Saat Sandiaga Bicara Pengalaman Stabilkan Harga Bahan Pokok di DKI

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno meceritakan pengalamannya menstabilkan harga bahan pokok di DKI Jakarta pada bulan Ramadan 2018. Ketika itu dia masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Awalnya, Sandiaga mengatakan banyak warga dan petani yang bertanya soal visi misi capres cawapres nomor urut 02 soal produksi pangan. Dia menjelaskan masalah pangan yang dihadapi saat ini adalah produksi dan konsumsi.

“Masalah yang dihadapi dua, dari segi produksi dan konsumsi. Dari produksi para petani ingin betul-betul mengetahui secara mendalam apa visi misi Prabowo-Sandi. Visi Indonesia Menang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menopang produksi pangan nasional sehingga kita punya kemampuan untuk mandiri, swasembada dan tidak semuanya harus mengimpor,” ujar Sandiaga di Papa Bro Cafe, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/2/2019).


Sementara itu, dari segi konsumsi, Sandiaga mengatakan banyak masyarakat yang ingin mengetahui apakah Prabowo-Sandi mampu meyakinkan warga bahwa harga-harga pokok stabil. Pada saat inilah Sandiaga ‘memamerkan’ suksesnya menstabilkan harga di DKI Jakarta.

Dia mengatakan, salah satu kunci stabilnya pangan adalah proses pendistribusian yang transparan.

“Saya sudah berpengalaman di Jakarta menstabilkan harga-harga bahan pokok selama bertugas di Jakarta, dan dari segi distribusinya, distribusi ini sangat penting, harus kita hadirkan distribusi yang sederhana, terbuka, dan berkeadilan. Sehingga petaninya sejahtera, pedagangnya untung, dan para konsumen tersenyum. Itu yang menjadi fokus dari isu pangan,” paparnya.

Sandiaga kemudian bicara soal permasalahan RI di sektor energi. Menurut dia, sumber energi di Indonesia melimpah tapi belum dioptimalkan secara maksimal.

“Tapi kenapa harga listrik dirasakan mahal oleh masyarakat? Ini harus kita inovasikan melalui solusi energi terbarukan dan solusi-solusi untuk membangkitkan kemampuan kita menghadirkan energi yang selama ini belum optimal digunakan pemerintah untuk memastikan pengelolaan energi kita menuju ke swasembada energi,” terangnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2018 silam, Sandiaga memang menyampaikan pada lebaran tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berhasil menjinakkan harga pangan di Ibu Kota. Selain harga bahan pokok yang terkendali, Sandiaga juga memamerkan keberhasilan Pemprov DKI meredam inflasi di Ramadan.

Sandi mengungkapkan inflasi pada bulan Mei 2018 turun dibandingkan tahun 2017. Tahun 2018, ketika Sandiaga masih menjadi Wagub DKI, inflasi pada bulan Mei atau awal Ramadan adalah 0,45 persen (month to month).

“Jadi dibandingkan tahun lalu yang 0,49 persen kita turunnya hampir 10% dan kalau dibandingkan year to date angka kita juga lebih rendah, karena year to date tahun lalu adalah 1,85 persen, sekarang year to date kita angkanya di 1,41 persen. Berarti ini sudah kita kendalikan mulai dari Januari sampai Mei,” kata Sandiaga 19 Juni tahun lalu.
(idn/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kendaraan Lapis Baja hingga Mobil Pemadam Bersiaga di Lokasi Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Pengamanan Hotel Sultan, Jakarta diperketat, menjelang debat calon presiden (debat capres) yang diselenggarakan pada Minggu (17/2/2019), pukul 20.00 WIB.

Pantauan Liputan6.com, di lokasi debat capres, di Hotel Sultan, pengamanan dilakukan pihak kepolisian dari berbagai kesatuan, di antaranya Brimob dan Sabara.

Untuk memperkuat pengamanan, ratusan petugas berseragam dan tanpa seragam disiagakan. Selain itu juga disiagakan kendaraan lapis baja dan menyiagakan anjing pelacak untuk mendeteksi adanya bom.

Selain pihak keamanan, juga disiagakan satu unit mobil pemadam kebakaran, serta fasilitas pendukung kehanda‎lan pasokan listrik. 

PLN Distribusi Jakarta Raya telah menyiapkan satu unit Power Bank berkapasitas 1.000 kilo Volt Amper (kVA), dan satu unit Power Bank 630 kVA untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.

Sebagai cadangan pasokan PLN juga disiapkan tiga unit UPS masing-masing 500 kVA untuk menjamin keandalan pasokan listrik. Selain itu, langkah mitigasi risiko lain juga disiapkan, termasuk dengan memasok listrik dari 2 sumber yang berbeda dengan dilengkapi Automatic Change Over (ACO).

Apabila sumber utama terganggu, dapat secara otomatis berpindah ke sumber pasokan listrik lainnya.

Untuk diketahui, debat capres‎ akan dilaksanakan pukul 20.00, adapun yang akan dibahas dalam debat tersebut adalah pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (sda) dan lingkungan hidup.

2 dari 2 halaman

Pengusaha: Debat Capres Bukan Ajang Saling Serang tapi Adu Terobosan

Sebelumnya, kedua kandidat calon presiden (capres) akan saling beradu program terkait masalah energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup pada malam ini.

Dalam debat nanti, para pengusaha berharap agar kedua capres akan mengemukakan visi dan misi jangka pendeknya dan jangka panjangnya secara konkret. Bukan hanya sekedar saling serang dan beradu argumen.

“Tentu kami dari pengusaha lebih melihat ke depannya seperti apa. Dari sisi energi, apa yang akan difokuskan oleh pemerintah dan bagaimana korelasinya dengan peluang investasi di bidang sumber daya alam yang ada,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Kemudian dari sisi kebijakan pangan, lanjut Shinta, pengusaha ingin melihat adanya terobosan yang dilakukan sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara pengimpor komoditas pangan, melainkan menjadi negara pengekspor.

“Minimal mampu memenuhi kebutuhan pokok sendiri dan memadukannya dengan potensi investasi jangka pendek dan jangka panjang,” ungkap dia.

Kebijakan di bidang lingkungan hidup, kata Shinta, juga tidak kalah penting. Sebab, keberlanjutan bangsa dan negara sangat didukung oleh daya dukung lingkungan.

“Nah, konsepnya gimana? bagaimana menciptakan keseimbangan antara investasi dan lingkungan dan bagaimana memperbaiki yang telah rusak. Negara akan berperan seperti apa? Bagaimana apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau orang yang telah membantu dan mendukung pembangunan  yang berkelanjutan,” jelas dia.

Sementara untuk infrastruktur, dalam debat tidak tidak perlu membahas apa yang telah terjadi. Shinta berharap, kedua kandidat tidak berdebat soal perlu tidaknya membangun jalan tol.

“Ke depan bagaimana? apa fokus infrastruktur untuk mendukung seluruh kehidupan bangsa, energi, pangan, SDA, lingkungan dan lainnya. Jangan sampai infrastruktur menguntungkan salah satu sisi saja, baik untuk investasi tapi tidak baik dari sisi lingkungan. Itu tidak boleh. begitu pula sebaliknya. Ini yang ingin kita dengar,” tandas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Intip Rincian Utang Luar Negeri RI, Paling Banyak untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah utang sering kali menjadi bahan kritik untuk pemerintah. Hal ini mengingat total utang Indonesia yang terus naik. Meski demikian, apakah utang Indonesia masih aman? Bagaimana rincian utang Indonesia tersebut?

Pemerintah selalu menyatakan kalau pengelolaan utang dilakukan pruden dan akuntabel. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pernah menegaskan, meski utang pemerintah meningkat tetapi tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yaitu defisit APBN masih terjaga kurang dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Mengutip berita Liputan6.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat Indonesia bijak memahami soal utang negara.

“Negara mirip dengan perusahaan. Kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar,” ujar JK, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menuturkan, jika ingin pembangunan dilakukan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk mebiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan lain.

“Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak,” tutur JK.

Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

“Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah,” tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. “Kita tidak utang untuk foya-foya,” tambah JK.

JK menegaskan, tak hanya Indonesia yang punya utang. “Negara-negara besar juga tetap meminjam tetapi meminjam ke dalam, misalnya Amerika Serikat dalam bentuk cetak duit,” tutur dia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia? Bagimana dengan perkembangan rasio utangnya? Siapa saja pemberi pinjaman?

Berikut rincian utang seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI):

Bila melihat data BI, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat sejak 2010. Jika dilihat posisi utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 293,32 miliar pada 2014. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 129,736 miliar dan swasta sebesar USD 163,59 miliar.

Kemudian pada 2015, total utang luar negeri Indonesia naik menjadi USD 310,730 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 142,608 miliar dan swasta sebesar USD 168,123 miliar.

Utang tersebut juga meningkat menjadi USD 320,006 miliar pada 2016. Rincian utangnya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 158,283 miliar dan swasta sebesar USD 161,722 miliar.

Pada 2017, total utang bertambah menjadi USD 352,469 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,622 miliar dan swasta sebesar USD 171,847 miliar.

Pada Desember 2018, total utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam naik menjadi USD 376,839 miliar. Rinciannya utang pemerintah bank sentral mencapai USD 186,220 miliar dan swasta sebesar USD 190,619 miliar.

Posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang

Adapun posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang masih terbesar dalam denominasi dolar AS. Totalnya mencapai USD 212,513 miliar pada 2014. Kemudian menjadi USD 222,771 miliar pada 2015.

Selanjutnya utang dalam denominasi dolar AS itu turun menjadi USD 221,307 miliar pada 2016. Utang meningkat lagi menjadi USD 236,620 miliar pada 2017. Pada Desember 2018, totang utang dalam denominasi dolar AS mencapai USD 258,938 miliar.

Negara kreditor terbesar

Kalau dilihat berdasarkan negara pemberi pinjaman antara lain pada 2014 mencapai USD 176,82 miliar. Negara pemberi pinjaman terbesar dari Singapura mencapai USD 60,45 miliar pada 2014. Lalu turun menjadi USD 58,19 miliar pada 2015.

Hal ini berlanjut pada 2016, kreditor utang dari Singapura turun menjadi USD 51,397 miliar pada 2016. Selanjutnya naik lagi menjadi USD 54,95 miliar pada 2017. Desember 2018, utang dari kreditor asal Singapura naik menjadi USD 60,62 miliar.

Jepang juga menjadi salah satu negara pemberi pinjaman terbesar untuk Indonesia. Total pinjaman dari Jepang mencapai USD30,46 miliar pada 2014.

Lalu naik menjadi USD 31,35 miliar pada 2015. Selanjutnya turun lagi menjadi USD 30,23 miliar pada 2016, dan 2017 mencapai USD 29,154 miliar. Pada Desember 2018, utang tercatat USD 29,56 miliar di Jepang. Negara lainnya yang memberi pinjaman terbesar yaitu China dan Amerika Serikat.

Pembiayaan Utang

Adapun pembiayaan utang pada 2014 hingga 2019 antara lain pada 2014 sebesar Rp 255,7 triliun, 2015 sebesar Rp 380,9 triliun, 2016 sebesar Rp 403 triliun, 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Kemudian realisasi pada 2018 turun menjadi Rp 366,7 triliun.

Pembiayaan utang ini membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN BLU, dan pemberian pinjaman kepada Pemda.

Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pembiayaan utang ini menerapkan hal kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas dan keseimbangan.

2 dari 4 halaman

Selanjutnya

 Utang dilihat dari jangka waktunya

Utang pemerintah dan bank sentral bila dilihat dari jangka waktu yang dimiliki sebagian besar utang jangka panjang lebih dari satu tahun.

Tercatat utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang lebih dari satu tahun mencapai USD 126,075 miliar pada 2014. Dibandingkan utang jangka pendek pada 2014 mencapai USD 3,66 miliar.

Pada 2015, utang jangka panjang bank sentral dan pemerintah mencapai USD 139,65 miliar. Sedangkan utang kurang dari satu tahun mencapai USD 2,95 miliar pada 2015.

Lalu pada 2016, tercatat utang jangka panjang lebih dari satu tahun mencapai USD 157,43 miliar pada 2016. Utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 845 juta pada 2016.

Sedangkan 2017, utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 2,4 miliar. Utang jangka panjang, total utangnya mencapai USD 178,20 miliar.

Pada Desember 2018, tercatat total utang jangka pendek berkurang menjadi USD 900 juta pada Desember 2018. Utang jangka panjang melonjak jadi USD 185,23 miliar.


3 dari 4 halaman

Rasio Utang Masih di Batas Aman

Adapun rasio utang terhadap PDB relatif masih aman di bawah 60 persen. Ini sesuai ketentuan, meski rasionya cenderung naik.

Dibandingkan negara lainnya, berdasarkan data tradingeconomics, rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah. Dibandingkan AS yang rasio utangnya mencapai 105,40 persen terhadap PDB. Lalu Jepang mencapai 253 persen terhadap PDB, China mencapai 47,60 persen terhadap PDB, dan India sebesar 68,70 persen terhadap PDB.

Selain itu dibandingkan Vietnam, rasio utangnya mencapai 61,50 persen, Malaysia mencapai 50,90 persen, dan Singapura sebesar 110,60 persen terhadap PDB. Lalu Filipina sebesar 41,90 persen terhadap PDB.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB mencapai 32,95 persen. Pada 2015, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 36,09 persen pada 2015. Lalu kembali turun menjadi 34,30 persen pada 2016. Selanjutnya rasio utang kembali naik tipis menjadi 34,77 pada 2017. Lalu pada 2018, tercatat rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18 persen.

Dilihat dari jenis utang luar negeri, dari sisi pemerintah rinciannya antara lain:

Pinjaman pada 2014 mencapai USD 123,80 miliar yang komposisinya USD 53,923 miliar yang merupakan pinjaman bilateral mencapai USD 26,70 miliar, komersial sebesar USD 23,34 miliar, multilateral sebesar USD 3,72 miliar, dan pemasok 19.

Dari surat utang mencapai USD 69,88 miliar pada 2014. Surat utang itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) internasional mencapai USD 32,797 miliar dan SBN domestik mencapai USD 37,08 miliar.

Pada 2015, total utang luar negeri pemerintah capai USD 137,39 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman mencapai USD 54,22 miliar yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar USD 24,48 miliar, komersial sebesar USD 26,09 miliar, multilateral sebesar USD 3,63 miliar. Pemasoknya mencapai 12.

Kemudian surat utang dari SBN internasional mencapai USD 42,68 miliar dan SBN domestik sebesar USD 40,38 miliar.

Pada 2016, total utang luar negeri mencapai USD 154,87 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman sebesar USD 54,188 miliar yang berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 23,32 miliar, komersial sebesar USD 3,35 miliar, pemasok 8. Sedangkan total penerbitan surat utang pada 2016 mencapai USD 100,68 miliar.

Selanjutnya pada 2017, total utang luar negeri pemerintah capai USD 177,318 miliar. Itu dari total pinjaman yang mencapai USD 54,48 miliar yang terdiri pinjaman bilateral sebesar USD 23,15 miliar, komersial sebesar USD 3,14 miliar, multilateral sebesar USD 28,11 miliar dan pemasok 72. Adapun penerbitan surat utang mencapai USD 122,83 miliar pada 2017.

Selanjutnya pada Desember 2018, total utang luar negeri pemerintah mencapai USD 183,19 miliar. Pinjaman itu mencapai USD 56,17 miliar yang rinciannya antara lain pinjaman bilateral sebesar USD 22,85 miliar, pinjaman komersial sebesar USD 2,94 miliar, dan multilateral sebesar USD 29,30 miliar. Pemasok tak ada. Dilihat dari penerbitan SBN capai USD 128,01 miliar.

Posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan lembaga kreditor antara lain dari ADB mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Kemudian naik menjadi USD 9,19 miliar pada 2015 dan berlanjut pada 2016 mencapai USD 9,31 miliar. Pada 2017, tercatat total utang luar negeri dari ADB mencapai USD 9,01 miliar dan 2018 mencapai USD 9,77 miliar.

Kemudian pemberi pinjaman besar lainnya dari lembaga kreditor yaitu IBRD dengan total mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Lalu naik menjadi USD 14,38 miliar pada 2016. Kemudian naik lagi menjadi USD 15,81 miliar pada 2016 dan 2017 tercatat USD 16,56 miliar. Sedangkan utang dari IBRD pada 2018 mencapai USD 9,7 miliar.



4 dari 4 halaman

Rincian Anggaran dan Realisasi Infrastruktur

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan setiap tahun. Anggaran tersebut untuk tiga sektor itu bervariasi tapi catatkan kenaikan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun pada 2015. Lalu meningkat menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, kemudian naik lagi menjadi Rp 388,3 triliun pada 2017. Selanjutnya naik menjadi Rp 410,7 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada 2019.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan?

Anggaran pendidikan mencapai Rp 409,1 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 419,2 triliun pada 2016.  Namun pada 2017, anggaran pendidikan turun jadi Rp 416,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 444,1 triliun pada 2018. Anggaran pendidikan tercatat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Lalu bagaimana anggaran kesehatan?

Anggaran kesehatan tercatat mencapai Rp 65,9 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 92,3 triliun pada 2016. Anggaran tersebut naik lagi menjadi Rp 104,9 triliun pada 2017 dan mencapai Rp 111 triliun pada 2018. Lalu anggaran kesehatan tercatat menjadi Rp 123,1 triliun pada 2019.

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018, menyebutkan sejumlah pengembangan infrastruktur. Hal itu antara lain dari 2015-2017, pemerintah terus menguat konektivitas tol laut dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari 2015 hingga 2017 ada 477 lokasi.

Selain itu, mengutip dari laporan 4 tahun Jokowi-JK untuk infrastruktur konektivitas, hingga 2018 telah terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung 134 unit.

Lalu kereta api, hingga 2018 telah terbangun jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivitas 754, km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA 413,6 km, light rail transit (LRT) yaitu di Sumatera Seletan, Jakarta, dan Jabodebek, serta mass rapid transit.

Selanjutnya hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Kemudian, jembatan udara ada penirinan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan tertinggi atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain.

Untuk pelabuhan, telah terbangun 19 pelabuhan, 8 pelabuhan sedang dibangun dan selesai 2019. Ada tambahan lima unit kapal penyeberangan penumpangan, tambahan tiga unit kapal motor penyeberangan, dan tambahan 10 pelabuhan penyeberangan,

Di infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota dan pipa transmisi distribusi gas antara lain pada 2014 ada 200.000 sambungan rumah tangga (SR), kemudian naik jadi 220.363 pada 2015, kemudian 319.514 pada 2016. Selanjutnya naik menjadi 373.190 pada 2017, dan 463.619 pada 2018.

Di infrastruktur telekomunikasi, palapa ring paket baret yang mulai berinovasi pada awal April 2018 di 475 kabupaten dan kota. Penguatan BTS mencapai 175 ribu menara, dan mobile coverage ada 75 ribu kelurahan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandiaga Harap Tak Ada Singkatan Istilah di Debat Capres Kedua

Liputan6.com, Jakarta Cawapres Sandiaga Uno Ingin tidak ada penggunaan singkatan yang awam dikenal publik saat debat capres kedua, Minggu malam nanti. Dia ingin perdebatan gagasan dan pesan kedua capres bisa dipahami masyarakat.

“Singkatan itu timbul di 2014 dan di waktu 2017 (debat pilgub) juga. Saya sampaikan bahwa singkatan singkatan tersebut nanti diklarifikasi saja, jangan kita tanyakan sebagai bentuk hafalan,” kata Sandiaga, Jakarta, Sabtu 16 Februari 2019 malam.

“Karena kita inginnya bahwa singkatan singkatan tersebut juga dimengerti oleh masyarakat, karena mayoritas masyarakat Indonesia gak mengerti singkatan-singkatan itu,” sambungnya.

Sandi menyatakan, Prabowo akan menyampaikan gagasannya secara gamblang tanpa singkatan yang awam didengar publik. Dalam debat Prabowo akan fokus pada gagasan ekonomi yang berkaitan dengan tema debat.

“Jadi ini bukan mengenai hafal hafalan tapi lebih bagaimana gagasan besar Pak Prabowo yang berbeda dengan Jokowi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, bagaimana membangun swasembada pangan energi, lapangan kerja, harga bahan pokok terjangkau,” tuturnya.

Dia menambahkan, Prabowo akan rileks. Sebelum debat, Mantan Danjen Kopassus itu akan menggelar simulasi debat di kediamannya, Kertanegara bersama tim Badan Pemenangan Nasional. Dalam simulasi, Sandi akan berperan sebagai Jokowi.

“Kemarin kalau kita lagi simulasi dia banyak ketawa-ketawa, terus saya bilang bapak udah ngerti semuanya. Saya hanya ingin menambahkan data data terakhir dan tentunya saya berperan sebagai Pak Jokowi begitu yang memberikan pertanyaan kepada beliau dan nampaknya beliau siap,” paparnya.

“Besok simulasi terakhir di Kertanegara, kita Insyaallah sudah siap dan lancar,” pungkas Sandiaga.

2 dari 2 halaman

Kasus TPID

Pada debat Pilpres 2014 silam, capres Jokowi melontarkan pertanyaan kepada rivalnya Prabowo Subianto soal peranan TPID. Prabowo yang bukan berlatar birokrat lantas kelabakan. 

“Singkatan TPID itu apa?” tanya Prabowo. “TPID adalah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah,” jelas Jokowi. 

Mendapat penjelasan seperti itu, Prabowo jujur mengakui tidak menguasai banyak singkatan ekonomi. Sejurus kemudian, dia merespon bahwa fungsi TPID harus dijalankan oleh kepala daerah. “Manajemennya kepala daerah masing-masing,” katanya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jelang Debat Kedua, Rommy Bicara Capaian Jokowi di Bidang Energi

Jakarta – Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) memprediksi capres Joko Widodo (Jokowi) bakal unggul atas capres Prabowo Subianto pada debat kedua. Alasannya, Jokowi sudah menguasai materi yang bakal dibahas.

“Debat kedua ini akan menjadi panggung Pak Jokowi, karena menguasai persoalan infrastruktur dan energi yang menjadi tema dalam debat,” ujar Rommy seperti dikutip dari Antara, Sabtu (16/2/2019).

Rommy pun menyebut sejumlah capaian Jokowi dalam pembangunan infrastruktur hingga bidang energi. Antara lain soal target listrik bisa dinikmati 99 persen penduduk Indonesia pada 2019 hingga konversi ke energi baru dan terbarukan.
“Ditargetkan pada 2019 mendatang listrik bisa menjangkau 99 persen penduduk. Pak Jokowi juga melakukan konversi pada energi baru dan terbarukan dengan banyaknya penggunaan biofuel. Dan juga menurunkan biaya pokok penyediaan energi listrik,” tutur Rommy.
Rommy mengatakan Jokowi siap menjawab semua pertanyaan bernada minor yang mungkin disampaikan oleh Prabowo. Misalnya, terkait utang luar negeri yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Semua akan dijawab dengan baik oleh Pak Jokowi pada debat kedua nanti,” ujar Rommy.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Harga Emas Antam Naik Rp 4.000 Jadi Rp 672 Ribu per Gram

Liputan6.com, Jakarta – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk Antam) atau harga emas Antam naik Rp 4.000 menjadi Rp 672 ribu per gram pada perdagangan Sabtu (16/2/2019). Pada perdagangan Jumat kemarin, harga emas Antam dibanderol Rp 668 ribu per gram.

Harga untuk pembelian kembali emas Antam atau buyback emas Antam juga naik menjadi Rp 597 ribu per gram atau naik Rp 6.000. Harga buyback ini adalah jika Anda menjual emas, Antam akan membelinya di harga Rp 597 ribu per gram.

Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Hingga pukul 07.12 WIB, sebagian besar emas Antam masih tersedia.

Harga emas Antam ini berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Untuk harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.

Sementara itu, untuk harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram ditetapkan Rp 6.960.000. Untuk ukuran 20 gram di posisi Rp 13.370.000.

Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).

2 dari 3 halaman

Rincian Harga

Berikut ini rincian harga Emas Antam untuk berbagai ukuran:

* Pecahan 0,5 gram Rp 360.500

* Pecahan 1 gram Rp 672.000

* Pecahan 2 gram Rp 1.293.000

* Pecahan 3 gram Rp 1.918.000

* Pecahan 5 gram Rp 3.180.000

* Pecahan 10 gram Rp 6.295.000

* Pecahan 25 gram Rp 15.630.000

* Pecahan 50 gram Rp 31.185.000

* Pecahan 100 gram Rp 62.300.000

* Pecahan 250 gram Rp 155.500.000

* Pecahan 500 gram Rp 310.800.000

* Pecahan 1.000 gram Rp 621.600.000.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BPRD DKI Buru Tunggakan Pajak Mobil Mewah Rp 89 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyatakan, pihaknya terus memburu penunggak pajak kendaraan bermotor, khususnya motor dan mobil mewah.

Faisal menyebut tercatat sebanyak 2.667 mobil mewah yang menunggak pajak di atas Rp 20 juta. Itu terdiri dari 966 jip segala merk, 1.380 sedan dan 8 pikap, 302 minibus, dan 11 bestelwagen.

“Kalau ditotal tunggakan pajak dari 2.667 mobil ini mencapai Rp 89 miliar,” kata Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Selain itu, dia mengatakan terdapat mobil yang tunggakannya antara Rp 10 juta sampai Rp 20 juta yang mencapai 11.708 kendaraan. Bahkan, Faisal menyebut besaran pajaknya mencapai Rp 155 miliar.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor, dia menyatakan tunggakan di atas Rp 20 juta itu mencapai 9 motor, sehingga bila ditotal mencapai Rp 225 juta.

“Sedangkan yang di atas Rp 10 juta sampai Rp 20 juta ada 131 motor dan totalnya sebesar Rp 1,6 miliar,” ucapnya.

Dia menjelaskan untuk penagihan pun dilakuan melalui surat dan dari pintu ke pintu. Tak hanya itu, besaran pajak itu hanya mencakup pajak pokok saja.

“Kalau untuk penerimaan bukan pajak (PNBP) seperti nomor plat satu hingga empat angka, itu nilainya berbeda,” jelasnya.

Jokowi Diminta Jelaskan Manfaat Pembangunan Infrastruktur saat Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Institute for Development of Economy and Finance (Indef), Enny Sri Hartati memprediksi dalam debat kedua nanti, Paslon petahana atau Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo ( Jokowi) akan membeberkan sejumlah prestasinya. Tak terkecuali dalam pembangunan infrastruktur.

“Pak Jokowi bisa sampaikan berapa jalan tol yang sudah dibangun, berapa bendungan yang sudah dibangun, berapa embung yang sudah dibangun, berapa jalan desa yang sudah diperbaiki. Pasti semua ada datanya,” kata dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Namun, menurut dia, selain membeberkan secara data, Jokowi harus meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar berkualitas alias bermanfaat.

Penjelasan terkait kualitas pembangun infrastruktur menurut Enny sangat penting, terutama untuk memengaruhi 15 persen pemilih yang masuk dalam kategori swing voters. Sebab pertarungan kedua paslon saat ini adalah memperebutkan suara swing voters.

“Dengan data-data itu mampu tidak meyakinkan. Yang harus diyakinkan bukan yang loyalisnya Pak Jokowi lho. Yang harus diyakinkan adalah 15 persen yang masih swing voter,” tegas dia.

Selain itu, kata Enny, penting juga bagi Jokowi untuk memaparkan rencana pembangunan mereka selama 5 tahun jika nanti terpilih. Jadi tidak hanya memaparkan keberhasilan, tapi juga visi dan program konkret terkait persoalan-persoalan yang ada.

“Ada persoalan pangan yang sampai hari ini katakanlah kita masih impor pangan, Pak Jokowi janji tidak impor pangan lagi kan. Nah apa yang akan dilakukan selanjutnya di periode yang akan datang yang benar-benar bisa menjawab bahwa kita tidak lagi mengalami ketergantungan impor pangan pokok dan juga ketergantungan impor energi. Nah itu yang mesti dilakukan,” jelas Enny.



Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Tak Hanya Jokowi

Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi Jokowi, melainkan juga Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Keduanya pun harus punya program pembangunan konkret.

Saat ini, dikatakan jika Paslon nomor urut 02, bukan saja hadir sebagai oposisi, tapi lebih dari itu, sebagai pasangan alternatif. Karena itu, program-program dan berbagai solusi alternatif dari Prabowo-Sandi tentu ditunggu masyarakat.

“Jadi dari petahana tidak hanya sekedar memaparkan keberhasilan dan dari pihak oposisi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi yang masyarakat butuhkan sekarang adalah apa yg akan mereka lakukan selama 5 tahun ke depan untuk menyelesaikan problem-problem yang masih tersisa di hari ini,” tandasnya.

Sandi Klaim OK OCE Ciptakan 65.550 UMKM di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyerap aspirasi di Pekalongan lewat Dialog Kewirausahaan OK OCE Enak Enak Milenials di kediaman Ibu Vivi, Jalan Toba No 39, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (12/2/2019).

Menurutnya, OK OCE adalah salah satu cara yang mampu menurunkan pengangguran di DKI sebanyak 20 ribu orang dan menciptakan 66.550 UMKM baru. Dengan itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu akan membawa OK OCE ke level nasional karena mampu menghadirkan lapangan pekerjaan baru dan mencetak pengusaha pemula baru.

“Contoh konkretnya program OK OCE di Jakarta 65.000 UMKM baru, pengangguran DKI turun, ini yang akan kita lakukan juga dalam skala nasional,” katanya.

“Harga-harga naik atau turun? Listrik naik atau turun?” tanya Sandi.

Sandi menyatakan, dirinya bersama Prabowo Subianto akan fokus pada penciptaan dan penyediaan lapangan kerja. Selain itu menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang terjangkau.

“InsyaAllah, jika kami mendapatkan amanat melayani masyarakat Indonesia ini yang akan menjadi fokus kami. Menggerakkan kembali ekonomi masyarakat,” terangnya.

Mantan politisi Gerindra ini sudah tiga hari berkampanye di provinsi Jawa Tengah. Mulai dari Brebes, Tegal dan Pekalongan.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemendikbud Gelar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan atau RNPK 2019.

Acara tersebut berlangsung di Pusdiklat Kemendikbud, Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat mulai Senin 11 Februari hingga 14 Februari 2019.

RNPK 2019 dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Sebelum dibuka Jokowi, Muhadjir menjelaskan jika acara RNPK 2019 ini merupakan bentuk sinergi yang dilakukan oleh pihaknya.

“(RNPK 2019) sebagai wujud membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Muhadjir di lokasi, Selasa (12/2/2019).

Menurutnya, dengan diselenggarakannya RNPK 2019, selain dapat membangun sinergi pusat dan daerah, serta masyarakat, tetapi juga untuk menyukseskan program-program prioritas sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita.

“Tahun ini penyelenggaraan RNPK mengangkat tema Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan,” ucap Muhadjir.

Melalui tema ini, lanjut Muhadjir, diharapkan seluruh peserta yang terdiri dari semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dapat bersinergi dalam membuat strategi ke depan dalam menyukseskan program-program untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan.

“Dengan tema tersebut beberapa isu strategis pendidikan dan kebudayaan menjadi pokok bahasan dalam RNPK,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Pameran Pendidikan dan Kebudayaan

Muhadjir menjelaskan, isu-isu strategis akan dibahas dalam diskusi kelompok yang terbagi menjadi lima.

“(Diskusi kelompok) terdiri dari Penataan dan Pengangkatan Guru, Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Sistem Zonasi Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, serta Penguatan Sistem Perbukuan dan Penguatan Literasi,” paparnya.

Selain itu, dalam RNPK 2019 kali ini juga digelar Pameran Pendidikan dan Kebudayaan. Tema yang diangkat sejalan dengan komitmen Kemendikbud yang terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan kompetitif dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan era industri 4.0.

Pameran kali ini melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, mulai dari siswa, guru, komunitas pendidikan, hingga dunia usaha dan dunia industri yang memiliki kepedulian terhadap bidang pendidikan dan kebudayaan.

Ada 78 stan yang mengisi paneran dan terbagi dalam delapan anjungan, yaitu Melaju Vokasiku (diisi 14 stan), Sinergi DUDI (diisi 13 stan), Inovasi Pembelajaran (diisi 6 stan), Kulinerku Maju (diisi 7 stan), dan Capaian Kemendikbud (menampilkan perkembangan hasil capaian program prioritas Kemendikbud).

Kemudian Inspirasiku Untukmu, Budayaku Cerminku, Giat Masyarakat (5 stan), dan Unjuk Kesenian yang menampilkan beragam tarian dan kesenian.


Saksikan video pilihan berikut ini: