AHY Bicara soal Politik Rel Ganda Partai Demokrat

AHY Bicara soal Politik Rel Ganda Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Ari Saputra

Jakarta – Tudingan Partai Demokrat memainkan politik dua kaki kembali mengemuka di awal bulan Maret ini. Salah satu indikasinya adalah pidato bertajuk ‘Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang’ oleh Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tak secara tegas menyebut nama Prabowo Subianto sebagai Presiden mendatang. Benarkah demikian?

AHY menegaskan apa yang disampaikan merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung Partai Demokrat dengan rakyat secara luas. Ia juga mengungkapkan sebelum naskah pidato itu dibacakan telah disampaikan kepada Prabowo dan Sandiaga.

“Respons beliau berdua baik dan positif, sebab apa yang kami sampaikan rasional dan cocok dengan apa yang beliau berdua perjuangkan untuk masyarakat,” kata AHY kepada detikcom, Kamis (7/3) siang.


Secara internal, dia melanjutkan, dalam satu setengah bulan ke depan, Partai Demokrat tegas dan terbuka untuk menjalankan strategi rel ganda. Maksudnya, Demokrat ingin pemilu legislatif berjalan dengan baik dan sukses. Dalam hal ini para calon anggota legislatif di berbagai daerah dapat meraih suara signifikan untuk masuk parlemen. Di sisi lain, sebagai penyokong pasangan Noor 02 Prabowo-Sandi, Partai Demokrat juga akan berjuang untuk mencapai sukses yang sama.

Bagaimana teknis strategi rel ganda ini akan dijalankan? Anda dapat menyimaknya secara utuh dalam program Blak-blakan yang akan tayang di detikcom, Jumat (8/3) besok pukul 14.00 WIB.

AHY Bicara soal Politik Rel Ganda Partai DemokratAHY. Foto: Ari Saputra

Selain bicara soal politik rel ganda, kepada tim Blak-blakan detikcom, AHY juga mengungkapkan soal hubungannya dengan sang adik, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). AHY juga bicara kesiapannya untuk memimpin Partai Demokrat di masa depan. Penasaran?

Jangan lewatkan, saksikan Blak-blakan AHY ‘Bicara Politik Rel Ganda’ di detikcom, besok!

(jat/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Habib Luthfi bin Yahya Diharapkan Bikin Adem Tensi Politik Garut

Liputan6.com, Garut – Untuk kedua kalinya dalam kurun waktu enam bulan terakhir, ulama kharismatik tanah air, Habib Luthfi bin Yahya, kembali mendatangi Garut, Jawa Barat.

Kedatangan ulama asal Pekalongan tersebut dimaksudkan untuk melakukan istigotsah sekaligus doa bersama,dalam upaya meredakan tensi politik yang kian memanas menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), pada 17 April mendatang.

Ketua Relawan NU Ngahijikeun Garut, KH Aceng Abdul Muzib mengatakan, ikhtiar tersebut, sebagai upaya kalangan muslim terutama warga Nahdiyin atau keluarga Nadhaltul Ulama (NU) Garut untuk menjaga kondusifitas Garut.

“Makanya kami adakan istigosah dan doa bersama,” ujarnya, Selasa (5/3/2019) petang.

Menurutnya, tensi politik di masyarakat cenderung meningkat saat ini, hal ini tidak lepas dari banyak provokasi dan isu bohong (hoaks) yang saling menjatuhkan.

“Salah satunya soal perusakan baliho ini (Capres No 1), jelas provokasi, yang bisa memancing kemarahan pendukung,” ujarnya.

Namun meskipun demikian, lembaganya beserta warga Nahdiyin Garut, mengaku tidak terpancing dengan upaya itu, dan lebih memilih doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.

“Kami tidak akan terjebak dengan provokasi itu,” ujarnya.

Ihwal undangan dengan kembali menghadirkan Habib Luthfi bin Yahya di Garut, Menurutnya, selama ini sosok pengaruh mbak Habib cukup besar di kalangan muslim tanah air.

Sehingga kedatangannya, diharapkan mampu mendinginkan suasana. “Jangankan kalangan santri dan ulama-ulama sepuh, para pejabat pun pasti akan datang dan mendengarkan ceramahnya,” ujarnya.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lembaganya meminta semua pihak menahan diri dan lebih mengedepankan tali silaturahmi. “Tidak usah provokasi yang membuat orang tersinggung, tidak boleh melecehkan dan menghina paslon lain,” ujarnya.

Rencananya, tabligh akbar dan doa bersama yang akan dilaksanakan besok hari, Kamis (7/3/2019), yang dipusatkan di lapangan SOR Kerkof. Diperkirakan jumlah peserta mencapai 30-40 ribu orang. “Semoga acara berlangsung lancar.”

Manuver PKB Pro-M Taufik, Politik Pecah Belah atau Dukungan Semata?

Jakarta – Fraksi PKB bermanuver soal pemilihan Cawagub DKI di DPRD DKI Jakarta. PKB mengusulkan agar pemilihan cawagub di DPRD DKI Jakarta dilakukan usai Pemilu 2019 kecuali nama yang disodorkan adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Manuver tersebut langsung datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Dia beralasan banyaknya tugas yang harus diselesaikan DPRD dan penyelenggaraan Pemilu 2019 akan menjadi ganjalan lancarnya pembahasan Cawagub DKI. Apalagi, dua nama yang diajukan belum begitu dikenal oleh para dewan.

“Nanti aja abis pemilu, iya pemilihan wagub abis pemilu. Iya konsentrasi dulu tugas yang lebih penting, selesai perda, selesai ini, tugas dewan masih banyak. Ditambah lagi sibuk dengan pileg. Selesai pemilu saja. Iya kecuali Pak Taufik yang jadi Wagub, langsung PKB setuju,” kata Hasbiallah, saat dihubungi, Senin (4/3).

“Saya yakin fraksi-fraksi lain nggak ada yang mau. Kalau PKB nggak mungkin datang ke paripurna. Nggak mungkin PKB datang ke paripurna. Karena kita sibuk ngurusin, satu banyak perda yang belum selesai. Fokus di situ saja. Kita fokus di situ saja. Waktu kita tinggal beberapa bulan lagi. Nunggu abis pemilu sajalah,” imbuh dia.
Mendapat dukungan dari Fraksi PKB, M Taufik justru heran. M Taufik bingung mengapa para koleganya lebih mendorong dirinya menjadi cawagub ketimbang dua nama yang disodorkan. Namun, terlepas dari itu, dia menghargai pendapat yang disuarakan Hasbi.

Taufik juga menegaskan tak ada lobi-lobi politik dari dirinya soal pemilihan cawagub ini. Dia menegaskan, sesuai komitmen partainya terhadap PKS, pihaknya tetap akan mengajukan dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai Cawagub DKI. Meski nantinya hasil DPRD berkata lain.

“Nggak tahu saya kenapa (mereka) lebih ke Bang Taufik. Kita hanya mengatakan pada mereka bahwa ini lho calon yang kita sepakati sebagai partai pengusung. Kita kan udah putuskan dua nama itu. Mau nggak mau harus dipilih dari dua nama itu,” kata taufik.

“Ya nanti kita diskusi lagi (kalau seumpama DPRD tak setuju). Iya kita ngobrol lagi sama PKS, gimana nih, langkahnya apa,” imbuh dia.

Manuver PKB Pro-M Taufik, Politik Pecah Belah atau Dukungan Semata?Foto: Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)

Tak hanya memantik keheranan, manuver PKB itu pun menuai pujian dari partai yang menaungi Taufik, yakni Gerindra. Gerindra mengapresiasi dukungan yang diberikan PKB kepada M Taufik. Bahkan ucapan syukur juga mengalir dari Gerindra atas dukungan tersebut.

“Emang Pak Hasbi itu keren ya. Pak Hasbi itu emang keren ya orangnya, keren, eksentrik. Ya kita hormati pendapat Pak Hasbi. Itu bagian dari aspirasi fraksi yang terbuka ya, yang terekspos demikian. Yang saya catat baru dua fraksi yang berkata demikian, Pak Hasbi dan NasDem. Cuma Pak Hasbi kan kerennya menyebut nama Pak Taufik. Ya syukur alhamdulillah kalau mendukung Pak Taufik, he-he-he…,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif saat dihubungi, Selasa (5/3).

Sementara, PKS yang dua kadernya diajukan sebagai Cawagub DKI enggan menanggapi manuver Hasbi. PKS lebih memilih berbicara soal proses pemilihan Cawagub DKI yang sudah menjadi domain DPRD ketimbang menjawab keinginan PKB yang ingin M Taufik menjadi cawagub.

PKS juga menyampaikan harapannya pada proses pemilihan cawagub. PKS berharap agar paripurna dapat segera digelar sebelum Pemilu 2019.

“Sebagai partai pengusung, Gerindra dan PKS berharap, mudah-mudahan sebelum pilpres, Wagub sudah definitif sehingga wagub dapat membersamai Gubernur dalam menunaikan tugas, berkhidmat bagi warga Jakarta, mewujudkan janji kerja, menjadikan Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya,” ujar Ketua DPW PKS DKI Sakhir Purnomo kepada wartawan.

Lantas, manuver yang dilontarkan PKB apakah politik pecah belah atau dukungan semata?

(mae/hri)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem: Media Jadi Referensi Tentukan Arah Politik

Liputan6.com, Jakarta – Politikus Partai NasDem Charles Meikiansyah menilai media massa memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu referensi utama bagi warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum.

Di sisi lain, untuk mencegah kampanye hitam, pemerintah juga harus tegas menyampaikan kepada masyarakat mana berita benar dan tidak benar yang dimuat oleh media, tanpa harus melakukan tindakan membelenggu kebebasan pers.

“Kita melihat peran media di sini sekaligus melakukan diskursus yang bagus ya, sehat antara misalnya pemerintah dengan oposisi. Lalu bagaimana capaian-capaian yang dihasilkan oleh sebuah pemerintahan dan lain-lain, itu fungsi dan peran media yang melakukan semuanya,” kata Charles kepada wartawan, Senin (4/3/2019).

Ia menilai media menjadi komunikator sangat baik kepada masyarakat. Semua pihak, termasuk yang berkontestasi dalam pemilu, bisa menyampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara khususnya bidang politik.

Diakuinya, kebebasan media juga sudah sangat baik dibanding ketika era Orde Baru. Namun, selayaknya juga terhadap media penyebar hoaks dan berita bohong, dikenakan sanksi sosial.

“Jadi ada penghargaan tetapi ada juga hukuman buat mereka yang bentuk hukumannya tidak lagi seperti zaman dulu ya dibredel. Tetapi disampaikan juga kepada publik bahwa berita yang disebarkan media pelanggar, adalah hoaks,” ujar dia.

“Pemerintah harus berani mengusut tuntas siapa pelaku-pelaku utamanya,” imbuh Caleg NasDem dari Dapil Jawa Timur IV meliputi Jember-Lumajang itu.

Sementara itu Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat Hardly Stefano di kesempatan lain mengatakan, media harus menjadi lembaga pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat melalui pemberitaan dan penyiaran. Komisi ini berharap ada pemberitaan yang adil, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu, berimbang, dan proporsional.

“Proporsional itu jangan hanya menyampaikan peserta pemilu, pilpres saja. Kita harus dorong juga peserta pemilu terkait dengan parpol beserta profil calegnya dan juga anggota DPD,” katanya.

2 dari 2 halaman

Penyeimbang Informasi

KPI juga mendorong media menjadi penyeimbang informasi supaya masyarakat jangan mengambil dari sosial media. “Kadang-kadang tidak terverifikasi. Ambilah informasi dari lembaga penyiaran,” ujar Stefano.

Disamping itu, Anggota Dewan Pers Ratna Komala mengakui, pengaduan soal berita hoaks yang masuk ke dewan pers semakin merajalela terutama saat mendekati momentum politik. Karena itu Dewan pers mengingatkan media agar terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Media massa punya banyak peran. Salah satunya ialah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar,” kata Ratna.

Menurutnya, di era digital saat berita bohong dan hoaks begitu cepat menyebar, Dewan Pers mendorong agar media massa harus terus memperkuat diri. Selain wajib mentaati kode etik, media juga harus selalu memiliki kesadaran soal perannya sebagai perekat persatuan bangsa.

“Kita ini bangsa beragam. Karena itu media massanya juga harus jadi pemersatu,” paparnya.

Di kesempatan lain, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menyadari masih ada beberapa media tidak berimbang dalam penyampaian informasi. Hal itu tentu harus dikonfirmasi ke Dewan Pers dan KIP.

Kominfo juga memiliki tim yang memantau media sosial. Mereka memiliki mesin pengais konten yang bekerja 24 jam. Tim itu didukung 100 orang tim verifikator. Mereka melakukan pemantauan secara menerus terkait percakapan orang di medsos. Apakah sesuai peraturan perundang-undangan atau sudah melenceng dari UU ITE.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Andi Arief Kena Narkoba, BPN: Semoga Tak Terkait Kegiatan Politik

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap penangkapan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang terjerat narkoba tidak terkait dengan politik.

“Penangkapan AA (Andi Arief) semoga bukan dan tidak terkait dengan kegiatan politik,” kata juru debat BPN Sodik Mudjahid kepada wartawan, Senin (4/3/2019).

Sodik pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pemberantasan narkoba. Menurut politikus Partai Gerindra itu, pemberantasan bukan hanya kepada pengguna, tetapi juga kepada bandar narkoba.
“Pemerintah harus terus meningkatkan pemberantasan narkoba yang sudah makin memprihatinkan. Pemberantasan bukan hanya kepada pemakai tapi lebih lagi kepada bandar dan penyalur. Termasuk harus dicegah dan dibuktikan banyaknya narkoba selundupan dari China dan dari TKA China,” ujar Sodik.
Sebelumnya, Polri menyatakan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang digerebek di hotel positif sabu. Polri menyebut Andi Arief sebagai korban dan ada kemungkinan akan direhabilitasi.

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan Andi ditangkap di salah satu kamar Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3). Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat. Status Andi Arief saat ini masih sebagai terperiksa.

Partai Demokrat (PD) mengaku kaget atas kasus narkoba yang menjerat Andi Arief. PD mengaku selama ini mengenal Andi sebagai sosok yang jauh dari narkoba.

“Cukup mengagetkan bagi kami semua karena, sepengetahuan kami, Saudara Andi Arief ini tidak bermasalah dan bersinggungan dengan narkoba dan Saudara AA adalah kader partai yang cukup memberikan kontribusi dan dedikasi yang cukup besar kepada partai selama ini,” sambung dia.
(azr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sampaikan Pidato Politik, Ini Ragam Tanggapan untuk AHY

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memegang tongkat komando kampanye pemenangan Pemilu 2019 melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

“Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, semua tetap pada masing-masing tugasnya,” jelas Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 28 Februari 2019.

Hinca menyatakan, SBY menuliskan surat untuk menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019 karena harus mendampingi Ani Yudhoyono yang dirawat di Rumah Sakit Singapura karena kanker darah.

AHY kemudian menyampaikan pidato politiknya yang berjudul ‘Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang’. Pidato politik tersebut disampaikan AHY di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019 malam.

Dalam pidato politik tersebut, AHY menyampaikan tiga hal pokok, tantangan Indonesia 2019-2024 dalam perspektif dunia internasional dan nasional, persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi, dan kebijakan yang ditawarkan Demokrat, serta ajakan Demokrat menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini.

Pidato politik yang disampaikan AHY pun menuai pro dan kontra. Beragam pendapat muncul usai AHY menyampaikan pidato politiknya.

Berikut tanggapan-tanggapan usai AHY memberikan pidato politiknya dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Dianggap Terlalu Memaksakan

Influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga politisi Partai Golkar, Misbakhun menyampaikan, isi pidato AHY malah menunjukkan Demokrat tak punya solusi teknis atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia.

“Di saat paslon capres dan cawapres sudah bicara biodiesel dan B20, bicara unicorn dan Palapa Ring sebagai infrastrukturnya, Partai Demokrat masih berkutat membicarakan masalah, bukan solusi,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun menyarankan AHY lebih sering bergaul dengan berbagai kalangan ketimbang tampil eksklusif di panggung.

Menurutnya, hal itu juga untuk menempa AHY agar bisa berjiwa besar alam menyikapi sebuah keputusan politik yang tak selalu menguntungkan putra sulung SBY itu ataupun PD.

“SBY terlalu memaksakan mendudukkan AHY sejajar dengan capres-cawapres yang ada saat ini. Mendudukkan AHY yang miskin pengalaman dan rekam jejak untuk merasa pantas menyampaikan rekomendasi kepada presiden yang akan datang, sama saja SBY meletakkan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’aruf lebih rendah dari AHY,” ujar Misbakhun.

3 dari 6 halaman

2. Dianggap Jadi Sinyal Positif Dukung Paslon 01

Dalam pidato AHY, juga berisi rekomendasi untuk presiden mendatang, tanpa merujuk salah satu pasangan calon presiden yang tengah berkontestasi.

Menanggapi hal tersebut, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menangkap sinyal positif. Sinyal itu berupa lampu hijau dukungan dari kader Partai Demokrat kepada kubu petahan.

Kendati partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ma’ruf menyebut banyak kadernya yang mendukung capres petahana Joko Widodo atau Jokowi.

“Jadi mungkin AHY itu membuat pernyataan seperti supaya semuanya menjadi enak,” kata Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Ma’ruf berharap rekomendasi Demokrat memang untuk Jokowi. Mustasyar PBNU itu juga berterima kasih karena partai berlambang bintang mercy itu memposisikan diri di tengah.

Menurutnya, sikap itu akan menambah dukungan kader Demokrat kepada pasangan calon presiden nomor urut 01.

“Karena itu kita berterima kasih dia ada di tengah. Sehingga orang-orang yang kemudian mendukung kami jadi tidak merasa ada ancaman, jadi mereka aman, makin banyak orang Demokrat yang ikut ke 01,” pungkas Ma’ruf.

4 dari 6 halaman

3. AHY Dianggap Netral

Dalam pidatonya, AHY memberikan rekomendasi untuk presiden mendatang, tanpa merujuk salah satu pasangan calon presiden yang tengah berkontestasi.

Menurut dia, pidato anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut cenderung netral dan menjadi sinyal baik yang berdampak kepada kubu 01.

“Artinya kita anggap dia netral saja untuk memilih siapa saja yang terbaik buat warga bangsa,” kata Ma’ruf di Serang, Banten, lewat siaran pers diterima, Minggu (3/3 2019).

Sinyal baik juga terlihat dari kecenderungan para kepala daerah dari Partai Demokrat atau pun calon legislatif yang telah menyatakan dukungan kepada pasangan petahana.

“Karena tidak berani menyebut, berarti ada kecenderungan untuk mendukung Pak Jokowi dan saya,” kata Ma’ruf Amin.

5 dari 6 halaman

4. Dianggap Lebih Baik dari Prabowo

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin memberikan tanggapan atas pidato Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TKN menilai, isi pidato AHY lebih baik dibanding apa yang disampaikan Capres 02, Prabowo Subianto.

“Pidato AHY tersebut lebih baik daripada pidato politik Prabowo saat itu,” kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Bandar Lampung, Minggu, 3 Maret 2019.

Menurut dia, sebagai pimpinan partai, AHY memang punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal yang strategis bagi bangsa.

TKN menilai, dari apa yang diucapkan, AHY menyampaikannya semua substansi dengan baik. Tak ada emosi, semua teratur dan runtut.

“Semua kami yakini untuk bangsa dan negara. Jadi jauh lebih baik daripada apa yang disampaikan Pak Prabowo sendiri,” kata Hasto.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Target Raih 2 Digit Suara Pileg, PKS Bicara Kebangkitan Politik Umat

Jakarta – PKS menargetkan dua digit suara di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Menurut PKS, momentum kebangkitan politik umat bisa membantu raihan suara mereka.

“Selama 3 Pemilu PKS dapat berkisar 7 persen. Insyaallah 2019 ini naik 2 digit. Momentum kebangkitan politik umat memberi harapan tambahan minimal 3 persen untuk jadi 2 digit,” kata Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf kepada detikcom, Minggu (3/3/2019).

Caleg DPR dari Dapil Lampung Tengah I ini menyatakan PKS bekerja dengan tiga sayap. Menurutnya, para caleg, struktur partai, dan kader bakal bahu membahu untuk meraih suara maupun mengumpulkan dana demi pemenangan PKS dalam Pileg.

Target Raih 2 Digit Suara Pileg, PKS Bicara Kebangkitan Politik UmatFoto: Al Muzzammil Yusuf. (Tsarina Maharani/detikcom).

“PKS bekerja dengan 3 sayap. Caleg, struktur, dan kader. Alhamdulillah bergerak di seluruh Indonesia. Sore hari ini barusan apel siaga semua caleg, struktur dan kader se-Provinsi Lampung. Dana dari kantong masing-masing, yaitu caleg, struktur dan kader. Alhamdulillah kompak saling bahu membahu,” ucap anggota Komisi III DPR ini.

Selain untuk Pileg, Al Muzzammil juga menyatakan PKS konsern terhadap pemenangan capres yang mereka usung, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyatakan PKS punya slogan sendiri, yakni PRO PKS.

“Selain pemenangn Pileg kami juga konsern dengan pemenang capres 02. Jadi slogan kami PRO PKS. Menang Prabowo-Sandi Uno dan Menang PKS,” pungkasnya.

(haf/haf)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Safari Politik ke Karawang, Ma’ruf Amin Bawa Misi Lawan Hoaks

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin melanjutkan safari politiknya ke Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (2/3/2019).

Ma’ruf membawa misi untuk menjernihkan suasana pascaterungkapnya penyebaran fitnah dan kabar bohong yang dilakukan sejumlah ibu-ibu di Karawang beberapa waktu lalu.

“Kita sekaligus juga supaya menjernihkan suasana bahwa itu semua bohong, hoaks, dan fitnah saya kira itu juga menjadi penting,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Kunjungan ke Karawang ini melanjutkan safari lima hari nonstop di Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Mustasyar PBNU itu diketahui baru saja mengunjungi beberapa daerah, antara lain Cirebon, Kuningan, Banjar, Pangandaran, Ciamis, dan Cilacap.

Selama di Karawang, Ma’ruf bakal melakukan ziarah ke makam Syeikh Quro di Lemahabang. Malamnya, dia menghadiri acara Karawang Bersholawat di Stadion Karawang.

2 dari 2 halaman

Kunjungi Banten

Hari berikutnya, Ma’ruf menuju Provinsi Banten untuk mengikuti gerak jalan di BSD Tangerang dan silahturahmi Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia di Alun-alun Barat Kota Serang.

“Kita terus berkeliling untuk mengkonsolidasi dan memantapkan untuk memantaince apa yang sudah kita peroleh tentu juga memperbesar elektabilitas daripada suara yang ingin kita peroleh,” jelas Ma’ruf.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

Safari Politik di Majalengka, Sandiaga Temui Ratusan Pengusaha Konveksi

Liputan6.com, Majalengka – Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno berkampanye di Majalengka, Jawa Barat, menemui ratusan pengusaha konveksi.

Sandi juga sempat minta maaf lantaran tak melayani permintaan pendukung yang mencegat di tengah perjalanan.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Sabtu (2/3/2019), cawapres Prabowo Subianto ini mendengarkan keluhan para pengusaha konveksi soal mahalnya harga bahan baku.

Mereka juga mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil produksi hingga berujung pada tipisnya keuntungan.

Di depan ratusan orang, sandi menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak turun dari mobil yang ditumpanginya saat dicegat para pendukung. Sandi menegaskan dirinya berusaha untuk mematuhi aturan-aturan kampanye. (Karlina Sintia Dewi)

Hakim Tipikor Cabut Hak Politik Eni Saragih

Liputan6.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mencabut hak politik Eni Saragih selama 3 tahun. Putusan tersebut diucapkan majelis hakim saat menjatuhkan vonis 6 tahun pidana penjara majelis hakim terhadap Eni terkait penerimaan suap proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi.

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun selesai menjalani pidana pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan vonis, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih itu dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan total penerimaan Rp 10,35 miliar dan SGD 40 ribu.

Jumlah tersebut berasal dari penerimaan suap terkait pengurusan proyek PLTU Riau-1 sejumlah Rp 4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Sementara Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu merupakan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak.

“Total menerima Rp 10,35 miliar dengan menerima pemberian Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu yang untuk digunakan Pilkada di Kabupaten Temanggung oleh suaminya Muhammad Alkhadziq,” ucap Hakim Anwar saat membacakan pertimbangan vonis Eni.

Penerimaan gratifikasi berasal dari Prihadi Budi Santoso, Direktur PT Smelting Rp 250 juta, Herwin Tanuwidjaja, Direktur PT One Connect Indonesia SGD 40 ribu dan Rp 100 juta, Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Rp 5 miliar, dan Iswan Ibrahim Presdir PT Isargas Rp 250 juta.

Dari jumlah uang secara keseluruhan yang ia terima, Eni Saragih diwajibkan mengembalikan uang tersebut.

2 dari 2 halaman

Terima Vonis

Namun jumlah uang pengganti yang harus dibayar Eni Rp 5 miliar lantaran selama proses persidangan, ia telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK.

“Menimbang dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Eni Maulani Saragih terima Rp 10.350 miliar dan SGD 40 ribu dikurangkan dengan jumlah uang yang telah disetor ke rekening KPK Rp 4,050 miliar, Rp 713 juta, dan Rp 500 sehingga total yang dibebankan sebagai uang pengganti Rp 5,087 dan SGD 40 ribu,” ujarnya.

Sementara itu, Eni menerima segala vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

“Insya Allah saya terima,” kata Eni.

Atas perbuatannya, Eni dinyatakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia


Saksikan video pilihan berikut ini: