Deflasi Februari 0,08 Persen, Ini Tanggapan BI

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi 0,08 persen pada Februari 2019.

Ini berbanding terbalik dibandingkan Februari 2018 yang mengalami inflasi yang sebesar 0,17 persen (yoy) dan Januari 2019 yang sebesar 0,32 persen (mtm).

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan, deflasi yang terjadi pada bulan ini menunjukan pencapaian positif di awal tahun.

Artinya, pemerintah telah berhasil dan menekan sejumlah beberapa harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.

“Dan ini juga sejalan dengan survei pemantauan harga yang kami sampaikan sebelumnya bahwa memang harga-harga Alhamdulillah terus terkendali,” kata dia saat ditemui di Kompleks Masjid Bank Indonesia, Jumat (1/3/2019).

Perry mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, sejumlah harga dari beberapa komoditas memang telah turun. Penurunan itu terjadi misalnya pada daging ayam, cabai merah, bawang, hingga telur.

“(Berkat) koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan berbagai pihak menunjukan bahwa harga harga terkendali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semua komoditas khususnya bahan bahan makanan itu mengalami penurunan,” pungkasnya.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Laporan BPS

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami deflasi0,08 persen pada Februari 2019. Ini berbeda dibandingkan Februari 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,17 persen (yoy) dan Januari 2019 sebesar 0,32 persen (mtm).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti melaporkan dari 82 kota cakupan perhitungan indeks harga konsumen (IHK), sebanyak 69 kota mengalami deflasi. Sedangkan 13 kota mengalami inflasi.

Deflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 2,11 persen dan terendah Serang sebesar 0,02 persen. Sedangkan inflasi tertinggi yaitu di Tual sebesar 2,98 persen dan terendah di Kendari sebesar 0,03 persen.

“Deflasi di Merauke lebih disebabkan oleh penurunan harga sayuran, cabai, itu mengalami penurunan harga. Inflasi tertinggi di Tual disebabkan karena sayuran khususnya bayam dan ikan segar,” tandas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Negosiasi Kim Jong-un dan Donald Trump Gagal Total, Sinyal Bahaya?

Liputan6.com, Hanoi – Pada Kamis pagi, 28 Februari 2019, untuk kali pertamanya, Kim Jong-un menjawab langsung pertanyaan yang dilontarkan wartawan asing.

“Ketua Kim, apakah Anda yakin (akan ada kesepakatan)?,” itu pertanyaan yang dilontarkan seorang jurnalis. 

Pemimpin muda Utara Korea itu sempat terdiam. Namun tak lama kemudian bibirnya bergerak.

“Terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, saya tidak bilang bahwa saya pesimistis,” kata Kim Jong-un yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. “Berdasarkan apa yang saya rasakan saat ini, saya yakin akan ada hasil yang baik.” 

Delapan bulan setelah bersua di Singapura, Kim Jong-un dan Donald Trump menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam. Usai basa-basi, pamer kemesraan, dan makan malam bersama, kedua pemimpin membahas pokok permasalahan: perwujudan denuklirisasi Korut dengan ganjaran pencabutan sanksi atas Pyongyang.

Tapi, sejarah damai gagal tercipta hari itu.

Awalnya, pertemuan diharapkan bisa berujung pada pernyataan berakhirnya Perang Korea yang secara de facto masih berlangsung hingga saat ini. AS dan Korut juga digadang-gadang akan bersepakat untuk mendirikan kantor penghubung di ibu kota masing-masing. Kalaupun sanksi tak dicabut sepenuhnya, setidaknya bakal ada pelonggaran. 

Namun, pertemuan keduanya diakhiri secara tiba-tiba. Lebih cepat dari jadwal. Tanpa hasil. Gagal total. 

Seorang pria berdiri di dekat layar TV yang memperlihatkan siaran pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Vietnam, di sebuah toko elektronik di Seoul, Korea Selatan (28/2). (AP Photo/Lee Jin-man)

Kedua pemimpin hengkang dari lokasi pertemuan di Sofitel Legend Metropole Hanoi sekitar pukul 13.30 waktu setempat, hanya 4,5 jam setelah pembicaraan dimulai.

Kim dan Trump juga batal makan siang bersama, meski meja-meja telah ditata, hidangan sudah disiapkan. Agenda penandatanganan kesepakatan tak jadi dilakukan. 

“Tak ada kesepakatan yang dihasilkan kali ini,” demikian isi pernyataan tertulis Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, seperti dikutip dari CNN News. “Namun, tim masing-masing berharap untuk menggelar pertemuan kembali pada masa yang akan datang.”

Tak lama kemudian, Donald Trump menggelar konferensi pers. Miliarder nyentrik itu bersikukuh, pertemuannya dengan Kim berlangsung produktif.

“Kami memiliki waktu yang sangat, sangat produktif,” kata Trump. Namun, ia menambahkan, dirinya dan Menlu AS Mike Pompeo merasa, itu bukan saat yang tepat untuk menandatangani kesepakatan apapun.

Presiden AS itu menambahkan, pembicaraannya dengan Kim Jong-un berakhir karena diktator Korut itu meminta penghapusan semua sanksi AS dan internasional atas negaranya sebagai imbalan atas penutupan sebagian — bukan keseluruhan — fasilitas nuklir milik rezim Pyongyang.

“Pada dasarnya mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kami tak bisa melakukannya,” kata Trump dalam konferensi pers di Hanoi. “Mereka mengaku rela melakukan denuklirisasi atas sejumlah besar area yang kita inginkan, namun tak mungkin menghapus semua sanksi untuk itu,” kata suami Melania Trump tersebut seperti dikutip dari The New York Times.

Penghapusan sanksi internasional, yang membatasi kemampuan Korea Utara mengimpor minyak dan mengekspor barang-barang menguntungkan termasuk batubara dan hasil laut, adalah tujuan utama Pyongyang dalam semua negosiasi. Di sisi lain, bagi AS, sanksi-sanksi tersebut adalah alat tawar menawar yang signifikan.

Trump mengatakan, ia dan Kim mendiskusikan soal penutupan kompleks nuklir utama Korut di Yongbyon, di mana proses pengayaan plutonium, tritium, dan uranium untuk bahan bakar bom nuklir dilakukan. 

Meskipun Yongbyon adalah fasilitas nuklir terbesar Korut, tapi itu bukan satu-satunya. Dalam konferensi pers, Trump mengakui bahwa negara itu punya fasilitas pengayaan nuklir lain, yang kemampuannya mungkin lebih besar.

Belum lagi rudal balistik, hulu ledak nuklir, dan sistem senjata pemusnah massal yang belum terungkap sepenuhnya. Diduga disembunyikan rapat-rapat rezim Pyongyang.

Yongbyon Nuclear Research Centre, Korea Utara (GeoEye Satellite Image/AFP PHOTO via ABC Australia)

Trump juga mengaku bahwa ia dan Kim Jong-un mendiskusikan soal kasus Otto Warmbier, mahasiswa AS yang tewas setelah jadi tahanan di Korut.

Warmbier, mahasiswa University of Virginia, ditangkap saat bepergian di Korea Utara karena mencuri poster propaganda. Pada 2016 dia dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa.

Lebih dari setahun kemudian dia dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan sakit parah. Dokter menyebut, dia menderita cedera otak serius. Warmbier meninggal pada Juni 2017.

Donald Trump mendapat pujian atas kembalinya Warmbier dan segelintir orang Amerika lainnya yang ditahan di Korea Utara.

Jika presiden pendahulu menyebut kasus Warmbier sebagai contoh kebrutalan rezim Kim Jong-un, Trump menolak untuk menyalahkan sang pemimpin Korut.

Otto Warmbier, mahasiswa Amerika yang menghabiskan 17 bulan di tahanan Korea Utara (AP Photo/Jon Chol Jin)

“Saya tidak percaya bahwa dia akan membiarkan itu terjadi, itu tidak menguntungkannya,” kata Trump.

“Penjara itu kasar, tempat yang brutal, di mana hal-hal buruk terjadi. Tapi saya tak yakin, ia (Kim Jong-un) tahu soal itu.” Belakangan, pembelaannya itu dikecam ramai publik AS.

Kegagalan negosiasi membuat normalisasi hubungan antar-dua negara beringsut dari hasil yang diinginkan. Kim Jong-un gagal menghasilkan pencabutan sanksi terhadap Korut, di sisi lain Trump gagal memaksa Pyongyang ambil langkah konkret untuk mengakhiri program nuklirnya — sebuah keberhasilan yang sangat ia butuhkan untuk mengimbangi sejumlah gejolak domestik di AS.

Ketika Trump berniat berbincang santai di pinggir kolam renang bersama Kim Jong-un, mantan pengacaranya, Michael Cohen bersaksi menyudutkannya di depan Kongres. Agenda kedua pemimpin tersebut kemudian dibatalkan. 

Michael Cohen pada Rabu 27 Februari 2019 mengatakan kepada panel penyidik Kongres bahwa eks kliennya itu adalah sosok yang “rasis, penipu dan tukang bohong”. Dan jika Trump kalah pada Pilpres 2020, ia menyebut, transisi kekuasaan tak akan berjalan damai.

Eks pengacara Donald Trump, Michael Cohen (AP/Pablo Martinez Monsivais)

Dalam konferensi pers, Trump sempat bereaksi atas kesaksian Cohen. Menyebutnya berisi 95 persen kebohongan, nyaris 100 persen — kecuali soal bahwa ia tak berkolusi dengan Rusia dalam Pilpres 2016. 

Seperti biasanya, ia juga menyerang mantan pengacaranya dalam cuitan di Twitter. 

Tak seperti tanggapannya atas kesaksian Cohen, Trump berupaya keras menahan diri soal Kim Jong-un. Bicaranya tak berapi-api dan tanpa retorika. Tak ketinggalan, ia juga membela diri.

“Aku bisa saja menandatangani kesepakatan hari ini, lalu kalian akan mengatakan, ‘Ah, itu transaksi yang buruk’…Aku lebih baik melakukan dengan benar daripada buru-buru.” 

Donald Trump juga menyebut, meski negosiasi berlangsung tanpa hasil, hubungannya dengan Kim Jong-un tetap hangat. Pertemuan, kata dia, diakhiri dengan jabat tangan.

Di sisi lain, Trum tak berhasil mengurangi efek kejut kesaksian Michael Cohen dengan kegagalan negosiasinya dengan Kim Jong-un. Nobel Perdamaian yang ia harapkan pun kian jauh dari jangkauan.


Saksikan video menarik berikut ini: 

2 dari 3 halaman

Konsekuensi Mengkhawatirkan

“Welcome to Hanoi, city of peace” — kalimat itu terpampang di videotron yang berbaris di sisi jalan, dari bandara menuju pusat kota Hanoi. Bendera Amerika Serikat dan Korea Utara tersebar di sejumlah wilayah ibu kota Vietnam itu.

Sementara, gambar Kim Jong-un dan Donald Trump terpampang di kaos-kaos yang dijajakan untuk menyambut sebuah momentum penting: KTT AS-Korut yang memberi harapan damai di Semenanjung Korea.

Warga mencoba kaus bergambar wajah Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di sebuah toko di Hanoi, Jumat (22/2). Pembuatan kaus itu menyambut KTT kedua AS-Korea Utara di Vietnam pada 27 Februari mendatang. (Nhac NGUYEN/AFP)

Namun, harapan itu tak terwujud. Kim Jong-un dan Donald Trump balik kanan ke negara masing-masing dengan tangan hampa, tanpa kesepakatan. Negosiasi gagal.

Donald Trump bersikukuh bahwa hubungannya dengan Kim Jong-un tetap baik. Ia juga yakin pihak Korut tak akan lagi melakukan uji coba senjata nuklir atau mengancam akan mengirimkan rudal ke negara lain. 

Belakangan, ia juga mengucapkan terima kasih pada tuan rumah atas sambutan hangat dan kemurahan hati Pemerintah Vietnam. Ucapan itu ia sampaikan lewat Twitter.

Lantas, bagaimana dengan Kim Jong-un? Rezim Korut belum mengeluarkan pernyataan apapun. 

“Kontribusi utama KTT AS-Korut kali ini adalah memperkuat fakta Kim tak punya niat untuk melepaskan kemampuan nuklirnya,” kata Cheon Seong Whun, seorang pejabat keamanan nasional dalam pemerintahan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye, seperti dikutip dari www.theatlantic.com. Diplomasi denuklirisasi, dia menambahkan, sudah mati. 

“Saya khawatir tentang konsekuensinya,” kata Jean H. Lee, seorang ahli Korea di Wilson Center, sebuah lembaga penelitian di Washington.

Ia menambahkan, situasi kian pelik pasca kegagalan tersebut. “Apakah kedua pemimpin dan tim mereka membuat langkah yang cukup baik untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, atau apakah kita akan menuju periode negosiasi yang macet — atau lebih buruk lagi, ketegangan — yang akan memberi Korea Utara lebih banyak waktu dan insentif untuk terus membangun program senjata mereka?,” tambah Lee. 

Kebuntuan negosiasi disayangkan oleh pihak Korea Selatan. “Sangat disesalkan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan yang utuh”, kata Kim Eui-kyeom, juru bicara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. 

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (dua kanan) dan sang istri Kim Jung-sook (kanan) foto bersama Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (dua kiri) dan sang istri Ri Sol Ju (kiri) di Gunung Paektu, Korea Utara, Kamis (20/9). (Pyongyang Press Corps Pool via AP)

“Namun, tampak jelas bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan yang lebih signifikan dari sebelumnya.”

Yang lebih jelas lagi, kegagalan diplomasi Kim dan Trump berdampak langsung pada Korsel. Mata uang won melemah, bursa saham pun anjlok. 

Hubungan kian tak pasti

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai bahwa KTT yang berakhir tanpa hasil, membuat hubungan antara AS dan Korea Utara kembali tidak pasti.

Dia berpendapat bahwa meski masih ada optimisme tentang masa depan penyelesaian isu denuklirisasi, namun hasil KTT Vietnam tetap akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak.

“Memang kedua pemimpin negara mengatakan hubungan mereka berjalan hangat, tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh para birokratnya. Apakah mereka akan tetap bersemangat untuk mengurusi hal ini?,” ujar Hikmahanto, menyayangkan gagal terwujudnya hitam di atas putih antara Donald Trump dan Kim Jong-un.

Hikmahanto juga berpendapat bahwa gagalnya pembicaraan di Hanoi akan turut memengaruhi kondisi ekonomi Korea Utara, yang telah berusaha untuk bangkit, melalui upaya meminta penghapusan sanksi internasional yang tegas dan keras.

“Salah satu yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apakah benar pernyataan Donald Trump tentang potensi ekonomi Korea Utara, yang berkali-kali dia sebut di Hanoi. Jika memang begitu, apakah pemerintahannya mau berkompromi untuk mencabut sanksi, di mana Kim Jong-un menyatakan mau untuk mengusahakan denuklirisasi,” ujar Hikmahanto  saat dihubungi Liputan6.com pada Kamis (28/2/2019).

Sementara, Suzie Sudarman, pengamat kebijakan AS dari Universitas Indonesia menilai, KTT Vitenam dinilai tidak substantif, kaena cenderung bersifat lokal, antara Washington dan Pyongyang.

“Isu yang diangkat dalam pertemuan ini berdampak pada dunia internasional, yakni tentang denuklirisasi, sehingga pembahasan antara dua negara saja tidak cukup. Kalaupun misalnya (KTT Vietnam) berhasil, tentu dibutuhkan dukungan dari pihak ketiga yang berkompeten untuk mengawasinya, tidak bisa hanya oleh AS dan Korea Utara,” tambah dia. 

Suzie menambahkan bahwa tidak substantifnya pertemuan Trump-Kim, salah satunya, disebabkan oleh ketidakhadiran lembaga internasional yang berkompeten di tengah-tengahnya.

“Setidaknya diperlukan kehadiran IAEA (lembaga atom dunia) untuk mengawasi pembicaraan denuklirisasi, (sehingga) syukur-syukur bisa mencapai kesepakatan hitam di atas putih,” ujar Suzie.

Selain itu, masih menurut Suzie, apabila terjadi kesepakatan terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea, diperlukan pula pembicaraan lanjutan dengan Rusia dan China, dua negara yang dikenal dengan Korea Utara.

Hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam tindakan lanjut denuklirisasi. “Sehingga tidak semata-mata karena tuntutan AS, yang nyatanya sulit dipenuhi Korea Utara karena beberapa keterbatasan,” ujar Suzie.

3 dari 3 halaman

Kim Jong-un Wujudkan Ancaman?

Dua bulan sebelum KTT AS-Korut di Vietnam digelar, Kim Jong-un sejatinya sudah menyampaikan peringatan.

Dalam pidato Tahun Baru 2019, Kim Jong-un mengatakan tekadnya untuk denuklirisasi lengkap tetap tidak berubah, tetapi, dia mungkin harus mencari “cara baru” jika Amerika Serikat terus menuntut tindakan sepihak dari Korea Utara.

Duduk di kursi berlapis kulit, mengenakan jas hitam yang dipadu dasi abu-abu, Kim Jong-un mengatakan, bakal ada kemajuan yang lebih cepat dalam denuklirisasi jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai –yakni dengan meringankan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korut.

Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara mungkin tak akan punya pilihan lain selain mengeksplorasi ‘cara baru’ untuk melindungi kedaulatan, kepentingan, serta untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Tak jelas apa yang ia sebut sebagai ‘cara baru’ itu.

Kim Jong-un menambahkan, hal tersebut akan dilakukan, “jika Amerika Serikat salah membuat perhitungan atas kesabaran rakyat (Korut), memaksakan sesuatu kepada kita dan mengejar sanksi dan tekanan tanpa menepati janji yang dibuat di hadapan dunia,” kata dia seperti dikutip media pemerintah, Rodong Sinmun.

Seperti dikutip dari situs www.businessinsider.sg, ‘cara baru’ yang disebut Kim dalam pidato tahun barunya dikhawatirkan sebagai dimulainya kembali uji coba rudal nuklir — yang menurut Pyongyang telah berakhir April 2018 lalu. 

Pidato Kim bulan lalu juga bisa jadi mengisyaratkan perluasan 12 fasilitas senjata nuklir yang sudah ada di negara itu.

Sebelum KTT Vietnam, intelijen AS dan para ahli Korea Utara berulang kali memperingatkan bahwa Pyongyang tidak mungkin menyerahkan senjata nuklirnya secara utuh.

Sebuah laporan intelijen yang diterbitkan bulan lalu menegaskan kembali gagasan bahwa para pemimpin negara Korut memandang senjata nuklir sebagai hal penting bagi kelangsungan rezim.

Berbeda dengan Donald Trump yang langsung pulang ke Amerika Serikat naik Air Force One, Kim Jong-un dilaporkan tetap tinggal di Hanoi hingga Sabtu 2 Maret 2019. 

Ia akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan bertemu dengan sejumlah pejabat Vietnam dalam apa yang ia sebut sebagai ‘kunjungan persahabatan’.

Dengan itu, Kim Jong-un mungkin berkesempatan untuk menunjukkan pada rakyatnya, juga pada dunia bahwa pertemuannya dengan Donald Trump adalah salah satu bagian dari kunjungannya. Bukan agenda tunggal.

Dan, dunia hanya bisa menanti apa yang akan dilakukan pemimpin muda Korut itu. Apakah ia akan bersabar atau mewujudkan ancamannya?

Kementerian BUMN Gagas Bulan HUT BUMN di Maret dan April 2019

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan seluruh BUMN akan menggelar sejumlah kegiatan sosial dan edukatif yang menarik sepanjang Maret – April 2019.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian BUMN ke 21 dengan semangat slogan “One Nation One Vision One Family To Excellence”.

Slogan tersebut memiliki makna BUMN senantiasa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk negeri, di samping terus mendorong dirinya untuk menjadi pemain tingkat regional.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yakni program BUMN Goes to Campus di 10 perguruan tinggi yang berada di 10 kota di Indonesia. Program ini memuat agenda seperti CEO Talks, Kelas Kreatif, Magang & Vokasi Bersertifikasi untuk 10 ribu mahasiswa, dan perekrutan bersama BUMN untuk 11 ribu orang.

“Kita akan ajak sekitar 30 ribu mahasiswa dari 10 kampus untuk mengikuti rangkaian kegiatan BUMN Goes to Campus. Pada tahun ini kami juga sengaja memilih perguruan tinggi yang merupakan second tier,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro dalam acara Rapat Koordinasi BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Adapun rangkaian kegiatan padat karya tunai dan kegiatan sosial millenials seperti bersih-bersih lingkungan kampung, penanaman pohon, perbaikan MCK dan air bersih untuk pesantren, bersih-bersih sungai atau danau, perbaikan jalan, perbaikan sarana prasarana umum dan pendidikan, pemberian bantuan cooler dan dryer ke kampung nelayan atau petani, serta pencanangan kampung sehat dan digital.

Kemudian, ada pula promo harga ritel dan online produk BUMN kepada masyarakat seperti Solar murah untuk 199.000 nelayan dengan masing-masing paket 5 liter dari Pertamina. Per paketnya akan dijual dengan harga Rp12.500.

Serta promo 1 juta paket komoditi murah yang akan didistribusikan ke seluruh daerah Indonesia.

“Paket komoditi ini berisi kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, garam dan sarden. Semuanya merupakan produk-produk yang diproduksi oleh BUMN. Harga jualnya yakni sebesar Rp 10.000 per paket dan kita akan distribusikan ke seluruh Indonesia,” ujar Imam.

Bulan HUT Kementerian BUMN juga dimeriahkan dengan pelaksanaan jalan sehat di lima 5 kota seperti Makassar, Soreang (Kab. Bandung), Ambon, Bandung, Surabaya, dan Jakarta, serta Half Marathon di Banyuwangi.

Selain itu, Kementerian BUMN bersinergi dengan sejumlah BUMN menghelat even Islamic NexGen Festival 2019, yakni ajang pencarian bakat untuk millenial muslim yang berbakat dan menginspirasi. Ajang tersebut memperlombakan 3 kategori seperti Hijabnesia (pencarian bakat hijabers), Sound of Deen (pencarian talanta musik islami) dan Santripreneur (pencarian talenta santri muda berjiwa enterpreneurship).

“Kemudian tepat pada 13 April 2019, pada momen puncak HUT, kami akan melaksanakan kegiatan ceremony sekaligus peresmian gedung Kementerian BUMN,” ungkap Imam

6 Bos dengan Gaji Paling Fantastis di Dunia, Siapa Saja?

Liputan6.com, New York – Menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan besar memang sudah sepatutnya mendapatkan gaji yang besar. Besarnya tanggung jawab membuat para bos ini pantas gaji dengan angka fantastis.

Tahukah Anda ternyata ada beberapa bos dari seluruh dunia yang memilki gaji dengan angka bombastis.

Mau tahu siapa saja mereka dan seberapa banyak yang mereka dapatkan? Berikut merupakan 6 bos yang mendapatkan gaji sangat tinggi dilansir dari laman Love Money:

6. Frank Bisignano – USD 102,2 juta atau Rp 1,43 triliun

Setelah menciptakan Apple Pay pada 2014, ia mendapatkan bayaran yang sungguh fantastis yaitu mencapai USD 102,2 juta setara Rp 1,43 triliun.

5. Hock E Tan – USD 103,2 juta atau Rp 1,45 triliun

Hock E Tan, CEO Broadcom, perusahaan yang berbasis pada teknologi global ini mendapatkan gaji mencapai USD 103,2 juta setara Rp 1,4 triliun sejak 2017.

2 dari 3 halaman

4. Eric E Schmidt – USD 108 juta atau Rp 1,51 triliun

Mantan CEO Google, Eric E Schmidht telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan Silicon Valey hingga bisa menjadi sebesar ini. Saat ini, ia pun memegang posisi sebagai Penasihat Teknis di perusahaan induk Google, Alphabet Inc, setelah mengundurkan dari Google pada Januari 2018.

Selain itu, Schmidt juga salah satu pendiri Innovation Endeavours, sebuah perusahaan modal ventura yang telah berhasil mengumpulkan USD 676,5 juta.

3. Larry J Ellison – USD 109 juta atau Rp 1,53 triliun

Larry J Ellison, salah satu orang terkaya di Amerika setelah menjalankan perusahaan IT sukses sejak 1982. Meskipun gajinya saat ini telah turun 47 persen dari gaji sebelumnya.

Namun gajinya saat ini masih menjadi gaji terbesar ketiga yang diterima oleh CEO di dunia, mencapai USD 109 juta setara Rp 1,5 triliun. Selain itu, berdasarkan Forbes, saat ini kekayaan bersihnya mencapai USD 61,1 miliar.

3 dari 3 halaman

2. Nikesh Arora – USD 128 juta atau Rp 1,8 triliun

Presiden dan CEO Palo Alto Network, Nikesh Arora memiliki gaji sebesar USD 128 juta atau Rp 1,8 triliun. Angka ini menjadi salah satu gaji tertinggi yang pernah ada di AS.

Namun ternyata ini tidaklah seberapa besar, karena ia sempat menjadi eksekutif Google dengan bayaran tertinggi pada 2012.

1. Tim Cook – USD 136,3 juta atau Rp 1,9 triliun

Tim Cook, CEO Apple memiliki gaji yang sangat mengejutkan yaitu 283 kali lebih banyak daripada rata-rata karyawan Apple pada 2018. Tim mendapatkan gaji pokok mencapai USD 136,3 juta setara Rp 1,9 triliun (Kurs USD 1 = Rp 14.065).

Namun dengan adanya rumor, Apple akan mengurangi beberapa produknya maka ini akan membuat gajinya akan menurun pada 2019. Bos besar Apple ini merencanakan untuk mengamalkan sebagian kekayaannya ketika ia meninggal.

Apa Masukan Rahasia Anies untuk Sandiaga?

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta masukan debat ketiga. Sayangnya, keduanya merahasiakan apa masukan soal sistem pendidikan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan itu digelar Rabu (27/2) kemarin. Adalah Sandiaga yang membocorkan pertemuannya dengan Anies itu. Sandiaga mengaku meminta banyak masukan dari pakar pendidikan, yakni Anies, Sri Edi Swasono dan Meutia Hatta.

Seperti diketahui, tema debat ketiga adalah pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan budaya. Sandiaga merasa, Anies berkompeten untuk memberi gagasan soal pendidikan sebelum unjuk gigi di panggung debat.

“Pak Anies menyampaikan pokok-pokok pikirannya karena waktu kita di DKI sama-sama berjuang, beliau juga (mantan) menteri pendidikan, hal yang paling utama yang ingin kita perbaiki adalah sistem pendidikan dan sektor pendidikan yang ada di DKI. Ini yang sudah mulai pelan-pelan diperbaiki di DKI, alhamdulillah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke mahasiswa, kita punya terobosan di DKI,” kata Sandiaga di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Sandiaga mengakui sistem pendidikan yang pernah digagas di Ibu Kota tak bisa disamakan dengan pola pendidikan dalam skala nasional. Untuk itu, dia perlu masukan kebijakan program pendidikan yang bisa mencakupi seluruh wilayah Indonesia.

“Tapi di DKI tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain karena DKI relatif kecil tempatnya masyarakat lebih terdidik dan terekspose, ya namanya juga ibu kota. Tapi bagaimana program-program di DKI ini bisa digunakan sebagai batu pijakan kita untuk mendesain secara nasional yang lebih baik lagi,” lanjut Sandiaga.

Saat dikonfirmasi mengenai pertemuan itu, Anies enggan memberi bocoran secara garis besar masukan apa saja yang sudah diberikan ke Sandiaga. Anies hanya mengatakan, sarannya untuk Sandiaga terkait kebijakan pendidikan.

“Mengobrol saja, ya pendidikanlah, dia mau debat, dia tanya soal kebijakan-kebijakan pendidikan, apa yang perlu menjadi perhatian,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Anies tak merinci saran apa yang disampaikan untuk mematangkan penampilan Sandiaga di panggung debat berhadapan dengan rivanya Ma’ruf Amin. Menurutnya, isi perbincangan dengan Sandiaga yang minta saran soal debat tak perlu dibocorkan.

“Masa diomongin di sini, bagaimana itu,” kata Anies.

Lantas, apa sih masukan rahasia Anies untuk Sandiaga?
(idn/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

Terdakwa Suap Meikarta: Tuntutan Jaksa Janggal, Tak Sesuai Fakta

Bandung – Selain Billy Sindoro, 3 terdakwa perkara suap proyek perizinan Meikarta membacakan nota pembelaan (pleidoi). Ada yang mengakui perbuatan, ada juga terdakwa yang menilai tuntutan jaksa tidak tepat.

Terdakwa Henry Jasmen P Sitohang menyebut tuntutan jaksa pada KPK janggal. Henry sebelumnya dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Yang Mulia seperti diketahui jaksa penuntut umum telah menyampaikan tuntutan. Saya coba mendengarkan dan menyimak tuntutan. Dari apa yang dibacakan, ada yang membuat saya kaget dan janggal dan tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada sama sekali yang saya belum pernah saya dengar,” ujar Henry membacalam pleidoinya di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/2/2019).

Henry–konsultan Lippo Group ini–menanggapi pernyataan jaksa dalam surat tuntutan yang menyebut keterangan dirinya berubah-ubah. Henry menegaskan dirinya memang tak cakap dalam urusan hukum.

Henry juga menjelaskan soal perubahan berita acara penyidikan (BAP) saat dilakukan pemeriksaan penyidik. Menurutnya, saat itu dia harus dua kali menuliskan ulang kronologi BAP. Akan tetapi, menurut Henry, perubahan BAP tersebut tidak dipaparkan jaksa KPK dalam persidangan.

“Namun seperti yang diketahui, kedua kronologi itu tidak tahu di mana. Sampai sekarang, tidak pernah dikeluarkan jaksa,” kata Henry.

Henry juga membantah soal keterlibatannya memberi uang kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa. Henry mengaku tak tahu menahu perihal duit Rp 1 miliar yang diberikan kepada Iwa melalui Hendri Lincoln dan Neneng Rahmi Nurlaili.

“Saya sangat kaget, atas dasar apa JPU menyatakan hal ini. Saya sama sekali belum mendengar, baru mendengar di sini dan saya tegas menyampaikan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Saya sama sekali tidak mengenal Iwa, saya tidak memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung,” kata Henry.

Karenanya, Henry kecewa atas tuntutan jaksa. Menurut dia, tuntutan yang diberikan jaksa sangat jauh berbeda dengan tuntutan terhadap Fitradjadja dan Taryudi.

“Ancaman hukum jauh dari rekan saya bahkan dua kali lipat lamanya dari Fitradjadja dan Taryudi. Dasar yang disampaikan terkesan tendensius, tidak mencerminkan keadilan namun menimbulkan kesan sedang balas dendam kepada saya,” kata Henry.

Sementara itu, terdakwa Fitradjadja Purnama mengakui perbuatannya. Dia mengakui kesalahannya atas tindakan praktik suap tersebut.

“Terhadap pokok-pokok tuntutan saya hanya bisa menyatakan terima salah atas perbuatan yang saya lakukan. Perbuatan saya telah melenceng dari profesionalitas kerja saya. Apa yang semula tidak saya niatkan, bahkan sama sekali tidak saya pikirkan, akhirnya terjadi dengan saya yang terlibat di dalamnya. Apa yang telah saya lakukan membawa konsekuensi dan akibat buruk bukan hnya terhadap diri saya sendiri, melainkan juga terhadap keluarga,” ujar Fitradjadja sambil menyampaikan permohonan maaf.

Dia juga menjelaskan soal keterlibatannya mengurus perizinan Meikarta. Fitradjadja mengaku tak tahu soal pemberian-pemberian yang ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2016 pada saat proses ini dilakukan oleh Edi Dwi Soesianto dan Satriadi.

“Saya sama sekali tidak tahu atas pemberian-pemberian atau janji-janji kepada Neneng Hasanah Yasin, EY Taufik, dan Iwa Karniwa; baik langsung ataupun melalui orang lain. Sama sekali saya tidak tahu,” ujarnya.

“Bahwa ternyata, dalam persidangan terunkap, saya terlibat atau dianggap terlibat, dalam pemberian kepada salah satu atau dua atau ketiganya, saya baru tahu di persidangan, bahwa uang yang saya terlibat dalam pemberiannya itu sampai kepada orang-orang tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, terdakwa Taryudi juga mengakui perbuatannya. Dia menyesal dan menerima hukuman yang akan dijadikan pelajaran berharga bagi dirinya.

“Apapun yang terjadi sudah terjadi dan saya disini membacakan pembelaan. Dengan perasaan bercampur aduk saya menyesal dan merindukan anak-anak. Saya menyesal dan saya akan menjadikan ini sebagai pelajaran. Majelis hakim, saya mohon ampunan saya memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal,” kata Taryudi.
(dir/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

6 Cara Tanah HGU Bisa Dikembalikan ke Negara

Jakarta – Kepemilikan lahan negara yang saat ini dikelola oleh beberapa tokoh bisa dikembalikan. Ada enam cara yang membuat lahan ini dikembalikan ke negara dari tangan pribadi.

Ketua Dewan Komisioner Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan enam cara tersebut khusus untuk lahan yang berstatus hak guna usaha (HGU).

“Bisa (dikembalikan), syarat HGU itu hapus apabila jangka waktu habis,” kata Iwan saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Berdasarkan UU Pokok Agraria, Iwan mengatakan pemberian sertifikat HGU ditujukan kepada usaha sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat/tambak, dan peternakan. Adapun, jangka waktu HGU berlaku selama 35 tahun.

Cara yang kedua untuk mengembalikan, kata Iwan adalah tanah tersebut terlantar atau menjadi lokasi yang tidak produktif. Ketiga, lahan tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya, kelima status tanah tersebut musnah. Dalam hal ini, tanah tersebut hilang atau masuk ke dalam bumi pasca terjadi bencana. Dan yang keenam, diserahkan oleh pemiliknya.

Dapat diketahui, Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal komitmen pemerintah memberikan konsesi untuk masyarakat di sekitar hutan. Jokowi menyinggung penerima konsesi besar dan dia menunggu si pemilik mengembalikannya ke negara.

Jokowi awalnya memaparkan soal pembagian sertifikat tanah untuk membantu rakyat. Jokowi lalu menyinggung program perhutanan sosial dan jutaan hektare tanah yang telah diterbitkan konsesi untuk rakyat.

Jokowi lalu menyindir penerima konsesi (pemberian hak izin tanah oleh pemerintah) dengan luas yang besar. Dia menunggu sang penerima mengembalikannya ke negara.

“Nah, nah, nah, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara…,” kata Jokowi saat berpidato di Konvensi Rakyat dengan Tema Optimisme Indonesia Maju di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019). Ucapan Jokowi terhenti sejenak lantaran riuh massa yang hadir.

(hek/ang)

Soal Kartu Baru Jokowi, Ma’ruf Amin Yakin Anggaran Tak Jadi Masalah

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menyebut anggaran bukan masalah demi mewujudkan tiga kartu sakti baru capres Joko Widodo atau Jokowi. 

“Saya kira anggarannya bisa. Nyatanya kemarin bisa. Dan kita misalnya Kartu Indonesia Sehat,” kata Ma’ruf di kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Masalah defisit yang terjadi dalam BPJS, menurut Ma’ruf, bukan menjadi penghalang Jokowi meluncurkan program kartu sakti. Karena, kata Ketum MUI itu, sudah kewajiban negara memberikan santunan kesehatan kepada masyarakat.

Hanya saja dia menyarankan untuk mencari jalan keluar bersifat preventif terhadap kesehatan masyarakat. “Supaya makin sedikit, makin sedikit biaya yang ditanggung itu,” imbuh Ma’ruf Amin.

Mustasyar PBNU itu pun menjawab mengapa momentum keluar kartu sakti Jokowi saat Pilpres. Menurut Ma’ruf, tiga kartu baru itu melengkapi yang sudah ada.

“Nah kenapa itu tidak disekaliguskan, tentu karena kan harus bertahap. Pelaksanaannya tidak mudah untuk bagaimana mengaplikasikan program-program itu secara lebih tepat,” jelas dia.

Capres Jokowi saat pidato di acara konvensi rakyat, mengeluarkan program berupa kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

“Saya tingkatkan keterampilan untuk pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu saya luncurkan kartu pra kerja,” ujar Jokowi dalam pidatonya di konvensi rakyat di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019.

Program Kartu Pra Kerja bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing dalam dan luar negeri.

Jokowi menargetkan 500 ribu orang ikut program ini pada tahun 2019. Tahun berikutnya ditargetkan menjadi 2 juta orang peserta.

“Akan kita luncurkan untuk program vokasi, re-skilling dan up skilling bagi pekerja, yang berganti pekerjaan,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

2 dari 3 halaman

Ketahanan Pangan

Selain itu, Ma’ruf Amin juga berjanji bakal mengupayakan pengadaan pangan lebih baik.

“Soal pangan di negara kita ke depan bisa diupayakan lebih baik, karena jenisnya banyak tidak hanya nasi saja yang jadi makanan pokok,” kata Ma’ruf.

Ketum MUI itu menyebut Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam. Dia menyoroti masyarakat sangat bergantung kepada beras sebagai panganan pokok. Padahal masih banyak sumber lain seperti padi, singkong, dan sagu.

“Yang makan sagu paling hanya di Indonesia timur. Mayoritas cuma makan nasi, sayang sekali loh dengan limpahan pangan kita,” katanya.

Ma’ruf ingin ada perbaikan di sektor-sektor pertanian. Dia berharap akan pembinaan terhadap petani supaya kualitas pangan meningkat.

“Walau ada singkong, tapi kadang kualitasnya kurang bagus, petani kita perlu dibina supaya hasil pertaniannya juga bagus,” ucapnya.

Pertemuan ulama ini mengawali hari kedua safari politik Ma’ruf di Jawa Barat. Terlihat Ma’ruf didampingi dewan pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Agung Laksono. Serta para ulama dari berbagai wilayah di Kuningan, Jawa Barat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: