Berkas Belum Rampung, Polisi Tambah Masa Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Surabaya – Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengajukan permohonan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka kasus dugaan pornografi prostitusi online, artis VA.

VA sebelumnya sudah menjalani masa penambahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Timur. Perpanjangan masa penahanan ini dikarenakan penyidik belum merampungkan berkas perkara VA.

“Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan itu untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara VA baik kekurangan secara formil ataupun secara materiil sesuai petunjuk Jaksa,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Jumat (22/2/2019). 

“Dan semoga Minggu depan diharapkan sudah mendapat petunjuk dari jaksa kekurangan berkas dimaksud dan diharapkan segera bisa dilengkapi,” sambung dia.

Mengenai penangguhan penahanan terhadap VA yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada penyidik, Barung mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengkajinya.

“Masih dikaji dan belum dikabulkan, terbukti VA hingga saat ini masih berada dalam Rutan Polda Jatim,” ucap Barung.

2 dari 2 halaman

Artis VA Tersangka

Sebelumnya, Polda Jatim resmi menahan artis Film Televisi (FTV) berinisial VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

“Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, VA resmi dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Rabu 30 Januari 2019 lalu. 

Barung menegaskan bahwa sesuai surat perintah penahanan yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan beberapa waktu yang lalu, penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“VA terancam hukuman diatas lima tahun penjara,” ujar Barung.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Keluarga Sempat Damaikan Dewi Persik dan Rosa Meldianti

Liputan6.com, Jakarta Peseteruan pedangdut Dewi Perssik dengan keponakannya sendiri, Rosa Meldianti menyedot perhatian keluarga besar. ‎Bahkan Dewi Perssik dan Rosa Meldianti sempat dipertemukan oleh keluarga, untuk didamaikan. Pasalnya, perseteruan antara tante dan Keponakan ini sudah merambah ke jalur hukum.  

Namun sayangnya  pertemuan tersebut tidak menemui  titik temu. Baik Dewi Perssik maupun Rosa Meldianti sama-sama bersikukuh dengan pendirian mereka dan memilih untuk melanjutkan ke polisi.

“Sepengetahuan saya, sebulan lalu Dewi Perssik dan saudara berkumpul di Surabaya. Katanya ada pertemuan, tapi hasilnya belum mencapai titik temu lah,” kata Rudi Kabunang pengacara Rosa Meldianti saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat(22/2/2019).

2 dari 3 halaman

Perdamaian

Meski tidak ada perdamaian, namun sebagi kuasa hukum Rudi Kabunang menyarankan terus upaya perdamaian. 

“Ya semua keluarga pengin gitu ya. Tapi kami selaku kuasa hukum sebatas menyarankan tidak terlalu masuk ke urusan internal mereka,” katanya.

3 dari 3 halaman

Jalur Hukum

Rudi Kabunang berharap akan ada perdamaian di antara mereka, meskipun keduanya sama-sama menempuh jalur hukum. 

“Semoga ada jalan terbaik buat semuanya,” ujar Rudi.

Dua Kali Diperiksa, Joko Driyono Jawab 40 Pertanyaan Penyidik

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Tim Satgas Mafia Bola telah melakukan pemeriksaan terhadap Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, tersangka kasus perusakan dokumen. Meski sudah menjalani pemeriksaan selama dua kali, penyidik merasa masih belum tuntas memeriksa Joko Driyono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Joko Driyono telah menjawab sebanyak 40 pertanyaan dari penyidik. Sebelumnya penyidik menyiapkan 32 pertanyaan.

“Jadi yang bersangkutan sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan sekitar 40 pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/2).

“(Pertanyaannya?) Sama masih seputar berkaitan dengan keterangan formil dan materiil sebagian,” sambungnya.

Menurut Argo, Joko Driyono kembali akan menjalani pemeriksaan pada 27 Februari mendatang. Pasalnya, penyidik mengaku belum tuntas memeriksa Jokdri.

2 dari 3 halaman

Minta Banyak Keterangan

“Pemeriksaan kemarin, belum semuanya tertuang di dalam berita acara. Tentunya penyidik ingin menggali kembali yang lebih banyak keterangannya, berkaitan dengan barang bukti yang disita. Jadi belum semuanya terverifikasi barang bukti-bukti tersebut, misalnya seperti ada barang bukti transfer, ada buku tabungan, dan sebagainya itu belum terverifikasi semuanya,” ujarnya.

Argo menjelaskan hingga pukul 17.30 WIB, penyidik telah melayangkan 32 pertanyaan dalam proses pemeriksaan. “Sampai saat ini, tersangka masih dalam pemeriksaan, tersangka diberikan sekitar 32 pertanyaan terkait kasus tersebut, nanti jumlahnya bisa mengembang atau tidak ya,” kata Argo, di Mapolda Metro Jaya.

3 dari 3 halaman

Terobos Garis Polisi

Menurut Argo, garis besar dari 32 pertanyaan tersebut penyidik menanyakan perihal bagaimana cara tersangka memerintahkan anak buahnya menerobos garis polisi yang telah dilarang. “Jadi garis besar dari pertanyaan itu ialah, yang bersangkutan menyuruh pada staffnya untuk mengambil suatu barang yang sudah dalam situasi police line,” kata Argo.

Selain itu, lanjut Argo, penyidik juga menanyakan dokumen-dokumen yang dicurigai, yang disita Tim Satgas Mafia Bola saat melakukan penggeledahan di beberapa tempat. “Selain itu juga nanti akan dipertanyakan dokumen-dokumen yang disita di kantor ataupun di rumah,” ujarnya.


Reporter: Ronald

CCTV Pembunuhan Noven di Bogor Sampai ke Tangan FBI

BogorSiswi SMK di Bogor berusia 18 tahun, Andriana Yubelia Noven Cahya, tewas dibunuh di sebuah gang sempit pada 7 Januari 2019 lalu. Wajah pelaku terekam CCTV, namun tak jelas.

Sebanyak 28 saksi telah diperiksa untuk mencari titik terang perkara ini. Polisi kesulitan untuk mengidentifikasi wajah pelaku karena kualitas rekaman CCTV yang terpasang di dekat lokasi penusukan tidak baik.

Hanya tampak dalam rekaman CCTV bahwa pelaku menusuk korban di sebuah gang yang sepi. Pelaku memang sebelumnya telah menunggu korban berjalan di gang di Jalan Riau itu.
“Kita sudah periksa 28 orang saksi. Tapi dari semuanya, belum ada yang menjurus kepada pelaku. Kita masih analisa keterangan-keterangan saksi,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada detikcom, Selasa (29/1).

Noven menderita luka akibat senjata tajam di bagian dada kiri. Luka yang ditemukan di tubuhnya memanjang sepanjang 22 cm. Dia tewas seketika berdekatan waktunya dengan kaburnya pelaku.

“Memang untuk wajah pelaku ini di CCTV tidak terlalu jelas. Lalu kualitas video CCTV juga kurang baik ya,” kata Kombes Truno.

Salah seorang pria berinisial S yang tak lain mantan kekasih Noven sempat diamankan. Namun karena tak cukup kuat bukti, pria tersebut dilepaskan. Polisi juga sempat ‘mengubek-ubek’ laptop Noven, namun tak ada petunjuk mengarah ke siapa pelakunya.
Rekaman CCTV yang kualitasnya tak terlalu bagus membuat polisi memutuskan untuk meminta bantuan kepada Federal Bureau of Investigation (FBI). Polri ingin meminjam alat canggih milik FBI guna mengidentifikasi wajah pria penusuk Noven yang terekam CCTV.

“Kita akan meminta bantuan kepada FBI (karena) mereka kan alatnya lebih canggih secara digital forensik. Untuk zoom yang lebih besar dan tidak pecah-pecah, sehingga kita bisa mengenali dengan jelas pelaku yang ada di CCTV tersebut,” ujar Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fuiser, Jumat (22/2).

Kombes Hendri tak menjelaskan lebih jauh apakah FPI telah merespons permintaan tersebut atau belum. Akibat CCTV yang kurang terlalu dan bukti-bukti yang belum cukup, hingga kini pembunuh Noven masih berkeliaran.
(rna/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Korupsi Dana Kemah, Polisi Panggil Ulang Petinggi PP Pemuda Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah.

Sebab, keduanya tidak hadir saat dipanggil polisi atas kasus dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. 

“Jadinya, sementara mandek. Kita susun jadwal panggilan buat panitia pada enggak datang. Katanya lagi ke luar kota. Ini lagi dijadwal ulang,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/2/2019)

Bhakti mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka atas kasus dana kemah. Namun, kata Bhakti, pihaknya masih harus mengklarifikasi bukti tersebut dengan saksi-saksi lainnya.

“Bukti sudah cukup. Kita tetap harus mengklarifikasi sejumlah saksi-saksi lain dari PP Pemuda Muhammadiyah (untuk menetapkan tersangka),” ucap Bhakti.

2 dari 3 halaman

Belum Ditemukan Kerugian Negara

Sementara terkait jumlah kerugian negara, Bhakti belum bisa membeberkannya. Ia mengaku masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap kerugian negara pada kasus dana kemah.

“Masih rapat-rapat terus. Kayaknya mereka (BPK) juga ada tekanan dari pimpinan mereka. Kalau kami enggak akan mengeluarkan estimasi meskipun sudah kelihatan (jumlah kerugian negaranya),” pungkas Bhakti.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora.


Reporter: Ronal

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Detik-detik Mobil Caleg PDIP Sleman Dibakar Orang Misterius

Sleman – Mobil caleg PDIP Kabupaten Sleman, Suyoko dibakar orang tak dikenal dini hari tadi. Begini penjelasan pria yang juga menjabat Ketua Bappilu DPC PDIP Sleman itu.

“Jam 01.00 saya masih terima WA teman, masih balas, 01.15 saya tertidur, jam 01.35 dibangunkan istri karena mendengar alarm mobil berbunyi,” kata Suyoko saat dihubungi wartawan, Jumat (22/2/2019).

“Saya keluar ternyata mobil sudah terbakar,” lanjutnya.

Kondisi mobil Toyota Rush saat itu sudah terbakar di bagian belakang luar dan dalam. Suyoko menyebut istrinya sebelumnya tidak mendengar suara gaduh.
“Nggak dengar suara gaduh, tiba-tiba dengar bunyi alarm. Istri saya sekitar 01.30 terbangun tidak dengar apa-apa, lalu dengar suara alarm mobil jam 01.35,” jelasnya.

Dari sekitar mobilnya, Suyoko mengaku mencium bau seperti minyak tanah. Juga ditemukan botol mineral plastik di atas mobil.

“Tetangga tak ada yang tahu, jam 01.00 ada warga ronda tak ada kejadian, 01.15 ada tetangga yang lewat juga tidak ada apa-apa,” imbuhnya.

Saat kejadian, mobil terparkir di samping rumahnya. “Samping rumah persis, dari jalan umum masih masuk berjarak satu rumah, tapi posisi di pinggir jalan ada mobil istri dan tetangga, mobil saya lebih di dalam. Mobil istri dan tetangga tidak apa-apa,” ungkapnya.

Suyoko pun belum mengetahui apa motif pembakaran mobilnya itu. Dia hari ini berniat melapor ke Polres Sleman.

“Saya sampai saat ini tidak tahu motifnya, saya nggak ada permasalahan dengan orang lain, sebelumnya juga nggak ada ancaman atau teror,” terangnya.

Suyoko menambahkan, pagi tadi Kapolres Sleman, Dandim Sleman, Dirreskrimum Polda DIY telah mengecek lokasi kejadian. Dini hari tadi juga sudah dilakukan olah TKP oleh petugas Polres Sleman.

“Infonya dari Puslabfor Semarang juga mau ke sini,” pungkasnya.
(sip/sip)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siap-Siap Jambore Kebangsaan di Lembang

Liputan6.com, Bandung – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengundang perwakilan delapan organisasi kepemudaan (OKP) guna membahasa rencana kegiatan Jambore Kebangsaan. Tahun ini Jambore Kebangsaan akan diadakan di daerah Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

“Kami berharap kegiatan jambore ini dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kapolda Jabar Irjen Polisi Agung Budi Maryoto di sela kegiatan silaturahmi dengan OKP di Mapolda Jawa Barat, Kamis (21/2/2019).

Kapolda menambahkan sebelumya kegiatan Jambore Kebangsaan berskala nasional pernah digelar di Cibodas-Cianjur, Jawa Barat. Jambore Kebangsaan merupakan wujud komitmen dan sinergi kepolisian dan pemuda dalam menjaga pemiu serta menangkal berita palsu atau hoaks.

“Sudah ada 500 peserta Jambore Kebangsaan yang siap berangkat,” katanya. 

Salah satu perwakilan OKP Cipayung dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat mengapresiasi program Polda Jawa Barat yang untuk menjaga pemilu damai, salah satunya dengan tak mudah percaya berita hoaks.

“Kami sebagai mahasiswa tentu sangat risih karena adanya isu hoaks, karena bisa membodohi masyarakat. Selain itu kami juga turut menyoalisasikan khususnya pada para pemuda tidak golput. Mudah-mudahan angka golput pemilu kali ini semakin rendah,” kata Ketua DPD GMNI Jabar Wahyu Khanoris.

Kasus Perusakan Rumah di Makassar Terkatung-Katung, Begini Keterangan Polisi dan Jaksa

Liputan6.com, Makassar Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) saling membantah terkait kasus dugaan pidana perusakan rumah secara bersama-sama yang dikabarkan terkatung-katung nyaris dua tahun.

Polda Sulsel pun angkat bicara membantah tudingan jika selama ini pihaknya dianggap sebagai biang penyebab terkatung-katungnya penanganan kasus perusakan rumah yang telah dilaporkan korbannya, Irawati Lauw, warga Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar sejak tahun 2017.

Salah satunya diduga tidak melampirkan bukti putusan praperadilan, sehingga berkas perkara para tersangka dalam kasus tersebut tidak dapat dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Semua bukti kita lampirkan dalam berkas perkara termasuk putusan praperadilan yang dimaksud,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulsel, Kombes Pol Indra Jaya via pesan singkat, Kamis (21/2/2019).

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan ada dua putusan praperadilan yang terkait dengan kasus perusakan rumah tersebut. Yakni putusan praperadilan yang menyatakan para buruh tak bisa dibebankan pidana dan putusan praperadilan yang menyatakan sahnya penetapan tersangka terhadap pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan.

“Hanya satu bukti putusan praperadilan yang dilampirkan dalam berkas yakni putusan praperadilan yang menyatakan tidak dapat membebankan pidana pada buruh. Kalau putusan praperadilan satunya tak ada,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (21/2/2019).

Ia mengatakan hingga saat ini berkas perkara kedua tersangka masing-masing pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan Edy Wardus sebagai pemborong pekerjaan belum dikembalikan penyidik Polda Sulsel setelah dipulangkan oleh JPU. Sebab belum terpenuhinya petunjuk yang diberikan oleh JPU untuk kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Sekarang berkas perkara tersangka perusakan rumah kan masih di Polda dan belum dikembalikan ke jaksa untuk kembali diteliti,” jelas Salahuddin.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kronologi Panjang Kasus Perusakan Rumah

Perkara dugaan perusakan rumah secara bersama-sama di Jalan Buruh Makassar, awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan. Perkara dugaan perusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti.

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Namun belakangan dia tak terima status tersangkanya itu, sehingga kembali lagi melakukan praperadilan ke PN Makassar.

Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis dan Edi dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar proses penyidikannya segera dilanjutkan.

Meski demikian, penanganan kasus ini tak kunjung tuntas dan dinyatakan P 21. Korban dalam hal ini pelapor, Irawati Lauw melalui penasehat hukumnya, Jermias Rarsina mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi, agar kasus perusakan terhadap rumah yang ia laporkan ke Polda Susel sejak tahun 2017 lalu, bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Sekaligus agar para tersangka dapat segera diseret hingga meja hijau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Kasus ini sangat jelas dan seluruh alat bukti sangat mendukung. Tapi sangat aneh hingga 2 tahun tak juga dapat dinyatakan rampung,” kata Jermias di kediamannya di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar.

Beberapa alat bukti yang dimaksud, beber Jermias, di antaranya bukti putusan praperadilan yang menyatakan keabsahan proses penyelidikan hingga penyidikan kemudian mengenai penetapan tersangka.

“Seluruh proses hingga prosedur penetapan tersangka telah sesuai dan dinyatakan sah oleh sidang praperadilan yang bernomor 32/Pid.Pra/2017/PN.Makassar tertanggal 4 Desember 2017. Jadi jelas kan alat buktinya,” beber Jermias.

Tak hanya itu, bukti pembebanan pidana pada kedua tersangka dalam kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban, juga telah didukung oleh putusan praperadilan lainnya. Yakni putusan praperadilan bernomor 15/pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016.

Di mana dalam putusan tersebut menyatakan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud.

“Putusan praperadilan ini juga kami lampirkan sebagai bukti dalam pelaporan awal dugaan perusakan rumah milik korban di tingkat Polda Sulsel,” terang Jermias.

Sehingga d itangan penyidik Polda Sulsel, kasus dugaan perusakan rumah tersebut telah menjerat pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Keduanya masing-masing Jemis Kontaria dan Edy Wardus Philander.

“Jadi semua alat bukti sangat kuat. Utamanya kedua putusan praperadilan yang kami lampirkan. Yang kami takut jangan sampai alat bukti ini tidak dilampirkan dalam berkas perkara sehingga berdampak pada kejelasan perkara atau berkas sulit untuk dinyatakan P.21,” tutur Jermias.

Prasangka itu, diakui Jermias, bukannya tidak mendasar. Melainkan dengan melihat pertimbangan petunjuk jaksa yang menekankan kepada penyidik Polda Sulsel agar mendalami unsur ‘vicariuos Liability’ atau pertanggung jawaban pidana pengganti dalam perkara tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara.

“Inilah yang menjadi petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik Polda Sulsel dan hingga saat ini belum dipenuhi. Padahal jika merujuk pada putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016, petunjuk yang dimaksud tidak perlu ada,” ungkap Jermias.

Sejak korban melapor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel sesuai Nomor Laporan Polisi :LPB/343/VIII/2017/SPKT tertanggal 8 Agustus 2017 tentang perusakan rumah secara bersama-sama, korban telah melengkapi barang bukti berupa surat putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka pendukung proses penyelidikan.

Di mana inti dalam putusan praperadilan tersebut menghentikan penyidikan perkara terhadap buruh bangunan dengan alasan mereka menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan upah, olehnya itu tidak dàpat dimintai pertanggung jawaban pidana kepada mereka sebagaimana tertuang dalam putusan praperadilan terdahulu.

Sehingga sejak awal penyelidikan perkara, penyidik Polda Sulsel telah mengantongi alat bukti putusan praperadilan tersebut yang dijadikan dasar bagi korban untuk kembali melapor ulang di Polda Sulsel terhadap pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edy Wardus Philander, bukan lagi buruh bangunan.

“Di sinilah peran ahli hukum pidana untuk mendudukkan pertanggung jawaban pidana pemberi pekerjaan dan pemborong sebagai ‘vicarous liability’ dalam hubungannya dengan para buruh yang sudah nyata merusak rumah/bangunan, namun mereka tidak dapat dipidana,” Jermias menandaskan.

Nyabu di Rumah Dinas Wagub Maluku, Ajudan Ditangkap

Ambon – Ajudan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, berinisial Bripka MP, ditangkap karena memakai sabu di rumah dinas Wagub. Selain MP, ada 2 PNS yang juga diciduk di lokasi yang yaitu TM (32) dan RH.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan 100 Gram dan 26 paket narkoba serta alat isap yang siap digunakan oleh polisi serta dua oknum PNS tersebut. Penangkapan MP dkk merupakan hasil pengembangan penyidikan pelaku berinisial AW (39) yang ditangkap pada hari Senin (18/02).

“Ini pengembangan dari AW dapatlah tersangka MP anggota Polri, dia adalah ajudan salah satu pejabat di kota Ambon, kemudian RH pegawai dari Pemda dan kita tangkap juga TM (32) PNS juga,” Kata Dir Resnarkoba Polda Maluku Kombes Thein Tobero di kantornya kawasan Mangga Dua, Ambon, Maluku, Kamis (21/02/2019).

Dari hasil penyergapan polisi menemukan barang bukti dalam satu kamar rumah dinas. Ada juga paketan yang siap dijual kembali oleh para tersangka MP.

“Dari tersangka ditemukan paket kecil 26 barang bukti paket kecil tiap paket dijual dengan harga Rp 2,5 juta kemudian dua paket narkoba yang besar ini yang kita hitung dua-duanya jadi 100 gram kemudian alat hisap ini mereka lagi mau pesta berdua (TM) dan (RH), 5 lem dan timbangan. Berarti dia (MP) adalah bandarnya,”

Dia melanjutkan, penangkapan MP dan dua PNS ditangkap dalam satu kamar rumah dinas berlangsung pada Rabu (21/2) malam. “kalau ini (MP) ditangkap di Rumah dinas juga, dalam satu kamar bertiga,” ungkapnya.

(rvk/asp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>