Ketum PPP: Dana Kelurahan Bukan untuk Kepentingan Pilpres Jokowi

Bandung – Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy menegaskan dana kelurahan yang rencananya dicairkan tahun 2019 bukan untuk mendongkrak elektabilitas capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres. Dana kelurahan itu dikatakannya murni untuk pembangunan di masyarakat.

“Sekarang ini semua akan disirkulasikan demikian (pemenangan Pilpres) tapi kami tahu persis saat yang sama dana desa turun ada sejumlah kelurahan di Indonesia yang cemburu karena turunnya dana desa,” kata Romy, saat ditemui di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, Senin (22/10/2018).

Romy menjelaskan, dana kelurahan yang rencananya cair tahun 2019 merupakan usulan dari para lurah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Jadi, kata dia, bukan untuk keperluan Pilpres.

“Pemerintah melakukan inisiatif dana kelurahan itu masukan dari Musrenbang bukan karena mau Pilpres. Dan itu aspirasi dari lurah-lurah yang melihat loh kok kami sama-sama mengurus masyarakat yang dialokasikan hanya desa, dan lurah tidak,” ujarnya.

“Yang dilakukan pemerintah itu bagian dari penerusan aspirasi para lurah, bukan karena ini milih Jokowi dan Pilpres. Bukan,” ucapnya.

Disinggung kenapa baru akan cair tahun depan, Romy menjelaskan, pemerintah harus menunggu ketersediaan anggaran terlebih dulu sebelum benar-benar direalisasikan.

“Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tiap tahun muncul. Salah satu usulan bisa ditindaklanjuti setelah pemerintah ada kecukupan dana,” ucapnya.

(mso/dnu)

Dana Kelurahan Dikritik, Timses Jokowi Balas Sindir ‘Pete di Rambut’

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno mengatakan masyarakat pasti bertanya apakah ‘ada udang di balik batu’ terkait program Dana Kelurahan Presiden Joko Widodo yang akan diluncurkan di tahun politik. Timses Jokowi balik menyindir komentar Sandiaga itu.

“Presiden itu jabatan politis. Jadi wakil gubernur DKI itu juga jabatan politis. Saya anggota DPR itu juga jabatan politis. Kenapa sih hrus menjelek-jelekkan politik. Wong nyatanya juga hidup juga dari politik. Dan butuh keputusan politik untuk melahirkan dana desa dan kelurahan,” kata anggota Timses Jokowi, Budiman Sudjatmiko kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Budiman menganalogikannya sebagai persaingan antarperusahaan. Dia heran bila ada satu perusahaan yang kreatif lalu dituding cari untung oleh perusahaan lain.

“Justru cari untungnya jangan merusak banyak orang. Kalau nyari keuntungan politiknya dengan merusak kecerdasan orang, menyebar hoax, boleh dikritik. Melahirkan pahlawan palsu karena kekurangan pahlawan, kekurangan masa lalu, masa depan, akhirnya bersikap masa bodoh terhadap nasib bangsa, terhadap kecerdasan dan kewarasan bangsa,” ungkap politikus PDIP ini.

“Operasi plastik malah dianggap dianiaya. Yang itu nggak mau dikritik. Yang jelas-jelas dampaknya merusak kewarasan bangsa. Malah sibuk membela diri,” sambung Budiman.

Budiman Sudjatmiko / Budiman Sudjatmiko / Foto: Grandyos Zafna

Menurut Budiman, kebijakan dana kelurahan tersebut bisa memajukan kesejahteraan warga. Dia pun heran melihat program itu disindir.

“Ini ada sebuah kebijakan yang audah jelas memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa eh disindir. Ini gimana? Jadi menurut saya, apa yang disampaikan Pak Sandi tidak gentle, tidak fair. Menggelikan bagi saya,” ucapnya.

“Kenapa pasang pete di rambut dan anggapan tempe setipis kartu ATN dianggap lebih keren lebih unggul dibanding dana kelurahan yang akan mensejahterakan kelurahan. Iri sih boleh tapi jangan dengki. Kalau iri bagus, kalau dengki anda hanya ingin lihat orang lain susah,” tutup Budiman.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menjanjikan akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa pada 2019. Sandiaga Uno mempertanyakan niat di balik kebijakan tersebut.

“Apa saja program, kalau niatnya untuk membantu masyarakat, terlepas timing-nya kapan, itu harus diapresiasi. Tapi kalau misalnya di tahun politik, di 2019 ini, pasti masyarakat bisa menilai sendiri, apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini sebuah program yang memang dicanangkan sebelumnya,” kata Sandiaga di Jalan Jenggala II Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/10).
(imk/fjp)

NasDem: Kenapa Baru Sekarang Fadli Kritik Dana Kelurahan Jokowi?

Jakarta – Partai NasDem balik bertanya ke Wakil Ketua Umum Gerindra yang mengkritik Dana Kelurahan dicairkan tahun 2019. Nasdem heran kenapa Fadli baru sekarang mengkritik soal Dana Kelurahan itu.

“Kenapa Pak Fadli tidak punya ide tentang itu? Kenapa dia baru kritik? Harusnya dari UU Desa tetapkan bahwa desa punya anggaran tersendiri, harusnya dipikirkan, bagaimana masyarakat miskin kota, yang di bawah lurah itu dibantu,” ucap Sekjen NasDem Johnny G Plate, kepada wartawan di kantor Lemhannas, Senin (22/10/2018).

Johnny mengatakan dana kelurahan adalah cara pemerintah Joko Widodo untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, tidak patut ada tokoh politik menghalangi kebijakan itu.

“Ini kan salurkan aspirasi. Jangan sampai tohoh politik atau tokoh di DPR, yang harusnya salur aspirasi, membatasi aspirasi rakyat,” ucap Johnny.

Johnny menilai masyarakat di kelurahan perlu dibantu seperti masyarakat desa. Untuk itulah program tersebut diciptakan.

“Mereka perlu disalurkan bantuan, bantuan melalui transfer dana daerah. Beda dengan dana desa yang punya mata anggaran sendiri dikirim ke desa,” ucap Johnny.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kebijakan Presiden Jokowi soal Dana Kelurahan, dan Dana Operasional Desa yang akan dicairkan pada 2019. Apa kata Fadli?

“Kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu?” ucap Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

“Kita dari dulu ya lebih setuju lagi harusnya dana kelurahan itu sudah dilakukan sejak undang-undang itu,” imbuh Fadli.
(aik/idh)

Banggar DPR Jelaskan Mekanisme Penganggaran Wacana Dana Kelurahan

Jakarta – Pemerintah berencana mengeluarkan Dana Kelurahan pada 2019. Badan Anggaran DPR menjelaskan asal dan mekanisme penganggaran program tersebut.

Wakil Ketua Banggar DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan program Dana Kelurahan tidak akan mengubah bentuk postur RAPBN 2019 yang sedang dibahas. Dana Kelurahan nantinya akan diambil dari belanja transfer ke daerah.

“Total anggaran kalau untuk transfer daerah melalui Dana Desa itu Rp 73 triliun. Rp 70 triliun untuk Dana Desa, Rp 3 triliun untuk kelurahan,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Jazilul menegaskan Dana Kelurahan tidak membutuhkan postur anggaran baru. Dana Kelurahan akan diambil dari postur anggaran transfer ke daerah.

“Dari transfer dana ke daerah melalui Dana Desa itu kemudian di-split 3 Rp triliun melalui dana… digunakan untuk kelurahan karena banyaknya usulan dari para wali kota bahwa di kelurahan juga ada problem yang harus di danai. Tidak menambah anggaran baru dalam posturnya, tapi itu masuk dalam postur anggaran transfer ke daerah,” tegas Jazilul.

Jazilul menegaskan sampai hari ini belum ada pandangan mini fraksi-fraksi di DPR terkait Dana Kelurahan. Yang pasti, katanya, semua fraksi setuju dengan usulam itu.

“Kemarin itu belum pada pandangan akhir mini fraksi tetapi pandangan fraksi-fraksi yang ada di Badan Anggaran ketika melakukan pembahasan. Semuanya setuju, tidak ada fraksi yang tidak setuju bahwa kelurahan itu patut diperhatikan. Jadi memang dengan semua problemnya, tidak ada oposisi di Badan Anggaran dan di DPR, yang ada hanyalah partai pendukung calon A dan pendukung calon B,” jelasnya.

“(Partai pendukung lain) setuju karena ini nggak ada hubungannya dengan pilpres, ini hubungannya dengan perhatian kita dengan pemerintah tingkat bawah, yaitu kelurahan dan desa. Desa sudah mendapat perhatian, kelurahan minta,” imbuhnya.

Jazilul lanjut menjelaskan perihal teknis pencairan Dana Kelurahan jika memang sudah disetujui Dewan dan ada payung hukumnya.

“DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) biasanya diumumkan di 1 Januari, habis itu langsung bisa dicairkan, semua anggaran bisa dicairkan apalagi untuk kepentingan masyarakat di bawah. Jadi kalau menunda sesuatu yang penting, yang priority yang itu diharapkan masyarakat, tidak baik untuk pemerintah,” pungkasnya.
(gbr/idh)