memaklumi politik uang. Sebanyak 31,3 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 10,5 persen.

Untuk Dapil DKI Jakarta 2, sebanyak 47,0 persen masyarakat menjawab bahwa politik uang dapat dimaklumi, kemudian 41,0 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan responden yang tidak menjawab 12,0 persen.

Kemudian, untuk Dapil DKI Jakarta 3, sebanyak 42,6 persen masayarakat memaklumi poltik uang; 47,6 persen masyarakat menolak politik uang dan responden yang tidak menjawab 9,8 persen.

2 dari 3 halaman

Pendidikan Politik Rendah

Muslimin menambahkan, masyarakat juga menginginkan hadiah berupa sembako, kaos, kalender, mukena, topi, dan payung dalam kampanye.

Menurut dia, masyarakat yang menginginkan hadiah berupa sembako untuk Dapil DKI Jakarta 1 sebanyak 30,7 persen, Dapil DKI Jakarta 2 sebanyak 36,0 persen dan Dapil DKI Jakarta 3 sebanyak 40,8 persen.

Dengan hal tersebut, kata dia, politik uang di tengah masyarakat masih tinggi karena kurangnya masalah faktor pendidikan politik itu sendiri.

“Menurut saya pendidikan politik terhadap publik memang masih sangat rendah,” ujar Muslimin.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Manuver Para Mantan Jenderal di Kubu Jokowi, Goyang Netralitas TNI-Polri?

Liputan6.com, Jakarta – Ratusan Purnawirawan TNI-Polri menyatakan dukungan politiknya kepada capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi dan Ma’ruf Amin. Deklarasi ini dilaksanakan di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Dukungan para purnawirawan TNI tersebut disampaikan langsung oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Arief Koeshariadi. Jokowi pun menyaksikan langsung pemberian dukungan itu.

Arief mengaku tak hanya dirinya, dukungan terhadap Jokowi diikuti oleh sejumlah purnawirawan jenderal. Beberapa di antaranya yaitu Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, dan Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro.

Arief mengaku alasannya lebih mendukung Jokowi-Ma’ruf, ketimbang Prabowo yang merupakan purnawirawan TNI. Menurut Arief, Selama empat tahun memimpin, Jokowi dianggap telah melakukan banyak hal untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Capres No urut 01 Joko Widodo berswafoto pada deklarasi 1000 Purnawirawan TNI-Polri dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Karena itu, para Purnawirawan TNI-Polri memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin untuk melanjutkan kepemimpinan.

“Kami para Purnawirawan TNI-Polri yang hadir pada acara ini menyatakan dalam semangat optimis kerja nyata oleh Jokowi 4 tahun ini, kami dengan bulat menyatakan dukung Jokowi dan Kiai Maruf sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024 dan melanjutkan sesuai Nawacita kedua,” ucap dia.

“Untuk memajukan Indonesia maju, daulat, mandiri dan berlandaskan Pancasila dan UUD,” sambungnya.

Sementara itu, Laksa TNI (Purn) Iskandar Sitompul, selaku koordinator acara mengatakan bukan tanpa sebab para ribuan Purnawirawan TNI-Porli ini mendukung Jokowi.

“Saya dari awal, dari Letnan sampai paling tinggi, sudah ikut Pendidikan Lemhanas dan semuanya. Tentu saja kita diajak berpikir, diajar melihat. Kalau kita melihat ya tadi, melihat Pak Jokowi yang mempunyai harapan untuk memajukan bangsa dan negara ini,” jelas Iskandar.

Menurut Iskandar, Jokowi merupakan contoh pemimpin yang bekerja bagi rakyatnya. “Tapi tentunya kita memilih pemimpin yang dapat memberikan contoh. Dapat kita lihat pekerja keras, dan lainnya,” pungkasnya.

Capres No urut 01 Joko Widodo memberi sambutan pada deklarasi 1000 Purnawirawan TNI-Polri dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah infrastruktur yang dianggap positif bagi pembangunan bangsa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi, kata dia, di antaranya jembatan, jalan tol, bendungan, bandara, hingga pelabuhan.

“Inikan sudah teruji kepemimpinan beliau. Makanya purnawirawan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan polisi saat bertemu dalam dialog mengatakan mau dukung,” tukasnya.

Pujian terhadap Jokowi juga disampaikan oleh Lejten (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini menjadi Menko Kemaritiman di pemerintahan Jokowi. Menurut Luhut, Jokowi merupakan seorang pemimpin yang berani dalam memutuskan sesuatu. Ia pun menganggap Jokowi pantas menjadi prajurit Kopassus.

“Bos saya itu bukan tentara. Saya pikir, Bapak salah jurusan saya pikir kadang-kadang, kalau berdua. Bapak harusnya masuk Kopassus, karena berani mengambil keputusan,” cerita Luhut saat menghadiri acara silahturahmi purnawiran TNI-Porli di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Luhut pun menegaskan bahwa Jokowi tidak memihak kepada asing, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok di setiap kebijakan yang dia putuskan.

“Posisi kita sangat jelas. Kita tidak akan pernah bisa didikte oleh kekuatan manapun. Dan Presiden mengedepankan ini. Beliau bukan militer, tapi saya banyak diskusi dengan Beliau, saya laporkan, dan inilah posisi kita,” ucap Luhut

2 dari 3 halaman

Tambah Semangat Jokowi

Dukungan dari para purnawirawan TNI ini mendapat apresiasi dari Jokowi. Dia berterimakasih atas dukungan yang diberikan para purnawirawan TNI itu.

“Saya tidak bisa berikan apa-apa kecuali terima kasih sebesar-besarnya,” kata Jokowi di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Jokowi menyebut dukungan dari Purnawirawan TNI-Polri menambah semangat untuk terus bekerja lebih baik untuk Indonesia.

“Ini adalah dukungan semangat kepada kami berdua untuk bekerja lebih baik lagi. Saya dan Maruf Amin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan para senior TNI-Polri,” kata dia.

Jokowi pun membeberkan sejumlah capaian kerja pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastuktur dalam skala besar maupun kecil. Pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di pelbagai daerah di Tanah Air.

“Dalam persaingan global, tidak mungkin kita bisa berkompetisi dengan negara lain tanpa infrastruktur yang siap, yang baik. Tidak mungkin. Jangan fikir kita bisa kalau infrastruktur belum baik,” kata Jokowi.

Selain infrastruktur, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga membanggakan program BBM Satu Harga di sejumlah daerah terpencil. Jokowi mencontohkan program BBM Satu Harga di Papua. Semula harga BBM di Timur Indonesia itu Rp 60.000 per liter, setelah penerapan BBM Satu Harga turun menjadi Rp 6.500 per liter.

“Ini sebetulnya masalah mendasar sekali. Kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Jokowi mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan dan politik di Tanah Air. Menurut Jokowi, kunci stabilitas keamanan dan politik ada di tangan Polri-TNI.

“Saya yakiki sejak awal kunci stabilitas politik, keamanan, ada di solidnya TNI-Polri. Tidak ada yang lain. Saya yakini itu,” pungkas Jokowi.

Walau mendapat dukungan tersebut, namun Jokowi yakin dukungan tersebut tidak mempengaruhi netralitas TNI-Polri.

“Yang namanya TNI dan Polri itu harus netral. Tapi, yang hadir di sini adalah para purnawirawan TNI-Polri, tolong dibedakan,” kata Jokowi.

ersyukur mendapat dukungan purnawirawan TNI-Polri. Sebab, mereka adalah tokoh berpengaruh di lingkungan masyarakat.

“Beliau ini biasanya menjadi tokoh-tokoh yang mempengaruhi di wilayah, kabupaten/kota, provinsi,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

TNI Tetap Netral

Seribuan Purnawirawan TNI-Polri mendukung pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Kendati demikian, hal ini dipastikan tidak akan mempengaruhi netralitas TNI.

Dukungan para pensiunan TNI ini, tidak lantas mempengaruhi TNI dan Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan negara. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi memastikan TNI tetap netral ditengah manuver para alumninya yang berpolitik di Pilpres.

“Buat TNI, biar ada seribu, bahkan mungkin sejuta purnawirawan mendeklarasikan dukungannya kepada salah satu kontestan pemilu, tidak akan menggoyahkan netralitas TNI,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi kepada JawaPos.com, Minggu (10//2019)

Ia mengatakan, seorang purnawirawan bukan lagi anggota TNI aktif melainkan sudah menjadi warga sipil. Karenanya, mereka memiliki hak pilih dalam pemilu seperti warga negara lainnya.

Akan tetapi katanya, sikap purnawirawan itu tidak akan mempengaruhi juniornya yang masih aktif sebagai anggota TNI atau membuat TNI tidak netral.

“Para purnawirawan adalah pendahulu kami yang sangat kami hormati, dan kami yakin bahwa mereka tidak akan menyeret kami yang masih aktif untuk menjadi pengkhianat dan mengingkari jari diri kami,” ujar Sisriadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, netralitas TNI saat ini sudah sangat kokoh, karena bersumber dari jati diri TNI seperti yang tercantum dalam UU nomor 34 tahun 2004. Yakni, jati diri yang telah melekat sejak kelahirannya yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional; serta jati diri yang berupa amanat dari rakyat, yaitu TNI sebagai tentara profesional, tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.

Serta, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

“TNI tidak akan berkhianat kepada rakyat yang telah melahirkan dan membesarkannya. Kalau ada orang atau sekelompok masyarakat yang meragukan netralitas TNI, itu urusan mereka,” tegas Sisriadi.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Hadiri Gala Dinner PHRI, Jokowi Dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara gala dinner 50 tahun Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Sahid Jakarta, Senin (11/2/2019). Pada acara itu, Jokowi mendapat gelar sebagai Bapak Pariwisata Nasional.

“Izinkan kami memberikan penghargaan kepada bapak Presiden sebagai Bapak Pariwisata Nasional,” kata Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani saat memberika sambutan.

Jokowi sendiri tiba di lokasi pada pukul 20.45 WIB. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu duduk bersama Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, pemilik CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani.

Hariyadi Sukamdani mengatakan gelar tersebut diberikan karena Jokowi dinilai berperan besar terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia. Jokowi juga disebut memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Kami sudah memperhatikan Bapak sejak di Solo, kami melihat perhatian Bapak. Bapak membangun infrastruktur secara masif dan mengejar ketertinggalan infrastruktur,” jelasnya.

2 dari 3 halaman

Tak Ada Kaitan dengan Politik

Hariyadi meminta agar penghargaan tersebut tidak dikaitkan dengan hal-hal politik.

“Penghargaan kami kepada bapak adalah objektif melihat kinerja yang dilakukan bukan karena bapak saat ini sedang sibuk kampanye. Kami berharap tidak dikaitkan dengan politis,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perkara Foto Intim, Jeff Bezos Akhirnya Melawan Balik

Liputan6.com, Seattle – Orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, mulai melawan balik terkait perkara foto syur miliknya yang terancam disebar National Enquirer sekaligus menolak pemerasan media itu. Tak tanggung-tanggung, Bezos mengekspos segala email yang dikirim media itu padanya.

Dilansir dari Bloomberg, Bezos curhat dalam blognya bahwa National Enquirer dan American Media Inc (AMI) selaku penerbit koran tersebut telah melakukan pemerasan dan itu dibuktikannya lewat email-email yang Bezos tunjukkan.

Dalam email ke investigator yang disewa Jeff Bezos, yaitu Gavin de Becker, pihak AMI merinci foto-foto panas yang dikirim Bezos ke kekasih gelapnya, Lauren Sanczhes. Di antaranya ada foto Jeff Bezos hanya memakai celana dalam hitam dan tentunya foto organ vitalnya.

Bezos menyebut, pemerasan dibuat dalam bentuk menghentikan investigasi dan meminta dirinya membuat pernyataan bahwa penyebaran foto itu tidak berdasarkan motivasi politik.

“Mereka akan menerbitkan foto-foto pribadi itu kecuali Gavin de Becker dan saya membuat pernyataan tidak benar kepada pers bahwa pihak kami ‘tidak memiliki info atau basis yang menyebut peliputan AMI didasarkan pada politik atau dipengaruhi kekuatan politik,'” tulis Bezos.

Sebagai informasi, ada sebuah dugaan bahwa National Enquirer melakukan ini sebagai bentuk dukungan pada Presiden Donald Trump yang kerap bertikai dengan The Washington Post yang notabene dimiliki Bezos.

Sebagai penutup, Jeff Bezos menyebut tak akan menolerir bentuk pemerasan yang terjadi pada dirinya, apalagi foto-foto itu adalah miliknya pribadi.

“Tentu saya tak ingin foto personal saya diterbitkan, tetapi saya juga tak mau berpartisipasi di praktik terkenal mereka dalam memeras, (mencari) kedekatan politik, menyerang secara politik, dan korupsi. Saya lebih suka berdiri tegak, mengungkap hal ini, dan melihat apa yang terjadi,” tutupnya.

2 dari 2 halaman

Sewa Investigator

Setelah pesan panasnya bersama sang kekasih gelap tersebar luas, akhirnya CEO Amazon Jeff Bezos menyewa investigator demi menelusuri kasus ini. Pendanaan investigasi ini langsung dari kantong Bezos tanpa melibatkan Amazon.

Dilaporkan Business Insider, pencarian sejauh ini belum meraih bukti bahwa ponsel Bezos telah kena hack. Sama juga dengan ponsel selingkuhannya, Lauren Sanchez, yang belum terindikasi dibobol pihak jahat.

Menurut seorang sumber yang familiar dengan investigasi ini, muncul dugaan motivasi pembocoran SMS panas Bezos adalah politik. Walau masih tak punya bukti, dugaan ini mengaitkan perseteruan antara Bezos dan Presiden Donald Trump.

SMS panas Jeff Bezos dan selingkuhannya didapat oleh National Enquirer yang kemudian menyebarkan pesan itu. Media itu juga memiliki foto-foto panas Bezos, meski tidak menyebarkannya.

Sampai sekarang, belum jelas bagaimana National Enquirer mendapatkan akses ke SMS dan foto panas Jeff Bezos. Bezos dan Sanchez sama-sama tidak memberikan pernyataan terhadap kasus ini.

Perceraian Bezos dan istrinya, MacKenzie, juga memberikan pertanyaan perihal harta Bezos. Sebab, ada kesempatan bagi MacKenzie untuk mendapat setengah kekayaan Bezos berkat hukum negara bagian Washington tempat pasangan itu tinggal.

Bila itu terjadi, maka Jeff Bezos tak akan lagi menjadi orang terkaya di dunia, dan MacKenzie justru bisa menjad perempuan terkaya di dunia. Lauren Sanchez sendiri adalah mantan penyiar berita di Fox Sports.

Bahaya Pilpres Rasa El Clasico

Jakarta – El Clasico, begitulah Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengibaratkan Pilpres 2019. Kontestasi pemilihan presiden yang mempertemukan Joko Widodo versus Prabowo Subianto, yang notabene rival di Pilpres 2014, dipandang Haedar Nashir bahaya lantaran berpotensi membelah.

“Situasi politik sekarang ini kan memang membelah (masyarakat). Ini kan akibat dari dua pasangan (capres) yang ini ulangan dari periode yang lalu (di Pilpres 2014). Jadi kayak El Clasico,” ucap Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (11/2/2019).

El Clasico yang dimaksud Haedar adalah pertandingan klasik di Liga Spanyol antara Real Madrid versus Barcelona. El Clasico, dalam konteks pertandingan sepakbola sesungguhnya, terkenal keras, panas, dan berlangsung sengit.
Haedar berbicara soal pilpres rasa El Clasico di sela seminar pratanwir Muhammadiyah ‘Beragama yang Mencerahkan dalam Perspektif Politik Kebangsaan’. Awalnya Haedar menjelaskan agenda sidang tanwir yang akan dihelat PP Muhammadiyah di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019. Bahasan utama sidang tanwir tersebut tentang ‘Beragama yang Mencerahkan’.

Dijelaskannya, sidang tanwir ini digelar untuk menyikapi dangkalnya pemahaman agama masyarakat sehingga kerap dimanfaatkan para politikus. Kedua, untuk menyikapi polarisasi akibat kontestasi Pilpres 2019. Menurut Haedar, polarisasi yang terjadi di masyarakat disebabkan karena Pilpres 2019 merupakan ulangan Pilpres 2014 yang kembali mempertemukan dua capres yang sama.

“Karena El Clasico itu kan muara menang-kalahnya itu tinggi sekali. Nah, akibatnya terjadi apa? Ya to be or not to be. Ketika masyarakat berpolitik to be or not to be, lalu menjadi absolut harus menang dan jangan kalah,” paparnya.

“Apa yang terjadi? Itu (keyakinan to be or not to be berpotensi memantik) suasana yang potensial untuk adanya rasa permusuhan, rasa saling terancam, kebencian, dan sebagainya,” ungkapnya.

Untuk menghadapi situasi tersebut, kata Haedar, Muhammadiyah mencoba untuk menghadirkan keseimbangan. Muhammadiyah mengajak masyarakat berpikir jernih dalam menghadapi Pilpres 2019.

“(Kami) mengajak masyarakat untuk berpikir lebih jernih, lebih kontemplatif, dan kembali pada ajaran agama yang mengajarkan kedamaian, persaudaraan, kemudian juga kebajikan, terus juga nilai-nilai amanah,” jelas Haedar.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Head to Head dengan PDIP di DKI, Gerindra Klaim Unggul di Survei Internal

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei tentang elektabilitas partai politik di daerah pemilihan DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, dan DKI Jakarta 3. Hasilnya PDIP mengungguli Gerindra di ketiga dapil tersebut.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengatakan hasil survei Charta Politika dijadikan bahan evaluasi partai. Namun dia mengklaim, hasil survei internalnya, Gerindra justru unggul dari PDIP di ibu kota.

“Sesungguhnya hasil survei internal kita sudah di atas 29 persen,” kata Syarif saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Syarif yakin Gerindra bakal unggul di DKI. Dia mengatakan strategi untuk meraup suara di DKI Jakarta yakni dengan cara door to door yang dilakukan para caleg Gerindra.

“Yakin (unggul). Strateginya door to door semua caleg begerak,” kata dia.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin sebelumnya mengatakan PDIP dan Gerindra mendominasi suara di ketiga dapil Jakarta. Survei dilaksanakan pada tanggal 18-25 Januari 2019. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 2.400 responden total atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.

“Kalau kita lihat, ini proporsional tertutup ya. Kita menyodorkan simulasi gambar partai, kita tanya kepada pemilih atau masyarakat di DKI 1, 2, dan 3, seandainya pileg untuk memilih anggota DPR RI dilakukan hari ini maka hasilnya, kita melihat bahwa di dapil DKI 1 itu yang unggul masih PDIP 17,6 persen, kemudian Gerindra 14,0 persen,” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan.
(idn/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Periksa Rombongan Anggota DPRD Lampung Tengah

JakartaKPK memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Para saksi itu diperiksa di SPN Polda Lampung.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Para saksi dicecar soal informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Ada 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya diperiksa pekan ini.

“Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka,” ujar Febri.

Adapun anggota DPRD Lampung Tengah yang diperiksa hari ini ialah:
1. Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
2. Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah
3. Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
4. Hi Hakii
5. Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
6. Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
7. Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
8. Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
9. Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
10. Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.

Mustafa kembali dijerat KPK sebagai tersangka. Kali ini dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Sebelum kasus ini, Mustafa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan.

Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah
menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sahabat: Ahok Nggak akan Balas Dendam ke PA 212 Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Adi Prayitno mengungkap PA 212 curiga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan balas dendam lewat PDIP. Jubir PA 212, Novel Bamukmin, mengklarifikasi bahwa hal tersebut harapan, bukan kecurigaan. Sahabat Ahok yang juga politikus PDIP, Charles Honoris, menegaskan isu itu sama sekali tidak benar.

“Nah itu, saya bilang nggak mungkin balas dendam. Karena gini, Pak Ahok sudah memilih masuk PDI Perjuangan bukan untuk aktif berpolitik tetapi memilih PDI Perjuangan sebagai rumah untuk menyalurkan aspirasi politiknya,” kata politikus PDIP, Charles Honoris, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Charles sekali lagi menepis anggapan bahwa Ahok akan balas dendam. Menurutnya, meskipun bergabung ke PDIP, Ahok tak tertarik menjadi pejabat negara.
“Jadi saya rasa tidak benar anggapan bahwa Pak Ahok ingin balas dendam ya, karena sekali lagi Pak Ahok sendiri sudah mengatakan bahwa masuk PDI Perjuangan itu bukan untuk menjadi pengurus ya, tidak tertarik menjadi pejabat negara, tapi hanya merasa bahwa PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis sehingga rumah yang cocok untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya,” ungkapnya.

“Bahwa Pak Ahok masuk PDI ya sebagai kader, bukan sebagai pengurus partai. Tidak punya kewenangan khusus untuk bisa mengatur kebijakan partai juga, atau tidak juga memiliki keinginan untuk menjadi pejabat negara. Misalkan ikut pilkada, atau ikut pemilu legislatif ya, hanya sebagai kader yang ingin memberikan kontribusi pemikiran, menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan,” imbuh Charles.

Charles sekali lagi menegaskan Ahok tak akan balas dendam. Baginya, partai politik bukan alat untuk balas dendam, tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

“Pasti tidak (akan balas dendam), pasti tidak. Karena PDI Perjuangan partai politik, partai PDI Perjuangan bukan alat untuk balas dendam ya, tapi partai politik adalah alat untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Adi Prayitno mengungkapkan, PA 212 curiga bergabungnya Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam kepada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.

Novel Bamukmin sudah meluruskan pernyataan Adi. Novel hanya berharap PDIP bisa membina Ahok agar tak lagi bikin gaduh.

“Saya hanya mengkhawatirkan semoga bergabungnya BTP ini tidak menjadi ajang balas dendam atas masalah yang pernah terjadi dengan kasus hukum BTP ini. Semoga PDIP bisa membina BTP dengan baik agar BTP tidak kembali membuat kegaduhan dan kekisruhan negara ini,” kata Novel, hari ini.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>