Disorot ICW, Begini Vonis Sejumlah Kasus Korupsi Kepala Daerah

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tren vonis kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Menurut ICW, vonis yang dijatuhi kepada para kepala daerah masuk kategori sedang.

“Kami masih kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan tuntutan KPK yang masih kami anggap sedang,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D, Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).

Dia mengatakan para kepala daerah yang jadi terdakwa korupsi dijatuhi hukuman pidana, jika diambil angka rata-rata, berada di kisaran 6 tahun 4 bulan penjara. Vonis itu dinilai masih sedang dan belum mampu memberi efek jera.

ICW juga menyoroti soal disparitas hukuman bagi para kepala daerah tersebut. Kurnia mengatakan ada perbuatan yang hampir sama, namun tuntutan hingga vonisnya berbeda.

“Ada disparitas tuntutan. Ada kasus yang dimensinya sama, pasal dakwaan sama, nilai kerugian sama, misalnya kasus mantan Bupati Dompu kerugian negara Rp 3,5 miliar, tuntutan 2,5 tahun. Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, kerugian negara hampir sama Rp 4 miliar, tuntutan Abdullah Puteh 8 tahun,” terang Kurnia.

KPK pun merespon kritik soal ICW tersebut. Menurut KPK, ICW perlu melihat fakta-fakta agar penilaiannya lebih komprehensif.

“KPK tentu terbuka dengan kritik dari masyarakat. Namun, untuk tuntutan, saya kira sangat terbatas cara pandangnya jika hanya melihat tuntutan penjara. Karena justru KPK mengembangkan tuntutan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan dan penerapan pasal tambahan seperti gratifikasi dan pencucian uang untuk sejumlah kepala daerah. Agaknya akan lebih komprehensif jika kajian terhadap hal tersebut juga dilakukan. Selain itu, jika serius mungkin ada baiknya fakta-fakta yang muncul di sidang juga dicermati,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Minggu (16/12/2018).

Sementara itu, MA vonis para pelaku korupsi tak bisa digeralisir. MA mengatakan hakim menjatuhi hukuman bagi para terdakwa berdasar pada perbuatan yang didakwakan dan bukti-bukti yang muncul di persidangan.

“Jangan digeneralisir itu ditambah semuanya, dibagi rata kemudian sama dengannya berapa kan nggak begitu. Kalau mengadili korupsi, ada yang Rp 4 juta sampai ke kasasi, Rp 7 juta sampai ke kasasi, seperti itu harus dihukum oleh hakim itu satu tahun ke atas. Karena undang-undang mengatakan nggak boleh di bawah satu tahun kan, pasal 3 (UU Tipikor). Ada juga yang besar itu suap, yang terjadi ke pejabat itu kan sudah ada ketentuan masing-masing,” kata jubir MA, Suhadi.

Berikut sejumlah vonis kasus korupsi kepala daerah terbaru:

1. Wali Kota Tegal Non Aktif, Siti Masitha alias Bunda Sitha divonis hakim 5 tahun penjara terkait kasus suap. Ia juga dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.

2. Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini dijatuhi vonis penjara 11 tahun oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang terkait suap dan gratifikasi. Sri juga dibebani denda Rp 900 juta dengan subsider 10 bulan kurungan.

3. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rita terbukti menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Hak politik Rita dicabut hakim selama 5 tahun.

4. Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad, divonis 4 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun terkait kasus suap. Hakim menyatakan Yahya terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar yang berasal dari fee sejumlah proyek.

5. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Abdul Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai. Dia mengajukan banding atas vonis ini.

6. Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan. Rudi diyakini hakim bersalah karena menerima suap dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

7. Bupati Ngada nonaktif Marianus Sae dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipior Surabaya. Dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun.

8. Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih divonis hukuman bui selama 6,5 tahun. Imas terbukti menerima duit suap Rp 410 juta dalam kasus perizinan pembuatan pabrik di Subang.

9. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan pada tingkat pengadilan negeri. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Hukuman penjaranya kemudian bertambah menjadi 15 tahun pada tingkat banding. Namun, MA mengurangi hukuman Nur Alam jadi 12 tahun lewat putusan kasasi. Denda yang dibebankan kepada Nur Alam juga dikurangi menjadi Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.

10. Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi terbukti bersalah menerima gratifikasi serta memberi suap.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kontroversi Politik Anti-Poligami Ala PSI

Jakarta – Politik anti-poligami yang dicetuskan Ketum PSI Grace Natalie jadi kontroversi. Ada pihak yang pro dan kontra atas larangan tersebut.

Awalnya, Grace melarang semua kader PSI untuk berpoligami. Praktik poligami disebutnya merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

“Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami,” kata Grace pada acara Festival 11 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (11/12/2018).

Tekad penolakan poligami, terang Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

“Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara,” terang Grace.

Ucapan Grace pun ditanggapi berbagai pihak. Yang pertama memprotes adalah kader PSI sendiri, yakni Nadir Amir yang merupakan salah satu caleg dan juga ketua DPC PSI Kecamatan Cina, Bone, Sulawesi Selatan.

Nadir mengaku terganggu dengan aturan tersebut. Bukan tanpa alasan, ayah Nadir, punya 4 orang istri.

“Bagaimana tidak, keluarga saya ada yang poligami. Bapak saya punya empat istri, om saya dan sepupu saya juga ada yang poligami. Lingkungan keluarga saya mulai risi dengan aturan itu,” kata Nadir saat berbincang dengan detikcom, Jumat (14/12/2018).

Ketum PPP RomahurmuziyKetum PPP Romahurmuziy Foto: Dok PPP

Kritik selanjunya datang dari Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). Dia menyebut larangan poligami itu bisa berpengaruh pada perolehan suara Capres Joko Widodo (Jokowi) yang juga didukung oleh PSI.

“Saya mengimbau rekan-rekan di PSI untuk tidak justru menjadi dirinya sebagai beban sehubungan dengan positioning strategy yang mereka lakukan melabelkan Jokowi sebagai anti-Islam,” kata Rommy di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018).

Pendapat Rommy itu kemudian dibalas serius oleh PSI. Juru bicara PSI, Guntur Romli, menegaskan larangan poligami itu merupakan sikap PSI, bukan sikap koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Aturan larangan poligami itu internal untuk mengurus PSI, PPP nggak boleh ngomong dong. PSI punya hak untuk memberikan aturan kepada pengurus dan kader PSI. PPP urus saja PPP, jangan urus PSI,” kata Guntur kepada wartawan di restoran Gado-Gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12).

Perdebatan soal larangan poligami ini berlanjut. Tak cuma mendapat kritik, larangan poligami yang dicetuskan Grace juga mendapat dukungan dari Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i. Menurutnya, poligami termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Imam kemudian mengatakan di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang poligami dan persyaratannya rumit sehingga mempersulit orang untuk poligami. Poligami sendiri menurut Imam bukan ajaran Islam.

“Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru. Kemudian Islam datang dan ada ayat poligami itu dalam konteks apa, memerintahkan atau mengatur,” ujarnya di restauran Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12).

Komentar Imam yang mendukung larangan poligami oleh Grace tersebut kemudian direspons beragam. Misalnya MUI, yang mengatakan ucapan Imam soal poligami bukan ajaran Islam bisa menimbulkan salah pengertian bagi orang-orang.

“Iya (Islam datang) mengatur poligami. Tapi sebenarnya itu pernyataan Imam Nahe’i itu bisa menimbulkan salah pengertian banyak orang dan itu kontroversial sebenarnya pernyataan itu,” ucap Ketua Bidang Infokom MUI KH Masduki Baidlowi saat dihubungi detikcom, Minggu (16/12).

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Dadang Kahmad turut menanggapi pernyataan Imam Nahe’i. Menurut Dadang, poligami merupakan ajaran Islam karena terdapat dalam Alquran. Namun, Dadang mengatakan Alquran tidak menganjurkan atau tidak mewajibkan seorang muslim berpoligami. Dia menyatakan Alquran memuat aturan atau kondisi yang memungkinkan muslim berpoligami.

“Saya kira tidak mungkin (poligami bukan ajaran Islam), karena ada dalam ajaran Islam ada dalam Alquran, jadi kita tidak usah menafikan,” kata Dadang saat dihubungi detikcom.

PBNU pun menyatakan ajaran agama Islam tidak memerintahkan untuk melakukan poligami. Tapi ajaran Islam membolehkan untuk poligami dengan catatan bisa berlaku adil. Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas menjelaskan, mengenai poligami terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 3, yang menyatakan seseorang harus berlaku adil saat berpoligami.

“Islam memang tidak memerintahkan poligami. Namun jelas membolehkan poligami, dengan catatan dapat berlaku adil,” ujar Robikin kepada detikcom.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tonton Blak-blakan Menko Wiranto soal Papua dan Pilpres 2019

Jakarta – Dua pekan lalu Papua berduka. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya disebut menjadi dalang pembunuhan 19 orang pekerja PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek jembatan di jalur Trans-Papua. Satu prajurit TNI juga ikut tewas karena aksi kelompok Egianus tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut tindakan KKB pimpinan Egianus Kogoya ini sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan. Dia menyebut aksi pembunuhan tersebut justru menciderai kepentingan masyarakat Papua itu sendiri. “Karena bisa-bisa pekerjaan (infrastruktur di Papua) jadi terhambat,” kata Wiranto kepada tim Blak-blakan detikcom.

Purnawirawan TNI Angkatan Darat kelahiran Yogyakarta 4 April 1947 itu menegaskan bahwa aksi KKB pimpinan Egianus Kogoya tak akan menurunkan tekad pemerintah untuk membangun Papua. Aparat keamanan telah diperintahkan untuk mengejar pelaku pembunuhan tersebut.

Di saat yang sama pemerintah juga melakukan soft diplomation ke dunia internasional untuk meluruskan opini-opini negatif Indonesia terhadap Papua yang disebarkan oleh KKB. Sejumlah negara yang sempat menilai negatif pemerintah Indonesia atas Papua kini berbalik. Mereka memuji Indonesia.

Langkah apa saja yang ditempuh pemerintah untuk menjaga keamanan Papua dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih itu?

Menko Polhukam Wiranto akan menjawabnya dalam program Blak-blakan detikcom.

Wiranto juga akan buka-bukaan soal suhu politik menjelang Pemilu 2019. Tak ketinggalan Lulusan Akademi Militer 1968 itu juga bakal menceritakan soal pilihan putra-putrinya dalam berpakaian. Ini terkait dengan foto keluarganya yang viral saat pemakaman sang cucu, Achmad Daniyal Alfatih pada 16 November bulan lalu.

Selengkapnya saksikan Blak-blakan Menko Polhukam Wiranto soal Papua dan Pilpres 2019 di detikcom, Senin 17 Desember 2018 pukul 11.00 WIB.
(erd/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketidakpuasan ICW Terhadap KPK

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap KPK. Pemicunya adalah tuntutan para kepala daerah yang terlibat korupsi dinilai kurang tinggi.

Ketidakpuasan juga diutarakan ICW kepada Mahkamah Agung (MA). Menurut ICW, MA serta pengadilan di bawahnya belum memberi vonis maksimal bagi para kepala daerah pelaku korupsi.

“Kami masih kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan tuntutan KPK yang masih kami anggap sedang,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D, Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).

Kurnia menyebut tren vonis pengadilan kepada kepala daerah yang terjerat korupsi rata-rata berada di angka 6 tahun 4 bulan pidana penjara. Bagi ICW, vonis kurungan penjara tersebut masuk level hukuman sedang.

“KPK mengklaim ada 104 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak KPK berdiri. Tren vonis kepala daerah sepanjang 2004-2018, vonis kepala daerah rata-rata hanya menyentuh 6 tahun 4 bulan dan kami nilai itu putusan dalam taraf sedang,” ucap Kurnia.

Ketidakpuasan ICW Terhadap KPKFoto: Diskusi ICW (Audrey Santoso/detikcom)

ICW menilai KPK juga menuntut dengan pidana penjara level sedang. Berdasarkan data ICW, tuntutan level sedang oleh KPK terhadap kepala daerah yang korupsi terjadi di 16 dari 84 perkara, yang disidangkan di tingkat pengadilan.

“Dari 84 perkara, hanya 11 yang tuntutannya berat seperti Rita Widyasari dituntut 15 tahun dan Nur Alam 18 tahun,” imbuh Kurnia.

“Ada disparitas tuntutan. Ada kasus yang dimensinya sama, pasal dakwaan sama, nilai kerugian sama, misalnya kasus mantan Bupati Dompu kerugian negara Rp 3,5 miliar, tuntutan 2,5 tahun. Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, kerugian negara hampir sama Rp 4 miliar, tuntutan Abdullah Puteh 8 tahun,” terang Kurnia.

Kurnia turut mengkritik UU Pemberantasan Tipikor di Indonesia. Menurutnya, ada tuntutan serta hukuman level sedang bagi para kepala daerah yang terjerat korupsi itu tak lepas dari UU yang ada.

Tak cuma soal tuntutan terkait pidana yang dipermasalahkan ICW. KPK, juga dianggap tak maksimal dalam menuntut hukuman tambahan pencabutan hak politik bagi kepala daerah yang jadi terdakwa kasus korupsi.

“Tidak banyak kepala daerah terdakwa tindak pidana korupsi yang dituntut dan divonis hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Pada tingkat tuntutan, hanya 32 orang (yang dituntut pencabutan hak politiknya),” kata peneliti ICW, Wana Alamsyah.

Alhasil, menurut data ICW, dari 32 kepala daerah yang dituntut pencabutan hak politiknya, Wana menyebut hanya 26 orang yang divonis hakim menerima ganjaran tersebut.

Kabiro Humas KPK Febri DiansyahKabiro Humas KPK Febri Diansyah Foto: Ari Saputra

KPK sendiri mengaku terbuka dengan kritik dari masyarakat seperti ICW. Namun, KPK meminta ICW untuk melihat fakta-fakta persidangan agar penilaian yang dilakukan bisa lebih komprehensif.

“KPK tentu terbuka dengan kritik dari masyarakat. Namun, untuk tuntutan, saya kira sangat terbatas cara pandangnya jika hanya melihat tuntutan penjara. Karena justru KPK mengembangkan tuntutan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan dan penerapan pasal tambahan seperti gratifikasi dan pencucian uang untuk sejumlah kepala daerah. Agaknya akan lebih komprehensif jika kajian terhadap hal tersebut juga dilakukan. Selain itu, jika serius mungkin ada baiknya fakta-fakta yang muncul di sidang juga dicermati,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Minggu (16/12/2018).

Febri mengatakan dalam persidangan bisa dilihat apakah terdakwa korupsi tersebut bersikap kooperatif atau tidak. Menurut Febri, sikap kooperatif itu menjadi pertimbangan dari jaksa ataupun hakim.

“Sehingga dapat dinilai secara valid apakah terdakwa kooperatif atau tidak, hal tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan baik bagi hakim ataupun JPU. Namun, prinsipnya KPK ucapkan terima kasih pada kritik yang disampaikan. Mungkin nanti tinggal kualitas data dan analisis hukumnya yang dapat dilakukan lebih komprehensif,” ucapnya.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dikritik soal Tuntutan Koruptor, KPK Minta ICW Cermati Fakta Sidang

JakartaKPK mengatakan tak masalah dengan kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) soal tuntutan bagi para kepala daerah yang terjerat korupsi yang dinilai kurang tinggi. Namun, KPK meminta ICW untuk mencermati fakta-fakta di persidangan.

“KPK tentu terbuka dengan kritik dari masyarakat. Namun, untuk tuntutan, saya kira sangat terbatas cara pandangnya jika hanya melihat tuntutan penjara. Karena justru KPK mengembangkan tuntutan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan dan penerapan pasal tambahan seperti gratifikasi dan pencucian uang untuk sejumlah kepala daerah. Agaknya akan lebih komprehensif jika kajian terhadap hal tersebut juga dilakukan. Selain itu, jika serius mungkin ada baiknya fakta-fakta yang muncul di sidang juga dicermati,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Minggu (16/12/2018).

Dia mengatakan dalam persidangan bisa dilihat apakah terdakwa korupsi tersebut bersikap kooperatif atau tidak. Menurut Febri, sikap kooperatif itu menjadi pertimbangan dari jaksa ataupun hakim.

“Sehingga dapat dinilai secara valid apakah terdakwa kooperatif atau tidak, hal tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan baik bagi hakim ataupun JPU. Namun, prinsipnya KPK ucapkan terima kasih pada kritik yang disampaikan. Mungkin nanti tinggal kualitas data dan analisis hukumnya yang dapat dilakukan lebih komprehensif,” ucapnya.

ICW sebelumnya mengatakan tren vonis pengadilan kepada kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi menyentuh rata-rata angka 6 tahun 4 bulan pidana penjara. Sanksi pidana terhadap para kepala daerah tersebut dianggap tak memberi efek jera bagi pelaku dan efek cegah bagi kepala daerah lainnya.

“Kami masih kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan tuntutan KPK yang masih kami anggap sedang,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D, Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).

“KPK mengklaim ada 104 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak KPK berdiri. Tren vonis kepala daerah sepanjang 2004-2018, vonis kepala daerah rata-rata hanya menyentuh 6 tahun 4 bulan dan kami nilai itu putusan dalam taraf sedang,” sambung Kurnia.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Obat Mujarab untuk Atasi Separatisme OPM

Jakarta – Para pekerja yang sedang membangun infrastruktur jalan Trans Papua malah dibunuh oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jahanam memang, namun pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan. Pembangunan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit separatisme yang sedang dihadapi Indonesia.

Tapi pembangunan infrastruktur dipandang bukanlah obat tunggal untuk menyembuhkan separatisme. Ada hal lain pula yang harus disertakan dalam satu dosis.

“Kemajuan standar pembangunan di Papua tak diragukan sebagai hal yang baik, ini tak serta merta bisa memenangkan simpati terhadap Jakarta dan mengurangi dukungan kemerdekaan (Papua). Sebagaimana yang ditunjukkan Timor Timur, pembangunan tidak serta merta menimbulkan rasa terima kasih,” demikian tulis Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporannya, ‘The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement’ pada 2015.

IPAC adalah lembaga yang digawangi para cendekiawan seperti Sidney Jones sebagai direktur, hingga Azyumardi Azra dan Todung Mulya Lubis yang duduk di badan pendiri. Mereka menyatakan memahami konflik adalah langkah pertama untuk menghentikannya. Pemerintah perlu memikirkan kembali formula penggencaran pembangunan Papua sebagai solusi untuk separatisme.

Mereka menilai separatis radikal di Papua muncul karena empat praktik. Pertama, praktik kebijakan yang tidak efektif. Tito Karnavian yang dulu pernah menjadi Kapolda Papua dan kini sudah menjadi Kapolri pernah menyatakan dalam peluncuran buku ‘Bhayangkara di Bumi Cenderawasih’, anggota polisi harus mampu beradaptasi dan memahami karakteristik masyarakat setempat, dengan demikian tindakan preventif bisa dilakukan sebelum potensi bahaya terjadi. Personel polisi yang ditempatkan di Papua harus polisi terbaik, bukan yang terburuk.

Hal kedua yang memunculkan separatis radikal adalah impunitas aparat. Aparat TNI dan polisi dinilai tak tersentuh oleh hukum meski melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat setempat. Ketiga, pemerintahan lokal yang terpecah-pecah akibat pemekaran justru menyuburkan kelompok berbahaya separatis itu.

“Menghentikan pemekaran akan secara simultan meningkatkan mutu pemerintahan, mengurangi risiko konflik, dan menghentikan arus uang tunai baru ke para pemimpin gerilya lokal (tentara OPM -red),” demikian tulis IPAC.

Obat Mujarab untuk Atasi Separatisme OPMFoto ilustrasi (Andhika Akbaransyah/detikcom)

Penghancuran institusi lokal juga dipandang bisa menimbulkan gerakan radikal di tengah masyarakat Papua. Maka Jokowi perlu untuk mengidentifikasi segala aspek yang memicu aksi radikal itu. Bila tak ada aksi radikalisme, maka aparat Indonesia tak akan perlu lagi menggunakan cara-cara kekerasan.
Mereka menyarankan agar pemerintah menerapkan empat cara dalam menangani OPM. Pertama, tetap menjalin komunikasi dengan OPM namun jangan bernegosiasi. Prinsipnya, mengembangkan hubungan personal bakal selalu bermanfaat. Kedua, berhati-hati menggunakan tuduhan ‘makar’ karena itu bisa menyulut aksi Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM untuk angkat senjata.

Ketiga, hapuskan dana institusional untuk komandan-komandan TPN OPM dan kelompok apapun yang menyebut dirinya OPM. Mereka mengutip informasi, ada seorang bupati yang mengaku rutin memberi duit ke kelompok OPM antara Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. Dia juga pernah memberi Rp 100 juta ke salah satu komandan OPM sebagai biaya bepergian ke pertemuan di Vanimo, Papua Nugini. Semua duit itu dia berikan karena, dia mengaku, ada ancaman sebelumnya.

Keempat, berikan amnesti untuk tahanan politik yang tak melakukan kejahatan kekerasan. Mereka memandang sikap pemerintah Indonesia terhadap tokoh OPM Nicolaas Jouwe sebagai contoh yang baik. Nicolaas kembali ke pangkuan NKRI setelah puluhan tahun menolak integrasi Papua ke Indonesia. Akhirnya dia pulang kampung dari Belanda ke Papua.

“Sebagai bukti bahwa pimpinan pro-kemerdekaan Papua tertinggi dapat diajak untuk berubah pikiran,” tulisnya.

John RG Djopari lewat buku, ‘Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka’ juga menelisik penyebab aksi orang-orang berbendera Bintang Kejora itu. TNI disarankannya untuk memahami budaya setempat dan menghindarkan diri dari perilaku kurang terpuji. Soalnya, opini yang tak baik tentang TNI bisa semakin memperburuk keadaan.

“Pemerintah Indonesia pada tahun-tahun awal integrasi sudah diberi cap atau julukan ‘penjajah baru’ menggantikan Belanda. Malah sampai terlontar opini masyarakat bahwa ‘Indonesia lebih jahat dari Belanda dalam mengurus masyarakat di Irian Jaya’. Ini semua merupakan ulah dari mereka yang kurang bertanggung jawab terhadap tujuan nasional Indonesia sehingga menimbulkan opini atau kesan negatif yang timbul dalam masyarakat tersebut,” tulis John.

Obat Mujarab untuk Atasi Separatisme OPMFoto ilustrasi: Barang bukti OPM yang ditemukan TNI (Wilpret-detik)

Pada awal integrasi Papua ke NKRI pada era1960-an, pihak Indonesia disebutnya mengusir orang yang bermukim di rumah peninggalan Belanda, membakar buku cetak dokumen Belanda, mengintimidasi dan meneror orang-orang yang dituduh pro-Belanda dan kritis terhadap Indonesia. “Proses integrasi dengan Indonesia sudah sejak awal yaitu melalui perjuangan Trikora telah menelan banyak korban antara kedua belah pihak yait korban kedua saudara daerah Indonesia lainnya dan Irian Jaya yaitu suatu hal yang patut disesali dan dipikirkan lebih lanjut,” tulis John.
Operasi-operasi militer berentetan silih berganti di Papua, menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ada 44 operasi militer dari 1961 hingga 1991. John menilai tindakan militer juga membuat banyak orang Papua mengungsi ke Papua Nugini, terutama di Jayapura dan Merauke.

Puncak kegiatan pengungsian terjadi selama 1984 dimulai bulan Februari, 300 penduduk Irian Jaya tiba di Vanimo, PNG. Hingga Desember 1984 jumlah pengungsi ke PNG sebanyak 11 ribu orang. Itu terdiri dari 7.640 orang dari Merauke dan 3.360 dari Jayapura. Banyak dari mereka berada di kamp pengungsi di Vanimo, dikenal sebagai Black Water dan Black Wara. UNHCR ikut memberi pelayanan kemanusiaan.

Namun buku itu ditulis John pada tahun 1993. Tentu saat ini, dua dekade setelah era reformasi, sudah ada perubahan di Papua. Orang-orang asli Papua juga telah menduduki jabatan kepala daerah, Papua juga menjadi daerah otonomi khusus, alokasi anggaran untuk Papua telah ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur gencar dilakukan.

Sedangkan pihak TPNPB OPM sendiri, pihak yang menembak mati para pekerja proyek jalan Trans Papua, menolak adanya pembangunan infrastruktur. Hal ini dinyatakan oleh Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom lewat video yang diunggah di YouTube pada 10 Desember 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan tak ada warga setempat yang menolak pembangunan jalan Trans Papua. Pembangunan perlu terus dilanjutkan untuk memenuhi keadilan sosial.

“Sepanjang jalan Trans Papua tidak ada yang menolak pembangunan Trans Papua. Ini yang dilakukan kelompok bersenjata,” kata Basuki saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018) lalu.

Mundur ke bulan Mei 2018, Jokowi bahkan memerintahkan pembangunan puluhan rumah untuk orang-orang mantan OPM. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri PUPR Basuki. “Iya, diminta membangun rumah untuk eks OPM,” kata Basuki saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018) lampau.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai problem Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKB) di Papua berawal dari hal yang konkret. “Kita tahu bahwa akar masalah utama dari aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok-kelompok ini terutama karena memang masalah pembangunan masalah kesejahteraan,” kata Tito di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Indonesia tetap bertekad menggulirkan pembangunan tanpa gentar dengan ancaman TPNPB OPM. Presiden Jokowi menyatakan pembangunan adalah perwujudan sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia percaya, infrastruktur bisa menyatukan Indonesia, seperti lagu ‘Dari Sabang sampai Merauke’.

“Kenapa harus sambung-menyambung? Supaya negara besar ini yang wilayahnya ‘dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau’ bisa disatukan,” kata Jokowi dalam akun Instagram-nya, Jumat (7/12/2018).
(dnu/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dikode Walkot Rudy Soal Tempe, Sandi: Makin Mantap Akan Sering ke Solo

Solo – Cawapres Sandiaga Uno menanggapi pesan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo soal tak hanya kampanye dan belanja tempe. Begini jawaban Sandiaga.

“Maturnuwun sanget, sahabat saya itu. Justru makin memantapkan kita lebih sering ke Solo. Dan Insyaallah belanja produk lain seperti batik dan produk kerajinan,” kata Sandi di Hotel Gracia Semarang, Minggu (16/12/2018).

“Pak Wali Kota Solo, imbauan ini ajakan yang sangat bersahabat, saya sangat berterimakasih,” imbuhnya.

Tim pemenangan Prabowo-Sandi memang berencana pindah markas pemenangan ke Solo untuk memudahkan akses di Jawa Tengah. Markas di Solo akan mulai aktif bulan Januari 2019.

“Jateng penting untuk memenangkan Indonesia. Saya komitmen untuk akan lebih banyak habiskan waktu di di Jateng mulai Januari,” tegas Sandi.

Sebelumnya diberitakan wali kota yang akrab disapa Rudy mempersilakan Sandiaga untuk sesering mungkin merapat ke Solo. Namun dia punya pesan khusus untuk Sandi.

“Tapi ke sini jangan hanya kampanye, paling enggak ya belanja. Jangan cuma belanja tempe, beli juga tahu, batik,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Balai Kota Surakarta, Minggu (16/12/2018).

Selebihnya, Rudy mengaku tak mempermasalahkan kehadiran Sandi beserta pos-pos pemenangan yang disebut-sebut sebagai pos pertempuran itu. Menurutnya, strategi itu merupakan hak politik Prabowo-Sandi.

“Ke sini setiap hari boleh, tidur sini boleh, kan masih di NKRI. Nggak usah pakai visa atau paspor,” tutur Rudy.
(alg/sip)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

OPM Pecah Sejak Dini, Siapa Pimpinan Tertingginya Kini?

Jakarta – Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebutan umum yang memayungi semua gerakan pemisahan diri Papua dari Indonesia. OPM sendiri tidak satu. Organisasi itu sudah pecah sejak masa awal berdirinya.

Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat bentukan Terianus Aronggear di Manokwari pada 1964 menjadi embrio OPM, baik yang melakukan perlawanan lewat cara politis maupun perlawanan bersenjata. Untuk sayap bersenjatanya, ada personel Papua Vrijwillegers Korps (PVK) memperkuat pasukan mereka.

PVK adalah Batalyon Sukarelawan Papua yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda di Papua tiga tahun sebelumnya. Karena Perjanjian New York mengamanatkan agar Papua diserahkan ke Indonesia lewat PBB, maka PVK kemudian dibubarkan oleh Indonesia. Personel-personel PVK masuk menjadi kelompok bersenjata OPM, yang kemudian menamakan dirinya sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPN PB).

Oleh karena gerakan perlawanan bersenjata saat itu tidak terorganisir, maka didirikanlah Markas Victoria di Distrik Waris tahun 1970. Distrik Waris terletak di kawasan kaki pegunungan yang saat ini masuk Kabupaten Keerom, Papua.

Empat orang dari Markas Victoria ini selanjutnya bakal punya peranan penting dalam gerakan bersenjata OPM. Mereka adalah Seth Jafeth Roemkorem, pria asal Biak, anggota militer Indonesia yang pernah menjalani pendidikan Sekolah Calon Perwira Bandung lulusan 1964. Orang kedua adalah Jacob Prai, putra pelosok Keerom pertama yang berhasil masuk Universitas Cenderawasih, menempuh pendidikan hukum. Orang ketiga yakni John Otto Ondawame, orang Amungme dari Mimika yang merupakan anak didik Prai. Terakhir, ada Rex Rumakiek asal Biak yang pernah belajar di Pulau Jawa.

OPM Pecah Sejak Dini, Siapa Pimpinan Tertingginya Kini?Foto: Dua tokoh OPM, Seth Roemkorem dan Jacob Prai (Buku John RG Djopari)

Pada 1 Juli 1971, Markas Victoria memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat. Seth Jafeth Roemkorem menjadi Presiden pertama pemerintahan sementara, Wakil Presidennya adalah Herman Womsiwor.

Namun lima tahun setelah didirikan, OPM pecah karena Jacob Prai menilai Seth Roemkorem haus kekuasaan. Prai menaruh curiga terhadap Seth yang punya latar belakang pendidikan militer Indonesia. Maka Prai dan gerbongnya memutuskan hengkang dari Markas Victoria dan mendirikan kelompok Pemulihan Keadilan (Pemka), sedangkan Seth tetap teguh di Markas Victoria (Mavic). Untuk masa selanjutnya, identifikasi OPM cenderung menyebut asal kelompok itu, yakni OPM Mavic atau OPM Pemka.

Kondisi internal OPM tersebut dijelaskan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporannya, ‘The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement’ pada 2015. Sentimen kesukuan juga memengaruhi perkubuan OPM Mavic dan OPM Pemka. Anggota dari Biak dan sekitarnya mengikuti Seth di Mavic, sedangkan anggota dari Keerom dan kawasan belahan selatan bergabung dengan Prai di Pemka.

OPM juga mengalami perpecahan pada aspek ideologis. Jon RG Djopari dalam buku Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka tahun 1993 menjelaskan, kaum tua OPM cenderung berideologi Barat, tokohnya seperti Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor. Sedangkan kaum muda OPM mengusung ideologi neo-Marxis/Sosialis, antara lain Ben Tanggahama, Saul Hindom, dan Jacob Prai.

Di dalam OPM sendiri meski sama-sama ingin merdeka dari Indonesia, namun ada perbedaan di dalamnya. Sebagian ingin merdeka tapi pro-Belanda, namun sebagian ingin merdeka tapi tidak pro-Belanda. Saat dekade 1970-an, militer Indonesia gencar melakukan operasi di Papua maka elite OPM banyak yang pergi ke luar negeri. Elite yang pro-Belanda ikut pulang bareng orang-orang Belanda ke Negeri Kincir Angin saat UNTEA menyerahkan Papua ke Indonesia. Sebagian tokoh-tokoh OPM yang lain menyebar ke pelbagai negara. Kendali OPM dari luar negeri dinilai semakin tidak efektif.

“Gerakan OPM sangat terdesentralisasi, terdiri dari banyak faksi dan kompetisi satu sama lain. Di depan media, mereka menampilkan citra yang paling familiar tentang angkatan gerilya. Namun pada praktiknya, satu komando dalam tubuh OPM adalah hal yang mustahil, soalnya OPM terdiri dari kombinasi klan dan loyalitas etnis, persilangan personal, berada di medan terpencil, dan punya agenda masing-masing. Unit-unit dan komandan sillih berganti tanpa banyak disertai komunikasi satu dengan yang lainnya,” demikian kata IPAC, organisasi yang diawaki oleh peneliti tenar seperti Sidney Jones, Azumardi Azra, hingga Todung Mulya Lubis.

Pada dekade ’80-an, Kelly Kwalik muncul sebagai pemimpin OPM Mimmika. Aksi kejinya pada 1986 yakni menculik dan membunuh 8 pendaki. Pada Januari 1996, dia menculi 26 orang peneliti flora-fauna termasuk 6 warga negara Asing di Mapenduma Kabupaten Nduga. Kopassus pimpinan Prabowo Subianto melancarkan operasi pada 9 Mei 1996 dan menyelamatkan 11 sandera OPM.

Usai peristiwa Mapenduma, kelompok Kelly Kwalik masih terus bikin onar, yakni penembakan-penembakan di kawasan Freeport. Pada 2009, Kelly tewas ditembak aparat. Kepemimpinan Kelly diteruskan Ayub Waker, Teny Kwalik, dan Germanus Elobo.

Di kawasan Puncak Jaya, Goliath Tabuni muncul sebagai pemimpin OPM sejak ketibannya pada 2004. Puncak Jaya berubah menjadi kawasan paling berbahaya. Di Kabupaten Puncak ada Militer Murib, Puron Wenda dan Enden Wanimbo di Lanny Jaya, Mathias Wenda dan Richard Hans Yoweni di pesisir utara, Danny Kogoya di Jayapura (meninggal di Papua Nugini), serta Lambertus Pekikir di Keerom dan kawasan perbatasan Papua Nugini.

IPAC melihat OPM terpecah oleh klan dan kepentingan pribadi, tak ada satu komando pusat, dan punya banyak kelompok berbasis luar negeri seperti Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat. Kelompok luar negeri berfungsi menghimpun dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua.

Kelompok-kelompok politik juga didirikan untuk menyatukan gerakan yang terpisah-pisah. Berikut adalah kelompok-kelompok itu:

1. WPNA (West Papua Nasional Authority) didirikan tahun 2004 untuk memayungi semua organisasi politik OPM. Pendirinya adalah Edison Waromi, Jacob Rumbiak, dan Herman Wanggai.

2. WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) diddirikan oleh OPM Pemka, Otto Ondowame, di Vanuatu Papua Nugini pada 2005. Mathias Wenda menjadi komandan tertinggi WPNCL. Mereka ingin menjadi sayap politik OPM, namun tak semua OPM bersenjata setuju. Mereka yang tak setuju adalah Goliath Tabuni dan Kelly Kwalik.

3. The Free West Papua Campaign didirikan oleh Benny Wenda di Inggris tahun 2000. Benny adalah pria kelahiran Wamena yang pernah ditangkap aparat tahun 2002 karena diduga mendalangi serangan di kantor polisi kawasan Abepura. Namun dia berhasil melarikan diri ke Papua Nugini dan memperoleh suaka politik di Inggris.

4. KNPB (Komite Nasional Papua Barat) didirikan sebagai organisasi politik radikal pada 2008. Sejak 2012, Victor Yeimo tampil sebagai pemimpinnya. Pada Mei 2012, KNPB mencoba membangun ikatan dengan kelompok bersenjata OPM dengan menggelar pertemuan di Biak dan menunjuk Goliath Tabuni sebagai komandan tertinggi. Namun Goliath sendiri tak tertarik.

5. ULMWP (United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) didirikan pada 6 Desember 201 oleh WPNA, WPNCL, dan KNPB. Benny Wenda menjadi juru bicara ULMWP. Organisasi ini mendapatkan status pemantau (observer) Melanesian Sparehead Group (MSG), namun Indonesia sendiri juga menjadi anggota di MSG.

Apa kata pihak OPM era kini?

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) OPM, Sebby Sambom, menjelaskan komando mereka ada di tangan panglima tertinggi. Mereka menyebut panglima tertinggi adalah Goliath Tabuni, wakil panglimanya adalah Gabriel M Awom.

OPM Pecah Sejak Dini, Siapa Pimpinan Tertingginya Kini?Foto: Goliath Tabuni, disebut-sebut sebagai Panglima Tertinggi TPNPB OPM. (Dok TPNPB/Wikimedia Commons)

“Komandan Operasi Perang adalah Mayjen Lekagak Telenggen dan selanjutnya (diarahkan) ke Komando Daerah Pertahanan (Kodap). Kita mempunyai 29 Kodap di seluruh wilayah teritori West Papua (sebutan mereka untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat),” kata Sebby kepada detikcom.
Sebby yang berada di Vanimo Papua Nugini ini juga menjelaskan, Egianus (Ekianus) Kogoya merupakan Panglima Kodap III Ndugama, Papua. Egianus merupakan sosok dibalik penembakan keji terhadap pekerja proyek Trans Papua pada 1 Desember 2018 kemarin. Polri menyatakan Egianus bergerak atas restu sosok berinisial PU.

Sosok PU ini disebut sebagai panglima kelompok kriminal sipil bersenjata itu. Namun Sebby membantah adanya sosok PU itu, karena dia menyatakan tak ada panglima tertinggi lain selain Goliath Tabuni. Benarkah demikian?

(dnu/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jatim Juara Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak Versi ICW

JakartaIndonesia Corruption Watch (ICW) merilis data provinsi dengan kasus korupsi kepala daerah terbanyak. Dalam data tersebut, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah 14 kepala daerah yang terjerat di KPK.

“Berdasarkan provinsi, tertinggi (jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi) Jawa Timur, ada 14 kasus. Disusul yang kedua itu Sumatera Utara, 12 kasus,” kata Peneliti ICW Egi Primayoga di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).

Provinsi lain yang masuk dalam 10 besar terbanyak jumlah kasus korupsi dengan tersangka kepala daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Riau, Aceh, Banten dan Kalimantan Timur.

Egi menuturkan Data tersebut merupakan hasil pantauan ICW sejak KPK berdiri, mulai dari 2004 hingga 2018. Selama itu juga, sebanyak 104 kepala daerah di seluruh Indonesia tersandung kasus korupsi di KPK.

“Ada 104 kepala daerah yang terjerat kasus oleh KPK,” ujar Egi.

Egi menjelaskan ratusan kepala daerah yang korupsi itu berasal dari hampir semua partai politik. Dia menambahkan tahun ini menjadi tahun puncak pengungkapan kasus yang melibatkan kepala daerah di lembaga antirasuah.

“Hampir semua parpol memberi sumbangan koruptor kepala daerah. Kalau dilihat puncaknya itu 2014 ada 14 kasus, 2018 ada 29 kasus,” ujar Egi.
(aud/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Janji Usang Penjajah Belanda yang Bikin OPM Merana

Jakarta – Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertindak keji membunuh para pekerja proyek Trans Papua itu punya akar sejarah panjang. Bila dirunut, akar tersebut sampai pada janji usang kolonial Belanda sekitar setengah abad silam.

Indonesia memang sudah merdeka sejak 1945, namun Konferensi Meja Bundar empat tahun sesudahnya mengecualikan Papua dari wilayah Indonesia. Belanda masih tetap bercokol di Bumi Cenderawasih dan menamai kawasan itu sebagai Nederland Nieuw Guinea (Nugini Belanda), Ratu Belanda segera mengesahkan peraturannya.

Namun semangat kemerdekaan dari bekas jajahan Belanda lainnya terlalu kuat untuk ditangkal dan akhirnya menular juga ke Papua. Hal ini diceritakan dalam buku ‘Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka’ karya John RG Djopari. Para pemuda Papua terdidik bergerak mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dan Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang pro-Indonesia. Dua organisasi ini menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Belanda di Papua.

Untuk menandingi pengaruh nasionalisme Indonesia yang diusung PKII dan KIM , pemerintah Belanda tancap gas menumbuhkan nasionalisme Papua. Gerakan Persatuan Nieuw Guinea didirikan, tokohnya adalah Markus Kaisiepo, Johan Ariks, Abdullah Arfan, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor. Nama-nama itu kelak bakal dikenal sebagai para senior gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aktivitas politik disemarakkan Belanda lewat pembentukan belasan partai. Pada tahun 1961, Pemilu Legislatif memilih anggota Nieuw Guinea Raad (Dewan Nugini) diselenggarakan. Manifesto politik dibikin oleh 70 putra Papua terdidik. Isinya antara lain menetapkan ‘Papua Barat’ sebagai nama negara, Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua, dan ‘Hai Tanahku Papua’ sebagai lagu kebangsaan.

Janji Usang Penjajah Belanda yang Bikin OPM MeranaFoto: Nieuw Guinea Raad atau Dewan Nugini bentukan Belanda pada 1961. (Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nieuw-Guinea)

Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Kejora dikibarkan sejajar dengan Bendera Belanda di Hollandia (nama lawas Jayapura), lagu kebangsaan Papua dinyanyikan. Maka berhasil lah Belanda membentuk nasionalisme Papua.

“Propaganda anti-Indonesia terus ditingkatkan, di mana pada saat itu West Nieuw Guinea akan diberikan pemerintahan Belanda pada tahun 1970 di mana bentuk dan isi dari pemerintahan itu kemudian akan ditentukan. Janji ini yang menyebabkan sebagian dari pemimpin Papua tidak mengungsi ke negeri Belanda pada saat Belanda harus meninggalkan Irian Jaya, tetapi mereka memutuskan untuk tinggal dan ingin memilih dan menerima kenyataan janji itu setelah Irian Jaya digabungkan dengan Inonesia,” demikian tulis Djopari.

Belanda menjanjikan kemerdekaan untuk Papua selambat-lambatnya pada 1970. Janji ini terus dipegang OPM. Mereka terus memperingati 1 Desember, padahal si pemberi janji sudah kadung pergi duluan sebelum 1970, usai Perjanjian New York tahun 1962 yang mengamanatkan Papua diserahkan ke Indonesia via UNTEA (lembaga PBB). Ada pula Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 berupa referendum yang menghasilkan suara bulat persetujuan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia.

“Gerakan pro-kemerdekaan, bersenjata maupun tidak bersenjata, berakar pada kepercayaan tentang janji kemerdekaan untuk Papua yang diberikan pemerintah kolonial Belanda pada 1961, namun tujuan itu digagalkan oleh Indonesia melalui kecurangan dan kekerasan, dengan persetujuan diam-diam Amerika Serikat (AS) dan kekuatan Barat lainnya,” demikian tulis Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporannya, ‘The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement’ pada 2015.

Janji Usang Penjajah Belanda yang Bikin OPM MeranaFoto: Tur Inspeksi Gubernur Dr. P.J. Platteel melalui South New Guinea. Beberapa desa di Mappi hanya bisa dijangkau oleh perahu. Kiri dari gubernur penuai South New Guinea, A. Boendermaker. (Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nieuw-Guinea)

Hal demikian disadari oleh Nicolaas Jouwe, mantan Wakil Presiden Nieuw Guinea Raad (Dewan Nugini), pencipta Bendera Bintang Kejora, sekaligus mantan pimpinan OPM. Nicolaas adalah tokoh pro-kemerdekaan Papua yang berubah mendukung Indonesia pada pengujung umurnya.
“Peristiwa sekitar 1 Desember 1961 inilah yang seringkali menjadi dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah ada tetapi telah dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika, dan Belanda,” tulis Nicolaas dalam bukunya yang bertajuk ‘Kembali ke Indonesia’.

Lewat perbincangan rahasia dengan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy pada 1962, Nicolaas sadar bahwa janji kemerdekaan adalah sekadar angin surga Belanda. Janji itu semata-mata dimaksudkan supaya Papua tidak sepenuhnya lepas dari tangan Belanda usai Perjanjian New York, UNTEA, dan PEPERA. Semua aktivisme pro-kemerdekaan yang sebelumnya dia jalankan kini dipandangnya sebagai pilihan yang patut disesali.

“Menurut saya, perjuangan Papua Merdeka yang telah saya lakukan merupakan dorongan dari Belanda yang seolah-olah akan mendirikan negara sendiri dan menjadikan saya sebagai Presiden Papua Barat. Sebagai seorang muda saat itu saya tidak menyadari bahwa itu hanya merupakan akal-akalan Pemerintah Belanda,” tuturnya di usia kepala delapan.

Memang, pada tahun 1961, selang tak sampai sebulan usai pengibaran Bintang Kejora di Hollandia (sekarang Jayapura), Presiden Sukarno memekikkan semangat Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Papua dari Belanda. Sukarno menyebut pembentukan negara Papua sama saja dengan pembentukan negara boneka Belanda yang harus digagalkan. Upaya Sukarno membebaskan Papua dari belenggu penjajahan justru dipandang sebagai penjajahan itu sendiri oleh kalangan OPM. Selain karena tak setuju dengan Indonesia, perasaan ini juga dinilai karena keberhasilan Belanda membentuk suasana yang kondusif di Papua pada era kolonial dulu.

Hal ini dijelaskan John RG Djopari. Belanda meninggalkan Papua dalam keadaan ekonomi yang stabil meski butuh biaya besar dan berisiko defisit anggaran. Ini semata-mata agar orang Papua saat itu tak merasa terjajah. Namun saat Indonesia menerima Papua, ekonomi Indonesia sedang morat-marit. “Sebagai akibat dari keadaan ekonomi Indonesia yang memburuk secara nasional di awal tahun 1960, ikut mempengaruhi keadaan ekonomi di Irian Jaya pada saat berintegrasi dengan Indonesia,” tulis John.

Bahkan di masa-masa yang lebih modern, muncul sorotan terhadap adanya intimidasi dan pelbagai pelanggaran oleh militer terhadap hak orang Papua saat proses integrasi dengan Indonesia. John RG Djopari yang belum menjadi Wakil Gubernur Irian Jaya ketika menulis buku ini mengakui, ada perbuatan-perbuatan tidak terpuji aparat Indonesia pada masa transisi dulu. Hal-hal seperti itu harus diperbaiki bila masyarakat ingin ideologi OPM lenyap.

“Menumbuhkan kebanggaan nasional dan uluran tangan atau pendekatan atas dasar cinta kasih merupakan cara yang tepat dalam memantapkan integrasi politik di Irian Jaya melalui pembangunan politik di Irian Jaya, tanpa mengabaikan aspek-aspek kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam itu,” tulis John.

(dnu/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>