Soal Kekhawatiran Amien Rais, Tjahjo Kumolo Minta Semua Pihak Percaya KPU

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan mengomentari ucapan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengancam akan menggempur Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika melakukan kecurangan di Pemilu 2019. Namun, Tjahjo meminta semua pihak untuk lebih percaya KPU.

“Setiap orang kan punya logat bahasa yang berbeda, saya tidak berhak komentari pendapat para politisi, yang penting percayalah pada KPU,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Menurutnya KPU sudah memiliki tugas dan wajib sesuai perundang-undangan. Karena itu, Tjahjo meminta semua pihak mendukung kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

“Dari sisi semuanya ya keabsahan konsolidasi demokrasi ini ya kuncinya ada pada penyelengara, pemerintah percaya sebagaimana UU, parpol percaya setiap diundang KPU hadir terus, berarti juga percaya,” ujarnya.

“Ya mari kita dukung tugas-tugas KPU baik sosialisasinya baik pelaksanaannya dalam konteks konsolidasi demokrasi itu sukses dengan baik, data kependudukan kami serahkan, yang nyusul DPT adalah pihak KPU sendiri,” sambungnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menjelaskan cara membantu penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang baik dan bermartabat. Salah satunya dengan menghentikan politik uang, dan kampanye provokasi fitnah.

“Ya mari kita lawan sama-sama racun demokrasi itu, politik uang, kampanye beraroma fitnah, nuansa kebencian mari kita lawan dan mari kita wujudkan kampanye yang punya integritas. Bermatartabat, adu konsep, ada gagasan yang besok kita liat debat capres pertama,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Kekhawatiran Amien Rais

Sebelumnya, Amien Rais mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bekerja militan. Dia ingin para simpatisan mengawasi Komisi Pemilihan Umum supaya proses Pemilu tidak dicurangi.

Hal itu disampaikan saat diskusi bertajuk ‘Refleksi Malari Ganti Nakhoda Negeri?’ di Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi.

“Jadi (Jokowi) ini tidak boleh menang. Ini harus militan. Awas kalau sampai KPU curang kita gempur bersama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan 31 juta daftar bodong, KTP dibuang di tong, di sawah ini kan kurang ajar,” ujar Amien.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Harga Emas Naik Didorong Ketidakpastian Brexit

Liputan6.com, New York – Harga emas naik tipis pada hari Rabu (Kamis WIB) karena ketidakpastian Brexit di Inggris dan penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat (AS). Adanya ekspektasi jeda dalam siklus kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed juga mengangkat harga emas.

Dilansir dari Reuters, Kamis (17/1/2019), harga emas di pasar spot naik 0,3 persen menjadi USD 1.292,51 per ounce. Harga emas berjangka AS menguat 0,4 persen menjadi USD 1.293,8 per ounce.

Emas berjuang untuk menembus level USD 1.300, meskipun permintaan fisik untuk koin emas telah meningkat di Inggris karena ketidakpastian tentang hubungannya di masa depan dengan Uni Eropa.

“Lingkungan makro masih terlihat sangat positif untuk emas, mengingat kami perkirakan dolar AS akan melemah dan The Fed kemungkinan tidak akan mulai menaikkan suku bunga hingga paruh kedua tahun ini,” kata Suki Cooper, analis logam mulia di Standard Chartered Bank.

Investor tetap khawatir ketika data yang lebih lembut dari seluruh dunia meningkatkan kekhawatiran bahwa ekonomi global melambat, menambah daya tarik untuk emas, dianggap sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan politik, kata para analis.

Risiko terhadap pemulihan ekonomi AS, termasuk penutupan sebagian pemerintah, telah memperluas permintaan hawkish di antara pejabat Federal Reserve untuk bersabar sebelum menaikkan suku bunga lagi. Emas cenderung naik karena ekspektasi suku bunga yang lebih rendah.

Sementara itu, pemerintah Perdana Menteri Inggris Theresa May memenangkan suara tidak percaya pada hari Rabu, dengan 325 suara versus 306, yang berarti bahwa May sekarang akan terus maju untuk menemukan konsensus tentang bagaimana untuk melanjutkan rencana Inggris keluar dari Uni Eropa, setelah kesepakatan yang diusulkannya ditolak oleh parlemen.

Tak hanya emas, harga platinum naik 1,5 persen menjadi USD 805 per ounce, sementara perak naik 0,1 persen menjadi USD 15,59. Palladium melonjak ke tertinggi sepanjang masa dari USD 1.358,5 per ounce, dan terakhir naik 3 persen pada USD 1,358.

George Gero, Direktur Pelaksana di RBC Wealth Management, mencatat permintaan tinggi dari industri mobil yang menggunakan paladium semakin banyak dan pasokan yang lebih rendah mendorong harga lebih tinggi.

Persiapan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Hari ini, debat capres dan cawapres perdana akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tema debat perdana yang diusung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Kedua pasangan pun tak henti melakukan berbagai persiapan jelang debat capres dan cawapres. Baik itu Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma’ruf pun meminta wejangan dari mentor pilihannya yaitu Jusuf Kalla atau JK. Sedangkan Prabowo-Sandiaga, rutin menyambangi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Jokowi nampak lebih santai. Bahkan pada Selasa, 15 Januari 2019, ia mengumpulkan para ketua umum partai politik pengusungnya untuk makan malam bersama. Sedangkan Sandiaga, memilih untuk melakukan olahraga rutinnya.

Berikut persiapan lain yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga jelang debat capres dan cawapres dihimpun Liputan6.com:

2 dari 4 halaman

1. Bicara Sesuai Data dan Yakin Siap

Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap menghdapi debat capres dan cawapres perdana Kamis 17 Januari besok.

Dia mengatakan telah mempersiapkan materi-materi yang akan dipaparkannya sesuai tema debat perdana yaitu HAM, hukum, korupsi dan terorisme.

“Ya kita datang saja, datang sesuai dengan materi. Marerinya hukum, materinya HAM materinya terorisme, dan korupsi. Ya sudah,” ujar Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Rabu, 16 Januari 2019.

Jokowi enggan mengungkapkan materi apa yang difokuskannya untuk menghadapi debat Pilpres. Namun, dia memastikan akan menyampaikan berdasarkan fakta dan data di lapangan.

“Kalau ngomong mestinya dengan data, ngomong itu dengan fakta-fakta dan yang paling penting rencana ke depan seperti apa,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga yakin jika pasangannya Ma’ruf Amin siap menghadapi debat capres dan cawapres perdana ini.

Jokowi mengatakan, Ma’ruf adalah seorang pendakwah sehingga terbiasa berbicara di depan banyak orang.

“Pak Kiai (Ma’ruf Amin) kan setiap hari memberikan kultum, memberikan tausiyah, memberikan khotbah,” kata Jokowi.

Jokowi enggan menjawab saat ditanya apakah dirinya telah melakukan latihan atau simulasi debat bersama Ma’ruf Amin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut telah mempersiapkan data dan fakta terkait materi debat Pilpres.

“Tentu saja kalau ngomong mestinya dengan data. Ngomong itu dengan fakta-fakta dan yang paling penting rencana kedepan seperti apa. Yang penting kan itu,” jelas Jokowi.

3 dari 4 halaman

2. Diskusi dengan Pakar dan Latihan Debat

Berbeda dengan Jokowi-Ma’ruf, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru masih aktif berdiskusi bersama pakar dan melakukan latihan debat.

Latihan debat dilakukan dengan mantan pimpinan KPK yakni Bambang Widjayanto dan Busyro Muqoddas.

“Pak Prabowo hari ini masih berdiskusi dan mendengarkan masukan dari beberapa ahli seperti Bambang Widjayanto, Busyro Muqoddas,” kata jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Azhar Simanjuntak saat dihubungi, Rabu, 16 Januari 2019.

Menurut Dahnil, pertemuan dengan Bambang dan Busyro untuk membahas berbagai tema, tidak hanya korupsi saja. “Terkait dengan masalah penegakan hukum, korupsi, HAM dan Terorisme,” katanya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Asa Terakhir untuk OSO

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tetap tidak meloloskan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan anggota legislatif DPD. Namun KPU memberikan waktu untuk OSO hingga 22 Januari 2019 untuk mundur dari pengurus parpol jika ingin lolos caleg DPD.

KPU menegaskan, OSO tidak diloloskan sebagai calon legislatif DPD karena menghormati konstitusi.

“Kita juga masih menghormati putusan konstitusi. Karena buat kami konstitusi di beberapa koran kemarin kata Pak Wahyu (Komisioner KPU), konstitusi adalah perjalanan kita menjalani tahapan pemilu,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra, di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

KPU tak memasukkan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) karena, berdasarkan putusan MK, calon anggota DPD tidak boleh mengurus partai politik. Beda lagi dengan putusan Bawaslu yang meminta KPU memasukkan nama OSO ke DCT dan, jika terpilih, OSO harus mengundurkan diri.

Namun KPU berpegang teguh pada ketentuan MK. KPU juga sudah mengirimkan surat tanggapan terhadap putusan Bawaslu ke Bawaslu dan pihak OSO.

“Surat ke Bawaslu. Ya kita menjawab surat tanggapan ke Bawaslu,” kata Ilham.

Bawaslu sempat menyatakan ada akibat hukum yang ditimbulkan jika tak menjalankan putusan, salah satunya tak ada lagi calon anggota DPD karena SK penetapan DCT sudah dibatalkan putusan PTUN. Namun KPU menyiapkan antisipasi.

“Kita kan akan siapkan, nggak begitu keadaannya. Kita akan siapkan. Bahwa SK DCT-nya sudah disiapkan, artinya sudah kita putuskan. Artinya, orang-orang yang jadi calon-calon yang dipilih oleh partai. Itu kan sudah acc surat suaranya. Nggak masalah,” kata Ilham.

Protes karena OSO tidak dimasukkan ke DCT, massa pendukung OSO menggeruduk kantor KPU pada Rabu (16/1) siang kemarin. Mereka meminta KPU menetapkan nama OSO dimasukkan ke Daftar Calon Tetap anggota DPD.

“Kami menuntut KPU agar menetapkan OSO. Hari ini kami tunjukkan semangat muda kami kami genangi KPU dengan lautan manusia. Sudah kami katakan berulang kali, bila kata-kata kami tidak diindahkan, pemerintah dalam hal ini KPU, maka di depan jalanan akan kami genangi lautan manusia. Gedung ini akan kami runtuhkan,” kata sang orator di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Massa sempat terlibat saling dorong dengan anggota kepolisian yang menjaga kantor KPU. Massa bergerak saat orator memberi komando.

OSO pun terus berjuang agar dapat diloloskan menjadi calon legislatif DPD RI. Pengacara OSO, Dodi Abdul Kadir, menyiapkan langkah hukum selanjutnya.

Dodi mengungkapkan, dalam pertemuan antara KPU, PTUN, dan pihak OSO, PTUN menanyakan KPU soal pelaksanaan dari putusan PTUN yang meminta KPU memasukkan OSO ke DCT calon anggota legislatif.

“Tadi (saat pertemuan) secara gamblang KPU mengatakan belum menjalankan putusan PTUN, maka berdasarkan Pasal 116, PTUN akan membuat surat perintah kepada KPU untuk melaksanakan putusan PTUN, yang di dalamnya ada perintah kepada KPU untuk memuat Oesman Sapta sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019,” kata Dodi saat dihubungi, Rabu (16/1).

Menurut Dodi, karena KPU belum menjalani putusan tersebut, PTUN akan mengirim surat yang meminta KPU mengeksekusi putusan yang meminta agar OSO dimasukkan ke DCT caleg DPD. Namun, jika surat sudah diterima dan KPU belum memasukkan OSO ke DCT caleg, tim hukum akan menempuh jalur hukum berikutnya.

“Apabila KPU tetap tak melaksanakan putusan PTUN dan putusan Bawaslu, maka tentunya kami akan melakukan tindakan hukum. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan Pasal 116 UU Tata Usaha Negara dan tentunya kami juga akan mempertimbangkan tindakan hukum lainnya, berupa baik tindakan hukum pidana dan perdata. Termasuk melaporkan KPU ke DKPP” kata Dodi.

Dodi menambahkan, jika KPU belum menjalankan putusan PTUN, pihak pengadilan bisa memerintahkan DPR hingga presiden agar KPU menjalankan putusan itu.

“Kalau juga KPU tak melaksanakan putusan pengadilan, maka pengadilan akan memerintahkan atasan KPU untuk memerintahkan KPU melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini kan atasannya itu kan DPR dan presiden,” ujar Dodi.

Menurut Dodi, alasan KPU berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan DPD mengada-ada. Sebab, menurutnya, subjek dan objek hukum putusan MK dengan putusan PTUN berbeda.

“Perlu juga diketahui alasan yang dilakukan KPU bahwa ada putusan MK, itu adalah alasan yang mengada-ada. Putusan MK adalah subjek hukum dan objek hukum yang berbeda. Subjek hukumnya adalah pemerintah dan DPR, sedangkan objek hukumnya adalah undang-undang. Sedangkan putusan PTUN adalah objek hukumnya putusan tata usaha negara, sedangkan subjek hukumnya adalah pejabat tata usaha negara. Jadi beda putusan tata usaha dan UU,” jelasnya.

OSO masih memiliki kesempatan jika ingin lolos sebagai calon anggota legislatif. Namun syaratnya OSO harus mundur dari pengurus partai politik hingga batas waktu 22 Januari 2019.

“Kita memberikan kesempatan kepada Pak OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri sampai dengan tanggal 22 Januari,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Bawaslu sendiri sudah meminta KPU segera menjalankan perintah putusan mengenai pencalonan OSO, yang memutuskan agar meloloskan OSO sebagai calon anggota DPD.

“Kami menyampaikan bahwa sampai sore hari ini kami Bawaslu belum mendengar apa sikap dari KPU sampai hari ini. Karena kami belum menerima surat pemberitahuan secara resmi atas putusan Bawaslu tersebut,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

(nvl/mae) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Yenny Wahid: Ada Peningkatan Suara Jokowi-Ma’ruf di Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid menyatakan adanya kenaikan suara untuk Jokowi-Maruf selama dia blusukan di beberapa daerah. Selama kampanye, dia fokus mengurus pendeklarasian untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Alhamdulillah ada peningkatan di tempat yang kita datangi, animonya luar biasa,” kata Yenny di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Yenny Wahid menyebut suara untuk Jokowi di Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan adanya kenaikan. Tak hanya itu, dia menyebut pihaknya akan mempertahankan suara di daerah memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

“Ada beberapa daerah yang dulunya Pak Jokowi kalah Pilpres lalu, insyaallah akan naik,” papar dia.

Sementara itu, Yenny Wahid mengaku mendapatkan undangan debat perdana capres dan cawapres di Pilpres 2019. Namun, dia tidak bisa menghadiri debat tersebut.

“Saya enggak ikut debat. Saya dapat undangan,” kata Yenny Wahid.

2 dari 3 halaman

Yakin Kuasai Tema Debat

Yenny meyakini, Jokowi sangat menguasai permasalahan tema yang ditentukan yakni korupsi, hukum, hak asasi manusia (HAM) dan terorisme. Dia menyebut sudah ada tim khusus yang telah mempersiapkannya.

“Saya sendiri enggak ikut karena saya sibuk turun ke bawah untuk memastikan mengurus banyak deklarasi ke daerah-daerah. Tugas saya kampanye blusukan ke mana-mana,” ucap Yenny.

Sedangkan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pihaknya akan tetap mengikuti debat perdana tersebut meskipun tidak menonton secara langsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

“Saya sudah bilang sama teman-temanku, nanti aku di kasih tempat ya kita nobar kayaknya di Jalan Raya Magelang, Jogja,” kata Khofifah.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Yusril Bingung KPU Tetap Coret OSO dari DCT

Jakarta – Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Yusril Ihza Mahendra mengaku bingung KPU tetap mencoret nama Ketum Hanura itu dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif. Padahal MA sudah mengabulkan gugatan OSO terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD RI.

“Jadi saya sendiripun sebagai kuasa hukum Pak OSO bingung melihat KPU ini ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi sudah difollow up dengan PKPU nomor 26 kpu 26 itu dibatalkan oleh Mahkamah agung lalu berarti tidak ada peraturan vacum kan, lalu kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan mengabulkan gugatan OSO menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan KPU,” kata Yusril di Djakarta Theatre, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

KPU sebelumnya memutuskan tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif DPD jika sampai tanggal 22 Januari mendatang Ketua DPD RI itu tidak mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Hanura. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi melarang pengurus partai politik maju sebagai caleg DPD.

Yusril pun memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, KPU harus berpijak pada putusan Mahkamah Agung (MA). Oleh sebab itu, jika KPU tak melaksanakan putusan MA, maka pemilihan umum anggota DPD tidak sah. Sebab, surat keputusan (SK) KPU tentang penetapan DCT telah dibatalkan pengadilan.

“Dan pengadilan mengatakan wajib menerbitkan yang baru. Yang barunya nggak ada, nah OSO bawa ini ke Bawaslu. Dan OSO memutuskan terjadi pelanggaran administrasi dan memerintahkan lagi kepada KPU supaya mencabut keputusan yang ada seperti PTUN dan menerbitkan yg baru yanh memasukan nama OSO di dalamnya,” tuturnya.

“KPU tidak mau melaksanakan jadi saya tidak mengerti lagi upaya hukum apa lagi yang harus kami lakukan,” lanjut Yusril.

Di sisi lain, Ketum PBB itu mengaku kasus OSO sulit untuk dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya laporan ke DKPP justru akan melanggar etik.

“Karena undang-undangnya mengataskan yang berhak yang punya legal standing untuk melaporkan itu ke DKPP itu Bawaslu. Karena Bawaslu punya keputusan tidak dipatuhi. Jadi saya udah nggak ngerti, kenapa Bawaslu ngeyel sekali ngadepin pak OSO ini, saya juga bingung,” pungkasnya.
(idn/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sekjen PDIP: Jokowi-Ma’ruf Siap Lahir Batin Hadapi Debat

Liputan6.com, Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf siap menghadapi debat perdana Pilpres 2019. Debat perdana digelar 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Jadi, semuanya siap lahir dan batin. Enggak tahu yang di sana. Pak Jokowi – Ma’ruf siap lahir batin,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu mengatakan, Ma’ruf Amin bakal memindahkan panggung rakyat di atas panggung debat. Dia menjamin dalam debat akan menampilkan jati diri kepemimpinan kedua pasangan calon.

“Buat KH Ma’ruf Amin beliau hanya memindahkan panggung rakyat ke ruang debat. Karena seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat indonesia itu udah dialogkan dengan KH Ma’ruf Amin dengan intensitas dialognya yang sangat tinggi dengan seluruh lapisan masyarakat sebgai seorang ulama,” ujar Hasto.

Menurutnya, Ma’ruf telah disiapkan materi debat perdana. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu memiliki latarbelakang komplit keilmuannya karena merupakan profesor dan lama berkecimpung di politik.

“Dengan demikian gambaran kepemimpinan KH Ma’ruf Main untuk mendamping Pak Jokowi itu juga di dalam debat nanti juga menampilkan gambaran sebagai seorang ulama,” kata Hasto.

2 dari 3 halaman

Manajemen Waktu

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Arsul Sani mengatakan, pihaknya melakukan pelatihan jelang debat pilpres untuk pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. 

“Saya kira sudah beberapa kali. Yang jelas sudah lebih dari dua kali lah,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Arsul mengatakan tidak perlu banyak melatih Jokowi dalam hal debat. Namun, ada pelatihan time management untuk Ma’ruf Amin.

“Kalau buat Pak Jokowi kan beliau sudah ikut kontestasi di Pilkada segala macam kan sudah pengalaman. Buat Pak Kiai Ma’ruf maka time keeping, time management, itu waktunya pendek tapi key point-nya bisa tersampaikan. ini kan tidak gampang,” ungkap dia.


Reporter: Ahda Bayhaqi, Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketum PGI Tanggapi Kasus Penghadangan Beribadah Jemaat GBI Philadelpia

Jakarta – Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pdt Dr Henriette Tabita Lebang angkat bicara terkait peristiwa penghadangan beribadah jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dia merasa prihatin atas kasus tersebut.

“Ya ini keprihatinan kita ketika kita kurang menghargai satu terhadap yang lain. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan ya hal itu terjadi, dari mana pun mulainya, kita perlu mencari solusi bersama, duduk bersama untuk mengatasi masalah ini,” kata Henriette.

Pernyataan tersebut disampaikan Henriette di Kantor Pusat PGI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2018). Dia bicara didampingi Utusan Khusus Presiden untuj Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Prof Syafiq A Mughni.

Henriette mengatakan, Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya terkandung nilai-nilai gotong-royong dan persaudaraan. Menurutnya itu lah yang seharusnya ditumbuhkembangkan.

“Sayang sekali belakangan ini nilai-nilai ini tergerus oleh berbagai sebab, sehingga fanatisme, radikalisme, makin mencuat,” ujarnya.

Henriette berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara jernih dengan berlandaskan Pancasila. Dengan begitu menurutnya tidak akan terjadi benturan di lapangan.

“Saya kira dari dulu masyarakat Indonesia hadir dalam masyarakat majemuk, baik majemuk secara suku, agamanya, majemuk pilihan politiknya, tapi bagaimana supaya itu jangan berbenturan gitu. Nah ini yang harus ditumbuhkembangkan semangat itu,” ucapnya.

Henriette menyerahkan penanganan persoalan ini kepada PGI wilayah Sumatera Utara serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pihak-pihak terkait. Dia berharap semua diselesaikan dengan damai.

“Karena mereka yang berada di lapangan, mereka yang mempelajarinya, PGI wilayah Sumut, oleh karena itu ada statement-statementnya yang dikeluarkan oleh masing-masing. Tentu itu sesuai dengan pemahaman mereka, karena mereka yang lebih dekat kepada konteks itu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prof Syafiq juga menyampaikan hal senada. Dia mendorong agar persoalan ini diselesaikan dengan semangat persaudaraan.

“Itu kan sudah ada FKUB di sana, kemudian ada pemerintah daerah di sana, ya tentu kita bersifat normatif apa lagi dalam masa otonomi daerah, kita bersifat normatif supaya mendorong diselesaikan secara seksama dengan semangat persaudaraan, jadi kita dorong supaya diselesaikan,” ujarnya.


Kedatangan Prof Syafiq ke PGI

Kedatangan Prof Syafiq sendiri ke PGI terkait rencana musyawarah besar pemuka-pemuka agama yang akan dilaksanakan di 2019 ini. Dia bersama PGI membahas persoalan-persoalan apa saja yang nantinya perlu dibahas di agenda besar tersebut.

“Salah satu agendanya adalah kita mencoba mengevalusi sejauh mana kita bergerak mengalami kemajuan setahun ini. Karena tentu dari hasil-hasil survei yang ada kita juga bisa mendapatkan indikasi awal tapi itu perlu kita bahasa di dalam musyawarah besar pemuka-pemuka agama yang akan datang,” ucapnya.

“Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama antar-agama ini dalam berbagai macam program yang konkrit. Tentu kami tidak melaksanakan sendiri program-program itu, kita memberikan dorongan-dorongan supaya program-program itu bisa lebih intensif. Saya kira yang sangat dibutuhkan masyarakat kita adalah bagaimana kita bergerak bersama-sama untuk rukun, harmoni, dengan semangat keadilan kita berjuang meningkatkan harkat martabat kemanusiaan,” sambung Prof Syafiq.

Prof SyafiqProf Syafiq (Foto: Rolan/detikcom)

Prof Syafiq menambahkan, dirinya sebagai Utusan Khusus Presiden hanya bersifat mendorong kepada lembaga-lembaga agama. Caranya dengan memfasilitasi dan mengusulkan kebijakan yang mengarah kepada kerukunan antaragama.

“Dan tentu untuk luar negeri itu juga sangat penting karena apa yang kita lakukan di Indonesia harus kita perkenalkan atau promosikan di luar negeri. Supaya Pancasila ini benar-benar bisa dikenal masyarakat luas dan disadari kalau itu adalah formula yang paling mujarab untuk mempersatukan masyarakat bangsa Indonesia dari berbagai agama,” ucapnya.

Di tahun politik ini, lanjut Prof Syafiq, dirinya berharap kerukunan antarumat beragama tetap terjaga.

“Ya mudah-mudahan gesekan ini bersifat sementara, tapi itu cukup menyita perhatian kita, bahwa seharusnya kita sudah bergerak menjadikan agama ini sebagai nilai-nilai yang bisa memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegera, kita bisa merajut persatuan ini dengan nilai-nilai agama kita. Jadi ini sebuah tantangan, mudah-mudahan bersifat sementara,” ucapnya.

Prof Syafiq menambahkan selain ke PGI dirinya juga akan berkunjung ke lembaga-lembaga agama lainnya. Selain itu juga ke ormas-ormas Islam.

Ketua Umum PGI Pdt Dr Henriette Tabita Lebang sendiri mengapresiasi kunjungan Prof Syafiq. Menurutnya pertemuan ini penting untuk saling mengenal satu sama lain.

“Pertemuan seperti ini sangat penting untuk saling membuka diri dan saling mengenal satu dengan yang lain. Sebenernya tadi pertemuan pertama tadi Pak Syafiq sudah minta ‘Kami ingin mengenal PGI lebih jauh, bagaimana PGI itu, bagaimana cara bekerja PGI, apa saja yang dilakukan PGI pokok-pokok programnya’. Dan di situ kami menjelaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia mengangkat tema yang penting dalam sidang rayanya, pokok yang penting, bagaimana bekerja bersama dengan semua anak-anak bangsa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demi mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, dan kerusakan lingkungan,” ucapnya.

“Kami sangat yakin bahwa persatuan Indonesia itu sangat penting, kebersamaan masyarakat Indonesia untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tentu dengan perspektif iman masing-masing. Tapi, satu hal, agama-agama mengajarkan nilai-nilai damai, nilai persaudaraan, nilai kebersamaan. Dan saya kira tadi Bapak (Syafiq) juga menyampaikan mengenai hal itu, nilai-nilai Pancasila sebenarnya kalau dihidupkan nilai Pancasila itu, ini yang paling penting. Challange kita bersama bagimana nilai-nilai Pancasila tidak hanya diucapkan, disebutkan, tetapi dihidupkan diwujudnyatakan di dalam kehidupan bersama sebagai bagian masyarakat Indonesia,” sambungnya.
(hri/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Kubu Jokowi dan Prabowo Siapkan Amunisi, Debat Capres Bakal Panas?

Liputan6.com, Jakarta – Panggung ‘perang’ debat capres cawapres sudah berdiri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Simulasi pun sudah dilakukan pasangan capres dan cawapres.

Dua kubu peserta Pilpres 2019 juga sibuk mempersiapkan amunisi untuk menciptakan kejutan-kejutan pada Kamis 17 Januari 2019 malam sejak beberapa hari lalu. Mulai dari rapat antara tim sukses dengan para calon, meminta wejangan politikus senior, hingga berlatih retorika, sudah dilakukan.

Semua demi meraih hati pemilih pemula dan swing voters di pemilu nanti. 

Pembina Klub English Debate Society Universitas Indonesia, Anna Amalyah Agus mengatakan, debat capres cawapres menjadi penting untuk mengubah persepsi publik.

“Debat menjadi penting mengingat saat ini publik sudah mengalami “framing” dari media massa/media sosial (baik petahana maupun penantang) yang belum menggali kontenstan secara menyeluruh,” ujar Anna, kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Terlebih, Dosen Fakultas Ekonomi UI ini mengatakan, debat dapat menggali pribadi seseorang secara mendalam. Baik dari sisi intelektualitas maupun kepribadian.

“Aktivitas debat dapat menggali seseorang secara mendalam dari sisi intelektualitas (kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir cepat dan kemampuan mempresentasikan ide secara menarik) maupun dari sisi kepribadian (kesantunan pilihan kata, mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku dan pengelolaan emosi),” kata Anna.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani menilai, debat menjadi penting untuk membuat kampanye menjadi lebih dialogis. Debat capres cawapres menjadi ajang penyediaan informasi bagi warga agar bisa memilih dengan lebih rasional.

“Rasional dengan tanda kutip ya, tidak hanya didorong semata-mata karena emosional. Walau ada juga sedikit-sedikit, setidaknya bisa lebih kritis dalam menentukan pilihannya. Lebih tahu dengan risiko-risikonya ketika memilih pasangan A atau B,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Sementara, baik kubu Jokowi-Maruf Amin maupun penantangnya, Prabowo-Sandiaga menyatakan siap tempur dengan amunisi penuh.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan nomor satu ingin membuat debat bukan sekedar retorika. Jokowi-Ma’ruf juga akan memanfaatkan debat capres cawapres ini sebagai sarana untuk menampilkan karakter dasar mereka.

“Langkah-langkah persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Dan debat bukan sekedar retorika, debat itu justru mencerminkan kemurnian jiwa dari pemimpin itu dan karakter dasar dari pemimpin itu,” ucap Hasto di Posko Cemara, Rabu 16 Januari 2019.

Mereka juga sudah mengunci peluru debat capres cawapres untuk menyerang kubu lawan. Salah satunya, peluru yang berasal dari pidato kebangsaan Prabowo.

Kubu Prabowo-Sandiaga Uno pun sama. “Siap lahir batin, aman. Beliau dua hari ini, kemarin dan hari ini mematangkan di Hambalang bersama tim yang dipimpin Sudirman Said sebagai direktur konten dan debat, juga Pak Ferry Mursyidan Baldan, dan karena besok temanya hukum, korupsi, HAM, terorisme, juga dibantu sama Direktorat Hukum BPN Sufmi Dasco,” kata Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, kepada Liputan6.com.

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun memprediksi debat kali ini tidak akan sepanas yang dibayangkan masyarakat. Meski ada hal-hal yang akan menarik perhatian.

“Saya kira begini, tidaklah sefrontal itu. Tetap saja ada titik-titik yang barangkali akan cukup menarik terutama tentu yang kita nantikan serangan kubu Prabwo terhadap Jokowi karena kan biasa namanya penentang menyerang incumbent,” kata Refli saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Namun, akankah pertanyaan yang disiapkan baik oleh panelis maupun dua kubu, setajam yang dijanjikan?

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, sekecil apapun kejutan di debat capres cawapres, ada kemungkinan dapat menimbulkan antusiasme masyarakat. Terutama untuk swing voters.

“Sekecil apapun debat capres-cawapres menarik dan tak menutup kemungkinan akan menimbulkan simpati dam antusiasme masyarakat. Apalagi untuk swing voters yang posisinya wait and see. Presentasi secara utuh paslon dengan menunjukkan mimik, gestur, gerakan tubuh, pernyataan-pernyataan dan atau argumen-argumennya akan dilihat dan diamati secara seksama,” ujar Siti Zuhro kepada Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditanyakan pada debat capres cawapres malam ini. Terutama isu penegakan hukum dan HAM.

Menurut dia, dua isu ini sangat krusial bagi Indonesia. Dia sendiri menyoroti dua hal di kedua isu tersebut.

Pertama, hukum yang dianggap masih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. “Harus dibenahi serius Lemahnya hukum membuat penegakan keadilan sulit diwujudkan. Bahkan perlakuan tebang pilih acapkali terjadi karena kentalnya praktik politik hukum yang ada,” tutur Siti Zuhro.

Sementara, pada isu HAM, dia menyoroti kasus persekusi dan penganiayaan. Terlebih, lanjut dia, kasus HAM sering disepelekan.

“Masalah HAM acapkali disepelekan sehingga tak sedikit, baik individu maupun komunitas dan masyarakat merasa dirugikan oleh tak tegaknya HAM di Indonesia. Masalah persekusi dan penganiayaan merupakan pengabaian terhadap HAM,” Siti Zuhro menjelaskan.


Saksikan video terkait debat capres dan cawapres ini:

2 dari 3 halaman

Ubah Format Agar Hadirkan Lebih Banyak Kejutan

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani pesimistis, debat capres cawapres efektif untuk merebut hati swing voters. Ketika, sambung dia, format debat masih seperti saat ini.

Menurut dia, debat itu seharusnya lebih menyasar ke segmen-segmen masyarakat. Misalnya, untuk buruh, pedagang, atau perempuan. 

“Dalam lima kali debat yang diselenggarakan, tidak ada debat yang bentuknya lebih menyasar buruh misalkan atau segmen perempuan. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditentukan, ada kisi-kisi. Jadinya cuma formalitas dan show saja yang dibumbui dengan infografis-infografis, meme, dan polling yang sifatnya entertain dari media,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar debat capres cawapres selanjutnya digelar di tempat yang lebih merakyat dan tidak terfokus di Jakarta. KPU juga harus mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang bukan bayaran atau berasal dari pendukung dua kubu, seperti asosiasi pedagang pasar.

Debat juga akan efektif ketika moderator atau panelis menyuguhkan pertanyaan dengan contoh kasus nyata sehingga lebih spesifik.

“Misalkan soal HAM, terkait isu minoritas dan mayoritas. Bagaimana cara mengatasi agar kasus seperti pemotongan salib pada makam di Yogyakarta tidak terulang? Jangan bertanya bagaimana penegakan hukum terkait HAM nantinya. Pertanyaan harus menjurus, lebih spesifik,” kata Sri Budi.

Menurut dia, memungkinkan bagi KPU untuk mengubah format untuk debat selanjutnya. Terlebih, sambung dia, tidak ada aturan yang menyebut secara spesifik bentuk debat.

“Jadi debat bakal lebih hidup, ada solusi, dan lebih banyak kejutan. Jika tidak, jadinya cuma packaging saja yang diperhatikan, cara bicaranya, cara berpakaian, cara berbicara dan bumbu-bumbunya, bahasa tubuh. Jadinya show saja substansinya yang lebih banyak karena debat ini formatnya seperti ini,” ucap Sri Budi.

3 dari 3 halaman

Mengintip Peluru Kedua Kubu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada empat isu yang diangkat pada debat capres cawapres perdana, Kamis (17/1/2019). Keempat tema itu yakni hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Tema ini diputuskan berdasarkan hasil finalisasi rapat internal.

Nah, kedua kubu telah menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan ke lawan pada debat malam ini. Berikut ini amunisi yang disiapkan kedua kubu dalam catatan Liputan6.com:

1. Isu HAM

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata terkait isu HAM. 

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin dalam debat.

Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Sementara, kasus penyelesaian HAM masa lalu, dipandang bisa menjadi senjata oleh Prabowo-Sandiaga. Menurut juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM, di mana belum ditindaklanjuti. Ini yang menjadi konsen pihak Prabowo-Sandiaga.

“Sekarang kan sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung diberikan kepada komnas HAM. Tapi kan belum ditindak lanjuti,” kata Nasir.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan salah satu referensi Prabowo-Sandi menyelesaikan HAM kedepan yaitu lewat pengadilan HAM Ad Hoc.

“Ya kita lihat nanti apakah kemudian ada pengadilan pengadilan Ad hoc HAM soal ini,” ucapnya.

2. Penegakan Hukum

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

Untuk masalah hukum, Politikus PKS Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum. Ini menjadi fokus pihaknya.

Menurut dia, penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

“Kalau penguasa punya sikap yang tegas, ya insyaallah (hukum akan adil),” tegasnya.

Juga soal kasus dugaan penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sandiaga Uno pun mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut, terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga di Jakarta.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

“Secara kontekstual pasti akan lebih mudah untuk mengangkat topik-topik atau kasus-kasus yang sedang berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Mana yang sudah adil, mana yang belum dirasakan keadilannya nah ini yang menjadi tugas kita bersama-sama tim menyiapkan,” ucap Sandiaga.

3. Korupsi

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, akan mengangkat soal kasus yang sempat menyeret nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding, tim debat pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4. Terorisme

Selain itu, untuk teroris, Prabowo-Sandiaga akan melihat paham radikalisme dalam membangun teroris. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Ketua KPK Busyro Muqqodas, yang diminta masukannya.

Dia mengungkapkan, Prabowo meminta masukannya dalam bidang korupsi, terorisme dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

“Itu bidang bidang yang selama ini ada kaitannya juga, terorisme itu kan tidak lepas dari radikalisme, radikalisme bisa muncul dari ketidakadilan sosial maupun kesenjangan ekonomi akibat dari tata kelola pemerintahan,” paparnya.

Busyro menekankan, dirinya sekadar akademisi dan bukan timses Prabowo-Sandi bidang materi debat.

“Yang penting saya beri masukan dipakai atau enggak saya kan enggak ikut berperan lagi (sebagai pejabat). Tidak termasuk dalam timses atau struktural, jadi lebih saya sebagai akademisi dan praktisi,” ucapnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf menitikberatkan pada penindakan hukum untuk mengatasi terorisme. Selain itu, dalam visi-misi yang dikumpulkan ke KPU, mereka juga berjanji akan mengurangi radikalisme.

Berikut kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf terkait penanggulangan terorisme:

“Meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.”

Usai Pemantapan Debat Capres, Jokowi: Mantul, Mantul

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin melakukan pemantapan materi debat perdana Pilpres 2019 yang akan digelar Kamis 17 Januari 2019. Jokowi menyatakan, semakin siap menghadapi depat perdana yang diselenggarakam Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Namanya pemantapan ya mantap lah. Mantul (mantap betul) mantul,” ujar Jokowi di Ballroom Jakarta Theater XXI Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

“Ya ini apa persiapan, pemantapan dan evaluasi terutama untuk materi-materi. Tapi untuk lebih jelasnya biar Prof Yusril menyampaikan,” sambung Jokowi.

Dalam pemantapan materi debat ini, penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra dan sejumlah Tim Kampanye Nasional turut hadir. Yusril mengatakan kehadirannya untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data serta isu yang berkaitan dengan tema debat perdana yakni, masalah Hukum, Korupsi, HAM, dan Terorisme.

“Tadi materi-materi yang sudah dihimpun dari pemberitaan media, dari isu-isu yang berkembang di masyarakat sudah dirangkum dianalisis dan dimantapkan baik oleh Pak Jokowi sendiri dan Pak Ma’ruf Amin,” kata Yusril.

2 dari 3 halaman

Dibantu Pakar Komunikasi

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir mengungkapkan, ada dua pakar komunikasi yang membantu persiapan debat pasangan calon presiden nomor urut 01. Mereka adalah Rizal Mustary dan Riza Primadi.

“Nah tadi ditanya siapa tim pakar yang membantu? Nah kita lihat ada saudara Rizal Mustary, Riza Primadi,” kata Erick di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Riza Primadi adalah konsultan komunikasi. Dia pernah melanglangbuana di stasiun televisi swasta. Sementara, Rizal Mustary adalah profesional di bidang konten kreatif. Dia juga diketahui sebagai staf Mahfud MD. Seperti Riza, Rizal juga pernah aktif di stasiun televisi.

Erick menyebut, ada juga yang membantu secara khusus masing-masing pihak capres Joko Widodo dan cawapres Ma’ruf Amin.

irektur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong mengatakan dua nama tersebut adalah orang-orang yang membantu dari luar timses. Sehingga tak disebut sebagai tim organik khusus persiapan debat yang diisi oleh orang-orang internal timses.

“Bukan dalam tim organik gitu loh. Maka kalau saya ditanya saya bilang enggak gitu,” kata Usman di tempat yang sama.

Sedangkan, anggota tim debat Jokowi-Ma’ruf berisikan politikus dan ahli di bidang komunikasi. Mereka adalah Tina Talisa, Putra Nababan, Meutya Hafid, Arya Sinulingga, Fiki Satari, Aria Bima, Rizal Mallarangeng, Abdul Kadir Karding, Lukman Edy, Usman Kansong, serta Ipang Wahid. Karding menjadi koordinator tim debat ini.

Adapun tugas tim debat dibagi menjadi dua. Mempersiapkan materi dan melatih penampilan pasangan calon. Usman menyebut fokus utama dari segi penampilan adalah melakukan perbaikan waktu penyampaian. Terutama kepada Ma’ruf Amin karena perlu efektivitas dan efisiensi dalam debat.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini