Ini Kata Pengamat Politik Soal Gelar ‘Cak dan Jancuk’ untuk Jokowi

Malang – Capres petahana Joko Widodo mendapat sapaan khusus dari pendukungnya di Jawa Timur. Jokowi mendapat panggilan ‘cak’ dan ‘jancuk’.

Bagi pengamat politik Wawan Sobari, (cak jancuk) sapaan itu menunjukkan equality atau kesetaraan. Ini merupakan model kampanye trade mark, yang dipakai Jokowi sejak awal ikut kontestasi. Baik sebagai Wali Kota Solo atau Gubernur DKI Jakarta.

Kata (jancuk) itu, menurut Dosen Ilmu Politik dan Peneliti Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, mengandung dua arti. Bisa berupa makian atau justru keakraban. Bagi masyarakat Surabaya, sub kultur budaya arek sangat berbeda dengan mataraman. Masyarakat Surabaya tidak mengenal kasta bahasa halus atau kromo. Namun lebih ke apa adanya.


“Jokowi ingin menunjukkan bagi pemilih Surabaya, bahwa dia bisa setara dengan masyarakat. Ini menunjukkan tidak adanya jarak antara Jokowi yang masih presiden dengan pemilihnya,” kata Wawan saat dihubungi detikcom, Minggu (3/2/2019).

Model kampanye seperti ini, lanjut dia, relatif berhasil dipakai Jokowi dalam tiap ajang kontestasi pemilu. Dalam pemilu, tidak bisa fokus pada segmen pemilih tertentu, namun harus menyesuaikan budaya calon pemilihnya.

Jancuk, bagi Wawan, konteks yang sangat lokal. Ini adalah strategi juru pemenangan Jokowi, yang ingin menunjukkan bahwa Jokowi tidak berjarak. Jokowi itu sama dengan mereka. Itu merupakan cara untuk mendorong perilaku pemilih bagi figur yang dekat dengan rakyatnya.

“Menurut saya, kata itu tidak kontroversial ya,” ujarnya.

Wawan menilai, pemilihan kata ini sangat tepat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat kalangan bawah. Bahkan julukan itu bisa memunculkan militansi pemilihnya.

“Saya melihat sambutan meriah saat julukan itu diberikan. Bahkan bisa jadi, julukan itu menimbulkan sikap militan pemilih pada profil Jokowi,” tandasnya.

Likeabilitas seperti ini, menurut Wawan akan mampu mendongkrak elektabilitas capres nomor 1 ini. Dalam ilmu politik, seseorang akan dipilih jika sudah disukai calon pemilihnya.

“Korelasi likeabilitas dan elektabilitas sangat tinggi. Artinya, setelah dia diketahui, lalu disukai maka akan dipilih,” tandasnya.

Gelar ‘cak’ dan ‘jancuk’ disematkan kepada Jokowi dalam acara Deklarasi dukungan dilakukan di kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).

Pembawa acara event itu mengatakan, mengapa, Cak kepanjangan dari cakap, agamis, dan kreatif. Bukan hanya ‘cak’, pembawa acara tersebut juga menyematkan sapaan ‘jancuk’ pada Jokowi. Kata ‘jancuk’ ini akrab di telinga masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya. Hanya saja ‘jancuk’ yang dimaksud kali ini bukan umpatan. Makna ‘jancuk’ ternyata juga singkatan. Yakni jantan, cakap, ulet, dan komitmen.
(bdh/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bela Sri Mulyani, Jokowi Sindir Pemahaman Ekonomi Makro Prabowo

eks teman ahok gagas jokowi bicara. ©2019 Merdeka.com
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin meluncurkan buku berjudul 'The Ma'ruf Amin Way'. (Liputan6.com/Radityo Priyasmoro)
Terdakwa Ahmad Dhani menjalani sidang lanjutan atas kasus ujaran kebencian di PN Jakarta Selatan, Senin (28/1). Dalam sidang beragendakan vonis tersebut, hakim menuntut Ahmad Dhani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. (Liputan6.com/Delvira Chaerani Hutabarat)
Terdakwa Ahmad Dhani menjalani sidang lanjutan atas kasus ujaran kebencian di PN Jakarta Selatan, Senin (28/1). Dalam sidang beragendakan vonis tersebut, hakim menuntut Ahmad Dhani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Calon wakil Presiden Sandiaga Uno. (Merdeka.com)
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. (Liputan6.com/Delvira Chaerani Hutabarat)

Membaca Strategi Jokowi-Prabowo Berebut Dukungan Alumni Universitas

Jakarta – Capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto berebut dukungan suara alumni kampus di Indonesia. Strategi untuk menggaet para alumni itu dinilai sebagai usaha dari para kandidat untuk memaksimalkan dukungan.

“Menurut saya, penggalangan dukungan alumni kampus oleh para capres dapat diartikan sebagai usaha memaksimalkan basis dukungan. Hal ini mereka lakukan setelah sentimen keagamaan yang mereka garap dianggap telah solid. Atau dengan kata lain, preferensi pilihan pemilih mereka berdasarkan identitas keagamaan telah sulit berubah,” kata peneliti politik dari The Indonesian Institute, Fadel Basrianto, Minggu (3/2/2019).

Fadel mengatakan para capres ingin meraup suara dari pemilih yang berpendidikan tinggi. Suara mereka pun dinilai cukup besar dan sangat potensial untuk Pilpres 2019.

“Sekarang dengan menganggap alumni kampus tujuannya ialah untuk mengaet pemilih yg berpendidikan tinggi. Di antaranya kelompok milenial yang sampai sekarang banyak belum memutuskan pilihan. Jumlahnya besar, dan mereka saat ini masih belum banyak memutuskan pilihan. Sangat potrnsial untuk digarap,” ujar dia.

Namun Fadel belum bisa menyimpulkan siapa paslon yang akan meraup dukungan terbanyak dari alumni kampus tersebut. Menurutnya, kedua kandidat mempunyai peluang yang sama sebelum hari pencoblosan.

“Semuanya memiliki peluang menurut saya. Dan polarisasinya masih terbelah dua. Terlalu Dini untuk menyimpulkan dukungan ke salah satu calon,” ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi menerima dukungan dari Forum Alumni Jawa Timur (Jatim). Dalam forum itu, Jokowi juga mendapat sebutan baru yakni Cak Jokowi.

Deklarasi dukungan dilakukan di kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019). Perwakilan alumni itu membacakan deklarasi dukungan kemudian menyematkan pin dan jaket jins kepada Jokowi.

Sebelum itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Para alumni itu mendorong lahirnya kepemimpinan yang kuat untuk Indonesia.

Deklarasi dukungan dibacakan oleh perwakilan alumni perguruan tinggi di gedung Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019). Deklarasi disampaikan sebab para alumni melihat ada sejumlah ancaman untuk Indonesia yang perlu segera ditangani.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini
(knv/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Prabowo Minta Mendagri Sanksi Walkot Semarang soal ‘Jalan Tol’

Jakarta – Kubu Prabowo Subianto menilai pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, soal ‘kalau tidak mau mendukung Jokowi jangan pakai jalan tol’ provokatif. Kubu Prabowo meminta Mendagri Tjahjo Kumolo memberi sanksi ke Hendrar.

“Kalau menurut saya sih yang begitu itu, mendagri harus menertibkan, terlepas mendagri partai mana, tapi harus menegur bahkan harus memberikan sanksi. Itu kan pernyataan yang tidak mendidik, pernyataan yang tidak baik, pernyataan yang provokatif. Itu tidak mencerdaskan masyarakat, tidak mengedukasikan politik di depan publik,” ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Handi Risza kepada wartawan, Sabtu (2/2/2019) malam.

Padahal, menurut Handi, biaya pembangunan jalan tol bukan berasal dari uang pribadi Jokowi. Biaya tersebut berasal dari berbagai sumber dan menurutnya tetap saja rakyat yang menanggung.

“Ya memang yang bangun jalan tol itu uang pribadi Jokowi? Kan enggak, itu kan ada yang dari pajak rakyat, ada dari utang ada dari segala macam, yang menanggung kan rakyat juga, ini kan karena dia momentum saja sebagai presiden dan kepala negara sehingga dia punya program itu,” ucapnya.

Orang yang berada dalam pemerintah Jokowi, jelas Handi, sudah terlalu kerap mengeluarkan pernyataan yang ngawur. Ia pun mengungkit pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara yang viral beberapa waktu lalu.

“Seperti orang kalut gitu, seperti kemarin Menkominfo Rudiantara, itu kan hilang akal gitu loh, akal sehat mereka tuh hilang kalau sudah berhadapan dengan yang begitu, jadi yang keluar itu statement ngawur gitu ya, yang tidak mendidik dan tidak membuat masyarakat berempati,” katanya.

“Bagi kami sih senang-senang saja dan itu menunjukkan mereka blunder gitu, tentu kita harap elektabilitasnya juga berkurang gitu ya, tapi kalau untuk memberikan edukasi politik kepada publik itu tidak sehat, kami sih mengimbau bahkan mendorong supaya Mendagri memberikan sanksi,” imbuh Handi.

Pernyataan soal jalan tol disampaikan Hendrar saat ice breaking sebelum kedatangan Jokowi ke acara silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah di MG Setos, Semarang, Sabtu (2/2/2019). Ia yang awalnya meminta Jokowi untuk menghiraukan jika ada pihak yang menyerangnya soal pembangunan jalan tol. Sambil bercanda, Hendi mengatakan tidak usah masuk jalan tol bagi yang tidak mendukung Jokowi.

“Mari kita dukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ada yang pernah lewat jalan tol? Berapa lama dari Semarang ke Jakarta?” ujar Hendi.

“Kalau tidak mau mendukung Jokowi jangan pakai jalan tol,” imbuh Hendi. Kapasitas Hendi di acara ini bukan sebagai kepala daerah.
(knv/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jantung Kobra hingga Otak Kera, 8 Makanan Paling Ekstrem di Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Gurih, pedas, manis, asam, asin ataupun perpaduan rasa yang ada pada sebuah makanan akan memuat kita terus dan terus melahapnya hingga kenyang dan puas akan kenikamatannya. 

Kenikmatan adalah suatu hal yang wajib, makan sesuai denga selera kita akan memuaskan. Namun bagaimana dengan bahan makanan yang tidak biasa pada makanan? Masihkah kamu berselera untuk memakannya atau kamu mau mencicipi makanan tersebut.

Dilansir dari EliteReaders.com, berikut adalah delapan makanan ekstrem di dunia :

1. Balut

Tak hanya dianggap lezat, makanan ini juga sangat populer di Filipina bahkan menjadi perhatian dunia. Bagaimana tidak menjadi perhatian, ini adalah makanan dari telur yang hampir menetas atau sebelum menatas telah diambil dan dimasak.

Jika kamu memakan ini, kamu akan merasakan sensasi embrio dalam mulutmu. Penikmat balut ini memiliki beragam tingkah, seperi sangat bisa menikmati, hingga bisa merasakan kenikmatannya namun tidak bisa melihatnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

2 dari 8 halaman

2. Tarantula Goreng

Beranikah kamu memakan tarantula goreng, dengan tekstur renyah dari tepung yang membalutnya dapatkan makanan Kamboja ini membuatmu tergiur.

Laba-laba beracun ini adalah suatu kenikmatan bagi waga negara Kamboja, mereka menggemari makanan lokal ini.

3 dari 8 halaman

3. Jantung Kobra

Hewan yang terkenal mematikan ini, dapat dijadikan menu makanan di Vietnam. Bukan dagingnya melainkan jantungnya dimakan bahkan bersamaan dengan darahnya.

4 dari 8 halaman

4. Century Egg

Sebuah telur dengan usia yang jauh melebihi usiamu ini adalah sebuah kelezatan yang dibawa dari negara Cina. Mereka nyebutnya dengan telur berumur ratusan tahun atau ribuan tahun.

5 dari 8 halaman

5. Anggur Ular

Minuman ini dipercaya sebagai obat kuat. Tak tanggung-tanggung, terdapat ular sungguhan di dalamnya.

6 dari 8 halaman

6. Casu Marzu

Siapa yang suka dengan keju? Bagaimana dengan keju busuk dan berbelatung? Apakah kamu masih berselera? Casu marzu adalah keju susu domba yang berasal dari Italia, namun mereka mengonsumsinya dengan keadaan yang telah berbelatung.

7 dari 8 halaman

7. Otak Kera

Ini adalah salah satu makanan ekstrem, di mana bukan otak sapi yang dimakan melainkan otak kera yang dijadikan sebuah bahan makanan. Ini adalah makanan yang berasal dari Tiongkok. Otak ini akan dimasak, namun bagi orang Tiongkok mereka bisa langsung melahap otak kera ini.

8 dari 8 halaman

8. Durian

Buah surga, banyak orang di Indonesia yang menggemarinya. Namun taukah kamu di berbagai belahan dunia, buah ini adalah suatu yang dilarang. Kenapa? Karena harumnya yang sangat menyengat dapat menggangu bahkan membuat orang-orang mual.

Wah sayang sekali ya, mereka tidak bisa merasakan kenikmatan buah berduri ini.


Reporter

Lea Citra Santi Baneza

Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta

Pakar Hukum Pidana Romli Sebut Kasus Ratna Murni Pidana bukan Politik

Liputan6.com, Jakarta – Pakar hukum pidana, Prof Romli Atmasasmita menilai kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet murni hukum pidana bukan kepentingan politik seperti yang dituding berbagai pihak.

“Kalau saya ahli hukum, itu murni pidana tidak ada politik. Mulutnya kan salah karena bohong, fitnah,” kata Prof Romli kepada wartawan, Minggu (2/2/2019).

Menurut dia, kasus Ratna Sarumpaet yang sekarang sudah tahap kedua dilimpahkan berkas dan tersangkanya oleh kepolisian ke kejaksaan sebagai tanda kasus tersebut sudah memiliki cukup bukti permulaan. Sehingga, bisa segera diproses persidangan.

“Kalau sudah sampai P21 berarti sudah bukti permulaan, sudah cukup bukti dan sudah bisa disidang,” ujarnya.

Bahkan, Romli mengatakan kasus penyebaran hoaks ini tidak hanya berhenti kepada Ratna karena sudah masuk ke kejaksaan. Maka, tidak menutup kemungkinan kepolisian bisa menambah tersangka lagi selain Ratna.

“Kita lihat kalau kejaksaan membuat P21 lengkap berarti yang lain bisa jadi tersangka, turut menyebarluaskan hoaks. Enggak (berhenti di Ratna), banyak kalau polisi mau usut,” jelas dia.

Oleh karena itu, Romli mengatakan penegak hukum harus mengusut tuntas kasus Ratna Sarumpaet karena dia tidak mungkin sendiri. Sebab, penyebaran hoaks terhadap Ratna sempat menuding aparat yang melakukan kekerasan.

“Harus (diusut tuntas) karena tidak mungkin sendiri, karena waktu dia ngomong di berita kan itu banyak yang belain bahwa itu dipukuli. Bahkan, arahnya kan ke aparat seolah-olah digebukin aparat pemerintah, kan kesannya begitu. Kita lihat saja nanti ya,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Kronologi Kasus

Untuk diketahui, kasus hoaks Ratna bermula dari foto lebam wajahnya yang beredar di media sosial. Sejumlah tokoh mengatakan Ratna dipukuli orang tak di kenal di Bandung, Jawa Barat.

Namun, tiba-tiba Ratna mengklarifikasi kalau berita penganiayaan terhadap dirinya itu bohong. Karena, Ratna mengaku mukanya lebam habis menjalani operasi plastik.

Atas kebohongan publik itu, Ratna dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


Saksikan video pilihan berikut ini:

Guyonan Jokowi soal Jan Ethes ‘Grutal-Gratul’ Dipanggil Bawaslu

Jakarta

Capres petahana Joko Widodo gerah cucu pertamanya Jan Ethes dibawa-bawa ke ranah politik. Sambil guyon, Jokowi mengaku akan meminta Jan Ethes ke Bawaslu bila benar-benar dilaporkan.

Nanti kalau dilaporin, dipanggil Bawaslu, saya suruh datang cucu saya ke Bawaslu. ‘Sudahlah, Thes, sana, datang sana.’ Paling cucu saya ngomong-nya masih grutal-gratul (terbata-bata),” kata Jokowi sambil tertawa saat menghadiri acara deklarasi dukungan Forum Alumni Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (2/2/2019).

Mendengar itu, ribuan pendukungnya pun tertawa. Jokowi menyatakan heran kenapa cucunya itu dibawa-bawa ke ranah politik pilpres.

“Masa saya nggak boleh bawa cucu saya main boom-boom car? Masa saya nggak boleh bawa cucu saya main di Kebun Raya Bogor? Masa saya nggak boleh ajak cucu saya jalan?” tutur Jokowi.

Polemik ini bermula dari pernyataan Ketua Tim Cakra 19, Andi Widjajanto, yang menyebut Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi di Pilpres 2019. BPN Prabowo-Sandiaga kemudian mempersoalkan omongan Andi tersebut.

BPN meminta Bawaslu mengusut pernyataan Andi. Bawaslu diminta menginvestigasi alasan Andi menyebut Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi pada Pilpres 2019.

Sedangkan petinggi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meluruskan salah anggapan atas cuitannya soal cucu Jokowi, Jan Ethes. HNW mengaku hanya mempertanyakan pernyataan timses Jokowi yang menyebut Jan Ethes sebagai keunggulan capres petahana.

“Ketika kemudian dikatakan seolah-olah saya katakan mempermasalahkan dari sisi kampanye. Sesungguhnya justru saya mempertanyakan pernyataan dari timses Pak Jokowi, Andi Widjojanto, yang dikutip bahwa timses 01 mengungkap keunggulan kampanye Pak Jokowi. Yang mengatakan cucu Pak Jokowi bukan saya yang menyebut itu kampanye,” ujar HNW dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/2/2019).

Karena pernyataan Andi, HNW mencuitkan pertanyaan kepada Bawaslu lewat akun Twitter. HNW mempertanyakan soal aturan mengenai pelibatan anak dalam kampanye.

Andi pun menjelaskan maksud pernyataannya soal Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi dibanding sang rival. Kedekatan Jokowi dan Jan Ethes-lah yang menjadi senjata sang petahana hingga unggul dalam pertarungan di media sosial selama ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim internalnya, interaksi yang menarik antara kakek dan cucu itu disebut kerap mencuri perhatian warganet hingga mudah menjadi viral.


(fdn/elz) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Semburan Propaganda Rusia dalam Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Hoaks atau informasi bohong merajalela. Bukan tanpa tujuan, masifnya hoaks yang diproduksi diduga menjadi salah satu strategi jitu memenangkan Pilpres 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa resah dengan kondisi perpolitikan tanah air. Ia pun meminta semburan hoaks dan propaganda ala Rusia dalam berpolitik harus dihentikan.

“Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi,” kata Jokowi di Surabaya, Sabtu (2/2/2019).

Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik ‘firehose of the falsehood‘ atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan, yang digunakan lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada 2016.

Mereka menganalisis mengenai cara berpolitik Donald Trump mirip metode Presiden Rusia Vladimir Putin di Krimea dan Georgia, yaitu mengunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif dan simultan melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki.

“Saya kira tidak bisa cara-cara seperti ini diteruskan dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden. Kita ingin mengedukasi masyarakat, memberikan pelajaran yang baik, sopan santun di politik itu ada, dan saya rasa media memegang peran sangat penting dalam hal ini,” ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, banyaknya hoaks yang bertebaran di medsos karena adanya tim sukses (timses) yang melakukan propaganda ala Rusia. Propaganda itu disebut untuk menyebarkan fitnah dan hoaks kepada masyarakat.

“Problemnya adalah timses yang menyiapkan propaganda Rusia, yang setiap saat mengeluarkan semburan fitnah dan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan,” Jokowi menegaskan.

Apalagi, sambungnya, semburan hoaks dan propaganda Rusia itu diulang berkali-kali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Meski begitu, hal tersebut dilihat Presiden sebagai proses yang mendewasakan masyarakat.

“Es degan saat minum pertama kalinya enak. Akan tetapi, diberikan terus-terusan, 10 kali sampai 15 kali jadi muntah dan kapok serta tidak minta lagi. Ini sesungguhnya proses mendewasakan kita, mematangkan kita untuk menyaring berita-berita yang tidak baik, mungkin juga bisa memintarkan, memandaikan kita,” ujar Jokowi.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanyakan tim sukses siapa yang dimaksud Jokowi.

“Kita kan belum jelas yang dimaksud presiden itu tim sukses yang mana? Apakah tim sukses di pihak sana atau timses di BPN Prabowo-Sandi,” kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan.

BPN Prabowo-Sandiaga, tegasnya, tidak akan menggunakan cara-cara negatif dalam berkampanye. Kubu pasangan nomor urut 02 itu menyebut tidak menoleransi penyebaran hoaks.

“Mudah-mudahan yang dimaksud bukan dari kami. Karena kalau ada, saya yang pertama nanti akan melibas dari dalam,” ujar Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, Prabowo selalu mengingatkan timnya agar berkampanye positif. Prabowo tidak mengizinkan tim sukses berkampanye negatif, apalagi melakukan black campaign.

“Pak Prabowo sudah berulang kali menyatakan bahwa dalam kampanye kita harus menjaga tutur kata, sopan santun, tidak boleh ada persekusi di dunia nyata maupun hoaks di dunia maya, apalagi dusta-dusta dan lain-lain. Untuk itu kami mengimbau kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut dengan konsisten,” Dasco memungkasi.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Gajah Mada Analitika Herman Dirgantara menilai teknik propaganda firehouse of the falsehood sebagai strategi kampanye kotor.

“Teknik propaganda firehouse of the falsehood itu sebetulnya merupakan teknik strategi perang non-konvensional atau kotor,” ujar Herman.

Ia menjelaska, teknik propaganda ala Rusia ini memiliki dua tujuan utama yakni menciptakan persepsi publik yang merugikan lawan politik dan menciptakan narasi kebohongan yang berulang sehingga menimbulkan simpati publik bagi yang menggunakan teknik tersebut.

“Jadi ada tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, menciptakan persepsi publik yang merugikan lawan politik. Kedua, di sisi lain pihak yang menggunakan agar mendapat simpati. Narasinya melalui kebohongan bersifat continue yang menciptakan sudut pandang. Kalau memang terindikasi, saya katakan Pemilu 2019 kita berada dalam ancaman serius,” jelas Herman.

2 dari 4 halaman

Hoaks Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menduga ada propaganda ala Rusia di balik kasus kebohongan penganiayaan Ratna Sarumpaet yang ternyata menjalani operasi plastik.

“Dalam spektrum yang lebih luas, yakni ada tidaknya penerapan teknik propaganda ala Rusia yang dikenal sebagai firehose of the falsehood,” kata Arsul.

Arsul menjelaskan, firehose of the falsehood adalah teknik propaganda melalui kebohongan-kebohongan nyata. Kebohongan itu guna membangun ketakutan publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan posisi politik dan menjatuhkan posisi politik lawannya yang dilakukan lebih dari satu kali.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menilai, teknik propaganda seperti ini bukan pertama kalinya digunakan. Tetapi pernah digunakan juga pada kasus pembakaran mobil Neno Warisman.

“Dugaan adanya penggunaan teknik ini karena kasus pembohongan publik ini menurut catatan bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya dikembangkan pemberitaan tentang pembakaran mobil Neno Warisman yang setelah diselidiki ternyata bukan dibakar oleh orang lain tapi terjadi korsletting pada mobilnya,” ungkapnya.

Menurutnya, teknik propaganda semacam ini juga menimbulkan kesan pada publik bahwa pelaku pembohongan tersebut adalah korban yang teraniaya oleh satu pihak yang diasosiasikan dengan kelompok penguasa. Karena itu, Arsul berharap polisi bisa menyelidiki lebih lanjut.

“Jika kita ingin memerangi hoaks dan ujaran kebencian maka penyelidikan untuk membongkar teknik propaganda di atas perlu dilakukan,” ucapnya.

Juru Bicara Pasangan Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menegaskan, pernyataan Arsul Sani yang menuding kasus kebohongan Ratna Sarumpaet merupakan bagian dari teknik propaganda, sangatlah tidak berdasar. “Bagaimana ceritanya kami yang jadi korban hoax justru kami yang gunakan itu,” ujar Andre saat dihubungi.

Andre mengatakan pihaknya justru yang paling dirugikan akibat kebohongan Ratna Sarumpaet. Andre mengakui bahwa dalam kasus Ratna Sarumpaet pihaknya kecolongan.

3 dari 4 halaman

Propaganda Rusia di Pilpres AS

Juri pengadilan federal di Washington DC, Amerika Serikat, mendakwa 13 orang berkewarganegaraan Rusia dari sebuah perusahaan internet yang diduga terhubung ke Kremlin. 13 karyawan Internet Research Agency (IRA), sebuah perusahaan yang bermarkas di kota Saint Petersburg, Rusia, itu dituduh melakukan operasi untuk mempengaruhi jajak pendapat di dunia maya, demi kepentingan Moskow.

Gugatan itu juga menyatakan bahwa Internet Research Agency adalah jaringan propaganda Kremlin. Mereka disinyalir telah ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun 2016.

Pemerintah AS mengklaim, entitas Rusia mulai mencampuri proses politik negaranya pada awal 2014, menurut sebuah dokumen pengadilan.

Beberapa terdakwa, menyamar sebagai warga negara Amerika Serikat dan berkomunikasi dengan warganet lainnya, tanpa mereka sadari bahwa perbincangan itu menjurus ke kampanye Donald Trump dan aktivis politik lainnya. Demikian dakwaan untuk mereka.

“Tujuannya adalah mendorong terjadinya perselisihan di AS guna melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujar Wakil Jaksa Agung, Rod Rosenstein, seperti dikutip dari The Independent, Sabtu 17 Februari 2018.

Rosenstein menambahkan, tuduhan itu meliputi persekongkolan, kecurangan di dunia maya, pemalsuan akun bank dan pemalsuan identitas.

Dakwaan-dakwaan tersebut, yang menjadi sebuah gebrakan besar bagi kinerja Kepala Penyelidik Khusus Kementerian Hukum AS yang menangani skandal Russian Meddling, Special Counsel Robert Mueller, diumumkan oleh kantornya pada Jumat sore, 16 Februari 2018, waktu setempat.

Penyelidikan yang dilakukan Robert Mueller menunjukkan bagaimana Rusia berusaha mempengaruhi politik di Amerika lewat dunia maya. Tuduhan-tuduhan atas warga Rusia itu mengisyaratkan bahwa bagian propaganda pemerintah Rusia juga meliputi konspirasi mata-mata dan kejahatan untuk mempengaruhi pemilu presiden 2016, dengan mendukung Donald Trump dan merendahkan saingannya Hillary Clinton.

Penyelidikan Mueller terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat telah menggungat mantan tim kampanye Donald Trump, Paul Manafort dan mitranya Rick Gates.

Sedangkan mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn dan mantan penasihat kebijakan luar negeri tim kampanye Donald Trump, George Papadopoulous, telah mengaku bersalah kepada FBI tentang komunikasi yang mereka lakukan dengan beberapa pejabat Rusia ketika masa kampanye dan transisi pemerintahan AS.

Rusia mengatakan bahwa tuduhan terhadap 13 warga negaranya dan tiga perusahaan dari Negeri Beruang Merah yang diduga terlibat dalam skandal campur tangan dalam Pilpres AS 2016 yang berujung pada kemenangan Donald Trump sebagai presiden — populer disebut ‘Russian Meddling’ — adalah sebuah omong kosong.

Hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di hadapan puluhan pemimpin dunia — termasuk perwakilan AS — yang menghadiri Konferensi Keamanan Munich, Jerman, akhir pekan ini.

Ia juga mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan oleh Kepala Penyelidik Khusus Kementerian Hukum AS yang menangani skandal Russian Meddling, Special Counsel Robert Mueller.

“Saya tidak punya komentar apapun, karena siapapun bisa menerbitkan apa yang diinginkannya. Kami bisa melihat bagaimana tuduhan-tuduhan, pernyataan dan klaim bertambah banyak. Sampai kami bisa melihat faktanya, semua itu hanya omong kosong saja. Maaf, saya tidak menggunakan bahasa yang lebih diplomatis,” kata Lavrov seperti dikutip dari VOAIndonesia pada Senin 19 Februari 2018.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

5 Negara Ini Larang Perempuan Menggunakan Penutup Kepala

Liputan6.com, Jakarta – Tanggal 1 Februari diperingati sebagai Hari Hijab Dunia.

Peringatan ini tidak jarang dijadikan momentum bagi sejumlah perempuan muslim dari berbagai negara untuk menangkal stereotip dan berbagai citra negatif yang kerap dikaitkan dengan hijab.

Usaha itu dilakukan ketika semakin banyak negara yang melarang penggunaan penutup kepala bagi perempuan.

VOA Indonesia pun merangkum negara-negara yang pernah atau sedang melarang penggunaan hijab atau berbagai bentuk penutup kepala perempuan muslim lainnya, seperti niqab serta burka. Berikut lima di antaranya, seperti dikutip pada Sabtu (2/2/2019).


Simak video pilihan berikut:

2 dari 6 halaman

1. Tunisia

Sekitar 99 persen warga Tunisia memeluk Islam.

Namun, negara yang pernah dijajah Prancis itu kerap disebut sebagai negara penduduk muslim di Benua Afrika bagian utara, yang paling “terpengaruh budaya barat”.

Pada 1981, pemerintah Tunisia mengeluarkan dekrit yang melarang perempuan menggunakan hijab di sekolah dan kantor-kantor pemerintah.

Berbagai kantor berita internasional, menuliskan pemerintah Tunisia semakin menggencarkan penerapan larangan itu pada 2006.

Polisi Tunisia dilaporkan mencegat perempuan di jalan-jalan raya, dan meminta mereka melepas hijabnya.

Presiden Tunisia saat itu, Zine El Abidine Ali, menyebut hijab adalah bagian dari busana kolot yang masuk ke negara itu tanpa diundang. Penggunaan hijab juga diklaim pemerintah “didorong oleh para ekstremis yang ingin mengeksploitasi agama untuk tujuan politik.”

Lembaga Council on American-Islamic Relations (CAIR) dalam pernyataan di situsnya pada 2006 mengecam kebijakan pemerintah Tunisia, dan mendesak “agar kebebasan beragama dijunjung tinggi dan dihargai.”

Namun, sejak Revolusi Tunisia pada 2010/2011, perempuan Tunisia semakin bebas menggunakan hijab. Kebebasan berbusana yang semakin terjadi belakangan ini bahkan membuat perempuan berani mengenakan niqab.

3 dari 6 halaman

2. Prancis

Prancis pada April 2011 menjadi negara Eropa pertama yang melarang penggunaan kerudung yang menutup hingga ke wajah dan hanya menyisakan mata, atau niqab, di tempat umum.

Aturan ini berlaku baik untuk warga Prancis maupun orang asing. Yang melanggar bisa didenda 150 Euro atau Rp2,4 juta. Individu yang memaksa orang lain menggunakan niqab juga terancam denda 30.000 Euro atau sekitar Rp 480 juta, disertai hukuman satu tahun penjara.

Berdasarkan data pada 2015, sebanyak 1.546 orang telah didenda terkait larangan niqab ini.

Kritik pun bermunculan. Pada 2014, seorang perempuan Prancis 24 tahun meminta dilakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut. Menurutnya, larangan niqab melanggar kemerdekaannya dalam beragama dan berekspresi.

Namun, langkah itu terhenti ketika Mahkamah HAM Eropa mengukuhkan aturan larangan niqab itu pada 2 Juli 2014.

Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy, menyebut niqab menekan kaum perempuan dan oleh karena itu “tidak diterima” di Prancis.

4 dari 6 halaman

3. Turki

Selama lebih 85 tahun warga Turki hidup dengan aturan sekuler di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk menilai hijab kolot.

Alhasil, penggunaan hijab dilarang di gedung-gedung pemerintahan.

Tentu ini menjadi perdebatan di negara yang terletak di dua benua: Asia dan Eropa itu. Pasalnya mayoritas warga Turki, sekitar 96 persen, memeluk Islam.

Perubahan terjadi pada 2008 ketika amandemen konstitusi Turki melonggarkan larangan hijab di kampus-kampus. Perempuan diperbolehkan menggunakan hijab yang agak longgar di bawah dagu.

Hijab rapat menutup leher masih dilarang saat itu.

Baru pada Oktober 2013, di bawah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang istrinya berhijab, Turki menghapus larangan penggunaan hijab di institusi-institusi pemerintahan, kecuali pengadilan, militer dan kepolisian.

Sejumlah pengkritik pemerintah meragukan ketulusan Erdogan, yang mengklaim penghapusan larangan hijab bertujuan untuk menjunjung demokrasi. Erdogan dituding punya ‘agenda Islam’ di pemerintahannya.

Pada Agustus 2016, Turki mulai membolehkah polisi perempuan (polwan) menggunakan hijab.

5 dari 6 halaman

4. Denmark

Denmark mengumumkan larangan penggunaan niqab dan burka (penutup seluruh tubuh dan hanya menyisakan jaring-jaring di bagian mata untuk melihat) pada Mei 2018 dan mulai efektif sejak Agustus 2018.

Perempuan yang tertangkap mengenakan niqab atau burka bisa didenda 1.000 kroner atau sekitar Rp2 juta. Dendanya naik hingga 10.000 kroner atau Rp20 juta jika tertangkap untuk kali kedua.

Pemerintah Denmark 10 tahun lalu juga melarang hijab dan berbagai simbol keagamaan atau politik, termasuk salib dan turban, di ruang persidangan.

Pengumuman itu setelah munculnya desakan dari Partai Rakyat Denmark (DPP), yang dikenal dengan berbagai retorika anti-muslimnya.

DPP bahkan meminta larangan tersebut diperluas ke sekolah hingga rumah sakit.

Berbagai negara dengan penduduk muslim kerap berdemonstrasi menentang Denmark terkait sikapnya terhadap pemeluk Islam, apalagi sejak sebuah koran Denmark pada 2005 lalu menampilkan kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai lelaki berjanggut dengan bom di kepalanya.

6 dari 6 halaman

5. Chad

Chad melarang warganya mengenakan niqab atau burka, dua hari setelah bom bunuh diri mengguncang negara itu pada Juni 2015.

Pemerintah Chad menuding milisi Islam asal Nigeria, Boko Haram, berada di balik serangan bom yang menewaskan lebih 20 orang itu.

Perdana Menteri Chad saat itu, Kalzeube Pahimi Deubet memerintahkan penahanan bagi mereka yang mengenakan niqab atau burka.

Menurutnya, penutup kepala dan tubuh itu digunakan oleh milisi untuk “berkamuflase.”

Larangan mengenakan niqab atau burka di Chad ini tidak hanya berlaku di tempat umum, tetapi “di manapun.” Polisi juga diminta untuk membakar semua burka yang dijual di pasaran.

Mayoritas warga Chad, atau sekitar 52 persen adalah muslim, sementara Kristen dipeluk oleh sekitar 44 persen warga.

Keluarga Minta Doa Mbah Moen Tidak Dijadikan Polemik

Liputan6.com, Jakarta – Keluarga KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) ikut menanggapi kontroversi salah sebut nama dalam doa di acara Sarang Berzikir untuk Indonesia. Ketua Majelis Syariah PPP itu mengucap nama capres Prabowo Subianto yang seharusnya mendoakan petahana Joko Widodo agar menang di Pilpres 2019.

Cucu Mbah Moen, Rojih Ubab Maemoen menyayangkan salah doa itu menjadi polemik di masyarakat. Padahal, kalau video yang beredar dilihat secara utuh, jelas doa mbah Moen untuk siapa.

“Tidak harus menjadi polemik jika semua orang melihat secara utuh doa yang disampaikan Mbah Moen,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/2/2019).

Dia mengapresiasi Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengklarifikasi doa Mbah Moen. Menurutnya hal tersebut tepat dilakukan agar tidak dipolitisasi.

Diketahui, saat salah sebut, politisi yang akrab disapa Romi itu menanyakan nama dalam doa mbah Moen, sebelum diubah menjadi Jokowi. 

“Langkah Gus Romi menyampaikan kepada Mbah Moen juga tidak melanggar kesopanan. Justru ini menjaga kehormatan Mbah Moen di depan tamunya yaitu Pak Jokowi,” tegas Rojih.

Dia juga mengimbau kaum santri untuk menciptakan suasana kondusif dalam kontestasi politik 2019. Juga menjalankan perilaku yang bermartabat dan beretika.

2 dari 2 halaman

Konfirmasi Ketua Umum PPP

Sebelumnya, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengakui Mbah Moen memang salah mengucap nama Jokowi dengan Prabowo. Hal itu dianggap wajar karena mbah Moen sudah tua.

“Beliau memang salah menyebut saat doa itu kepada Prabowo yang kita tahu persis disebut salah kenapa karena beliau di dalam isi doa menyebut, dalam kali yang kedua, itu tidak mungkin dimaksudkan untuk pak Prabowo karena kali pertama saja belum,” kata Romy dalam keterangannya, Sabtu (2/2/2019).

Lantas, Romy yang berada di belakang Mbah Moen kala itu, bertanya apa benar membicarakan Prabowo.

“Langsung beliau meminta mic, kemudian mic itu dipegang, Kiai Maimoen kemudian meralat, yang dimaksud Pak Jokowi. Jelas, yang dimaksud pak Jokowi,” kata Rommy.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: