Novel Baswedan Menolak Tim Penyidik Gabungan

Jakarta – Layar hitung menampilkan angka 634 merujuk pada jumlah hari sejak teror penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Jumlah hari itu terhitung sejak 11 April 2017 hingga 15 Januari 2019.

Perangkat itu dibuat Wadah Pegawai (WP) KPK untuk menunjukkan belum terungkapnya siapa sebenarnya pelaku yang meneror Novel tersebut. Novel pun menggugat.

“Ketika setiap teror yang tidak diungkap maka potensi yang terjadi adalah perbuatan itu akan berulang,” kata Novel di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Ucapan Novel itu merujuk pada teror yang baru terjadi di awal tahun 2019 di mana kedua rumah pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, dipasangi bom pipa paralon palsu dan dilempar molotov. Novel menyebut teror yang dialaminya dan para pimpinan KPK serta para pegawai KPK sebelumnya merupakan serangan pada institusi yaitu KPK.

Kembali soal urusan teror pada Novel. Dalam perjalanan waktu yang akan genap 2 tahun pada 11 April 2019 itu bukan berarti Polri melipat tangan saja. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk mencari pelaku hingga sempat menangkap sejumlah orang, yang kemudian dilepas karena menurut polisi tidak terlibat. Mereka yang ditangkap itu disebut polisi sebagai mata elang.

Apa itu mata elang? Bisa dicek di tautan berita di bawah ini:

Setelahnya garis waktu pengusutan kasus itu berisi rasa pesimistis Novel, permintaan Novel agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM dan Ombudsman yang ikut mengusut, hingga upaya polisi yang terus menerus belum berbuah hasil. Sampai pada akhirnya pada Selasa, 8 Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meneken surat perintah pembentukan tim gabungan untuk mengungkap kasus itu.

“Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri pada Jumat, 11 Januari 2019.

Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?Novel Baswedan

Tim itu disebut Iqbal dibentuk setelah rekomendasi dari Komnas HAM diterima. Rekomendasi itu ditujukan kepada Kapolri, KPK, dan Presiden. Untuk Kapolri, Komnas HAM meminta segera dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel secara cepat dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tim itu diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dengan wakil Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta serta jajaran penyidik dan penyelidik polisi. KPK pun disertakan dalam tim itu antara lain lima orang dari bagian penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan internal. Selain itu, 7 orang pakar dilibatkan yaitu mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

“Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan,” imbuh Iqbal.

Namun pembentukan tim itu langsung memunculkan beragam komentar dari kancah perpolitikan lantaran berdekatan dengan Pemilu 2019. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada unsur politik di balik pembentukan tim itu, sedangkan pihak Jokowi-Ma’ruf Amin menepisnya, termasuk dari Mabes Polri.

“Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali,” kata Iqbal pada Senin, 14 Januari 2019.

Sementara itu KPK berharap banyak pada tim itu. Harapannya tentu agar pelaku tertangkap.

“Ketika ada tim yang dibentuk dengan unsur yang lebih kuat dan lebih luas, meskipun pasti akan kita dengar juga kritik dan saran terhadap tim ini, KPK berharap tim tersebut bisa berujung pada ditemukannya pelaku penyerangan Novel,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (11/1/2019).

Lalu bagaimana tanggapan Novel sebagai korban?

“Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?” gugat Novel.

Namun Novel tetap menanti hasil kerja tim gabungan Polri itu. Dia menyebut penyidikan polisi sebelumnya tidak sungguh-sungguh.

“Tentu kita semua akan menilai tim ini bekerja dengan benar atau tidak. Indikatornya adalah ini bisa diungkap dengan benar,” ucap Novel.

Novel malah khawatir pembuktian kasus itu dibebankan padanya sebagai korban. Dia pun berharap tim gabungan Polri itu tidak hanya sekadar formalitas memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

“Sejak kapan ada penyidikan investigasi perkara penyerangan yang beban pembuktian dibebankan pada korban. Sejak kapan teror yang diduga ada aktor intelektualnya tapi dimulai dari motif dulu. Di dunia rasanya tidak ada,” ujar Novel.

Terlepas dari itu Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah menyerahkan laporannya mengenai pengusutan kasus itu ke KPK. Laporan itu berisi pemantauan kasus penyiraman air keras yang disusun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, serta PUKAT UGM. Laporan itu diserahkan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa pada pimpinan KPK.

(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bekas Lab Sekolah di Kembangan Jadi Gudang Narkotika Selama 6 Bulan

Jakarta – Sekolah di Kembangan, Jakarta Barat dijadikan gudang penyimpanan narkoba sejak enam bulan lalu. Ruangan yang dipakai adalah bekas laboratorium yang terbengkalai.

“Ada gedung bekas laboratorium, di dalam situ ada kamar tidak terpakai. Itu yang digunakan,” ucap Kanit Reskrim Polsek Kembangan, Iptu Dimitri Mahendra, saat dihubungi detikcom, Selasa (15/1/2019).

Kakak-adik DL dan CP serta temannya, AJ awalnya hanya menggunakan sekolah sebagai tempat konsumsi narkoba. Kemudian, mereka mulai mengedarkan psikotropika dengan imbalan Rp 100 sampai Rp 400 ribu jika barang yang mereka jual habis. Sementara itu, penjualan sabu baru pertama kali dilakukan. Namun, mereka keburu tertangkap oleh Tim Reskrim Polsek Kembangan.


“Kalau psikotropika, sudah dilakukan sepuluh kali menerima barang. Sementara sabu baru pertama kali,” ucap Dimitri.

Sebelumnya, kakak-adik DL dan CP serta temannya, AJ, menjadi pengedar dan menyimpan narkoba di lingkungan sekolah di Jakarta Barat. Mereka memilih sekolah sebagai ‘gudang’ karena dinilai lebih aman.

Polisi menyita barang bukti 355,56 gram sabu dan 7.910 butir psikotropika Golongan IV dari keduanya. Barang bukti tersebut didistribusikan oleh jaringan dari sebuah Lapas.
(aik/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kapolres di Sumsel Pakai Narkoba, Ahli Pidana: Hukuman Harus Berat

JakartaAKBP Agus Setiawan, dicopot sebagai Kapolres Empat Lawang karena hasil tes urinenya positif narkoba. Pakar hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho, menganggap, perilaku kapolres tersebut sudah keterlaluan dan wajib dihukum lebih berat dari pelaku kasus narkoba lainnya.

“Ini sangat fatal, apalagi dia setingkat kapolres, hukumannya tidak bisa disamakan dengan umumnya. Harus lebih berat,” ucap pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof Hibnu Nugroho, saat diwawancara detikcom, Rabu (16/1/2019).

Dia menjelaskan, polisi sebagai penegak hukum harusnya menjauhi narkoba. Dia menjelaskan, kapolres tersebut harus dibawa ke peradilan umum meski statusnya hanya pemakai narkoba.

“Jadi jangan dibawa di etik saja, harus dibawa ke peradilan umum. Hukumannya harus lebih berat,” paparnya.

Selain itu, lanjut Hibnu, Polri jangan hanya melakukan penegakan hukum kepada AKBP Agus saja. Menurutnya, harus dibongkar semua jaringan narkoba di Empat Lawang.

“Jangan cuma di kapolres saja, jangan-jangan karena pakai narkoba ada kerja sama dengan pengedar, bandar dan itu yang harus dibongkar,” tuturnya.
(rvk/aik)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kelompok Islamis Somalia Klaim Otak Serangan Bersenjata di Kenya

Nairobi – Hotel dan kompleks perkantoran di ibu kota Kenya, Nairobi, diserbu sejumlah pria bersenjata. Serangan itu diklaim oleh kelompok Islam Somalia di Al-Shabaab.

Dilansir Reuters, Rabu (16/1/2019), setidaknya satu tewas dan delapan terluka dalam serangan itu, kata pihak rumah sakit. Polisi memperingatkan, ‘serangan teror’ tersebut mungkin masih akan berlangsung dengan penyerang masih berada di dalam kompleks Riverside Drive 14 kelas atas.

“Pintu utama hotel hancur dan di sana ada lengan manusia di jalanan yang terputus dari bahu,” kata Serge Medic, pemilik perusahaan keamanan Swiss, yang berlari ke tempat kejadian untuk membantu warga sipil ketika dia mendengar serangan tersebut dari sopir taksi.


Medic, yang bersenjata, lantas memasuki gedung dengan seorang polisi dan dua tentara. Namun mereka diserang dan mundur. Ada granat yang tidak meledak tergeletak di lobi.

“Seorang pria mengatakan dia melihat dua pria bersenjata dengan syal di kepala mereka dan peluru,” kata Medic kepada Reuters.

Kenya sering menjadi sasaran oleh Al-Shabaab, yang membunuh lusinan orang di pusat perbelanjaan pada 2013 dan hampir 150 mahasiswa di sebuah universitas pada 2015.

“Kami berada di balik serangan di Nairobi. Operasi sedang berlangsung,” kata Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer kelompok itu.
(gbr/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita di Balik Penemuan Jasad Wanita di Pemakaman Umum Serang

Liputan6.com, Serang – Wanita berinisial T (43) ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kawasan Kelurahan Banjarsari, Serang, Banten, pada 10 Januari 2019. Warga sekitar pun heboh.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Serang Kota, wanita T adalah korban pembunuhan. Korban diketahui merupakan ibu tiga orang anak. Penyelidikan pun dilakukan.

Polisi berhasil menangkap Anton (23), pria asal Cikeusik, Pandeglang yang mengomntrak rumah di Tambora, Jakarta Barat. Anton diduga kuat sebagai kekasih gelap korban dan pelaku pembunuhan.

Kasatreskrim Polres Serang Kota AKP Ifan Dittira mengatakan, pelaku berkenalan dengan korban di dalam angkot jurusan Pakupatan-Cikande, dan saling bertukar nomor handphone, pada Kamis, 3 Januari 2019.

Malamnya, Anton menggoda Tia dan janjian bertemu di Cikande Asem, Kabupaten Serang, pada Jumat, 4 Januari 2019. Keduanya lalu menaiki angkot menuju Serang Kota dan turun di lokasi kejadian.

Pelaku mengaku sempat bercinta dengan korban di makam. Usai berhubungan badan, pelaku Anton bicara jujur ke korban, bahwa dia tidak bekerja dan tinggal di kontrakkan.

Seketika korban marah, lantaran merasa tertipu dan sudah mau berhubungan intim. Anton tersinggung, kemudian mencekik dan membunuh korban.

“Korban berteriak marah. Pelaku panik dan pelaku mencekik korban. Mayat korban ditemukan dan di bagian leher terdapat tali tambang dan tangan di ikat oleh kain,” kata AKP Ifan Dittira, Selasa (15/01/2019).

Anton ditangkap pada 15 Januari 2019, pukul 02.00 WIB dini hari. Saat hendak ditangkap, Anton sempat melarikan diri. Timah panas pun bersarang di kaki kanannya.

“Kami lakukan pembuntutan sebelum ditangkap. Pelaku diancam pidana 20 tahun, dikenakan pasal 339 KUHAP,” jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Mantan Kades Ditangkap Saat Makan di Rumah Istri Kedua

Liputan6.com, Pekanbaru- Munif, bekas Kepala Desa Citra Damai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tak berkutik saat dijemput oleh anggota satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti. Munif merupakan tersangka kasus korupsi dana desa.

Hampir dua tahun Munif menjadi buronan polisi. Munif ditangkap di Jalan DC Manoppo, Kelurahan Pebundayan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pada 28 November 2018. Sejak kabur dari Kepulauan Meranti, dia hidup bersama istri keduanya yang memiliki usaha warung makan.

“Anggota menangkapnya ketika makan setelah diintai beberapa hari,” Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, Selasa (15/1/2019).

La Ode melanjutkan, saat ini pihaknya melimpahkan berkas perkara korupsi Munif ke kejaksaan negeri setempat. Menurut dia, berkas tersebut sudah lengkap atau P 21.

Dalam kasus dugaan korupsi dana desa, penyidik juga menetapkan bendahara desa berinisial W sebagai tersangka.

La Ode menerangkan, Desa Citra Damai pada Tahun 2016 memiliki dana desa Rp 1 miliar yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan CSR.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, kedua tersangka diduga telah merugikan negara Rp 279 juta. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Munif diduga kuat membawa kabur dana desa ke rumah istri keduanya.

“Dalam kasus ini tersangka lainnya inisial W, keduanya diduga bersama-sama menyalahkan gunakan wewenang,” kata dia.

La Ode menyebut, atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman penjara paling lama 20 tahun penjara,” tegas La Ode.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Penjualan Baby Lobster di Cirebon Masih Marak

Liputan6.com, Cirebon – Praktek jual beli satwa laut ilegal jenis Baby Lobster masih marak terjadi. Terutama di sepanjang pantai selatan Jawa Barat.

Tercatat 9575 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan pasir berhasil diamankan jajaran Dit Polairud Polda Jabar di awal tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9548 Baby Lobster jenis pasir dan 117 jenis mutiara.

“Penangkapannya hari Senin 14 Januari 2019 lalu di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” kata Direktur Polairud Polda Jabar Kombes Pol Widi Handoko di Cirebon, Selasa (15/1/2019).

Dia mengungkapkan, penangkapan tersebut hasil dari pengembangan informasi yang diberikan oleh warga setempat. Jajaran Ditpolairud Polda Jabar menangkap dua pelaku yang diduga akan melakukan transaksi secara ilegal.

Kedua pelaku, diketahui akan melakukan transaksi Baby Lobster ke pengepul besar yang ada di Provinsi Banten. Dari hasil penangkapan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar.

“Baby Lobster merupakan salah satu satwa laut yang dilindungi pemerintah oleh karena itu banyak tangkap untuk di perjual belikan secara ilegal,” kata dia.

Dia mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, harga jual Baby Lobster dari nelayan Rp 15 ribu per ekor, kemudian dijual ke pengepul di Banten Rp 16 ribu per ekor. Dari pengepul di Banten, Baby Lobster dijual ke pengepul besar dengan harga bervariasi.

Untuk Baby Lobster jenis mutiara dijual Rp 300 ribu per ekor dan jenis pasir Rp 250 ribu per ekor. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat Pasal 88 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 KUHPidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan dendan Rp 1,5 milyar.

“Baby Lobster dijual ke Jakarta maupun Jambi bahkan luar negeri. Kami akan kembangkan terus sejauh mana aktivitas jual beli baby lobster ilegal ini,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Lepas Liar

Dia mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil tangkapan Baby Lobster ke Balai Karantinan Jawa Barat untuk segera dilepas liarkan.

Dia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh iming-iming keuntungan hasil ilegal fishing. Dia juga akan meningkatkan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat guna menekan praktek ilegal fishing.

“Dari tahun ke tahun Ilegal Fishing Baby Lobster yang paling sering kami tangani. Tahun lalu kami banyak ungkap kasus ini,” kata dia.

Kepala Stasiun Karantinan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPKP) Cirebon Obing Hobir mengatakan, ribuan Baby Lobster tersebut akan segera dilepas liarkan. Namun, pihaknya masih melihat kondisi perairan di Jawa Barat.

Namun, pelepas liaran tersebut tidak berarti di perairan asal Baby Lobster diburu pengepul. Dia menyebutkan, perairan selatan Jawa Barat merupakan habitat terbesar Baby Lobster.

“Lihat sikon dan kondisi laut yang tenang baru kami lepas liarkan kemungkinan yang terdekat di Pangandaran ya,” kata dia.

Obing menyebutkan, Baby Lobster banyak diburu dan dijual ke sejumlah restauran di luar negeri. Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor Baby Lobster secara ilegal.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

Cegah Penyelundupan, Pemerintah Gelar Operasi Bersama di Wilayah Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggelar operasi bersama rutin di beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang rawan kegiatan penyelundupan. Beberapa waktu belakangan setidaknya operasi bersama dilakukan di empat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Operasi bersama dalam rangka pengawasan lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan Indonesia, 

BKIPM bersama TNI AL Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), DKP Kabupaten Nunukan, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), petugas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kantor Imigrasi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menggelar Operasi Bersama di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada 18-19 Oktober 2018.  Salah satunya perairan sekitar Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Selanjutnya pada 7-8 November 2018, operasi bersama kembali digelar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Sabang dan Selat Malaka. Dalam kegiatan tersebut turut serta Komisi II DPR RI, Pangkalan Utama TNI I Sabang, Polisi Perairan Aceh, dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo.

Operasi bersama kembali dilakukan pada 22 Desember 2018 di jalur tikus perbatasan darat Indonesia (Entikong) dan Malaysia. Satgas Pamtas Yonif 511 (TNI), Stasiun Karantina Pertanian Entikong, BIN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Imigrasi, Bea Cukai, Polsek Entikong, Komando Rayon Militer (Koramil) Entikong, Pos PSDKP Entikong, hingga pelajar dan mahasiswa turut serta dalam operasi bersama BKIPM tersebut.

Operasi bersama dilanjutkan di Batam, yaitu di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura pada 8-9 Desember 2018 lalu. Dalam kegiatan tersebut BKIPM bersama Bea Cukai, Pangkalan Angkatan Laut Indonesia (Lanal), Polair, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PSDKP, dan Dinas Perikanan Batam melakukan pengamanan sesuai dengan pedoman Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.

Kepala BKIPM Rina mengatakan, operasi bersama tersebut digelar dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia. Menurutnya kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan penegakan hukum demi mencapai kedaulatan ekonomi.

“Ini merupakan upaya kita dalam mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan,” tutur Rina di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut Rina, kawasan perbatasan ini sering dijadikan perlintasan aktivitas pengiriman barang secara ilegal, termasuk komoditas perikanan seperti benih lobster. “Ini adalah bentuk sinergitas instansi terkait. Kita menggabungkan potensi aparat penegak hukum agar optimal dalam meminimalisir potensi penyelundupan di berbagai wilayah perairan Indonesia,” tambah Rina.

Meskipun tak ditemukan adanya kegiatan penyelundupan, illegal fishing, dan destructive fishing dalam rangkaian operasi ini, namun Rina mengatakan operasi pengawasan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala.

“Kita tidak boleh lengah. Kegiatan penyelundupan masih marak terjadi dan selalu melihat celah. Mungkin saja mereka sengaja menghindar karena sudah mendengar bocoran adanya operasi,” imbuh Rina.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyebutkan, koordinasi lintas sektoral ini telah menjadi tugas pokok BNPP. Tujuannya adalah untuk merencanakan program di perbatasan demi kesejahteraan rakyat.

“Kita tahu bahwa indonesia wilayahnya sebagian besar terdiri dari laut dan sumber daya terbesarnya ada di laut. Untuk itulah sumber daya yang ada ini harus kita jaga. Sumber daya alam yang besar ini harus dimanfaatkan menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga kedaulatan terhadap sumber daya, kedaulatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Herman Khaeron beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua instansi terkait dan para stakeholder sektoral yang telah menggelar operasi bersama. 

Dia mencontohkan Sabang di Aceh misalnya merupakan pintu masuk dari barat Indonesia yang merupakan perbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan India, sehingga pengawasan di wilayah ini dinilai sangat penting.

“Wilayah perbatasan ini merupakan wilayah strategis ditinjau dari berbagai aspek baik geopolitik maupun geostrategis. Untuk itu tentu kita harus menyeriusi ini, dan ke depan, Sabang khususnya dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

PGI Sumut Tanggapi Kasus Penghadangan Beribadah Jemaat GBI Philadelpia

Jakarta – Majelis Pekerja Harian-Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah Sumatera Utara (MPH-PGIW) Sumut mengeluarkan pernyataan sikap terkait peristiwa penghadangan beribadah jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Seluruh pihak diharapkan mencari solusi damai bagi penyelesaian persoalan ini.

MPH-PGIW Sumut menyatakan turut prihatin dengan kejadian tersebut. Kasus penghadangan jemaat dalam beribadah ini dinilai menambah panjang daftar aksi intoleransi di Indonesia.

MPH-PGIW Sumut mendesak agar polisi mengusut tuntas siapa dalang di balik aksi penghadangan tersebut demi tegaknya keadilan. MPH-PGIW Sumut berpandangan Indonesia adalah negara hukum di mana UUD 1945 sebagai landasan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.
Meski demikian, MPH-PGIW Sumut berharap semua pihak khususnya umat Kristen tidak terprovokasi dengan peristiwa ini, namun menyikapi dengan kepala dingin. Pemerintah Kota Medan bersama FKUB Kota Medan dan pihak-pihak terkait diharapkan segera mencari solusi dengan dasar kekeluargaan dan mengedepankan suasana sejuk dan damai.
Berikut pernyataan lengkapnya:

Pernyataan Sikap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara Terkait Penghadangan Aktivitas Beribadah Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Martubung, Medan.

Minggu, 13 Januari 2018 menjadi hari kelam bagi kebebasan beragama sekaligus menambah daftar aksi intoleransi di negara kita, Indonesia. Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia yang beralamat di Jl. Permai 4 blok 8 Griya Martubung, No. 31, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara, mengalami penghadangan beribadah oleh sekelompok masyarakat, dengan dalil rumah yang dijadikan tempat beribadah belum memiliki izin sebagaimana yang diaturkan dalam PBM No. 9/8 tahun 2006.

Menanggapi hal tersebut Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (MPH PGI-WSU) menyatakan:

1. Turut prihatin dengan adanya aksi penghadangan beribadah oleh sekelompok orang terhadap Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan. Untuk itu kami mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas dalang di balik penghadangan tersebut demi tegaknya keadilan di negeri ini, serta mengamankan dugaan tindakan dan cara kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masa saat ibadah berlangsung.

2. Negara kita adalah negara hukum, dimana UUD 1945 sebagai landasan hukum di negeri ini, dengan tegas memberi kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama, sebab beragama adalah Hak Asasi Manusia. Penghadangan beribadah Jemaat GBI Philadelpia mengindikasikan bahwa masih banyak warga negara yang melanggar UUD 1945 dan juga melanggar hak konstitusional warga negara.

3. Dari berbagai kasus bahwa penghadangan beribadah di negeri ini berkutat pada alasan klasik soal izin sebagaimana termaktub dalam PBM No. 9/8 Tahun 2006, padahal sesungguhnya PBM tersebut bukan untuk mempersulit umat beribadah, tapi dengan tujuan, terjalinnya keteraturan dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian kami mengharapkan semua lapisan untuk memahami PBM No. 9/8 tahun 2006 secara utuh dan tidak sepenggal-penggal.

4. Agar pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan FKUB Kota Medan segera mencari solusi penyelesaian masalah dan menjamin kebebasan beribadah bagi Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan, atas dasar kekeluargaan dan mengedepankan suasana sejuk dan damai.

5. Meminta kepada negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi warga negara yang akan melakukan ibadahnya melalui perangkat kebijakan hukum atau perundangan-undangan yang tegas.

6. Agar setiap jemaat gereja proaktif menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, dan melakukan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Agar kehadiran gereja dapat diterima dan membawa berkat bagi warga sekitar.

7. Mengajak seluruh warga gereja untuk tidak terprovokasi dengan adanya tindakan penghadangan beribadah terhadap Jemaat GBI Philadelpia, dan tetap mendoakan agar Pemerintah beserta FKUB Kota Medan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan, sehingga saudara-saudari kita dapat kembali malakukan kebaktian ibadah sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini.

Medan, 15 Januari 2018
Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU)

Ketua Umum
Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi

Sekretaris Umum
Pdt Hotman Hutasoit, M.Th
(hri/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buat Sketsa Wajah Pelaku Teror Pimpinan KPK, Polisi Dalami Keterangan Saksi

Liputan6.com, Jakarta – Polisi masih terus mendalami teror bom molotov dan bom palsu terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Kejadian tersebut terjadi pada 9 Januari 2019.

“Untuk teror sekali lagi masih pendalaman para saksi kembali, CDR dan sketsa wajah. Sketsa wajah ini perlu kesabaran rekan-rekan. Jadi karena kita harus menggali kembali keterangan dari dua saksi. Dua saksi ini harus ingat kembali apa yang dia lihat, apa yang dia ingat nanti digambar lagi,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Setelah pihaknya menggambarkan sketsa wajah terduga pelaku, gambar itu akan diperlihatkan kembali kepada saksi. Apakah benar gambar yang dibuat oleh penyidik sama dengan apa yang dilihat atau diingat oleh saksi dalam teror pimpinan KPK.

“Setelah digambar nanti dikonfirmasi lagi pada saksi apa benar ciri-ciri seperti ini? Apa benar nanti kita betulin lagi? Nanti kalau sudah mendekati sempurna dan saksi menyatakan iya, baru kita pindahkan yang tulis tangan ke digital,” jelas dia.

Dedi mengaku, pihaknya masih merasa kesulitan memeriksa melalui Circuit Close Television (CCTV) siapa pelaku yang melakukan teror di rumah pimpinan KPK.

“CCTV karena memang kondisinya agak gelap, kemudian untuk kameranya itu kemampuan menangkap berita harus dianalisis kembali masih agak kesulitan tapi kita masih berupaya lagi dengan CCTV yang lain. Karena kemampuan kamera untuk menangkap tidak sebagus harapan kita,” pungkas Dedi.

2 dari 3 halaman

Risiko Pekerjaan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pelemparan bom molotov di rumahnya merupakan risiko pekerjaan. Bom molotov dilempar dua orang yang mengggunakan sepeda motor.

“Enggak apa-apa, biasa itu bagian dari pekerjaan, tadi polisi sudah melakukan olah TKP, jadi kita tunggu saja ya hasilnya,” kata Laode saat tiba di rumahnya, Kalibata, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB, Rabu (9/1/2019).

Laode M Syarif mengaku mengetahui kejadian itu saat azan subuh. Pimpinan KPK itu pun langsung melihat rekaman CCTV yang berada di rumahnya.

“Iya pelemparan itu sekira pukul 00.55 WIB melalui CCTV kami ada di rumah. Pagi ya pas bangun subuh, kebetulan salah satu bom molotovnya itu posisinya berdiri ketika dilempar, kalau yang di atas kan terbakar besar, kebetulan itu berdiri gitu nggak pecah pertolongan Allah. Terus pagi subuh ketika sopir datang itu masih nyala sumbu nya,” jelas dia

“Dua, satu di atas yang pecah dan satu di bawah yang masih utuh,” ucap Laode.

Dia pun menyerahkan kasus pelemparan molotov tersebut kepada pihak polisi. “Sudah lah tanyakan saja sama Mabes Polri ya,” kata Laode M Syarif ini.


Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: