3 Reaksi Atas Langkah OSO Laporkan KPU ke Polda Metro

Liputan6.com, Jakarta – Gugatan Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi polemik. OSO bersikeras maju sebagai Caleg DPD meskipun hal itu mendapat larangan dari KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan tersebut, MK melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI. Kendati demikian, OSO berdalih seharusnya KPU patuh terhadap amanat konstitusi terkait putusan PTUN.

“Saya enggak akan mundur kalau KPU enggak menjalani konstitusi, putusan PTUN tersebut,” kata OSO di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurut OSO, putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait pelarangan pengurus parpol merangkap jabatan baru berlaku pada 2024. Sehingga pada Pemilu tahun ini, dia bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, KPU tetap teguh pada pendiriannya. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menegaskan, pihaknya akan menunggu OSO memberikan surat pengunduran diri sebagai ketua umum Partai Hanura. Pihaknya akan tetap berpegang pada putusan MK.

“Sikap KPU jelas. Kalau Pak OSO memberikan surat pengunduran diri besok (Selasa) berarti Pak OSO kita masukan ke DCT. Tetapi kalau tidak memberikan ya tidak dimasukan. Kan batasnya sampai pukul 00.00 WIB,” kata Wahyu di KPU, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2019 malam.

Kemudian OSO melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya terkait sikap tersebut. Polda pun bereaksi dengan memanggil Ketua KPU Arief Budiman. Di hari yang berbeda, dua komisioner KPU juga turut mengalami pemanggilan yang berujung penundaan lantaran Polda memiliki agenda lain.

Langkah OSO melaporkan KPU pun mendapatkan reaksi dari masayarakat. Berikut reaksi yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 4 halaman

1. Kriminalisasi KPU

Berdasarkan pemanggilan tersebut, ‘Koalisi Masyarakat Demokrasi’ yang terdiri dari 14 kelompok menduga, pelaporan yang dilakukan OSO merupakan kriminalisasi terhadap anggota KPU. Mereka menilai, tindakan OSO bisa membajak penyelenggaraan pemilu.

“Upaya itu (kriminalisasi KPU) merupakan tindakan yang mencoba membajak proses penyelenggaraan pemilu. Bagaimana mungkin penyelenggara yang menaati putusan MK dapat dipidanakan. Kepolisian harusnya responsif terhadap kondisi penyelenggaraan pemilu dan tidak mengutamakan laporan-laporan yang berpotensi membajak penyelenggaraan pemilu,” ujar 14 kelompok tersebut dalam pernyataan tertulis, Rabu (30/1/2019).

Lebih jauh, mereka mengutuk segala upaya penghalangan langkah KPU untuk manaati UUD 1945 tentang pemilu. Salah satunya dengan cara menjalankan putusan MK soal pelarangan rangkap jabatan oleh pengurus partai.

Upaya tersebut dijabarkan antara lain delegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, pemanggilan anggota KPU dalam sejumlah kasus pelaporan pidana yang dinlai pemaksaan kehendak, serta sikap individu yang tidak menghormati putusan KPU.

“Demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, stop kriminalisasi anggota KPU,” mereka menegaskan.

3 dari 4 halaman

2. Aturan yang Bertentangan

Menurut Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, polemik laporan OSO merupakan hasil dari tidak sinkronnya aturan yang ada. Menurutnya, ini hanya persoalan regulasi yang saling bertentangan.

“Ini sebetulnya bukan KPU-nya, tapi ini efek dari aturan yang bertolak belakang satu sama lain,” kata Ray di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 30 Januari.

Dia menuturkan, KPU mau tidak mau harus menanggung persoalan yang ada terkait laporan OSO. Kendati, sudah menjalankan tugas sesuai dasar hukum tertinggi di Indonesia, konstitusi.

“Tiga institusi pembuat aturan ini akhirnya KPU yang harus menanggung. Jelas ini akan berdampak pada pelaksanaan teknis,” ujar Ray.

4 dari 4 halaman

3. Ganggu Pekerjaan KPU

Salah satu komisioner KPU yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya, Ilham Saputra mengakui laporan OSO membuat pekerjaannya terganggu. Saat ini, KPU tengah fokus mengurus persiapan Pemilihan Umum 2019 April mendatang.

Kendati demikian, dia mengaku harus mematuhi regulasi yang diberlakukan. Maka dari itu, dia akan tetap memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan OSO.

“Iya, ganggu pekerjaan kita. Tapi sebagai warga negara kita harus taat,” kata Ilham di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2019).

Pemanggilan yang rencananya dilakukan Rabu, 30 Januari 2019 akhirnya batal digelar. Alasannya lantaran Polda Metro Jaya memiliki agenda lain yang harus dijalankan.



Reporter: Rifqi Aufal Sutisna


Saksikan video pilihan berikut ini:

Ahmad Dhani dan Petuah Amien Rais untuk Catat Kejanggalan

Jakarta – Tiga hari setelah divonis bersalah dan ditahan di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani mengajukan banding. Ahmad Dhani tak terima dengan putusan yang menyatakan cuitan di akun Twitter miliknya sebagai ujaran kebencian.

“Mas Dhani tidak pernah merasa melakukan ujaran kebencian, makanya kita lakukan banding. Apalagi di tingkat pertama banyak sekali kejanggalan, pertimbangan hukum yang dangkal yang akan kita uji nanti di PT (Pengadilan Tinggi),” ujar pengacara Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko usai mendaftarkan banding di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (31/1/2019).

Tim pengacara Ahmad Dhani ingin menguji pertimbangan putusan majelis hakim dalam vonis, Senin (28/1) yang dinilai janggal.

Salah satu analisis yuridis majelis hakim adalah cuitan ketiga di akun Twitter Ahmad Dhani, yakni ‘Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya – ADP.’ Posting-an ini disebut hakim merupakan perintah Ahmad Dhani ke Bimo, admin Twitter @AHMADDHANIPRAST.

“Materinya sudah kita godok dan celah-celah lubang-lubang pertimbangan hakim yang lalai itu sudah sangat tampak dan jelas kelihatanlah,” ujar Hendarsam.

Sedangkan di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani mendapat kunjungan dari Amien Rais hingga cawapres Sandiaga Uno. Amien mengaku terkejut dengan keadaan Ahmad Dhani.

“Yang mengejutkan, dia riang gembira, yakin diri dan malah banyak kelakar,” ujar Amien Rais kepada wartawan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Amien Rais juga meminta Ahmad Dhani mencatat detail setiap kejadian yang dialami di Rutan Cipinang selama penahanan. Amien Rais memang mempertanyakan penahanan Ahmad Dhani setelah divonis 1,5 tahun penjara di PN Jaksel.

“Tentu saya mumpung bertemu meminta Mas Ahmad Dhani. ‘Tolong selama Anda ditahan ini catat baik-baik semua kejanggalan yang ada di dalam Rutan Cipinang ini,’ bukan saja yang tampak kasatmata, tapi juga saya dengar katanya memang campur tangan politik dari atas amat sangat sarat, sangat kentara,” paparnya.

Karena itu, Amien Rais meminta Ahmad Dhani mencatat rinci fakta-fakta selama berada di Rutan Cipinang. Amien Rais lantas mengingatkan Menkum Yasonna Laoly.

“Saya juga mengimbau Mas Yasonna, Anda ini menteri, Menkum HAM ya. Hati-hati ya, Anda, jangan juga sampai melakukan intervensi politik. Kita buat perhitungan nanti. Sekian saja,” tutur Amien Rais.

Yasonna Laoly belum menanggapi pernyataan Amien Rais. Saat dimintai konfirmasi, Laoly hanya membaca pesan WhatsApp, namun tak dibalas.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siapa Bikin Hoax Maklumat Habib Rizieq Tinggalkan Prabowo?

Jakarta – Maklumat hoax yang mencatut nama Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab beredar di media sosial dan WhatsApp. Sosok pembuat maklumat hoax tersebut masih misterius.

Juru bicara FPI Slamet Maarif menyatakan maklumat tersebut hoax. Slamet mengatakan pihaknya masih menimbang-nimbang melapor ke polisi.

“Sedang dikaji. Apa kalau lapor didengerin polisi ya?” kata juru bicara FPI, Slamet Maarif, lewat pesan singkat, Kamis (31/1/2019).
Slamet ragu untuk melapor karena mengaku selama ini pelaporan yang dibuat tidak ada laporan progres tindak lanjut dari kepolisian. Dia menyebut laporan yang ‘mangkrak’ tak terhitung jumlahnya.
Maklumat hoax tersebut berisi seruan Habib Rizieq agar aktivis dan simpatisan FPI mencabut dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Seruan palsu itu dikaitkan dengan pernyataan dari adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang mengatakan kubu Prabowo akan menerima dukungan dari mana pun, termasuk anak, cucu, hingga cicit anggota PKI.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meminta polisi mengusut penyebar hoax tersebut. BPN yakin Rizieq akan konsisten mendukung pasangan nomor urut 02 ini.

“Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut peredaran meme tersebut sampai tuntas. Publik menantikan hukum yang tegak bagi semua. Bukan hanya untuk pendukung petahana,” ungkap juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, kepada wartawan, Kamis (31/1).

Maklumat hoax yang catut nama Habib RizieqMaklumat hoax yang catut nama Habib Rizieq (Foto: Dok. Istimewa)

BPN Prabowo-Sandiaga menganggap maklumat hoax itu sebagai fitnah. Mereka menilai ada yang sengaja menyebar hoax itu untuk merugikan pihaknya.
“Itu hoax dan fitnah yang keji. Habib Rizieq adalah ulama dan negarawan. Tidak akan mengubah pilihan karena itu. Ada pihak yang sengaja membuat hoax untuk mencari keuntungan kelompoknya,” ucap Pipin.

Dalam maklumat hoax, ucapan Hashim seolah dijadikan landasan sikap politik FPI untuk mencabut dukungan terhadap Prabowo-Sandiaga. Di dalamnya, Rizieq juga mengatakan akan memberi sanksi bila ada anggota FPI yang tak mengikuti maklumat tersebut.

“Sehubungan pernyataan resmi dari Hasyim Djojohadikusumo terkait ‘dipersilahkannya anggota PKI dari keluarga hingga cucu untuk mendukung PRABOWO’ maka diserukan segenap Aktivis FPI & SAYAP JUANGNYA beserta semua simpatisan FPI & seluruhnya untuk segera: ‘MENGUNDURKAN DIRI MASSAL TERKAIT DUKUNGAN KEPADA PRABOWO-SANDI, DIKARENAKAN MEREKA TELAH MEMBUKA PINTU GERBANG MASUK UNTUK PKI’,” demikian salah satu bagian tulisan dalam maklumat hoax tersebut.

Siapa bikin hoax maklumat Rizieq minta FPI tinggalkan Prabowo-Sandiaga?
(jbr/bpn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Isu Diganti Ahok Bila Jadi Wapres, Ma’ruf Amin: Memang Pemilihan RT?

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menjawab hoaks dirinya bakal digantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika terpilih menjadi wakil presiden. Ma’ruf menegaskan, pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan ketua RT.

“Dari mana itu? Itu mengarang saja itu. Emang pemilihan RT apa? Itu kan ada mekanisme-mekanisme kenegaraan yang enggak bisa seperti itu,” kata Ma’ruf Amin di kediamannya Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2019).

“Emang masyarakat kita bodoh. Masyarakat kita ini kan sudah pintar. Mereka tahu bawa soal pergantian kepemimpinan nasional itu ada mekanisme yang mengatur,” imbuhnya.

Hoaks tersebut dilaporkan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, usai diskusi tentang menangkal hoaks di Media Center Posko Cemara. Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong menyampaikan ada hoaks demikian di masjid-masjid.

“Karena suka atau tidak suka, faktanya tempat ibadah masjid juga menjadi arena persebaran hoaks baik melalui buletin, ceramah ceramah seperti misalnya tadi, kiai cuma beberapa tahun kemudian digantikan Ahok itu juga di ceramah ceramah menurut teman teman bisa disampaikan ke situ,” kata Usman.

2 dari 3 halaman

Pesan Ma’ruf

Sementara, Ma’ruf mengakui telah memberikan pesan kepada TKN supaya mengkonter isu hoaks yang bertebaran. Ketum MUI itu memberikan saran untuk membuat situasi politik lebih kondusif.

“Apa yang harus dilakukan di dalam rangka melakukan membangun keadaan yang lebih kondusif. Isu-isu apa, kemudian bagaimana kita mempublish masalah-masalah yang memang bias mengubah keadaan, menangkal hoaks,” kata Ma’ruf.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menkeu SBY Heran Utang Jadi Isu Politik, TKN: Sebelah yang Goreng

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan era 2013-2014 Chatib Basri yang menyebut hanya di Indonesia utang negara menjadi isu politik. TKN menyakini persoalan utang merupakan isu yang dibesar-besarkan oleh lawan politik.

“Betul bahwa di Indonesia utang luar negeri dijadikan isu politik dan dilakukan dengan tidak bertanggung jawab yang hanya akan merusak perekonomian nasional. Merugikan negara dan masyarakat dan hanya demi kepentingan politik sesaat,” kata Wakil Ketua TKN Johnny G Plate kepada wartawan, Kamis (31/1/2019) malam.

Johnny menuturkan keadaan ekonomi Indonesia dalam keadaan yang baik. Dia bahkan menilai ekonomi di Indonesia tidak begitu terdampak akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Ekonomi Indonesia dalam keadaan yang baik, makro ekonomi nasional kita juga dalam ukuran ukuran yang baik di tengah perekonomian dunia yang tidak menentu. Khususnya sebagai akibat dari pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan perang dagang di antara negara-negara raksasa ekonomi. Seperti antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih belum mencapai kesepakatan dalam perundingan dagang bilateral mereka,” jelas Johnny.

Johnny menyebut isu mengenai utang adalah persoalan yang dilebih-lebihkan oleh kubu oposisi. “Yang goreng siapa ya? Kan dari kelompok sebelah yang selalu goreng-goreng,” sebutnya.

Sebelumnya, Chatib Basri mengatakan isu utang hanya ramai dibahas di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, isu serupa tidak ramai dibahas di negara lain.

“Negara lain nggak, di sini saja,” kata Chatib dalam Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Kamis (31/1).

(fdu/bag) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Minta TKN Konsentrasi ke Jabar, DKI, Banten untuk Tangkal Hoax

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin menilai Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi tempat di mana hoax atau berita palsu merajalela. Ma’ruf pun meminta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf untuk mengkonsentrasikan gerakan tangkal hoax di 3 provinsi tersebut.

Hal ini diungkapkan Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong usai menemui Ma’ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2019). Ma’ruf dan Usman membahas berbagai hal dalam pertemuan tersebut, salah satunya gerakan tangkal hoax yang baru saja diluncurkan TKN.

“Bahwa gerakan tangkal hoax itu harus kita lakukan dengan strategi yang benar karena Kiai sendiri melihat bahwa hoax itu sudah merajalela ke mana-mana. Beliau menyebut 3 provinsi yang penyebaran hoax-nya lumayan masif yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Karena itu beliau meminta 3 daerah itu untuk menjadi konsentrasi gerakan tangkal hoax,” kata Usman.


Kepada Usman, Ma’ruf pun menyebut beberapa hoax yang menyerang Jokowi Ma’ruf, salah satunya isu tenaga kerja asing. Ma’ruf meminta TKN untuk menjawab secara benar setiap isu yang menyerang TKN.

“Dia (Ma’ruf) meminta kita untuk menjawab secara benar (isu yang menyerang). Yang lain lagi isu bahwa misalnya sampai ke bawah, itu kiai nanti cuma beberapa tahun saja menjadi wakil presiden dan nanti akan diganti oleh Ahok misalnya. Isu itu juga menjadi pembicaraan kita dan pak kiai meminta kami sebagai juru bicara, sebagai bagian dari TKN untuk menangkal itu bahwa itu tidak benar,” ujar Usman.

Sementara itu, Ma’ruf meminta kepada TKN untuk juga selalu mengkampanyekan setiap keberhasilan Jokowi.

“Bagaimana kita membangun opini keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagaimana rencana-rencana yang sangat realistis di dalam membangun ke depan, kemudian menangkal hoax,” ujar Ma’ruf di lokasi yang sama.

Dikatakan Ma’ruf, dirinya bersama Usman juga melakukan komunikasi terkait berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Usman pun sempat meminta saran kepada Ma’ruf.

“Dia minta juga minta saran dan pendapat saya, apa yang harus dilakukan di dalam rangka melakukan membangun keadaan yang lebih kondusif. Isu-isu apa, kemudian bagaimana kita mem-publish masalah-masalah yang memang bisa mengubah keadaan. Menangkal hoax dan sebagainya,” katanya.
(nvl/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Terserang Flu, Kunjungan ke Daerah Batal

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan, Ketua Umumnya sekaligus capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tengah sakit. Prabowo terserang flu sehingga tidak bisa menghadiri beberapa acara termasuk konsolidasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rabu 30 Januari. 

“Flu. Saya ke sana tapi Pak Prabowo di sana karena kondisinya flu dan pilek sehingga beliau menghindari berusaha tidak ketemu banyak orang karena flu dan pilek itu bisa (menular),” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019). 

Karena sakitnya itu, lanjut Muzani, Prabowo terpaksa membatalkan beberapa jadwal kegiatannya. Di antaranya kegiatan kunjungan ke daerah. 

“Jadi karena itu beliau terus terang beberapa acaranya ter-cancel salah satunya itu ke daerah,” ungkapnya. 

2 dari 3 halaman

Pemulihan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad Prabowo di terserang flu sehingga perlu istirahat untuk pemulihan kesehatan. Dia mengatakan, sakit flu yang menyerang Prabowo memang agak berat sehingga harus istirahat dari aktivitasnya.

“Saya bertemu beliau pada Senin (28/1) masih terkena flu,” kata Dasco saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (31/1).

Menurut dia, Prabowo kalau terkena flu agak lama untuk pemulihannya. Dasco juga membantah adanya spekulasi yang berkembang di masyarakat.

“Beliau kalau terkena flu biasanya agak berat. Jadi bukan sakit apa-apa, hanya flu saja,” ujarnya.

Namun Dasco menegaskan sakit yang diderita Prabowo tidak mengganggu aktivitas politik Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut karena diyakini akan segera sembuh.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rocky Gerung vs Tim Petahana Soal Kedunguan

Jakarta – Persoalan kedunguan menjadi perdebatan antara Rocky Gerung dengan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. Perdebatan itu bermula dari pernyataan Rocky Gerung yang menyebut petahana dungu karena menganggap semua oposisi sebagai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Cibiran kepada petahana itu dilontarkan Rocky Gerung dalam acara ‘Ngopi Bareng Rocky: Ngobrol Politik Bareng Rocky Gerung’ di Graha Pena, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (31/1/2019). Mulanya, Rocky membicarakan dirinya yang merupakan oposisi pemerintah.

Bagi Rocky, oposisi adalah kewajiban setiap negara. Namun, menurut dia, berdiri sebagai pihak oposisi juga bukan berarti dirinya mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Di situlah kedunguan petahana bahwa orang oposisi dianggap mendukung Prabowo-Sandi,” ujar Rocky.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pun berang. Tak kalah pedas, TKN pun balas menyebut Rocky sebagai raja dungu.

“Rocky ini rajanya dungu dan sedang berusaha mendungui banyak orang dengan gaya-gaya badut politik, cuma orang yang di dungunya stadium 4 yang ngomong kitab suci itu cuma fiksi!” ungkap juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Kamis (31/1).

“Kalau saya malah mengira orang ini ‘rada rada’, orang yang kesepian memang sering berkhayal, cuma melihat diri sendiri yang hebat, yang benar dan yang paling pintar,” imbuhnya.

Rocky Gerung vs Tim Petahana Soal KedunguanFoto: Irma Chaniago (Dok. Pribadi)

Irma mengatakan Rocky kerap melemparkan pernyataan yang retoris dan lawakan garing. Untuk itu, anggota DPR ini menilai Rocky pantas disebut sebagai badut politik.

“Coba perhatikan kalimat kalimat yang dia lontarkan, tidak ada yang konstruktif, semua retorika, propaganda dan lawak lawakan garing. Orang seperti dia memang pantas disebut badut politik yang sedang jualan cari panggung. Lumayan sih buat bikin rame ILC dan naikin rating!” kata Irma.

Pembelaan bukan hanya datang dari Jubir TKN. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding pun ikut menyerang Rocky. Dia menilai bagi Rocky, hanya dirinyalah yang pintar di Indonesia.

“Memang di Indonesia ini bagi Pak Rocky semua dungu, kecuali dia,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Kamis (31/1).

“Saya kira khusus Pak Rocky memang kami anggap pendukung utama Prabowo. Bahkan mungkin menjadi otak di balik semua gerakan-gerakan politik Prabowo. Saya kira publik tahu,” imbuhnya.

(mae/imk) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemimpin Ideal versi Menko Luhut

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat, Presiden Indonesia ke depan harusnya tidak terlibat dunia bisnis karena agar kredibilitas pemerintahnya baik.

Hal ini diucapkan pada saat menghadiri DBS Asian Insights Conference 2019, di Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan pada Kamis (31/1/2019).

“Kredibilitas pemerintah baik, karena presidennya tidak punya bisnis, anaknya tidak punya bisnis, bahkan istrinya pun tidak memiliki bisnis,” ujar dia.

“Kita butuh leader yang clean, yang betul-betul berdedikasi kepada negara,” ia menambahkan.

Menurut dia, jika presiden tidak terlibat dunia bisnis, ia akan berdedikasi penuh kepada negara dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Luhut pun menambahkan, stabilitas ekonomi dapat memengaruhi stabilitas politik. Ia pun menceritakan pengalaman perekonomian Indonesia saat terjadi pergejolakan.

Seperti yang terjadi pada saat kepemimpinan Gus Dur dan Soeharto melemah, hal itu dapat membuat lengser. “Setiap perekonomiannya melemah maka presiden-nya bisa lengser,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Menko Luhut: Pemerintah Berutang untuk Kegiatan Produktif

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, angkat bicara tentang utang pemerintah saat memberi paparan dalam DBS Asian Insights Conference 2019. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu 31 Januari 2019.

Luhut mengatakan, pemerintah menarik utang untuk hal produktif, salah satunya untuk pembangunan di seluruh Indonesia. “Semua utang Indonesia merupakan utang yang sangat produktif,” ujarnya.

Luhut pun menjelaskan, dalam membangun pemerintah juga berhitung. Tidak seluruh pembangunan menggunanan dana dari pinjaman atau utang. 

Salah satu contohnya yaitu pembangun Light Rail Transit (LRT). Dalam pembangunan ini telah terjadi penghematan Rp 1 triliun dan hanya menggunakan 20 persen dana APBN.

“Orang-orang LRT itu anak muda semua, dan mereka semua sudah berhasil menghemat dana mereka dan menyumbang Rp 1 triliun. Saat ini negara kita sudah di-manage oleh kalangan muda yang tidak akan bisa main-main lagi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja Luhut juga mengatakan bahwa pada 2014 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memimpin, perekonomian memang sedang sangat terguncang dan itu yang membuat Indonesia harus berutang.

“Pada 2014, defisit kita mencapai USD 48 miliar, maka dari itu kita harus berutang karena pendapatan kita tidak sesuai dengan keinginan,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini: