Sampaikan Pidato Politik, Ini Ragam Tanggapan untuk AHY

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memegang tongkat komando kampanye pemenangan Pemilu 2019 melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

“Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, semua tetap pada masing-masing tugasnya,” jelas Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 28 Februari 2019.

Hinca menyatakan, SBY menuliskan surat untuk menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019 karena harus mendampingi Ani Yudhoyono yang dirawat di Rumah Sakit Singapura karena kanker darah.

AHY kemudian menyampaikan pidato politiknya yang berjudul ‘Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang’. Pidato politik tersebut disampaikan AHY di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019 malam.

Dalam pidato politik tersebut, AHY menyampaikan tiga hal pokok, tantangan Indonesia 2019-2024 dalam perspektif dunia internasional dan nasional, persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi, dan kebijakan yang ditawarkan Demokrat, serta ajakan Demokrat menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini.

Pidato politik yang disampaikan AHY pun menuai pro dan kontra. Beragam pendapat muncul usai AHY menyampaikan pidato politiknya.

Berikut tanggapan-tanggapan usai AHY memberikan pidato politiknya dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Dianggap Terlalu Memaksakan

Influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga politisi Partai Golkar, Misbakhun menyampaikan, isi pidato AHY malah menunjukkan Demokrat tak punya solusi teknis atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia.

“Di saat paslon capres dan cawapres sudah bicara biodiesel dan B20, bicara unicorn dan Palapa Ring sebagai infrastrukturnya, Partai Demokrat masih berkutat membicarakan masalah, bukan solusi,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun menyarankan AHY lebih sering bergaul dengan berbagai kalangan ketimbang tampil eksklusif di panggung.

Menurutnya, hal itu juga untuk menempa AHY agar bisa berjiwa besar alam menyikapi sebuah keputusan politik yang tak selalu menguntungkan putra sulung SBY itu ataupun PD.

“SBY terlalu memaksakan mendudukkan AHY sejajar dengan capres-cawapres yang ada saat ini. Mendudukkan AHY yang miskin pengalaman dan rekam jejak untuk merasa pantas menyampaikan rekomendasi kepada presiden yang akan datang, sama saja SBY meletakkan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’aruf lebih rendah dari AHY,” ujar Misbakhun.

3 dari 6 halaman

2. Dianggap Jadi Sinyal Positif Dukung Paslon 01

Dalam pidato AHY, juga berisi rekomendasi untuk presiden mendatang, tanpa merujuk salah satu pasangan calon presiden yang tengah berkontestasi.

Menanggapi hal tersebut, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menangkap sinyal positif. Sinyal itu berupa lampu hijau dukungan dari kader Partai Demokrat kepada kubu petahan.

Kendati partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ma’ruf menyebut banyak kadernya yang mendukung capres petahana Joko Widodo atau Jokowi.

“Jadi mungkin AHY itu membuat pernyataan seperti supaya semuanya menjadi enak,” kata Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Ma’ruf berharap rekomendasi Demokrat memang untuk Jokowi. Mustasyar PBNU itu juga berterima kasih karena partai berlambang bintang mercy itu memposisikan diri di tengah.

Menurutnya, sikap itu akan menambah dukungan kader Demokrat kepada pasangan calon presiden nomor urut 01.

“Karena itu kita berterima kasih dia ada di tengah. Sehingga orang-orang yang kemudian mendukung kami jadi tidak merasa ada ancaman, jadi mereka aman, makin banyak orang Demokrat yang ikut ke 01,” pungkas Ma’ruf.

4 dari 6 halaman

3. AHY Dianggap Netral

Dalam pidatonya, AHY memberikan rekomendasi untuk presiden mendatang, tanpa merujuk salah satu pasangan calon presiden yang tengah berkontestasi.

Menurut dia, pidato anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut cenderung netral dan menjadi sinyal baik yang berdampak kepada kubu 01.

“Artinya kita anggap dia netral saja untuk memilih siapa saja yang terbaik buat warga bangsa,” kata Ma’ruf di Serang, Banten, lewat siaran pers diterima, Minggu (3/3 2019).

Sinyal baik juga terlihat dari kecenderungan para kepala daerah dari Partai Demokrat atau pun calon legislatif yang telah menyatakan dukungan kepada pasangan petahana.

“Karena tidak berani menyebut, berarti ada kecenderungan untuk mendukung Pak Jokowi dan saya,” kata Ma’ruf Amin.

5 dari 6 halaman

4. Dianggap Lebih Baik dari Prabowo

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin memberikan tanggapan atas pidato Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TKN menilai, isi pidato AHY lebih baik dibanding apa yang disampaikan Capres 02, Prabowo Subianto.

“Pidato AHY tersebut lebih baik daripada pidato politik Prabowo saat itu,” kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Bandar Lampung, Minggu, 3 Maret 2019.

Menurut dia, sebagai pimpinan partai, AHY memang punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal yang strategis bagi bangsa.

TKN menilai, dari apa yang diucapkan, AHY menyampaikannya semua substansi dengan baik. Tak ada emosi, semua teratur dan runtut.

“Semua kami yakini untuk bangsa dan negara. Jadi jauh lebih baik daripada apa yang disampaikan Pak Prabowo sendiri,” kata Hasto.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Target Raih 2 Digit Suara Pileg, PKS Bicara Kebangkitan Politik Umat

Jakarta – PKS menargetkan dua digit suara di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Menurut PKS, momentum kebangkitan politik umat bisa membantu raihan suara mereka.

“Selama 3 Pemilu PKS dapat berkisar 7 persen. Insyaallah 2019 ini naik 2 digit. Momentum kebangkitan politik umat memberi harapan tambahan minimal 3 persen untuk jadi 2 digit,” kata Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf kepada detikcom, Minggu (3/3/2019).

Caleg DPR dari Dapil Lampung Tengah I ini menyatakan PKS bekerja dengan tiga sayap. Menurutnya, para caleg, struktur partai, dan kader bakal bahu membahu untuk meraih suara maupun mengumpulkan dana demi pemenangan PKS dalam Pileg.

Target Raih 2 Digit Suara Pileg, PKS Bicara Kebangkitan Politik UmatFoto: Al Muzzammil Yusuf. (Tsarina Maharani/detikcom).

“PKS bekerja dengan 3 sayap. Caleg, struktur, dan kader. Alhamdulillah bergerak di seluruh Indonesia. Sore hari ini barusan apel siaga semua caleg, struktur dan kader se-Provinsi Lampung. Dana dari kantong masing-masing, yaitu caleg, struktur dan kader. Alhamdulillah kompak saling bahu membahu,” ucap anggota Komisi III DPR ini.

Selain untuk Pileg, Al Muzzammil juga menyatakan PKS konsern terhadap pemenangan capres yang mereka usung, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyatakan PKS punya slogan sendiri, yakni PRO PKS.

“Selain pemenangn Pileg kami juga konsern dengan pemenang capres 02. Jadi slogan kami PRO PKS. Menang Prabowo-Sandi Uno dan Menang PKS,” pungkasnya.

(haf/haf)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Safari Politik ke Karawang, Ma’ruf Amin Bawa Misi Lawan Hoaks

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin melanjutkan safari politiknya ke Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (2/3/2019).

Ma’ruf membawa misi untuk menjernihkan suasana pascaterungkapnya penyebaran fitnah dan kabar bohong yang dilakukan sejumlah ibu-ibu di Karawang beberapa waktu lalu.

“Kita sekaligus juga supaya menjernihkan suasana bahwa itu semua bohong, hoaks, dan fitnah saya kira itu juga menjadi penting,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Kunjungan ke Karawang ini melanjutkan safari lima hari nonstop di Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Mustasyar PBNU itu diketahui baru saja mengunjungi beberapa daerah, antara lain Cirebon, Kuningan, Banjar, Pangandaran, Ciamis, dan Cilacap.

Selama di Karawang, Ma’ruf bakal melakukan ziarah ke makam Syeikh Quro di Lemahabang. Malamnya, dia menghadiri acara Karawang Bersholawat di Stadion Karawang.

2 dari 2 halaman

Kunjungi Banten

Hari berikutnya, Ma’ruf menuju Provinsi Banten untuk mengikuti gerak jalan di BSD Tangerang dan silahturahmi Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia di Alun-alun Barat Kota Serang.

“Kita terus berkeliling untuk mengkonsolidasi dan memantapkan untuk memantaince apa yang sudah kita peroleh tentu juga memperbesar elektabilitas daripada suara yang ingin kita peroleh,” jelas Ma’ruf.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

Safari Politik di Majalengka, Sandiaga Temui Ratusan Pengusaha Konveksi

Liputan6.com, Majalengka – Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno berkampanye di Majalengka, Jawa Barat, menemui ratusan pengusaha konveksi.

Sandi juga sempat minta maaf lantaran tak melayani permintaan pendukung yang mencegat di tengah perjalanan.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Sabtu (2/3/2019), cawapres Prabowo Subianto ini mendengarkan keluhan para pengusaha konveksi soal mahalnya harga bahan baku.

Mereka juga mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil produksi hingga berujung pada tipisnya keuntungan.

Di depan ratusan orang, sandi menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak turun dari mobil yang ditumpanginya saat dicegat para pendukung. Sandi menegaskan dirinya berusaha untuk mematuhi aturan-aturan kampanye. (Karlina Sintia Dewi)

Hakim Tipikor Cabut Hak Politik Eni Saragih

Liputan6.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mencabut hak politik Eni Saragih selama 3 tahun. Putusan tersebut diucapkan majelis hakim saat menjatuhkan vonis 6 tahun pidana penjara majelis hakim terhadap Eni terkait penerimaan suap proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi.

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun selesai menjalani pidana pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan vonis, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih itu dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan total penerimaan Rp 10,35 miliar dan SGD 40 ribu.

Jumlah tersebut berasal dari penerimaan suap terkait pengurusan proyek PLTU Riau-1 sejumlah Rp 4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Sementara Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu merupakan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak.

“Total menerima Rp 10,35 miliar dengan menerima pemberian Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu yang untuk digunakan Pilkada di Kabupaten Temanggung oleh suaminya Muhammad Alkhadziq,” ucap Hakim Anwar saat membacakan pertimbangan vonis Eni.

Penerimaan gratifikasi berasal dari Prihadi Budi Santoso, Direktur PT Smelting Rp 250 juta, Herwin Tanuwidjaja, Direktur PT One Connect Indonesia SGD 40 ribu dan Rp 100 juta, Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Rp 5 miliar, dan Iswan Ibrahim Presdir PT Isargas Rp 250 juta.

Dari jumlah uang secara keseluruhan yang ia terima, Eni Saragih diwajibkan mengembalikan uang tersebut.

2 dari 2 halaman

Terima Vonis

Namun jumlah uang pengganti yang harus dibayar Eni Rp 5 miliar lantaran selama proses persidangan, ia telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK.

“Menimbang dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Eni Maulani Saragih terima Rp 10.350 miliar dan SGD 40 ribu dikurangkan dengan jumlah uang yang telah disetor ke rekening KPK Rp 4,050 miliar, Rp 713 juta, dan Rp 500 sehingga total yang dibebankan sebagai uang pengganti Rp 5,087 dan SGD 40 ribu,” ujarnya.

Sementara itu, Eni menerima segala vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

“Insya Allah saya terima,” kata Eni.

Atas perbuatannya, Eni dinyatakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia


Saksikan video pilihan berikut ini:

Pidato Politik, AHY Beberkan Tantangan dan Syarat Presiden Mendatang

Liputan6.com, Jakarta – Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politiknya di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) malam.

Dalam pidato berjudul ‘Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang’, AHY menyampaikan sejumlah tantangan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Selain itu, dia juga mengungkapkan tiga syarat untuk presiden terpilih periode 2019-2024 mendatang.

“Ada tiga hal pokok yang ingin saya sampaikan, pertama, tantangan Indonesia 2019-2024 dalam perspektif dunia internasional dan nasional. Kedua, persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi, dan kebijakan yang ditawarkan Demokrat. Ketiga, ajakan Demokrat menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini,” ujar AHY dalam pidatonya.

Sebagai negara besar dengan populasi penduduk muslim terbesar, kata AHY, Indonesia kerap disebut sebagai ‘global player, regional power’. Dia optimistis Indonesia akan semakin dihormati dan disegani dunia internasional.

“Tetapi, optimisme saja tidak cukup. Untuk itu, kita perlu memahami berbagai tantangan yang akan kita hadapi,” katanya.

Beberapa tantangan global itu antara lain: dinamika hubungan antarnegara yang diwarnai kerjasama, kompetisi, dan konfrontasi; masalah SDA yang makin menipis; perubahan iklim; jumlah penduduk dunia yang makin besar; serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Sementara di tingkat nasional, Partai Demokrat memotret sejumlah tantangan, antara lain bagaimana kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6%. Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan.

“Artinya, kue pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40, atau sekitar 100 juta saudara-saudara kita, yang terkategori miskin dan kurang mampu,” tuturnya.

Tantangan utama lainnya adalah memaksimalkan bonus demografi, penduduk berusia produktif. Demokrat tidak ingin angkatan kerja muda justru menjadi bencana karena tidak memiliki kapasitas, produktivitas, dan daya saing yang tinggi. Pendidikan menjadi kuncinya, baik formal, informal, maupun yang bersifat vokasional, atau pelatihan keterampilan kerja.

“Selanjutnya, kita perlu mencermati kebutuhan energi dan pangan yang semakin meningkat. Di bidang energi, kita harus mampu menyusun strategi untuk mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement,” kata putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sementara di bidang pangan, Demokrat mengajak Indonesia mengurangi ketergantungan impor. AHY mengajak semua pihak mencari solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.

“Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan. Di balik tantangan, tentunya ada peluang. Dan ini bergantung sebagian besar, pada pilihan kebijakan pemimpin dan pemerintah mendatang,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Syarat Presiden Terpilih

AHY menyadari bahwa Partai Demokrat tidak memiliki kader utama sebagai kandidat yang bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019 ini. Karena itu, AHY menilai pidato politiknya tidak berlebihan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mendatang sebagai wujud kontribusi Partai Demokrat dalam memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

Setidaknya ada tiga syarat untuk menjadi pemimpin Indonesia dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional itu. Menurut AHY, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner dan adaptif. Selain itu juga pemerintahan yang responsif, efektif, dan rela bekerja keras.

“Pemimpin yang kuat itu mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, mampu membuat Indonesia semakin kuat dan maju, serta mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional,” ucapnya.

Sementara pemimpin yang visioner adalah dia yang mampu melihat peluang dan mengatasi tantangan bangsa di awal abad 21. “Dan Pemimpin yang adaptif itu mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa,” kata AHY.

AHY Sampaikan Rekomendasi PD untuk Presiden Mendatang Malam Ini

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyampaikan pidato politiknya malam ini. Pidato AHY mengangkat tema ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’.

Pidato politik AHY akan disampaikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pukul 19.30 WIB. Pidato ini disampaikan AHY menyusul mandat yang diberikan Ketum PD sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Teman-teman yang baik, Insyaallah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Live di @tvonenews pukul 19.30-20.00 WIB. Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan. Salam, AHY,” ujar AHY lewat akun Twitter @AgusYudhoyono.
Mandat itu sebelumnya disampaikan SBY karena tidak bisa ikut terlibat dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan, 17 April 2019. SBY harus mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura karena mengidap kanker.
Melalui secarik surat, AHY diberi tugas memimpin pemenangan Pemilu PD. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari PD.

“Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
(dkp/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Habiburokhman Sakit Hati Puisi Neno Disebut Biadab

Jakarta – Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, mengatakan pernyataan mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif yang menyebut puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Pernyataan itu dinilainya berlebihan.

“Pernyataan Buya Syafii Maarif yang menyatakan puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Sejauh ini kami menempatkan Buya Syafii sebagai ulama dan cendekiawan berhati mulia, namun pernyataan beliau kali ini menurut saya sangat berlebihan dan cenderung tidak adil,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (1/3/2019).

“Kalau puisi Mbak Neno dianggap biadab karena mengarah ke politisasi agama, bagaimana dengan mereka yang juga diduga mempolitisasi agama di kubu politik sebaliknya? Apakah biadab juga? Atau hanya yang bertentangan dengan 01 yang biadab?” imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, kata biadab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkonotasi ekstrem dan dicontohkan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Habiburokhman sakit hati jika puisi Neno disamakan dengan pemerkosaan anak.

“Kata biadab mungkin berasal dari bahasa Persia yang berarti sekadar tidak bertata krama. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut sangat ekstrem karena bisa berarti tidak beradab dan kejam dengan contoh pemerkosaan anak di bawah umur. Sakit sekali hati kami kalau puisi Mbak Neno disamakan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Terlebih jika yang menyampaikannya adalah sosok yang selama ini sangat kami hormati dan kagumi,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini meyatakan yang pantas dikatakan biadab adalah para koruptor dan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas lawan politik.

“Menurut saya, yang layak dikatakan biadab adalah para koruptor pencuri uang rakyat, atau jika ada pihak yang menggunakan pengaruh kekuasaan untuk menindas dan memenjarakan lawan politik,” ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafii menyebut apa yang disampaikan Neno biadab dan Neno tak mengerti agama.

“Itu puisi, itukan sudah saya (jelaskan). Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia, Bi itu artinya tidak, adab itu tata krama,” jelasnya.

Buya Syafii mengatakan, doa yang dipanjatkan Neno Warisman dengan membawa nama tuhan ke ranah Pemilu tak tepat. Apa yang dilakukan Neno, bagi Buya Syafii adalah perbuatan biadab.

“Ini dia membuat (membawa nama) Tuhan dalam Pemilu, itukan biadab, dan dia nggak ngerti agama. Neno itu nggak paham agama,” tegasnya.
(azr/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Sindir Sandiaga: Keluarga Besar Tak Support, Pertanda Buruk!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyindir Sandiaga Uno. Ini menyusul keluarga besarnya, Keluarga Uno mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

“Saya heran Sandiaga bisa-bisanya tidak didukung satu keluarganya sendiri. Katanya politik dimulai dari lingkaran paling dekat, dimulai dari keluarga dan teman terdekat,” ungkap Wakil Ketua Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Pria yang akrab disapa Toni ini menyoroti ikatan alumni sekolah Sandiaga, Pangudi Luhur Jakarta, yang juga mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia juga menilai dukungan Keluarga Uno itu bisa menjadi pertanda buruk bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lantaran mantan Wagub DKI tersebut tak bisa mengkonsolidasikan dukungan keluarga sendiri.


Toni pun menduga Sandiaga akan kesulitan meraih dukungan masyarakat. Ini mengingat, sebutnya, mengambil hati keluarga sendiri saja tidak bisa.

“Pertanda apa bila teman sesama SMA Saja tidak mendukung, keluarga besar saja tidak mensupport?” ucap Toni.

“Pasti itu pertanda buruk. Orang paling dekat saja menolak, apalagi orang yang jauh,” lanjut Sekjen PSI tersebut.

Soal dukungan Keluarga Uno, Toni memberikan apresiasi. Dukungan itu menurutnya akan menambah amunisi kemenangan bagi pasangan calon nomor urut 01 itu.

“Segala bentuk dukungan kami sukuri. Pasti berkontribusi untuk pemenangan Jokowi-Makruf. Kami ucapkan terima kasih,” sebut Toni.

BPN Prabowo-Sandiaga Anggap Dukungan Hanya Sandiwara

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kemudian angkat suara soal dukungan itu. Menurut BPN, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, BPN meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.
(elz/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>