Soroti Persaingan Politik, AHY: Lawan Debat adalah Kawan Berpikir

Jakarta – Pemungutan suara Pemilu 2019 makin dekat, persaingan politik juga makin tajam. Begitulah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyorotinya. Namun masyarakat perlu memahami satu hal.

“Lawan dalam berdebat adalah kawan dalam berpikir,” kata AHY dalam kampanyenya di Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/3/2019) sore.

Sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers Deputi Komunikasi dan Media Massa Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Ni Luh Putu Caosa Indryani, AHY juga meminta aparat untuk tidak memihak salah satu pihak dalam Pemilu 2019.
“Aparat harus netral demi pelaksanaan Pemilu yang berintegritas,” tegas AHY.
Putra dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mengajak massa yang memenuhi ruangan untuk memilih Partai Demokrat. Ini adalah kampanye perdana partai ini. Masyarakat, simpatisan, relawan, dan kader dari lima kotamadya hadir.

Kampanye juga diisi dengan penyangan video yang menunjukkan pertemuan AHY dengan masyarakat di pelbagai pelosok Nusantara. :”Kita sudah berkeliling Nusantara, dan harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik ada di mana-mana,” kata AHY yang tampil berapi-api ini.
(dnu/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jelang Kampanye Terbuka, Ma’ruf Safari Politik di DKI Jakarta-Banten

Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, safari politik ke beberapa titik DKI Jakarta dan Banten menjelang kampanye terbuka. Ma’ruf mengatakan kampanye terbuka akan difokuskan kepada teknis kampanye.

“Ya kami terus hari ini itu Jakarta dengan FBR (Forum Betawi Rembug). Tangerang dengan komunitas NU. Nanti sore terus ke Serang ada pertemuan pondok-pondok pesantren,” ujar Ma’ruf sebelum safari politik di kediamannya Jl. Situbondo No. 12, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Ma’ruf dijadwalkan akan menghadiri apel barisan pengawal ulama di lapangan PIK Penggilingan, Cakung Jakarta Timur. Selanjutnya, ia akan menghadiri acara PWNU Banten.


Sedangkan pada Minggu (24/3) mantan Rais Aam PBNU itu akan menghadiri haul Ibunda di Serang, Banten. Ma’ruf mengaku jadwal kampanye di Serang berbarengan dengan kampanye calon presiden Petahana, Joko Widodo, namun menurutnya bukanlah sebuah masalah.

“Besok, ada acara di tempat saya, yang sudah lama dirancang, haul ibu saya sekitar 20-25 ribu orang, pengajian. Walaupun besok itu saya tidak tahu kalau TKN ada kampanye Pak Jokowi di Serang juga. Tidak masalah, untuk lokasinya berbeda. 25-26 mungkin saya terus ke Jawa Tengah,” lanjutnya.

Ketua MUI non aktif itu juga membocorkan taknis kampanye terbuka yang akan dimulai besok. Menurut dia, lebih difokuskan pada sosialisai pencoblosan.

“Ya lebih tajam. Kami lebih arahkan kepada teknis kampanye. Artinya teknis pencoblosan. Arahnya itu, kenapa harus mencoblos, bagaimana caranya mencoblos, bagaimana menangkal hoaks, pada sasaran lebih fokus dan lebih tajam. Karena kami kampanyenya kan sudah langsung,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan kampanye yang ia lakukan lebih kepada inti dari pesan yang ingin ia sampaikan. Salah satu di antaranya alasan memilih dia dan Jokowi.

“Kalau kemarin kan masih miring-miring gitu kan kampenyenya. Sekarang to the point kita bahwa masyarakat sudah harus memilih, menentukan, kenapa harus menentukan pilihannya, kenapa harus pilih 01, bagaimana cara milihnya. Bagaimana datang ke TPS. Arahnya sudah lebih pada artinya itu penggiringan kepada langkah-langkah yang pasti,” tutupnya.

Sebelum berangkat safari politik Ma’ruf Amin dan Nyai Wury Estu Handayani tampak dihampiri oleh sang cucu, Zaza. Zaza meminta untuk digendong kakek.

Seperti diketahui, Ma’ruf Amin dijadwalkan akan melakukan kampanye ke beberapa titik di DKI Jakarta dan Banten pada Sabtu 23 Maret hingga Minggu 24 Maret. Kampanye akan diawali ke Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya menghadiri acara PWNU di Banten. Sedangkan pada Minggu (24/3) Ma’ruf dijadwalkan akan menghadiri sejumlah agenda di Pondok pesantren Tanara, Serang, Banten.

(aan/aan)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Puan Jenguk Ani Yudhoyono, AHY: Hubungan Manusiawi, Tak Ada Unsur Politik

Jakarta – Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tak ada unsur politik saat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjenguk Ani Yudhoyono di Singapura. Bagi AHY, kunjungan Puan itu semata-mata hubungan manusiawi.

“Saya tidak melihat secara politik, ini adalah hubungan yang sangat manusiawi sangat humanis di mana, ibu Puan Maharani berkenan untuk mengunjungi RS di Singapura memberikan doa dan perhatian untuk kesembuhan ibu Ani walau tidak bisa bertemu secara langsung tapi diterima oleh pak SBY dan istri saya yang sedang jaga di sana,” kata AHY di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).

AHY mengatakan Puan disambut langsung oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, AHY juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian kepada ibundanya yang tengah berjuang melawan kanker darah.

“Saya tidak melihat ada unsur politik di sana saya justru berterima kasih kepada beliau dan siapapun para tokoh yang berkenaan meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa datang dan memberikan atensi ataupun doa yang baik untuk ibu Ani,” ujarnya.

Puan sebelumnya menjenguk Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di NUH Singapura, Kamis (21/3/2019) sore waktu setempat. Puan didampingi MenPAN-RB Syafruddin dan Wakil Ketua DPR F-PDIP Utut Adianto.

Pengamat politik Rico Marbun menganggap kunjungan Puan tersebut bisa dilihat dalam dua makna. Pertama, sisi kemanusiaan; dan kedua, urusan politik antara PDIP dan Partai Demokrat (PD).

“Ada dua sisi. Kemanusiaan dan politis. Dari sisi kemanusiaan sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Puan ini teladan yang juga dicontohkan oleh founding fathers kita. Beda pendapat tak berarti rusak hubungan pribadi. Namun secara politis, ini juga bisa mencairkan hubungan yang dingin antara SBY dengan Megawati,” kata Rico saat dihubungi, Kamis (21/3/2019) malam.

Dia mengatakan kehadiran Puan dianggap mampu mencairkan hubungan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memuluskan kerja sama politik dua partai. Apalagi, menurutnya, PD tidak memberi sanksi bagi kadernya yang merapat ke kubu 01. Maka dia melihat pertemuan Puan dengan SBY saat menjenguk Ani Yudhoyono sebagai ‘back door’ politik antara PD dan PDIP.

(knv/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wiranto: Hoax Dipakai Jadi Alat Singkirkan Lawan Politik

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan masih terdapat beberapa ancaman yang mungkin akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019. Dia meminta seluruh stakeholder terkait sigap bila menemukan potensi ancaman tersebut.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut,” kata Wiranto dalam sambutan di Apel Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019).

Wiranto kemudian berbicara mengenai ancaman tersebut antara lain maraknya berita hoax hingga meningkatnya politik identitas. Menurutnya, penyebaran berita hoax tersebut memiliki tujuan politis sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik.
“Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujar Wiranto.

Tak hanya itu, wiranto mengatakan politik identitas menggunakan isu-isu SARA mulai digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memenangkan pemilu. Dia menyebut, politik identitas menggunakan isu SARA tersebut menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya.

“Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas,” sebutnya.

Untuk itu, Dia berpesan kepada TNI-Polri harus bisa mengambil langkah tepat bila menemukan adanya potensi ancaman tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan harus tetap taat terhadap prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

“TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak 2019,” katanya.

Dia menambahkan sebanyak 453.133 personel TNI Polri dikerahkan dalam pengamanan Pemilu 2019. Dia berharap seluruh personel bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.

“Sebagai prajurit TNI-Polri, kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
(ibh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Sindir ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’, KPK: Itu Debatable

Jakarta – KPK menanggapi penyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yang menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus yang menjeratnya. Menurut KPK, hal itu masih debatable.

“Adanya tanggapan yang bersangkutan seolah dijebak oleh jabatan politis yang disandangnya itu debatable, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena toh masih ada juga ketum partai politik yang tidak ‘terjebak’,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).

Saut kemudian bicara soal rencana pembiayaan partai politik (Parpol) ditanggung negara. Menurutnya, partai politik adalah masa depan negeri ini, maka prinsip-prinsip partai modern itu harus dipenuhi.
“Maka prinsip-prinsip partai yang modern itu adalah antara lain, transparansi ,ter-auditnya pemasukan dan pengeluaran dan seterusnya. Menjaga orang-orang baik agar tetap baik itu,” ucap Saut.

Romahurmuziy ditahan KPK. Ia nampak mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam saat keluar dari gedung KPK.Romahurmuziy ditahan KPK. Ia nampak mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam saat keluar dari gedung KPK. (Foto: Agung Pambudhy)

Menurutnya, pembiayaan parpol yang ditanggung oleh negara merupakan salah satu cara mengurangi potensi tindak pidana korupsi di kalangan politisi. Selain itu, KPK tengah mencanangkan program ‘politik cerdas berintegrasi’. Program tersebut mengajak partai politik melakukan kaderisasi, transparansi hingga berkaitan dengan track record kader.

“Dari sisi cegah Tipikor KPK lewat program ‘Politik Cerdas Berintegritas’ masuk dengan sejumlah pemikiran (yang juga bukan hal baru di partai tertentu karena beberapa parpol sudah juga melakukan kaderisasi, Kode Etik, transparansi, bahkan masuk ke detail-detail misalnya track and record, psikotest, dan lain-lain) agar partai politik yang memberikan kontribusi mengapa negara kita dapat indeks persepsi korupsi 38. Bisa kita tingkatkan secara bertahap,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Rommy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan kelulusan hasil seleksi.

Saat setelah keluar dari pemeriksaan KPK, Rommy mengaku dijebak terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tak hanya itu, Rommy juga memberikan kertas berisi tulisan pernyataannya.

“Saya merasa dijebak, tapi detail ada di sini (tulisan kertas),” kata Rommy saat keluar dari gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Sabtu (16/3).

BPN Prabowo-Sandiaga kemudian menanggapi pernyataan Rommy itu. BPN menyebut Rommy dijebak jabatan politik.

“Saya percaya Mas Rommy dijebak. Saya percaya Mas Rommy memang dijebak oleh jabatan politiknya, oleh tanggung jawabnya untuk membiayai kegiatan politiknya. Jadi Mas Rommy emang dijebak, dijebak kepentingan politik, biaya politik tinggi, saya yakin Mas Rommy akan banyak belajar dalam proses ini,” kata koordinator jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
(ibh/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Bantah Sindiran BPN Prabowo soal ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-sandiaga Uno menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus yang menjeratnya. Tim Kampanye Nasional (TKN) membantah tuduhan itu.

“Tidak ada jebakan jabatan politik karena Gus Rommy sebagai ketua umum harus menanggung biaya politik tinggi di PPP,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani saat dimintai tanggapan, Senin (18/3/2019).

Arsul menegaskan kasus yang menjerat Rommy tidak ada kaitannya dengan kebijakan dan keputusan PPP, apalagi tuntutan untuk mencari dana yang besar untuk partai.

“Masalah yang menyangkut Gus Rommy tidak terkait dengan kebijakan atau keputusan partai untuk cari dana yang besar sehingga bisa tampil wah,” sebut Arsul yang juga menjabat sebagai Sekjen PPP.

Sekjen PPP dan Wakil Ketua TKN Jokowi, Arsul Sani.Sekjen PPP dan Wakil Ketua TKN Jokowi, Arsul Sani. (Foto: Ari Saputra)

Sebelumnya diberitakan, BPN Prabowo-Sandiaga menanggapi pernyataan Rommy yang merasa dijebak terkait kasusnya. BPN menyebut Rommy dijebak jabatan politik.
“Saya percaya Mas Rommy dijebak. Saya percaya Mas Rommy memang dijebak oleh jabatan politiknya, oleh tanggung jawabnya untuk membiayai kegiatan politiknya. Jadi Mas Rommy emang dijebak, dijebak kepentingan politik, biaya politik tinggi, saya yakin Mas Rommy akan banyak belajar dalam proses ini,” kata koordinator jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Dalam kasus ini, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Rommy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan kelulusan hasil seleksi.

Saat setelah keluar dari pemeriksaan KPK, Rommy mengaku dijebak terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tak hanya itu, Rommy juga memberikan kertas berisi tulisan pernyataannya.

“Saya merasa dijebak, tapi detail ada di sini (tulisan kertas),” kata Rommy saat keluar dari gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Sabtu (16/3).
(ibh/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jalur Politik Pak Kiai

Saat Partai NU dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, Ma’ruf menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta. Selama mewakili PPP di DPRD Tingkat I Jakarta, ia banyak menelurkan gagasan seperti sistem plat nomor kendaraan yang disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan, masalah dana pasar, standarisasi madrasah dan sekolah, dan soal tanah makam wakaf serta periode pembongkaran makam. Ma’ruf kembali terpilih masuk DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 1977.

Seiring semakin besarnya kekhawatiran Soeharto pada PPP, kekuatan NU di partai berlambang Kabah pelan-pelan dilucuti oleh ‘tangan-tangan’ pemerintah. Ma’ruf Amin pun terkena imbasnya. Namanya tak dipasang untuk daftar calon legislatif pada Pemilu 1982. Ia kemudian memilih tak aktif lagi di PPP. Munculnya seruan kembali ke Khittah 1926 membuat banyak tokoh NU ditarik masuk Golkar. Ada yang bersedia, tapi tak sedikit yang menolak termasuk Kiai Ma’ruf. “Mantan tokoh PPP kok jadi ke Golkar, kurang pantes,” ujar Ma’ruf.

Guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya Kacung Marijan menyebut Kiai Ma’ruf sebagai tokoh NU dengan kemampuan lengkap. Secara kultural Kiai Ma’ruf menuntut ilmu di pesantren-pesantren NU. Kemudian secara struktural, Kiai Ma’ruf pernah memegang jabatan dari tingkat paling bawah sampai terakhir jadi Rais Aam PBNU. Kiai Ma’ruf juga terlibat dalam banyak dinamika di NU. Ketika NU terlibat politik dia juga terlibat di dalamnya. “Beliau termasuk sosok NU yang lengkap. NU kultural iya pasti, struktural iya, tapi juga terlibat dalam dinamika politik peran-peran NU. Ketika pasca reformasi orang NU mendirikan PKB beliau termasuk kiai yang di-BKO-kan ke bidang politik,” kata Kacung.

Mantan tokoh PPP kok jadi ke Golkar, kurang pantes

Dari pengalaman beragam tersebut menurut Kacung tak heran Kiai Ma’ruf punya kematangan emosional yang baik. Ditambah sebagai ahli fikih, Ma’ruf memiliki kemampuan berargumentasi dan berdiskusi yang mumpuni. “Jadi wajar jika Kiai Ma’ruf terlibat dalam lobi-lobi politik. Apalagi dia juga sosok yang tidak meledak-ledak dan bisa berinteraksi dengan banyak orang,” ujar mantan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional yang juga ahli tentang NU itu.

Sejak tersingkir dari PPP, Ma’ruf memilih jeda dari dunia politik. Ia memilih berkonsentrasi di NU. Pada Muktamar NU ke-28, di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, November 1989, Kiai Ma’ruf terpilih menjadi Katib Aam Syuriah PBNU. Ayah dari delapan orang anak itu juga mulai aktif di Majelis Ulama Indonesia pada 1990 sebagai anggota Komisi Fatwa.

Sebagai “orang baru” di MUI, Ma’ruf langsung aktif dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan MUI pada 1990. Waktu itu yang bicara soal fikih perbankan adalah Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ibrahim Hosen. Kesimpulannya terdapat tiga pendapat soal bunga bank yakni halal, subhat, dan haram. Yang menganggap bunga itu halal sudah tersedia bank konvensional. Sedang yang berpendapat subhat dan haram belum ada penyalurannya. Karena itu dirasa penting mendirikan bank syariah. Sejak itu Kiai Maruf menekuni dan aktif terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah.

Kiai Ma’ruf aktif menggagas perlunya lembaga khusus untuk mengeluarkan fatwa terkait bisnis dan keuangan syariah. Setelah dua tahun dibahas, pada Februari 1999 terbentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Kiai Ma’ruf terpilih jadi Ketua Badan Pelaksana Harian DSN. Di bawah kendali Ma’ruf, tak sampai satu tahun, DSN menelurkan empat fatwa yang dikeluarkan bersamaan. Yakni fatwa tentang giro, tabungan, deposito, dan mudharabah.

Ketika terpilih jadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneia, Ma’ruf mengeluarkan fatwa bunga bank haram pada Desember 2003. Berbagai perdebatan muncul. Ia juga harus berhadapan dengan sejumlah tokoh ormas Islam yang berbeda pandangan termasuk dari kalangan ulama NU sendiri seperti Gus Dur. Namun Ma’ruf tak mundur. DSN di bawah Kiai Maruf aktif memproduksi fatwa. Saat ia menjabat sebagai Ketua Umum MUI, Kiai Ma’ruf tetap membantu perkembangan ekonomi syariah dengan mendorong terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah.

Selain soal fatwa bunga bank, Ma’ruf Amin juga dikenal melahirkan sejumlah fatwa yang memunculkan kontroversi seperti fatwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama serta fatwa mengharamkan aliran Ahmadiyah. “Saya kira Kiai Ma’ruf bukan kategori ulama konservatif dengan adanya fatwa-fatwa itu. Fatwa MUI itu keputusan lembaga. Mencerminkan jalan tengah yang diambil dari aneka perspektif yang ada di dalam MUI,” ujar Kacung Marijan.

OTT di Surabaya, KPK Tangkap Pimpinan Partai Politik

Jakarta – Tim penyidik KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini yang ditangkap adalah seorang petinggi partai politik.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, penangkapan itu dilakukan di Surabaya. Penyidik mengamankan sejumlah pihak, salah satunya adalah petinggi partai politik.

Petinggi partai politik itu juga merupakan penyelenggara negara. Dia seorang legislator.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK itu kini tengah dibawa ke Mapolda Jatim untuk pemeriksaan. Dalam sebuah OTT, tim KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.

Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi ke KPK mengenai OTT ini namun belum ada yang merespons.
(fjp/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gagas Festival Indonesia Satu, Eks Pendiri TemanAhok Ingin Kenali Politik Lewat Musik

Liputan6.com, Jakarta – Festival Satu Indonesia, yang menghadirkan sejumlah musisi kenamaan tanah air, digelar untuk mengajak anak-anak muda mengenal politik lewat musik. Tidak hanya itu, menurut Co-Founder Festival Satu Indonesia Amalia Ayuningtyas, acara itu juga bertujuan membangkitkan optimisme dalam memandang masa depan bangsa.

“Besarnya populasi anak muda khususnya yang akan menjadi pemilih pemula mendorong kami untuk menggelar sebuah acara yang dapat menumbuhkan optimisme agar anak-anak muda sadar betapa pentingnya peran mereka dalam menentukan arah bangsa kita ke depan,” kata Amalia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019. 

Sejumlah artis dan band terkemuka seperti White Shoes and The Couples Company, Elephant Kind, Polka Wars, Brisia Jodie, Sandhy Sondoro, Dira Sugandi dan Afgan Syahreza, adalah sederet nama musisi yang tampil dalam acara itu.

Juga turut hadir komika Ernest Prakasa dan Ge Pamungkas yang akan memeriahkan sesi Inspiration Talks bersama Erick Thohir serta Presiden Joko Widodo.

Amalia berharap, acara itu dapat menghilangkan persespi negatif mengenaik politik di kalangan anak muda.

“Dengan menghadirkan performance dari berbagai musisi lintas genre, kami ingin anak muda bisa mengetahui politik melalui musik, bahasa yang sangat universal dan bisa diterima oleh semua orang,” ucap Thohir seperti dilansir dari Antara. 

 

Gerindra: Jual Saham Perusahaan Bir Janji Politik Anies, Tak Bisa Ditawar

Liputan6.com, Jakarta – Partai Gerindra mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual perusahaan bir milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih, hal itu merupakan bagian dari janji kampanye Anies pada Pilgub DKI 2017 lalu.

Politikus Gerindra Yudha Permana menegaskan, penjualan saham perusahaan bir merupakan langkah pemenuhan janji politik kampanye.

“Sebagai partai pengusung, sudah menjadi kewajiban mendukung penuh pemenuhan janji politik pak Anies. Itu tidak bisa ditawar,” ujar Yudha di Jakarta, Minggu (10/3/2019). 

Yudha menjelaskan, janji politik Anies Baswedan saat kampanye tidak berdiri sendiri. Janji itu merupakan komitmen bersama antara Anies Baswedan, partai politik, ormas islam, dan pendukung lainnya.

Pelunasan janji tersebut sebagai bukti kepemimpinan Anies-Sandi yang mendengarkan aspirasi warga.

“Pelepasan saham perusahaan bir itu salah satu alasan warga pilih Anies-Sandi. Gerindra ada di situ untuk sosialisasi waktu itu, jadi komitmen tetap dukung penjualannya,” kata Caleg Partai Gerindra Dapil 10 Jakbar itu.